Bukan kanSe Sekedar Unicorn Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia LAPORAN BANK DUNIA RINGKASAN LAPORAN © 2021 THE WORLD BANK 1818 H STREET NW, WASHINGTON DC 20433 TELEPON : 202-473-1000; WEBSITE : WWW.WORLDBANK.ORG Beberapa Hak Cipta Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan- kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan Kementerian Keuangan atau Pemerintah Indonesia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia, Uni Eropa atau Pemerintah Australia, Canada atau Swiss. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau persetujuan dari batas-batas tersebut. Untuk informasi mengenai WWW.WORLDBANK.ORG/ID Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan @BANKDUNIA berkunjung ke: BANKDUNIA INSTAGRAM.COM/WORLDBANK WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/THE-WORLD-BANK Semua foto dalam laporan ini dari unsplash.com dan bebas royalti ↳ HELP.UNSPLASH.COM/EN/COLLECTIONS/1463188-UNSPLASH-LICENSE) COUNTRY DIRECTOR Satu Kahkonen↙ World Bank Indonesia & Timor Leste I ndonesia telah mengalami peningkatan pesat dalam jumlah orang yang terhu- bung ke internet selama dekade ter- akhir. Berbagai sumber – termasuk yang baru didokumentasikan dalam laporan ini – menunjukkan bahwa BAGIAN — 00 masyarakat Indonesia yang terhu- bung ke internet menggunakannya secara cukup intensif, menghabiskan sekitar enam jam sehari untuk ber- komunikasi satu sama lain, berpar- tisipasi dalam media sosial, streaming BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA konten hiburan dan juga semakin ter- libat dalam aktivitas komersial. Per- tumbuhan basis konsumen internet dan layanan berbasis internet telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar de- ngan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Indonesia juga merupa- kan rumah dari berbagai perusahaan platform digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan-perusa- haan ini tidak hanya menarik inves- tasi dalam jumlah besar, namun juga menyediakan solusi-solusi baru dan inovatif dalam mendorong transfor- masi kehidupan sosial ekonomi ma- syarakat Indonesia. Di seluruh dunia, penggunaan tek- nologi digital yang efektif dan cerdas seperti internet dan platform digital menjadi salah satu indikator utama ketahanan dalam menghadapi dam- pak buruk pandemi COVID-19 ter- hadap kehidupan ekonomi dan sosi- al, tak terkecuali di Indonesia. Pelaku usaha mengadopsi teknologi ini pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memastikan ke- langsungan operasi mereka. Rumah tangga dan individu semakin meng- andalkan teknologi digital untuk be- kerja dari rumah bilamana memung- kinkan, membeli barang konsumsi secara online, membantu anak-anak tetap bersekolah dan bahkan mela- I kukan konsultasi medis jarak jauh. Kata Pengantar Instansi pemerintah menggunakan dewasa masih belum dapat mengakses formasi untuk menjadi semakin teknologi digital tidak hanya untuk internet dan, dengan demikian, secara digital, serta menerapkan regulasi mencoba mengatasi tantangan kese- otomatis tidak mendapat manfaat dari untuk menciptakan ekonomi digital hatan masyarakat yang terkait dengan dividen digital. Bahkan untuk ting- yang bertanggung jawab. Pendekat- pandemi, tetapi juga untuk menjaga kat konektivitas tertentu, kualitas an seluruh elemen pemerintah dapat kesinambungan berbagai layanan internet di Indonesia lebih buruk da- dimulai dari upaya integrasi dan efisi- publik. Yang tak kalah penting ada- ripada di negara-negara tetangga. Hal ensi sistem secara digital dalam rangka lah teknologi ini juga digunakan un- ini merupakan pondasi yang lemah menciptakan platform layanan bersa- tuk menyalurkan bantuan sosial dan untuk penerapan bandwidth tinggi ma dan memiliki interoperabilitas, dukungan lain kepada mereka yang yang lebih produktif, tidak hanya bagi khususnya dalam aspek pemanfaatan paling terdampak. perusahaan tetapi juga untuk layan- dan penggunaan kembali data. Hal ini an umum seperti sekolah dan fasilitas dapat memberi dampak menyeluruh Seiring dengan pemulihan ekonomi kesehatan. ke semua elemen masyarakat. Salah Indonesia, percepatan pemanfaatan satu contohnya adalah pengembang- teknologi digital dapat berdampak Laporan ini mencermati tahap adopsi an kerangka identitas digital untuk besar pada pembangunan negara. teknologi digital saat ini di Indonesia membekali masyarakat Indonesia Perusahaan dapat menjadi lebih pro- dan menemukan berbagai dimensi di dengan kemampuan untuk membuk- duktif, yang mana dapat mendorong mana perkembangan teknologi digi- tikan identitas mereka dengan aman pertumbuhan ekonomi. Pekerja dapat tal justru berpotensi memperlebar saat bertransaksi daring. Hal ini di- menjadi produktif dan meningkatkan ketimpangan, alih-alih menutup- yakini akan meningkatkan keperca- pendapatan mereka. Pemerintah juga nya. Namun, ketimpangan digital yaan pada ekonomi digital, mengu- dapat memanfaatkan teknologi digital tidak harus menjadi suatu kenisca- rangi penipuan, dan memungkinkan dalam berbagai cara untuk mening- yaan. Berdasarkan hal tersebut, la- lebih banyak layanan sektor publik katkan kualitas dan cakupan layanan poran ini mengidentifikasi beberapa dan swasta untuk disampaikan secara yang diberikan kepada warganya, yang bidang penting di mana pembuat end-to-end dari jarak jauh. Hal tersebut akan berperan penting dalam mengu- kebijakan dapat memprioritaskan akan memungkinkan setiap orang In- rangi ketimpangan peluang. Misalnya, kebijakan dalam rangka pengurang- donesia yang memiliki internet untuk mekanisme yang dirancang untuk an risiko ketimpangan. Universalisa- mengakses layanan-layanan yang ada, mengidentifikasi, menargetkan, dan si internet adalah langkah awal yang seberapa jauhpun mereka dari kantor menyalurkan bantuan kepada warga penting. Universalisasi harus men- pemerintah atau kantor cabang bank yang rentan selama pandemi dapat cakup intervensi tidak hanya untuk terdekat. Demikian pula, Pemerintah menjadi dasar untuk peningkatan per- mengatasi bagian infrastruktur yang akan mendapat manfaat dari pengu- manen pada penargetan dan penyam- sulit, terutama di sepanjang sektor atan pengamanan transaksi ekonomi paian bantuan sosial, yang didukung hilir, tetapi juga intervensi yang le- digital dan masyarakat Indonesia di secara digital. bih longgar terkait persaingan dan dunia maya dengan memberlakukan regulasi sektor yang memiliki pe- peraturan yang kuat dan rezim pene- Pertumbuhan ekonomi digital tidak ngaruh besar pada kualitas dan ke- gakan independen terkait privasi data, selalu bersifat inklusif. Seperti yang terjangkauan internet. Hal ini harus keamanan siber, dan perlindungan ditunjukkan di dalam laporan ini, didukung oleh kebijakan dan regulasi konsumen. manfaat-manfaat ekonomi digital yang mendorong pertumbuhan eko- tidak diterima oleh semua segmen nomi digital, beserta intervensi aktif Harapan kami adalah laporan ini akan begitu saja. Ada sebagian kelompok untuk memastikan masyarakat di menghadirkan sebuah lensa berbeda yang akan diuntungkan, sementara seluruh wilayah Indonesia memiliki dalam melihat lanskap teknologi di- ada juga kelompok yang tertinggal, keterampilan memadai untuk dapat gital yang baru, menarik dan menjan- bahkan beberapa kelompok mung- memanfaatkan segala peluang eko- jikan di Indonesia. Laporan ini juga kin akan justru dirugikan. Sebagai nomi digital yang ada. diharapkan dapat menginformasikan contoh, Indonesia telah membuat dialog publik yang lebih luas, teru- pencapaian luar biasa dalam mem- Seluruh hal tersebut akan memerlu- tama tentang apa yang diperlukan perluas konektivitas digital. Namun, kan peran aktif pemerintah, dimana untuk membuat masa depan digital hampir setengah dari populasi orang pemerintah sendiri harus bertrans- negara ini lebih inklusif. II Ucapan Terima Kasih BAGIAN — 00 BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA B ukan Sekedar Unicorn disiapkan oleh tim Bank Kami mengucapkan ucapan terima kasih setu- Dunia yang dipimpin oleh Sailesh Tiwari, Eko- lus-tulusnya kepada Tokopedia, Bukalapak, Go- nom Senior dalam tim Praktik Global untuk Ke- jek, dan Halodoc atas kerjasama dan kemurahan miskinan dan Kesetaraan Bank Dunia. Tim inti hati mereka dalam berbagi data dengan kami terdiri dari Rabia Ali, Erwin Ariadharma, I Gede untuk menjawab beberapa pertanyaan penting Putra Arsana, Lamiaa Bennis, Natasha Besc- yang dibahas dalam laporan ini. Tim juga men- horner, Prasetya Dwicahya, Jonathan Marskell, dapat bantuan, bimbingan dan saran yang luar Ririn Salwa Purnamasari, Laura Ralston, Jaffar biasa baik dalam proses ulasan sejawat serta pada al-Rikabi, Virgi Agita Sari, Imam Setiawan, berbagai hal dalam proses persiapan laporan: Bambang Suharnoko Sjahrir, Muhammad Aji- Carlos Rodriguez Castelan (Ekonom Utama), satria Suleiman, Maria Monica Wihardja dan Ana Paula Cusolito (Ekonom Senior), Natalija Putu Sanjiwacika Wibisana. Kontributor lainnya Gelvanovska-Garcia (Spesialis Pengembangan termasuk Arun Arya, Hamidah Alatas, Maarten Digital Senior), Tim Kelly (Spesialis Pengem- Bosker, Massimiliano Calì, Aufa Doarest, Fre- bangan Digital Utama), Siddhartha Raja (Spe- derico Gil-Sander, Sean Hambali, Hanan Jacoby, sialis Pengembangan Digital Senior), dan Jane Scott Minehane, Mochamad Pasha, Josefina Po- Treadwell (mantan Spesialis Pengembangan Di- sadas, Abror Tegar Pradana, Ibrahim Rahman, gital Utama). Kami berterima kasih kepada me- Anissa Rahmawati, Jan van Rees, Mayla Safuro reka, tanpa melibatkan mereka dalam kesalahan Putri, Husnul Rizal, Mark Roberts, Arya Swar- atau kelalaian yang mungkin masih ada. Kami nata, Michael Weber, Noah Yarrow, dan Yong- juga berterima kasih atas saran bermanfaat yang mei Zhou, diberikan oleh Vivi Alatas, Wendy Cunningham, Camilla Holmemo, Andrew Mason, dan Rolande Pekerjaan ini dilakukan di bawah pimpinan Satu Pryce, terutama pada tahap awal pekerjaan. Kahkonen (Country Director, Indonesia dan Ti- mor Leste) dengan bimbingan keseluruhan Pekerjaan ini mendapat dukungan keuangan dari Hassan Zaman (Regional Director Bank Du- dari Departemen Luar Negeri dan Perdagang- nia, Kesetaraan Pertumbuhan, Keuangan dan an Pemerintah Australia melalui dana perwalian Kelembagaan) dan Carolina Sanchez-Paramo untuk Kemitraan untuk Pengurangan Kemiskin- (Global Director Bank Dunia, Praktik Global an Berbasis Pengetahuan. Peter Milne bertugas untuk Kemiskinan dan Kesetaraan) dan bim- dalam menyunting laporan, Muhammad Kamal bingan teknis dari Aaditya Mattoo (Chief Eco- dan Indra Inrawan merancang desain tata letak, nomist, Asia Timur, dan Wilayah Pasifik), Rinku sementara Dyah Nugraheni dan Elisabeth Eka- Murgai (Practice Manager, Praktik Global untuk sari memberikan dukungan administratif yang Kemiskinan dan Kesetaraan) dan Deepak Mis- luar biasa di semua tahap pengerjaan laporan. hra (Practice Manager, Praktik Global Ekonomi III Makro, Perdagangan dan Investasi). Singkatan & Akronim 2G Generasi Kedua (seluler dasar untuk SMS) 3G Generasi Ketiga 4G Generasi Keempat 5G Generasi Kelima AI Kecerdasan Buatan ASEAN Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ASN Aparatur Sipil Negara HALAMAN DEPAN B2C Bisnis-ke-Konsumen Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BEPS Erosi Dasar dan Pergeseran Keuntungan BIG Badan Informasi Geospasial BPNT Bantuan Pangan Non Tunai BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BSA Rekening Tabungan Dasar BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA BSSN Badan Siber dan Sandi Negara BTS Stasiun Pemancar Berbasis C2C Konsumen-ke-Konsumen CDP Titik Pengumpulan dan Pengiriman CHIP Terhubung, Memanfaatkan, Berinovasi, dan Melindungi CIT Pajak Pendapatan Perusahaan CMEA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian COVID-19 Penyakit virus corona 2019 DEHS Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital DFS Layanan Keuangan Digital DJP Direktorat Jenderal Pajak DKI Daerah Khusus Ibukota DSL Jalur Pelanggan Digital DTIA Badan Pelaksana Transformasi Digital DTKA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTT Gugus Tugas Transformasi Digital Dukcapil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil EdTech Teknologi Pendidikan UE Uni Eropa FSP Penyedia Jasa Keuangan FTTH Serat ke Rumah G2P Pemerintah-ke-Orang GB Giga Byte PDB Produk Domestik Bruto GMV Nilai Barang Dagangan Bruto PNB Pendapatan Nasional Bruto GoI Pemerintah Indonesia HealthTech Teknologi Kesehatan TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi ID Identifikasi IV IDR Rupiah Indonesia IIGF Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia IMT Telekomunikasi Seluler Internasional IoT Internet of Things Kabupaten Kabupaten Kartu Pra Kerja Kartu Prakerja Kecamatan Kecamatan KK Kartu Keluarga Kota Kota BAGIAN — 00 KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KTP Kartu Tanda Penduduk KTP-el Kartu Tanda Penduduk Eletronik KYC Kenali Pelanggan Anda (Know-Your-Customer) LAN Lembaga Administrasi Negara BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA LKD Layanan Keuangan Digital LP Laku Pandai LSP Penyedia Layanan Logistik LTE Evolusi Jangka Panjang Mbps Megabyte Per Detik Menkominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika MenPAN-RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MHz Mega Hertz MNE Perusahaan multinasional MNO Operator Jaringan Seluler Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenkeu Kementerian Keuangan Kemendagri Kementerian Dalam Negeri MOOC Kursus Online Terbuka Masif MRT Moda Raya Terpadu UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah NIK Nomor Induk Kependudukan O2O Online-ke-Offline OER Sumber Daya Pendidikan Terbuka OJK Otoritas Jasa Keuangan OTP Kata Sandi Sekali Pakai Pembina Data Pembina Data PIT Pajak pendapatan pribadi PKH Program Keluarga Harapan PLN Perusahan Listrik Nasional PMO Kantor Manajemen Proyek PNG Papua Nugini PPP Kemitraan Swasta-Publik PNS Pegawai Negeri Sipil PSTN Public Switched Telephone Network QoS Kualitas pelayanan V R&D Penelitian dan Pengembangan RAN Jaringan Akses Pedesaan Raskin Beras Miskin Ro-Ro Roll-on, Roll-off SAKERNAS Survei Angkatan Kerja Nasional SEA-US Asia Tenggara–Amerika Serikat SFH Belajar dari Rumah SIAK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIM Modul Identifikasi Pelanggan Sislognas Sistem Logistik Nasional HALAMAN DEPAN UKM Usaha Kecil Menengah SMPCS Sistem Kabel Sulawesi-Maluku-Papua STEM Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional Tbps TeraByte Per Detik, atau Triliun Byte per Detik Telco Penyedia Layanan Telekomunikasi TVET Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA UNESCO Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa USO Dana Kewajiban Pelayanan Universal PPN Pajak Pertambahan Nilai VoLTE Suara melalui LTE Wali Data Wali Data Warung Penjual makanan jalanan WFH Kerja dari rumah Yoy Tahun ke Tahun VI Daftar Isi Hal. 1—8 Ringkasan Eksekutif Hal. 9 Gambaran ↘ 1 2 3 4 HALAMAN DEPAN BAGIAN — 00 BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Kebijakan untuk memanfaatkan DT untuk inklusi yang lebih besar HALAMAN: 51—62 Menggunakan Akses ke Media media untuk HALAMAN: 15—24 memberikan layanan yang Pemanfaatan lebih baik Media untuk HALAMAN: 43—50 Meningkatkan Pendapatan HALAMAN: 25—42 VII VIII Ringkasan Eksekutif RINGKASAN EKSEKUTIF BAGIAN — RE BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA RE Bagian ⬎ S eperti halnya banyak negara lain di dunia, pan- ini, yaitu adopsi teknologi digital yang sangat demi COVID-19 telah mengakibatkan permasa- cepat. Bisnis, baik besar maupun kecil, telah lahan besar di Indonesia. Estimasi terbaru me- berbondong-bondong beralih ke teknologi di- nunjukkan bahwa sekitar 5,1 juta orang—atau gital untuk mencoba memastikan kelangsungan setara dengan 2,4 persen populasi usia kerja— operasi mereka. Penutupan sekolah telah me- telah kehilangan pekerjaan, sementara 24 juta maksa siswa dan guru untuk beradaptasi dan lainnya harus menerima pengurangan jam kerja mengeksplorasi opsi pembelajaran jarak jauh karena pandemi. Sebanyak 50 persen pekerja yang dimungkinkan secara digital, termasuk mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut penerapan berbagai solusi EdTech. Aplikasi He- memberi dampak negatif pada standar hidup, althTech yang memungkinkan konsultasi jarak dengan lebih dari 2,2 juta orang Indonesia di- jauh dan pengiriman obat-obatan telah menga- perkirakan telah terdorong ke dalam kemiskinan lami pertumbuhan tingkat adopsi yang belum akibat COVID-19 pada tahun 2020. pernah terjadi sebelumnya. Pembatasan mobi- litas membuat masyarakat Indonesia beralih ke 1 Namun, ada satu hikmah tak terduga dari krisis internet untuk kebutuhan hiburan dan sosial 2 mereka, yang mana mendorong pertumbuhan Namun, Indonesia tertinggal secara signifikan 5.1 tajam dalam penggunaan media digital (musik dalam hal peluncuran 4G/LTE dan jaringan pita juta dan video streaming) dan aplikasi komunikasi. lebar tetap. Masalah ketersediaan dan keterjang- kauan harga membatasi adopsi pita lebar tetap, orang telah Sebagian besar perpindahan ke teknologi digital sementara kepadatan jaringan sangat mempe- kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi ini diperkirakan ngaruhi kualitas jaringan pita lebar seluler yang akan menjadi permanen. Ada optimisme yang tersedia. Keterbatasan spektrum, tidak tersedia- 24 tinggi mengenai percepatan adopsi teknologi nya frekuensi tertentu (khususnya pita “dividen juta digital yang lebih tinggi di Indonesia, negara digital” 700mHz), ketidakjelasan peraturan ten- dengan negara dengan pertumbuhan ekonomi tang pemanfaatan infrastruktur secara bersama, orang mengalami digital tercepat di Asia Tenggara. Tetapi pada serta kurangnya persaingan (khususnya dalam pengurangan saat yang sama, pertanyaan-pertanyaan juga penyediaan layanan pita lebar tetap) menjadi jam kerja muncul tentang kemungkinan terhadap akses hambatan utama dalam upaya universalisasi 50% dan adopsi yang timpang dari teknologi digital. akses internet berkualitas di seluruh Indonesia. Hal ini dapat memperbesar ketimpangan yang pekerja mengalami ada di sebuah negara yang menganggap pen- Masyarakat Indonesia yang terhubung dengan penurunan capaian pembangunan yang seimbang sebagai internet sudah menggunakannya secara intensif, pendapatan salah satu tantangan krusialnya. dengan aplikasi komunikasi, media sosial dan hi- buran mendominasi penggunaan internet. Rata- Laporan ini menyajikan analisa mendalam ter- -rata, orang Indonesia menghabiskan sekitar 6 hadap teknologi digital di Indonesia, dan meng- jam sehari online, dimana penduduk yang lebih BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA kaji skala serta cakupan penerapannya saat ini. muda dan berpendidikan lebih intens secara di- Selain fokus spesifik pada bagaimana teknologi gital daripada penduduk yang relatif lebih tua 2.2 JUTA ini menyentuh, membentuk, dan memengaruhi dan kurang berpendidikan. Intensitas interaksi kehidupan masyarakat Indonesia, laporan ini internet tertinggi terjadi pada kelompok usia 16 juga mengidentifikasi beberapa kebijakan yang hingga 25 tahun, yang rata-rata menghabiskan dapat diadopsi oleh Pemerintah Indonesia un- 9,7 jam sehari untuk online. Layanan transpor- tuk memanfaatkan momentum adopsi digital tasi online (ride-hailing) yang disediakan oleh yang dihasilkan oleh pandemi, tidak hanya un- perusahaan seperti Gojek—decacorn lokal In- tuk menggerakkan pemulihan ekonomi dalam donesia yang melambangkan potensi digital ne- jangka pendek tetapi juga untuk mewujudkan gara bagi pembuat kebijakan—dan pesaing re- inklusi dan ketahanan yang lebih besar dalam gionalnya, Grab, telah digunakan secara umum. jangka menengah. Layanan transportasi online digunakan untuk menghubungkan pasar tenaga kerja yang ter- Indonesia telah membuat kemajuan pesat dalam fragmentasi di wilayah metropolitan Indonesia konektivitas internet selama dekade terakhir. yang besar dan luas. Tidak hanya itu, transpor- Meskipun demikian, setengah dari populasi tasi online juga digunakan untuk beberapa ke- orang dewasa masih belum memiliki akses. Se- mudahan lainnya, seperti pengiriman makanan lain itu, ketimpangan dalam akses ke teknologi dan logistik. Pembelian dan penjualan online digital mencerminkan berbagai dimensi keti- juga berkembang dan, meskipun lebih sering daksetaraan yang ada—di lintas kelompok, wi- digunakan hanya oleh sebagian kecil populasi, orang Indonesia layah, dan kelas pendapatan. Posisi Indonesia hal tersebut telah meningkatkan kesejahteraan diperkirakan telah sebenarnya sebanding dengan negara tetangga konsumen melalui ketersediaan pilihan barang terdorong ke dalam di kawasan dalam hal penetrasi jaringan pita le- yang lebih murah, dan variasi produk yang lebih kemiskinan akibat bar seluler (pada kecepatan yang lebih lambat). banyak serta kenyamanan transaksi. COVID-19 2020 ↳ Salah satu tantangan yang tidak ada hentinya dari pengalaman pembangunan Indonesia selama dua dekade terakhir adalah bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi menjadi 3 lebih inklusif→ Selain konsumen, teknologi ini juga mulai mem- pendukung (smartphone dan komputer), serta bentuk ulang lanskap peluang ekonomi bagi para terbatasnya akses internet yang berkualitas telah ↳ Masyarakat pekerja, menghasilkan berbagai jenis pekerjaan membatasi kemampuan siswa untuk mengakses Indonesia yang baru dan meningkatkan produktivitas untuk pembelajaran online di masa pandemi. Penga- pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Namun, laman dari berbagai penjuru dunia menunjuk- terhubung dengan tidak semua pekerja berada pada posisi yang da- kan bahwa inovasi digital ini memang membantu internet sudah pat memanfaatkan peluang ini. Misalnya, peker- memperkaya alternatif solusi. Namun, dampak menggunakannya ja berketerampilan tinggi, yang sebagai suatu transformatif yang sesungguhnya hanya muncul kelompok pada dasarnya sudah memiliki upah pada negara-negara dengan pemerintahan yang secara intensif, yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja, lebih di- bereksperimen, menginternalisasi, dan menga- dengan aplikasi untungkan dari teknologi digital dibandingkan dopsi beberapa inovasi tersebut dalam skala be- komunikasi, pekerja berketerampilan lebih rendah. Salah satu sar untuk meningkatkan penyediaan layanan. penyebabnya adalah rendahnya tingkat adopsi Selain rendahnya konektivitas internet di titik- media sosial teknologi digital secara keseluruhan oleh perusa- -titik layanan umum (misalnya, sekolah dan ru- dan hiburan haan dan terbatasnya intensitas adopsi. Artinya, mah sakit), dua tantangan utama yang dihadapi mendominasi manfaat produktivitas belum dapat diwujudkan Indonesia di bidang ini adalah: (i) belum adanya secara luas oleh seluruh pekerja, terlepas dari pe- identitas digital yang diakui secara resmi dan da- penggunaan ningkatan adopsi teknologi digital yang disebab- pat diakses secara universal untuk transaksi onli- internet⬎ kan oleh pandemi. Alasan lainnya adalah, meski- ne; dan (ii) fragmentasi dari sistem informasi dan pun aplikasi teknologi digital seperti e-commerce manajemen data pemerintah yang tidak saling dan pekerjaan gig digital dapat diakses mereka kompatibel, dan belum menggunakan pende- yang memiliki keterampilan rendah untuk me- katan terintegrasi berbasis platform, meskipun ningkatkan pendapatan, jangkauan aplikasi ini pendekatan ini sebenarnya telah muncul dalam BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA juga relatif terbatas. Pekerjaan gig digital sebagi- berbagai praktik terbaik ekonomi global untuk an besar terkonsentrasi di kalangan pekerja pria mendukung transformasi digital. yang berdomisili di perkotaan. E-commerce, di lain sisi menyediakan jalur diversifikasi penda- Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk patan terutama bagi wanita yang keluar semen- mengatasi tantangan ini dan secara efektif me- tara dari pekerjaannya dan kaum muda. Terlepas manfaatkan teknologi digital untuk mencapai dari manfaat tersebut, penetrasi dan intensitas inklusi yang lebih luas? Laporan ini menekankan penggunaan e-commerce di Indonesia masih tiga prioritas utama kebijakan. terbatas oleh masalah kepercayaan masyarakat dalam transaksi dan pembayaran online, biaya Prioritas pertama adalah meningkatkan ko- logistik, dan konektivitas internet. nektivitas digital dan universalisasi akses ke media digital. Hal ini akan membutuhkan pe- Pandemi COVID-19 telah memberi sorotan ngelolaan spektrum jaringan yang lebih baik, kuat pada kemampuan pemerintah di seluruh kejelasan peraturan tentang pemakaian bersama dunia dalam pemanfaatan teknologi digital un- infrastruktur pasif dan peningkatan persaingan tuk penyaluran layanan. Sama halnya seperti ma- usaha pada penyedia layanan pita lebar tetap. syarakat dan dunia usaha yang harus beradaptasi Amanat Undang-Undang No. 11/2020 tentang dengan berbagai batasan protokol kesehatan, Cipta Kerja yang baru-baru ini diundangkan pemerintah juga harus melakukan hal serupa. (yang disebut “Omnibus Law”) menunjukkan Kemampuan pemerintah untuk menggunakan bahwa agenda reformasi manajemen spektrum teknologi digital untuk membatasi dan me- sudah searah dengan tujuan optimalisasi alokasi ngendalikan pandemi, serta memastikan kesi- spektrum. Omnibus Law juga memberlakukan nambungan layanan penting menjadi indikator rencana wajib dua tahun untuk mengubah tele- utama dari ketahanan umum. visi analog menjadi televisi digital, untuk meng- amankan dividen digital di pita spektrum 700 Industri EdTech dan HealthTech yang baru lahir MHz. Langkah ini akan sangat penting dalam di Indonesia merasakan dorongan pertumbuhan menurunkan biaya modal yang diperlukan un- yang besar selama pandemi. Meskipun berbagai tuk menyediakan konektivitas yang terjangkau aplikasi tersebut telah terbukti dalam mengisi ke bagian-bagian terpencil di negara ini. Pelepas- kekosongan layanan publik selama pandemi, an pita 2,6 GHz yang saat ini digunakan untuk jangkauan mereka secara keseluruhan masih TV satelit dapat direalokasi untuk menambah terbatas pada kelompok masyarakat yang relatif kapasitas jaringan di pusat kota dan mengurangi lebih sejahtera di pusat kota, sebagian besar di kepadatan jaringan. Kementerian Komunikasi Jawa. Khususnya di bidang pendidikan, minim- dan Informatika (Kominfo) juga harus memper- nya fasilitas pelengkap seperti perangkat TIK timbangkan untuk mempercepat rencana realo- 4 TIGA PRIORITAS UTAMA kasi pita ini dari siaran satelit ke pita yang sudah masuk di sistem keuang- lebar seluler pada akhir tahun 2024. an, termasuk untuk pengguna layanan 1 Omnibus Law juga mengamanatkan yang lebih canggih, kepercayaan da- pemanfaatan bersama infrastruktur lam transaksi online dan masalah yang pasif, kemudian langkah selanjutnya berkaitan dengan perlindungan data bagi Pemerintah Indonesia dalam hal pribadi, keamanan informasi, serta ini adalah membuat peraturan pelak- integritas keuangan merupakan masa- sanaan. Untuk itu diperlukan kepe- lah lain yang perlu diatasi. Dalam hal Meningkatkan mimpinan yang efektif untuk meng- ini, pengesahan RUU Perlindungan konektivitas koordinasikan instansi pemerintah Data Pribadi menjadi penting untuk digital dan universalisasi yang terlibat, antara lain Kominfo, Ke- mendorong adopsi layanan keuangan akses ke media menterian Dalam Negeri, Kementeri- digital di Indonesia. digital an Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan instansi pemerintah da- Terkait dengan keterampilan masya- erah. Indonesia juga harus memper- rakat, pendidikan tinggi modern perlu BAGIAN — RE 2 timbangkan transisi menuju perizinan menanamkan kepada siswa setidaknya terpadu dari penyedia layanan yang keterampilan minimum yang “dapat memungkinkan penyelenggara layan- dialihkan” lintas jenis pekerjaan dan an memberikan portofolio layanan berguna untuk ekonomi digital abad yang lebih lengkap. Penyedia layanan ke-21, bahkan untuk siswa di bidang pita lebar tetap harus dapat memberi- Science, Technology, Engineering, and BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Memastikan bahwa kan portofolio layanan yang lengkap, Mathematics (STEM) sekalipun. Ke- ekonomi digital tidak hanya internet pita lebar tetapi majuan teknologi dan integrasi telah memberi manfaat juga telepon, TV, dan layanan bernilai meningkatkan permintaan pasar akan untuk seluruh masyarakat tambah lainnya. Penunjukan regula- pekerja dengan keterampilan kognitif tor independen sangat penting untuk umum tingkat tinggi—seperti kete- meningkatkan daya saing secara kese- rampilan pemecahan masalah yang ru- 3 luruhan di sektor ini. mit, pemikiran kritis, dan komunikasi tingkat lanjut—yang dapat digunakan Prioritas kedua adalah memastikan pada seluruh jenis pekerjaan. Mema- bahwa ekonomi digital memberi sukkan kurikulum yang mencakup ke- manfaat untuk seluruh masyarakat. terampilan tersebut dalam pendidikan Hal ini membutuhkan investasi dan tinggi adalah salah satu cara yang dapat Pemanfaatan media fasilitasi ke faktor-faktor penggerak ditempuh. Contohnya, program sar- digital untuk memberikan layanan utama ekonomi digital, dan pada saat jana di Hong Kong dan Cina pada ta- yang lebih baik yang sama meningkatkan kemampu- hun 2012 mendapat ekstra satu tahun dan meningkatkan an masyarakat untuk memanfaatkan pelajaran untuk fokus pada pemecahan kualitas interaksi berbagai peluang yang bermunculan. masalah, pemikiran kritis, komunika- antara masyarakat Untuk mencapai hal ini, Indonesia si, kepemimpinan, dan keterampilan dan negara perlu membuat kemajuan dalam ink- belajar seumur hidup. Program ter- lusi keuangan, meningkatkan keper- sebut tampaknya telah menghasilkan cayaan (“trust”) untuk mendorong beberapa hasil positif.1 Cara lain adalah penggunaan layanan pembayaran di- melalui pedagogi inovatif yang menga- gital yang lebih tinggi, meningkatkan dopsi strategi pembelajaran, termasuk pelayanan logistik, dan meningkatkan asesmen terbuka, peluang siswa me- investasi pada keterampilan digital nerima umpan balik, serta kurikulum serta serangkaian keterampilan yang progresif yang menantang secara aka- lebih luas untuk berkembang dalam demik namun tetap disertai dengan ekonomi digital. Berbagai upaya yang dukungan pada siswa. dilakukan untuk meningkatkan inklu- si keuangan tetap menjadi titik masuk Prioritas kebijakan ketiga adalah yang penting. Salah satu solusi digital pemanfaatan media digital untuk yang menjanjikan adalah menurunkan memberikan layanan yang lebih baik biaya verifikasi yang dapat berasal dari dan meningkatkan kualitas interaksi ketersediaan luas opsi verifikasi iden- antara masyarakat dan negara. Hal titas atau e-KYC yang didukung oleh ini membutuhkan, antara lain, pro- sistem identitas digital yang kuat dan gram identitas digital nasional yang 5 andal. Untuk kelompok masyarakat menyeluruh untuk ekonomi digital dan pendekatan pemerintahan terin- dapat bertugas mengartikulasikan input dan pasar, sementara pembatas- tegrasi untuk transformasi digital. Hal visi serta merumuskan dan melaksa- an investasi menekan kinerja sektor ini dapat dilakukan melalui pembe- nakan kebijakan untuk mendorong komersil. Selain itu, kerangka persa- rian mandat pada satu lembaga yang agenda transformasi secara terpadu. ingan pasar yang lemah melindungi memiliki kapasitas dan kewenangan Government Digital Service, atau GDS pemain lama dari pendatang baru untuk menyelesaikan tantangan koor- di Inggris dan GovTech di Singapura yang justru berpotensi lebih produk- dinasi antar lembaga. Program identi- adalah contoh sukses dari model ini. tif, sementara lingkungan regulasi tas digital nasional akan memperku- Meskipun kemungkinan terdapat opsi yang sulit diprediksi memperlemah at sistem identitas nasional yang saat pendekatan lain, namun keberhasilan lingkungan bisnis, menghambat per- ini dikelola oleh Kementerian Dalam dalam agenda transformatif ini akan saingan dan menekan investasi. Peng- Negeri, yang dapat digunakan sebagai sangat bergantung pada penerapan gunaan teknologi digital pada iklim identitas digital resmi untuk transak- strategi pemerintah yang kompre- ekonomi di mana perusahaan domes- si online. Sistem ini dapat mengakui hensif dan terkoordinasi, dan bukan tik terhambat regulasi dan pekerja ti- berbagai identitas digital yang sudah pendekatan yang terpisah. dak memiliki keterampilan yang di- RINGKASAN EKSEKUTIF berjalan, misalkan yang diselengga- butuhkan untuk berkembang dalam rakan oleh sektor swasta, sehingga Selain ketiga hal ini, ada area krusial revolusi industri justru berpotensi mendukung interoperabilitas. Un- keempat yang tidak boleh dilupa- memperkuat distorsi dan memperbe- tuk meningkatkan kepercayaan dalam kan. Untuk benar-benar membuat sar ketimpangan. Dengan demikian, transaksi online dan pemerintahan di- ekonomi digital lebih inklusif, upaya reformasi untuk memperkuat fondasi gital, pengesahan RUU Perlindungan untuk memastikan jangkauan uni- analog tidak kalah pentingnya dalam Data Pribadi akan menjadi penting versal media digital dan merangsang memastikan bahwa teknologi digital untuk memberikan perlindungan inovasi digital harus dimasukkan memberi manfaat bagi seluruh masya- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA dan akuntabilitas untuk pengumpul- dalam agenda reformasi 'brick and rakat Indonesia. an, penggunaan dan pembagian data mortar' yang lebih luas yang menca- pribadi secara bersama, serta memfor- kup keterbukaan dan daya saing yang ↳ Penggunaan teknologi digital malisasi hak-hak subjek data di mata lebih besar, peraturan yang lebih kuat, pada iklim ekonomi di mana hukum. Kredibilitas dan kekuatan perlindungan sosial yang lebih kom- perusahaan domestik terhambat undang-undang ini akan bergantung prehensif dan investasi pada keteram- regulasi dan pekerja tidak memiliki keterampilan yang pada suatu fitur penting, yakni adanya pilan untuk masa depan. Tantangan dibutuhkan untuk berkembang pengawas independen. Kantor Komisi non-digital yang telah lama dihadapi dalam revolusi industri justru Informasi Australia dan Komisi Per- Indonesia sebelumnya dalam upaya- berpotensi memperkuat distorsi dan lindungan Data Pribadi Singapura nya untuk membuat pertumbuhan memperbesar ketimpangan⬎ adalah contoh dari keberadaan peng- inklusif masih terus menjadi kendala awas independen terkait pengelolaan penting tentang seberapa efektif In- data di negara-negara tetangga. donesia dapat memanfaatkan manfa- at digital bagi masyarakat miskinnya. Selain identitas digital, Indonesia juga Misalnya, tingginya biaya logistik dapat mereorientasi arah kebijakan, yang mempersulit kawasan timur dari fokus yang sempit e-government Indonesia untuk terintegrasi dengan menjadi agenda transformasi digital pasar yang lebih padat di Jawa, juga nasional yang lebih komprehensif. Hal merupakan salah satu kendala utama ini dapat diimplementasikan secara yang mengikat pertumbuhan e-com- bertahap mengingat kompleksitas merce di kawasan ini. Digitalisasi sek- dari isu tersebut. Penguatan peran tor logistik sudah mulai mengurangi Kementerian Pendayagunaan Apara- hal ini. Namun tantangan yang lebih tur Negara dan Reformasi Birokrasi besar terletak pada keterbatasan in- (MenPAN-RB) untuk mengatur dan frastruktur analog, minimnya infra- melaksanakan mandat yang ada pada struktur penunjang konektivitas serta e-government dapat dibarengi dengan lingkungan regulasi yang meningkat- upaya paralel untuk menciptakan kan waktu dan biaya transportasi. kerangka kelembagaan dan peratur- an atau aparatur yang diperlukan Demikian juga, faktor-faktor lainnya untuk lebih terintegrasi dan agenda yang menjadi kendala peningkatan transformasi yang dikelola secara produktivitas ekonomi secara kese- terpusat. Hal ini dapat berupa suatu luruhan juga perlu diperhatikan. Mi- lembaga yang memiliki pengawasan salnya, sudah menjadi temuan umum lintas kementerian dan melekat pada bahwa kebijakan perdagangan yang Kantor Presiden. Badan tersebut restriktif dapat membatasi akses ke 6 Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk memastikan masa depan digital yang inklusif? TUJUAN PRIORITAS Meningkatkan Konektivitas Digital dan I Menguniversalkan Akses Mengoptimalkan alokasi Memperkuat mekanisme 1 2 spektrum untuk pita lebar untuk memastikan BAGIAN — RE seluler pemakaian bersama infrastruktur aktif & pasif BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA →→Menerapkan “Analogue →→Mengoptimalkan pita →→Memperbarui Undang- →→Menerapkan Switch Off” pada akhir kapasitas frekuensi Undang Telekomunikasi, pemanfaatan bersama tahun 2022 sesuai yang lebih tinggi, PP 52/53, untuk infrastruktur pasif dengan Omnibus Law dimulai dengan memungkinkan pemakaian melaui peraturan yang untuk pelepasan pita pelepasan pita 2,6 bersama infrastruktur diamanatkan di bawah 700MHz agar tercipta GHz, diikuti oleh aktif secara B2B Omnibus Law konektivitas pedesaan pita 3,4-3,8 GHz dan yang lebih luas berpotensi juga oleh INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB menggunakan jaringan pita 3,3-4,2 GHz Kominfo Kominfo 4G dan jaringan 5G yang lebih luas agar Kemendagri masa depan memudahkan penyebaran Kementerian Pekerjaan Umum 5G di daerah INSTANSI PENANGGUNG JAWAB perkotaan. Harus Kominfo dipertimbangkan juga untuk pelepasan pita →→Mewajibkan penyedia layanan yang memanfaatkan spektrum mmWave untuk dana Universal Service Obligation (USO) untuk 5G di daerah perkotaan berbagi infrastruktur bersubsidi, dan menunjuk satu entitas yang bertanggung jawab untuk INSTANSI PENANGGUNG JAWAB menetapkan tarif wholesale untuk pemakaian Kominfo bersama infrastruktur pasif INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kominfo Memperkuat persaingan →→Meninjau sistem →→Menunjuk badan 3 perizinan saat ini pengawas independen usaha di sepanjang rantai dan transisi menuju untuk sektor nilai pita lebar praktik terbaik internasional dari telekomunikasi yang konsisten dengan lisensi tunggal/ praktik unggul terpadu untuk dan komitmen RCEP memungkinkan lebih Indonesia banyak penyedia memberikan portofolio INSTANSI PENANGGUNG JAWAB layanan yang lengkap Kominfo INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kominfo 7 TUJUAN PRIORITAS Memastikan Ekonomi Digital Memberikan II Manfaat untuk Semua Mengembangkan keterampilan digital & 1 2 keterampilan untuk ekonomi digital abad 21 Mendukung pengembangan logistik RINGKASAN EKSEKUTIF →→Terus mengembangkan →→Menyelaraskan layanan →→Membangun kemitraan antara infrastruktur pendidikan non-formal dan perguruan tinggi dan sektor fisik dasar untuk pembelajaran seumur hidup swasta untuk melatih siswa meningkatkan dengan kebutuhan penduduk kejuruan di bidang teknologi konektivitas melalui dewasa usia kerja, mengadopsi tinggi menggunakan kurikulum penguatan dan/ pendekatan modular untuk berbasis praktik, pengajaran atau rehabilitasi penyediaan kursus dengan yang dibimbing oleh praktisi, infrastruktur (jalan, penekanan pada soft skill dan sertifikasi professional pelabuhan, dan di samping keterampilan listrik), memanfaatkan digital teknis, menggabungkan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA sewajarnya modal dan keterampilan digital khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ keahlian sektor swasta pekerjaan yang relevan untuk Sektor swasta melalui KPS Indonesia, dengan menekankan pola pikir pembelajaran INSTANSI PENANGGUNG JAWAB berkelanjutan, dan menawarkan Kementerian Perhubungan kesempatan untuk mempraktikkan pembelajaran "mandiri" Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Perumahan Rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Tenaga Kerja →→Memperdalam reformasi untuk mengurangi →→Memastikan bahwa pendidikan →→Memberikan insentif kepada hambatan masuk ke tinggi setidaknya memberikan perusahaan untuk menawarkan layanan logistik dan keterampilan tingkat tinggi magang dan pembelajaran di transportasi dan dasar yang dapat digunakan, luar kampus kepada siswa membangun kepercayaan seperti berpikir kritis, jangka panjang dari INSTANSI PENANGGUNG JAWAB pemecahan masalah, dan investor, untuk komunikasi, bahkan untuk siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ memperluas pergudangan Kementerian Tenaga Kerja di bidang eksakta sekalipun di luar wilayah metropolitan besar INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perhubungan, dengan dukungan Kementerian Perdagangan dan Keuangan serta →→Terus mengembangkan sistem data yang memungkinkan identifikasi Kementerian Koordinator Bidang pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan, memantau kepatuhan Kemaritiman dan Investasi lembaga pendidikan terhadap standar kualitas, dan memastikan bahwa informasi tentang kelayakan kerja individu dengan berbagai tingkat, profil upah, dan kursus khusus pekerjaan tersedia bagi →→Melanjutkan pencari kerja dan pekerja modernisasi Layanan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pos Nasional; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Tenaga Kerja standarisasi alamat dan kode pos INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kominfo 8 TUJUAN PRIORITAS Memastikan Ekonomi Digital Memberikan II Manfaat untuk Semua Mempromosikan solusi pembayaran keuangan dan pembayaran 3 digital untuk melayani mereka yang tidak memiliki rekening bank dan di mana layanan bank tidak mencukupi →→Merampingkan →→Standarisasi proses perizinan dan aturan dan prosedur pendaftaran yang untuk memungkinkan diperlukan untuk interoperabilitas menjadi penyedia skema pembayaran BAGIAN — RE layanan keuangan digital INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Bank Indonesia INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Bank Indonesia OJK BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA →→Memberikan insentif →→Meningkatkan →→Memperkuat kerangka kepada sektor swasta penggunaan produk hukum dan peraturan untuk berinovasi dan DFS dalam penyediaan untuk mengelola risiko mengembangkan produk layanan pemerintah terkait tata kelola Digital Financial (termasuk pembayaran dan perlindungan data Service (DFS) baru Pemerintah-ke- pribadi, keamanan yang melayani penduduk masyarakat) untuk siber dan risiko pedesaan mempertahankan operasional, serta kelangsungan bisnis integritas keuangan, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB penyelenggara DFS guna membangun Bank Indonesia kepercayaan konsumen INSTANSI PENANGGUNG JAWAB terhadap produk DFS Direktorat Jenderal Pajak CMEA (DNKI) INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Sosial Bank Indonesia OJK Menggunakan instrumen kebijakan pajak 4 untuk memastikan azas kesetaraan →→Menyelesaikan rancangan langkah-langkah →→Menurunkan ambang untuk mereformasi kebijakan perpajakan dan batas PPN yang terlalu memodernisasi administrasi perpajakan terkait besar untuk memperluas dengan transaksi ekonomi digital memastikan basis pajak ekonomi adopsi dan komunikasi aturan yang konsisten, digital institusi sistem TI yang efisien untuk mengelola pendaftaran, pengarsipan, pembayaran, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB dan penggunaan data transaksi digital dengan Kementerian Keuangan pihak ketiga lainnya dan data wajib pajak untuk (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan memperkuat manajemen risiko kepatuhan Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal) INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal) 9 TUJUAN Penggunaan Teknologi Digital untuk Memberikan PRIORITAS III Layanan yang Lebih Baik dan Meningkatkan Interaksi antara Negara-Warga Mengembangkan kerangka 1 identitas digital nasional →→Mengesahkan RUU →→Meluncurkan →→Menutup kesenjangan →→Memperkenalkan RINGKASAN EKSEKUTIF tentang Perlindungan program identitas cakupan dalam Sistem sistem identitas Data Pribadi digital nasional Informasi Administrasi digital nasional yang menyeluruh Kependudukan (SIAK), dengan ekosistem INSTANSI PENANGGUNG JAWAB secara ekonomi merampingkan proses terfederasi/ Kominfo untuk menentukan pendaftaran dan terdesentralisasi yang model optimal untuk pembaruan, dan sesuai untuk tujuan Kemendagri Indonesia, menyatukan memperkenalkan proses transaksi online dalam pemerintah, sektor e-KYC berbasis konteks Indonesia, swasta, dan masyarakat biometrik dengan menggunakan sipil basis SIAK BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kemendagri Kantor Presiden Kantor Presiden Kemendagri Kemendagri Kominfo Kominfo Melakukan reorientasi Menerapkan kebijakan 2 3 dari fokus yang sempit pengelolaan data pada e-Government ke pemerintah secara agenda transformasi menyeluruh digital nasional yang komprehensif →→Memperkuat →→Mengadopsi →→Melaksanakan →→Membangun aliansi kepemimpinan politik pendekatan keseluruhan Kebijakan Satu Data dengan institusi dan birokrasi yang pemerintah untuk secara komprehensif, utama seperti MenPAN- diperlukan untuk transformasi digital, di sektor-sektor RB, Kominfo, dan menggerakkan agenda yang dikoordinasikan prioritas yang relevan Kemendagri untuk dengan menempatkan dan dipelopori oleh untuk mengelola menanamkan prinsip otoritas pemerintah lembaga yang memiliki pemulihan pascapandemi Satu Data ke dalam pusat langsung dari pengawasan multi- (misalnya, pendidikan, implementasi inisiatif Kantor Presiden kementerian. kesehatan, pemerintahan digital sebagai penggerak perlindungan sosial dan identitas digital. utama INSTANSI PENANGGUNG JAWAB atau UMKM). INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kantor Presiden INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Bappenas Kantor Presiden Bappenas BPS BPS instansi terkait lainnya instansi terkait lainnya 10 Gambaran 1 2 3 4 GAMBARAN AKSES KE MEDIA PEMANFAATAN MEDIA MENGGUNAKAN MEDIA KEBIJAKAN UNTUK →Siapa Yang UNTUK MENINGKATKAN UNTUK MEMBERIKAN MEMANFAATKAN DT terhubung, siapa PENDAPATAN LAYANAN YANG LEBIH UNTUK INKLUSI YANG BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA yang tidak, & →Siapa yang BAIK LEBIH BESAR BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA mengapa? menang, siapa yang →Apa yang menahan →Apa yang dapat tertinggal, Indonesia? Indonesia lakukan? & mengapa? 11 12 S eperti halnya banyak negara lain di buran dan sosial mereka, yang mana mendorong dunia, pandemi COVID-19 telah pertumbuhan tajam dalam penggunaan media mengakibatkan permasalahan besar di digital (musik dan video streaming) dan aplikasi Indonesia. Perlambatan global dalam komunikasi. Perkiraan industri baru-baru ini 5.1 kegiatan ekonomi, dikombinasikan menunjukkan bahwa 37 persen dari semua kon- juta dengan tindakan-tindakan domestik sumen layanan digital di Indonesia pada tahun untuk menahan penyebaran virus, 2020 adalah pengguna baru yang disebabkan telah mengakibatkan pemyusutan ekono- oleh COVID dan lebih dari setengahnya (56 per- kehilangan mi sekitar 2,2 persen pada tahun 2020. sen) berasal dari pasar konvensional yang lebih pekerjaan Estimasi terbaru menunjukkan bahwa sekitar 5,1 lemah seperti area non-metro.2 24 juta orang—atau setara dengan 2,4 persen popu- lasi usia kerja—telah kehilangan pekerjaan, se- Perpindahan digital ini diperkirakan akan men- juta mentara 24 juta lainnya harus menerima pengu- jadi permanen dan, dengan demikian, memberi menerima rangan jam kerja karena pandemi. Sebanyak 50 harapan untuk menjadi dorongan utama bagi pengurangan persen pekerja mengalami penurunan pendapat- ekonomi digital yang sudah menjadi ekonomi jam kerja 50% an. Hal tersebut memberi dampak negatif pada digital terbesar dan tercepat tumbuhnya di Asia standar hidup, dengan lebih dari 2,2 juta orang Tenggara. Perubahan perilaku yang menyertai mengalami Indonesia diperkirakan telah terdorong ke dalam percepatan adopsi teknologi digital ini diesti- penurunan kemiskinan akibat COVID-19 pada tahun 2020. masi akan berkelanjutan. Perkiraan dari industri pendapatan menunjukkan bahwa 93 persen pengguna baru Namun, ada satu hikmah tak terduga dari krisis berharap untuk tetap menggunakan setidaknya BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA ini, yaitu adopsi teknologi digital yang sangat salah satu layanan digital baru pasca-COVID-19. cepat. Bisnis, baik besar maupun kecil, telah Jika hal ini benar, maka ini berarti dorongan be- 2.2 MIL. berbondong-bondong beralih ke teknologi di- sar bagi ekonomi internet Indonesia. Dengan gital untuk mencoba memastikan kelangsung- nilai barang dagangan bruto senilai US$44 mi- an operasi mereka. Adopsi e-commerce telah liar, maka ekonomi digital Indonesia tidak hanya meningkat tajam. Pembelian online membuk- menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi tikan bahwa hal tersebut adalah cara yang dapat juga tercepat tumbuhnya.3 dilaksanakan untuk mendapatkan akses tanpa gangguan ke barang-barang konsumen penting, Pada saat yang sama, pandemi juga menyoroti termasuk bahkan bahan makanan pokok. Pe- ketimpangan di Indonesia. Salah satu tantangan nutupan sekolah telah memaksa siswa dan guru yang tidak ada hentinya dari pengalaman pem- untuk beradaptasi dan mengeksplorasi opsi bangunan Indonesia selama dua dekade terakhir pembelajaran jarak jauh yang dimungkinkan se- adalah bagaimana membuat pertumbuhan eko- cara digital, termasuk penerapan berbagai solusi nomi menjadi lebih inklusif. Terjadi kesenjangan EdTech. Aplikasi HealthTech yang memungkin- kesejahteraan yang masih ada di seluruh wilayah kan konsultasi jarak jauh dan pengiriman obat- walaupun kemajuan luar biasa telah dicapai dalam -obatan telah mengalami pertumbuhan tingkat hal pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan stan- adopsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. dar hidup masyarakat yang berada di 40 persen Pembatasan mobilitas membuat masyarakat In- terbawah dari distribusi pendapatan terus-mene- donesia beralih ke internet untuk kebutuhan hi- rus tertinggal dari pertumbuhan rata-rata.40 orang Indonesia diperkirakan telah terdorong ke dalam kemiskinan akibat COVID-19 2020 ↳Salah satu tantangan yang tidak ada hentinya dari pengalaman pembangunan Indonesia selama dua dekade terakhir adalah bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi 13 menjadi lebih inklusif→ mendukung internet 60% ↪ Ketika penutupan sekolah mendorong siswa ke pembelajaran jarak jauh, sekitar 60 persen siswa tidak dapat berpartisipasi dalam kelas online karena kurangnya internet yang andal dan kepemilikan yang terbatas dari perangkat yang Pandemi mengancam untuk memperluas ketim- pangan tersebut dengan memukul masyarakat Demikian pula, ketika penutupan sekolah men- dorong siswa ke pembelajaran jarak jauh, sekitar GAMBARAN miskin dan rentan dengan lebih keras secara 60 persen siswa tidak dapat berpartisipasi dalam tidak seimbang. Sementara itu, kerawanan ter- kelas online karena kurangnya internet yang an- hadap infeksi dan beban penyakit di kalangan dal dan kepemilikan yang terbatas dari perang- masyarakat miskin dan rentan di daerah per- kat yang mendukung internet. Upaya perbaikan kotaan yang terkena dampak langsung lebih dilakukan dalam bentuk paket data senilai Rp 7,2 TERBAWAH 40% BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA tinggi daripada di kalangan tidak miskin. Hal triliun untuk siswa dan guru. Namun, mengingat ini kemungkinan terjadi karena faktor risiko betapa mahalnya data pita lebar seluler untuk seperti pola makan yang lebih buruk, kurang- aplikasi bandwidth tinggi seperti streaming video, nya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, ini mungkin hanya menjadi solusi sementara un- prevalensi merokok yang lebih tinggi, praktik tuk masalah sebenarnya: yaitu, hanya 10 persen kebersihan dan sanitasi yang lebih buruk, dan sekolah negeri di Indonesia yang terhubung ke ketidakmampuan untuk memberikan masukan internet pita lebar tetap dan sekitar setengah untuk perilaku pencegahan (misalnya, memakai dari populasi masih belum terhubung ke in- masker, mencuci tangan, dll.). Pada saat yang ternet jenis apa pun. sama, sektor dan jenis pekerjaan yang paling terpengaruh, terutama di daerah perkotaan di Pandemi juga menunjukkan kurangnya kesiapan Indonesia, juga merupakan sektor di mana seg- Pemerintah sendiri dalam mencapai relisiensi, men penduduk yang lebih miskin dan kurang terutama dengan sistem data digital yang terin- terampil lebih cenderung bekerja. Akibatnya, tegrasi dan interoperabel. Dengan karantina dan meskipun pandemi telah mempengaruhi semua pengurangan atau penutupan banyak operasi pe- orang, ketidakpastian pendapatan dan kerugian merintah dan komersial, negara-negara harus kesejahteraan di bagian bawah distribusi penda- mencoba secepatnya mengalihkan layanan ke patan adalah yang tertinggi. saluran digital untuk mempertahankan layanan- nya. Negara-negara yang, misalnya, berinvestasi Ketimpangan akses dan adopsi teknologi digi- dan membangun sistem identitas digital (ID) tal dapat memperbesar kesenjangan ini. Solusi yang kuat sebelum pandemi pada umumnya ↳ Pertumbuhan digital untuk mencapai ketahanan selama krisis lebih mampu melakukan ini daripada negara- standar hidup ini belum tersedia untuk semua pihak. Misalnya, -negara yang tidak memilikinya. Contohnya, masyarakat yang dibandingkan dengan 88 persen pekerjaan peme- Estonia, Singapura, Inggris Raya, dan negara- berada di 40 rintah dan 40 persen pekerjaan di bidang manu- -negara maju digital lainnya mampu mengurangi persen terbawah faktur, kurang dari 10 persen pekerjaan di hotel gangguan dalam penyediaan layanan publik me- dari distribusi pendapatan terus- dan restoran, konstruksi, grosir, dan pertanian reka, serta memungkinkan sektor swasta untuk menerus tertinggal ternyata dapat dilakukan dari jarak jauh. Demiki- beralih ke transaksi online yang dapat dipercaya. dari pertumbuhan an pula, hanya 11 hingga 12 persen pekerjaan lepas Tetapi perbedaannya terutama terlihat dalam rata-rata dan pekerjaan mandiri yang dapat dilakukan dari hal apakah negara dapat menerapkan langkah- rumah (dibandingkan dengan 42 persen peker- -langkah perlindungan sosial yang cepat, akurat jaan berupah). Sementara 84 persen pekerjaan dan efektif untuk mengurangi guncangan dan berketerampilan tinggi dapat dilakukan dari ru- melindungi mata pencaharian, termasuk mampu mah, 85 persen pekerjaan yang dilakukan oleh menjangkau populasi seperti pekerja informal. pekerja berketerampilan rendah membutuhkan Para pekerja ini sangat sulit untuk ditargetkan kehadiran fisik di tempat kerja mereka.6 karena mereka tidak ada di database masyarakat 14 yang hidup dalam kemiskinan atau database ma- harga, meningkatkan pencocokan, meningkat- syarakat yang berkontribusi pada jaminan sosial. kan efisiensi, dan memperdalam pasar keuang- an, tenaga kerja, dan ritel. Informasi bersifat Thailand, misalnya, membangun situs web non-rival (artinya, konsumsi satu orang tidak untuk memungkinkan para pekerja informal menurunkan jumlah yang tersedia untuk dikon- mengajukan permohonan pembayaran darurat sumsi oleh orang lain) sehingga apabila dikode- secara online. Negara ini menggunakan sistem kan secara digital akan menurunkan biaya repli- identitas nasionalnya untuk memverifikasi iden- kasi; dan setelah biaya untuk mengembangkan titas pemohon, menetapkan atribut data, dan aplikasi telah dikeluarkan di muka dan produk menentukan kelayakan mereka dengan meme- telah teruji, maka tidak ada biaya banyak yang riksa silang database pemerintah. Karena iden- diperlukan untuk mereplikasinya. Teknologi di- titas nasional sudah ditautkan ke rekening bank gital juga membuat kegiatan ekonomi tidak lagi dan uang seluler, ada jaminan tambahan bahwa terbatas pada lokasi. Transmisi informasi dan transfer tunai akan sampai ke penerima yang layanan digital yang nyaris tanpa biaya memban- berhak. Hanya dalam beberapa minggu, lebih tu membuka peluang bagi pembeli dan penjual BAGIAN — OV dari 28 juta warga Thailand telah mendaftar, dan di mana pun di Indonesia, yang mengarah pada 15 juta diantaranya dianggap memenuhi persya- pendalaman, serta integrasi pasar yang lebih ratan. Pembayaran sudah dimulai hanya dalam kuat. Biaya pelacakan lebih rendah, atau biaya beberapa hari setelah pengajuan. Di Chile dan yang menghubungkan individu dengan informa- Peru, pendaftar sosial digunakan untuk mem- si tentangnya, telah memudahkan terjadinya la- perluas program bantuan sosial yang ada dan yanan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA warga dapat menggunakan identifikasi digital pribadi (misalnya, pembayaran pemerintah ke mereka untuk mengakses portal yang memung- orang, kredit yang diberikan berdasarkan infor- kinkan mereka untuk memeriksa apakah mere- masi tentang perilaku konsumen, dll.). Terakhir, ka termasuk yang disertakan dalam progarm. dengan menurunkan biaya verifikasi, teknologi Sebaliknya, meskipun Indonesia memperke- digital dapat memungkinkan individu dan per- nalkan langkah-langkah fiskal yang signifikan, usahaan untuk membangun reputasi dan keper- ada kelambatan yang serius dalam menjalankan cayaan serta berpartisipasi dalam pasar yang di- beberapa program serupa karena tantangan ter- jamin dengan kemampuan bersaing yang wajar. kait dengan pembaruan dan pemeriksaan silang Bukti menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi database dan verifikasi identitas. yang dihasilkan oleh adopsi teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Ke depan, satu pertanyaan penting yang diha- agregat, terutama yang terjadi di negara-nega- dapi oleh pembuat kebijakan di Indonesia adalah ra berpenghasilan tinggi. Hal ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan momentum adopsi bahwa peningkatan efisiensi yang dihasilkan oleh digital yang dihasilkan oleh pandemi, tidak ha- adopsi teknologi ini dapat meningkatkan pro- nya untuk menggerakkan pemulihan ekonomi duktivitas dan pertumbuhan agregat.8 dalam jangka pendek tetapi juga mewujudkan inklusi dan ketahanan yang lebih besar dalam Namun, ada risiko juga. Tanpa undang-undang jangka menengah. Krisis ini jelas masih jauh yang kuat tentang data pribadi dan perlindungan dari selesai, tetapi beberapa tanda pemulihan konsumen, penurunan biaya pelacakan dan ve- ekonomi sudah mulai terlihat di depan mata. rifikasi dapat menyebabkan diskriminasi harga, Ketika ekonomi pulih kembali dan secara ber- penipuan, dan pelanggaran privasi. Kurangnya tahap menyesuaikan diri dengan keseimbangan kepercayaan pada lembaga dan peraturan peme- pascapandemi yang baru, pertanyaan tentang rintah untuk melindungi dan menjaga kepen- cara-cara bagaimana Indonesia dapat memanfa- tingan warga negara dapat menghambat adopsi atkan teknologi digital untuk lebih mempersiap- teknologi digital. Lebih jauh lagi, apabila terdapat kan diri dalam menghadapi guncangan serupa di super-efisiensi digital pada lingkungan di mana masa depan dan mengatasi beberapa tantangan terdapat inefisiensi struktural yang signifikan di pembangunan jangka panjangnya menjadi sa- dunia fisik dapat berpotensi memperbesar ke- ngat relevan. timpangan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, kegagalan untuk menguniversalkan Harapan itu ada. Teknologi digital secara signi- akses ke internet yang andal dan berkualitas baik fikan mengurangi biaya ekonomi yang terkait dapat mengakibatkan manfaat digitalisasi ter- dengan pencarian, replikasi, transportasi, pela- konsentrasi hanya pada segmen kecil dari popu- cakan dan verifikasi.7 Biaya yang lebih ekonomis lasi, sementara sebagian besar lainnya tertinggal. untuk menemukan dan membandingkan infor- Tingkat premia keterampilan bisa naik, dan pasar 15 masi dapat membantu mengurangi penyebaran tenaga kerja bisa terpolarisasi. Akses ke penga- laman dan kesempatan belajar yang ditingkatkan Laporan ini menampilkan diagnosa mendalam secara digital mungkin terbatas pada siswa dari terhadap teknologi digital, serta skala dan ca- latar belakang tertentu, yang semakin memper- kupan penerapannya saat ini di Indonesia. La- lebar ketimpangan antar generasi. poran ini dibuat dengan memanfaatkan sepe- nuhnya lanskap data Indonesia yang kaya, data Kedua, ketegangan distribusi bisa muncul juga survei baru yang dikumpulkan khusus untuk di antara domain online dan offline di satu sisi, pembuatan laporan ini, serta data anonim dari dan pemain domestik dan asing di sisi lain, di beberapa perusahaan platform digital besar di mana keuntungan untuk satu pihak didapatkan tanah air yang dipakai secara pribadi oleh Bank dengan mengorbankan pihak yang lain. Atau Dunia. Laporan ini: (i) mengusut tantangan antara pemain yang lebih besar dan yang lebih utama yang dihadapi Indonesia dalam memak- kecil, dan antara pemilik modal dan pemilik te- simalkan dividen digitalnya secara inklusif; dan naga kerja. Sebagian besar aplikasi berbasis plat- (ii) mengidentifikasi beberapa titik masuk un- form dari teknologi ini sering kali didorong oleh tuk investasi dan kebijakan yang dapat ditindak- efek jaringan yang kuat (atau skala ekonomi dari lanjuti. Pada pokoknya laporan ini menyajikan sisi permintaan); semakin besar jumlah penggu- bagaimana teknologi digital menyentuh, mem- na, semakin besar nilai produk bagi pengguna. bentuk, dan memengaruhi kehidupan ekonomi Putaran umpan balik positif ini menghasilkan dan sosial masyarakat. Diagnosa serta dorongan GAMBARAN keuntungan bagi penggerak pertama dan dapat kebijakan dari laporan tersebut disusun kurang memberikan kekuatan pasar yang signifikan lebih dalam tiga dimensi utama di mana risiko kepada pemain yang ada dengan mempersulit eksklusi digital' adalah risiko yang paling ting- pendatang baru untuk memasuki pasar, bahkan gi: (i) akses ke media (teknologi digital); (ii) terhadap pendatang yang lebih produktif. Ke- kemampuan untuk pemanfaatan media dalam BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA tika pasar mulai matang, konsentrasi beberapa kapasitas pribadi untuk meningkatkan penda- perusahaan dalam suatu industri dapat mem- patan; dan (iii) kemampuan untuk mengambil perlambat inovasi, merugikan konsumen dan manfaat dari adopsi media oleh sektor publik pekerja, dan mengarah pada redistribusi pem- dalam menyediakan layanan secara lebih efektif bagian ke platform itu sendiri. dan efisien. ↳ Teknologi digital secara signifikan mengurangi biaya ekonomi yang terkait dengan pencarian, replikasi, transportasi, pelacakan dan verifikasi⬎ 16 Akses ke Media →Siapa Yang terhubung, siapa yang tidak, & mengapa? S elama dekade terakhir, Indonesia telah mempertahankan pertum- Indonesia telah membuat kemajuan pesat dalam buhan yang stabil dalam konektivitas internet, terutama didorong konektivitas internet selama dekade terakhir, tetapi AKSES KE MEDIA oleh investasi yang cepat dalam infrastruktur jaringan oleh sektor swasta. Jumlah populasi orang dewasa yang terhubung ke internet setengah dari populasi orang dewasa masih belum memiliki meningkat hampir empat kali lipat, dari 13 persen pada 2011 menjadi akses dan ketimpangan dalam akses ke media mencerminkan 51 persen pada 2019.9 Terlepas dari pertumbuhan yang sangat menge- dimensi ketidaksetaraan yang ada—lintas kelompok, sankan ini, 49 persen orang dewasa Indonesia masih belum terhu- bung ke internet dan kesenjangan digital yang signifikan tetap ada di wilayah, dan kelas pendapatan. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA berbagai dimensi spasial, ekonomi, dan sosial. Misalnya, kesenjangan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA konektivitas kota-desa sangat besar dan tampaknya telah meningkat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2019, 62 persen orang dewasa Indonesia di daerah perkotaan terhubung dibandingkan dengan ha- nya 36 persen di daerah pedesaan. Konektivitas internet perkotaan dan pedesaan masing-masing adalah 20 dan 6 persen, pada tahun 2011 (Gambar O. 1). Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar untuk menutup kesenjangan digital, terutama dengan pelaksanaan proyek Palapa Ring, yang bertujuan untuk memperluas infrastruktur backbone serat optik ke pulau-pulau timur terluar. Dengan selesainya proyek Palapa Ring pada tahun 2019, seluruh 514 kota/kabupaten di Indonesia kini terhubung dengan backbone nasional. Hal ini telah menyebab- kan peningkatan yang luar biasa dalam proporsi orang dewasa yang terhubung ke internet di semua wilayah pulau utama di Indonesia. Tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar di seluruh wilayah. Misalnya, hanya sekitar sepertiga dari populasi orang dewasa di Papua yang terhubung, dibandingkan dengan sekitar 55 persen di Jawa-Bali (Gambar O.2). Pada saat yang sama, fakta bahwa hampir setengah Bagian ⬎ dari populasi masih tanpa akses internet menjadi tantangan besar di segmen konektivitas mil tengah dan terakhir. Hal ini bahkan terjadi di daerah dengan infrastruktur yang relatif lebih baik. Ketidaksetaraan akses lintas pendapatan juga sangat besar. Orang dewasa dalam keluarga di desil teratas dari distribusi pendapatan lima kali lebih mungkin untuk terhubung ke internet daripada orang dewasa di desil termiskin, dimana hanya 14 persen di antaranya yang terhubung (Gambar O.3). Gradien pendapatan yang tajam ini me- nunjukkan kemungkinan kendala keterjangkauan dalam akses ke internet. Demikian juga, ada juga kesenjangan generasi, pendidikan, dan gender yang tajam. Orang dewasa yang lebih muda lebih mungkin untuk terhubung secara signifikan, seperti juga halnya orang dewasa yang berpendidikan lebih baik. Pria lebih mungkin untuk terhu- bung daripada wanita sebanyak 8 poin persentase, menunjukkan kemungkinan ketidaksetaraan dalam kepemilikan perangkat dalam 17 rumah tangga. 18 GAMBAR O.1 Akses ke internet telah meningkat selama dekade terakhir PROPORSI INDIVIDU 15 TAHUN KE ATAS DENGAN AKSES KE INTERNET LEGENDA Perkotaan Nasional Pedesaan BAGIAN — 01 BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA GAMBAR O.2 GAMBAR O.3 Beberapa wilayah di Indonesia Orang kaya Indonesia memiliki masih tertinggal akses yang lebih baik PROPORSI ORANG DEWASA DENGAN AKSES INTERNET, MENURUT PROPORSI ORANG DEWASA DENGAN AKSES INTERNET WILAYAH PULAU PADA TAHUN 2011 DAN 2019 PADA TAHUN 2019, MENURUT DESIL KONSUMSI PER KAPITA Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan berbagai tahun SUSENAS. Catatan: Koneksi ke internet ditentukan berdasarkan apakah orang dewasa yang dilaporkan memiliki akses ke internet dalam tiga bulan terakhir (termasuk mengakses aplikasi media sosial 19 seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan WhatsApp). Sebagian besar orang Indonesia terhubung ke GAMBAR O.4 internet menggunakan perangkat seluler, dan pertumbuhan investasi sektor swasta dalam in- frastruktur pita lebar seluler telah mendorong Indonesia tertinggal dari banyak peningkatan konektivitas internet selama de- tetangganya di ASEAN dalam hal penetrasi kade terakhir. Para pemain besar seperti Tel- pita lebar tetap komsel, Indosat, XL Axiata, Tri dan SmartFren telah mempercepat penyebaran Base Transceiver Station (BTS) yang semakin berfokus pada sta- PENETRASI PITA LEBAR SELULER siun 4G/LTE. Diperkirakan 95 persen populasi tinggal dalam jangkauan jaringan tercepat, yaitu LEGENDA jaringan 4G/LTE, meskipun jumlah pelanggan 4G/LTE 3G GSM 4G/LTE aktual dengan akses ke jaringan terse- but jauh lebih rendah (hanya sedikit lebih dari 50 persen). Selain itu, pita lebar tetap, atau layanan fiber-to-the-home (FTTH) digunakan hanya oleh AKSES KE MEDIA segmen populasi yang sangat kecil —terutama penting untuk penggunaan data dalam jumlah besar, misalnya oleh sekolah, fasilitas medis, kantor pemerintah, dan bisnis. Estimasi terba- ru dari industri memperkirakan bahwa jumlah total pelanggan pita lebar tetap sekitar 9,7 juta. Ini berarti penetrasi pita lebar tetap hanya 4 per- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA sen dari populasi, atau 16 persen rumah tangga. Dengan demikian, meskipun kinerja Indonesia relatif baik dalam hal penetrasi pita lebar seluler dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan (terutama pada kecepatan yang lebih lambat), kinerjanya jelas lebih buruk dibanding- kan dengan beberapa negara tetangga di Kawasan seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Viet- nam pada pita lebar seluler tercepat (4G/LTE) dan peluncuran pita lebar tetap (Gambar O.4). PENETRASI PITA LEBAR TETAP → Data pita lebar seluler terjangkau tetapi biaya berlangganan pita lebar tetap yang tinggi sangat membebani keterjangkauan internet secara keseluruhan di Indonesia LEGENDA Populasi Rumah Tangga M Menghubungkan orang bukan hanya tentang jang- kauan jaringan. Internet juga harus terjangkau har- Sumber: Telegeog- ganya, terutama bagi seg- raphy (2020). men populasi yang lebih miskin dan kurang mampu untuk dapat meng- akses dan mengadopsinya. Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 100 negara yang dianalisis oleh Indeks Internet Inklusif tahunan Economist Intelligence Unit pada tahun 2020. Dibanding- 20 kan dengan negara-negara lain di kawasan, Indonesia GAMBAR O.5 mengungguli Kamboja dan Filipina, tetapi tertinggal dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam dalam hal keterjangkauan internet secara keseluruhan. Berlangganan pita lebar tetap menjadi penghalang bagi banyak orang Keterjangkauan harga data seluler tidak menjadi perha- tian utama, terutama untuk volume penggunaan data ALASAN TIDAK BERLANGGANAN PITA LEBAR TETAP, yang relatif kecil. Meskipun penyedia layanan seluler di BERDASARKAN WILAYAH PULAU Indonesia mengadopsi penetapan tarif diferensial untuk menutupi biaya penyediaan layanan yang lebih tinggi di daerah yang lebih jarang penduduknya dan wilayah yang menantang secara geografis, ada berbagai paket data seluler untuk anggaran dan kebutuhan yang berbeda. Hal tersebut membuat data seluler internet relatif terjangkau untuk setiap segmen dari populasi. Bahkan untuk rumah tangga BAGIAN — 01 miskin, harga rata-rata per GB dalam paket data seluler sebesar US$0,64 atau kurang dari 1 persen dari pengeluar- an per kapita bulanan mereka, menunjukkan bahwa biaya data seluler seharusnya tidak menghalangi orang Indonesia untuk terhubung ke internet. Harga data seluler prabayar di Indonesia—1GB dengan rata-rata 0,95 persen dari GNI BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA per kapita—lebih rendah daripada rata-rata ASEAN di 1. 4 persen dan rata-rata global di 5,5 persen. Ini juga sesu- ai dengan kriteria keterjangkauan yang ditetapkan oleh ITU-UNESCO (1GB di 0,95 persen dari GNI per kapita). Berbeda dengan pita lebar seluler, menyiapkan layanan pita lebar tetap memerlukan beragam biaya yang dapat mencakup biaya sewa modem, biaya instalasi dan biaya berlangganan bulanan. Di Indonesia, harga langganan pita lebar bulanan saat ini berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 800.000 (US$20 hingga US$55). Biaya pemasangan dan langganan bulan pertama untuk koneksi internet sa- luran tetap dengan menggunakan paket internet termurah sekalipun diperkirakan setara dengan sekitar 1,2 kali pe- ngeluaran per kapita bulanan rumah tangga miskin pada umumnya. Bahwasanya, Indonesia berada di peringkat 131 dari 200 negara dalam peringkat ITU 2019 untuk biaya berlangganan saluran tetap, menunjukkan bahwa biaya da- LEGENDA pat menjadi kendala yang jelas untuk adopsi pita lebar tetap. Data dari sebuah survei yang dilakukan khusus untuk la- poran ini menegaskan hal tersebut. Lebih dari 40 persen Sumber Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Bank Dunia (2020). rumah tangga melaporkan biaya berlangganan pita lebar tetap menjadi penghalang. Ini jelas lebih tinggi dari pro- porsi rumah tangga yang tidak menggunakan pita lebar tetap dengan alasan menggunakan pita lebar seluler sebagai pengganti pita lebar tetap (24 persen) dan proporsi rumah Peringkat Indonesia tangga yang dilaporkan tidak memiliki akses ke penyedia dari 200 negara dalam peringkat (14 persen) (Gambar O. 5). Dari perspektif regional, biaya 131 ITU 2019 untuk st adalah hambatan yang paling menonjol untuk adopsi di biaya berlangganan tempat-tempat seperti Sumatera, Sulawesi dan Maluku, saluran tetap ⬎ sementara ketersediaan layanan adalah hambatan yang lebih besar di Papua dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. Sebaliknya, Jawa-Bali menonjol dengan proporsi rumah tangga tertinggi yang memperlakukan pita lebar seluler sebagai pengganti yang cukup memuaskan untuk peng- 21 gunaan internet pita lebar tetap (Gambar O. 5). GAMBAR O.6 →Kecepatan pita lebar tetap dan seluler di Indonesia termasuk Kecepatan unduh dari pita lebar tetap dan seluler di Indonesia termasuk yang yang terendah di ASEAN, dan terendah di kawasan ASEAN kualitas lebih buruk yang terjadi di wilayah Indonesia yang lebih padat KECEPATAN PITA LEBAR SELULER (MBPS) penduduknya menunjukkan bahwa kepadatan jaringan merupakan tantangan besar K Kualitas layanan (QoS), atau kualitas dan keandalan layanan internet seca- AKSES KE MEDIA ra keseluruhan, juga merupakan tan- tangan lain di berbagai wilayah. QoS berdampak pada kecepatan transmisi data (unggahan, unduhan) dan kua- litas panggilan telepon. Oleh karenanya berdampak pada kemampuan pengguna untuk mengakses layanan online, baik itu e-commerce atau streaming video, misalnya, un- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA KECEPATAN PITA LEBAR TETAP (MBPS) tuk layanan kesehatan atau pembelajaran jarak jauh yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan selama pandemi COVID-19. Ini juga merupakan area di mana Indonesia sangat tertinggal dari beberapa rekan-rekannya di kawa- san. Rata-rata kecepatan pengunduhan pita lebar seluler yang dialami konsumen Indonesia adalah sekitar 9,8 Mbps, yang merupakan kecepatan terendah di seluruh ASEAN. Pengalaman pengunduhan seluler di Indonesia bukan ha- nya seperempat dari kecepatan rata-rata yang tersedia bagi konsumen Singapura, tetapi juga sedikit di atas setengah dari apa yang dinikmati oleh konsumen di Myanmar. Ke- betulan, Myanmar juga merupakan satu-satunya nega- ra di kawasan ASEAN yang diungguli Indonesia dalam kecepatan unduhan pita lebar tetapnya. Namun tingkat keseluruhannya hampir sepersepuluh pemimpin pasar di Sumber: Ookla Speedtest (Maret, 2020). kawasan seperti Singapura (Gambar O.6). Catatan: Kecepatan pita lebar seluler di panel kiri dan kecepatan pita lebar tetap di panel kanan. Yang agak menarik adalah adanya variasi yang cukup besar juga dalam kecepatan unduhan di Indonesia, di mana tem- pat-tempat di Papua Barat (Sorong), Maluku (Ambon) dan Papua (Jayapura) mencatat kecepatan unduh selu- ler terbaik. Sebaliknya, tempat-tempat yang lebih padat penduduknya terutama di pinggiran wilayah metropolitan besar, seperti Cimahi di luar Bandung, dan Tangerang dan Bogor yang terletak sedikit di luar Jakarta, adalah tem- pat-tempat dengan pengalaman internet paling buruk yang diukur dengan kecepatan unduh. QoS ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk kepadatan jaringan (ter- kait dengan ketersediaan spektrum untuk transmisi data), ketersediaan situs sel, cuaca dan lokasi geografis. Pola yang diamati pada variasi QoS di seluruh negeri ini dengan jelas menunjukkan bahwa kepadatan jaringan menjadi hambat- an utama bagi pengalaman unduhan berkualitas tinggi di tempat-tempat dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi di Indonesia. 22 →Spektrum yang terbatas, tidak tersedianya pita-pita tertentu, terbatasnya kejelasan peraturan mengenai pemakaian bersama infrastruktur dan kurangnya persaingan usaha, khususnya dalam penyediaan layanan pita lebar tetap, menjadi BAGIAN — 2 pendorong utama terbatasnya akses internet berkualitas baik di Indonesia. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 23 S emua Operator Jaringan gital dengan membatasi peluncuran lebih lanjut SAMPAI 80% Seluler (MNO)membu- dari pita lebar seluler. Pita 700 MHz yang pen- tuhkan portofolio spek- ting, yang memiliki karakteristik propagasi yang trum, dan ketersediaan sangat cocok untuk konektivitas jarak jauh, saat ini serta kualitas keseluruhan digunakan oleh televisi analog. Jika spektrum 700 pita lebar seluler sangat MHz akan disediakan untuk operator seluler di bergantung pada spektrum yang memadai. Saat Indonesia, maka layanan 4G dan/atau 5G10 dapat ini, Indonesia telah mengalokasikan total 467 diberikan kepada masyarakat terpencil dengan bi- MHz dalam total spektrum Telekomunikasi Se- aya modal yang jauh lebih rendah dan karenanya luler Internasional (IMT) untuk operator seluler dengan biaya operasi berkelanjutan yang lebih ke- aktifnya. Secara global dan regional, kuantum cil. Hal ini akan menghasilkan layanan yang lebih spektrum yang tersedia di Indonesia termasuk terjangkau bagi konsumen di Indonesia. rendah dan tidak meningkat selama beberapa waktu kecuali beberapa spektrum tambahan Sementara tidak tersedianya pita frekuensi ren- kecil yang tersedia di pita 2,3 GHz. Sebelum dah membatasi perluasan cakupan, tidak terse- ACCESS TO MEDIUM pengenalan layanan 5G, ketersediaan 100-150 dianya pita kapasitas frekuensi tinggi tertentu MHz dalam total spektrum IMT mungkin su- menghambat persiapan peluncuran 5G. Indone- dah cukup untuk sebuah operator seluler yang sia baru-baru ini menyediakan pita 2.100 MHz sukses. Namun, hal ini tidak mungkin untuk dan 2.300 MHz melalui proses lelang. Tetapi berlangsung di masa mendatang. Para operator ketidaktersediaan spektrum kapasitas frekuensi seluler berpotensi akan membutuhkan lebih dari yang lebih tinggi, terutama pita 2,6 GHz dan 3,5 1.000 MHz spektrum (termasuk 3,5 GHz dan GHz, berarti bahwa MNO telah berupaya me- ↳ dari investasi spektrum mmWave), meskipun harga spektrum lakukan yang terbaik dengan alokasi spektrum BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA pita lebar tetap tidak dapat meningkat dengan faktor yang sama yang ada. Bisa dibilang, mereka terlalu banyak dalam bentuk infrastruktur pasif, karena hal ini akan menekan investasi. Tiga ope- berinvestasi di situs seluler tambahan untuk la- seperti saluran, rator seluler Indonesia tidak memiliki spektrum yanan 4G/LTE ketika mereka seharusnya bisa tiang, hak jalan, yang cukup untuk dapat bertahan dalam jangka berinvestasi di jaringan baru teknologi 5G. dan pekerjaan sipil panjang, dan Hutchison (Tri) tidak memiliki spektrum pita rendah sama sekali. Karena 5G lebih efisien, 5G menawarkan biaya per unit yang jauh lebih rendah (dan kecepatan Pada sekitar 1,71 MHz per juta orang, total alo- yang lebih tinggi, QoS yang lebih baik, dan dapat kasi spektrum IMT Indonesia berada di sisi yang digunakan untuk inovasi lain, seperti 5G IoT), lebih rendah dibandingkan dengan negara-nega- alih alih pertumbuhan kapasitas terus menerus ra berkembang lainnya. Kurangnya spektrum pada sistem 4G/LTE saat ini. Sektor ini mem- IMT yang dapat digunakan yang tersedia un- butuhkan kejelasan, mungkin dalam bentuk tuk operator seluler memiliki dampak negatif peta jalan spektrum, agar dapat merencanakan langsung pada kualitas layanan internet seluler dan mengarahkan investasi jaringan secara le- di Indonesia. Hal ini terbukti dalam beberapa bih optimal. Tanpa kejelasan tersebut, investasi hal, seperti latensi yang buruk, panggilan ter- menjadi kurang efisien secara signifikan, dan ti- putus, ketidakmampuan untuk melakukan voice dak menghasilkan peningkatan kecepatan pita over LTE (VoLTE), dll. Namun, hal yang paling lebar dan penawaran latensi yang lebih rendah penting adalah bagaimana keadaaan tersebut kepada konsumen Indonesia. Selain itu, perlu memengaruhi kecepatan pita lebar secara negatif dipertimbangkan untuk pemutusan jaringan 2G seperti yang dibahas di atas, terutama kecepatan dan 3G lama di masa mendatang seperti yang unduhan karena lalu lintas ke perangkat seluler dilakukan atau telah dilakukan pasar Asia dan konsumen biasanya tidak simetris. Harga spek- ASEAN lainnya untuk membebaskan spektrum trum yang lebih tinggi juga mengakibatkan lebih lama untuk layanan 4G dan 5G.11 Misalnya, la- sedikit modal yang tersedia bagi operator seluler yanan 2G Singapura sudah diputuskan, jaringan untuk berinvestasi dalam jaringan. Kebutuhan 3G Malaysia dijadwalkan akan diputuskan pada akan spektrum yang dapat digunakan lebih lan- akhir 2021, dan Vietnam menjadwalkan untuk jut menjadi lebih genting dengan meningkatnya memutuskan layanan 2G lama pada awal 2022.12 permintaan tambahan untuk bandwidth disebab- kan oleh lebih besarnya populasi yang beker- Investasi besar diperlukan untuk memperluas ja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah peluncuran pita lebar tetap di Indonesia. Na- (SFH) karena pandemi COVID-19,. mun, biasanya 70 sampai 80 persen dari investasi pita lebar tetap dalam bentuk infrastruktur pa- Selain masalah kualitas, kelangkaan spektrum ini sif, seperti saluran, tiang, hak jalan, dan peker- juga berkontribusi langsung pada kesenjangan di- jaan sipil. Penyebaran pita lebar seluler di selu- 24 ruh Indonesia sangat mengandalkan pemakaian Daerah yang lebih terpencil di Indonesia sering 65 bersama tower (tower-sharing), yang telah lama memiliki satu penyedia sementara, jika berbagi juta berlaku sejak Peraturan 2009 tentang Pema- jaringan akses pedesaan (RAN) aktif diizinkan, kaian Bersama Tower. Perusahaan tower-sharing hal tersebut akan menciptakan lebih banyak pi- rumah dilewati independen telah menciptakan efisiensi dalam lihan untuk persaingan usaha. Pengaturan ter- PLN penyebaran tower. Pemakaian bersama infra- sebut bisa dalam bentuk satu RAN bersama di 30 juta struktur pasif lintas sektor antara jalan (kereta daerah yang paling terpencil, atau dua RAN yang api) dan serat optik dan tiang listrik juga telah bersaing di daerah pedesaan yang memungkin- rumah dilewati terjadi sampai batas tertentu. Namun pemakaian kan tiga atau lebih penyedia seluler melalui pe- Telkom bersama antar operator telekomunikasi belum makaian bersama untuk menawarkan layanan terjalin dengan baik dan tidak memiliki regulasi. tanpa memerlukan peluncuran RAN yang di- Duplikasi infrastruktur pasif mahal dan tidak duplikasi sepenuhnya. diperlukan, dan oleh karena itu membuat ke- tentuan peraturan untuk menghindari duplikasi Berbeda dengan pasar pita lebar seluler, pasar semacam itu akan menjadi langkah signifikan pita lebar tetap sangat terkonsentrasi, dengan menuju perluasan jaringan akses pita lebar tetap. peluncuran FTTH saat ini didominasi oleh PT BAGIAN — 2 Telkom (IndiHome), dengan beberapa operator Berbagi jaringan aktif juga akan meningkatkan yang lebih kecil seperti Biznet, MNC, My Re- persaingan pita lebar seluler di pedesaan. Hal public, dll di beberapa kota besar (Gambar O.7 ini berarti selangkah lebih maju daripada peng- dan Gambar O.8). Di sebagian besar tempat ti- aturan pemakaian bersama tower (pasif ) saat ini. dak ada persaingan nyata untuk pita lebar tetap. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA GAMBAR O.7 GAMBAR O.8 Saat ini kompetisi pada pita …sedangkan pasar lebar seluler relatif lebih FTTH cenderung lebih sengit… terkonsentrasi, dengan Telkom yang mendominasi PANGSA PELANGGAN DARI BERBAGAI OPERATOR PANGSA PELANGGAN DARI BERBAGAI OPERATOR Telkom Telkom 46% 87% 25 Sumber: Data langganan berbagai sumber. Kurangnya persaingan dalam ruang pita lebar persaingan pita lebar tetap karena pelanggan tetap ini membatasi peluncuran dan mempenga- terpaksa harus tetap memiliki koneksi Telkom ruhi kualitas layanan, serta keterjangkauan tarif, untuk mempertahankan layanan teleponnya. karena membatasi insentif untuk meningkatkan Portabilitas nomor pelanggan adalah masalah jaringan secara tepat waktu dan tetap kompetitif lain. Bahkan jika penyedia lain diizinkan un- dalam hal harga. tuk menawarkan layanan telepon tetap melalui koneksi pita lebar, pelanggan harus mengubah Penyedia layanan pita lebar tetap harus dapat nomor telepon untuk bermigrasi ke penyedia memberikan portofolio layanan yang lengkap, lain. Pengguna terkunci dengan Telkom karena tidak hanya internet pita lebar tetapi juga tele- mereka tidak dapat membawa nomor mereka ke pon, TV, dan banyak layanan bernilai tambah la- penyedia lain. Mengubah nomor dapat menjadi innya. Namun, tata peraturan saat ini membatasi halangan, terutama bagi pengguna institusi (se- hal tersebut dengan mewajibkan penyedia untuk perti sekolah dan bisnis). menawarkan perizinan-perizinan produk/layan- an tertentu ketimbangan satu perizinan seragam Meskipun jaringan telepon (tetap) memiliki la- untuk semua produk/layanan. Lisensi telepon yanan terbatas, sistem perizinan yang ketat me- AKSES KE MEDIA lokal secara formal masih terbatas pada Telkom, ngurangi daya saing usaha di pasar pita lebar dan Indosat dan Batam-Bintan Telekomunikasi, di membatasi masuknya penyedia lain disebabkan mana Telkom menjadi satu-satunya penyedia mereka tidak dapat menawarkan proposisi la- yang kuat di luar wilayah tertentu di Batam- yanan penuh kepada pelanggan yang masih tetap -Bintan. Hal ini menjadi kendala utama bagi terikat dengan penyedia yang ada. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA “Kurangnya persaingan dalam ruang pita lebar tetap ini membatasi peluncuran dan mempengaruhi kualitas layanan, serta keterjangkauan tarif, karena membatasi insentif untuk meningkatkan jaringan secara tepat waktu dan tetap kompetitif dalam hal harga” 26 Pemanfaatan R ata-rata, orang Indonesia menghabiskan sekitar enam jam sehari untuk online, di Media untuk mana penduduk yang lebih muda dan lebih berpendi- Meningkatkan dikan lebih intens secara digital daripada penduduk yang relatif lebih tua dan Pendapatan kurang berpendidikan. In- tensitas interaksi internet tertinggi terjadi pada kelompok usia 16 hingga 25 tahun, yang rata- →Siapa yang -rata menghabiskan 9,7 jam sehari untuk online. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita dalam hal intensitas penggunaan in- menang, siapa yang ternet. Di antara berbagai aktivitas online, komu- PEMANFAATAN MEDIA BAGIAN — 02 nikasi, media sosial, dan hiburan mendominasi penggunaan (Gambar O.9). Menurut perkiraan tertinggal, industri, Indonesia adalah negara kelima yang paling banyak menggunakan internet di dunia, setelah Filipina, Brasil, Thailand, dan Kolom- & mengapa? bia. Rata-rata intensitas penggunaan internet BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA di Indonesia adalah 28 persen di atas rata-rata global, menjadikannya pasar yang menarik bagi BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA pengembang konten dan pengiklan.13 Estimasi industri yang lain menunjukkan bahwa waktu Masyarakat Indonesia yang terkoneksi harian yang dihabiskan di internet di Indonesia bisa melonjak 31 persen selama puncak pandemi dengan internet menggunakannya dan mendatar di sekitar 20 persen dibandingkan secara intensif. Komunikasi, tingkat pra-pandemi baru-baru ini, menunjuk- media sosial dan aplikasi hiburan kan bahwa ketika Indonesia keluar dari krisis, populasi bisa menjadi lebih intensif terlibat di mendominasi penggunaan internet internet. 14 Menjadi pengguna internet di Indonesia ham- pir identik dengan menjadi pengguna media sosial. Lebih dari 85 persen pengguna internet juga merupakan pengguna media sosial, dengan platform paling populer adalah WhatsApp, Fa- 2 cebook, dan Instagram. WhatsApp pada prin- sipnya digunakan untuk komunikasi dan berbagi informasi sementara di platform lain (Facebook, Bagian ⬎ Instagram dan Twitter), pengguna aktif mencari berita dan informasi. Platform media sosial juga semakin penting untuk perdagangan di Indo- nesia, dengan proporsi pengguna internet yang cukup besar (sekitar 20 persen) menggunakan 5 Menurut perkiraan industri, Facebook, Instagram dan WhatsApp untuk th Indonesia adalah negara jual beli. Topik diskusi paling umum di semua kelima yang paling banyak platform berhubungan dengan hobi dan gaya menggunakan internet di dunia, setelah Filipina, hidup. Namun, agama, kebijakan publik dan po- Brasil, Thailand, dan litik juga banyak dibahas, menyoroti pentingnya Kolombia media sosial sebagai saluran komunikasi dan pe- ngaruh pada topik-topik ini. Meskipun tampaknya tidak produktif, media sosial dan aplikasi digital lainnya yang diguna- kan untuk bersantai juga menghasilkan nilai dan 27 dapat menjadi batu loncatan untuk pengguna- 28 GAMBAR O.9 Komunikasi, media sosial, dan aktivitas hiburan menyumbang 80 persen dari rata-rata waktu yang dihabiskan untuk online PEMBAGIAN WAKTU YANG DIHABISKAN ONLINE 36% 21% 21% BAGIAN — 02 Hiburan 11% 7% BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Lainnya Komunikasi Media Sosial Menjelajah Jual & Beli 3% Sumber: Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Bank Dunia (2020). Catatan: Komunikasi mencakup waktu yang dihabiskan untuk SMS dan email online. Waktu luang terdiri dari waktu yang dihabiskan untuk streaming konten (audio dan video), serta bermain game online. Media sosial mencakup waktu yang dihabiskan di Twitter, Facebook, dan Instagram. Lainnya terdiri dari reservasi perjalanan elektronik, pekerjaan e-gig, keuangan elektronik, pemesanan transportasi dan makanan, dan pembuatan atau pengunduhan konten digital. an yang lebih canggih dan 'produk- menggunakan layanan ini mestinya tif'. Pertanyaan penting yang sering menyiratkan bahwa ada beberapa ↳ Meskipun ditanyakan adalah apakah konsumsi keuntungan konsumen yang mereka tampaknya tidak layanan digital yang sebagian besar peroleh darinya. Ada beberapa upaya, gratis ini menghasilkan nilai apa pun terutama di negara maju, yang menco- produktif, media sosial bagi penggunanya, atau apakah jam ba memperkirakan nilai keuntungan dan aplikasi digital yang dihabiskan untuk melihat-lihat konsumen ini. Tergantung pada me- lainnya yang digunakan foto teman di Instagram dan menon- todologi yang digunakan, jumlah ke- ton video kucing di YouTube hanya- untungan konsumen berkisar antara untuk bersantai juga lah waktu yang terbuang percuma 3 hingga 25 persen dari pendapatan menghasilkan nilai dari kegiatan lain yang lebih produk- dalam satu estimasi, dan mendekati dan dapat menjadi tif. Jikapun ada nilai yang dihasilkan, US$100 miliar selama periode 2007– tidak jelas bagaimana nilai ini dapat 11 di estimasi lainnya.15 Dengan meng- batu loncatan untuk diukur. Oleh karena itu, manfaat ini gunakan salah satu pendekatan dari penggunaan yang lebih seringkali juga tidak tercakup dalam literatur, kami memperkirakan ke- canggih dan 'produktif' statistik pada akun nasional. Namun, untungan konsumen layanan internet fakta bahwa banyaknya konsumen gratis di Indonesia rata-rata sekitar 19 yang secara sukarela memilih untuk hingga 21 persen dari pendapatan per 29 menghabiskan begitu banyak waktu kapita pengguna.16 21% ↳ dari penduduk kota memesan makanan dan minuman dengan aplikasi transportasi online PEMANFAATAN MEDIA BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA → Layanan transportasi online digunakan untuk menghubungkan pasar tenaga kerja yang terfragmentasi di wilayah metropolitan Indonesia yang besar dan luas. Tidak hanya itu, transportasi online juga digunakan untuk beberapa kemudahan lainnya. L Layanan transportasi on- kan menggunakan layanan transportasi online line yang disediakan oleh yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan 18% perusahaan seperti Go- ini sebelum pandemi.17 Sebanyak 18,4 persen pengguna layanan jek—decacorn lokal Indo- pengguna layanan transportasi online ini meng- transportasi online nesia yang melambangkan gunakannya untuk perjalanan sehari-hari me- ini menggunakannya potensi digital negara bagi reka. Alasan lain untuk penggunaan termasuk untuk perjalanan para pembuat kebijakan—dan pesaing regi- keadaan ketika kendaraan pribadi tidak dapat sehari-hari mereka onalnya, Grab, berpotensi menjadi salah satu digunakan (52 persen), pilihan perjalanan un- transaksi digital yang paling sering dipakai oleh tuk jam-jam larut malam/dini hari (41 persen), banyak orang Indonesia. Jaket hijau yang dikena- dan untuk bepergian ke daerah-daerah di mana kan oleh para pengemudi ojek kedua perusahaan layanan transportasi umum tidak tersedia (26,6 tersebut menjadi ciri khas hampir semua kota di persen). Tanpa ketersediaan opsi transportasi Indonesia. Dan ini bukan tanpa alasan: platform online ini, perjalanan akan memakan waktu le- ini tidak hanya menyediakan layanan transpor- bih lama bagi 55 persen pengguna, dengan biaya tasi online yang efisien untuk menghubungkan perjalanan lebih tinggi bagi 1,9 persen pengguna, pasar tenaga kerja yang terfragmentasi di wila- sebuah nilai yang relative kecil. Selain layanan yah metropolitan Indonesia yang besar dan luas, transportasi online, perusahaan-perusahaan tetapi juga menawarkan beberapa kemudahan ini juga telah menyediakan banyak layanan lain lain seperti pengiriman makanan dan logistik. melalui aplikasi mereka. Salah satunya adalah Meskipun pandemi dan penurunan mobilitas layanan pesan-antar makanan melalui layanan yang menyertainya telah mengakibatkan perma- pelengkap Go-Food dan Grab-Food. Hasil sur- salahan besar pada segmen ini untuk sementara, vei menunjukkan bahwa sekitar 21 persen pen- seperempat dari seluruh penduduk Indonesia duduk perkotaan memesan makanan menggu- dan sekitar 36,5 persen penduduk kota dilapor- nakan aplikasi ini. 30 → Penjualan dan pembelian online sedang berkembang, dan meskipun lebih sering digunakan hanya oleh sebagian kecil populasi, hal tersebut telah meningkatkan kesejahteraan konsumen melalui ketersediaan pilihan barang yang lebih murah, dan variasi produk yang lebih banyak serta kenyamanan bertransaksi. BAGIAN — 02 E -commerce adalah salah pembelian online. Di Bali, alasan untuk membeli satu komponen terbesar secara online kurang lebih terbagi rata antara dari ekonomi digital Indo- harga, kenyamanan dan ketidaktersediaan lo- nesia dan juga menjadi salah kal barang yang dibeli. Namun, di DKI Jakarta, BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA satu pendorong utama per- pembelian online didorong hampir semata-mata tumbuhannya selama pan- oleh faktor harga dan kenyamanan. Peningkat- demi. Perkiraan industri menunjukkan bahwa an kesejahteraan tercipta karena selain harga nilai barang dagangan bruto (GMV) e-commer- lebih rendah, konsumen dapat mengkonsumsi ce di Indonesia kemungkinan akan meningkat barang-barang yang sebelumnya tidak tersedia sebesar 54 persen yoy, dari US$21 miliar pada dan memiliki lebih banyak variasi produk yang 2019 menjadi US$32 miliar pada 2020. Angka sama untuk dipilih serta dapat memperoleh ba- ini lebih besar daripada penurunan atas perja- rang dengan mudah. Konsumen Indonesia yang lanan (travel) selama periode yang sama, yang telah mengadopsi e-commerce telah menyadari mengalami kontraksi dari US$10 miliar menjadi beberapa di antara manfaat ini.19 US$3 miliar.18 Industri ini optimis tentang adop- si yang didorong oleh pandemi dari sisi pembeli Selain menyediakan barang yang lebih murah dan penjual, dan kemungkinan pertumbuhan bagi mereka yang membeli secara online, penetra- ini berpotensi memicu e-commerce pada lin- si e-commerce yang lebih besar ke dalam geografi tasan yang berbeda. Pada 2019, proporsi rumah juga dapat berdampak pada harga barang serupa tangga pengguna internet yang melaporkan yang dijual secara offline, yang membantu menu- pembelian dan penjualan online masing-masing runkan inflasi secara keseluruhan untuk kepen- adalah 12,8 dan 5,1 persen. Sebagai bagian dari tingan komunitas yang lebih besar. Hal ini dapat populasi keseluruhan, rumah tangga yang ter- terjadi karena pembeli, terutama di tempat-tem- libat e-commerce (mereka yang membeli atau pat terpencil di indonesia, dapat mengatur perbe- menjual) hanya mencapai sekitar 7 persen. Per- daan harga lintas wilayah dengan opsi online yang hitungan kasar menggunakan estimasi industri lebih murah, termasuk dari penjual di wilayah lain tentang adopsi layanan digital selama pandemi di Indonesia. Memang, kami menemukan bahwa dan kerekatan yang diharapkan menunjukkan inflasi harga komoditas yang cenderung diperda- bahwa angka ini dapat tumbuh hingga 10 sampai gangkan secara relatif lebih intensif secara online 11 persen dari populasi ketika Indonesia mulai adalah 0,8 poin persentase lebih rendah di pro- memasuki fase pemulihan ekonomi. vinsi dengan penetrasi e-commerce yang tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan penetrasi Bagi orang Indonesia yang menggunakan e-commerce yang lebih rendah. Dampak serupa e-commerce, bukti menunjukkan bahwa hal tidak terjadi pada komoditas yang kemungkin- tersebut mungkin sudah menghasilkan man- an kecil diperdagangkan secara online. Dengan faat kesejahteraan. Harga dan kenyamanan kata lain, bukti menunjukkan bahwa penetrasi adalah alasan yang paling sering dikutip untuk e-commerce yang lebih besar dalam suatu geogra- pembelian online (Gambar O. 10). Jika ditinjau fi dapat berkontribusi pada perlambatan inflasi dari lintas wilayah, faktor lain juga muncul di yang lebih luas dari kelas komoditas yang lebih geografi tertentu. Misalnya di Papua, ketidak- mungkin untuk diperdagangkan secara online 31 tersediaan produk lokal mendorong 40 persen dengan intensitas yang lebih besar. GAMBAR O.10 Harga dan kenyamanan adalah alasan paling dominan untuk membeli secara online… …DI INDONESIA SECARA KESELURUHAN PEMANFAATAN MEDIA …ALASAN PALING UTAMA CENDERUNG HETEROGEN JIKA DIBANDINGKAN ANTARPULAU BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA LEGENDA Sumber: Survei Rumah Tangga Ekonomi 40% Digital Bank Dunia (2020) pembelian online didorong oleh ketidaktersediaan produk lokal di Papua 32 →Teknologi digital mulai mengubah pasar tenaga kerja, tetapi BAGIAN — 02 jenis pekerja tertentu BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA lebih diuntungkan daripada yang lain 33 bahwa, meskipun terhubungnya ke infrastruktur backbone nasional meningkatkan akses internet di antara penduduk, hal itu tidak banyak membuat perubahan struktural dalam ekonomi. Perubahan partisipasi angkatan kerja secara ke- P seluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, dan jumlah lapangan kerja, lapangan kerja non-pertanian, dan tingkat lapangan kerja kaum muda praktis tidak dapat di- bedakan sebelum dan sesudah kedatangan internet pita lebar di tempat-tempat ini. Memang benar bahwa porsi dominan kegiatan industri Indonesia terkonsentrasi di Jawa-Bali. Hampir 90 persen pekerjaan di bidang manu- faktur, dan 84 persen dari semua pekerjaan dalam layanan bernilai tinggi atau modern, misalnya, berada di Jawa-Bali dan Sumatra. Sementara wilayah-wilayah yang baru-baru ini terhubung lebih bergantung pada pertanian dan sumber PEMANFAATAN MEDIA daya alam, dll. Namun, bukti menunjukkan bahwa aplikasi tertentu dari teknologi digital menguntungkan beberapa sub-kelompok populasi. Misalnya, e-commerce menyediakan jalur yang memungkinkan bagi wanita Indonesia untuk memasuki kembali pasar tenaga kerja setelah meninggalkan peker- jaan karena hamil/melahirkan atau pekerjaan rumah tangga. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Demikian pula, pekerjaan gig digital, termasuk yang ada di industri transportasi online, memberikan peluang ekonomi yang tampak sedikit lebih baik daripada pilihan informal lainnya. Terutama bagi pria dewasa muda yang relatif ber- pendidikan yang berdomisili di daerah perkotaan. Namun, secara keseluruhan, kami menemukan bahwa pe- kerja berketerampilan tinggi mungkin mendapat manfaat ertumbuhan ekonomi digital jelas memberikan beberapa lebih banyak daripada pekerja berketerampilan lebih ren- manfaat bagi konsumen Indonesia yang terhubung dan dah dari perluasan akses internet yang dialami Indonesia dapat memanfaatkan layanan ini. Pertanyaan penting yang dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, selama menarik adalah apakah penerapan teknologi ini juga dapat periode 15 tahun antara 2005 dan 2019, orang Indonesia meningkatkan peluang memperoleh pendapatan. Hal ini yang berpendidikan secara konsisten menikmati penda- dapat terjadi pada margin ekstensif dengan menciptakan patan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan lebih banyak pekerjaan dari jenis tertentu, dan pada margin mereka yang kurang berpendidikan. Misalnya, pendapat- intensif dengan meningkatkan keuntungan ke tenaga kerja an rata-rata untuk kelompok yang paling berpendidik- dalam bentuk upah dan gaji yang lebih tinggi. Ketersediaan an (mereka yang memiliki gelar sarjana atau universitas) dan akses yang lebih besar ke internet cepat telah terbukti hampir 80 persen lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki dampak positif pada hasil pekerjaan yang lebih tidak berpendidikan (kurang dari enam tahun sekolah) luas, termasuk peningkatan partisipasi angkatan kerja dan (Tabel O. 1).21 Terdapat perbedaan dampak penetrasi in- ketenagakerjaan (untuk wanita), entri perusahaan (secara ternet pada premium keterampilan. Kami melihat bahwa bersih atau net) dan peningkatan produktivitas.20 Bukti dari penetrasi internet yang lebih besar menguntungkan semua Nigeria menunjukkan bahwa peningkatan cakupan pita lebar jenis pekerja kecuali yang berpendidikan sangat rendah, seluler telah menyebabkan peningkatan partisipasi angkatan meskipun manfaatnya lebih tinggi bagi yang lebih teram- kerja dan pekerjaan, terutama di kalangan wanita. Hal ini pil. Besarnya koefisien menyiratkan bahwa, jika penetrasi memungkinkan rumah tangga untuk mewujudkan pendapa- internet meningkat 10 poin persentase di kabupaten ter- tan yang lebih tinggi dan mencapai standar hidup yang lebih tentu (penetrasi internet diukur dengan proporsi indi- tinggi. Penetrasi pita lebar seluler yang lebih besar dikaitkan vidu yang memiliki akses internet di rumah), premium dengan tingkat kemiskinan agregat yang lebih rendah. pendapatan yang dinikmati oleh pekerja berpendidikan perguruan tinggi akan rata-rata naik 6 poin persentase.22 Namun, bukti dari Indonesia agak beragam. Pertama, da- Jadi, dengan memberi manfaat lebih kepada pekerja ber- lam sampel kabupaten yang terhubung ke internet pita keterampilan tinggi dibandingkan pekerja berketerampil- lebar pasca 2010 yang berasal dari 33 persen dari semua an lebih rendah, pola difusi teknologi digital di Indonesia kabupaten dan jumlah yang tidak proporsional (lebih be- berpotensi berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sar) di luar Jawa-Bali dan Sumatera, kami menemukan secara keseluruhan. 34 TABEL O.1 Peningkatan akses internet lebih menguntungkan pekerja berketerampilan tinggi daripada pekerja berketerampilan rendah IMBALAN KE PENDIDIKAN WRT TAMBAHAN IMBALAN RATA-RATA <6 TAHUN SEKOLAH SEBESAR PENINGKATAN 1 POIN PERSENTASE PENETRASI INTERNET SEKOLAH DASAR 18.50% 0.00% SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 32.80% 0.10% SEKOLAH MENENGAH ATAS 49.70% 0.30% BAGIAN — 02 GELAR PERGURUAN TINGGI/UNIVERSITAS ATAU LEBIH TINGGI 79.40% 0.60% PEKERJA NON-PRODUKSI (RELATIF TERHADAP PEKERJA PRODUKSI) DI BIDANG MANUFAKTUR 12.70% 0.20% Sumber: Jacoby dkk. akan terbit. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Catatan: Imbalan marjinal ke internet yang dilaporkan adalah koefisien interaksi antara tingkat pendidikan pekerja individu dan penetrasi internet rata-rata dalam suatu kabupaten dalam model data panel efek tetap. Model tersebut juga mengontrol semua karakteristik individu yang relevan, tingkat urbanisasi, dan perkem- bangan ekonomi kabupaten, serta efek tahun untuk menangkap tren sekuler sebagai imbalan atas keterampilan. Spesifikasi terpisah digunakan untuk hasil pekerja non-produksi. Analisis ini menggunakan data SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Indonesia) (1990–2019), SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Indonesia) (1990–2019) dan Survei Manufaktur Menengah dan Besar (1995–2015). Unit analisisnya adalah pekerja individu (pekerja produk- si/non-produksi) menurut sektor-kabupaten dalam kasus Survei Manufaktur → Salah satu alasannya adalah masih rendahnya tingkat adopsi teknologi digital secara keseluruhan oleh perusahaan dan pekerja meskipun pandemi menyebabkan peningkatan adopsi teknologi digital. K Kebutuhan untuk memastikan kelangsungan utama strategi dari 46 persen perusahaan yang melaporkan bisnis dalam periode dengan mobilitas terbatas harus melakukan beberapa penyesuaian dalam proses bis- selama krisis COVID-19 telah memaksa banyak nis mereka untuk tetap buka atau dibuka kembali setelah perusahaan Indonesia untuk memulai dan meng- jeda, (Gambar O.11). Penyerapan teknologi digital yang intensifkan transformasi digital mereka. Sebu- disebabkan oleh pandemi ditemukan lebih tinggi di antara ah survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada perusahaan besar (90 persen), tetapi juga tidak sepenuhnya Juni 2020 menunjukkan bahwa hanya 36 persen perusahaan dapat diabaikan untuk UKM (58 persen) dan perusahaan yang berhasil tetap buka terus menerus sejak Maret 2020. mikro (32 persen) (Gambar O.12).23 Survei yang sama juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 40 persen perusahaan yang tutup sementara tetapi telah Pergerakan terkuat ke digital telah terjadi pada fungsi pe- dibuka kembali pada Juni 2020, sedangkan kira-kira satu masaran dan penjualan, selain administrasi bisnis umum. dari lima perusahaan telah tutup dan tetap tutup sementara. Perusahaan yang lebih besar dan lebih formal dengan ling- 42 persen perusahaan melaporkan adopsi internet, media kungan pendukung yang lebih kondusif (misalnya, akses ke 35 sosial, aplikasi khusus, atau platform digital sebagai solusi internet, pengetahuan digital) tentu akan memiliki posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang GAMBAR O.11 ini. Para pelaku bisnis yang sudah online sebe- lum pandemi juga mengintensifkan aktivitas on- JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENYESUAIKAN PROSES BISNIS MEREKA KARENA line mereka. Misalnya, pedagang digital dengan COVID-19, BERDASARKAN JENIS PENYESUAIAN kapasitas online dan offline didapati meningkat- kan aktivitas online mereka selama pandemi.24 Estimasi industri menunjukkan bahwa volume e-commerce melonjak sebanyak 2,1 faktor sela- ma pandemi dan diperkirakan akan menetap di sekitar 1,7 kali tingkat dibandingkan terhadap tingkat pra-pandemi.25 Melonjaknya permintaan ini secara alami dapat diharapkan untuk menarik lebih banyak pemasok ke dalam ekosistem digital. Namun, setiap peningkatan adopsi digital yang PEMANFAATAN MEDIA dibawa oleh pandemi akan berasal dari basis yang sangat rendah, terutama untuk usaha mikro dan kecil. Meskipun agak ketinggalan zaman, sensus ekonomi dari 2016 mengungkapkan bahwa ha- nya 5 persen dari semua perusahaan non-perta- nian Indonesia yang menggunakan internet, de- Sumber: Survei Bank Dunia. ngan heterogenitas yang signifikan berdasarkan ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA GAMBAR O.12 secara signifikan lebih mungkin untuk menga- dopsi internet (67 persen) untuk membeli dan JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN PENYESUAIAN SEBAGAI TANGGAPAN menjual, serta melakukan aktivitas lain melalui TERHADAP COVID-19 internet, sementara tingkat adopsi di antara usaha mikro secara signifikan lebih rendah (4 persen) (Gambar O.13). Data yang lebih baru menunjukkan bahwa adopsi internet, terutama oleh perusahaan rumah tangga, meningkat men- jadi sekitar 11,1 persen pada 2018 dan 12,8 persen pada 2020.26 Namun, perusahaan rumah tang- ga yang lebih kaya menunjukkan tingkat adop- si yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang paling miskin (Gambar O. 14). Rendahnya tingkat adopsi internet oleh perusa- haan—terutama usaha mikro dan kecil—juga me- nyebabkan rendahnya adopsi di kalangan pekerja. Hal ini terutama benar mengingat fakta bahwa LEGENDA usaha mikro dan kecil ini secara bersama-sama menyumbang hampir 75,3 persen dari pekerja- an non-pertanian Indonesia. Pada 2019, hanya 27,2 persen dari semua pekerja yang dilaporkan Sumber: Survei Bank Dunia. menggunakan internet di tempat kerja mereka. Ini adalah yang tertinggi di antara pekerja berpen- Penyerapan teknologi digital oleh perusahaan didikan tinggi (78,1 persen), diikuti oleh peng- gunaan yang jauh lebih rendah di antara pekerja USAHA BESAR USAHA KECIL USAHA MIKRO yang hanya berpendidikan sekolah menengah 90% 58% 32% pertama (17,7 persen). Dengan demikian, di satu sisi, tingkat adopsi internet secara keseluruhan di kalangan pekerja dan perusahaan rendah. Di sisi lain, ada heterogenitas yang tajam dalam adop- si antara berbagai jenis pekerja dan perusahaan. Pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi dan perusahaan yang lebih besar dan lebih formal memiliki tingkat adopsi yang lebih besar. 36 GAMBAR O.13 GAMBAR O.14 Penggunaan internet oleh perusahaan Adopsi internet jauh lebih tinggi non-pertanian masih sangat rendah, pada usaha rumah tangga yang lebih dengan tingkat penggunaan yang kaya jauh lebih tinggi pada perusahaan menengah dan besar LEFT AXIS JUMLAH PERUSAHAAN NON-PERTANIAN YANG PANGSA RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN INTERNET MENGGUNAKAN INTERNET, BERDASARKAN UKURAN UNTUK OPERASI BISNIS MEREKA, BERDASARKAN KUINTIL PENDAPATAN RIGHT AXIS PANGSA PERUSAHAAN DARI JUMLAH TOTAL PERUSAHAAN (TITIK) BAGIAN — 02 BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Kuintil 1 Sumber: Sensus Ekonomi 2016, perhitungan staf Bank Dunia. Sumber: Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Bank Dunia (2020). → Alasan lainnya adalah, meskipun aplikasi teknologi digital seperti e-commerce dan pekerjaan gig digital dapat diakses mereka yang memiliki keterampilan rendah untuk meningkatkan pendapatan, jangkauan aplikasi ini juga relatif terbatas. Pekerjaan gig digital sebagian besar terkonsentrasi di kalangan pekerja pria yang berdomisili di perkotaan dan pertumbuhan e-commerce sangat dibatasi oleh masalah kepercayaan, biaya logistik, dan konektivitas internet. U Berbeda dengan narasi seputar pekerjaan ekono- memuaskan” adalah alasan paling umum untuk beralih ke mi digital di negara-negara industri yang lebih gig digital, menurut pekerja berketerampilan rendah yang maju, kami melihat bahwa pekerjaan gig digi- memiliki pekerjaan sebelumnya. Namun, peluang ini seba- tal di Indonesia rata-rata memiliki pendapatan gian besar terbatas pada demografi tertentu: laki-laki (50 yang relatif lebih baik daripada banyak pekerjaan persen dari semua pekerja gig digital), berdomisili di daerah informal, meskipun tentu saja tidak sebaik pe- perkotaan (87 persen) dan bekerja di sektor transportasi, kerjaan berupah. Misalnya, pekerja gig yang menggunakan penyimpanan, dan komunikasi (69 persen). Singkatnya, internet menghasilkan pendapatan 6,2 persen lebih tinggi pekerja gig digital di Indonesia bekerja secara signifikan per jam daripada pekerja informal yang identik di sektor lebih keras daripada semua pekerja lain tetapi rata-rata pekerjaan yang sama. Tetapi mereka juga bekerja paling berpenghasilan sedikit lebih baik dibandingkan dengan lama di antara semua jenis pekerja lainnya. Orang Indone- pekerja informal. Gig digital juga merupakan batu loncatan sia bekerja rata-rata 39 jam seminggu dan pekerja informal ke pasar tenaga kerja dan pintu masuk untuk pendapatan biasanya bekerja 38 jam seminggu. Sebaliknya, pekerja gig yang lebih tinggi bagi banyak orang, tetapi peluang ini digital rata-rata bekerja 49 jam seminggu. Sekitar 33 per- terkonsentrasi di antara sub-kelompok populasi tertentu. sen pekerjaan gig digital adalah pekerjaan pertama mereka, yang menunjukkan bahwa ini adalah peluang baru yang E-commerce adalah sumber pekerjaan dan pendapatan 37 diciptakan oleh ekonomi digital. “Penghasilan yang tidak lain yang menjanjikan. Pada tahun 2019, sekitar 13,2 juta 38% dari total sekitar 127 juta pekerja yang dipekerjakan (10,4 persen) di Indonesia terlibat dalam kegiatan e-commerce baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan samping- an.28 Dalam hal kontribusinya terhadap lapangan kerja secara keseluruhan, jumlah ini lebih tinggi daripada di China, di mana e-commerce menyumbang 5 persen dari total lapangan kerja.29 Aspek unik dari e-commerce di In- donesia adalah dominasi media sosial dan aplikasi chat di lanskap e-commerce. Di antara mereka yang terlibat dalam e-commerce, sekitar 71 persen melaporkan penjualan se- cara eksklusif melalui media sosial dan aplikasi pesan chat, 3 persen menjual melalui sebuah platform saja, sementara 26 persen menggunakan campuran keduanya.30 Artinya, e-commerce di Indonesia masih didominasi oleh bisnis consumer-to-consumer (atau C2C dalam bahasa industri), PEMANFAATAN MEDIA yang membuatnya lebih mirip dengan TaoBao Marketpla- ce, dibandingkan dengan ekosistem business-to-business (B2B) yang mirip dengan Alibaba, atau bahkan bisnis-ke- -konsumen (B2C), seperti TMall. Pedagang digital C2C ini umumnya dianggap sebagai pelaku pasar yang lebih kasual ↳ Di antara wanita daripada B2B atau B2C. Mereka juga beroperasi dalam yang menggunakan internet di tempat skala yang lebih kecil dan berpotensi juga pada tingkat produktivitas yang lebih rendah. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA kerja dalam pekerjaan utama mereka, 37,8 persen Meskipun pria Indonesia hampir dua kali lebih mungkin di antaranya adalah menggunakan internet di tempat kerja, wanita pengguna in- penjual online aktif ternet sedikit lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivitas e-commerce dibanding pria. Di antara wanita yang meng- gunakan internet di tempat kerja dalam pekerjaan utama mereka, 37,8 persen di antaranya adalah penjual online aktif (berlawanan dengan 34,8 persen pria). E-commerce lebih umum sebagai pekerjaan sampingan, menunjukkan bahwa e-commerce memainkan peran yang berarti dalam menam- bah pendapatan keluarga, terutama oleh wanita dan kaum ↳ 50 persen muda. Di antara semua wanita, keterlibatan e-commerce pekerja gig digital (penjualan) paling tinggi khususnya di antara mereka yang adalah laki-laki, terutama terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Selain itu, 85 persen diantara mereka tinggal di e-commerce juga tampaknya menyediakan jalur bagi perem- 85% perkotaan puan untuk memasuki kembali pasar tenaga kerja dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang mungkin tidak masuk kembali ke dalam pekerjaan sebelumnya ka- rena berbagai alasan. Sekitar 58,1 persen wanita pengguna internet yang harus meninggalkan pekerjaan mereka sebe- lumnya karena hamil/melahirkan atau kembali ke pekerjaan rumah tangga terlibat dalam e-commerce, menunjukkan bahwa e-commerce menyediakan satu jalan bagi wanita un- tuk tetap terlibat secara produktif, mengingat bahwa mereka keluar dari jenis pekerjaan lain untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar di rumah. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita Indonesia stabil berada pada angka yang rendah, berkisar sekitar 50 persen selama tiga dekade terakhir. Hal ini telah diidentifikasi se- bagai salah satu tantangan utama dalam memenuhi aspirasi pembangunan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.31 E-commerce dapat membantu Indonesia mem- perluas peluang bagi wanita di pasar tenaga kerja, setidak- nya sebagian, untuk mengatasi tantangan ini. 38 Namun, kesempatan untuk terlibat dan men- GAMBAR O.15 dapatkan manfaat dari e-commerce saat ini tidak tersedia untuk semua orang Indonesia. Sementara e-commerce telah meningkat dan E-commerce lebih umum digunakan di provinsi- menyebar ke semua bagian, intensitasnya te- provinsi padat penduduk dan makmur tap terkonsentrasi di wilayah yang lebih padat dan makmur (Gambar O.16). Analisis evolusi PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES INTERNET YANG TERLIBAT DALAM spasial dan temporal e-commerce selama lima E-COMMERCE, MENURUT PROVINSI tahun terakhir menunjukkan bahwa konektivi- tas internet dan biaya logistik juga memainkan peran penting dalam menjelaskan pertumbuhan e-commerce, selain pendapatan dan populasi. Penetrasi e-commerce (proporsi pembeli dan penjual dalam populasi) telah meningkat lebih cepat di provinsi-provinsi di mana akses internet BAGIAN — 02 meluas dan biaya logistik menurun selama peri- ode ini. Di sisi lain, intensitas e-commerce (nilai dan volume transaksi per pembeli dan penjual), terkendala lebih signifikan oleh biaya logistik. Dengan kata lain, meskipun perluasan akses internet telah menarik lebih banyak orang ke BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA dalam ekosistem, biaya dan kemudahan logis- tik membatasi seberapa intensif mereka dapat membeli dan menjual secara online. Logistik sebagai hambatan untuk e-commerce konsisten dengan tantangan yang lebih luas yang dihadapi Indonesia dalam memindahkan barang dan komoditas melintasi geografi yang jauh. Ke- tersediaan dan keandalan infrastruktur trans- portasi adalah hambatan pertama, dan mungkin yang utama, untuk kelancaran rantai logistik. Terdapat ketidakseimbangan konektivitas darat, laut, dan udara yang cukup besar, misalnya an- tara kota-kota yang berkembang baik di sekitar Jakarta, Surabaya, Medan dan Denpasar (Bali), dan ke daerah sekunder, tersier dan pedesaan, yang mengakibatkan variabilitas biaya logistik yang tinggi. Survei Bank Dunia tahun 2017 ter- hadap kinerja logistik perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang berlokasi di wilayah Jabodetabek berhasil menerima barangnya sepenuhnya dan dalam kondisi baik, serta menjaga biaya logistik seki- tar 12 persen dari biaya penjualan. Sedangkan perusahaan di Kalimantan mengeluarkan bia- ya logistik hingga 30 persen dari beban pokok penjualan. Selain biaya logistik langsung, keter- lambatan penerimaan atau pengiriman produk merupakan sumber lain dari biaya logistik tidak langsung bagi perusahaan manufaktur. Seluruh kinerja logistik Indonesia terhambat oleh kemacetan mulai dari mil pertama hing- ga mil terakhir. Selain kelemahan infrastruktur transportasi, ketersediaan dan daya saing pe- nyedia jasa logistik (LSP) menjadi tantangan Sumber:Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data dari SUSENAS 2019. catatan: Rumah tangga dianggap terlibat dalam e-commerce jika mereka melapor- 39 terutama di luar wilayah ekonomi utama.32 Ter- kan pembelian atau penjualan secara online. GAMBAR O.16 Adopsi layanan keuangan digital masih sangat rendah 0.5% 9% Pengguna 52% 43% Pengguna layanan layanan tingkat keuangan lanjut Memiliki Dengan digital rekening akses ke pribadi rekening Seluruh PEMANFAATAN MEDIA Rumah Tangga 48% 9% 34% Tidak punya Mengakses Hanya akses rekening memiliki finansial milik orang rekening sama sekali lain bank BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Survei Rumah Tanggal Ekonomi Digital (2020). kait dengan konektivitas maritim, kurangnya luas di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan rute maritim antar pulau yang teratur mempe- pada transaksi digital dan akibatnya rendahnya ngaruhi ketepatan waktu transit barang. Jalur adopsi layanan keuangan digital atau digital pelayaran domestik melakukan pengiriman financial service (DFS). Kepercayaan atau trust reguler sebagian besar di jalur pelayaran yang dapat memiliki banyak dimensi. Khususnya da- paling menguntungkan (antara pelabuhan uta- lam konteks e-commerce dapat juga mencakup ma) dan adanya kendala pada pengembangan masalah yang berkaitan dengan apakah barang ↳ Even among those pelayaran roll-on roll-off (ro-ro) yang terbukti yang dibeli akan dikirimkan dalam kondisi baik who buy online, 50 percent still hemat biaya di beberapa negara maritim. Terkait dan apakah pengembalian akan diterima jika prefer to pay cash dengan konektivitas udara, maskapai biasanya pelanggan tidak puas. Kepercayaan juga dapat 50% on delivery. mengutamakan mengangkut penumpang da- berhubungan dengan keharusan melakukan ripada barang, yang mengurangi kemungkinan pembayaran online, dan sering kali sebelum barang terkirim tepat waktu ke tujuan berikut- paket diterima. Kurangnya kepercayaan secara nya. Terkait dengan konektivitas darat, kurang- umum dalam transaksi online adalah salah satu nya truk dengan pengontrol suhu dan layanan alasan yang paling sering dikutip untuk tidak pergudangan berkualitas di seluruh Indonesia terlibat dalam transaksi digital di Indonesia. mencegah ekspansi ke kota-kota sekunder dan Bahkan di antara mereka yang membeli secara tersier, terutama untuk barang-barang yang mu- online, 50 persen masih lebih suka membayar dah rusak. Kurangnya alamat standar dan kode cash on delivery. Kurangnya akses ke rekening pos yang tepat di Indonesia merupakan tantang- bank merupakan kendala untuk partisipasi da- an utama juga, khususnya di mil terakhir. Hal lam ekonomi digital bagi mereka yang berada ini mencegah penerapan alat peningkatan pro- di 20 persen terbawah dari distribusi. Inklusi duktivitas, seperti otomatisasi fasilitas penyor- keuangan merupakan tantangan yang disadari tiran untuk mempercepat perutean barang, dan di Indonesia. Hanya 52 persen dari seluruh ru- pemanfaatan perangkat lunak pengoptimalan mah tangga memiliki akses ke rekening bank, rute untuk memetakan rute yang paling efisi- (Gambar O.16). Meskipun 9 persen rumah tang- en bagi kurir. Tantangan logistik ini didorong ga adalah pengguna DFS (yang kami definisikan oleh kerangka peraturan yang kompleks tentang di sini memiliki akses ke perbankan online dan layanan logistik dan distribusi penduduk yang layanan uang elektronik/uang telepon seluler), tidak merata di seluruh nusantara. pengguna produk DFS yang lebih canggih, yang mencakup kredit, pengiriman uang, asuransi, dll Hambatan utama lainnya dalam pengembangan dilakukan oleh proporsi rumah tangga yang jauh e-commerce dan ekonomi digital secara lebih lebih kecil (0,5 persen).33 40 → Untuk benar-benar membuat ekonomi digital lebih inklusif, upaya untuk menguniversalkan media digital dan merangsang inovasi digital harus dimasukkan dalam agenda reformasi ↪ Kekhawatiran mengenai 'brick-and-mortar' yang lebih luas yang pembocoran data yang tidak sah oleh salah satu dari mencakup keterbukaan dan daya saing beberapa entitas yang yang lebih besar, peraturan yang lebih kuat, terlibat dapat mencegah segmen ini mengadopsi DFS perlindungan sosial dan investasi dalam keterampilan yang lebih komprehensif untuk masa depan BAGIAN — 02 52% S Untuk calon pengguna produk yang lebih cang- elain menguniversalkan gih, masalah kepercayaan juga dapat berakar media dengan memperluas pada pemahaman tentang risiko yang terkait akses ke internet yang andal dengan tata kelola dan privasi data, keamanan si- dan berkualitas tinggi de- ber dan risiko operasional, integritas keuangan, ngan harga terjangkau bagi BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA dan beberapa lainnya.34 Kekhawatiran menge- seluruh masyarakat Indo- nai pembocoran data yang tidak sah oleh salah nesia, memaksimalkan manfaat inklusi ekonomi satu dari beberapa entitas yang terlibat dapat dari teknologi digital juga memerlukan pember- mencegah segmen ini mengadopsi DFS. Dan ini dayaan masyarakat untuk memanfaatkan media bukanlah kekhawatiran yang tidak pada tem- guna meningkatkan pendapatan mereka. Hal patnya; pengaduan atas pelanggaran tersebut ini terutama bagi mereka yang berada di bagian akhir-akhir ini semakin meningkat, baik yang bawah dari distribusi pendapatan atau tinggal berasal dari konsumen keuangan maupun dari di wilayah yang kurang padat penduduknya dan sektor perbankan itu sendiri. Konsumen masih kurang makmur. Beberapa upaya ini bisa murni menganggap pengungkapan identitas pribadi dalam domain digital. Misalnya, identitas digi- kepada penyedia layanan keuangan sebagai ri- tal yang diakui secara resmi yang didukung oleh siko besar, meskipun Otoritas Jasa Keuangan mekanisme perlindungan konsumen dan privasi (OJK) Indonesia telah berusaha untuk mengem- yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan bangkan kerangka hukum dan peraturan yang yang lebih besar dalam transaksi digital, adopsi lebih kuat untuk ini. Penyusunan dasar hukum, pembayaran digital yang lebih besar, serta layan- seperti mengesahkan RUU Perlindungan Data ↳ Hanya 52 persen an keuangan digital lainnya. Pribadi saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat di- dari seluruh rumah perlukan untuk mempromosikan adopsi DFS tangga memiliki Jika tujuan mempromosikan ekonomi digital ti- di Indonesia. akses ke rekening dak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi bank juga untuk memaksimalkan dampaknya terha- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran yang dap populasi, maka upaya ini harus berada dalam tinggi di antara kelompok masyarakat yang ter- agenda reformasi yang lebih luas yang mencakup -ekslusi secara finansial, secara agak mengejut- analog, atau bagian fisik konvensional dari eko- kan, hampir sama biasanya terjadi pada penggu- nomi juga. Logistik adalah salah satu contoh- na rekening bank tradisional. Kira-kira setengah nya. Meskipun ada beberapa inovasi digital yang dari rumah tangga yang memiliki rekening bank, mengganggu lanskap logistik, tantangan logistik dan juga tidak memiliki rekening bank, melapor- yang lebih besar di Indonesia adalah yang terkait kan tidak sepenuhnya memahami manfaat DFS. dengan kesulitan mendasar untuk memindahkan Mereka juga tidak mengetahui cara mengguna- barang dan komoditas fisik melintasi kepulauan kannya, atau yang lebih mengejutkan, terutama yang luas. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan bagi mereka yang sudah memiliki rekening bank, dan kualitas infrastruktur transportasi (udara, bahkan belum pernah mendengar tentang layan- darat dan laut), serta pengaturan pasar-pasar ini, an ini. Hal ini menyoroti peran penting jaringan yang berpengaruh pada struktur biaya. Tetapi agen dalam membantu menjangkau mereka yang sejumlah besar faktor lain yang menjadi kendala tidak memiliki rekening bank. Interaksi pribadi pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan tatap muka dirasa sangat sesuai untuk mengatasi juga relevan. Misalnya, sudah menjadi temuan 41 kesenjangan kepercayaan dan pengetahuan. umum bahwa, kebijakan perdagangan yang restriktif dapat membatasi akses ke input dan tal ini, tetapi juga potensi kerugian yang ditang- pasar, sementara pembatasan investasi mene- gung oleh penjual fisik yang lebih lambat dalam kan kinerja sector komersial. Selain itu, kerang- beradaptasi. Memastikan bahwa lingkungan ke- ka persaingan yang lemah melindungi pemain bijakan dan peraturan mencapai keseimbangan lama dari pendatang baru yang justru berpotensi yang tepat merupakan pertimbangan penting lebih produktif, sementara lingkungan regulasi dari perspektif ekuitas. Keseimbangan harus ter- yang sulit diprediksi memperlemah lingkungan jadi antara tidak memberikan keuntungan yang bisnis, menghambat persaingan dan menekan tidak semestinya bagi penggerak pertama dalam investasi. Penggunaan teknologi digital dalam ekonomi baru dengan tidak menghambat inova- lingkungan ekonomi di mana perusahaan do- si pada saat bersamaan. Pembuat kebijakan di mestik, baik besar maupun kecil, terbelenggu Indonesia menyadari masalah ini dan baru-baru dengan cara ini berpotensi memperkuat distorsi ini menetapkan peraturan tentang e-commerce dan memperparah ketimpangan. yang mewajibkan pedagang digital yang aktif di platform untuk memenuhi syarat untuk pajak PEMANFAATAN MEDIA Salah satu contoh nyata adalah perdagangan pertambahan nilai. Namun, ambang batas PPN lintas batas di e-commerce yang, dalam ling- Indonesia yang terlalu besar juga perlu ditinjau. kungan bisnis saat ini, dapat membuat impor Tidak hanya untuk memperluas basis pajak digi- jauh lebih mudah daripada ekspor. Konsumen tal, tetapi juga untuk menjadikannya instrumen akan mendapatkan keuntungan dari barang- yang efektif untuk azas kesetaraan.39 -barang yang lebih murah dari luar negeri yang memasuki pasar domestik. Tetapi jika lanskap Akhirnya, ketegangan distribusi ketiga adalah ekonomi memaksa perusahaan-perusahaan antara pekerja dan perusahaan. Model bisnis BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA domestik—terutama yang lebih kecil—untuk yang mengandalkan platform yang dicirikan bersaing secara efektif dengan tangan terikat oleh efek jaringan pada dasarnya menghasilkan di belakang mereka, maka ini pada akhirnya nilai dengan mencocokkan pelanggan dengan dapat mengikis basis manufaktur negara dan kebutuhan pelengkap. Nilai platform untuk pe- memperparah ketimpangan. Memang, dengan langgan marjinal tergantung pada jumlah vendor transaksi e-commerce masuk yang meningkat dan penyedia layanan yang sudah ada. Demikian lebih dari delapan kali lipat dari 6,1 juta menjadi pula, nilai platform untuk vendor marjinal juga 49 juta hanya dalam dua tahun antara 2017 dan tergantung pada jumlah pelanggan yang sudah 2019, ini adalah area yang sangat dikhawatirkan ada. Jadi, untuk tumbuh dan menjadi sukses, oleh Pemerintah. Dan telah ada beberapa upa- platform perlu membangun massa kritis di ke- ya untuk mengatasi masalah ini juga. Misalnya, dua sisi pasar. Tapi begitu sebuah platform men- Keputusan Menteri Keuangan No. 199/2019 jadi dominan, hal tersebut bisa menjadi terlalu yang berlaku efektif Januari 2020, menurunkan besar untuk disingkirkan oleh pesaing potensial, ambang batas pajak untuk pengiriman masuk sehingga menimbulkan struktur pasar peme- dari US$75 menjadi US$3 per konsinyasi, secara nang-menguasai-semua (winner-takes-all). Di signifikan meningkatkan pajak atas komoditas negara maju, efek jaringan ini telah melahirkan seperti tekstil, pakaian jadi, tas, dan sepatu pro- perusahaan teknologi raksasa, seperti Google, duksi luar negeri.35 Menurunkan ambang batas Facebook, Apple, Amazon, Uber dan Airbnb, de minimis untuk pengiriman produk dari luar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang negeri bernilai rendah menempatkan Indonesia menguasai bagian pasar yang dominan. bersama negara-negara pionir lainnya di bidang ini.36 Namun, pendekatan pelengkap lainnya da- Sejumlah besar data yang dikumpulkan oleh pat ditingkatkan dua kali lipat untuk mengatasi bisnis digital ini dapat semakin memantapkan beberapa masalah kritis yang membatasi pro- posisi mereka. Hal ini karena meningkatnya duktivitas perusahaan-perusahaan Indonesia.37 penggunaan pembelajaran mesin otomatis dan analitik yang digerakkan oleh kecerdasan buatan Ketegangan distribusi lain yang terkait adalah (AI) untuk mendorong peningkatan berkelan- ketegangan antara pemain online dan offline. Jika jutan dalam produk dan layanan yang mereka tidak semua pembelian online memenuhi per- sediakan, pada harga, personalisasi, dan penar- mintaan baru, maka transaksi digital akan meng- getan iklan. Pengumpulan dan pembagian data gantikan transaksi analog. Lebih banyak barang lintas platform milik perusahaan yang sama da- yang dibeli secara online berarti lebih sedikit ba- pat menimbulkan manfaat yang lebih tinggi se- rang yang dibeli dari toko fisik.38 Kalkulasi ke- cara eksponensial bagi perusahaan dibandingkan sejahteraan yang komprehensif perlu memper- dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi timbangkan tidak hanya manfaat bagi konsumen hanya di bawah satu platform saja. Dan begitu dan produsen yang terlibat dalam transaksi digi- hal ini terjadi, ada risiko bahwa mereka dapat 42 mengeksploitasi kekuatan monop- belajaran mesin), memastikan azas ke- salah satu hambatan terpenting dalam sonis vis-à-vis vendor untuk menda- setaraan untuk inovasi dan kebijakan mendorong inovasi di dalam perusa- patkan bagian yang lebih besar dari pencegahan yang melindungi pemain haan. Jumlah perusahaan yang mela- nilai tambah produk. Peningkatan namun tidak terlalu membatasi per- porkan keterampilan yang tidak me- konsentrasi pasar ini dapat menye- tumbuhan ekonomi digital yang baru madai sebagai kendala utama dalam babkan ketimpangan yang lebih besar, lahir. Demikian pula, Indonesia saat mempekerjakan profesional dan ma- karena tenaga kerja menerima bagian ini tidak mengatur kondisi kerja dan najer adalah yang tertinggi di kawasan nilai tambah yang lebih kecil di seg- kontrak platform ekonomi gig digi- ASEAN. Kurangnya bakat yang me- men ini.40 Beberapa orang mengang- tal. Pekerja dan platformnya sendiri menuhi persyaratan untuk mengem- gap konsekuensi ekonomi digital ini yang mengatur kondisi kerja melalui bangkan produk dan layanan baru te- sebagai alasan paling penting di balik perjanjian kerja mereka. Namun, se- lah mendorong platform digital yang peningkatan ketimpangan baru-baru iring pertumbuhan ekonomi digital, didanai dengan baik untuk mencari ini di Amerika Serikat.41 dan semakin banyak pekerja mema- kemampuan R&D di tempat lain. Mi- suki pengaturan kerja ini, Indonesia salnya, Go-Jek telah mendirikan divi- Tingkat digitalisasi di Indonesia mungkin perlu mengatur bentuk ker- si R&D off-shore dengan mengakuisisi BAGIAN — 02 mungkin belum mencapai level di ja ini untuk memberikan perlindung- tiga perusahaan teknologi India, dan mana efek ini akan mulai terlihat. Le- an yang dibutuhkan pekerja. saingan regionalnya, Grab, juga telah bih banyak pekerjaan akan diperlukan mendirikan pusat R&D di India untuk khususnya dalam konteks Indonesia Akhirnya, inovasi digital dapat meng- alasan yang sama.42 untuk melihat bagaimana dinamika hasilkan peluang. Namun, sejauh ini berjalan seiring dengan pertum- mana pekerja dapat menangkap pelu- Kesenjangan keterampilan ini tidak BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA buhan ekonomi digital. Meskipun ang ini untuk naik ke tangga ekonomi hanya menghambat inovasi tetapi juga demikian, ini adalah risiko potensial pada akhirnya akan bergantung pada merupakan peluang besar yang hilang. dengan implikasi distribusi konseku- keterampilan pekerja; keterampilan Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan ensial dan sebuah area untuk mulai digital secara khusus, serta serang- bagus yang tidak dapat terisi di pasar dipelajari. Beberapa strategi untuk kaian keterampilan yang lebih luas tenaga kerja di mana jutaan orang se- mengatasi masalah ini adalah dengan yang diperlukan untuk bertahan dan dang mencari jalan menuju perbaikan meningkatkan kewirausahaan digi- berkembang dalam ekonomi digital. kehidupan. Hal tersebut juga menje- tal, termasuk dengan mengatasi ke- Perusahaan-perusahaan Indonesia laskan perluasan premium keteram- timpangan yang besar dalam sumber secara rutin mengidentifikasi keku- pilan yang disebabkan oleh teknologi daya manusia (SDM) digital kelas ahli rangan profesional dan manajer khu- digital yang dibahas di atas (Tabel (pengembang, AI, dan spesialis pem- sus di pasar tenaga kerja lokal sebagai O.1). Sebuah negara yang dipenuhi dengan pengusaha mikro yang meng- gunakan ponsel cerdas di mana semu- anya menjual barang dagangannya melalui platform digital, bukanlah se- buah gambaran realistis tentang masa depan digital inklusif yang diinginkan Indonesia. Demikian pula halnya de- ngan sebuah negara yang dipenuhi dengan ilmuwan data, arsitek solusi cloud, dan pakar AI. Jadi, selain litera- si digital yang rendah dan kekurangan bakat digital yang parah di level atas, investasi dalam keterampilan untuk masa depan digital juga harus menca- kup upaya luas untuk mengembang- kan pekerja-pekerja yang umumnya lebih baik dalam pemecahan masalah, komunikasi, kerja tim, dan kemampu- ↳ inovasi digital dapat menghasilkan peluang. Namun, sejauh mana pekerja dapat an beradaptasi (yaitu, keterampilan menangkap peluang ini untuk naik ke tangga kognitif dan sosial tingkat tinggi). ekonomi pada akhirnya akan bergantung pada keterampilan pekerja; keterampilan digital secara khusus, serta serangkaian keterampilan yang lebih luas yang diperlukan untuk bertahan dan berkembang dalam ekonomi digital 43 “ Selain literasi digital yang rendah dan kekurangan bakat digital yang parah di level atas, investasi dalam PEMANFAATAN MEDIA keterampilan untuk masa depan digital juga harus BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA mencakup upaya luas untuk mengembangkan pekerja- pekerja yang umumnya lebih baik dalam pemecahan masalah, komunikasi, kerja tim, dan kemampuan beradaptasi” 44 Menggunakan media andemi COVID-19 telah membe- P ri sorotan kuat pada kemampuan pemerintah di seluruh dunia dalam untuk memberikan pemanfaatan teknologi digital un- tuk penyaluran layanan. Sama halnya seperti masyarakat dan dunia usaha layanan yang lebih baik yang harus beradaptasi dengan ber- bagai batasan protokol kesehatan, pemerintah juga dapat melakukan MEDIA UNTUK LAYANAN YANG LEBIH BAIK →Apa yang menahan Indonesia? hal serupa. Kemampuan pemerintah Bagian ⬎ untuk menggunakan teknologi digital untuk membatasi dan mengendalikan pandemi, serta memastikan kesinam- bungan layanan penting menjadi indikator uta- ma dari ketahanan umum. Teknologi digital juga BAGIAN — 03 berguna dalam penyebaran cepat atas tanggapan bantuan sosial. Teknologi digital yang terkait dengan identitas digital dan layanan keuangan digital telah membantu memfasilitasi identifika- si dan pendaftaran penerima manfaat di negara- -negara dengan penetrasi telepon seluler atau BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA internet yang luas, serta sistem perlindungan so- sial yang kuat. Hilangnya pekerjaan dan pengu- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA >530,000 rangan pendapatan serta gangguan pendidikan adalah dampak pandemi yang paling dirasakan oleh segmen penduduk yang lebih miskin. Ne- gara-negara yang telah mampu memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik dalam hal ini juga telah berhasil dalam meletakkan dasar yang lebih kuat untuk pemulihan inklusif. Bagi Indonesia, pandemi telah menunjukkan kurangnya kesiapan untuk sepenuhnya meman- faatkan peluang digital ini. Lebih dari 530.000 sekolah harus ditutup, yang mempengaruhi 68 juta siswa dari tingkat pra-sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun semua siswa ma- ↪ sekolah harus sih dilaporkan terlibat dalam beberapa bentuk ditutup, yang mempengaruhi 68 juta kegiatan belajar di rumah, 64 persen dari me- siswa dari tingkat reka menghadapi kendala kritis terkait dengan pra-sekolah dasar kurangnya koneksi yang andal dan perangkat hingga perguruan pendukung. Pada tahap awal pandemi, Indone- tinggi sia juga berjuang untuk mendapatkan data kasus COVID-19 yang konsisten. Tantangan dalam mengintegrasikan sistem informasi di berbagai tingkatan pemerintahan telah memperlambat respons.43 Kurangnya digitalisasi dan alternatif lainnya menyebabkan gangguan besar dalam perawatan kesehatan non-COVID di seluruh negeri.44 Beberapa bantuan sosial darurat yang telah disetujui oleh Pemerintah, seperti Kartu Prakerja (yang digunakan sebagai bantuan tu- nai sementara untuk pekerja yang menganggur), mengalami kelambatan yang kritis dalam penye- barannya karena kesulitan dalam memverifikasi identitas penerima. Baru-baru ini, upaya untuk mempercepat peluncuran vaksin juga terhambat 45 oleh kurangnya data yang dapat diandalkan. 46 → Industri EdTech dan HealthTech yang baru lahir di Indonesia merasakan dorongan pertumbuhan yang besar selama pandemi. Meskipun berbagai aplikasi tersebut telah terbukti dalam mengisi kekosongan layanan selama pandemi, jangkauan mereka secara keseluruhan masih terbatas pada kelompok masyarakat yang relatif lebih sejahtera di pusat kota, sebagian besar di Jawa. Agar teknologi digital dapat mengatasi akar penyebab ketimpangan jangka panjang, mereka perlu diadopsi dan diterapkan dalam skala besar oleh Pemerintah. D iskusi tentang peran teknologi digi- luaskan menggunakan beberapa pendekatan, tal di sektor-sektor seperti pendidik- seperti aplikasi berbasis web dan berbasis seluler. an dan kesehatan sering kali dimulai dan diakhiri dengan optimisme yang Di sisi HealthTech, produk dan layanan inovatif BAGIAN — 03 luar biasa tentang kekuatan teknologi diarahkan untuk menyediakan layanan kese- ini untuk menginspirasi pemutusan hatan jarak jauh (telemedicine) melalui aplikasi hubungan dengan masa lalu. Dalam konteks dan situs web, serta solusi berbasis cloud un- negara berkembang yang biasanya menghadapi tuk sistem manajemen informasi rumah sakit. tantangan yang kompleks dan mengakar dalam Telemedicine secara umum mencakup berbagai memberikan layanan berkualitas, janji "dis- layanan kesehatan, termasuk konsultasi dengan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA ruptive" dari teknologi ini bisa menjadi sangat dokter, pemberian diagnosis, pengobatan dan menarik. Indonesia tidak berbeda dan seiring perawatan pencegahan. Namun, telemedicine di dengan pertumbuhan ekonomi digital, selama Indonesia relatif baru dan masih terbatas teru- bertahun-tahun, demikian pula jumlah penda- tama pada teleconsultation. Misalnya, perusahaan tang baru di kancah EdTech dan HealthTech. Se- seperti Halodoc dan Alodokter—yang dianggap buah studi Bank Dunia memperkirakan bahwa sebagai perusahaan dengan pendanaan paling hampir 160 startup EdTech di Indonesia sebagian baik di pasar—menghubungkan pasien ke dok- besar didirikan pada periode 2013–18. Dari jum- ter untuk melakukan konsultasi online.47 Sistem lah tersebut, 60 perusahaan masih beroperasi manajemen informasi rumah sakit secara tradisi- dan menawarkan berbagai produk dan layanan onal telah ditawarkan oleh pengembang perang- sebelum pandemi melanda.45 Demikian pula, kat lunak dan vendor yang menyediakan solusi ↪ Meskipun Asosiasi HealthTech Indonesia melaporkan bah- khusus untuk rumah sakit. Namun belakangan, berbagai aplikasi wa sekitar 250 perusahaan terdaftar beroperasi perusahaan baru seperti Medico dan Periksa.id (EdTech) telah di industri HealthTech.46 sudah mulai menawarkan layanan berbasis cloud terbukti dalam (software-as-a-service). mengisi kekosongan layanan selama Perusahaan EdTech Indonesia menyediakan ber- pandemi, jangkauan bagai layanan dan produk yang: (i) ditujukan Peminat aplikasi ini meningkat tajam setelah wa- mereka secara kepada siswa untuk membantu mereka belajar bah COVID-19. Pada kuartal kedua tahun 2020, keseluruhan masih dan meningkatkan keterampilan; (ii) ditar- jumlah pengguna baru Zenius melonjak 12 kali terbatas pada getkan pada pendidik untuk membantu mere- lipat dibandingkan tahun sebelumnya.48 Ruang- kelompok masyarakat yang relatif lebih ka dengan manajemen siswa, komunikasi dan guru, yang telah tumbuh dengan stabil bahkan sejahtera di pusat pengajaran; dan (iii) ditargetkan pada lembaga sebelum pandemi, melaporkan lonjakan web-hit kota, sebagian pendidikan untuk membantu mereka dengan dari sekitar rata-rata 7,5 juta menjadi lebih dari besar di Jawa administrasi. Misalnya, perusahaan seperti Ru- 11 juta per bulan. Estimasi industri menunjuk- angguru, Zenius dan Quipper mengembangkan kan bahwa penggunaan aplikasi telemedicine di dan menyediakan konten e-learning mandiri, Asia Tenggara meningkat 4,5 kali lipat pada platform pembelajaran interaktif, dan alat bel- Maret 2020 (pada puncak wabah COVID-19) ajar yang membantu siswa K-12 mempercepat dibandingkan dengan penggunaan pada bulan proses belajar, serta layanan online interaktif Januari 2020. Jumlah tersebut sejalan dengan yang membantu siswa dengan tugas dan persiap- pertumbuhan yang terlihat oleh beberapa pe- an ujian mereka. Perusahaan seperti Arsa Kids, main terkemuka di Indonesia. Halodoc mela- Digikids, dan Educa Studio mengembangkan porkan pengguna aktif bulanannya meningkat pengalaman berbasis game dan pembelajaran 10 kali lipat selama pandemi dibandingkan campuran, termasuk buku cerita interaktif dan dengan kuartal keempat 2019, sementara Alo- aplikasi seluler pendidikan untuk membantu dokter mengklaim mengalami peningkatan 1,5 meningkatkan efektivitas pendidik anak usia kali lipat dibandingkan dengan periode sebelum 47 dini. Produk dan layanan ini biasanya disebar- wabah COVID-19.49 83% Meskipun berbagai aplikasi tersebut telah ter- biayaan, kurangnya SDM digital di pasar, dan bukti dalam mengisi kekosongan layanan selama ketidakkejelasan peraturan, mencakup tentang pandemi, jangkauan mereka secara keseluruhan topik sensitif seperti perlindungan konsumen masih terbatas pada kelompok masyarakat yang dan perlindungan data pribadi, dll. Inovasi ini relatif lebih sejahtera di pusat kota, sebagian be- tidak boleh dianggap sebagai alat untuk meng- sar di Jawa. Menurut survei perwakilan nasional gantikan cara pemberian layanan tradisional, yang dilakukan beberapa bulan setelah wabah tetapi untuk membantu meningkatkannya.52 pandemi, lebih dari 83 persen rumah tangga Seperti yang telah ditunjukkan oleh pengalam- di Jakarta ditemukan menyediakan beberapa an dari belahan dunia yang lebih maju, dan juga MEDIA UNTUK LAYANAN YANG LEBIH BAIK bentuk kegiatan belajar menggunakan aplika- oleh tingkat cakupan dan penggunaan inisiatif si seluler dan/atau pembelajaran online untuk yang dibawa oleh sektor swasta di Indonesia saat anak-anak mereka.50 Jumlah yang jauh lebih ini. Keuntungan yang lebih besar akan datang rendah ditemukan di wilayah lain dari Jawa (43 dari kesiapan Pemerintah untuk bereksperimen persen), dan bahkan lebih rendah di luar Jawa dengan dan menginternalisasi beberapa solusi (38 persen). Sementara rata-rata 54 persen dari digital ini untuk mengatasi tantangan fisik guna semua keluarga Indonesia melakukan beberapa meningkatkan pemberian layanan. Terutama bentuk pembelajaran digital untuk memini- dari perspektif penggunaan teknologi digital malkan gangguan dalam pendidikan anak-anak untuk mengurangi ketimpangan antargenera- mereka, pilihan itu hanya tersedia bagi 38 persen si. Menjadi semakin mendesak bagi Pemerintah keluarga di 40 persen terbawah dari distribusi untuk mengejar ketinggalan. Perbedaan adopsi pendapatan. Minimnya fasilitas pelengkap se- teknologi digital yang disebabkan oleh pande- perti perangkat TIK pendukung (smartphone, mi di sektor-sektor seperti pendidikan, di mana komputer) serta terbatasnya akses internet yang anak-anak yang lebih mampu di sekolah-sekolah BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA berkualitas dilaporkan menjadi alasan utama di yang memiliki kemampuan lebih baik telah me- ↳ lebih dari balik pola yang diamati ini. lampaui rekan-rekan mereka dari latar belakang 83 persen rumah yang kurang mampu. Dalam hal ini, ekosistem tangga di Jakarta Salah satu tren menarik yang telah diamati di se- inovasi yang dinamis yang memperluas batas- ditemukan menyediakan luruh dunia adalah bagaimana teknologi khusus -batas solusi ini tentunya harus diupayakan oleh beberapa bentuk yang telah diadopsi untuk tujuan pendidikan on- Indonesia. Inovasi ini memperluas menu pilihan kegiatan belajar line lebih berusaha untuk mereplikasi lingkung- yang tersedia bagi Pemerintah untuk berekspe- menggunakan aplikasi an kelas ketimbang menyimpang dari pakemnya, rimen dengan aplikasi yang lebih luas.53 seluler dan/atau bahkan dengan pergerakan yang berkembang pembelajaran online untuk anak-anak luas menuju pendidikan online yang disebabkan Tantangan utama dari semua upaya ini adalah mereka oleh pandemi. Sekolah-sekolah yang lebih bagus untuk beralih dari solusi ad-hoc ke pendekatan telah menggunakan ruang kelas Zoom, semen- keseluruhan pemerintah secara lebih kompre- 43% tara WhatsApp telah menyediakan media untuk hensif ke transformasi digital dari pemerintah Bagian lain interaksi siswa-guru di seluruh negeri. Bahkan dan pemberian layanan yang lebih luas. Tan- Jawa ketika pendidikan telah dipindahkan secara on- tangan mendasar lainnya adalah konektivitas. line, pandemi pada akhirnya menggarisbawahi Sebagaimana dibahas di atas, penetrasi pita lebar 38% interaksi siswa-guru yang tidak tergantikan.51 tetap di Indonesia sangat rendah dibandingkan Di luar Demikian juga, di bidang kesehatan, wawancara dengan rekan-rekan di kawasan. Ini merupakan Jawa mendalam dengan beberapa dokter yang me- kendala bagi pengguna institusi seperti sekolah, nyediakan teleconsulation mengungkapkan bah- rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, yang wa telemedicine mungkin paling berguna untuk mungkin ingin mengintensifkan penggunaan diagnosis tahap awal dan mengedukasi pasien. teknologi digital untuk meningkatkan pembe- Hal ini juga mungkin berguna untuk bidang ke- rian layanan. Misalnya, dari 219.000 sekolah dokteran tertentu (misalnya, kesehatan mental) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebu- yang membawa stigma tertentu di Indonesia dan dayaan (Kemendikbud), hanya 10 persen yang di mana pasien mungkin merasa lebih nyaman memiliki akses ke koneksi pita lebar tetap pada mendiskusikan masalah melalui media digital. tahun 2019, 42 persen memiliki beberapa jenis Tetapi untuk berbagai konsultasi medis lainnya, konektivitas pita lebar seluler, sedangkan seba- dokter menganggap kemampuan untuk meme- gian besar lainnya (45 persen) tidak terhubung riksa pasien secara fisik sebagai bagian tak terpi- sama sekali. Menutup ketimpangan konektivitas sahkan dari proses diagnostik. ini, tidak hanya di sekolah tetapi juga di titik- -titik penyediaan layanan penting lainnya, akan Industri EdTech dan HealthTech di Indonesia menjadi langkah penting dalam memanfaatkan menghadapi beberapa tantangan dalam per- teknologi digital untuk inklusi yang lebih besar tumbuhannya. Termasuk kesulitan dengan pem- di Indonesia pascapandemi. 48 → Indonesia belum memiliki identitas digital yang diakui secara resmi, tetapi memiliki sistem identitas nasional yang sudah relatif kuat dan merupakan aset penting untuk membangun ekosistem identitas digital nasional. N egara perlu memperkenal- untuk dompet identitas digital terdesentralisasi kan sistem identitas digital memungkinkan ID digital yang dikeluarkan oleh (Digital ID) agar masyara- satu negara anggota untuk digunakan di negara kat dapat berpartisipasi pe- lain, tanpa harus hadir secara fisik. nuh dalam ekonomi digital dan melakukan transaksi Resiko yang terkait dengan Digital ID antara lain resmi dan bernilai tinggi secara online—sebuah adanya pengecualian atau eksklusi dapat meng- BAGIAN — 03 kebutuhan yang ditekankan oleh pandemi CO- hambat penduduk untuk mendaftar serta meng- VID-19. Sistem identitas digital untuk transaksi gunakan Digital ID, misalnya apabila mengguna- online merupakan perkembangan alami dari su- kan teknologi atau proses yang tidak kompatibel Negara perlu memperkenalkan atu sistem identitas nasional (yang lebih banyak dengan kondisi lokal. Perlindungan data pribadi sistem identitas digunakan untuk transaksi tatap muka), karena memerlukan pendekatan ganda melalui pengem- digital (Digital kartu identitas fisik seperti halnya di Indonesia, bangan kerangka hukum komprehensif yang me- ID) agar masyarakat BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA tidak dapat digunakan dalam transaksi internet mastikan akuntabilitas, termasuk pengawasan dapat berpartisipasi secara jarak jauh. independen. Penguncian vendor dan teknologi penuh dalam ekonomi digital dan dapat diminimalisasi melalui penerapan standar melakukan transaksi Digital ID memanfaatkan teknologi seperti terbuka dan perangkat lunak berbasis sumber ter- resmi dan bernilai smartphone dan kriptografi untuk membe- buka, pengadaan barang/jasa yang kompetitif, tinggi secara rikan keamanan dan jaminan untuk interaksi serta kontrak dan manajemen vendor yang kuat. online—sebuah jarak jauh melaui internet. Digital ID dapat kebutuhan yang ditekankan oleh diterbitkan oleh satu entitas (terpusat) atau Meskipun Indonesia belum memiliki sistem atau pandemi COVID-19 oleh beberapa entitas dalam suatu ekosistem ekosistem Digital ID resmi yang memungkinkan (federasi). Standar terbaru juga menciptakan penduduk Indonesia untuk memverifikasi iden- peluang untuk model terdesentralisasi di mana titas legal mereka secara online dengan aman, la- identitas digital disimpan di perangkat pribadi yanan administrasi kependudukan yang saat ini atau dompet digital. telah diimplementasikan merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemben- Sistem identitas digital yang dirancang dan di- tukan Digital ID dengan relatif mudah. Sistem implementasikan dengan baik dapat membuka identitas nasional yang dikelola oleh Direktorat sejumlah besar nilai ekonomi, yang diperkirakan Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh McKinsey Global Institute antara 3 dan 13 (Dukcapil), sudah mapan, database-nya (SIAK) persen dari PDB pada tahun 2030.54 Keuntung- telah didigitalkan, dan hampir seluruh pendu- an terbesar akan dialami dalam ekonomi digital. duk memiliki nomor identitas yang unik (No- mor Induk Kependudukan, NIK). Pada tahun Pertama, sistem identitas digital dapat mendo- 2011, kartu identitas baru (Kartu Tanda Pen- rong inklusi ketika identitas digital dapat diakses duduk Elektronik, KTP-el) diperkenalkan dan dan digunakan secara universal. Sistem tersebut pengenalan biometrik (sidik jari, iris dan wajah) memfasilitasi semua orang untuk melakukan ditambahkan untuk membantu menghilangkan transaksi, termasuk membuka rekening bank atau duplikasi di SIAK, serta untuk mengaktifkan mengajukan permohonan perlindungan sosial verifikasi identitas. Layanan administrasi kepen- secara online.55 Kedua, sistem tersebut memung- dudukan nasional sudah memberikan fondasi kinkan layanan diperluas melalui saluran digital untuk membangun sistem atau ekosistem Digi- dan dibuat lebih efisien. Ketiga, sistem tersebut tal ID resmi. Oleh karena itu, Digital ID adalah bertindak sebagai bagian dari platform “digital sebuah 'quick win' ​​bagi Indonesia untuk mem- stack” yang memberi fungsi nilai tambah, seperti buat layanan lebih inklusif, mempromosikan tanda tangan elektronik, pembayaran digital, dan kepercayaan pada ekonomi digital dan dalam memungkinkan orang untuk mengendalikan data masyarakat, dan untuk menciptakan pendorong pribadi mereka. Keempat, memfasilitasi trans- baru pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan aksi lintas batas. Seperti contohnya di Uni Ero- memungkinkan Indonesia untuk bergabung de- 49 pa, regulasi eIDAS dan regulasi yang diusulkan ngan sesama negara anggota ASEAN berpeng- MYANMAR LAOS ​​ ↪ Digital ID adalah sebuah 'quick win' bagi Indonesia untuk membuat layanan lebih inklusif, mempromosikan kepercayaan pada ekonomi digital dan dalam masyarakat, dan untuk menciptakan pendorong baru pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan memungkinkan THAILAND Indonesia untuk bergabung dengan sesama negara anggota ASEAN berpenghasilan menengah dan tinggi yang telah meluncurkan kerangka kerja Digital ID digital secara komprehensif CAMBODIA MEDIA UNTUK LAYANAN YANG LEBIH BAIK VIETNAM PHILIPPINES MALAYSIA BRUNEI SINGAPORE INDONESIA BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA hasilan menengah dan tinggi yang elektronik berlisensi telah mulai me- sektor publik dan swasta. E-KYC dan telah meluncurkan kerangka kerja Di- nawarkan layanan dasar otentikasi identitas digital tetap menjadi salah gital ID digital secara komprehensif. identitas digital (yang sebenarnya satu isu prioritas bagi sektor keu- berada di bawah rantai nilai produk angan, mulai dari perbankan hingga Baik Kementerian Dalam Negeri ma- mereka). Namun layanan ini didasar- perusahaan fintech. Demikian pula, upun Kementerian Komunikasi dan kan pada hubungan komersial dengan lembaga pemerintah seperti BPJS Informatika (Kominfo) telah memi- penyedia layanan dan memerlukan Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehat- liki visi yang kuat untuk merancang pembebanan biaya yang lebih tinggi an berusaha mengubah cara mereka dan meluncurkan sebuah sistem atau untuk menghasilkan keuntungan. Pi- menawarkan layanan kepada warga, ekosistem identitas digital resmi. Saat hak-pihak ketiga lainnya telah muncul termasuk dengan beralih ke saluran ini penyedia layanan online menggu- dengan menawarkan layanan otenti- online. Tetapi mereka terhambat oleh nakan mekanisme yang tidak dapat kasi identitas, tetapi membebankan tidak adanya sistem identitas digital diandalkan dan tidak aman untuk biaya yang besar. Misalnya, program yang dapat diakses dan terjangkau. memverifikasi identitas orang Indo- Kartu Prakerja yang membeli layan- Di tingkat regional, terdapat peluang nesia secara online, seperti memin- an pengenalan wajah dari perusahaan untuk pengaturan pengakuan ber- ta pelanggan untuk berfoto selfie swasta ketika meluncurkan aplikasi sama agar memungkinkan transaksi memegang Kartu Tanda Penduduk di awal masa pandemi COVID-19. lintas batas. Hal tersebut adalah batu (KTP-el). Meskipun ini adalah solu- Kendala serupa juga ditemukan pada loncatan menuju pengaturan tingkat si praktis, beberapa penyedia fintech transaksi yang dilakukan secara tatap ASEAN yang lebih luas, seperti yang melaporkan bahwa sebanyak 60 per- muka, karena Dukcapil belum me- telah disinggung dalam Masterplan sen pelanggan memberikan selfie yang luncurkan otentikasi biometrik atau Digital ASEAN untuk 2025. Di luar tidak dapat dibaca atau memerlukan layanan know-your-customer elektronik ASEAN, terdapat juga kesempatan intervensi manual, seperti panggilan (e-KYC) dalam skala nasional. untuk pengaturan pengakuan Ber- video. Hal ini tentunya menciptakan sama, antara lain dengan Uni Eropa biaya dan tantangan yang tidak perlu. Ada permintaan besar untuk iden- (eIDAS), Australia, Amerika Serikat Baru-baru ini, penyedia tanda tangan titas digital di Indonesia di seluruh dan Kanada. 50 → Transformasi digital pemerintah secara fundamental dapat mengubah kualitas interaksi warga-negara A Jalur penting dan lebih luas Salah satu langkah konkrit ke arah itu lum dapat berkumpul dan menyepa- lainnya untuk pemanfaatan adalah terbitnya Peraturan Presiden kati visi Bersama dari implementasi teknologi digital untuk ink- Nomor 95/2018 tentang Sistem Pe- e-government. Dengan tidak adanya lusi yang lebih besar adalah merintahan Berbasis Elektronik dan badan koordinasi seperti Government dengan memungkinkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun Digital Service (GDS) di Inggris atau teknologi-teknologi ini 2019 tentang Satu Data. Tujuan regu- GovTech di Singapura yang memiliki secara mendasar untuk mengubah lasi tentang e-government adalah un- kewenangan atas seluruh pemangku BAGIAN — 03 kualitas interaksi warga-negara. Hal tuk menerapkan sistem e-government kepentingan terkait untuk mengatasi tersebut bisa untuk layanan terten- yang terintegrasi antara lain dengan tantangan koordinasi tersebut, agen- tu, seperti pendidikan, kesehatan mengajak semua instansi pemerintah da transformasi digital di Indonesia dan perlindungan sosial seperti yang untuk mengadopsi arsitektur peru- belum dapat mengambil bentuk dan dibahas di atas, tetapi juga untuk ke- sahaan yang sama dan saling terkait, wujud konkrit, apalagi mengumpul- seluruhan layanan lain yang dapat menggunakan sistem TI bersama dan kan momentum nyata. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA ditingkatkan secara signifikan mela- membentuk tim koordinasi nasional. lui transformasi digital pemerintah Pemikiran tentang transformasi di- Demikian pula, Indonesia tidak me- yang lebih luas. Tantangan utamanya gital yang diwujudkan dalam inisiatif miliki kebijakan pengelolaan data adalah transisi dari struktur terpisah e-government sebagian besar berfokus keseluruhan pemerintah yang jelas. saat ini pada beberapa sistem infor- pada digitalisasi proses internal peme- Peraturan Presiden No. 39/2019 masi dan manajemen data pemerin- rintah yang ada. Namun, perjalanan tentang Satu Data telah berupaya tah yang tidak kompatibel, menjadi yang dilakukan oleh negara-negara se- mengatasi hal ini, tetapi fragmentasi pendekatan pemerintahan berbasis perti Inggris dan Singapura menyaran- tetap menjadi masalah dan beberapa platform yang terintegrasi, hal mana kan konsep yang berbeda. Reimajinasi tantangan implementasi masih harus telah muncul sebagai praktik terbaik mendasar mungkin diperlukan untuk diselesaikan. Setiap sektor bertang- di banyak ekonomi global. Terkait de- mewujudkan transformasi, yaitu rei- gung jawab atas pengelolaan datanya ngan itu, perlu adanya kepemimpinan majinasi tentang proses, prosedur dan sendiri, dan panduan tentang berba- dan koordinasi yang jelas untuk layan- struktur dengan mempertimbangkan gi dan pemanfaatan data lintas sektor an digital pemerintah. hal-hal yang dapat dimungkinkan oleh sering kali tidak ada. Peraturan Satu teknologi digital. Data memberikan kewenangan yang Selama bertahun-tahun, Pemerintah lebih besar kepada Bappenas untuk telah melakukan beberapa upaya untuk Pengalaman global juga menunjukkan mengatur, memantau, dan menegak- mendigitalkan layanan pemerintah. bahwa transformasi digital pemerin- kan tata kelola data di seluruh instansi Sementara beberapa dari upaya gene- tah merupakan upaya kompleks yang pemerintah. Peraturan pelaksanaan rasi pertama ini cukup berhasil dalam melibatkan banyak pemangku kepen- yang baru-baru ini diterbitkan juga tujuan masing-masing, mereka terba- tingan. Di Indonesia, struktur kelem- menjelaskan interseksionalitas pera- tas dalam hal ruang lingkup dan sering- bagaan sektor publik sangat rumit dan turan ini dengan inisiatif lain, seperti kali bersifat ad hoc. Upaya untuk men- sangat terfragmentasi dengan banyak Peraturan tentang E-Government/ digitalkan ini, seringkali atas perintah lembaga yang memiliki mandat yang Pemerintah Digital (Perpres No. kepala lembaga atau pemimpin entitas tumpang tindih. Fragmentasi ini se- 95/2018), Undang-Undang Transaksi subnasional yang mengembangkan cara alami juga membuat koordinasi Elektronik dan peraturan pelaksana- upaya tersebut. Praktik tersebut telah menjadi tantangan besar, yang me- annya (PP No. 82/2012 sebagaimana menghasilkan munculnya sistem infor- ningkatkan kompleksitas penyele- sudah diubah oleh PP No. 71/2019), masi, situs web, aplikasi, dan platform saian tugas yang membutuhkan kerja UU Perlindungan Data Pribadi yang yang memiliki interoperabilitas yang sama di antara pemangku kepenting- akan datang.56 UU Administrasi Ke- sangat terbatas di front end dan men- an yang berbeda, bahkan untuk tugas pendudukan, Regulasi Pembayaran ciptakan duplikasi usaha dan investasi paling sederhana sekalipun. Misalnya, Digital, dan Omnibus Law.57 Namun, yang signifikan di back end. lebih dari dua tahun sejak Peraturan beberapa kumpulan data strategis e-Government diundangkan, tim ko- utama dikelola oleh berbagai lembaga Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah ordinasi e-government, yang terdiri pemerintah dan peraturan Satu Data telah melakukan upaya untuk menga- dari tujuh lembaga dengan MenPAN- tidak jelas tentang peran entitas-enti- 51 tasi masalah pemerintahan digital ini. -RB mengambil peran koordinasi, be- tas administratif ini.58 “Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data telah berupaya mengatasi tantangan pengelolaan data, tetapi fragmentasi tetap menjadi masalah MEDIA UNTUK LAYANAN YANG LEBIH BAIK dan beberapa tantangan implementasi masih harus diselesaikan” BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 52 Kebijakan untuk memanfaatkan DT untuk inklusi yang lebih besar →Apa yang dapat Indonesia KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT lakukan? 4 BAGIAN — 04 Bagian ⬎ BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA A nalisis yang disajikan dalam BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA laporan ini menunjukkan tiga prinsip kebijakan uta- ma untuk memastikan ti- dak ada yang tertinggal: (i) meningkatkan konektivitas digital dan universalisasi akses; (ii) memungkinkan media digital untuk meng- hasilkan peluang ekonomi bagi semua dan mem- buka kemampuan warga negara untuk meman- faatkan peluang ini; dan (iii) pemanfaatan media digital untuk memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas interaksi antara warga dan negara. Beberapa reformasi spesifik yang dapat ditindaklanjuti untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dibahas di bawah ini. GAMBAR O.17 Apa yang Bisa Indonesia Lakukan? Tiga prioritas kebijakan 1 2 3 Meningkatkan Mengadopsi Konektivitas Menjadikan Ekonomi Teknologi Digital Digital dan Digital yang untuk Meningkatkan Universalisasi Bermanfaat untuk Interaksi Warga- Akses Semua Negara 53 54 1 Meningkatkan Konektivitas Digital & Universalisasi Akses M engatasi ketimpangan di- gital dan menyediakan internet yang terjangkau harganya dan berkualitas tinggi untuk semua orang Sejalan dengan rekomendasi International Te- lecommunications Union (ITU), Indonesia se- baiknya mendukung target keseluruhan untuk spektrum IMT yang tersedia dengan minimal 840 MHz ditambah alokasi spektrum mmWave BAGIAN — 04 Indonesia akan memerlu- sesegera mungkin59 dan tentunya paling lambat kan reformasi peraturan di tahun 2024. Alokasi tersebut harus dibuat da- tiga bidang utama: (i) manajemen spektrum, lam blok-blok yang lebih besar sesuai dengan khususnya pelepasan berurutan atas spektrum praktik terbaik di masa depan. MNO juga ha- ​ (ii) kejelasan yang lebih luas dalam pita tertentu; rus memiliki fleksibilitas untuk menggunakan atas peraturan tentang ketentuan pemakaian spektrum IMT yang dialokasikan untuk layanan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA bersama infrastruktur aktif dan pasif; dan (iii) pita lebar seluler dan/atau akses nirkabel tetap daya saing yang lebih besar dan regulasi industri (FWA). Layanan FWA berkecepatan tinggi yang telekomunikasi secara lebih luas. menggunakan teknologi 4G/5G terbukti secara global sebagai produk yang sangat kompetitif MENGOPTIMALKAN ALOKASI SPEKTRUM UNTUK dengan layanan pita lebar tetap.60 PITA LEBAR SELULER. MEMPERKUAT MEKANISME UNTUK MEMASTIKAN Di bawah Omnibus Law UU Cipta Kerja No. PEMANFAATAN BERSAMA INFRASTRUKTUR AKTIF 11/2020 yang baru-baru ini diundangkan, re- DAN PASIF. formasi manajemen spektrum sudah searah dengan tujuan optimalisasi alokasi spektrum. Pemakaian bersama tower untuk jaringan pita Undang-undang tersebut juga memberlaku- lebar seluler diamanatkan pada tahun 2009 kan rencana wajib dua tahun untuk mengubah dan telah digunakan dalam skala besar. Na- televisi analog menjadi televisi digital, untuk mun, tanpa reformasi peraturan lebih lanjut, mengamankan dividen digital di pita spektrum pemanfaatan bersama infrastruktur pasif lain- 700 MHz. Pelepasan pita 2,6 GHz, yang saat ini nya, seperti saluran, tiang, dll. (yang diperlu- digunakan untuk TV satelit, akan menambah kan untuk jaringan serat optik) antar penyedia kapasitas di pusat kota dan mengurangi kepa- kemungkinan akan tetap terbatas. Peraturan datan jaringan. Menkominfo sebaiknya mem- Penggunaan Bersama Tower tahun 2009 mem- pertimbangkan untuk mempercepat rencana bawa peningkatan efisiensi untuk penyebaran realokasi pita ini dari siaran satelit ke pita lebar menara dengan beberapa pemakaian bersama seluler sebelum berakhirnya izin spektrum saat infrastruktur pasif lintas sektor, antara jalan ini pada tahun 2024. Konsultasi dengan peng- (kereta api) dan serat optik, serta tiang listrik guna satelit C-Band saat ini diperlukan untuk dan serat optik. Namun pemanfaatan bersama mengamankan spektrum pita 3,5 GHz. Seiring antar operator telekomunikasi masih terting- waktu, beberapa bentuk pemakaian bersama gal, meski ada surat bersama yang dikeluar- harus dipertimbangkan dengan penggunaan kan Menkominfo dan Kemendagri pada 2018. pita ini untuk layanan seluler di pusat kota Omnibus Law mengamanatkan pemanfaatan dan untuk layanan satelit di daerah pedesaan bersama infrastruktur pasif melalui perubahan yang masih memerlukan konektivitas C-band. UU Telekomunikasi Pasal 34A dan B, tetapi pe- Hal ini akan menambah kapasitas lebih lanjut laksanaan ketentuan terkait akan memerlukan dan memungkinkan pengenalan 5G. Terakhir, koordinasi antarlembaga di antara lembaga na- Pemerintah Indonesia sebaiknya bersiap un- sional dan pemerintah daerah. Secara terpisah, tuk menyediakan spektrum mmWave di pita pemanfaatan bersama infrastruktur aktif akan 24-29 GHz untuk memungkinkan penerapan mendukung persaingan dalam layanan pita le- segera saat industri sudah siap untuk layanan bar seluler di pedesaan/daerah terpencil tetapi 55 5G mmWave. saat ini tidak diperbolehkan berdasarkan Un- 2 Menjadikan Ekonomi Digital Bermanfaat untuk Semua B KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT dang-Undang Telekomunikasi PP 52/53. Da- eberapa intervensi penting akan di- lam banyak kasus undang-undang mengharus- perlukan untuk membuat ekonomi kan penyebaran infrastruktur (seluler) secara digital memberi manfaat untuk se- terpisah oleh masing-masing dan setiap ope- mua. rator telekomunikasi. Omnibus Law memang memasukkan perubahan pada Pasal 34B yang MENDUKUNG PERKEMBANGAN membuka kemungkinan pemanfaatan bersama LOGISTIK. infrastruktur aktif, walaupun hal tersebut bisa dibuat lebih eksplisit lagi. UU Telekomunika- Mengurangi biaya logistik untuk me- si PP 52/53 harus diperbarui untuk memung- mungkinkan pergerakan barang yang efisien dan kinkan pemakaian bersama infrastruktur aktif hemat biaya di seluruh nusantara akan mening- secara B2B. katkan dampak e-commerce dalam meningkat- kan produktivitas pengusaha kecil dan mikro, BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA MEMPERKUAT PERSAINGAN DI SEPANJANG terutama yang berada di tempat-tempat terting- RANTAI NILAI PITA LEBAR. gal. Melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik dasar untuk meningkatkan konektivitas Untuk meningkatkan daya saing penyedia la- melalui penguatan dan/atau rehabilitasi infra- yanan, Indonesia harus mempertimbangkan struktur seperti jalan, pelabuhan dan listrik akan transisi menuju perizinan terpadu penyedia tetap menjadi fondasi penting dari upaya ini. layanan yang memungkinkan masing-masing Mungkin juga diperlukan peningkatan modal untuk memberikan portofolio produk/layanan dan keahlian sektor swasta, sebagaimana mes- yang lebih besar. Peraturan saat ini membatasi tinya, melalui kemitraan publik-swasta. Secara kemampuan operator untuk menyediakan la- terpisah, mendorong lingkungan inovasi yang yanan yang lengkap dengan mengharuskan me- kondusif untuk penskalaan beberapa e-logistik reka untuk mengajukan dan mempertahankan yang muncul untuk memberikan solusi khusus perizinan layanan tertentu, bukan perizinan dalam menghubungkan pengusaha ke pasar juga seragam tunggal untuk semua layanan. Hal ter- akan menjadi penting. sebut membatasi penerbitan izin layanan tele- poni dan portabilitas nomor telepon, dll. Untuk MEMELIHARA KETERAMPILAN DIGITAL DAN mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia KETERAMPILAN UNTUK ABAD KE-21. direkomendasikan untuk meninjau perizinan saat ini dan mempertimbangkan untuk beralih Tindakan dan kebijakan kelembagaan juga perlu ke perizinan tunggal/terpadu untuk memberi- menyadari bahwa keterampilan digital adalah kan seluruh portofolio layanan kepada penyedia bagian dari rangkaian keterampilan yang lebih layanan yang lebih banyak, sehingga persaing- luas yang dibutuhkan untuk ekonomi digital an yang efektif untuk layanan pita lebar tetap abad ke-21. Laju perubahan teknologi yang dual-play dan triple-play akan muncul. Hal ter- eksponensial saat ini membuatnya sulit untuk sebut harus juga dilengkapi dengan peraturan mengantisipasi keterampilan teknis, digital, yang memungkinkan portabilitas nomor tele- dan keterampilan khusus pekerjaan mana yang pon lintas penyedia. Baik UU Telekomunikasi akan berkembang dan mana yang akan menjadi maupun amandemennya dalam Omnibus Law usang dalam waktu dekat. Akibatnya, kemam- tidak membahas masalah ini. Komitmen regulasi puan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap terkait telekomunikasi dalam Regional Com- perubahan semakin dihargai oleh pasar tenaga prehensive Economic Partnership (RCEP) dan kerja.63 Dengan demikian, karakteristik yang ASEAN Digital Masterplan (ADM 2025),61 yang paling dicari secara global adalah kemampuan diluncurkan pada Januari 2021 pada Pertemuan beradaptasi—kemampuan untuk menanggapi Menteri Digital ASEAN pertama,62 juga harus keadaan yang tidak terduga dan untuk belajar memandu reformasi peraturan lebih lanjut. meninggalkan hal-hal yang usang dan belajar 56 2 kembali dengan cepat. Karakter ini membutuh- tis mahasiswa. Universitas yang berpandangan kan kombinasi keterampilan kognitif tertentu ke depan mencari cara bagi mahasiswa dewasa (berpikir kritis, pemecahan masalah) dan kete- untuk memperoleh seperangkat keterampilan rampilan sosial-perilaku (rasa ingin tahu, kre- sosial-perilaku yang luas. Perguruan tinggi voka- ativitas). Bahwasanya, lima keterampilan dan si di Belanda menyediakan kelas kewirausahaan BAGIAN — 04 kelompok keterampilan teratas yang dinilai se- yang bertujuan untuk meningkatkan keteram- makin penting menjelang tahun 2025 oleh para pilan nonkognitif seperti kerja sama dan keper- eksekutif di perusahaan terbesar di Indonesia cayaan diri. Tunisia telah memperkenalkan jalur adalah kreativitas, orisinalitas dan inisiatif, pe- kewirausahaan yang menggabungkan pelatihan mecahan masalah yang kompleks, pembelajar- bisnis dengan pembinaan pribadi untuk mem- an aktif dan strategi pembelajaran, kecerdasan bentuk kembali keterampilan perilaku maha- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA emosional, serta pemikiran analitis dan inovasi.64 siswa.66 Pendidikan tinggi modern setidaknya perlu me- Kolaborasi yang erat antara industri dan pendi- nanamkan keterampilan ekonomi digital abad dikan tinggi sangat penting. Rendahnya kualitas ke-21 pada para siswa, bahkan untuk siswa di Technical and Vocational Education and Training bidang STEM sekalipun. Kemajuan teknologi (TVET) dan pendidikan tinggi di Indonesia dan integrasi telah meningkatkan permintaan antara lain terkait dengan kurangnya kerangka pasar akan pekerja dengan keterampilan kogni- kompetensi yang dikembangkan melalui diskusi tif umum tingkat tinggi—seperti keterampilan dengan sektor swasta. Informasi dan intermedi- pemecahan masalah yang rumit, pemikiran kri- asi pasar tenaga kerja yang tidak memadai mem- tis, dan komunikasi tingkat lanjut—yang dapat buatnya sulit untuk menyelaraskan kurikulum digunakan pada seluruh jenis pekerjaan. Kom- dan pengajaran dengan pekerjaan dan keteram- binasi keterampilan umum dan teknis menjadi pilan yang paling dibutuhkan. Dengan demikian sangat dihargai (Bank Dunia 2019). Oleh karena partisipasi sektor swasta dalam perencanaan dan itu, sistem pendidikan tinggi harus menjamin kebijakan pendidikan tinggi merupakan syarat, setidaknya keterampilan kognitif yang dapat di- baik di tingkat kurikuler strategis maupun tek- gunakan, yang juga merupakan inokulasi terbaik nis. Di Cina, misalnya, Lenovo bekerja sama terhadap ketidakpastian pekerjaan. Memasuk- dengan perguruan tinggi untuk melatih siswa kan kurikulum yang mencakup keterampilan kejuruan di bidang teknologi tinggi, seperti cloud tersebut tersebut dalam pendidikan tinggi ada- computing, yang menampilkan kurikulum ber- lah salah satu cara yang dapat ditempuh. Con- basis praktik, pengajaran yang dibimbing oleh tohnya, program sarjana di Hong Kong dan Cina praktisi, dan sertifikasi profesional.67 Pemerin- pada tahun 2012 mendapat ekstra satu tahun tah Indonesia juga dapat memberi insentif ke- pelajaran untuk fokus pada pemecahan masalah, pada pemberi kerja untuk menawarkan magang pemikiran kritis, komunikasi, kepemimpinan, dan pembelajaran di luar kampus kepada maha- dan keterampilan belajar seumur hidup. Pro- siswa. Kedua, mengisi ketimpangan informasi gram tersebut tampaknya telah menghasilkan selama proses pencarian kerja memungkinkan beberapa hasil positif.65 Cara lain adalah melalui para siswa untuk membuat pilihan yang lebih pedagogi inovatif. Fakultas Arsitektur dan De- baik di antara dan di dalam jalur yang berbeda. sain Lingkungan di Sekolah Tinggi Sains dan Chili sedang membangun platform online di Teknologi, Universitas Rwanda, telah mempro- mana siswa dapat mengakses informasi tentang mosikan strategi pembelajaran yang mencakup kelayakan kerja individu dengan berbagai ge- asesmen terbuka, peluang siswa menerima um- lar, profil upah, dan kursus yang dapat diambil pan balik, serta kurikulum progresif yang me- untuk pekerjaan tertentu. Program Jóvenes en nantang secara akademik namun tetap disertai Acción (Pemuda Beraksi) di Kolombia mengga- dengan dukungan pada siswa. Pendekatan ini bungkan pengajaran di kelas dengan pelatihan di 57 telah meningkatkan keterampilan berpikir kri- tempat kerja pada perusahaan swasta. Indonesia KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT perlu terus mengembangkan sistem data yang peningkatan kelayakan model berbasis instansi, memungkinkan untuk mengidentifikasi peker- yang sangat penting untuk memperluas akses jaan dan keterampilan yang paling diminati, DFS, terutama di antara demografi yang kurang memantau kepatuhan lembaga pendidikan ter- terlayani. Model ini telah terbukti membantu hadap standar kualitas, dan memastikan bahwa mengatasi kekurangan pengetahuan dan ke- informasi tentang tingkat kelayakan kerja, profil percayaan. Terakhir, investasi dalam program upah, dan kursus khusus pekerjaan tersedia un- literasi keuangan harus terus menjadi tanggung tuk pencari kerja dan pekerja. jawab bersama regulator serta pelaku pasar. Hal tersebut tidak hanya mencakup materi tentang MENGEMBANGKAN PENGGUNAAN LAYANAN/ berbagai produk dan layanan keuangan tetapi PEMBAYARAN KEUANGAN DIGITAL, TERMASUK juga tentang risiko: risiko keuangan seperti pe- DI KALANGAN YANG TIDAK MEMILIKI nipuan online, jejak digital, pinjaman berlebih- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA REKENING BANK DAN DI MANA LAYANAN BANK an; risiko keuangan digital yang terkait dengan TIDAK MENCUKUPI. perlindungan informasi pribadi; dan risiko kon- sumen dan prosedur terkait dengan ganti rugi. Rendahnya inklusi finansial dan penyerapan pembayaran digital yang rendah menghambat MENGGUNAKAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PAJAK pertumbuhan ekonomi digital dan membatasi UNTUK MEMASTIKAN AZAS KESETARAAN. sebagian besar populasi untuk berpartisipasi dan mengambil manfaatnya. Bagi banyak orang In- Sistem perpajakan yang dirancang dengan baik donesia, terutama mereka yang berada di bagian untuk ekonomi digital dapat membantu menya- bawah distribusi, tidak memiliki rekening bank makan kedudukan pajak antara bisnis konven- sudah merupakan rintangan besar. Berbagai sional dan online; antara barang dan jasa dalam upaya yang sedang dilakukan untuk meningkat- bisnis online; dan antara bisnis residen dan kan pasokan pembayaran digital dan rangkaian non-residen. Hal ini akan mengurangi dampak layanan keuangan yang lebih luas tetap menja- distorsi perpajakan terhadap perekonomian, di titik masuk yang penting. Salah satu solusi membantu memastikan bahwa penjualan, keun- digital yang menjanjikan adalah pengurangan tungan, dan keputusan investasi di sektor digital biaya verifikasi yang dapat berasal dari luasnya didorong oleh dinamika pasar dan peningkat- ketersediaan opsi e-KYC dan sistem identitas an efisiensi, dan bukan oleh keuntungan yang digital yang kuat dan andal. Kedua, bagi mereka diperoleh melalui kebijakan perpajakan yang yang sudah memilki rekening bank, termasuk tidak merata atau penghindaran wajib pajak. beberapa pengguna yang lebih canggih, keper- Dalam konteks Indonesia, terdapat dua man- cayaan dalam transaksi online dan masalah yang faat insidental yang sama relevannya. Pertama, berkaitan dengan privasi data, keamanan siber perpajakan ekonomi digital akan menghasilkan dan integritas keuangan merupakan penghalang pendapatan yang kecil tetapi terus meningkat lain yang perlu diatasi. Sementara Otoritas Jasa seiring dengan percepatan digitalisasi dalam Keuangan (OJK) telah berusaha untuk memper- perekonomian Indonesia,68 terutama dalam kuat kerangka hukum dan peraturan untuk LJK, konteks pandemi COVID-19. E-commerce di konsumen masih menganggap pengungkapan Indonesia, contohnya, diproyeksikan tumbuh identitas pribadi kepada penyedia layanan se- sebesar 54 persen selama tahun 2020, menca- bagai risiko utama. Dalam hal ini, pengesahan pai US$32 miliar. Pada saat yang sama konsumsi RUU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi swasta dalam perekonomian secara keseluruhan sangat penting untuk mendorong adopsi DFS mengalami penurunan sekitar 2,7 persen secara di Indonesia. Ketiga, peningkatan interopera- keseluruhan.69 Kedua, perpajakan ekonomi digi- bilitas sistem pembayaran dapat mendorong tal memberi Indonesia peluang unik untuk men- penggunaan dan meningkatkan volume trans- dorong formalisasi bisnis, khususnya UMKM. aksi. Manfaat lain dari hal ini juga dapat berupa Bisnis yang terdaftar akan menikmati manfaat 58 2 dari akses yang lebih mudah ke kre- kepatuhan terhadap reformasi, DJP tem IT yang efisien untuk mengelola dit dari sistem keuangan, dan potensi telah melakukan beberapa langkah pendaftaran, pengarsipan, dan pem- dukungan fiskal di masa depan dari administratif.71 bayaran, dan menggabungkan data Pemerintah. transaksi digital dengan data pihak Demikian pula, untuk menghadapi ketiga dan data pembayar pajak lain- BAGIAN — 04 Indonesia mengambil langkah-lang- tantangan pengiriman bernilai ren- nya untuk meningkatkan kepatuhan kah untuk mereformasi kebijakan dah, Indonesia telah menurunkan terhadap manajemen risiko. Kedua, perpajakannya dan memodernisasi ambang batas minimumnya dari ambang batas PPN Indonesia yang administrasi perpajakannya untuk US$75 menjadi US$3. Dengan demi- terlalu besar perlu ditinjau ulang un- menghadapi tantangan transaksi in- kian, Indonesia telah menjadi negara tuk memperluas basis pajak ekonomi tangible untuk PPN. Posisi kebijakan pionir dalam reformasi ini, mengikuti digital. Ambang PPN Indonesia se- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA Indonesia yang luas tercermin dalam Australia, yang merupakan negara besar Rp 4,8 miliar tampak menon- UU No. 2/2020, yang memberikan pertama yang memangkas ambang jol dalam perbandingan internasional payung hukum untuk pengenaan batas GST-nya dari AU$1.000 men- antara ambang PPN dengan PDB per PPN atas barang dan jasa digital yang jadi nol mulai Juli 2018.72 Uni Eropa kapita, menggunakan metrik yang disediakan oleh pemasok asing. Per- telah mengikutinya, dengan penge- biasa dipakai untuk membanding- aturan Menteri Keuangan No.48/ cualian pengiriman sebelumnya yang kan kemurahan hati ambang PPN PMK.03/2020 (selanjutnya PMK-48) kurang dari €22 dihapuskan mulai di seluruh dunia.76 Namun, bahkan dan Peraturan DJP PER-12/PJ/2020 Januari 2021 dan seterusnya.73 Agar jika dibandingkan dengan ekonomi (selanjutnya PER-12) memberikan PPN dapat dipungut, semua impor berpenghasilan rendah, rasio PPN rincian kebijakan dan implementa- ke UE sekarang harus dinyatakan Indonesia terlihat terlalu murah ha- si di tingkat berikutnya. Peraturam menggunakan deklarasi pabean elek- ti.77Ambang batas yang tinggi berarti tersebut menerapkan tarif PPN yang tronik. Untuk meringankan beban bahwa sebagian besar bisnis yang om- ada saat ini sebesar 10 persen untuk implementasi, UE juga telah menge- set tahunannya di bawah ambang ba- semua barang yang dapat dikenakan nalkan formulir deklarasi bea cukai tas PPN dikeluarkan dari sistem PPN. pajak intangible dan untuk semua jasa yang disederhanakan untuk semua Hal tersebut mempersempit basis dan yang dapat dikenakan pajak yang di- deklarasi barang hingga €150.74 Di mendistorsi pajak. Distorsi ini semakin sediakan oleh pemasok asing melalui Indonesia, menerapkan aturan baru besar ketika ambang batas diterapkan sistem elektronik. Platform digital tanpa membebani administrasi kepa- pada e-commerce di Indonesia yang di- asing dan domestik diwajibkan untuk beanan atau menciptakan beban bisnis tandai dengan perusahaan-perusahaan memungut PPN atas nama pemasok yang tidak perlu akan lebih menan- kecil dalam jumlah yang banyak.78 asing, dengan syarat ditunjuk sebagai tang, serta membutuhkan manajemen “Pemungut PPN” oleh DJP. Sampai risiko yang efektif.75 Pengalaman dari Secara keseluruhan, desain dan im- saat ini, perusahaan yang diminta DJP Australia dan UE dapat memberikan plementasi reformasi perpajakan untuk melayani dalam kapasitas ini beberapa pelajaran yang berguna bagi ekonomi digital harus diarahkan pada antara lain Amazon, Facebook, Goog- Pemerintah Indonesia. prinsip-prinsip inti tentang keadilan, le, LinkedIn, McAfee, Netflix, Skype, efisiensi, dan kesederhanaan, sehing- Spotify, Twitter, dan Zoom.70 Kriteria Efektivitas instrumen-instrumen ga ekonomi dan masyarakat Indonesia kualifikasi untuk diangkat menjadi ini—dalam menghasilkan pendapat- dapat sama-sama merasakan manfaat Pemungut PPN didasarkan pada: (i) an tambahan, serta dalam menyeta- digitalisasi. Seiring berjalannya wak- volume penjualan tahunan minimal rakan kedudukan—akan bergantung tu, pembatasan antara ekonomi digi- Rp600 juta untuk barang dan jasa pada kemampuan untuk secara efektif tal dan ekonomi pada umumnya akan digital di Indonesia (atau Rp50 juta mengelola kepatuhan terhadap per- semakin kabur dan akhirnya hilang dalam sebulan); atau (ii) volume lalu syaratan baru. Dua tindakan dapat dengan berkembangnya digitalisasi. lintas online yang melibatkan setidak- membantu dalam hal ini. Pertama, Oleh karenanya semakin penting bagi nya 12.000 pengguna di Indonesia Pemerintah Indonesia dapat memas- Pemerintah Indonesia untuk mela- dalam 12 bulan, atau 1.000 pengguna tikan adopsi dan komunikasi aturan kukan reformasi perpajakan dengan 59 dalam satu bulan. Untuk mendukung yang konsisten, memanfaatkan sis- benar. Hal ini berarti memastikan 3 Mengadopsi Teknologi Digital untuk Meningkatkan Interaksi Warga- Negara H KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT bahwa kebijakan dan administrasi perpajakan al ini dapat dimulai dengan (i) do- memenuhi prinsip-prinsip perpajakan yang rongan bersama pada inisiatif iden- baik. Menciptakan perpajakan yang tidak be- titas digital nasional yang menyelu- razaskan kesetaraan akan berakibat pada sistem ruh secara ekonomi; (ii) re-imajinasi pajak yang mengurangi pertumbuhan ekonomi lengkap dari pendekatan keseluruh- digital yang organik dan sehat. Misalnya, dengan an pemerintah untuk transformasi menerapkan tarif pajak yang berbeda pada bis- digital yang digerakkan oleh sebuah nis online dan offline, atau dengan menegakkan lembaga yang diberi wewenang untuk aturan pada bisnis lintas batas tetapi tidak pada menyelesaikan tantangan koordinasi bisnis domestik. Pendapatan yang hilang karena antarlembaga; dan (iii) pengakuan khusus dan insentif khusus yang menguntungkan segelintir fokus pada pertanyaan tentang integrasi data orang pilihan akan berarti lebih sedikit pembia- yang merupakan landasan penting dari setiap yaan tersedia untuk kebutuhan investasi publik upaya untuk memodernisasi fungsi dan layanan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA yang penting, yang memungkinkan pertum- pemerintah secara digital. buhan digitalisasi yang inklusif. Pada akhirnya, perpajakan tidak boleh mendistorsi keputusan MENGEMBANGKAN KERANGKA IDENTITAS bisnis terhadap cara beroperasi, dan tidak bo- DIGITAL NASIONAL. leh mengubah pilihan konsumen tentang apa dan di mana harus membeli barang—apakah Indonesia perlu meluncurkan program identitas itu dari supermarket atau hypermarket, pasar digital nasional, menyatukan berbagai pemang- online atau melalui aplikasi media sosial online. ku kepentingan pemerintah, sektor swasta dan Pajak yang dikenakan harus adil dan setara, dan masyarakat sipil. Inisiatif untuk memetakan ja- dikelola dengan beban minimum untuk semua. lur optimal bagi orang Indonesia untuk dapat membuktikan identitas mereka melalui internet dan dengan demikian dapat melakukan trans- ↪ Secara keseluruhan, desain dan aksi online terpercaya. Status quo membatasi implementasi reformasi perpajakan pertumbuhan ekonomi digital dan menimbul- ekonomi digital harus diarahkan kan biaya dan risiko tambahan bagi penyedia layanan yang berinteraksi dengan pelanggan pada prinsip-prinsip inti melalui internet, termasuk penipuan identitas. tentang keadilan, efisiensi, dan Thailand menawarkan contoh yang berguna: kesederhanaan, sehingga ekonomi program Identitas Digital Nasionalnya lahir dari Komite Ekonomi Digital Nasional yang dike- dan masyarakat Indonesia dapat tuai oleh Perdana Menteri. Program identitas sama-sama merasakan manfaat digital serupa telah diluncurkan dari lembaga digitalisasi yang melekat pada kepala pemerintahan, seperti SingPass oleh Singapore Government Techno- logy Agency (GovTech) dan Verify oleh Go- vernment Digital Service (GDS) Inggris Raya. Sebuah inisiatif di Indonesia idealnya dipelopori oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dengan peran sentral Kementerian Dalam Negeri sebagai oto- ritas yang bertanggung jawab atas data kependu- dukan (yaitu, identitas hukum orang Indonesia), dan Menkominfo sebagai otoritas yang menga- tur transaksi elektronik, serta melibatkan Ke- menterian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang 60 3 Perekonomian, Bank Indonesia dan OJK. yang ada, serta sistem identitas digital masa de- pan dan ekonomi digital secara lebih luas. Sistem Perbaikan sistem identitas nasional akan men- yang memberikan perlindungan dan akuntabili- ciptakan dasar yang kuat untuk memperke- tas untuk pengumpulan, penggunaan, dan pem- nalkan sistem atau ekosistem identitas digital. bagian data pribadi secara bersama, serta mem- Identitas digital berisi data kependudukan yang formalisasi hak-hak subjek data di mata hukum. dapat diterbitkan dengan tingkat kepastian (level of assurance) yang tinggi oleh Pemerintah dan/ REORIENTASI DARI FOKUS SEMPIT PADA atau sektor swasta. Orientasi yang seamless ini E-GOVERNMENT KE AGENDA TRANSFORMASI menyederhanakan dan mengurangi biaya pe- DIGITAL NASIONAL YANG KOMPREHENSIF. — 04— 04 luncuran identitas digital secara signifikan di Indonesia. Agar sistem identitas nasional dapat Pemerintah Indonesia sangat disarankan untuk BAGIAN mewujudkan potensi penuhnya untuk mendu- mempertimbangkan transisi mendasar dari fo- CHAPTER kung pemberian layanan dan mendukung sis- kus sempit saat ini pada e-government ke agenda tem identitas digital baru di seluruh Indonesia, Transformasi Digital Nasional yang komprehen- Pemerintah Indonesia perlu memutuskan di sif. Hal ini dapat diimplementasikan secara ber- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA antara 2 pendekatan berikut. Pendekatan per- tahap mengingat kompleksitas dari isu tersebut. tama adalah membangun sistem identitas digital Inisiatif e-government saat ini yang diketuai oleh terpusat yang dilaksanakan secara eksklusif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Pemerintah Indonesia (kemungkinan Dukca- dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ber- pil). Pendekatan kedua adalah membangun se- fokus pada digitalisasi proses internal pemerin- buah federasi, ekosistem multi-stakeholder yang tahan. Melihat ruang lingkup dalam regulasi dilaksanakan oleh beberapa penyedia identitas e-Government, peran tersebut sesuai dengan digital tetapi masih diatur oleh Pemerintah me- tugas pokok dan tanggung jawab MenPAN- lalui kerangka kepercayaan (trust framework) dari -RB, yang meliputi pengelolaan proses bisnis tingkat undang-undang, aturan, hingga standar, pemerintahan. Namun, jika Pemerintah Indo- dengan kemungkinan membatasi transaksi sek- nesia bertujuan untuk mencapai transformasi tor publik menggunakan identitas digital yang digital bangsa yang benar-benar komprehensif, dikeluarkan oleh Dukcapil. pemerintah perlu mengubah paradigma ke arah pemerintahan digital dan mengatur ulang visi, Salah satu bidang yang membutuhkan perhatian tata kelola, dan model penyampaiannya agar le- Menggandakan mendesak adalah Indonesia belum memiliki un- bih sesuai dengan aspirasi tersebut. Komitmen reformasi terkait dang-undang perlindungan data yang kompre- tersebut akan mengarahkan kembali Indonesia dengan fondasi hensif dan dapat diterapkan secara universal. Hal ke arah yang sama dengan yang diambil oleh analog ekonomi digital sangat ini berdampak pada kepercayaan atau trust da- negara-negara maju secara digital, seperti Si- penting untuk lam setiap langkah pengumpulan, pemrosesan, ngapura, Inggris, Australia, Estonia, Republik memastikan bahwa dan penggunaan bersama data pribadi. Hal-hal Korea dan Kanada.79 Platform pemerintah digi- teknologi digital tersebut merupakan fungsi inti dari sistem iden- tal akan berfungsi sebagai fondasi layanan digital tidak mendorong titas digital, serta ekonomi digital secara lebih dalam perekonomian sehingga lembaga sektor ketimpangan yang ada luas. Rancangan Undang-Undang tentang Per- publik dan perusahaan swasta dapat memanfa- lindungan Data Pribadi diajukan oleh Presiden atkan platform ini untuk memberikan layanan ke Parlemen pada akhir tahun 2019—sebuah kepada setiap warga negara. rancangan undang-undang yang sebagian besar dimodelkan dari General Data Protection Regu- Prioritas jangka pendek mungkin adalah terus lation (GDPR) EU. Kredibilitas dan kekuatan memperkuat peran MenPAN-RB dalam meng- undang-undang ini akan bergantung pada suatu atur dan melaksanakan mandat e-government fitur penting, yakni adanya pengawas indepen- yang ada. Namun, secara paralel, Indonesia den. Kantor Komisaris Informasi Australia dan perlu menciptakan kerangka peraturan dan ke- Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura lembagaan yang diperlukan untuk memikirkan, adalah contoh dari keberadaan pengawas in- mengartikulasikan, dan mengimplementasikan dependen. Undang-undang semacam itu akan agenda transformasi yang komprehensif. Seba- membantu memastikan kepercayaan dan keya- gai permulaan, sebuah peraturan presiden dapat kinan publik terhadap sistem identitas nasional disiapkan untuk mengamanatkan: (i) pengem- 61 bangan strategi Transformasi Digital Nasional; dapat diambil termasuk menunjuk pengelola (ii) pembentukan badan pembuat kebijakan; data di setiap sektor, membantu pengelola me- dan (iii) pembentukan entitas pelaksana. En- ngembangkan referensi data induk untuk setiap titas pembuat kebijakan—Satuan Tugas Trans- sektor dan standar data, dan untuk menegakkan formasi Digital (DTT)—yang idealnya akan di- standar, serta membantu pembuat kebijakan KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT tempatkan di Kantor Presiden untuk mengawasi di sektor ini untuk menarik wawasan dari pe- dan, jika mungkin, mengkonsolidasikan dan me- ngelolaan data yang lebih baik, yang kemudian rampingkan struktur tata kelola inisiatif digital dapat digunakan untuk ekspansi ke sektor lain. yang ada. Termasuk agenda e-Government yang Langkah lain bisa berupa membangun aliansi dipimpin oleh MenPAN-RB, Satu Data yang di- dengan lembaga-lembaga kunci seperti Men- pimpin Bappenas, Online Single Submission, PAN-RB, Menkominfo dan Kemendagri, un- dan Kebijakan Satu Peta yang dipimpin CMEA. tuk menanamkan prinsip Satu Data ke dalam Pengaturan ini akan mengurangi fragmentasi implementasi Pemerintah Digital dan program yang selama ini menjadi ciri struktur tata kelo- identitas digital. Bappenas juga dapat bekerja la dari inisiatif-inisiatif ini, yang telah menye- sama dengan Kemenkeu selama pelaksanaan pe- babkan implementasi yang kompleks dan tidak ran perencanaan dan anggaran bersama untuk efektif dengan biaya tinggi untuk koordinasi. mengidentifikasi dan/atau menyaring program Terakhir, badan pelaksana DTT akan menja- dan kegiatan yang mengarah pada duplikasi atau BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA di Badan Implementasi Transformasi Digital produksi data yang tidak efisien. (DTIA), seperti halnya lembaga di Singapura (GovTech) dan Inggris Raya (GDS). DTIA akan Terakhir, menggandakan reformasi terkait bertanggung jawab atas penyampaian layanan dengan fondasi analog ekonomi digital sangat digital lintas sektoral, yaitu platform dan tek- penting untuk memastikan bahwa teknologi nologi pendukung bagi kementerian sektoral digital tidak mendorong ketimpangan yang untuk menjadi tuan rumah dan mengoperasi- ada. Temuan utama dari laporan ini adalah bah- kan layanan digital mereka. Hal ini juga akan wa ketimpangan dalam akses ke media digital berfungsi sebagai pembangun ekosistem untuk dan kemampuan untuk memanfaatkan media penyampaian layanan digital khusus sektor, ini mencerminkan dimensi ketimpangan yang pembinaan dan bantuan kementerian sektoral ada—di seluruh kelompok, wilayah, kelas pen- untuk mengembangkan kualitas, dan standar dapatan, dan tingkat keterampilan. Ini menyi- layanan digital bagi penduduk. Baik DTT ma- ratkan bahwa kendala struktural non-digital upun DTIA tidak perlu merupakan entitas yang yang telah lama disadari sebagai hambatan uta- baru didirikan. Entitas yang ada dalam sektor ma bagi pembangunan inklusif terus menjadi pe- publik dapat diberdayakan untuk memainkan nentu penting seberapa efektif Indonesia dapat peran tersebut. Terlepas dari model yang dipilih, memanfaatkan dividen digital bagi masyarakat bagian terpenting dari reformasi adalah memas- miskinnya. Dividen digital Indonesia tidak ha- tikan bahwa pengaturan kelembagaan memfasi- nya dapat ditingkatkan, tetapi juga ada jaminan litasi pendekatan keseluruhan pemerintah dan bahwa hal tersebut dipakai bersama secara adil menghilangkan fragmentasi. di seluruh populasi. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercipta melalui hal-hal berikut: investasi TRANSISI MENUJU KEBIJAKAN PENGELOLAAN dan reformasi diarahkan pada integrasi ekonomi DATA PEMERINTAH SECARA MENYELURUH. negara yang lebih kuat; reformasi terkait perda- gangan, daya saing dan lingkungan bisnis seca- Bappenas dapat menyusun strategi secara efektif ra keseluruhan; investasi untuk meningkatkan untuk mengembangkan dan mengimplementa- kualitas sumber daya manusia Indonesia; serta sikan peraturan turunan dan juga menggalang reformasi untuk meningkatkan efektivitas nega- dukungan untuk agenda Satu Data. Secara spesi- ra. Dalam pengertian itu, teknologi digital tidak fik, Bappenas dapat menerapkan kebijakan Satu boleh dilihat sebagai alat yang dapat digunakan Data secara komprehensif pada sektor-sektor untuk melompati dan menghindari tantangan prioritas yang relevan dalam penanganan pan- pembangunan konvensional, melainkan sebagai demi COVID-19 dan revitalisasi perekonomian alat pelengkap untuk mengatasi beberapa tan- (pendidikan, kesehatan, UMKM, dan perlin- tangan secara efektif. dungan sosial). Beberapa langkah konkrit yang 62 BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA BAGIAN — 04 63 Ketimpangan menjadi masa depan Indonesia digital tidak harus 64 BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT Ringkasan Rekomendasi Kebijakan ↘ TUJUAN Meningkatkan Konektivitas Digital dan PRIORITAS I Menguniversalkan Akses Mengoptimalkan alokasi Memperkuat mekanisme BAGIAN — 04 1 2 spektrum untuk pita lebar untuk memastikan seluler pemakaian bersama infrastruktur aktif & pasif BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA →→Menerapkan “Analogue →→Mengoptimalkan pita →→Memperbarui Undang- →→Menerapkan Switch Off” pada akhir kapasitas frekuensi Undang Telekomunikasi, pemanfaatan bersama tahun 2022 sesuai yang lebih tinggi, PP 52/53, untuk infrastruktur pasif dengan Omnibus Law dimulai dengan memungkinkan pemakaian melaui peraturan yang untuk pelepasan pita pelepasan pita 2,6 bersama infrastruktur diamanatkan di bawah 700MHz agar tercipta GHz, diikuti oleh aktif secara B2B Omnibus Law konektivitas pedesaan pita 3,4-3,8 GHz dan yang lebih luas berpotensi juga oleh INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB menggunakan jaringan pita 3,3-4,2 GHz Kominfo Kominfo 4G dan jaringan 5G yang lebih luas agar Kemendagri masa depan memudahkan penyebaran Kementerian Pekerjaan Umum 5G di daerah INSTANSI PENANGGUNG JAWAB perkotaan. Harus Kominfo dipertimbangkan juga untuk pelepasan pita →→Mewajibkan penyedia layanan yang memanfaatkan spektrum mmWave untuk dana Universal Service Obligation (USO) untuk 5G di daerah perkotaan berbagi infrastruktur bersubsidi, dan menunjuk satu entitas yang bertanggung jawab untuk INSTANSI PENANGGUNG JAWAB menetapkan tarif wholesale untuk pemakaian Kominfo bersama infrastruktur pasif INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kominfo Memperkuat persaingan →→Meninjau sistem →→Menunjuk badan 3 perizinan saat ini pengawas independen usaha di sepanjang rantai dan transisi menuju untuk sektor nilai pita lebar praktik terbaik internasional dari telekomunikasi yang konsisten dengan lisensi tunggal/ praktik unggul terpadu untuk dan komitmen RCEP memungkinkan lebih Indonesia banyak penyedia memberikan portofolio INSTANSI PENANGGUNG JAWAB layanan yang lengkap Kominfo INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kominfo 65 TUJUAN PRIORITAS Memastikan Ekonomi Digital Memberikan II Manfaat untuk Semua Mengembangkan keterampilan digital & 1 2 keterampilan untuk ekonomi digital abad 21 Mendukung KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT pengembangan logistik →→Terus mengembangkan →→Menyelaraskan layanan →→Membangun kemitraan antara infrastruktur pendidikan non-formal dan perguruan tinggi dan sektor fisik dasar untuk pembelajaran seumur hidup swasta untuk melatih siswa meningkatkan dengan kebutuhan penduduk kejuruan di bidang teknologi konektivitas melalui dewasa usia kerja, mengadopsi tinggi menggunakan kurikulum penguatan dan/ pendekatan modular untuk berbasis praktik, pengajaran atau rehabilitasi penyediaan kursus dengan yang dibimbing oleh praktisi, infrastruktur (jalan, penekanan pada soft skill dan sertifikasi professional pelabuhan, dan di samping keterampilan listrik), memanfaatkan digital teknis, menggabungkan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA sewajarnya modal dan keterampilan digital khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ keahlian sektor swasta pekerjaan yang relevan untuk Sektor swasta melalui KPS Indonesia, dengan menekankan pola pikir pembelajaran INSTANSI PENANGGUNG JAWAB berkelanjutan, dan menawarkan Kementerian Perhubungan kesempatan untuk mempraktikkan pembelajaran "mandiri" Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Perumahan Rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Tenaga Kerja →→Memperdalam reformasi untuk mengurangi →→Memastikan bahwa pendidikan →→Memberikan insentif kepada hambatan masuk ke tinggi setidaknya memberikan perusahaan untuk menawarkan layanan logistik dan keterampilan tingkat tinggi magang dan pembelajaran di transportasi dan dasar yang dapat digunakan, luar kampus kepada siswa membangun kepercayaan seperti berpikir kritis, jangka panjang dari pemecahan masalah, dan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB investor, untuk komunikasi, bahkan untuk siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ memperluas pergudangan di bidang eksakta sekalipun Kementerian Tenaga Kerja di luar wilayah metropolitan besar INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Perhubungan, dengan dukungan Kementerian →→Terus mengembangkan sistem data yang memungkinkan identifikasi Perdagangan dan Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan, memantau kepatuhan Kemaritiman dan Investasi lembaga pendidikan terhadap standar kualitas, dan memastikan bahwa informasi tentang kelayakan kerja individu dengan berbagai tingkat, profil upah, dan kursus khusus pekerjaan tersedia bagi pencari kerja dan pekerja →→Melanjutkan modernisasi Layanan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pos Nasional; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Tenaga Kerja standarisasi alamat dan kode pos INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kominfo 66 TUJUAN PRIORITAS Memastikan Ekonomi Digital Memberikan II Manfaat untuk Semua Mempromosikan solusi pembayaran keuangan dan pembayaran 3 digital untuk melayani mereka yang tidak memiliki rekening bank dan di mana layanan bank tidak mencukupi →→Merampingkan →→Standarisasi proses perizinan dan aturan dan prosedur pendaftaran yang untuk memungkinkan diperlukan untuk interoperabilitas menjadi penyedia skema pembayaran BAGIAN — 04 layanan keuangan digital INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Bank Indonesia INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Bank Indonesia OJK BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA →→Memberikan insentif →→Meningkatkan →→Memperkuat kerangka kepada sektor swasta penggunaan produk hukum dan peraturan untuk berinovasi dan DFS dalam penyediaan untuk mengelola risiko mengembangkan produk layanan pemerintah terkait tata kelola Digital Financial (termasuk pembayaran dan perlindungan data Service (DFS) baru Pemerintah-ke- pribadi, keamanan yang melayani penduduk masyarakat) untuk siber dan risiko pedesaan mempertahankan operasional, serta kelangsungan bisnis integritas keuangan, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB penyelenggara DFS guna membangun Bank Indonesia kepercayaan konsumen INSTANSI PENANGGUNG JAWAB terhadap produk DFS Direktorat Jenderal Pajak CMEA (DNKI) INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Sosial Bank Indonesia OJK Menggunakan instrumen kebijakan pajak 4 untuk memastikan azas kesetaraan →→Menyelesaikan rancangan langkah-langkah →→Menurunkan ambang untuk mereformasi kebijakan perpajakan dan batas PPN yang terlalu memodernisasi administrasi perpajakan terkait besar untuk memperluas dengan transaksi ekonomi digital memastikan basis pajak ekonomi adopsi dan komunikasi aturan yang konsisten, digital institusi sistem TI yang efisien untuk mengelola pendaftaran, pengarsipan, pembayaran, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB dan penggunaan data transaksi digital dengan Kementerian Keuangan pihak ketiga lainnya dan data wajib pajak untuk (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan memperkuat manajemen risiko kepatuhan Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal) INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal) 67 TUJUAN Penggunaan Teknologi Digital untuk Memberikan PRIORITAS III Layanan yang Lebih Baik dan Meningkatkan Interaksi antara Negara-Warga Mengembangkan kerangka 1 identitas digital nasional KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN DT →→Mengesahkan RUU →→Meluncurkan →→Menutup kesenjangan →→Memperkenalkan tentang Perlindungan program identitas cakupan dalam Sistem sistem identitas Data Pribadi digital nasional Informasi Administrasi digital nasional yang menyeluruh Kependudukan (SIAK), dengan ekosistem INSTANSI PENANGGUNG JAWAB secara ekonomi merampingkan proses terfederasi/ Kominfo untuk menentukan pendaftaran dan terdesentralisasi yang model optimal untuk pembaruan, dan sesuai untuk tujuan Kemendagri Indonesia, menyatukan memperkenalkan proses transaksi online dalam pemerintah, sektor e-KYC berbasis konteks Indonesia, swasta, dan masyarakat biometrik dengan menggunakan sipil basis SIAK BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kemendagri Kantor Presiden Kantor Presiden Kemendagri Kemendagri Kominfo Kominfo Melakukan reorientasi Menerapkan kebijakan 2 3 dari fokus yang sempit pengelolaan data pada e-Government ke pemerintah secara agenda transformasi menyeluruh digital nasional yang komprehensif →→Memperkuat →→Mengadopsi →→Melaksanakan →→Membangun aliansi kepemimpinan politik pendekatan keseluruhan Kebijakan Satu Data dengan institusi dan birokrasi yang pemerintah untuk secara komprehensif, utama seperti MenPAN- diperlukan untuk transformasi digital, di sektor-sektor RB, Kominfo, dan menggerakkan agenda yang dikoordinasikan prioritas yang relevan Kemendagri untuk dengan menempatkan dan dipelopori oleh untuk mengelola menanamkan prinsip otoritas pemerintah lembaga yang memiliki pemulihan pascapandemi Satu Data ke dalam pusat langsung dari pengawasan multi- (misalnya, pendidikan, implementasi inisiatif Kantor Presiden kementerian. kesehatan, pemerintahan digital sebagai penggerak perlindungan sosial dan identitas digital. utama INSTANSI PENANGGUNG JAWAB atau UMKM). INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Kantor Presiden INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Bappenas Kantor Presiden Bappenas BPS BPS instansi terkait lainnya instansi terkait lainnya 68 Referensi 1 Al-Rikabi, Jaffar, Khalil Rohman, dan Hambali. 2021. “On the Macroeconomics of the Digital Economy in Indonesia”, Kertas Kerja, Bank Dunia. Akan datang. 2 Annur, Cindy Mutia. 2020b. “Layanan Telemedicine Diprediksi Tetap Berkibar Usai Pandemi Berakhir.” Katadata. Diterima dari: https://katadata.co.id/ameidyonasution/digital/5f45270a9ad78/layanan- telemedicine-diprediksi-tetap-berkibar-usai-pandemi-berakhir (Diakses pada 16 November 2020). 3 ASEAN dan Plum Consulting. 2021. “ASEAN Digital Masterplan 2025”. Diterima dari: https://asean.org/ storage/ASEAN-Digital-Masterplan-2025.pdf (Diakses pada 25 Maret 2021). 4 ASEAN. 2021. “Joint Media Statement of the 1st ASEAN Digital Ministers’ Meeting and Related BAGIAN — 04 Meetings”. Diterima dari: https://asean.org/joint-media-statement-1st-asean-digital-ministers-meeting- related-meetings/ (Diakses pada 25 Maret 2021). 5 Asosiasi Healthtech Indonesia. 2020. “About.” Asosiasi Healthtech Indonesia, Diterima dari: https:// healthtech.id/about/ (Diakses pada 16 November 2020). BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 6 Australian Taxation Office. 2019. “Who charges GST”. Diterima dari: https://www.ato.gov.au/Business/ International-tax-for-business/GST-on-low-value-imported-goods/Who-charges-GST/ (Diakses pada 16 November 2020). 7 Autor, David, Dorn, David, Katz, Lawrence, Patterson, Christina, dan Van Reenen, Jon. 2017. “Concentrating on the Fall of the Labor Share.” American Economic Review 107(5): 180–85. 8 Bahia, Kalvin, Pau Castells, Genaro Cruz, Takaaki Masaki, Xavier Pedrós, Tobias Pfutze, Carlos Rodríguez- Castelán dan Hernan Winkler. 2020. “Welfare Effects of Mobile Broadband Internet: Evidence from Nigeria” World Bank Policy Research Working Paper #9230. Washington DC: Bank Dunia. 9 Banerjee, Abhijit V. dan Esther Duflo. 2019. Good Economics for Hard Times. Allen Lane, Inggris. 10 Bank Dunia. 2018. March 2018 Indonesia Economic Quarterly: Towards inclusive growth. Diterima dari: https:// www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-march-2018 (Diakses pada November 16, 2020). 11 Bank Dunia. 2019. World Development Report 2019. Washington DC: Bank Dunia Group. Diterima dari: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019 (Diakses pada March 25, 2021). 12 Bank Dunia. 2020a. “How Covid-19 is affecting firms in Indonesia: Results from the 1st round of the Covid-19 Business Pulse Survey.” Policy Brief. Bank Dunia. 13 Bank Dunia. 2020b. Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery. Jakarta: Bank Dunia. 14 Bank Dunia. 2020c. Indonesia Systematic Country Diagnostic: Eliminating Poverty, Bringing Economic Security to All. Washington DC: Bank Dunia. 15 Bank Dunia. 2020d. “Impacts on Digital Merchants: Insights from the Bukalapak-Bank Dunia Survey.” Policy Brief. Jakarta: Bank Dunia. 16 Bank Dunia. 2021a. Macro Poverty Outlook. Washington DC: Grup Bank Dunia. Diterima dari: https://www. worldbank.org/en/publication/macro-poverty-outlook (Diakses pada March 25, 2021). 17 Bhardwaj, Riaz; Yarrow, Noah dan Cali, Massimiliano. 2020. “EdTech in Indonesia: Ready for Take-off ?”. Washington DC: Bank Dunia. 18 Brynjolfsson, Eric, Yu (Jeffrey) Hu, dan Michael D. Smith. 2003. “Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online Booksellers”. Management Science, 49(11):1580–1596. 19 Brynjolfsson, Erik, dan JooHee Oh. 2012. “The Attention Economy: Measuring the Value of Free Digital 69 Services on the Internet” Thirty Third International Conference on Information Systems, Orlando. 20 Burhan, Fahmi Ahmad. 2020a. “Strategi Anyar Ruangguru hingga Zenius Gaet Pengguna saat Pandemi,” Katadata. Diterima dari: https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f6de371e728a/strategi-anyar- ruangguru-hingga-zenius-gaet-pengguna-saat-pandemi (Diakses pada 16 November 2020). 21 Council of the European Union. 2017. “VAT on electronic commerce: new rules adopted”, Press Release, Council of the EU. Diterima dari: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/05/ vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/ (Diakses pada November 16, 2020). REFERENSI & CATATAN AKHIR 22 Dolfen, Paul, Liran Einav, Peter J. Klenow, Benjamin Klopack, Jonathan D. Levin, Laurence Levin, dan Wayne Best. 2017. “Assessing the Gains from E-Commerce”. Stanford University, mimeo. 23 European Commission. 2021. “New form of customs declaration for low value consignment”. Diterima dari: https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-form-customs-declaration-low-value- consignments_en (Diakses pada 16 November 2020). 24 Frank, Morgan R., David Autor, James E. Bessen, Erik Brynjolfsson, Manuel Cebrian, David J. Deming, dan Maryann Feldman. 2019. “Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(14):6531-6539. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 25 Global Mobile Suppliers Association. 2021. “4G-5G FWA Company Directory-2: Device Ecosystem – March 2021”. Diterima dari: https://gsacom.com/paper/4g-5g-fwa-company-directory-2/ (Diakses pada 16 November 2020). 26 Goldfarb, Avi dan Catherine Tucker. 2019. “Digital Economics”. Journal of Economic Literature, 57(1):3-43. 27 Google, Temasek dan Bain. 2020. “e-Conomy SEA 2020 – At Full Velocity: Resilient and Racing Ahead”. 28 Goolsbee, Austan, dan Peter J. Klenow. 2006. “Valuing Consumer Products by the Time Spent Using Them: An Application to the Internet”, American Economic Review 96(2):108-113. 29 Grup Alibaba dan Bank Dunia. 2019.  E-commerce Development: Experience from China (English). Washington, DC: Grup Bank Dunia. 30 Hjort, Jonas, dan Jonas Poulsen. 2019. “The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa.” American Economic Review 109(3):1032-1079.   31 Hootsuite dan We Are Social. 2019. Indonesian Digital Report 2019. Diterima dari: https://datareportal.com/ reports/digital-2019-indonesia (Diakses pada November 16, 2020). 32 International Telecommunication Union. 2019. “Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia- Pacific Region”. Diterima dari: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/ Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep2019FNL.pdf (Diakses pada November 16, 2020). 33 Kop, Rita. 2020. “The challenges to connectivist learning on open online networks: Learning experiences during a massive open online course.” The International Review of Research in Open and Distributed Learning 12:19–38. 34 Minges, Michael. 2016. “Exploring the relationship between broadband and economic growth” World Development Report background papers. Washington DC: Bank Dunia. 35 Pazarbasioglu, Ceyla, Alfonso Garcia Mora, Mahesh Uttamchandani, Harish Natarajan, Erik Feyen, dan Matthew Saal. 2020. Digital Financial Services. Washington DC: Bank Dunia. 36 Reuters. 2020. “Indonesia adds Twitter, Zoom to tech companies that must pay 10% VAT”. Reuters. Diterima dari:https://www.reuters.com/article/us-indonesia-tax-digital-idUSKBN25Z2CU (Diakses pada 25 Maret 2021). 70 37 Tiwari, Sailesh, Virgi Sari, Imam Setiawan and Juul Pinxten. 2020. “Pandemic, Poverty and Policy: Ex Ante Poverty and Distributional Impact of the COVID-19 Pandemic” World Bank Policy Research Working Paper. Washington DC: Bank Dunia. forthcoming. 38 Tracxn. 2019. “EdTech Startups in Indonesia”. Diterima dari: https://tracxn.com/explore/EdTech- Startups-in-Indonesia (Diakses pada March 12, 2021) 39 Wayan Purnomo. 2020. “Example of data fragmentation problems in Indonesia,” Tempo. Diterima dari: https://majalah.tempo.co/read/nasional/160237/mengapa-data-korban-covid-19-pemerintah-pusat-dan- daerah-berbeda (Diakses pada November 16, 2020). BAGIAN — 04 40 Weil, David. 2014. The Fissured Workplace. Why Work Became So Bad for So Many and What Can Be Done to Improve It. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.    41 White, Olivia, Anu Madgavkar, James Manyika, Deepa Mahajan, Jacques Bughin, Mike McCarthy, dan Owen Sperling. 2020. “Digital identification: A key to inclusive growth.” McKinsey Global Institute. Diterima dari: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital- BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA identification-a-key-to-inclusive-growth (Diakses pada November 16, 2020). 71 Catatan Akhir 1 Bank Dunia (2019) 2 Google, Temasek dan Bain (2020). Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa dua segmen yang terkena dampak negatif adalah perjalanan dan transportasi online, dan layanan ride-hailing. 3 Ekonomi internet Indonesia yang diukur dengan metrik ini tumbuh lima kali lipat antara 2015 dan 2019— kecepatan yang tak tertandingi oleh negara lain di kawasan ini. Perkiraan ukuran ekonomi ini, sebesar REFERENSI & CATATAN AKHIR US$44 miliar pada tahun 2020, kira-kira empat kali lebih besar dari Malaysia dan lima kali lebih besar dari Filipina dan Singapura. 4 Bank Dunia (2020a). 5 Tiwari dkk. (2020). 6 Bank Dunia (2020b). 7 Goldfarb dan Tucker (2019). 8 Minges (2016). BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 9 Ada berbagai statistik lain tentang tingkat konektivitas secara keseluruhan di Indonesia. Sebagian besar perkiraan dari industri cenderung mengandalkan data langganan seluler dan telepon tetap yang berasal dari GSMA dan ITU. Meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa koneksi, beberapa kartu SIM, dll., sampai pada statistik ini dari data langganan saja tampaknya cukup menantang. Misalnya, Hootsuite edisi Januari 2020 melaporkan penetrasi internet mencapai 64 persen dari populasi. Data yang digunakan di sini dan di seluruh laporan didasarkan pada apa yang mungkin merupakan survei sosial ekonomi paling komprehensif yang dilakukan Indonesia setiap tahun, mewawancarai sekitar 300.000 rumah tangga di seluruh negeri untuk setiap putaran. 10 Ini adalah keputusan yang terbuka untuk MNO, karena semua spektrum IMT sekarang netral teknologi. Tetangga Indonesia, Malaysia dan Singapura akan menggunakan pita 700 MHz untuk layanan 5G. 11 Mengacu pada www.gsma.com/spectrum/resources/legacy-mobile-network-rationalisation/ 12 Mengacu pada https://vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/no-new-2g-3g-phones-in-vietnam-from- july-1-708163.html dan https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/43TT.PDF (dalam bahasa Vietnam). 13 Hootsuite Kami Sosial (2019). 14 Google, Temasek dan Bain (2020) “e-Conomy SEA 2020”. 15 Goolsbee dan Klenow (2006) dan Brynjolfsson dan Oh (2012). 16 Metodologi pada dasarnya memerlukan penggunaan nilai waktu luang untuk memperkirakan biaya peluang dan nilai penggunaan internet. Kami menggunakan data dari survei angkatan kerja Indonesia untuk memperkirakan fungsi pendapatan dan waktu yang dihabiskan di internet dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital yang dilakukan untuk laporan ini. 17 Transportasi online menderita pada hari-hari awal pandemi, tetapi karena pembatasan sosial juga mengintensifkan e-commerce dan layanan pengiriman makanan, beberapa "mitra perjalanan" di platform ini beradaptasi dengan beralih ke pengiriman. 18 Google, Temasek dan Bain (2020). 19 Lihat Brynjolfsson dkk. (2003) dan Dolfen et al. (2017), misalnya. 20 Hjort dan Poulsen (2018); Bahia dkk. (2020). 21 Penghasil pendapatan termasuk karyawan berupah, pekerja lepas dan wiraswasta yang data pendapatannya tersedia. Data pendapatan tidak tersedia untuk pemberi kerja dengan pekerja dan pekerja tidak dibayar. 72 22 Perhatikan bahwa ini hanya peningkatan rata-rata untuk semua pekerja untuk jenis itu. Peningkatan aktual berdasarkan karakteristik pekerja lain, seperti industri, pekerjaan, dan apakah pekerja itu sendiri juga menggunakan internet di tempat kerja, bisa jauh lebih tinggi. 23 Bank Dunia (2020a). Putaran pertama Survei Denyut Bisnis COVID-19 Bank Dunia (COV-BPS) dilakukan pada 15-23 Juni dengan wawancara telepon pada sampel perwakilan nasional dari 850 perusahaan sektor formal. 24 Bank Dunia (2020d). Hal ini berdasarkan data putaran pertama Survei Pedagang Digital Bank Dunia- Bukalapak yang dilakukan antara 20 Mei hingga 27 Juni 2020, dengan total sampel 1.020 responden. BAGIAN — 04 25 Google, Temasek dan Bain (2020). 26 Angka 2018 didasarkan pada survei angkatan kerja nasional tahun itu, sedangkan angka 2020 didasarkan pada Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital, survei tujuan khusus yang dilakukan khusus untuk laporan ini selama Februari dan Maret 2020. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 27 SAKERNAS (2019). 28 Sekitar 12,2 juta pekerja saja terlibat dalam kegiatan e-commerce sebagai pekerjaan utama mereka (SAKERNAS 2019). Namun, Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia 2019 (SUSENAS 2019) hanya menunjukkan 5,9 juta penjual online (SUSENAS, Maret 2019). 29 Alibaba Group dan Bank Dunia (2019). 30 SAKERNAS (2019). 31 Bank Dunia (2020c). 32 LSP mencakup perusahaan transportasi (jalur pelayaran, jalur feri, maskapai penerbangan, perusahaan truk), serta perusahaan logistik pihak ketiga yang mengoordinasikan berbagai moda transportasi, bersama dengan pergudangan dan aktivitas bernilai tambah lainnya seperti pengemasan dan penyortiran. 33 Ada ukuran lain dari inklusi keuangan, termasuk di Indonesia. Angka-angka ini dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Bank Dunia tampaknya selaras dengan angka-angka ini. Sebagai contoh, Global Findex Database, 2017 menemukan bahwa 49 persen orang dewasa Indonesia memiliki akun transaksi. Demikian pula, Survei Financial Inclusion Insight (FII) pada 2018 menemukan bahwa 56 persen orang dewasa adalah pemilik rekening bank. Demikian pula, Global Findex Database juga menunjukkan bahwa 3 persen orang dewasa Indonesia memiliki rekening uang seluler dan setidaknya ada 7 persen orang dewasa yang menggunakan beberapa bentuk mobile banking. Angka-angka dari DEHS—yang didasarkan pada rumah tangga—tampak berada dalam kisaran yang wajar dari angka-angka ini dan, dengan demikian, memberikan triangulasi terkini yang berguna tentang gambaran akses keuangan di Indonesia. 34 Pazarbasioglu dkk. (2020). 35 Di bawah peraturan baru ini, tekstil, pakaian, tas, dan sepatu produksi luar negeri yang berharga minimal US$3 akan dikenakan berbagai pajak dan bea masuk dengan tarif total 32,5 hingga 50 persen dari nilainya. Untuk produk lain senilai minimal US$3, pajak dan bea masuk akan diturunkan dari 27,5 persen hingga 37,5 persen dari nilainya menjadi 17,5 persen. Barang-barang yang nilainya di bawah US$3 akan dibebaskan dari bea masuk tetapi masih dikenakan beberapa pajak lain, seperti pajak pertambahan nilai. 36 Australia adalah yang pertama memangkas ambang batas GST dari AUD1.000 menjadi nol mulai Juli 2018. Uni Eropa akan mengikutinya, dengan pengecualian pengiriman saat ini kurang dari 22 euro yang akan dihapuskan mulai 2021 dan seterusnya. Indonesia adalah salah satu penggerak awal di ruang ini. Tetapi menerapkan aturan baru ini tanpa membebani administrasi bea cukai atau menciptakan beban bisnis yang tidak perlu juga akan menantang dan memerlukan manajemen risiko yang efektif. 73 37 Peta jalan e-commerce saat ini mengakui kebutuhan untuk mempromosikan produk lokal, melayani pasar domestik maupun luar negeri. Namun, saat ini upaya tersebut terbatas pada kampanye promosi co- branded oleh Pemerintah dalam kemitraan dengan e-marketplace untuk mendorong masyarakat Indonesia membeli produk lokal. 38 Misalnya, data dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital menunjukkan bahwa 77 persen pengiriman makanan berbasis aplikasi di Indonesia ditemukan menggantikan pengalaman restoran fisik. Ini REFERENSI & CATATAN AKHIR merupakan survei yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi pada Maret 2020. 39 Ambang PPN Indonesia sebesar Rp 4,8 miliar menonjol dalam perbandingan internasional antara ambang PPN dengan PDB per kapita, metrik yang biasa digunakan untuk membandingkan kemurahan hati ambang PPN di seluruh dunia. Perekonomian yang kurang berkembang cenderung memiliki ambang batas yang lebih tinggi, sebagian karena kelemahan dalam administrasi pajak dan sebagian karena mereka memiliki perekonomian informal yang lebih besar. Namun, bahkan jika dibandingkan dengan ekonomi berpenghasilan rendah, rasio PPN Indonesia terlihat terlalu murah hati. Ambang batas yang tinggi berarti bahwa sebagian besar bisnis yang omset tahunannya di bawah ambang batas PPN dikeluarkan dari sistem PPN, mempersempit basis dan mendistorsi pajak. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 40 Frank dkk. (2019), Banerjee dan Duflo (2019). 41 Autor dkk. (2017). Lihat juga Weil (2018), hal.9: “Where lead companies once shared gains with their internal workforce, fissuring leads to growing inequality in how the value created in the economy is distributed.” Dan Banerjee dan Duflo (2019) hal.242: “The increase in concentration (among superstar firms) thus helps explains a part of why wages are not keeping pace with GDP. The rise of superstar firms also offers an explanation for why overall wage inequality has been rising…” 42 Kesenjangan sumber daya manusia diperbesar oleh kebijakan pemerintah yang membatasi dalam mempekerjakan pekerja asing, membatasi kemampuan pengusaha untuk mengisi kesenjangan keterampilan dengan bakat global di bidang-bidang yang kekurangan pasokan keterampilan lokal. Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja yang baru-baru ini diundangkan (“Omnibus Law”) mencakup ketentuan untuk melonggarkan ini. 43 Tempo (2020). 44 Antara April dan Mei 2020, hampir 80 persen Posyandu (pos kesehatan dan gizi terpadu ibu dan anak di tingkat desa) ditutup. Kegiatan penjangkauan berbasis masyarakat juga melaporkan gangguan yang signifikan dengan lebih dari XXX persen berhenti beroperasi. Dilaporkan juga bahwa 86 persen kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, 55 persen layanan imunisasi, 46 persen distribusi Vitamin A dan layanan antenatal ditangguhkan atau dihentikan karena penutupan pos-pos kesehatan tersebut. 45 Bhardwaj, Yarrow, dan Cali (2020). 46 Asosiasi Healthtech Indonesia (2020) 47 Data terbaru tentang pendanaan teknologi kesehatan disiapkan pada September 2019 oleh Tracxn. (https://tracxn.com/explore/HealthTech-Startups-in-Indonesia). Sejak itu, belum ada pengumuman besar tentang pendanaan teknologi kesehatan, kecuali pendanaan lanjutan Alodokter oleh MDI Ventures pada November '20 (https://theinsiderstories.com/indonesias-alodokter-raises-series-c-funding-from- mdi-ventures/). Pada Oktober 2019, Grab dan Ping An mengumumkan perusahaan patungan untuk meluncurkan Grab Health / Good Doctors Indonesia, tetapi nilai investasinya ke Indonesia tidak pernah diungkapkan. 48 Katadata (2020a). 49 Katadata (2020b). 50 Bank Dunia melakukan survei frekuensi tinggi berbasis telepon seluler terhadap rumah tangga untuk melacak dampak yang berkembang dari pandemi COVID-19. 74 51 Pakar dan praktisi pendidikan berpendapat bahwa pembelajaran online tidak dapat menggantikan pembelajaran tatap muka secara offline. Untuk memanfaatkannya diperlukan sarana dan teknologi yang memadai, yang mungkin eksklusif di beberapa negara, dan ada faktor psikologis dan sosial yang mencegah interaksi online menjadi seefektif offline (Dhawan 2020). 52 Pengalaman kursus-kursus-terbuka-online-massif (MOOCs) memberikan satu contoh ilustratif. Pernah dianggap sebagai salah satu inovasi pendidikan yang inovatif dalam dekade terakhir, keberhasilannya sangat terbatas. Tingkat penyelesaian tetap di bawah 5 persen selama bertahun-tahun sekarang, dengan kurangnya koordinasi dan arahan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi (Kop, 2020). BAGIAN — 04 53 Memang, Pemerintah telah bereksperimen dengan beberapa upaya ini baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Portal Rumah Belajar adalah platform pembelajaran online yang dilengkapi dengan konten pendidikan multimedia lengkap yang dikelola oleh Kemdikbud. Universitas Terbuka, sebuah universitas negeri yang berfokus pada pembelajaran jarak jauh juga menawarkan sumber daya pendidikan terbuka yang luas. Demikian pula di bidang kesehatan, Sehatpedia adalah platform telekonsultasi Pemerintah. BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA 54 McKinsey (2020). 55 Aadhar, sistem ID digital India, berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan secara signifikan (dari 35 persen di 2011 menjadi 80 persen di 2017), dengan membuatnya lebih murah dan lebih mudah bagi orang untuk memenuhi persyaratan know-your-customer (KYC) untuk pembukaan rekening bank. 56 Meskipun undang-undang tersebut tidak secara signifikan memengaruhi Satu Data, undang-undang tersebut akan memberikan panduan kepada pengelola data khususnya saat mengelola informasi pribadi. Bappenas sebagai koordinator implementasi Satu Data diharapkan dapat memantau secara ketat perkembangan dan memasukkan unsur-unsur UU Perlindungan Data Pribadi dalam pedoman teknis pelaksanaan Satu-Data. 57 Meski tidak disebutkan secara spesifik tentang Satu Data dalam Omnibus Law, namun ada beberapa ketentuan terkait data yang relevan. Misalnya, penetapan upah bagi UMKM diamanatkan berdasarkan agregat konsumsi yang dihitung oleh BPS. Artinya, data yang diterbitkan oleh salah satu lembaga Pemerintah Indonesia, BPS, akan digunakan untuk menetapkan upah. Kurangnya kejelasan tentang proses hukum dan transparansi dalam produksi data dapat melemahkan legitimasi statistik resmi dan membuatnya rentan dipolitisasi. 58 Sebagai contoh, institusi seperti Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kemendagri dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu secara tradisional mengontrol dan membangun manajemen data yang relatif lebih matang untuk kumpulan data catatan sipil dan wajib pajak. 59 ITU (2019). 60 Asosiasi Pemasok Seluler Global (2021). 61 Konsultasi ASEAN dan Plum (2021). 62 ASEAN (2021). 63 Bank Dunia (2019). 64 Forum Ekonomi Dunia (2020). 65 Bank Dunia (2019) 66 Ibid 67 Ibid 75 68 Perolehan pendapatan tidak langsung berpotensi jauh lebih besar, karena data dari ekonomi digital dapat digabungkan dengan data pihak ketiga lainnya dan digunakan oleh otoritas penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan pendapatan di seluruh wilayah utama Indonesia. pajak, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan badan (PPh) dan pajak penghasilan orang pribadi (PIT). 69 Bank Dunia (2021a). REFERENSI & CATATAN AKHIR 70 Untuk beberapa perusahaan yang dicakup, lihat: “Indonesia menambahkan Twitter, Zoom ke perusahaan teknologi yang harus membayar PPN 10%”, Reuters (8 September 2020), diakses online di:https://www. reuters.com/article/us-indonesia-tax-digital-idUSKBN25Z2CU 71 Pemungut PPN yang baru diangkat diberikan NPWP dan SPT. Pemungut PPN ini wajib membuat slip pungutan PPN yang memberikan informasi tentang pemungutan dan pembayaran PPN, yang dapat berupa faktur komersial, tagihan, atau tanda terima pesanan untuk meringankan beban kepatuhan. Pembayaran PPN dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang disediakan oleh DJP, dan dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah, USD dollar, atau semua mata uang asing lainnya yang diterima oleh sistem DJP. Pemungut PPN wajib menyampaikan laporan triwulanan, dengan BUKAN SEKEDAR UNICORN: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK INKLUSI DI INDONESIA data paling sedikit mengenai: (i) jumlah pengguna di Indonesia; (ii) jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN); (iii) jumlah PPN yang dipungut; dan (iv) jumlah PPN yang dibayarkan kepada pemerintah. DJP diizinkan untuk meminta pengajuan rinci lebih lanjut setiap tahun untuk data tingkat transaksi. 72 Kantor Perpajakan Australia (2019). 73 Dewan Uni Eropa (2017). 74 Komisi Eropa (2021). 75 Banyaknya UMKM 'informal', tidak terdaftar di badan pemerintah, dan/atau rumah tangga wirausaha yang semakin aktif di e-commerce merupakan tantangan signifikan dalam konteks Indonesia. Data dari platform digital dapat menjadi pendorong yang sangat kuat untuk meningkatkan manajemen risiko bila dikombinasikan dengan data bea cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia sedang mencari cara untuk melakukan ini, dengan uji coba berkelanjutan yang melibatkan beberapa platform digital yang berfokus pada penggunaan data transaksi e-commerce untuk mengatasi risiko kepatuhan termasuk tagihan yang kurang dan deklarasi yang terlewat. 76 Otoritas pendapatan dengan kapasitas terbatas untuk menangani sejumlah besar pengajuan PPN bulanan (misalnya, karena mereka tetap bergantung pada pengajuan manual, dan/atau memiliki kapasitas TIK yang terbatas untuk mengelola e-filing PPN secara nasional) dapat menetapkan ambang PPN yang lebih tinggi sehingga lebih sedikit perusahaan yang mau perlu mendaftar dan mengajukan. Perekonomian informal dapat didefinisikan sebagai perekonomian yang dicirikan oleh perusahaan yang tidak terdaftar, dan/ atau yang karyawannya bekerja tanpa kontrak formal. Perusahaan informal secara tradisional sulit untuk dikenakan pajak, karena mereka sering 'tersembunyi' dari jangkauan pemerintah. 77 “Kotak B.1: Mengapa rasio pajak terhadap PDB Indonesia begitu rendah?” dalam The Indonesia Economic Quarterly: Towards Inclusive Growth” (Maret 2018), hlm. 50. 78 Al-Rikabi, Khalil Rohman, dan Hambali, “On the Macroeconomics of the Digital Economy in Indonesia”, Working Paper, Bank Dunia (akan terbit, 2021). 79 Kelompok warga negara digital terkemuka: https://leadingdigitalgovs.org/ 76 LAPORAN BANK DUNIA