58988 laporan pembangunan dunia 2011 Konflik, Keamanan, dan Pembangunan Laporan Pembangunan Dunia 2011: Konflik, Keamanan, dan Pembangunan World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development The World Bank Penerjemah: M. Ramdhan Adhi Direktur Penerbitan dan Produksi: Edward Tanujaya Koordinator Penerbitan dan Produksi: Ariyanto Senior Editor: Dedy A. Halim Copy Editor: Lulu Alfiah Tata Letak: Lely Sarah Desain Ulang Sampul: Deka Hasbiy World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development Copyright © 2011 by The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank Laporan Pembangunan Dunia 2011: Konflik, Keamanan, dan Pembangunan Hak Cipta © 2012 oleh The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (Bank Dunia) dan Penerbit Salemba Empat Sumber gambar sampul buku: © Heads of State Kredit Foto:  Selayang Pandang Picasso/Corbis Images;  Bab 1 Thomas Dworzak/Magnum Photos;  Bab 2 Christopher Anderson/Magnum Photos;  Bab 3 Jonas Bendiksen/Magnum Photos;  Bab 4 Graeme Williams/Panos;  Bab 5 Christopher Furlong/Getty Images;  Bab 6 Gulbuddin Elham/Aina Photo;  Bab 7 Marco Vernaschi/Pulitzer Center;  Bab 8 Ron Haviv/VII/Corbis;  Bab 9 Werner Bischof/Magnum Photos All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, electronic or mechanical or transmittal including photocopying, recording, or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the publisher. This work was originally published by The World Bank in English as World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. This Bahasa Indonesia translation was arranged by Penerbit Salemba Empat. In case of any discrepancies, the original language shall govern. Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Bank Dunia dengan judul World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Penerbit Salemba Empat bertanggung jawab terhadap kualitas hasil terjemahan. Jika terjadi ketidaksesuaian pada hasil terjemahan maka rujukan yang digunakan adalah buku asli berbahasa Inggris. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dikemukakan dalam buku ini adalah murni berdasarkan sudut pandang penulis dan tidak mencerminkan pandangan Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah-pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang terdapat dalam buku ini. Batas-batas negara, warna, denominasi, dan informasi lain yang diperlihatkan dalam peta-peta buku ini tidak menyatakan penilaian apa pun dari Bank Dunia mengenai status hukum suatu wilayah atau persetujuan atau penerimaan batas-batas tersebut. The World Bank Laporan Pembangunan Dunia 2011: Konflik, Keamanan, dan Pembangunan/The World Bank —Jakarta: Salemba Empat, 2012 1 jil., 430 hlm., 21 × 28 cm ISBN 978-979-061-209-9 1. Profesional dan Umum 2. Laporan Pembangunan Dunia   I. Judul   II. The World Bank Kata Pengantar Pada tahun 1944, delegasi dari 45 negara berkumpul di Bretton Woods untuk membahas alasan ekonomi Perang Dunia yang saat itu masih berkecamuk dan cara menjamin perdamaian. Mereka sepakat untuk membuat Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development—IBRD), lembaga awal yang kini menjadi Grup Bank Dunia (World Bank Group). Sebagaimana dicatat oleh para delegasi, “Program pembangunan kembali/rekonstruksi dan perkembangan akan mempercepat kemajuan ekonomi di mana-mana, membantu stabilitas politik, dan mendorong perdamaian.� IBRD menyetujui pinjaman pertamanya ke Prancis pada tahun 1947 untuk membantu membangun kembali negara itu. Selama 60 tahun kemudian, huruf “R� dalam IBRD memiliki arti baru: merekonstruksi Afganistan, Bosnia, Haiti, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Sudan Selatan, dan daratan lain yang mengalami konflik atau perpecahan negara. Buku Paul Collier, The Bottom Billion, menyoroti siklus berulang atas tata kelola yang lemah, kemiskinan, dan kekerasan yang telah melanda negeri-negeri ini. Tidak satu pun negara berpenghasilan rendah yang menghadapi masalah ini yang dapat mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goal—MDG). Masalah-masalah negara rapuh menyebar dengan mudah. Mereka menyeret tetangga dengan kekerasan yang melintasi perbatasan karena konflik menyuburkan narkotika, pembajakan, dan kekerasan gender serta meninggalkan pengungsi dan infrastruktur yang rusak di belakang mereka. Wilayah mereka dapat menjadi tempat berkembang biaknya jaringan radikal kekerasan dan kejahatan terorganisasi. Pada tahun 2008, saya memberikan pidato tentang “Mengamankan Pembangunan (Securing Development)� di International Institute for Strategic Studies. Saya memilih forum untuk menekankan interkoneksi antara keamanan, tata kelola, dan pembangunan serta menekankan bahwa disiplin yang saling terpisah itu tidak terintegrasi dengan baik untuk mengatasi masalah yang saling terkait. Saya menguraikan tantangan: menghadirkan keamanan dan pembangunan bersama untuk meletakkan akar yang cukup dalam demi mematahkan siklus kerapuhan dan konflik. Seperti yang sekarang kita lihat lagi di Timur Tengah dan Afrika Utara, kekerasan pada abad ke-21 berbeda dengan abad ke-20 yang berpola konflik antarnegara dan metode penanganannya. Badan/agensi pemerintah stove-piped sudah tidak cocok untuk mengatasi, bahkan ketika kepentingan atau nilai-nilai nasional mendesak pemimpin politik untuk bertindak. Pendapatan rendah, kemiskinan, pengangguran, guncangan penghasilan seperti yang dipicu oleh volatilitas harga pangan, urbanisasi yang pesat, dan ketidaksetaraan di antara kelompok meningkatkan risiko kekerasan. Tekanan eksternal seperti perdagangan orang dan arus keuangan gelap dapat menambah risiko tersebut. Laporan Pembangunan Dunia 2001 melintasi seluruh disiplin ilmu dan pengalaman yang diambil dari seluruh dunia untuk menawarkan beberapa ide dan rekomendasi praktis tentang bagaimana bergerak di luar konflik dan kerapuhan serta mengamankan pembangunan. Pesan kunci yang penting bagi semua negara—berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi—serta lembaga- lembaga regional dan global. Pertama, legitimasi kelembagaan adalah kunci untuk stabilitas. Ketika lembaga negara tidak cukup melindungi warga negara, mencegah korupsi, atau memberikan akses pada keadilan; ketika pasar tidak menyediakan kesempatan kerja; atau ketika masyarakat telah kehilangan kohesi sosial, konflik kekerasan kemungkinan meningkat. Pada tahap awal, negara-negara perlu mengembalikan kepercayaan publik dalam aksi kolektif yang mendasar, bahkan sebelum lembaga-lembaga elementer dapat diubah. Kemenangan awal—yaitu tindakan yang dapat memberikan hasil yang cepat dan nyata—adalah sangat penting. iii iv KATA P E N G A N TA R Kedua, investasi dalam keamanan warga negara, keadilan, dan pekerjaan adalah penting untuk mengurangi kekerasan. Namun, ada kesenjangan struktural utama dalam kemampuan kolektif kita untuk mendukung bidang-bidang ini. Ada tempat-tempat di mana negara-negara yang rapuh dapat mencari bantuan untuk membangun tentara, tetapi kita belum memiliki sumber daya yang sama untuk membangun pasukan polisi atau sistem koreksi. Kita perlu memberikan penekanan lebih besar pada proyek-proyek awal untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya melalui sektor swasta. Laporan ini memberikan pengetahuan mendalam tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam koalisi politik, reformasi keamanan dan keadilan, serta pemberdayaan ekonomi. Ketiga, menghadapi tantangan ini secara efektif berarti lembaga-lembaga perlu berubah. Badan internasional dan mitra dari negara lain harus menyesuaikan prosedurnya sehingga mereka dapat merespons kelincahan dan kecepatan, perspektif jangka panjang, serta daya tahan yang lebih besar. Bantuan harus terintegrasi dan terkoordinasi; dana hibah multidonor telah terbukti berguna dalam mencapai tujuan-tujuan sementara untuk mengurangi beban pemerintah baru dengan kapasitas tipis. Kita membutuhkan handoff yang lebih baik antara lembaga-lembaga kemanusiaan dengan pembangunan. Kita perlu menerima tingkat risiko yang lebih tinggi. Jika legislatif dan inspektur hanya mengharapkan yang terbaik dan mengumumkan kekurangan kegagalan, lembaga akan menjauhkan diri dari masalah yang paling sulit dan mencekik diri dengan prosedur dan komite untuk menghindari tanggung jawab. Laporan ini menyarankan beberapa tindakan khusus dan cara- cara pengukuran hasilnya. Keempat, kita perlu mengadopsi pendekatan berlapis (layered approach). Beberapa masalah dapat diatasi di tingkat negara, tetapi yang lain harus diatasi di tingkat regional, seperti pengembangan pasar yang mengintegrasikan daerah-daerah yang tidak aman dan mengumpulkan sumber daya untuk membangun kapasitas. Beberapa tindakan dibutuhkan pada tingkat global, seperti membangun kapasitas baru untuk mendukung reformasi peradilan dan penciptaan lapangan kerja; menjalin kemitraan antara negara-negara produsen dan konsumen untuk membendung perdagangan ilegal; dan melakukan tindakan untuk mengurangi tekanan yang disebabkan oleh volatilitas harga pangan. Kelima, dalam mengadopsi pendekatan ini, kita perlu menyadari bahwa lanskap global senantiasa berubah. Lembaga regional dan negara-negara berpenghasilan menengah memainkan peran yang lebih besar. Ini berarti kita harus memberikan perhatian lebih pada pertukaran selatan-selatan dan selatan-utara serta pengalaman transisi negara berpendapatan menengah baru-baru ini. Taruhannya tinggi. Sebuah konflik sipil menghabiskan biaya negara berkembang rata-rata sekitar 30 tahun pertumbuhan PDB, dan negara-negara dalam krisis berkepanjangan bisa jatuh lebih dari 20 poin persentase di belakang dalam mengatasi kemiskinan. Menemukan cara yang efektif untuk membantu masyarakat melarikan diri dari ledakan baru atau mengulangi siklus kekerasan sangat penting untuk keamanan global dan pembangunan global—tetapi melakukannya memerlukan pemikiran ulang yang mendasar, termasuk cara kita menilai dan mengelola risiko. Setiap perubahan tersebut harus didasarkan pada peta jalan yang jelas dan insentif yang kuat. Saya berharap Laporan ini akan membantu orang lain dan diri kita dalam menggambarkan peta jalan yang dimaksud. Robert B. Zoellick Presiden Direktur The World Bank Group Ucapan Terima Kasih Laporan ini disusun oleh tim inti yang dipimpin oleh Sarah Cliffe dan Nigel Roberts serta beranggotakan Erik Alda, David Andersson, Kenneth Anye, Holly Benner, Natalia Cieslik, Ivan Crouzel, Markus Kostner, Daniel Maree, Nicholas Marwell, Gary Milante, Stephen Ndegwa, Kyle Peters, Nadia Selim, Pia Simonsen, Nicholas van Praag, Suranjan Weeraratne, dan Nikolas Win Myint. Bruce Jones menjabat sebagai Penasihat Eksternal Senior untuk tim ini dan membuat kontribusi besar seperti yang dilakukan oleh James Fearon, Jack Goldstone, dan Lant Pritchett. Markus Kostner bertindak sebagai Co-Director selama bagian dari persiapan Laporan ini. Bruce Ross-Larson sebagai editor kepala. Buku World Development Report 2011 (yang disingkat sebagai WDR 2011) disponsori bersama oleh Development Economics (DEC) dan Operations Policy and Country Services (OPC). Karya ini dikerjakan di bawah bimbingan Justin Yifu Lin di DEC serta Jeffrey Gutman dan Joachim von Amsberg di OPC. Caroline Anstey, Paulus Birmingham, Hassan Cisse, Shahrokh Fardoust, Varun Gauri, Faris Hadad-Zervos, Ann Harrison, Karla Hoff, Phillip Keefer, Anne-Marie Leroy, Rui Manuel De Almeida Coutinho, Alastair McKechnie, Vikram Raghavan, dan Deborah Wetzel juga memberikan bimbingan yang berharga. Tim WDR menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada World Bank’s Fragile and Conflict-Affected Countries Group (OPCFC) dan Global Expert Team on Fragile and Conflict-Affected Countries (FCS GET) untuk masukan dan umpan balik yang luas dalam seluruh proses pengembangan WDR. Suatu Dewan Penasihat yang terdiri atas Madeleine Albright, Louise Arbour, Lakhdar Brahimi, Mohamed Ibnu Chambas, Paul Collier, Nitin Desai, Carlos Alberto dos Santos Cruz, Martin Griffiths, Mohamed “Mo� Ibrahim, HE Paul Kagame, Ramtane Lamamra, Shivshankar Menon, Louis Michel, Jorge Montano, Jay Samosir, Kenzo Oshima, Surin Pitsuwan, Zeid Ra’ad al-Hussein, Marta Lucía Ramírez de Rincón, H.E. Ellen Johnson Sirleaf, Dmitri Trenin, Wu Jianmin, dan George Yeo memberikan saran yang dalam dan sangat baik. Presiden Direktur Bank Dunia, Robert B. Zoellick, memberikan bimbingan dan komentar. Banyak orang lain di dalam dan di luar Bank Dunia berkontribusi dengan komentar dan masukannya. Development Data Group menyumbang lampiran data dan berperan untuk Indikator- indikator Pembangunan Dunia Terpilih (Selected World Development Indicators—SWDI). Tim mendapat banyak manfaat dari berbagai konsultasi. Pertemuan diadakan di Afganistan, Austria, Australia, Belgia, Kanada, Cina, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Mesir, Etiopia, Prancis, Jerman, Haiti, India, Indonesia, Irak, Italia, Jepang, Kenya, Lebanon, Mali, Meksiko, Nepal, Belanda, Norwegia, Pakistan, Rwanda, Arab Saudi, Afrika Selatan, Spanyol, Sudan, Swedia, Swiss, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yaman. Tim mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta dalam berbagai lokakarya ini, konferensi video, dan diskusi online, termasuk para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan organisasi sektor swasta. Tim berterima kasih atas dukungan yang murah hati dari Uni Afrika, Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations—ASEAN), Uni Eropa, Pemerintah Australia, Pemerintah Kanada, Pemerintah Cina, Pemerintah Denmark, Pemerintah Finlandia,  World Development Report 2011 adalah buku berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh Bank Dunia (World Bank), sedangkan Laporan Pembangunan Dunia 2011 adalah buku versi terjemahannya yang berbahasa Indonesia. Buku terjemahan ini diterbitkan oleh Penerbit Salemba bekerja sama dengan Bank Dunia—ed. (Singkatan WDR 2011 juga digunakan untuk buku terjemahan.)  vi U C A PA N T E R I M A KA SI H Pemerintah Jerman, Pemerintah Jepang, Pemerintah Meksiko, Pemerintah Belanda, Pemerintah Norwegia, Pemerintah Swedia, Pemerintah Swiss, Pemerintah Inggris, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development—OECD), serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB—United Nations [UN]). Tim juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tidak kenal lelah dari Tim Produksi WDR: Jessica Ardinoto, Nga (Ty) Lopez, Bertha Medina, Brónagh Murphy, dan Jason Victor. Dukungan pengelolaan sumber daya dari Irina Sergeeva dan Sonia Joseph juga patut dihargai—serta produksi yang sangat baik, penerbitan, terjemahan, dan dukungan pendistribusian yang disediakan oleh Kantor Penerbit dan Layanan Terjemahan GSD dengan terima kasih khusus kepada Maria Fisk, Stephen McGroarty, Nancy Lammers, Santiago Pombo-Bejarano, Denise Bergeron, Janet Sasser, Jose de Buerba, Mario Trubiano, Alison Reeves, Mayya Revzina, Cecile Jannotin, dan Hector Hernaez atas kontribusi mereka. Debra Naylor dan Gerry Quinn memberikan desain dan keahlian grafis. Kami juga berterima kasih kepada Ivar Cederholm, Jean-Pierre Djomalieu, Sharon Faulkner, Vivian Hon, Gytis Kanchas, Rajvinder (Dolly) Kaur, Alexander Kent, Esabel Khoury, Nacer Megherbi, Thyra Nast, Jimmy Olazo, Nadia Piffaretti, Carol Pineau, Jean Gray Ponchamni, Swati Priyadarshini, Janice Rowe-Barnwell, Merrell Tuck-Primdahl, dan Constance Wilhel atas dukungan mereka untuk tim. Tim juga berterima kasih kepada Jeffrey Lecksell untuk produksi grafis peta. Kami menghargai upaya Bank Dunia Kantor New York, termasuk Dominique Bichara dan Tania Meyer serta rekan- rekan yang membantu dengan konsultasi WDR di seluruh dunia—termasuk di kantor Bank Dunia di Afganistan, Belgia, Cina, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Etiopia, Haiti, India, Indonesia, Irak, Italia, Jepang, Kenya, Lebanon, Mali, Meksiko, Nepal, Pakistan, Rwanda, Arab Saudi, Afrika Selatan, Sudan, Timor Leste, Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yaman. Glosarium Kekerasan terorganisasi (organized violence)—Penggunaan atau ancaman kekuatan fisik oleh kelompok, termasuk tindakan negara terhadap negara lain atau penduduk sipil, perang saudara, kekerasan pemilu di antara pihak-pihak yang berseberangan, konflik komunal berdasarkan identitas kelompok regional, etnis, agama, atau lainnya atau kepentingan persaingan ekonomi, kekerasan berbasis geng, kejahatan terorganisasi, dan gerakan bersenjata nonnegara internasional dengan bertujuan ideologis. Meskipun menjadi topik penting untuk pembangunan, kami tidak mencakup kekerasan dalam rumah tangga atau antarpribadi. Saat kita merujuk pada kekerasan atau konflik sebagai kependekan untuk kekerasan terorganisasi, pahamilah dalam konteks ini. Banyak negara mengatasi bentuk-bentuk kekerasan tertentu, seperti serangan teroris oleh gerakan bersenjata nonnegara sebagai perkara-perkara yang tunduk pada hukum pidana mereka. Siklus kekerasan berulang (repeated cycles of violence)—Negara atau wilayah subnasional yang telah mengalami lebih dari satu episode kekerasan terorganisasi selama 20–30 tahun. Tekanan (stresses)—Risiko politik, sosial, keamanan, atau ekonomi yang berkorelasi dengan risiko kekerasan terorganisasi. Kekerasan lebih mungkin terjadi ketika sebuah kombinasi dari tekanan berlangsung dalam suatu lingkungan yang ditandai oleh lembaga-lembaga yang lemah. Tekanan dapat berupa internal dalam kapasitas potensi sebuah negara untuk mengontrol individu, atau eksternal yang berasal dari dinamika regional atau global. Kepercayaan (confidence)—Kepercayaan di antara kelompok warga yang telah terpecah akibat kekerasan antara warga dengan negara serta antara negara dengan pemangku kepentingan lainnya (tetangga, mitra internasional, investor). Ekspektasi (expectations)—Cara orang membuat penilaian tentang masa depan dan bagaimana hal itu akan memengaruhi mereka, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Pada situasi di mana rekam jejak (track record) kekerasan telah menciptakan kepercayaan yang rendah, ekspektasi yang terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah bagi kebijakan pemerintah. Pakta elite (elite pacts)—Kesepakatan formal atau informal oleh pemegang kekuasaan politik, militer, atau ekonomi. Perjanjian ini sering kali ditegakkan melalui paksaan dan patronase yang biasanya “dipersonalisasi� berdasarkan perjanjian individu. Sepanjang sejarahnya, faktor motivasi kunci dalam membentuk pakta elite adalah keinginan untuk mengendalikan kekerasan serta mengamankan properti dan kepentingan ekonomi dan peluang anggota pakta. Laporan ini berpendapat bahwa pakta elite dapat memberikan keamanan jangka pendek, tetapi kekerasan sering berulang, kecuali pakta tersebut diperluas dan disertai dengan transformasi kelembagaan. Lembaga (institutions)—“Aturan permainan� yang formal dan informal. Mereka termasuk aturan- aturan formal, hukum tertulis, organisasi, norma-norma informal perilaku dan keyakinan, serta berbagai bentuk organisasi yang ada untuk melaksanakan dan menegakkan norma-norma (baik organisasi negara ataupun nonnegara). Lembaga membentuk kepentingan, insentif, dan perilaku yang dapat memfasilitasi kekerasan. Tidak seperti pakta elite, lembaga yang impersonal terus berfungsi terlepas dari kehadiran pemimpin tertentu sehingga memberikan jaminan lebih besar vii viii G L O S A R I UM untuk ketahanan berkelanjutan terhadap kekerasan. Lembaga beroperasi pada semua tingkat masyarakat lokal, nasional, regional, dan global. Kerapuhan dan situasi rapuh (fragility and fragile situations)—Periode ketika negara atau lembaga kekurangan kapasitas, akuntabilitas, atau legitimasi untuk memediasi hubungan antara kelompok warga negara serta antara warga negara dengan negara sehingga membuat mereka rentan terhadap kekerasan. Penelitian untuk Laporan ini memperkuat hubungan erat antara kerapuhan institusional dengan risiko konflik. Legitimasi (legitimacy)—Secara normatif, istilah ini menunjukkan keyakinan luas bahwa tatanan sosial, ekonomi, atau politik dan hasil yang ada sudah benar dan adil. Konsep ini biasanya berlaku pada lembaga. Legitimasi diperoleh dengan membangun kepercayaan dan keyakinan di antara berbagai pihak. Bentuk legitimasi mencakup legitimasi proses (yang berhubungan dengan cara suatu keputusan dibuat), legitimasi kinerja (yang berhubungan dengan tindakan, termasuk penyediaan kepentingan publik), dan legitimasi internasional (yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai dan tanggung jawab yang menurut hukum internasional dipandang sebagai tanggung jawab negara). Kapasitas (capacity)—Kemampuan lembaga untuk melaksanakan fungsi inti mereka secara efisien dan efektif. Ketika tidak memiliki kemampuan ini, negara tidak dapat mengurangi stres yang mungkin memicu kekerasan terorganisasi. Akuntabilitas (accountability)—Kemampuan lembaga untuk bersikap responsif terhadap warga negara, termasuk mematuhi preferensi agregat mereka, mengungkapkan informasi yang diperlukan, memungkinkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, serta memungkinkan adanya sanksi warga negara untuk pejabat publik atas dasar norma-norma dan prosedur yang diakui umum. Keamanan warga negara (citizen security)—Kebebasan dari kekerasan fisik dan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan. Hal tersebut berlaku pada kehidupan semua anggota masyarakat (baik warga negara maupun sebaliknya), yaitu meliputi keamanan di rumah, di tempat kerja, serta dalam interaksi politik, sosial, dan ekonomi dengan negara dan anggota masyarakat lainnya. Serupa dengan keamanan manusia, “keamanan warga negara� menempatkan orang-orang di pusat dari upaya untuk mencegah dan pulih dari kekerasan. Keadilan dan inklusi (justice and inclusion)—Laporan ini menggunakan keadilan dalam dua cara. Penggunaan pertama mengacu pada pengertian keadilan secara luas. Meskipun bervariasi dalam berbagai masyarakat, hal ini adalah konsep universal yang dapat diidentifikasi serta membawa gagasan tentang proses yang adil dan memberikan hasil dalam distribusi kekuasaan politik, sumber daya, kesempatan, dan sanksi. Penggunaan kedua lebih spesifik: lembaga-lembaga yang penting dalam penyelesaian konflik yang timbul atas pelanggaran yang dituduhkan atau interpretasi yang berbeda dari aturan yang dibuat masyarakat untuk mengatur perilaku anggota. Sebagai akibatnya, hal itu menjadi penting untuk memperkuat kerangka kerja normatif (hukum dan aturan) yang membentuk tindakan publik dan swasta. Hal ini mencakup unsur-unsur sistem peradilan yang paling penting untuk mencegah atau melakukan transisi keluar dari kekerasan: fungsi inti-peradilan pidana— kemampuan polisi, pengadilan, dan sistem pidana untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum secara memadai tindakan yang terkait dengan kekerasan terorganisasi—dan lembaga diperlukan untuk mengatasi perselisihan mendasar yang berkontribusi terhadap kekerasan (misalnya, lembaga yang berhubungan dengan tanah dan resolusi sengketa properti). Glosarium ix Momen transisi (transition moments)—Peristiwa yang menimbulkan upaya baru untuk mencegah atau memulihkan dari kemungkinan kekerasan. Ini dapat melibatkan perubahan ruang untuk perubahan yang dalam dan luas (misalnya, akhir perang, krisis nasional yang mendalam, perubahan dalam pemerintahan setelah satu partai berkuasa bertahun-tahun) atau perubahan yang lebih terbatas (rencana reformasi pemerintah baru atau pergeseran pejabat kunci; negosiasi atau bangunan koalisi di antara aktor-aktor yang berbeda di dalam masyarakat; peristiwa yang memacu refleksi dalam masyarakat, seperti kerusuhan, kekalahan militer, bencana alam, atau hari peringatan politik penting). Kolaboratif, koalisi inklusif (collaborative, inclusive-enough coalitions)—Tidak seperti pakta elite, koalisi ini melibatkan segmen masyarakat yang lebih luas—pemerintah daerah, bisnis, tenaga kerja, gerakan masyarakat sipil, partai-partai oposisi dalam beberapa kasus. Koalisi dikatakan “cukup inklusif � ketika mereka melibatkan pihak-pihak yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan dan mengubah lembaga dan membantu menciptakan momentum lanjutan untuk perubahan positif; dan jika ada legitimasi lokal untuk mengecualikan beberapa kelompok—misalnya karena keuntungan pemilu, atau karena kelompok atau individu telah terlibat dalam pelanggaran. Sinyal (signaling)—Menunjukkan iktikad untuk memutuskan hubungan dengan kebijakan pada masa lalu—dalam konteks Laporan ini, kebijakan yang telah meningkatkan risiko kekerasan. Sinyal dirancang untuk memobilisasi koalisi dukungan dan dapat dilakukan melalui pengumuman atau tindakan, misalnya penunjukan dan pencopotan pasukan keamanan. Mekanisme komitmen (commitment mechanism)—Cara untuk membujuk para pemangku kepentingan bahwa maksud untuk memutuskan hubungan dengan kebijakan masa lalu tidak akan terbalik, termasuk menciptakan fungsi independen untuk melaksanakan atau memantau kesepakatan. Hasil awal (early results)—Perbaikan nyata dalam keamanan, keadilan, inklusi, peluang ekonomi, dan pelayanan yang disampaikan dalam 100 hari pertama dan 12 bulan pertama setelah perubahan diumumkan dalam kebijakan mencegah atau pulih dari krisis kekerasan. Penahapan dan prioritas reformasi (sequencing and prioritizing reforms)—Menentukan jenis dan ruang lingkup perubahan apa saja yang akan dilakukan oleh masyarakat yang akan dibahas, serta kerangka waktu untuk mencapai perubahan tersebut. Pragmatis, pendekatan paling sesuai (pragmatic, best-fit approach)—Program, lembaga, dan reformasi yang secara teknis bukan pilihan dengan biaya terendah untuk mencapai hasil, tetapi yang disesuaikan dengan realitas politik, keamanan, dan kelembagaan lokal. Transformasi institusi (transforming institutions)—Berkembang seiring “aturan permainan� yang meningkatkan ketahanan terhadap risiko kekerasan, termasuk hukum, organisasi, norma perilaku, dan keyakinan bersama yang memastikan bahwa manfaat dari individu memilih untuk bertindak secara damai dan sah melebihi biaya yang timbul. Catatan Metodologis Salah satu tantangan terbesar dalam meneliti pelajaran tentang pencegahan kekerasan dan pemulihan adalah kurangnya data kuantitatif dan kualitatif yang tersedia karena tantangan keamanan dan akses bersama dengan kapasitas statistik yang rendah. Bahkan, dalam berkas data Bank Dunia yang komprehensif, negara-negara yang paling terpengaruh oleh kekerasan sering kali mendaftar kolom data kosong. Jajak pendapat, survei rumah tangga, serta evaluasi dampak kebijakan dan intervensi proyek juga terbatas di negara-negara dan kawasan yang terkena dampak kekerasan. Sejumlah literatur atau referensi tentang perang saudara lebih memfokuskan pada penyebab perang daripada kebijakan untuk mencegah atau memulihkan dari kekerasan—dan kurangnya analisis mengenai kekerasan kriminal terorganisasi. Akan tetapi, selama dekade terakhir, Laporan ini telah mendapatkan manfaat dari pertumbuhan penelitian multidisiplin (ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, studi keamanan) dan makalah-makalah kebijakan pembangunan perdamaian, pembangunan negara, pencegahan konflik, rekonstruksi dan operasi stabilisasi, perdamaian, serta konflik pemulihan yang dilengkapi dengan data yang besar dari berbagai sumber (Uppsala Conflict Data Program, International Peace Research Institute of Oslo, Human Security Report Project—HSRP (Program Laporan Keamanan Manusia), data pembunuhan dari sumber-sumber nasional, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Health Organization—WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), pengodean geospasial peristiwa konflik dan data dari Armed Conflict Location and Event Database—ACLED (Basis Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata), jajak pendapat dari barometer regional, serta survei yang dilakukan oleh Fafo). Karena topik kekerasan dan pembangunan melintasi berbagai disiplin akademis dan kebijakan, penting bahwa pemahaman umum dari istilah kunci dikembangkan dan digunakan untuk Laporan ini (lihat glosarium). Untuk proyek ini, makalah latar belakang oleh peneliti akademis yang terpandang telah menghasilkan karya ekonometri baru yang signifikan tentang hubungan antara lembaga dengan kekerasan yang selanjutnya dilengkapi oleh penelitian studi kasus regional dan konsultasi di tingkat negara dan kawasan. Belajar dari pengalaman: Membangkitkan percakapan global Tim WDR berusaha melengkapi riset dengan menghasilkan percakapan global bersama reformis nasional, masyarakat sipil, para pemimpin sektor swasta, serta pembuat kebijakan regional dan internasional—serta bergulat dengan kekerasan di daerah-daerah yang beragam di seluruh dunia. Tim berfokus secara eksplisit untuk membawa percakapan ini bergerak di luar tradisi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) dan mitra donor multilateral Bank Dunia untuk terlibat dengan reformis nasional, pembuat kebijakan negara dengan pendapatan menengah, lembaga regional dan diplomatik, serta keamanan mitra—termasuk berikut ini. • Konsultasi dan diskusi meja bundar dengan banyak pemangku kepentingan dengan kepemimpinan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan aktor-aktor internasional di beberapa puluh negara rendah dan menengah serta daerah yang saat ini terkena dampak konflik kekerasan atau telah berhasil melarikan diri dari itu dalam beberapa tahun terakhir. Negara dan wilayah yang dikunjungi termasuk Afganistan, Austria, Australia, Belgia, Kanada, xi xii C ATATA N M E T O D O L O G I S Cina, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Mesir, Etiopia, Prancis, Jerman, Haiti, India, Indonesia, Irak, Italia, Jepang, Kenya, Lebanon, Mali, Meksiko, Nepal, Belanda, Norwegia, Pakistan, Rwanda, Arab Saudi, Afrika Selatan, Spanyol, Sudan, Swedia, Swiss, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yaman. • Diskusi regional dengan pembuat kebijakan dan para ahli untuk menggali pengalaman dan perspektif yang beragam dan pentingnya aksi regional, termasuk dalam dua lokakarya bekerja sama dengan Uni Afrika dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika di Addis Ababa, sesi yang diselenggarakan oleh ASEAN di Jakarta, lokakarya regional di Kota Meksiko, lokakarya regional Timur Tengah/Afrika Utara di Beirut, dan sesi di Brussels dalam kerja sama dengan Uni Eropa. • Kerja sama dan tukar pendapat dengan sistem PBB untuk keamanan, politik, pembangunan, dan dinamika kemanusiaan dari tantangan yang ada. Sejumlah tukar pendapat telah diselenggarakan dengan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council—ECOSOC), Sekretariat PBB dan badan-badan, serta dana dan program PBB. Tim juga telah terlibat dengan Dialog Internasional untuk Pembangunan Perdamaian dan Pembangunan Negara (International Dialogue for Peacebuilding and Statebuilding), OECD International Network on Conflict and Fragility, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization—NATO), serta Bank Pembangunan Asia, Afrika, dan Inter-Amerika. • Konsultasi di ibu kota untuk memperoleh pelajaran dari pembuat kebijakan, pakar, LSM, dan perwakilan sektor swasta, termasuk Berlin, Beijing, Berne, Kairo, Kopenhagen, Delhi, Den Haag, Helsinki, Jakarta, Jeddah, London, Kota Meksiko, Oslo, Ottawa, Paris, Roma, Stockholm, dan Tokyo. • WDR 2011 mempertemukan Dewan Penasihat pemimpin dan praktisi tingkat tinggi sebagai dewan konsultasi untuk pemikiran yang muncul, dan menawarkan saran praktis tentang realitas pembuatan kebijakan di negara-negara yang terkena dampak konflik (Boks 1). • WDR sesi brainstorming (curah gagasan) juga telah diselenggarakan untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman akademisi, pembuat kebijakan, serta Perwakilan LSM dalam kemitraan dengan lembaga multilateral lainnya, lembaga think tank, akademik, dan regional. Catatan Metodologis xiii Boks 1  Dewan Penasihat WDR 2011 Dewan Penasihat (Advisory Council—AC) WDR 2011 dibentuk pada awal proses WDR untuk bertukar pikiran dengan tim tentang pesan-pesan dan rekomendasi yang muncul dari Laporan. Keanggotaannya mencakup lintas nasional, regional, multilateral, dan para pemimpin masyarakat sipil dengan pengalaman mendalam dalam pencegahan dan pemulihan konflik. Dewan Penasihat bertemu tiga kali selama proses pengembangan Laporan: September 2009 di Washington, D.C.; Februari 2010 di Addis Ababa, Etiopia; dan September 2010 di Beijing, Cina. Anggota AC juga menggunakan kekuasaan mereka untuk mengadakan kunjungan demi mendukung WDR dalam konsultasi regional di seluruh dunia. Berdasarkan refleksi mereka terhadap tema WDR, Laporan mencakup kontribusi individu dari Anggota Dewan Penasihat yang mencerminkan pandangan pribadi mereka. Boks-boks ini mencakup pelajaran dari keterlibatan Anggota AC sendiri dalam pengaturan konflik atau diskusi topikal berdasarkan keahlian mereka. Anggota Dewan Penasihat Madeleine Albright, Ketua, Albright Stonebridge Group; mantan Menteri Luar Negeri AS Louise Arbour, Presiden Direktur, International Crisis Group; mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Lakhdar Brahimi, Mantan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afganistan dan Irak Mohamed Ibn Chambas, Sekretaris Jenderal African, Caribbean, and Pacific Group of Sates Paul Collier, Profesor Bidang Ekonomi, Universitas Oxford Nitin Desai, Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Sosial dan Ekonomi Carlos Alberto dos Santos Cruz, Mantan Panglima Misi Penjaga Perdamaian PBB di Haiti Martin Griffiths, Mantan Direktur, Pusat Dialog Kemanusiaan Mohamed “Mo� Ibrahim, Pendiri Mo Ibrahim Foundation dan Pendiri Celtel H.E. Paul Kagame, Presiden Rwanda Ramtane Lamamra, Komisaris Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika Louis Michel, Anggota Parlemen Eropa Jorge Montano, Direktur Jenderal Asesoría y Análisis; mantan Duta Besar Meksiko untuk Amerika Serikat Jay Naidoo, Ketua Aliansi Global untuk Peningkatan Gizi (Global Alliance for Improved Nutrition); mantan Ketua Bank Pembangunan Afrika Selatan Kenzo Oshima, Wakil Presiden Direktur Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Zeid Ra’ad al-Hussein, Duta Besar Kerajaan Yordania Hashemit untuk PBB Marta Ramirez Lucía de Rincón, Fundación Ciudadanía en Acción; mantan Menteri Pertahanan Kolombia H.E. Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia Dmitri Trenin, Direktur Moscow Center, Carnegie Endowment for International Peace Wu Jianmin, Ketua Shanghai Center for International Studies H.E. George Yeo, Menteri Luar Negeri Singapura Mendorong diskusi berkelanjutan WDR ini telah memberikan penekanan besar pada komunikasi karena tujuannya dari awal tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menjangkau beberapa komunitas kebijakan untuk meningkatkan pemahaman tren dalam konflik dan mempromosikan perubahan praktis dalam cara kita mengatasi konflik. Hal ini menyiratkan strategi jangka panjang daripada Laporan sebelumnya untuk membangun momentum dari waktu ke waktu demi memperjelas tantangan, pengujian resep kebijakan, dan advokasi usulan konkret. Program penjangkauan yang luas telah menyumbang pada substansi Laporan dan memulai proses komunikasi jauh lebih awal daripada WDR sebelumnya. WDR ini juga menggunakan video, situs web, dan media sosial secara ekstensif untuk memperluas diskusi publik mengenai kerapuhan dan konflik. Sebuah situs interaktif yang telah diluncurkan menampilkan data yang digunakan dalam Laporan, makalah latar belakang tematik, studi kasus konflik WDR, bahan video, blog, dan twitter feed (blog WDR di http://blogs.worldbank.org/conflict dan situs twitter kami di http://twitter.com/wbConflict). Singkatan dan Catatan Data Singkatan AC Advisory Council (Dewan Penasihat), WDR 2011 ACLED Armed Conflict Location and Event Database (Basis Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata) ADB Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) AfDB African Development Bank (Bank Pembangunan Afrika) AFSIS ASEAN Food Security Information System (Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN) AKDN Aga Khan Development Network (Jaringan Pembangunan Aga Khan) ANC African National Congress (Kongres Nasional Afrika) ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) AU African Union (Uni Afrika) AUC Autodefensas Unidas de Colombia (United Self-Defense Forces of Colombia— Satuan Kekuatan Pertahanan Diri Kolombia) AUPSC African Union Peace and Security Council (Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika) AusAID Australian Government Overseas Aid Program (Program Bantuan Luar Negeri Pemerintah Australia) Austrac Australian Transaction Reports and Analysis Center (Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi, Australia) AZAPO Azanian People’s Organisation (Organisasi Rakyat Azanian), Afrika Selatan BRA Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Aceh Peace-Reintegration Board) BRAVO Birth Registration for All Versus Oblivion CDC Centers for Disease Control and Prevention (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) CCAI Centro de Coordinación de Acción Integral (Kolombia) CDD community driven development (pembangunan berbasis masyarakat) CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (International Commission Against Impunity—Komisi Internasional Antikekebalan Hukum, Guatemala) CODESA Convention for a Democratic South Africa CPA Comprehensive Peace Agreement (Kesepakatan Perdamaian Komprehensif) CPA Coalition Provisional Authority (Badan Koalisi Sementara), Irak CPIA Country Policy and Institutional Assessment (Penilaian Kebijakan Negara dan Institusional) CV coefficient of variance (koefisien varians) DAC Development Assistance Committee (Komite Bantuan Pembangunan) DDR disarmament, demobilization, and reintegration (pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi) DESEPAZ Desarrollo, Seguridad y Paz xv xvi SI N G KATA N DA N C ATATA N DATA DFID Department for International Development (Departemen Pembangunan Internasional), Inggris Raya ECOSOC United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) ECOWAS Economic Community of West African States (Masyarakat Ekonomi Negara- Negara Afrika Barat) ECSC European Coal and Steel Community (Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa) EFCC Economic and Financial Crimes Commission (Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan) EGSC Economic Governance Steering Committee EITI Extractive Industries Transparency Initiative (Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif) ELN National Liberation Army (Tentara Pembebasan Nasional), Kolombia ETA Euskadi Ta Askatasuna (Spanyol) EU European Union (Uni Eropa) Fafo Institutt for Anvendte Internasjonale Studier (Institute for Labor and Social Research), Norwegia FAO Food and Agriculture Organization (United Nations)—Organisasi Pangan dan Pertanian (PBB) FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces— Angkatan Bersenjata Revolusioner), Kolombia FATA Federally Administered Tribal Areas (Pakistan) FATF Financial Action Task Force (Satuan Tugas Aksi Finansial) FDI foreign direct investment (investasi asing langsung) FINCEN Financial Crimes Enforcement Network, U.S. (Jaringan Penindakan Kejahatan Keuangan, AS) FINTRAC Financial Transactions and Reports Analysis Center, Canada (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi, Kanada) FIU financial intelligence unit (unit intelijen keuangan) FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Farabundo Martí National Liberation Front) El Salvador FRELIMO Frente de Libertação de Moçambique (Liberation Front) GAM Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) GDP gross domestic product (produk domestik bruto—PDB) GEMAP Governance and Economic Management Assistance Program (Program Bantuan Manajemen Ekonomi dan Tata Kelola) GMS Greater Mekong Sub-region GIS geographic information system (sistem informasi geografi) GNI gross national income (pendapatan nasional bruto) HNP Haitian National Police (Police Nationale d‘Haïti)—Kepolisian Nasional Haiti IADB Inter-American Development Bank (Bank Pembangunan Inter-Amerika) ICRC International Committee of the Red Cross (Komite Palang Merah Internasional) ICRG International Country Risk Guide (Panduan Risiko Negara Internasional) IDA International Development Association (Asosiasi Pembangunan Internasional) IDP internally displaced persons IFAD International Fund for Agricultural Development (Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian) IFC International Finance Corporation (Korporasi Pembiayaan Internasional) IFI International Financial Institutions (Lembaga Keuangan Internasional) Singkatan dan Catatan Data xvii IMF International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional) INCAF International Network on Conflict and Fragility (Jaringan Internasional untuk Konflik dan Kerapuhan) IRA Irish Republican Army (Tentara Republik Irlandia) ISAF International Security Assistance Force (Tentara Bantuan Keamanan Internasional), Afganistan KDP Kecamatan Development Program (Program Pembangunan Kecamatan), Indonesia KP Khyber Pakhtunkhwa (provinsi di Pakistan) MDG Millennium Development Goal (Sasaran Pembangunan Milenium) MDRP Multi-country Demobilization and Reintegration Program (Program Demobilisasi dan Reintegrasi Multinegara), Afrika MDTF Multi-donor Trust Fund (Dana Perwalian Multidonor) MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in Haiti (Misi Stabilisasi PBB di Haiti) MONUC Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo)—Misi PBB di Republik Demokratik Kongo MOU memorandum of understanding (nota kesepahaman) NATO North Atlantic Treaty Organization (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) NCP National Civilian Police (Polisi Sipil Nasional) NCP National Conciliation Party (Partai Perdamaian Nasional), El Salvador NGO nongovernmental organization (lembaga swadaya masyarakat—LSM) NSP National Solidarity Program (Program Solidaritas Nasional), Afganistan NTGL National Transitional Government of Liberia (Pemerintahan Transisi Nasional Liberia) ODA official development assistance (bantuan pembangunan resmi) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi) ONUMOZ United Nations Operation in Mozambique (Operasi PBB di Mozambik) PAC Pan Africanist Congress (Afrika Selatan) PCNA Post Conflict Needs Assessment (Penaksiran Kebutuhan Pascakonflik) PFM public financial management review (tinjauan pengelolaan keuangan publik) PRIO Peace Research Institute (Badan Riset Perdamaian), Oslo RAMSI Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon) RENAMO Resistência Nacional Moçambicana (Perlawanan Nasional Mozambik) SADC Southern African Development Community (Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan) SALW small arms and light weapons (senjata kecil dan ringan) SOCA Serious Organized Crime Agency, U.K. (Lembaga Kejahatan Terorganisasi Berat, Inggris Raya) SMS short message service (layanan pesan singkat) STAR Stolen Asset Recovery Initiative (Badan Inisiatif Pemulihan Aset yang Dicuri) START Stabilization and Reconstruction Task Force (Satuan Tugas Stabilisasi dan Rekonstruksi), Kanada SPF Statebuilding and Peacebuilding Fund (Bantuan Dana Pembangunan Negara dan Perdamaian), Bank Dunia UN United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa—PBB) xviii SI N G KATA N DA N C ATATA N DATA UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan) UNDP United Nations Development Programme (Program Pembangunan PBB) UNDPA United Nations Department of Political Affairs (Departemen Politik PBB) UNDPKO United Nations Department of Peacekeeping Operations (Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB) UNHCR United Nations Office of the High Commissioner for Refugees (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) UNICEF United Nations Children’s Fund (Dana Anak-Anak PBB) UNIFEM United Nations Development Fund for Women (Dana Pembangunan PBB untuk Wanita) UNOHCHR United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia) UNMIL United Nations Mission in Liberia (Misi PBB di Liberia) UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (Markas PBB untuk Narkotika dan Kejahatan) UNOGBIS United Nations Peacebuilding Support Office in Guinea Bissau (Markas Bantuan Perdamaian di Guinea-Bissau) UNPBC United Nations Peacebuilding Commission (Komisi Perdamaian PBB) UNPBF United Nations Peacebuilding Fund (Dana Perdamaian PBB) UNSC United Nations Security Council (Dewan Keamanan PBB) UNSCR United Nations Security Council Resolution (Resolusi Dewan Keamanan PBB) USAID United States Agency for International Development (Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional) WDR World Development Report (Laporan Pembangunan Dunia) WFP World Food Programme (Program Pangan Dunia) WGI Worldwide Governance Indicators (Indikator Tata Kelola Global) WHO World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia) Catatan Peristilahan dan Data Negara-negara yang termasuk dalam pengelompokan regional dan pendapatan dalam Laporan ini tercantum dalam tabel Klasifikasi Perekonomian pada akhir bagian “Indikator-indikator Pembangunan Dunia Terpilih (Selected World Development Indicator—SWDI). Klasifikasi pendapatan berdasarkan pada PNB (produk nasional bruto [GNP—gross national product]) per kapita; batas untuk klasifikasi pendapatan dalam edisi ini dapat ditemukan pada bagian SWDI. Rata-rata kelompok yang dilaporkan dalam angka-angka dan tabel adalah rata-rata tertimbang dari negara-negara dalam kelompok, kecuali dinyatakan sebaliknya. Penggunaan negara-negara untuk mengacu pada ekonomi berarti tidak ada penilaian oleh Bank Dunia tentang status hukum atau wilayah. Istilah negara berkembang mencakup perekonomian rendah dan menengah sehingga dapat mencakup perekonomian dalam transisi dari perencanaan pusat demi faktor kenyamanan. Angka dolar adalah nilai dolar AS saat ini, kecuali dinyatakan lain. Miliar berarti 1.000 juta; triliun berarti 1.000 miliar. Daftar Isi Kata Pengantar  iii Ucapan Terima Kasih  v Glosarium  vii Catatan Metodologis  xi Singkatan dan Catatan Data  xv Selayang Pandang  3 Pendahuluan  3 Bagian 1: Tantangan Siklus Kekerasan Berulang (Cycles Of Repeated Violence) Konflik dan kekerasan abad ke-21 adalah masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan acuan abad ke-20  4 Siklus konflik yang merusak: Ketika tekanan keamanan, keadilan, dan pekerjaan bertemu dengan institusi yang lemah  8 Bagian 2: Roadmap untuk Mengatasi Siklus Kekerasan di Tingkat Negara Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi yang memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara  11 Kebijakan praktis dan alat program untuk negara pelaku  19 Bagian 3: Mengurangi Risiko Kekerasan—Arah bagi Kebijakan Internasional Jalur 1: Memberikan bantuan khusus untuk pencegahan melalui keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara  32 Jalur 2: Transformasi prosedur dan manajemen risiko serta hasil dalam badan internasional  34 Jalur 3: Mengambil tindakan secara regional dan global untuk mengurangi tekanan eksternal di negara-negara rapuh  38 Jalur 4: Mengumpulkan dukungan dari negara-negara berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi serta institusi global dan regional untuk merefleksikan perubahan lanskap kebijakan dan bantuan internasional  39 Catatan  44 Kerangka dan Struktur WDR xix xx DA F TA R I SI Bagian I: Tantangan  55 1  Kekerasan yang Berulang Mengancam Pembangunan  57 Perang antarnegara dan perang saudara berkurang sejak puncaknya pada awal 1990-an  57 Kekerasan modern timbul dalam beragam bentuk dan siklus yang berulang  59 Konsekuensi kekerasan terhadap pembangunan amat merugikan  64 Kekerasan yang berulang adalah tantangan bersama  73 Catatan  75 2  Kerentanan terhadap Kekerasan  81 Banyaknya tekanan meningkatkan risiko kekerasan  81 Lingkaran setan legitimasi institusional lemah dan kekerasan  93 Catatan  103 Bagian 2: Pelajaran dari Tanggapan Nasional dan Internasional  109 3  Dari Kekerasan ke Keuletan: Mengembalikan Kepercayaan dan Mentransformasi Institusi  111 Mengapa mentransformasi institusi sangatlah sulit  111 Meninggalkan kekerasan, membangun keuletan  115 Jangan berharap terlalu banyak, terlalu cepat  121 Beradaptasi dengan konteks yang beragam  124 Catatan  131 4  Memulihkan Kepercayaan: Menjauh dari Ambang Batas  135 Menggunakan pembelajaran dari para reformis nasional  135 Koalisi yang cukup inklusif   136 Menyampaikan hasil-hasil awal  145 Catatan  158 5  Mentransformasi Institusi untuk Memberikan Keamanan, Keadilan, dan Lapangan Pekerjaan bagi Warga Negara  163 Menentukan langkah dan urutan transformasi institusional  163 Keamanan warga negara  167 Keadilan  172 Lapangan pekerjaan  177 Apakah yang harus dilakukan secara bertahap, tetapi sistematis  184 Transformasi institusional sebagai suatu proses berkelanjutan  191 Catatan  195 Daftar isi xxi 6  Bantuan Internasional terhadap Pembangunan Kepercayaan dan Transformasi Institusi  203 Manfaat dan risiko bantuan asing  203 Perkembangan arsitektur internasional   203 Membangun Kepercayaan  207 Mendukung transformasi institusional  216 Akuntabilitas ganda dan mengelola risiko tindakan  223 Pelajaran keterlibatan internasional  228 Catatan  232 7  Tindakan Internasional untuk Memitigasi Tekanan Eksternal  241 Tekanan keamanan eksternal  242 Tekanan ekonomi eksternal  250 Tekanan sumber daya  254 Antara yang global dengan nasional: Tekanan regional, dukungan global   257 Catatan  266 Bagian 3: Pilihan Praktis dan Rekomendasi  271 8  Arah dan Pilihan Praktis Negara  273 Prinsip dan pilihan, bukan resep  273 Prinsip dasar dan kerangka negara tertentu untuk pencegahan kekerasan dan pemulihan yang berkelanjutan  273 Pendekatan praktis terhadap pembangunan kepercayaan  277 Pendekatan program untuk menghubungkan hasil awal dengan transformasi institusi  280 Faktor Eksternal: Mengurangi Eksternal dan Memperoleh Dukungan Eksternal  290 Catatan  294 9  Arah Baru Bantuan Internasional  297 Jalur 1: Mencegah siklus kekerasan yang berulang-ulang dengan berinvestasi pada keamanan, peradilan, dan lapangan pekerjaan untuk penduduk  298 Jalur 2: Reformasi prosedur lembaga internal  304 Jalur 3: Mengurangi tekanan eksternal: Tindakan baru regional dan global  310 Jalur 4: Mengumpulkan dukungan dari negara-negara berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi, serta dari lembaga-lembaga global dan regional  317 Pembelajaran global yang berkelanjutan  319 Catatan  322 Bibliografi B-1 Daftar Pustaka D-1 Indikator-indikator Terpilih 2011 IT-1 Indikator-indikator Pembangunan Dunia Terpilih 2011 IP-1 Indeks I-1 xxii DA F TA R I SI Boks 1.1 Perang antarnegara dan perang saudara—1900 sampai 5.1 Pendekatan Cina untuk mengemudikan reformasi ekonomi sekarang  58 secara bertahap  164 1.2 Instabilitas, kekerasan politik, dan perdagangan narkoba di 5.2 Pembangunan institusi memerlukan waktu. Yang utama— Afrika Barat  63 keamanan, keadilan, dan pekerjaan bagi warga  165 1.3 Kejahatan yang disertai dengan kekerasan dan 5.3 Respons-respons politik, keamanan, dan pembangunan ketidakamanan mendatangkan kerugian ekonomi yang terkoordinasi terhadap kekerasan—Pelajaran dari yang besar  73 kekerasan kriminal kota, subnasional, dan terorganisasi di 2.1 Teori ekonomi dan politik kekerasan dan Laporan ini  83 Amerika Latin  166 2.2 Tekanan yang ditimbulkan adalah kejahatan terorganisasi 5.4 Pendirian pengawasan warga sipil dan Kebijakan Keamanan dan perdagangan narkoba lintas nasional  85 Demokratis  169 2.3 Penyebaran konflik di Afrika Tengah  86 5.5 Reformasi kepolisian Haiti meskipun dalam kondisi 2.4 Tekanan eksternal: Deportasi maras (geng)  87 sulit  173 2.5 Apakah pengangguran menyebabkan kekerasan? Argumen 5.6 Solusi pengadilan inovatif di Amerika Latin  175 dukungan dan penolakan  88 5.7 Pengalaman melawan korupsi  178 2.6 Apakah faktor-faktor ekonomi yang serupa menciptakan 5.8 Pembangunan rantai nilai di Kosovo dan Rwanda  179 risiko konflik politik dan tingkat kejahatan terorganisasi 5.9 Tidak sempurna secara teknis, tetapi tangguh dalam yang disertai kekerasan yang ekstrem?  89 berbagai situasi: Penyediaan listrik terbaik di Lebanon  180 2.7 Orang-orang mengharapkan kewajaran dan menghukum 5.10  Pemberdayaan ekonomi perempuan: Program ketidaksetaraan  91 pemberdayaan perempuan di Nepal  183 2.8 Pelanggaran HAM dan risiko konflik pada masa depan  92 5.11  Mengatur langkah transformasi institusional  185 2.9 Penelitian kuantitatif tentang institusi dan kekerasan  94 5.12  Devolusi dan desentralisasi dapat membantu mengelola 2.10 Kerapuhan, institusi lemah, tata kelola, dan kekerasan  96 konflik, tetapi lebih baik dilakukan secara bertahap  187 3.1 Ekspektasi yang tidak realistis di negara rapuh merupakan 5.13  Pendekatan pembangunan dapat memberdayakan rintangan bagi kemajuan  112 perempuan di lingkungan paling rapuh  190 3.2 Penanggungan Beban yang Prematur  113 6.1 Manfaat bantuan internasional: Mozambik  204 3.3 Kekerasan dapat meningkat selama transformasi institusi 6.2 Berinvestasi dalam mediasi jangka panjang sebagai yang cepat  114 pendekatan berbiaya efektif terhadap pencegahan dan 3.4 Kerangka WDR dan teori pencegahan kekerasan  117 respons terhadap kekerasan  209 3.5 Reformasi “paling tepat�  120 6.3 Mencegah eskalasi: Dialog dan kompromi di Ghana pada 3.6 Kemajuan paling pesat dalam transformasi institusional— tahun 2003–2004  211 Sebuah estimasi rentang realistis  122 6.4 Kemitraan institusional international-nasional—CICIG di 3.7 Optimisme atau angan-angan?  124 Guatemala  212 3.8 Spektrum tantangan dan peluang dalam situasi 6.5 Tindakan cepat? Ghana membantu memulihkan listrik di spesifik  125 Liberia  213 3.9 Pelajaran dari transisi Afrika Selatan: Memulihkan 6.6 Jaringan Pembangunan Aga Khan: Pengetahuan lokal, kepercayaan dan mentransformasi institusi   130 keberlangsungan, dan ekspektasi realistis  217 4.1 “Semua politik itu lokal.�  139 6.7 Bantuan yang datang dan berhenti: Volatilitas di negara- 4.2 Pembunuhan terkait geng di Los Angeles  140 negara rapuh  218 4.3 Tanda-tanda dan komitmen-komitmen untuk manajemen 6.8 Mengumumkan perkiraan biaya merupakan cara terbaik? ekonomi: GEMAP di Liberia  143 Pertukaran kepentingan antara transparansi dengan 4.4 Pakistan: Menggunakan anggaran untuk mengisyaratkan kolusi  221 perubahan  145 6.9 Dana kepercayaan multidonor: Afganistan dan Sudan 4.5 Membangun kepercayaan awal di Haiti—Tantangan dan Utara  226 refleksi  146 6.10 Bantuan internasional yang tidak merata untuk pencegahan 4.6 Hanya sedikit hasil-hasil yang dapat dilihat yang diperlukan kekerasan dan pemulihan di Afrika Barat  231 untuk memulihkan kepercayaan: Contoh-contoh dari 7.1 Program Demobilisasi dan Reintegrasi Multinegara: perang sipil, kriminal terorganisasi, dan kekerasan Menghadapi kekerasan regional  243 subnasional  148 7.2 Proses Kimberley untuk “berlian konflik�  245 4.7 Sektor berbeda, sasaran sama  150 7.3 Perekonomian perdagangan kokaina  246 4.8 Pengembangan berbasis masyarakat mempererat hubungan 7.4 Upaya multiinterdiksi: Kokaina di Amerika 247 pemerintah-masyarakat di Afganistan  151 7.5 Pendapat pakar: Dukungan dan penolakan atas legalisasi 4.9 Nepal: Mengajak pihak lain—melengkapi kapasitas obat terlarang secara teregulasi untuk mengurangi pemerintah dalam bidang pendidikan  153 kekerasan  248 4.10 Nigeria: Keunggulan dan risiko dari kapasitas 7.6 Bermitra dengan negara-negara klien untuk melawan nonpemerintah dalam sektor keamanan—the Bakassi korupsi dalam proyek-proyek yang didanai oleh Bank Boys  154 Dunia  252 Daftar isi xxiii 7.7 Strategi pergerakan uang risiko tinggi oleh Komisi 8.3 Pendekatan antikorupsi di Liberia dan Mozambik  289 Kejahatan Australia  254 8.4 Kerja sama bilateral untuk memberantas korupsi dan 7.8 Perkembangan pendekatan regional dan global terhadap pencucian uang di Haiti dan Nigeria  292 kerawanan pangan  255 8.5 Tahapan transisi dari bantuan kemanusiaan internasional ke 7.9 Pendekatan global terhadap lahan  257 institusi lokal: Afganistan dan Timor Leste  293 7.10  Peran institusi dan inisiatif regional dalam menentukan 9.1 Mencegah kekerasan: Memprioritaskan investasi dalam norma dan mencegah kekerasan  259 reformasi keamanan dan keadilan rakyat  301 7.11  Menyatukan layanan-layanan secara regional  261 9.2 Pengaturan usaha perdamaian yang fleksibel  311 7.12  Langkah Eropa awal untuk menciptakan kepentingan politik 9.3 Mencegah kekerasan: Prioritas pada investasi dalam bersama secara damai  262 reformasi keamanan dan peradilan  312 8.1 Pembangunan kepercayaan di Afrika Selatan (1990–1994) 9.4 Peranan institusi-institusi regional dan insiatif-inisiatif serta Kolombia (2002 dan seterusnya)  281 dalam pengesetan norma dan pencegahan kekerasan  320 8.2 Mengadaptasikan rancangan program tingkat masyarakat ke dalam konteks negara: Afganistan, Burundi, Kamboja, Kolombia, Nepal, dan Rwanda  288 Fitur Selayang Pandang Bab 1 Perubahan kekerasan  6 1 Karekteristik kekerasan terorganisasi modern yang saling 2 Tekanan tinggi dan institusi yang lemah = risiko terkait dan berubah-ubah  74 kekerasan  12 2 Nepal: Tekanan, institusi, kekerasan, dan legitimasi  100 3 Pengalaman pembangunan kepercayaan negara dan 3 Memulihkan keamanan di Kolombia  127 transformasi institusi untuk keamanan, keadilan, dan 4 Indonesia: Mengembalikan kepercayaan di Aceh  156 lapangan kerja bagi warga negara  17 5 Kekerasan di Amerika Tengah—Pentingnya tingkat 4 Alat Inti  20 kedalaman transformasi institusional  193 5 Mengadaptasi desain program di tingkat komunitas 6 Cerita dua program bantuan—Liberia dan Guinea- ke dalam konteks negara  27 Bissau  229 6 Pola bantuan internasional untuk negara-negara yang 7 Asia Tengah: Tekanan eksternal dan bantuan eksternal  263 terkena dampak kekerasan  31 7 Reformasi badan internal  37 8 Upaya regional dan norma serta standar  42 Figur F1.1 Angka kematian akibat perang saudara berkurang  6 F6.3  Bantuan stop-go: Volatilitas di negara rapuh yang F1.2 Kekerasan kriminal terorganisasi mengancam proses terpilih  31 perdamaian  6 3.2 Tindakan gabungan antara bidang keamanan, F1.3 Ketimpangan dalam kemiskinan semakin melebar di antara pembangunan, dan kemanusiaan bagi pelaku eksternal negara-negara yang terkena dampak kekerasan dan negara untuk mendukung transformasi institusional nasional  33 lainnya  7 1.1 Geng dan trafficking merupakan masalah global  59 F2.1 Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemicu 1.2 Korban terorisme  62 konflik?  12 1.3 Kekerasan kriminal di Amerika Tengah meningkat F2.2 Apa yang mendorong masyarakat untuk bergabung dengan meskipun perdamaian politik meningkat  65 pemberontakan dan geng?  12 1.4 Kekerasan menimbulkan penderitaan bagi banyak keluarga 2.1 Bergerak dari kerapuhan dan kekerasan ke resiliensi dalam berbagai cara: Respons terhadap survei pengalaman institusional dalam keamanan, keadilan, dan lapangan kekerasan terhadap anggota keluarga langsung selama tiga pekerjaan bagi masyarakat  15 tahun terakhir  66 3.1 Dilema akuntabiltas ganda untuk donor yang terlibat 1.5 Melebarnya jurang kemiskinan antara negara-negara yang di lingkungan yang rapuh dan terkena dampak konflik  30 terkena dampak kekerasan dengan negara-negara yang F6.1  Dukungan internasional yang tidak merata di Afrika tidak mengalami kekerasan  67 Barat—Pencegahan truf pascakonflik  31 1.6 Kekerasan adalah kendala utama dalam mencapai F6.2  Volatilitas bantuan meningkat seiring dengan durasi MDG  69 kekerasan  31 xxiv DA F TA R I SI 1.7 Melebarnya jurang angka kematian bayi antara negara- 3.1 Kerangka WDR: Siklus tindakan yang diulang untuk negara yang terkena dampak konflik dengan negara-negara menyokong keuletan institusi  116 lain  70 6.1 Bantuan internasional yang tidak merata di Afrika Barat— 1.8 Dampak kekerasan terhadap pertumbuhan bersifat dramatis Bantuan untuk pascakonflik lebih besar dibandingkan dan jangka panjang  71 bantuan untuk pencegahan konflik  206 2.1 Apakah yang mendorong seseorang untuk bergabung 6.2 Bantuan internasional untuk negara-bangsa—Dua dilema dengan gerakan militan?  93 akuntabilitas  224 2.2 Protes harga makanan dan kekerasan terkait terkonsentrasi 9.1 Mengadaptasi cara pemberian bantuan dengan risiko  307 di negara-negara rapuh  95 2.3 Lingkaran setan kekerasan, pakta elite, institusi lemah— dan kerentanan terhadap kekerasan yang berulang kali terjadi  99 Peta Trafficking dan kekerasan sepanjang masa konflik di Afrika 7.1 Ketersediaan air, kerapuhan, dan potensi konflik riparian di Barat, 1990–2009  63 Afrika  256 Kekerasan politik lintas perbatasan menyebar di Afrika 7.2 Tantangan infrastruktur region Sub-Sahara Afrika di Tengah  86 negara-negara rapuh  260 Bergesernya pusat kekerasan politis di Nepal  101 Kondisi kerja sama internasional memberantas narkoba di Amerika saat ini (yang terfragmentasi)  247 Tabel F1.1 Kekerasan cenderung terjadi kembali  6 7.2 Administrasi bersama dapat membantu negara-negara 1.1 Tekanan keamanan, ekonomi, dan politik 9 rapuh dan terkena dampak konflik dalam menyediakan 2.1 Kemajuan yang paling cepat dalam transformasi layanan publik dengan kualitas yang lebih baik  262 institusional—Perkiraan cakupan realistis 11 8.1 Tantangan dan peluang dalam situasi tertentu  275 1.1 Contoh-contoh kasus negara dengan kekerasan 8.2 Alat utama untuk memulihkan kepercayaan  277 beragam  60 8.3 Alat inti untuk transformasi institusi  283 1.2 Negara-negara sering mengulangi konflik  65 8.4 Indikator ukuran hasil  287 1.3 Dampak gender-terdisagregasi dari konflik yang disertai 8.5 Alat inti—Tindakan nasional untuk mengatasi tekanan kekerasan  68 eksternal  291 2 Catatan tingkat-pejabat ke dalam layanan pemerintah Nepal 9.1 Alat-alat internasional untuk menautkan pembangunan berdasarkan kasta/kelompok etnik (persentase)  101 kepercayaan diri dan transformasi kelembagaan 2.1 Tekanan keamanan, ekonomi, dan keadilan   82 dalam bidang politik, keamanan, pembangunan, dan 3 Bentuk-bentuk kekerasan di Nepal dari tahun 1960 hingga kemanusiaan  300 saat ini  102 9.2 Indikator jangka pendek yang menarik dan dapat 7.1 Untuk mengalahkan trafficking komoditas, perhatikan dilakukan  308 karekteristik fisik dan pasar produknya  244 Daftar isi xxv KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL MENG EM B MENTRANSFORMAS AL IKA N KEP MENG EM ERCAYA DIRI BA L MENTRANSFORMA IKA NK AN EPER MENG I IN EMB A TIT CAYAAN DIRI MENTRANSFORM LIK USI S AN KEP SI I ERCAYA TIT NS US AN DIRI I ASI Selayang Pandang TIT INS USI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Pendahuluan kemiskinan sejak enam puluh tahun silam, U daerah-daerah yang mengalami siklus paya untuk mempertahankan kekerasan politik dan kriminal tertinggal keamanan kolektif adalah inti jauh, pertumbuhan ekonomi mereka dari sejarah manusia. Dari masa terhambat, dan indikator manusia mereka terdahulu, pengakuan bahwa keamanan tidak mengalami kemajuan. manusia bergantung pada kolaborasi Orang-orang yang hidup di telah menjadi faktor yang memotivasi lingkungan yang lebih stabil sulit pembentukan komunitas desa, kota, dan memahami penyebab kemakmuran di negara. Abad ke-20 didominasi oleh negara-negara berpendapatan tinggi dan peperangan global, perjuangan terhadap ekonomi global yang canggih berbanding kolonial, konflik ideologi, serta upaya lurus dengan kekerasan dan kesengsaraan untuk membentuk sistem internasional ekstrem di negara-negara lain di dunia. demi kedamaian dan kemakmuran global. Bajak laut yang beroperasi di pesisir Somalia Dalam beberapa hal, sistem ini berhasil— yang mengincar kapal-kapal yang melalui perang antarnegara tidak banyak terjadi Teluk Aden menjadi contoh paradoks dibandingkan pada masa lalu dan jumlah sistem global yang ada. Bagaimana bisa perang saudara semakin berkurang. kemakmuran dan kapabilitas negara-negara Namun demikian, ketidakamanan modern di dunia tidak dapat mencegah tidak hanya tetap ada, tetapi juga telah masalah klasik? Selama hampir satu menjadi tantangan pembangunan utama dekade setelah keterlibatan internasional pada masa sekarang. Satu setengah miliar dengan Afganistan, mengapa perdamaian orang hidup di daerah yang dicekam sulit dicapai? Bagaimana bisa komunitas oleh kerapuhan, konflik, atau kekerasan perkotaan dihantui oleh perdagangan obat kriminal terorganisasi dalam skala besar— terlarang? Bagaimana bisa negara-negara dan tidak satu pun negara berpendapatan di Timur Tengah dan Afrika Utara dapat rendah atau negara yang terkena dampak mengalami masalah-masalah ini, sekaligus konflik mencapai Sasaran Pemba­ngunan mempertahankan pertumbuhan dan Milenium ( Millennium Development perbaikan dalam indikator sosial? Goal —MDG) PBB. Ancaman baru— WDR 2011 ini membahas faktor-faktor kejahatan terorganisasi dan trafficking , yang memicu risiko kekerasan; mengapa kerusuhan sipil akibat guncangan ekonomi pencegahan dan penanganan konflik global, terorisme—telah menimbulkan sangat sulit dilakukan; serta hal-hal apa kesibukan perang konvensional antara saja yang dapat dilakukan oleh pemimpin negara dan di dalam negara. Meskipun nasional, mitra pembangunan, keamanan, banyak negara yang telah mengalami dan para diplomatiknya untuk membantu kemajuan pesat dalam mengentaskan mengembalikan arah pembangunan yang  L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 stabil di daerah-daerah yang paling rapuh dan perang saudara memiliki logika dan urutan terkena dampak kekerasan. Pesan inti dari tertentu. Aktornya, negara berdaulat atau Laporan ini adalah memperkuat institusi pergerakan pemberontakan yang jelas diketahui dan tata kelola yang sah untuk memberikan secara pasti. Jika suatu konflik meningkat dan keamanan, keadilan, dan pekerjaan bagi terjadi perseteruan, hasil akhir dari perseteruan warga negara agar siklus kekerasan ini ini (baik itu kemenangan atau kekalahan maupun berhenti. Mengembalikan kepercayaan diri kesepakatan) diikuti dengan fase “pascakonflik� serta mentransformasikan keamanan, keadilan, yang mengarah pada perdamaian. Sebagian besar dan institusi ekonomi dapat dilakukan dalam sistem global tersebut terbentuk dari paradigma satu generasi, sekalipun dalam sebuah negara konflik dengan peranan aktor nasional dan yang mengalami konflik yang parah. Namun, internasional yang jelas dalam pembangunan hal tersebut memerlukan kepemimpinan untuk mempromosikan kemakmuran dan nasional yang kuat dan sistem internasional kapabilitas negara-bangsa (tetapi menghindar yang “disesuaikan� untuk mengatasi risiko abad selama konflik aktif); dalam diplomasi untuk ke-21: memfokuskan kembali bantuan untuk mencegah dan menengahi konflik antarnegara mencegah kekerasan kriminal dan politik; dan antara pemerintah dengan pemberontak; mereformasi prosedur badan internasional; dalam menjaga perdamaian setelah konflik; serta memberikan respons pada tingkat regional; serta dalam humanitarianisme untuk memberikan memperbarui usaha kooperatif di antara negara- bantuan. negara berpendapatan rendah, menengah, dan Kekerasan abad ke-211 tidak sesuai dengan tinggi. Laporan ini menggambarkan pendekatan acuan abad ke-20. Perang antarnegara bagian berlapis terhadap tindakan global yang efektif dan perang saudara masih menjadi ancaman dengan peranan lokal, nasional, regional, dan di beberapa daerah, tetapi jumlahnya telah internasional. menurun selama 25 tahun belakangan ini. Angka Terkait dengan topiknya, Laporan ini telah kematian akibat perang saudara, walaupun masih dikembangkan dengan cara yang tidak lazim— dalam jumlah yang tidak dapat diterima, adalah menggambarkan pengetahuan pelaku reformasi seperempat dari angka kematian pada periode nasional serta bekerja sama dengan PBB dan 1980-an (Fitur 1, Figur F1.1).2 Kekerasan dan institusi regional yang mengkhususkan diri pada konflik belumlah hilang: satu dari empat orang bidang politik dan keamanan untuk membangun di dunia, lebih dari 1,5 miliar, hidup di negara- konsep keamanan manusia. Harapannya negara rapuh dan terkena dampak konflik atau di adalah kemitraan ini akan melahirkan upaya negara-negara dengan tingkat kekerasan kriminal bersama untuk memperdalam pemahaman kita yang tinggi.3 Namun, karena keberhasilan dalam mengenai hubungan antara keamanan dengan mengurangi perang antarnegara, bentuk konflik, pembangunan, serta mendorong tindakan dan kekerasan yang tersisa tidak cocok untuk praktis berdasarkan pada temuan Laporan ini. dikategorikan sebagai “perang� atau “kedamaian� ataupun sebagai “kekerasan kriminal� atau “kekerasan politik� (lihat Fitur 1, F1.1–F1.2 dan BAGIAN 1: TANTANGAN SIKLUS Tabel F1.1.) KEKERASAN BERULANG (CYCLES Banyak negara dan daerah subnasional yang menghadapi siklus kekerasan berulang (cycles of OF REPEATED VIOLENCE) repeated violence), tata kelola yang lemah, dan ketidakstabilan. Pertama, konflik bukanlah Konflik dan kekerasan abad ke-21 peristiwa yang terjadi satu kali, melainkan terus- adalah masalah pembangunan yang menerus dan berulang: 90 persen perang saudara tidak sesuai dengan acuan abad ke-20 dekade lalu terjadi di negara-negara yang telah Sistem global di abad ke-20 dirancang untuk mengalami perang saudara selama 30 tahun.4 menangani ketegangan antarnegara bagian Kedua, bentuk konflik dan kekerasan baru dan perang saudara. Perang negara-bangsa dan mengancam pembangunan: sekarang, banyak Selayang Pandang  negara yang telah berhasil menegosiasikan konsumen minyak sebanyak miliaran dolar dalam kesepakatan setelah konflik politik, seperti bentuk kenaikan harga.12 Dalam empat minggu El Salvador, Guatemala, dan Afrika Selatan, setelah ketegangan di Libia, harga minyak naik menghadapi tingkat kriminal yang tinggi hingga 15 persen.13 Larangan pengiriman kokain sehingga menghambat pembangunan mereka. ke Eropa telah meningkat empat kali lipat sejak Ketiga, bentuk-bentuk kekerasan yang berbeda 200314 yang mengakibatkan wilayah-wilayah terkait satu sama lain. Pergerakan politik dapat seperti Afrika Barat terkena dampak kekerasan memperoleh dukungan dana dari aktivitas yang terkait dengan obat-obatan terlarang.15 kriminal, seperti di Republik Demokratis Kongo Upaya untuk mengatasi kekerasan juga dan Irlandia Utara.5 Geng-geng kriminal dapat memakan biaya besar. Misalnya, operasi mendukung kekerasan politik selama periode angkatan laut untuk melawan bajak laut di “Horn pemilihan, seperti di Jamaika dan Kenya.6 of Africa� dan Samudra Hindia diperkirakan Pergerakan ideologi internasional menyebabkan memakan biaya sebesar 1,3–2 miliar dolar per kesengsaraan lokal, seperti yang terjadi di tahun dengan biaya tambahan yang dialokasikan Afganistan dan Pakistan. Dengan demikian, untuk mengubah rute kapal dan meningkatkan sebagian besar negara saat ini menghadapi premi asuransi.16 Upaya rumah tangga dan kekerasan dalam bentuk yang beragam. Keempat, perusahaan untuk melindungi diri terhadap kesengsaraan dapat meningkat ke tuntutan kekerasan berdurasi panjang membebani perubahan yang akut—dan risiko konflik—di ekonomi: 35 persen perusahaan di Amerika negara-negara di mana perubahan politik, sosial, Latin, 30 persen di Afrika, serta 27 persen di atau ekonomi tidak memenuhi harapan seperti Eropa Timur dan Asia Tengah mengidentifikasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. kejahatan sebagai masalah utama bagi aktivitas Dengan saling terkait dan berulang, bisnis mereka. Beban tersebut sangat berat bagi konflik-konflik ini terjadi secara regional dan negara-negara yang tidak mampu: perusahaan- global. Kematian, kerusakan, dan pembangunan perusahaan di Sub-Sahara Afrika mengalami yang terhambat karena konflik sangatlah buruk kerugian penjualan yang lebih tinggi akibat bagi negara-negara yang terkena dampak kejahatan dan mengeluarkan biaya yang konflik, serta dampaknya meluas secara lebih tinggi untuk keamanan dibandingkan regional dan global. Sebuah negara yang sedang perusahaan di wilayah lain.17 mengupayakan pembangunan, seperti Tanzania, Tidak ada negara yang berpendapatan mengalami kerugian sekitar 0,7 persen PDB rendah atau yang terkena dampak konflik setiap tahunnya akibat konflik.7 Para pengungsi mencapai MDG. Warga yang tinggal di negara dan orang-orang telantar telah meningkat tiga rapuh dan terkena dampak konflik berisiko kali lipat selama 30 tahun belakangan ini.8 kekurangan gizi dua kali lebih tinggi, berisiko Hampir 75 persen pengungsi dunia ditampung tidak mampu menyekolahkan anak-anak oleh negara-negara tetangga.9 mereka, dan kekurangan air bersih tiga kali Bentuk kekerasan baru yang terkait lebih tinggi dibandingkan warga yang tinggal di dengan konflik politik, kejahatan terorganisasi, negara berkembang. Rata-rata, sebuah negara dan konflik internasional berarti kekerasan yang mengalami kekerasan besar selama periode merupakan masalah bagi negara kaya dan 1981 hingga 2005 memiliki tingkat kemiskinan miskin: lebih dari 80 persen kematian akibat sebesar 21 persen lebih tinggi dibandingkan serangan teroris satu dekade lalu terjadi di negara yang tidak mengalami kekerasan (Fitur 1, negara-negara non-Barat.10 Namun, studi 18 Figur F1.3).18 Gambaran yang sama juga muncul negara Eropa menunjukkan bahwa setiap insiden bagi wilayah subnasional yang terkena dampak teroris transnasional tambahan mengurangi kekerasan di negara-negara yang lebih kaya pertumbuhan ekonomi mereka hingga 0,4 dan lebih stabil—wilayah yang tidak tersentuh persen setahun.11 Serangan di satu daerah dapat pembangunan.19 memberikan dampak bagi semua pasar global— Siklus konflik dan kekerasan yang satu serangan di Niger Delta dapat merugikan berulang ini menjadi beban manusia, sosial,  L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FITUR 1  Perubahan kekerasan FIGUR F1.1  Angka kematian akibat perang saudara berkurang Seiring dengan penurunan jumlah perang saudara, total angka kematian tahunan akibat konflik ini (angka kematian peperangan) turun dari lebih dari 200.000 pada 1988 hingga kurang dari 50.000 pada 2008. 300.000 60 Angka kematian akibat perang saudara Jumlah negara dalam perang saudara 250.000 50 200.000 40 150.000 30 100.000 20 50 000 10 0 0 1960 1968 1976 1984 1992 2000 2008 Total angka kematian per tahun dalam semua perang saudara (kecil dan besar) Jumlah total negara dalam perang saudara (kecil dan besar) Sumber: Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harborn dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005); Gledtisch dkk. 2002; Sundberg 2008; Gledtisch dan Ward 1999; Human Security Report Project, akan terbit. Catatan: Perang saudara digolongkan menurut skala dan jenisnya dalam Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005). Ambang minimal untuk keperluan pemonitoran adalah perang saudara minor dengan 25 kematian atau lebih dalam satu tahun. Perkiraan angka kematian per tahun per konflik dapat ditemukan dalam Lacina dan Gleditsch (2005, diperbarui pada tahun 2009). Dalam Laporan ini, perkiraan terbaik digunakan, kecuali jika tidak tersedia, di mana rata-rata perkiraan tinggi dan rendah digunakan. TABEL F1.1  Kekerasan cenderung terjadi kembali Beberapa negara merupakan daerah “pascakonflik�. Angka kekerasan yang muncul di negara-negara yang mengalami konflik sebelumnya telah meningkat sejak 1960-an, dan setiap perang saudara yang dimulai sejak 2003 terjadi di negara yang telah mengalami perang saudara sebelumnya. Kekerasan yang terjadi di negara- negara yang belum mengalami Kekerasan yang terjadi di negara yang Jumlah Dekade konflik sebelumnya (%) mengalami konflik sebelumnya (%) kemunculan 1960-an 57 43 35 1970-an 43 57 44 1980-an 38 62 39 1990-an 33 67 81 2000-an 10 90 39 Sumber: Walter 2010; perhitungan tim WDR. Catatan: Konflik sebelumnya meliputi konflik sejak tahun 1945. (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Selayang Pandang  FITUR 1  Perubahan kekerasan (lanjutan) FIGUR F1.2  Kekerasan kriminal terorganisasi mengancam proses perdamaian Pembunuhan telah meningkat di setiap negara Amerika Tengah sejak 1999, termasuk negara-negara yang telah mengalami kemajuan dalam mengatasi konflik politik—dan ini tidaklah aneh; negara-negara seperti Afrika Selatan menghadapi tantangan generasi kedua yang sama. 40 Perubahan absolut dalam pembunuhan 30 pada tahun 1999 20 10 0 –10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 El Salvador Honduras Guatemala Belize Panama Nikaragua Kosta Rika Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan UNODC 2007; UNODC dan World Bank 2007; dan Sumber-sumber nasional. Catatan: Tahun dasar untuk angka pembunuhan adalah 1999 = 0. Bagaimana kekerasan menghambat perdamaian Figur F1.3  Ketimpangan dalam kemiskinan semakin melebar di antara negara-negara yang terkena dampak kekerasan dan negara lainnya Data baru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di dunia semakin menurun, tetapi negara-negara yang terkena dampak kekerasan tertinggal jauh. Setiap tiga tahun, sebuah negara terkena dampak kekerasan (kematian akibat perang atau angka kematian yang berlebihan karena pembunuhan sama dengan perang besar) dan penurunan tingkat kemiskinan macet hingga 2,7 persen. 65 (% populasi yang hidup dengan kurang dari 60 55 Tingkat kemiskinan 1,25 dolar per hari) 50 45 40 35 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 Negara-negara yang terkena dampak kekerasan besar Negara-negara yang terkena dampak kekerasan kecil Negara-negara yang tidak terkena dampak kekerasan Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan data kemiskinan Chen, Ravallion, dan Sangraula 2008 (tersedia di POVCALNET; http://iresearch. worldbank.org). Catatan: Kemiskinan adalah % populasi yang hidup dengan kurang dari 1,25 dolar AS per hari.  L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa • Mozambik memiliki tingkat penyelesaian generasi. Tingkat kekerasan kriminal yang yang lebih tinggi dalam waktu delapan tahun tinggi menghambat pembangunan ekonomi. Di dari 14 persen pada tahun 1999 menjadi 46 Guatemala, kekerasan menimbulkan kerugian 7 persen pada tahun 2007. persen PDB negara tersebut pada tahun 2005— • Rwanda mampu menurunkan tingkat dua kali lebih besar dibandingkan bencana Badai kekurangan gizi dari 56 persen populasi Stan pada tahun yang sama dan dua kali lebih pada tahun 1997 hingga 40 persen pada besar dibandingkan anggaran untuk pertanian, tahun 2005. kesehatan, dan pendidikan.20 Kerugian rata-rata • Antara tahun 1995 hingga 2007, Bosnia- akibat perang saudara sama dengan pertumbuhan PDB selama 30 tahun untuk negara berkembang Herzegovina meningkatkan imunisasi berukuran menengah.21 Pemulihan perdagangan campak dari 53 persen menjadi 96 persen setelah peristiwa kekerasan membutuhkan waktu bagi anak berusia 12 hingga 23 bulan. 20 tahun.22 Dengan kata lain, satu peristiwa kekerasan besar dapat menghancurkan kemajuan Siklus konflik yang merusak: Ketika ekonomi seluruh generasi. tekanan keamanan, keadilan, dan Angka ini dapat menyebabkan kematian pekerjaan bertemu dengan institusi manusia. Dalam masyarakat yang memiliki yang lemah tingkat kekerasan yang tinggi, banyak warga yang kehilangan putra atau putri mereka sebelum Penyebab konflik internal muncul dari dinamika waktunya. Ketika anak-anak terlambat pulang politik, keamanan, dan ekonomi.27 Namun, ke rumah, orang tua khawatir akan keselamatan sangat sulit untuk menguraikan penyebab dan nyawa dan fisik mereka. Pengalaman harian— efek kekerasan. Secara garis besar, PDB per seperti pergi ke sekolah, bekerja, pergi ke pasar— kapita yang lebih rendah terkait dengan konflik tidak lepas dari kekhawatiran. Orang-orang ragu politik berskala besar dan tingkat pembunuhan untuk membangun rumah atau berinvestasi yang tinggi. 28 Pengangguran disebutkan dalam bisnis kecil karena bisa saja hancur secara konsisten dalam survei persepsi warga seketika. Dampak langsung kekerasan dirasakan negara sebagai motif untuk bergabung dalam oleh anak-anak muda—mayoritas anggota geng— pergerakan pemberontakan dan geng perkotaan tetapi wanita dan anak-anak menderita akibat (Fitur 2, Figur F2.2).29 Perasaan lebih aman dan dampak tidak langsung.23 Sebesar 96 persen lebih berkuasa juga disebutkan sebagai motivator tahanan adalah laki-laki dan 90 persen orang yang penting di hampir semua negara sehingga hilang adalah laki-laki; 80 persen pengungsi dan menegaskan penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang telantar adalah wanita dan anak- dinamika pekerjaan tidak hanya terkait dengan anak.24 Kekerasan menimbulkan kekerasan: pendapatan, tetapi juga dengan kehormatan anak laki-laki yang menyaksikan penganiayaan dan status yang melibatkan kohesi sosial dan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk kesempatan ekonomi. Eksklusi dan ketimpangan melakukan kekerasan pada masa depan.25 politik yang memengaruhi kelompok regional, Namun, ketika keamanan dipulihkan, agama, atau etnis terkait dengan risiko perang wilayah-wilayah ini dapat mencapai tingkat saudara30 (dan juga disebutkan dalam survei pembangunan yang paling tinggi. Beberapa warga negara sebagai penyebab utama konflik negara yang mengalami kekerasan politik dan selain kemiskinan—lihat Figur F2.1), sedangkan kejahatan berkepanjangan membuat kemajuan ketimpangan antara yang kaya dengan miskin yang paling pesat pada MDG:26 sangat terkait dengan risiko kejahatan kekerasan (Tabel 1.1). • Etiopia memiliki akses air yang lebih baik Faktor eksternal dapat mempertinggi risiko dari 13 persen populasi pada tahun 1990 kekerasan. Tekanan keamanan eksternal utama, menjadi 60 persen pada tahun 2009–2010. seperti pola perdagangan obat baru, dapat Selayang Pandang  TABEL 1.1  Tekanan keamanan, ekonomi, dan politik Tekanan Internal Eksternal Keamanan • Dampak dari kekerasan dan trauma • Invasi, pendudukan • Dukungan eksternal untuk pemberontakan domestik • Penyebaran konflik lintas negara • Terorisme transnasional • Jaringan kejahatan internasional Ekonomi • Tingkat pendapatan yang rendah, biaya • Guncangan harga peluang pemberontakan yang rendah • Perubahan iklim • Pengangguran • Kekayaan sumber daya alam (SDA) • Korupsi • Urbanisasi pesat Keadilan • Persaingan etnis, agama, atau wilayah • Ketimpangan dan ketidakadilan global • Diskriminasi riil atau terselubung terselubung dalam memperlakukan kelompok • Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) etnis atau agama Sumber: Tim WDR. Catatan: Walaupun sederhana, tabel ini menunjukkan faktor-faktor utama dalam literatur akademik mengenai penyebab dan korelasi konflik, serta dibahas dalam konsultasi dan survei WDR.33 membuat kapabilitas institusional kewalahan yang menyebar dan bahkan mampu menahannya. (lihat Fitur 2). Guncangan pendapatan (income Pendekatan WDR menekankan bahwa risiko shock) juga dapat meningkatkan risiko kekerasan. konflik dan kekerasan di setiap masyarakat Penelitian mengenai guncangan hujan di Sub- (nasional atau regional) adalah kombinasi Sahara Afrika menunjukkan bahwa konflik pemaparan terhadap tekanan internal dan sipil akan terjadi setelah kekeringan. Dengan eksternal serta kekuatan “sistem imun� atau menggunakan variasi uang sebagai proxy untuk kapabilitas sosial dalam menghadapi tekanan yang guncangan pendapatan di 41 negara Afrika terkandung dalam institusi yang sah.35 Institusi antara tahun 1981 dan 1999, Satyanath, Miguel, negara dan nonnegara sangat penting. Institusi dan Sergenti menemukan bahwa penurunan meliputi norma dan perilaku sosial—seperti pertumbuhan ekonomi sebanyak 5 persen kemampuan pemimpin untuk mentransenden meningkatkan kemungkinan konflik sebanyak sektarian dan perbedaan politik serta setengahnya pada tahun berikutnya.31 Korupsi— mengembangkan tawar-menawar, dan bagian yang secara umum memiliki hubungan masyarakat untuk mendorong kohesi nasional dan internasional melalui perdagangan terlarang, politik yang lebih baik—seperti aturan, hukum, pencucian uang, dan ekstraksi sewa dari penjualan dan organisasi.36 Jika negara, pasar, dan institusi sumber daya nasional atau kontrak dan konsesi sosial gagal memberikan keamanan, keadilan, dan internasional—memberikan pengaruh negatif kesempatan ekonomi yang mendasar bagi warga terhadap risiko kekerasan dengan menambah negara, konflik pasti akan terjadi. kesengsaraan serta merongrong efektivitas Singkatnya, negara-negara dan wilayah- institusi nasional dan norma sosial.32 wilayah subnasional yang memiliki legitimasi Tekanan eksternal baru dari perubahan institusional dan tata kelola yang lemah paling iklim dan persaingan SDA dapat meningkatkan rentan terhadap kekerasan dan ketidakstabilan, semua risiko ini.34 serta paling lamban dalam merespons Namun, banyak negara yang menghadapi tekanan internal dan eksternal. Kapasitas dan tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan akuntabilitas institusional sangat penting bagi ekonomi, atau tekanan dari jaringan kejahatan kekerasan politik dan kriminal (lihat Fitur 2).37 terorganisasi, tetapi tidak mengalami kekerasan 10 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 • Di beberapa wilayah—seperti di wilayah berbeda di negara atau wilayah subnasional sekitar Kolombia sebelum abad ke-2138 yang sama. Masyarakat dengan institusi paling atau Republik Demokratik Kongo39 saat lemah sekalipun terkadang mengalami masa ini—pemerintah hampir tidak ada di damai. Somalia Selatan-Tengah telah mengalami berbagai wilayah, dan kelompok bersenjata jeda konflik selama 30 tahun berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh sejumlah pihak mendominasi persaingan lokal akan elite.44 Namun, pakta elite sementara di Somalia kekuasaan dan sumber daya. dan di negara lain tidak memberikan jaminan • Sebagian besar wilayah yang terkena keamanan dan pembangunan, kecuali jika dampak kekerasan mengalami penurunan diikuti dengan pembangunan negara yang kapasitas kolaboratif40 untuk menengahi berdaulat dan institusi masyarakat.45 Umumnya, konflik secara damai. Di beberapa negara, pakta-pakta tersebut tidak bertahan lama institusi tidak menjangkau perbedaan etnis, karena terlalu bersifat pribadi dan sempit untuk wilayah, atau agama, dan institusi negara mengakomodasi tekanan dan penyesuaian dianggap hanya mendukung satu pihak— terhadap perubahan. Tekanan internal dan seperti halnya selama berpuluh-puluh tahun eksternal baru muncul—kematian pemimpin, sebelum kesepakatan damai di Irlandia guncangan ekonomi, masuknya jaringan Utara.41 Pada beberapa komunitas, divisi perdagangan ilegal terorganisasi, peluang baru, sosial telah menghambat kolaborasi efektif atau campur tangan keamanan eksternal—dan tidak ada kemampuan untuk meresponsnya.46 antara pihak elite yang mendominasi negara Hasilnya, kekerasan terulang lagi. dan masyarakat miskin untuk mengatasi Fokus pada institusi yang kuat tidak sumber-sumber kekerasan. berarti menjadikan institusi Barat sebagai acuan. • Urbanisasi yang pesat, seperti yang terjadi Sejarah memberikan banyak contoh model sebelumnya di Amerika latin dan saat ini institusi asing yang terbukti tidak bermanfaat di Asia dan Afrika, melemahkan kohesi bagi pembangunan nasional, terutama model sosial. 42 Pengangguran, ketimpangan institusi peninggalan kolonial,47 karena model- struktural, dan akses terhadap pasar senjata model tersebut berfokus pada bentuk—bukannya dan obat terlarang merusak kohesi sosial dan fungsi. Ini juga terbukti pada masa sekarang. Di meningkatkan kerentanan terhadap jaringan Irak, Coalition Provisional Authority membentuk kriminal dan geng. komisi pada setiap bidang mulai dari pariwisata • Negara-negara yang memiliki kapasitas hingga lingkungan yang terhubung secara paralel institusi yang lemah lebih cenderung dengan kementerian, dan hukum model yang diajukan tidak banyak berkaitan dengan realitas mengalami kerusuhan sosial selama krisis sosial dan politik.48 Transfer bentuk organisasi di makanan pada tahun 2008–2009.43 antara negara-negara di Selatan sekalipun tidak • Beberapa negara telah mencoba untuk akan produktif jika tidak disesuaikan dengan mempertahankan stabilitas melalui jaringan kondisi lokal—komisi keadilan dan rekonsiliasi, koersi dan patronase, tetapi negara-negara antikorupsi, dan HAM yang dibentuk dengan dengan tingkat korupsi dan pelanggaran hak sangat baik di beberapa negara tidak selalu asasi manusia (HAM) yang tinggi memiliki bermanfaat di negara lain. Ada beberapa manfaat risiko kekerasan yang lebih tinggi pada masa yang diperoleh dari transfer pengetahuan mendatang (lihat Fitur 2). seperti yang dijelaskan oleh Laporan ini—jika disesuaikan dengan kondisi lokal. Institusi yang Institusi yang lemah menjadi bagian “paling sesuai� merupakan inti dari Laporan ini. penting dalam menjelaskan penyebab kekerasan terjadi secara berulang dalam bentuk yang Selayang Pandang 11 BAGIAN 2: ROADMAP UNTUK institusional yang dapat menyebabkan ketahanan yang lebih lama terhadap kekerasan sering kali MENGATASI SIKLUS KEKERASAN menimbulkan risiko jangka pendek. Setiap DI TINGKAT NEGARA perubahan yang penting—pengadaan pemilu, perombakan jaringan patronase, pemberian Mengembalikan kepercayaan dan peran baru pada dinas keamanan, desentralisasi mentransformasi institusi yang pengambilan keputusan, pemberian kekuasaan memberikan keamanan, keadilan, dan kepada kelompok yang lemah—menghasilkan lapangan pekerjaan bagi warga negara pemenang dan pecundang. Pecundang sering kali terorganisasi dan menolak perubahan. Untuk mengatasi siklus ketidakamanan dan Ketiga, tekanan eksternal dapat membuat mengurangi risiko pengulangannya, para pelaku pembangunan menyimpang. reformasi nasional dan mitra internasionalnya Menciptakan institusi yang kuat yang dapat perlu membangun institusi kuat yang dapat mencegah kekerasan berulang sangatlah lambat. memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan Hal tersebut membutuhkan beberapa generasi. pekerjaan bagi warga negaranya—memberikan Bahkan, negara-negara yang mampu melakukan patokan dalam masyarakat kepada kelompok- transformasi dengan cepat membutuhkan 15 kelompok yang dapat menerima lebih banyak hingga 30 tahun untuk meningkatkan kinerja respek dan pengakuan atas keterlibatannya dalam institusionalnya dari negara rapuh—misalnya mengatasi kekerasan bersenjata dibandingkan Haiti—hingga menjadi negara yang berfungsi aktivitas legal, serta memberikan hukuman seperti Ghana (Tabel 2.1).50 Kabar baiknya adalah terhadap pelanggaran seadil-adilnya. proses transformasi institusi ini dipercepat pada Namun, mentransformasi institusi— akhir abad ke-20 dengan meningkatnya tuntutan selalu tidak mudah—sangat sulit dalam situasi warga negara akan tata kelola yang baik dan yang rapuh. Pertama, di negara-negara yang teknologi yang dapat membantu tata kelola memiliki rekam jejak kekerasan dan kecurigaan, tersebut. Memang, membuat kemajuan dalam ekspektasinya terlalu rendah sehingga janji satu generasi dianggap cukup cepat: kemajuan pemerintah tidak dipercayai dan membuat pada kecepatan ini akan merepresentasikan tindakan kooperatif menjadi hal yang tidak pencapaian pembangunan yang sangat besar mungkin atau terlalu tinggi. Jadi, momen untuk negara-negara, seperti Afganistan, Haiti, transisional menghasilkan ekspektasi perubahan Liberia, dan Timor Leste saat ini. yang cepat yang tidak dapat dipenuhi oleh institusi yang ada.49 Kedua, banyak perubahan TABEL 2.1  Kemajuan yang paling cepat dalam transformasi institusional—Perkiraan cakupan realistis Tabel berikut menunjukkan cakupan waktu historis yang diperlukan pelaku reformasi tercepat pada abad ke- 20 untuk mencapai transformasi tata kelola mendasar. Tahun menuju permulaan pada kecepatan Indikator 20 tercepat Tercepat selama permulaan Kualitas birokratis (0–4) 20 12 Korupsi (0–6) 27 14 Militer dalam politik (0–6) 17 10 Efektivitas pemerintah 36 13 Kontrol korupsi 27 16 Aturan hukum 41 17 Sumber: Pritchett dan de Weijer 2010. 12 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FITUR 2  Tekanan tinggi dan institusi yang lemah = risiko kekerasan Keadilan, lapangan kerja, dan kekerasan FIGUR F2.1  Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemicu konflik? Dalam survei yang dilakukan di enam negara dan wilayah yang terkena dampak kekerasan—yang melibatkan gabungan sampel representatif secara nasional dan subwilayah—masyarakat mengemukakan isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi individu (kemiskinan, pengangguran) serta ketidakadilan (termasuk ketimpangan dan korupsi) sebagai pemicu utama konflik. 45 40 35 % responden survei yang menjawab 30 25 20 15 10 5 0 Kemiskinan/ Konflik atas sumber Agresi eksternal Konflik etnis/ Ketidakadilan/ Lain-lain pendidikan yang daya/kelangkaan agama ketimpangan/ buruk sumber daya korupsi Sumber: Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. FIGUR F2.2  Apa yang mendorong masyarakat untuk bergabung dengan pemberontakan dan geng? Survei yang sama menunjukkan bahwa alasan utama anak-anak muda menjadi pemberontak atau anggota geng adalah sama— pengangguran mendominasi keduanya. Ini tidak selalu berlaku bagi perekrutan militan (Bab 2). 50 46% 45 39,5% 40 35 % responden 30 25 20 15% 15 13% 13% 10 8% 5 0 Partisipasi pemberontakan Partisipasi geng Pengangguran Merasa lebih aman/berkuasa Percaya dengan gerakan/balas dendam/ketidakadilan Sumber: Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. Selayang Pandang 13 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Jorge Montaño, Anggota, Dewan Kontrol Narkotika Internasional; mantan Duta Besar Meksiko untuk Amerika Serikat; Anggota Dewan Penasihat WDR. Peranan tekanan eksternal Walter menggunakan teknik ekonometrika untuk WDR demi menguji Perdagangan obat-obatan dan manusia, pencucian uang, eksploitasi apakah aturan hukum dan efektivitas pemerintah, korupsi yang SDA dan satwa liar ilegal, pemalsuan, serta pelanggaran hak rendah, dan perlindungan HAM berkorelasi dengan rendahnya risiko kekayaan intelektual (pembajakan) adalah aktivitas kriminal yang pengulangan perang saudara dan pembunuhan akibat kekerasan menguntungkan yang memfasilitasi penetrasi kejahatan terorganisasi kriminal. Fearon menemukan negara-negara dengan indikator pada struktur sosiopolitik, hukum, dan keamanan yang rentan di tata kelola di atas rata-rata untuk tingkat pendapatannya memiliki negara-negara berkembang. tingkat risiko terjadinya konflik sipil yang rendah pada 5 hingga Di Amerika Tengah, misalnya, beberapa negara yang telah 10 tahun berikutnya—antara 30 hingga 45 persen lebih rendah— mencapai kestabilan politik dua dekade lalu mengalami kemunduran dan hubungan tersebut juga berlaku bagi negara-negara dengan saat ini, di mana institusi-institusinya tidak memiliki kekuatan untuk tingkat pembunuhan yang tinggi. Penelitian ini menegaskan arah menghadapi serangan ini. Kejahatan terorganisasi transnasional telah sebelumnya dalam komunitas kebijakan, seperti penekanan Jaringan mengubah negara-negara Karibia menjadi pintu bagi pergerakan Internasional untuk Konflik dan Kerapuhan (International Network obat-obatan terlarang serta warga negara ilegal ke Eropa dan Amerika on Conflict and Fragility—INCAF) pada hubungan antara upaya Utara. Bolivia, Kolombia, dan Peru menjadi penghasil kokain global, perdamaian dengan pembangunan negara. sedangkan Meksiko menghadapi gelombang kekerasan karena batas Ukuran akuntabilitas juga sama pentingnya dengan ukuran negaranya dibanjiri imigran, konsumsi obat-obatan, dan pasar senjata. kapasitas dalam perhitungan ini. Fearon menemukan tingginya Afrika Barat telah menjadi jalan baru bagi obat-obatan yang berasal tingkat teror politik pada periode sebelumnya meningkatkan risiko dari Amerika Selatan dan ditujukan ke Eropa. Beberapa negara Afrika konflik saat ini. Walter menemukan penurunan jumlah tahanan mengalami eksploitasi ilegal pada SDA-nya, sedangkan Asia adalah politik dan pembunuhan ekstrajudisial (extrajudicial) yang signifikan penghubung opium yang berasal dari Afganistan. Perkembangan membuat kemungkinan terjadinya perang saudara dua hingga tiga kejahatan terorganisasi tersebut dapat menyebabkan kejatuhan banyak kali lebih rendah dibandingkan di negara-negara yang memiliki tingkat negara lemah karena institusinya menjadi mangsa kejahatan tersebut. pelanggaran HAM yang lebih tinggi. Ia menjelaskan interpretasi Pembangunan ekonomi yang buruk di berbagai wilayah menjadi yang paling masuk akal dari hasil-hasil ini adalah semakin besar pemicu aktivitas ilegal ini yang akan terus berlangsung sebagai akibat represi dan pelecehan yang dilakukan oleh pemerintah menciptakan dari impunitas yang diperolehnya di negara-negara berkembang. kesengsaraan, serta menandakan pemerintah tersebut tidak dapat dijadikan mitra negosiasi; menunjukkan bahwa pendekatan yang Catatan WDR: Institusi yang lemah adalah penyebab siklus lebih dapat dipertanggungjawabkan dapat menurunkan risiko kekerasan berulang konflik sipil secara signifikan. Ukuran akuntabilitas lain juga penting: Dengan melanjutkan penelitian oleh Collier, Fearon, Goldstone, ukuran aturan hukum dan korupsi sama pentingnya dengan ukuran Wallis, Wingast, dan lain-lain, ilmuwan politik Jim Fearon dan Barbara kualitas birokratis. Kerangka dasar WDR berfokus pada apa Meskipun semua wilayah ini masih menghadapi yang kita tahu mengenai dinamika tindakan tantangan dan risiko, negara-negara ini telah untuk mencegah siklus kekerasan berulang— mencapai keberhasilan dalam mencegah baik dalam jangka pendek maupun secara eskalasi kekerasan atau memulihkan akibat dari kontinu untuk mencapai tingkat resiliensi yang kekerasan tersebut. Pengalaman-pengalaman mendukung. Pengetahuan kita mengenai cara dalam Laporan ini juga menjangkau negara- menghentikan siklus ini bersifat parsial: Laporan negara berpendapatan tinggi, menengah, dan ini merangkum pelajaran yang dapat ditarik dari rendah; sejumlah ancaman kekerasan politik penelitian yang ada, studi negara, dan konsultasi dan kriminal; serta konteks institusional yang dengan pelaku reformasi nasional. Pengalaman berbeda mulai dari situasi di mana institusi dari Bosnia-Herzegovina, Cile, Kolombia, kuat menghadapi tantangan legitimasi karena Ghana, Indonesia, Liberia, Mozambik, Irlandia masalah inklusi dan akuntabilitas terhadap Utara, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan Timor situasi di mana kapasitas lemah merupakan Leste sering kali disebutkan dalam Laporan (ini). hambatan utamanya. 14 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Ada beberapa perbedaan mendasar antara diperoleh kecuali jika institusi yang memberikan situasi rapuh dan keras dengan lingkungan keamanan, keadilan, dan kesempatan ekonomi berkembang yang stabil. Yang pertama adalah bagi masyarakat ditransformasikan untuk kebutuhan untuk mengembalikan kepercayaan mencegah berulangnya kekerasan. diri dalam tindakan kolektif sebelum memulai Seperti halnya pengulangan kekerasan, transformasi institusional yang lebih luas. Yang upaya untuk membangun kepercayaan diri dan kedua adalah prioritas transformasi institusi membangun institusi biasanya mengikuti bentuk yang memberikan keamanan, keadilan, spiral. Negara-negara yang pulih dari situasi yang dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. rapuh dan konflik biasanya tidak melakukan Yang ketiga adalah peranan tindakan regional hal tersebut melalui satu momen “membuat dan internasional untuk mengatasi tekanan atau menghancurkan� yang pasti—melainkan eksternal. Yang keempat adalah sifat khusus melalui banyak momen transisi seperti yang dukungan eksternal yang diperlukan. diilustrasikan oleh Figur 2.1. Pemimpin Transformasi institusional dan tata nasional harus membangun kepercayaan diri kelola yang baik yang bersifat sentral bagi di negaranya dan mentransformasikan institusi proses ini berjalan dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu—seperti halnya dengan dalam situasi rapuh. Tujuannya lebih fokus— transisi Republik Korea di bidang keamanan, mentransformasi institusi yang memberikan politik, dan ekonomi setelah Perang Korea; keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan atau transisi Ghana, Cile, dan Argentina dari bagi masyarakat. Menghadapi risiko konflik dan kekuasaan militer yang meliputi persaingan kekerasan, keamanan, keadilan, serta lapangan internal yang berulang antara norma dengan pekerjaan bagi masyarakat adalah elemen tata kelola masyarakat.54 Proses yang berulang kunci perlindungan untuk mencapai keamanan menciptakan ruang untuk norma kolaboratif manusia.51 Dinamika perubahan institusional dan kapasitas untuk berkembang, serta untuk juga berbeda. Analogi yang tepat adalah krisis keberhasilan membangun kesuksesan dalam finansial yang disebabkan oleh kombinasi siklus yang baik. Untuk setiap putaran spiral, tekanan eksternal serta lemahnya pemeriksaan ada dua fase yang sama yang muncul kembali: dan keseimbangan institusional. Dalam situasi membangun kepercayaan diri bahwa peluang tersebut, usaha yang baik diperlukan untuk positif akan muncul sebelum memperdalam mengembalikan kepercayaan diri terhadap transformasi institusional dan memperkuat kemampuan pemimpin nasional untuk mengatasi hasil-hasil tata kelola. krisis tersebut—melalui tindakan belajar dari masa lalu dan penguncian dalam tindakan ini Membangun kepercayaan diri—Koalisi yang serta menunjukkan bahwa tindakan ini tidak cukup inklusif dan hasil-hasil awal akan berbalik. Membangun kepercayaan diri—suatu Negara tidak dapat mengembalikan kepercayaan konsep yang digunakan dalam mediasi politik diri dengan sendirinya. Membantu kepercayaan dan krisis finansial, tetapi jarang digunakan dalam diri dalam situasi yang keras dan rapuh lingkaran pembangunan (development circle)52— memerlukan usaha secara saksama untuk adalah awal untuk perubahan institusional yang membangun koalisi yang cukup inklusif, seperti lebih permanen dalam menghadapi kekerasan. yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi Mengapa? Karena kepercayaan yang rendah kekerasan di Aceh atau Timor Leste setelah berarti para pemangku kepentingan yang perlu kekerasan pada 2006 atau Cili dalam transisi memberikan dukungan politik, finansial, atau politiknya. Koalisi bersifat “cukup inklusif � teknis tidak akan berkolaborasi hingga mereka jika koalisi tersebut meliputi pihak-pihak yang percaya bahwa hasil positif merupakan suatu diperlukan untuk mengimplementasikan tahap hal yang mungkin.53 Namun, pembangunan awal pembangunan kepercayaan diri dan kepercayaan diri bukanlah tujuan akhir. Seperti transformasi institusional. Koalisi tersebut tidak halnya dalam krisis finansial, kemajuan tidak akan perlu “sepenuhnya inklusif �.55 Koalisi yang cukup Selayang Pandang 15 FIGUR 2.1  Bergerak dari kerapuhan dan kekerasan ke resiliensi institusional dalam keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL MENG EM BA LI MENTRANSFORMASI KA NK EPE RCAYAA MENG EMB AL I MENTRANSFORMASI KA N DIRI NK EPER INS MENG EMB AL CAYAAN DIRI TIT I KA US NK I MENTRANSFO EPE INS RCAYAAN DIRI ITU T SI RMA SI I ST ITU N SI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF inklusif bekerja dengan dua cara: (1) pada tingkat kelompok-kelompok termarginalkan, korupsi, luas, dengan membangun dukungan nasional atau pelanggaran HAM—serta mekanisme untuk perubahan dan melibatkan pemangku untuk “mengunci� perubahan ini dan kepentingan yang relevan melalui kolaborasi menunjukkan bahwa perubahan-perubahan antara pemerintah dengan sektor masyarakat ini tidak berbalik. Dalam momen kesempatan lainnya serta dengan tetangga, donor, atau atau krisis, hasil yang cepat dan visibel juga investor regional, dan (2) pada tingkat lokal, membantu mengembalikan kepercayaan diri dengan mendorong pemimpin komunitas untuk terhadap kemampuan pemerintah menangani mengidentifikasi prioritas dan menjalankan ancaman kekerasan serta mengimplementasikan program. Koalisi yang cukup inklusif juga perubahan institusional dan sosial. Kemitraan berlaku bagi kekerasan kriminal dan politik negara-masyarakat, negara-LSM (lembaga melalui kolaborasi dengan pemimpin komunitas, swadaya masyarakat), negara-internasional, bisnis, dan masyarakat sipil yang terkena dampak dan negara-sektor swasta dapat memperbesar kekerasan kriminal. Masyarakat sipil—termasuk kapasitas negara untuk melakukan perubahan organisasi wanita—memainkan peranan penting tersebut. Tindakan pada satu bidang dapat dalam mengembalikan kepercayaan diri dan mendukung hasil-hasil pada bidang lain. Operasi mempertahankan momentum untuk pemulihan keamanan dapat memfasilitasi perdagangan dan dan transformasi, seperti yang ditunjukkan oleh transit yang aman, serta aktivitas ekonomi dapat peran Gerakan Wanita Liberia (Liberian Women menciptakan lapangan kerja. Layanan yang Initiative) dalam menuntut dilanjutkannya diberikan kepada kelompok marginal dapat kesepakatan perdamaian.56 mendukung persepsi keadilan. Pendekatan Memengaruhi pemangku kepentingan yang lebih terperinci untuk mendukung koalisi untuk bekerja secara kolaboratif memerlukan yang cukup inklusif dijelaskan pada bagian pembelajaran dari masa lalu—misalnya kebijakan dan program praktis untuk negara mengakhiri ekslusi politik atau ekonomi pelaku berikut ini. 16 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Mentransformasi institusi yang memberikan Ada beberapa pengecualian—di mana keamanan, keadilan, dan lapangan eksklusi kelompok dari partisipasi demokratis pekerjaan bagi masyarakat telah menjadi sumber kesengsaraan, tindakan cepat pada pemilu menjadi masuk akal; Ada batasan jumlah perubahan yang dapat dan di mana kepentingan yang sebelumnya diserap masyarakat pada satu waktu, dan menghambat reformasi telah dihilangkan, banyak reformasi dalam kerapuhan yang seperti pada Jepang pascaperang atau reformasi memerlukan pembangunan kepercayaan tanah Republik Korea,59 tindakan cepat dapat dan kapasitas sebelum reformasi tersebut memanfaatkan peluang. Namun, dalam berbagai dapat diimplementasikan dengan baik. situasi, tindakan sistematik dan bertahap Menyeimbangkan tindakan transformatif sangat merupakan yang paling baik. penting, dan beberapa pelajaran dasar muncul dari transisi negara yang berhasil. Mengatasi tekanan eksternal dan Pertama, memprioritaskan tindakan dini memobilisasi dukungan internasional untuk mereformasi institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, keadilan, dan lapangan Tekanan eksternal (seperti infiltrasi kejahatan kerja bagi warga negara sangat penting, seperti terorganisasi dan jaringan perdagangan ilegal), dalam pembangunan pascakemerdekaan dampak konflik dari daerah tetangga, dan Singapura (lihat Fitur 3). Membendung guncangan ekonomi adalah faktor utama aliran finansial ilegal dari kantong publik atau peningkatan risiko kekerasan. Dalam situasi perdagangan sumber daya ilegal merupakan hal rapuh, banyak tekanan eksternal yang sudah yang penting dalam mendukung usaha-usaha ini. ada dan institusi yang memberikan respons Pendekatan yang “paling sesuai� dan pragmatis terhadap tekanan tersebut biasanya lemah. yang disesuaikan dengan kondisi lokal akan Jika tidak ditangani atau ditingkatkan, tekanan diperlukan. Misalnya, Lebanon memperbaiki tersebut dapat menghambat upaya pencegahan listrik yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi kekerasan dan pemulihan situasi. Dibandingkan selama perang saudara melalui jaringan penyedia di lingkungan pembangunan yang lebih stabil, sektor swasta kecil meskipun biayanya tinggi.57 mengatasi tekanan eksternal harus menjadi Reformasi kebijakan Haiti pada 2004 hingga bagian inti dari strategi nasional dan internasional 2009 berfokus pada pemberantasan koruptor yang mendukung upaya pencegahan kekerasan dalam satuan kerja, dan mengembalikan disiplin dan pemulihan situasi. kerja yang sangat mendasar.58 Bantuan internasional juga harus berbeda Kedua, berfokus pada keamanan, keadilan, dalam situasi yang rapuh. Persyaratan untuk dan lapangan kerja bagi warga negara berarti menciptakan hasil pembangunan kepercayaan sebagian besar reformasi lain perlu diurutkan diri mengharuskan sesuatu yang terbaik dan dipercepat dari waktu ke waktu, termasuk harus dipercepat. Fokus pembangunan koalisi reformasi politik, desentralisasi, privatisasi, kolaboratif yang cukup inklusif pada keamanan, dan perubahan sikap terhadap kelompok keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara marginal. Mengimplementasikan reformasi ini menggabungkan kapasitas internasional yang secara sistematis memerlukan jaringan institusi harus berjalan seiring—misalnya untuk mediasi, (demokratisasi, misalnya, memerlukan banyak HAM, bantuan keamanan, serta bantuan pemeriksaan dan penyeimbangan institusional kemanusiaan dan pembangunan. Ketika situasi di luar pemilu) dan perubahan dalam sikap politik rapuh dan kapasitas sistem lokal untuk sosial. Beberapa transisi politik yang berhasil— memastikan akuntabilitas lemah, insentif seperti pelimpahan (devotion) yang mendukung internasional—seperti mekanisme pengakuan perdamaian di Irlandia Utara dan transisi dan sanksi—juga memainkan peranan penting. demokratis di Cile, Indonesia, atau Portugal— Mari kita lihat contoh Afrika Barat yang lebih berlangsung melalui proses selama satu dekade kecil yang mengalami kudeta baru-baru ini. atau lebih. Mekanisme lokal untuk mengatasi situasi tersebut Selayang Pandang 17 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 FITUR 3  Pengalaman pembangunan kepercayaan negara dan transformasi institusi untuk keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara Pembangunan kepercayaan diri di Afrika Selatan Jay Naidoo, Ketua Aliansi Global untuk Perbaikan Nutrisi; Mantan Sekretaris Jenderal, Kongres Serikat Perdagangan Afrika Selatan; Menteri Rekonstruksi dan Pembangunan, Afrika Selatan; dan mantan Direktur Bank Pembangunan Afrika Selatan; Anggota Dewan Penasihat WDR. (Diringkas dari WDR 2011, Bab 3) Di Afrika Selatan, “momen� transisi pada tahun 1994 didahului pasokan air—sangat penting untuk mempertahankan oleh berbagai titik transisi yang memerlukan upaya dari kepercayaan diri pemerintahan baru kita. para protagonis untuk mengalihkan perdebatan dan yang Selain keberhasilan, ada peluang yang terlewatkan yang memberikan kredibilitas pada proses tersebut. Di sisi Aliansi dapat dimanfaatkan ketika negara-negara lain belajar dari Kongres Nasional Afrika (African National Congress—ANC), ini pengalaman Afrika. Ini meliputi terlalu sedikitnya perhatian meliputi peralihan ke pendekatan yang lebih luas dan lebih yang diberikan pada penciptaan lapangan kerja bagi pemuda inklusif, serta realisasi kebutuhan untuk memastikan insentif dan risiko kekerasan kriminal. Ini berarti kita tidak sepenuhnya bagi Partai Nasional dan masyarakat kulit putih. Di sisi Partai memenuhi kebutuhan yang penting untuk memastikan bahwa Nasional, ini meliputi peralihan dari pemikiran dalam hak generasi baru tidak hidup melalui perjuangan apartheid karena kelompok dan perlindungan minoritas ke pemikiran dalam orang dewasa diberi kesempatan yang kuat—dan kesempatan hak individu dan aturan mayoritas. Sinyal-sinyal tertentu yang ekonomi—dalam negara demokratis baru tersebut. dianggap sebagai hal yang tidak dapat dibalikkan (yang paling Selain itu, ada terlalu banyak asumsi di mana tahun 1994 menonjol adalah pembebasan tanpa syarat Nelson Mandela menandai kulminasi proses demokratisasi dan rekonsiliasi. dan penghentian perjuangan bersenjata ANC) sangat penting Perhatian yang relatif sedikit diberikan pada transformasi dalam memelihara kepercayaan di antara pihak-pihak yang menuju negara konstitusional; peran masyarakat sipil yang terlibat. Setelah pemilu 1994, memberikan beberapa hasil-hasil dilanjutkan dalam memperdalam tidak hanya demokratisasi dini—termasuk layanan kesehatan untuk ibu hamil dan bayi dan akuntabilitas, tetapi juga pelaksanaannya. Ada kebutuhan serta menggunakan struktur komunitas untuk memperbaiki akan perdebatan yang lebih mendalam mengenai rasisme, ketimpangan, dan eksklusi sosial. Semua politik bersifat lokal dan perhatian dini diberikan pada keamanan, keadilan, dan lapangan kerja George Yeo, Menteri Luar Negeri Singapura; Anggota Dewan Penasihat WDR (Diringkas dari WDR 2011, Bab 4 dan 5) Upaya yang berhasil harus dimulai di tingkat lokal. Tanpa selanjutnya. Tanpa pendekatan praktis, institusi baru tidak penekanan pada hasil lokal, masyarakat akan kehilangan akan diterima di hati dan pikiran orang-orang biasa. Bagi kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk Singapura pada tahun-tahun awalnya, yang menjadi prioritas memberikan kehidupan yang lebih baik. Tindakan untuk adalah keamanan, hukum dan ketertiban, serta menciptakan memulihkan keamanan, menciptakan kepercayaan, kondisi yang baik untuk investasi dan pertumbuhan menghasilkan lapangan kerja, dan melayani masyarakat lokal ekonomi. Kepercayaan adalah segalanya. Layanan Nasional memberikan landasan bagi kemajuan nasional. Memberikan diperkenalkan dalam satu tahun. Perkumpulan rahasia dan hasil-hasil di kota besar tidaklah cukup. Dalam kasus kerusuhan aktivitas kriminal ditekan. Korupsi dibasmi. Untuk mendorong etnis dan religius, di mana ketidakamanan mutual dapat investasi dan penciptaan lapangan kerja, hukum tenaga kerja menyebar, otoritas lokal yang dipandang adil dan tidak memihak dan akuisisi tanah direformasi secara dini. Bertentangan oleh semua kelompok tentunya sangat penting sebelum proses dengan kebijaksanaan konvensional di berbagai negara pemulihan dapat terjadi. Inilah yang dialami Singapura ketika berkembang pada saat itu, kami menghindari proteksionisme kerusuhan ras terjadi pada tahun 1960-an. Pemimpin yang dan mendorong multinasional untuk berinvestasi. Mengelola dipercaya dapat membuat perbedaan yang pasti. politik perubahan selalu menjadi tantangan. Membangun institusi memerlukan waktu. Menyelesaikan Kuncinya adalah memenangkan kepercayaan masyarakat. hal yang paling mendesak, terutama memulihkan keamanan Institusi yang kuat didukung oleh respek dan kecintaan dan menyediakan lapangan kerja, dapat membantu masyarakat masyarakat. Hal tersebut adalah proses yang membutuhkan untuk memiliki harapan akan masa depan. Kemudian, waktu sedikitnya satu generasi. keberhasilan menciptakan kondisi untuk keberhasilan (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 18 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 FITUR 3  Pengalaman pembangunan kepercayaan negara dan transformasi institusi untuk keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara (lanjutan) Pemulihan kepercayaan terhadap transit yang aman di Kolombia Marta Lucía Ramirez de Rincón, Direktur Fundación Ciudadanía en Acción; mantan Senator dan Ketua Komisi Keamanan Kolombia; mantan Menteri Pertahanan dan mantan Menteri Perdagangan Luar Negeri Kolombia; Anggota Dewan Penasihat WDR. (Diringkas dari WDR 2011, Bab 5) Tantangan yang kami hadapi pada tahun 2002 adalah mencegah Meteoro untuk memulihkan kontrol jalan di seluruh Kolombia menjadi negara gagal. Ini berarti melindungi warga negara dari tangan kelompok bersenjata yang memberikan negara dari penculikan dan terorisme. Hal tersebut juga berarti ketakutan bagi masyarakat. Pemerintah mengundang melindungi infrastruktur, jalan, dan institusi demokratis kami masyarakat Kolombia untuk mengemudikan mobil mereka dari serangan gerilya, paramiliter, dan pengedar obat-obatan dan bertualang di negara tersebut tanpa intimidasi, sekaligus terlarang. Kelompok ini membajak mobil dan menculik meluncurkan operasi militer, inteligen, dan polisi untuk orang-orang ketika mereka mengunjungi negara ini. Karena melindungi jalan dan memastikan keselamatan masyarakat. masalah ini semakin parah pada tahun-tahun sebelum pemilu Melalui rencana ini, pemerintah berusaha mengembalikan 2002, pemerintah menetapkan pemulihan keamanan di jalan negara mereka kepada rakyat serta mengaktifkan kembali raya sebagai prioritas utama di agenda mereka. Pemerintah perdagangan dan pariwisata. Yang terpenting, rencana yang menjalankan program Meteoro yang umum dikenal sebagai, diimplementasikan di setiap tahap pemerintahan baru ini “Hidup di Kolombia, Bertualang di Kolombia� (“Vive Colombia, membawa terobosan dalam pemulihan kepercayaan dan Viaja por ella�). harapan masyarakat Kolombia. Jangan menyamakan kecepatan dan ketergesa-gesaan dalam proses politik Lakhdar Brahimi, mantan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak dan Afganistan; Anggota Dewan Penasihat WDR. (Diringkas dari WDR 2011, Bab 5) Tidak menyamakan kecepatan dan ketergesa-gesaan hal ini. Namun, pemilihan waktunya memerlukan perhatian dalam proses politik sangatlah penting: pendekatan yang saksama. Tradisi demokratis telah berkembang di sebagian terlalu tergesa-gesa dapat mengendapkan efek yang besar negara selama beberapa periode. Begitupun upaya- berlawanan dengan efek yang ingin kita peroleh. Harapan upaya demokratisasi saat ini memerlukan perhatian terhadap tinggi masyarakat internasional untuk percobaan demokrasi warisan historis dan perpecahan politik yang ada, serta harus elektoral proporsional di Irak pada tahun 2005 menyebabkan dipandang sebagai proses transformasi sosial berkelanjutan dan meningkatnya perebutan kekuasaan (bukannya memadamkan pembangunan institusi yang memberikan keseimbangan— kekerasan sektarian), dan konstitusi yang dibentuk secara bukannya “peristiwa� yang dapat diidentifikasi. Demokratisasi tergesa-gesa terbukti sulit diimplementasikan. Begitupun tidak diawali dan diakhiri dengan pemilu. pada pemilihan 2009 di Afganistan terbukti sulit, bukannya mendorong persepsi legitimasi institusional sebagai hasilnya. Pilihan-pilihan tersebut tidak eksklusif—ada tuntutan luas untuk tata kelola yang lebih inklusif dan responsif, serta pemilihan dapat menjadi cara yang penting untuk menyediakan Selayang Pandang 19 secara damai sangatlah terbatas, serta tekanan Fitur 4). Negara-negara tersebut dapat Uni Afrika (African Union—AU) dan Masyarakat mencakup tindakan cepat dalam agenda Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (Economic nasional atau lokal yang kredibel, transparansi, Community Of West African States—ECOWAS) dan beberapa kasus; penghilangan faktor untuk kembali ke jalur konstitusional sangatlah dipandang sebagai hal negatif seperti hukum penting. Jadi, pengakuan regional dan global atas yang bersifat diskriminatif. Satuan keamanan kepemimpinan yang bertanggung jawab dapat dapat ditempatkan kembali sebagai sinyal memainkan peranan dalam memperkuat insentif perhatian di wilayah-wilayah yang tidak aman, dan sistem akuntabilitas pada tingkat nasional. tetapi juga sebagai pertanda bahwa pemerintah mengetahui di mana unit tertentu memiliki catatan ketidakpercayaan atau penyelewengan Kebijakan praktis dan alat program menurut masyarakat dan menggantinya. untuk negara pelaku Langkah-langkah untuk meningkatkan WDR menggambarkan cara berpikir yang transparansi informasi dan proses pengambilan berbeda mengenai pendekatan terhadap keputusan dapat menjadi hal yang penting dalam pencegahan kekerasan dan pemulihan dalam membangun kepercayaan, serta memberikan situasi rapuh. WDR tidak bertujuan untuk dasar untuk transformasi institusional. menjadi “buku pedoman� yang menjelaskan Sinyal-sinyal juga dapat berupa langkah-langkah pencegahan dan pemulihan pengumuman tindakan pada masa mendatang— tersebut—konteks politik setiap negara berbeda, pemilihan dua atau tiga hasil dini yang utama; dan tidak ada solusi yang dapat diterapkan fokus perencanaan militer dan polisi pada tujuan di semua negara. Meskipun pilihan langkah keamanan; atau menetapkan pendekatan alur pembangunan kepercayaan dan pendekatan waktu terhadap reformasi politik, desentralisasi, pembangunan institusi perlu disesuaikan di atau keadilan transisional. Memastikan bahwa setiap negara, sejumlah alat dasar yang diperoleh sinyal politik dan kebijakan bersifat realistis dari pengalaman dapat menjadi dasar untuk dalam ruang lingkup dan pemilihan waktu penyesuaian tersebut. Alat inti ini meliputi serta dapat dilakukan adalah hal yang sangat pilihan sinyal dan mekanisme komitmen untuk penting dalam mengelola ekspektasi—dengan membangun koalisi kolaboratif, menunjukkan menetapkannya dalam perencanaan nasional dan pelajaran yang diambil dari masa lalu, dan proses anggaran serta mendiskusikan dukungan membangun kepercayaan dalam hasil yang eksternal yang diperlukan sebelum membentuk positif. Alat ini juga meliputi deskripsi program kemitraan internasional. yang dapat memberikan hasil cepat serta Ketika sinyal-sinyal berkaitan dengan penyediaan keamanan, keadilan, dan lapangan tindakan pada masa mendatang, kredibilitasnya kerja bagi warga negara dalam jangka panjang. akan ditingkatkan oleh mekanisme Pertama-tama, Laporan ini memberikan alat komitmen yang memengaruhi pemangku dasar, kemudian memberikan cara untuk kepentingan bahwa sinyal-sinyal tersebut akan membedakan strategi dan pemrograman situasi diimplementasikan dan bukan sebaliknya. negara yang berbeda dengan menggunakan Contohnya adalah badan pelaksana multisektor penilaian risiko dan peluang di negara tertentu. dan independen Kolombia dan Indonesia serta monitor pihak ketiga, seperti misi pengawasan Aceh kerja sama ASEAN-Uni Eropa.60 Otoritas Sinyal politik dan kebijakan untuk tunggal atau “ganda� terhadap satu fungsi atau membangun koalisi kolaboratif yang lebih yang melibatkan badan internasional— cukup inklusif seperti halnya Program Bantuan Manajemen Ada kesamaan sinyal yang mengejutkan di Ekonomi dan Tata Kelola di Liberia,61 Komisi semua negara yang paling sering membangun Internasional Melawan Impunitas (CICIG) kepercayaan dan koalisi kolaboratif (lihat di Guatemala,62 atau ketika misi perdamaian 20 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Fitur 4 Alat Inti MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN Sinyal: Kebijakan dan Sinyal: Mekanisme Tindakan prioritaspada masa         Tindakan cepat komitmen pendukung mendatang        • Tujuan      partisipatori • Proses  • Independensi  badan  • Penilaian dan  keamanan      risiko  KEAMANAN, KEADILAN, DAN       keadilan,   masyarakat   • Keamanan,   dan pelaksana  prioritas LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA • Prinsip utama  dan      pembangunan hasil    lokal   pihak • Pengawasan   • Penyampaian akibat   dari   TEKANAN MENG aliran waktu  realistis  • Penunjukan  yang kredibel  ketiga yang independen  adanya tidak  tindakan  EKSTERNAL EMB AL untuk reformasi politik,      • Transparansi pengeluaran   • Sistem nasional-  yang diambil          korupsi,      MEN IKA desentralisasi, • Penempatan satuan internasional  • Rencana sederhana  dan  NK TRANSFORMA         pada • Pelaksanaan salah satu  EPER MENG EM keadilan  transisional keamanan   langkah   kemajuan  CAYAAN DIRI   kapasitas BA L      utama atau  lebih  • Gabungan  • Menghilangkan kebijakan fungsi 2–3 hasil dini MENT IKA NK    masyarakat,   diskriminatif   EPER RANSFORM SI I MENG negara, LSM, yang bersifat oleh internasional • Komunikasi strategis CAYAAN DIRI EM BA NS    LIK US MENT SFORMA TIT AN I dan internasional KEP RAN ERCA ASI YAAN DIRI TIT INS USI SI I TIT NS USI KEKERASAN dan DUKUNGAN MENTRANSFORMASI INSTITUSI KERAPUHAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Keamanan masyarakat Keadilan Lapangan kerja dan layanan terkait Reformasi mendasar dan pendekatan “paling sesuai�          Reformasi sektor keamanan: Reformasi sektor keadilan: masyarakat multisektor:     Program pemberdayaan    • Dirancang untuk Independensi dan hubungan menggabungkan keamanan, lapangan kerja, keadilan, KEAMANAN, memberikan   keamanan   bagi  dengan reformasi  keamanan;    pendidikan, dan infrastruktur  bagi masyarakat    KEADILAN, DAN      LAPANGAN PEKERJAAN BAGI  masyarakat    memperkuat  pemrosesan            WARGA NEGARA • Peningkatan  kapasitas    terkait beban   (caseload  kasus  ) dasar; Program lapangan kerja: penyederhanaan aturan    dengan         hasil   kinerja yang memperluas  layanan  keadilan; dan pemulihan infrastruktur untuk menciptakan TEKANAN EKSTERNAL   fungsi keadilan   kerja sektor swasta,   program    publik    berulang dan memanfaatkan mekanisme lapangan jangka        ekspansi • Membongkar jaringan  tradisional/masyarakat panjang,   aset,  program   nilai (  rantai   value      MENTR SFORMAS  melalui kriminal  pengawasan   chain), dukungan   informal,  sektor   migrasi  tenaga kerja,      Penahapan  perempuan,    aset sipil, pemeriksaan,  dan   langkah    pemberdayaan ekonomi     dan ekspansi   AN   pengeluaran transparansi  antikorupsi: menunjukkan anggaran              dan proteksi    kemanusiaan MEN bahwa sumber daya nasional  Pemberian  bantuan    TRANSFORM • Penggunaan sistem modal   untuk dapat digunakan        sosial: dengan transisi yang direncanakan dari provisi I IN TIT      S USI      MENTRANSFORMA  rendah untuk menjaga    masyarakat kepentingan    internasional         masyarakat    ASI NS TIT ketertiban  sebelum   membongkar  sistem  I USI    SI I    pada volatilitas harga STI     rent; mendapatkan kontrol rent; Kebijakan makroekonomi : fokus N TUS I KEKERASAN dan DUKUNGAN          dan menggunakan mekanisme konsumen dan lapangan kerja     KERAPUHAN EKSTERNAL DAN  akuntabilitas  sosial  INSENTIF    Program  dan sistematis   bertahap          • Kapasitas dan akuntabilitas • Reformasi politik dan • Reformasi ekonomi struktural seperti privatisasi                  yang ditahapkan   dalam pemilu    • Reformasi pendidikan dan kesehatan      yang termarginalkan  fungsi keamanan khusus • Desentralisasi  • Inklusi kelompok          • Keadilan transisional  • Reformasi antikorupsi yang      komprehensif  KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN TINDAKAN NASIONAL UNTUK MENGATASI TEKANAN EKSTERNAL PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA        TEKANAN Keamanan masyarakat Keadilan Lapangan kerja dan layanan terkait EKSTERNAL       • Kerja  sama  antarnegara  • Mengoordinasikan     respons   • Kapasitas   tambahan yang administrasi • Intelegensi  militer,  dan  polisi,  permintaan  penawaran  dan dikumpulkan    keuangan • Kerja sama investigasi dan • Pemrograman pembangunan antarlintas            di seluruh prosekusi yurisdiksi  perbatasan • Membangun   hubungan  antara sistem formal/informal   KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INDIKATOR HASIL YANG LAYAK UNTUK MENDEMONSTRASIKAN PERKEMBANGAN KESELURUHAN INSENTIF         Keamanan masyarakat Keadilan Lapangan kerja dan layanan terkait         Jangka • Kematian   • Survei persepsi  oleh   kelompok    •   Persepsi    mengenai peningkatan/penurunan  pendek • Data survei (etnis, geografis,  agama,  kelas)    peluang   pekerjaan       mengenai peningkatan/   • Survei   persepsi    dari harga (untuk implikasi pendapatan   mengenai penurunan kesejahteraan      yang  riil)   peningkatan/   waktu ke waktu    kaitannya dalam           penurunan dengan kelompok lain      keamanan • Survei persepsi mengenai               kepercayaan terhadap   institusi       nasional dan terhadap korupsi             Jangka  korban • Survei • Indikator tata kelola difokuskan • Data rumah tangga mengenai lapangan kerja panjang kembali pada hasil   dan  tingkat        partisipasi tenaga kerja dan     kemajuan  dalam jangka  waktu       yang realistis   historis secara     • Data survei rumahtangga       mengenai ketimpangan vertikal  dan horizontal  akses serta terhadap layanan keadilan Selayang Pandang 21 PBB memiliki tanggung jawab eksekutif untuk kecil untuk merefleksikan pelajaran negara menjaga ketertiban—juga merupakan mekanisme pada fokus dan prioritas. Alat-alat tersebut komitmen ketika kapasitas dan akuntabilitas dirancang untuk disampaikan dalam program institusional rendah. nasional atau subnasional, bukannya dalam Komunikasi strategis yang kuat pada proyek kecil. Alat-alat tersebut meliputi program sinyal-sinyal perubahan ini sangatlah penting— multisektoral yang menghubungkan struktur perubahan tindakan dan kebijakan tidak dapat masyarakat dengan negara; reformasi sektor memengaruhi perilaku, kecuali jika masyarakat keamanan; reformasi keadilan; kebijakan dan tahu bahwa perubahan tersebut telah terjadi dan program lapangan kerja nasional; layanan terkait bagaimana perubahan tersebut sesuai dengan yang mendukung keamanan, keadilan, dan visi yang lebih luas. Ketika risiko eskalasi krisis penciptaan lapangan kerja bagi warga negara; tidak sepenuhnya disadari oleh semua pemimpin dan pendekatan bertahap terhadap korupsi. Alat- nasional, pesan yang akurat dan meyakinkan alat tersebut juga meliputi program yang penting mengenai konsekuensi tidak adanya tindakan bagi langkah pencegahan kekerasan: reformasi dapat membantu membangkitkan momentum politik, desentralisasi, keadilan transisional, kemajuan. Analisis ekonomi dan sosial dapat dan reformasi pendidikan di mana perhatian mendukung narasi ini—dengan menunjukkan sistematis diperlukan setelah reformasi dini bagaimana kekerasan yang meningkat dan dalam keamanan, keadilan, dan lapangan kerja institusi yang gagal menyebabkan wilayah nasional bagi warga negara telah mulai berjalan. atau subnasional mengalami ketertinggalan Berikut ini lima pelajaran penting mengenai pembangunan dibandingkan negara lain; atau apa yang berjalan dalam rancangan program. dengan menunjukkan bagaimana negara lain • Program yang mendukung hubungan negara- yang gagal mengatasi ancaman yang meningkat masyarakat dari bawah ke atas di wilayah- menghadapi konsekuensi pembangunan yang wilayah yang tidak aman. Ini meliputi program keras dan berlangsung lama. Analisis WDR memberikan pesan yang jelas berikut ini. berbasis masyarakat untuk pencegahan kekerasan, lapangan kerja, pemberian • Tidak ada negara atau daerah yang boleh layanan terkait, serta akses terhadap mengabaikan wilayah yang mengalami siklus keadilan lokal dan resolusi konflik. Contoh- kekerasan berulang terpisah dari negara. contohnya adalah pemeliharaan ketertiban • Pengangguran, korupsi, dan eksklusi masyarakat di negara-negara berpendapatan meningkatkan risiko kekerasan—serta tinggi, menengah, dan rendah; Afghanistan’s institusi dan tata kelola yang kuat yang National Solidarity Program—NSP (Program memberikan peluang kemakmuran nasional Solidaritas Nasional Afganistan); dan adalah sistem yang imun dan memberikan program pencegahan kekerasan multisektor perlindungan dari berbagai jenis kekerasan. Amerika Latin.63 • Keamanan masyarakat adalah tujuan yang • Program komplementer untuk transformasi paling utama dalam situasi rapuh yang institusional di wilayah-wilayah prioritas didukung oleh keadilan dan lapangan kerja. keamanan dan keadilan. Program reformasi • Pemimpin harus meraih kesempatan dini harus berfokus pada fungsi dasar sebelum kekerasan meningkat atau terjadi sederhana (seperti pemrosesan beban kasus kembali. kriminal, investigasi dasar yang memadai, dan prosedur penahanan); menyertakan Rancangan program nasional untuk pengawasan masyarakat, pemeriksaan, dan mengembalikan kepercayaan dan transparansi anggaran dan pengeluaran mentransformasi institusi untuk membongkar penyamaran atau Alat program inti yang muncul dari pengalaman jaringan kriminal; dan menghubungkan berbagai negara sengaja dibuat dalam jumlah laju reformasi antara polisi dengan sistem 22 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 keadilan sipil untuk menghindari situasi Beberapa hasil pembangunan kepercayaan di mana peningkatan kapasitas polisi sebelumnya yang dapat ditargetkan melalui menghasilkan penahanan berkepanjangan program-program ini meliputi kebebasan atau pelepasan penjahat ke komunitas tanpa bergerak di sepanjang rute transit, listrik, pemrosesan. jumlah bisnis yang terdaftar dan hari kerja yang diciptakan, pemrosesan beban kasus yudisial, dan • Program penciptaan lapangan kerja “kembali pengurangan impunitas melalui pemeriksaan ke dasar�. Program ini meliputi pekerjaan atau prosekusi. Hal yang sangat penting adalah publik berbasis masyarakat yang berskala hasil-hasil sebelumnya menghasilkan perbaikan besar seperti yang digunakan oleh India dan dalam moral institusi nasional dan menetapkan Indonesia di seluruh wilayahnya, termasuk insentif yang benar untuk pembangunan institusi dalam masyarakat marginal dan yang terkena selanjutnya. dampak kekerasan; penyederhanaan aturan Misalnya, jika satuan keamanan sektor swasta dan mengatasi hambatan menentukan target berdasarkan jumlah infrastruktur (khususnya listrik yang pemberontak yang dibunuh atau ditangkap merupakan hambatan utama untuk bisnis atau jumlah penjahat yang ditangkap, mereka di wilayah yang rapuh dan terkena dampak bergantung pada pendekatan koersif tanpa kekerasan); serta akses terhadap keuangan insentif untuk membangun kepercayaan jangka dan investasi untuk menyatukan produsen panjang dengan masyarakat yang akan mencegah pengulangan kekerasan. Target berdasarkan dan pemasar, seperti usaha kopi, barang keamanan masyarakat (kebebasan bergerak kebutuhan sehari-hari, serta pariwisata di dan lain-lain), sebaliknya, menciptakan insentif Kosovo dan Rwanda.64 jangka panjang untuk peran satuan keamanan • Keterlibatan perempuan dalam program dalam mendukung kesatuan nasional dan pemberdayaan keamanan, keadilan, dan hubungan negara-masyarakat yang efektif. ekonomi, seperti reformasi Nikaragua, Begitupun, jika layanan dan pekerjaan publik Liberia, dan Sierra Leone untuk hanya disampaikan melalui program nasional memperkenalkan kepegawaian wanita dan dari atas ke bawah, hanya ada sedikit insentif layanan gender tertentu di satuan polisi; bagi masyarakat untuk mendorong mereka dan usaha pemberdayaan ekonomi di berpartisipasi dalam mencegah kekerasan— Nepal yang menangani isu peran gender atau bagi institusi nasional untuk melaksanakan yang sebelumnya bersifat memecah tanggung jawab melindungi warga negara yang belah di wilayah yang tidak aman melalui lemah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Gabungan pendekatan negara dan nonnegara, penyediaan pelatihan keuangan dan bisnis bawah-atas, dan atas-bawah merupakan bagi kelompok perempuan.65 dukungan yang lebih baik untuk transformasi • Upaya antikorupsi yang difokuskan yang institusional berjangka panjang. menunjukkan bahwa upaya-upaya baru Menahapkan transisi dari bantuan dapat diatur dengan baik. Alat-alatnya kemanusiaan juga merupakan bagian penting meliputi penggunaan kapasitas sektor swasta dalam transformasi institusi. Di negara-negara untuk mengawasi fungsi-fungsi yang rentan di mana tekanan melebihi kapasitas institusional terhadap korupsi, seperti inspeksi hutan nasional, pelaku reformasi nasional sering kali di Liberia dan pengumpulan bea cukai di memanfaatkan kapasitas bantuan kemanusiaan Mozambik, digabungkan dengan mekanisme internasional untuk memberikan hasil dini. akuntabilitas sosial yang menggunakan Program ini efektif dalam menyelamatkan publikasi pengeluaran yang transparan dan nyawa manusia, membangun kepercayaan, pengawasan komunitas/masyarakat sipil dan memperbesar kapasitas nasional. Namun, pertukaran kepentingan yang sulit muncul untuk memastikan bahwa dana yang turun ketika memutuskan waktu yang diperlukan mencapai target yang ditujukan.66 Selayang Pandang 23 untuk mengalihkan fungsi-fungsi ini ke institusi • Proses bersama untuk menyelidiki dan nasional. Untuk program makanan, ini berarti mengusut insiden korupsi yang dapat menunda pengiriman sebelum panen lokal memicu kekerasan, seperti Haiti dan Nigeria dan beralih dari distribusi umum ke program yang telah melaksanakan pembasmian yang ditargetkan dalam koordinasi dengan korupsi (bersama Amerika Serikat dan badan perlindungan sosial pemerintah jika Inggris) dan pencucian uang.68 Ini dapat memungkinkan. Untuk kesehatan, pendidikan, membangun kapasitas di yurisdiksi yang air, dan sanitasi, hal tersebut berarti mengurangi lemah dan memberikan hasil yang tidak peran internasional selangkah demi selangkah dapat dicapai oleh satu yurisdiksi sendiri. dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan kapasitas nasional atau lokal—seperti dalam transisi dari penyediaan kesehatan internasional Memobilisasi dukungan internasional ke nasional di Timor Leste yang beralih Beberapa hambatan dalam dukungan dari pelaksanaan internasional ke kontrak internasional datang dari kebijakan dan sistem pemerintah LSM internasional, kemudian ke yang dibentuk di pusat kantor pusat badan manajemen pemerintah.67 multilateral dan negara-negara donor. Tindakan untuk isu-isu ini dibahas pada Bagian 3 di bawah Upaya regional dan lintas perbatasan “Arah untuk Kebijakan Internasional�. Pemimpin nasional dan mitranya di lapangan tidak dapat Masyarakat tidak mampu mentransformasikan menentukan perubahan yang lebih luas ini institusi mereka dengan sendirinya. Mereka secara sendiri-sendiri pada sistem internasional, perlu mengelola tekanan eksternal, baik itu dari tetapi mereka dapat memaksimalkan manfaat guncangan ekonomi maupun perdagangan ilegal dan korupsi internasional. Banyak isu ini di luar dukungan yang ada. Akan sangat membantu jika pemimpin kontrol negara-bangsa, dan bagian terakhir dari nasional dan mitra internasionalnya di lapangan Laporan ini membahas kebijakan internasional memberikan prioritas program yang jelas di untuk mengurangi tekanan eksternal. Pemimpin bidang keamanan, keadilan, dan pembangunan. nasional mungkin memainkan peranan penting Pengalaman negara mengindikasikan bahwa dalam membangun kerja sama regional atau upaya-upaya perlu difokuskan pada dua atau tiga global untuk isu-isu seperti perdagangan ilegal hasil cepat untuk membangun kepercayaan, serta serta kerja sama bilateral. Upaya-upayanya pada pembangunan institusi yang didefinisikan mencakup berikut ini. secara sempit dan realistis. Prioritas sebaiknya • Keterbukaan untuk membahas kerja sama diberikan pada jumlah program yang sangat keamanan dan pembangunan di daerah yang terbatas—seperti intervensi berbasis masyarakat tidak aman berdasarkan tujuan bersama, di wilayah yang tidak aman, keamanan dan yaitu keamanan, keadilan, dan lapangan kebebasan berjalan di jalan-jalan utama— pekerjaan bagi masyarakat, bukannya seperti di Liberia69 setelah perang saudara dan hanya pada operasi militer. Pemrograman di Kolombia70 ketika menghadapi kekerasan pembangunan lintas perbatasan dapat kriminal pada tahun 2002. Proses anggaran melibatkan pengaturan khusus untuk nasional memutuskan pesan koordinator program prioritas dan mengembangkan kerja berbagi pengetahuan. Namun, hal tersebut sama dalam implementasi antara departemen juga dapat beralih ke pengaturan formal keamanan dengan pembangunan. bersama untuk merancang dan mengawasi Pemimpin nasional juga dapat membuat program pembangunan di wilayah yang hasil yang lebih baik dari bantuan eksternal dengan tidak aman, dan beralih ke penyediaan mewaspadai kebutuhan mitra internasional khusus untuk membantu wilayah yang tidak untuk menunjukkan hasil dan mengelola aman memperoleh akses ke pasar. risiko. Mitra internasional memiliki tekanan 24 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 domestiknya sendiri untuk menunjukkan bahwa mitra internasionalnya yang dapat menunjukkan bantuan tersebut tidak disalahgunakan dan wilayah perkembangan dan mengidentifikasi mengatributkan hasil-hasil pada upaya mereka. risiko yang baru atau tersisa. Pertukaran yang jujur mengenai risiko dan hasil Suplemen yang bermanfaat bagi MDG membantu mencari cara untuk menjembatani akan menjadi indikator yang secara langsung perbedaan. Di Indonesia setelah Tsunami dan mengukur penurunan kekerasan, pembangunan kesepakatan damai Aceh, misalnya, pemerintah kepercayaan, serta keamanan dan keadilan bagi sepakat dengan negara donor bahwa bantuan masyarakat (Fitur 4). Data jajak pendapat warga yang akan datang akan “diupayakan bersama� negara—yang tidak ada di berbagai negara rapuh oleh Badan Rekonstruksi Indonesia dan negara dan terkena dampak kekerasan—dapat membantu donor dengan langkah-langkah transparansi mengisi peran ini.72 Negara berpendapatan khusus untuk membuat kedua belah pihak menengah dan tinggi selalu menggunakan mampu menunjukkan hasil nyata dan mengelola jajak pendapat untuk memperoleh umpan balik risiko, sekaligus mendukung legitimasi hubungan bagi pemerintah mengenai perkembangan dan negara-masyarakat setelah krisis. Suatu “double risiko, tetapi jajak pendapat tersebut jarang compact� antara pemerintah dengan warganya digunakan di negara berpendapatan rendah dan dan antara negara dengan mitra internasionalnya menghadapi situasi rapuh. Ukuran perbaikan (yang pertama kali diajukan oleh Ashraf Ghani keamanan langsung juga dapat menunjukkan dan Clare Lockhart) merupakan cara lain untuk perkembangan yang cepat. Namun, walaupun mengelola perspektif yang berbeda mengenai data mengenai kematian akibat kekerasan cukup risiko, kecepatan respons, dan keterlibatan jangka mudah dikumpulkan, data tersebut tidak tersedia panjang dengan institusi nasional—dengan bagi negara yang dapat memanfaatkannya: membuat akuntabilitas ganda dana bantuan negara berpendapatan rendah dan rapuh. Data menjadi eksplisit.71 lapangan kerja juga perlu ditingkatkan. Pemonitoran hasil Membedakan strategi dan program dengan konteks negara Untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengadaptasikannya ketika masalah timbul, para Meskipun ada sejumlah alat dasar yang diperoleh pelaku reformasi nasional dan mitra internasional dari pengalaman, setiap negara harus menilai di negara tersebut juga memerlukan informasi situasinya dan mengadaptasikan pelajaran yang mengenai hasil keseluruhan dalam mengurangi diperoleh dari negara lain ke konteks politik kekerasan serta informasi mengenai kepercayaan lokal. Setiap negara menghadapi tekanan yang masyarakat terhadap tujuan keamanan, keadilan, berbeda, tantangan institusional yang berbeda, dan lapangan kerja pada interval yang reguler. pemangku kepentingan yang berbeda yang perlu Untuk sebagian besar negara berkembang, MDG dilibatkan untuk membuat perubahan, dan jenis serta target dan indikator terkaitnya merupakan peluang transisi yang berbeda. Perbedaan tersebut kerangka internasional yang dominan. MDG bukanlah hitam dan putih, tetapi muncul di telah mengangkat profil pembangunan manusia semua spektrum—setiap negara akan memiliki berbasis luas dan tetap merupakan tujuan jangka manifestasi kekerasan yang berbeda, kombinasi panjang yang penting bagi negara-negara yang tekanan internal atau eksternal yang berbeda, menghadapi kerapuhan dan kekerasan. Namun, dan tantangan institusional yang berbeda—dan MDG tersebut memiliki kelemahan pada faktor-faktor ini akan berubah dari waktu ke relevansi langsungnya dengan perkembangan waktu. Namun, semua negara menghadapi pencegahan kekerasan dan pemulihan. Mereka beberapa aspek dari campuran ini. Laporan ini tidak meliputi keamanan dan keadilan bagi membahas beberapa perbedaan yang paling masyarakat. Mereka bergerak secara lambat penting pada situasi negara melalui pembedaan sehingga tidak memberikan putaran umpan diferensiasi yang diuraikan berikut ini. balik kepada pelaku reformasi nasional dan Selayang Pandang 25 Pelaku reformasi nasional dan mitra memengaruhi pilihan dan jadwal pengumuman negaranya harus mengambil dua jenis kebijakan dini. Di negara yang memiliki keputusan di setiap fase pembangunan institusi kuat, tetapi dianggap tidak sah karena kepercayaan dan reformasi institusional dengan bersifat eksklusif, disalahgunakan, atau tidak mempertimbangkan konteks politik lokal. bertanggung jawab (seperti dalam beberapa Pertama adalah memutuskan jenis sinyal—baik transisi dari kekuasaan otoriter), tindakan itu tindakan dan pengumuman cepat mengenai transparansi, partisipasi, dan keadilan mungkin hasil sebelumnya maupun kebijakan jangka lebih penting untuk pembangunan kepercayaan pajang—yang dapat membantu membangun jangka pendek dibandingkan pemberian barang koalisi kolaboratif “yang cukup inklusif � dan jasa. Ketika kohesi sosial terpecah, diperlukan untuk perubahan. Kedua adalah memutuskan waktu untuk membangun kepercayaan antara rancangan program prioritas untuk meluncurkan kelompok sebelum reformasi yang lebih luas transformasi institusional. diupayakan. Di Afrika Selatan, misalnya, Dalam membedakan sinyal politik dan pemimpin memberikan waktu dengan bijak kebijakan, jenis tekanan yang dihadapi dan bagi reformasi konstitusional dan pembangunan pemangku kepentingan paling diperlukan agar kepercayaan antara kelompok sebelum pemilihan tindakan yang efektif dapat membuat perbedaan. pascaapartheid.73 Di Irlandia Utara, penyerahan Ketika pembagian etnis, geografis, atau agama fungsi keamanan dan keadilan ditunda hingga telah dikaitkan dengan konflik dan kerja kepercayaan dan akuntabilitas meningkat.74 sama kelompok-kelompok ini sangat penting Pesan intinya adalah manifestasi bagi perkembangan, kredibilitas penunjukan kekerasan tertentu pada satu waktu tidak lebih bergantung pada apakah komando individu penting dibandingkan defisit institusional menghormati perbedaan kelompok. Ketika mendasar yang menimbulkan siklus kekerasan korupsi telah menjadi tekanan yang sangat berat, berulang—serta pendekatan yang berhasil untuk kredibilitas penunjukan utama bergantung pada mengatasi kekerasan politik, komunal, dan reputasi integritas individu. kriminal memiliki banyak kesamaan. Namun, Jenis momen transisi juga membuat gabungan jenis kekerasan yang berbeda tidak perbedaan. Di akhir perang Jepang dan Republik memengaruhi strategi tersebut. Ketimpangan Korea, kelahiran negara baru Timor Leste, pemilu di antara kelompok etnis, agama, atau geografis pascaperang di Liberia, kemenangan militer di sangat penting sebagai risiko untuk konflik sipil. Nikaragua, dan setelah genosida di Rwanda, Dengan demikian, target program dan layanan ada ruang yang lebih besar untuk pengumuman lapangan kerja adalah keadilan dan jembatan perubahan politik, sosial, dan institusional peluang di antara kelompok-kelompok ini. jangka panjang dibandingkan saat ini untuk Namun, untuk kekerasan kriminal terorganisasi, pemerintahan koalisi di Kenya atau dalam situasi ketimpangan antara yang kaya dengan miskin reformasi ternegosiasikan lainnya. lebih penting (terlepas dari identitas etnis Kapasitas institusional, akuntabilitas, atau agama). Kekerasan dengan hubungan dan kepercayaan di antara kelompok juga internasional yang kuat—kejahatan terorganisasi, Spectra tantangan dan peluang situasi tertentu Jenis kekerasan: Sipil dan/atau kriminal dan/atau lintas perbatasan dan/atau subnasional dan/atau ideologi. Peluang transisi: Bertahap/terbatas pada ruang untuk Pemangku kepentingan utama: Pemangku kepentingan perubahan segera/besar. internal versus eksternal; pemangku kepentingan negara versus nonnegara; pemangku kepentingan berpendapatan tinggi versus berpendapatan rendah. Tekanan utama: Tekanan internal versus tekanan Tantangan institusional: Derajat kapasitas, akuntabilitas, eksternal; tingkat pembagian kelompok yang tinggi versus dan inklusi. tingkat pembagian kelompok yang rendah. 26 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 rekrutmen internasional ke dalam pergerakan • Identifikasi prioritas dari perspektif warga ideologi—memerlukan kerja sama internasional negara dan pemangku kepentingan melalui yang sangat baik. kelompok fokus atau survei jajak pendapat, Situasi negara juga membuat perbedaan seperti yang dilakukan oleh Afrika untuk rancangan program, dan memerlukan Selatan dalam mengembangkan prioritas penyesuaian pada kondisi politik lokal. Misalnya, rekonstruksinya atau oleh Pakistan dalam pendekatan komunitas multisektor dapat menjadi menaksir sumber kekerasan di wilayah efektif dalam konteks yang berbeda, seperti Pantai perbatasan.76 Gading, Guatemala, dan Irlandia Utara. Namun, • Pertimbangan secara eksplisit upaya- perhatian lebih akan diperlukan bagi Pantai Gading dan Irlandia Utara untuk memastikan upaya yang dilakukan pada masa lalu, bahwa pendekatan ini tidak dikhususkan bagi seperti yang dilakukan Kolombia dalam satu kelompok etnis atau agama, tetapi sebagai meninjau kekuatan dan kelemahan upaya pembangunan hubungan di antara kelompok. sebelumnya untuk mengatasi kekerasan Kolombia dan Haiti sedang mempertimbangkan pada awal 2000-an.77 reformasi di sektor keadilan, tetapi masalah • Bersikap realistis pada jumlah prioritas yang akuntabilitas dan kapasitas merupakan tantangan diidentifikasi dan alur waktu, seperti halnya yang lebih besar di Haiti, dan reformasi harus perubahan yang direkomendasikan pada dirancang berdasarkan hal tersebut. 75 Bagi penilaian kebutuhan pascakrisis oleh PBB- negara berpendapatan menengah yang memiliki Bank Dunia-Uni Eropa. institusi kuat yang menghadapi tantangan eksklusi dan akuntabilitas, pelajaran mengenai rancangan program, keberhasilan, dan peluang BAGIAN 3: MENGURANGI RISIKO yang terlewatkan akan datang dari negara-negara KEKERASAN—ARAH BAGI yang pernah menghadapi situasi serupa, seperti transisi demokratis di Amerika Latin, Indonesia, KEBIJAKAN INTERNASIONAL Eropa Timur, atau Afrika Selatan. Jadi, para pelaku Tindakan internasional telah memberikan reformasi nasional dan mitra internasionalnya banyak manfaat dalam keamanan dan perlu memikirkan intervensi politik dan ekonomi kemakmuran yang diperbaiki. Sangat sulit serta mengadaptasikan rancangan program pada membayangkan bagaimana pemimpin yang konteks tersebut (Fitur 5). berkomitmen di Eropa pasca-Perang Dunia II, Setiap negara memerlukan penilaian Indonesia, Republik Korea, Liberia, Mozambik, risiko dan prioritas terhadap rancangan strategi Irlandia Utara, atau Timor Leste membangun dan program yang paling sesuai untuk konteks negara atau daerah mereka tanpa bantuan politiknya. Alat penilaian internasional seperti dari luar negeri. Banyak individu yang bekerja penilaian kebutuhan pascakonflik/pascakrisis di negara rapuh dan terkena dampak terkena dapat mengidentifikasi risiko dan prioritas. dampak konflik adalah profesional berdedikasi Penilaian ini dapat diperkuat oleh berikut ini. yang berupaya mendukung upaya nasional. Namun, mereka terhambat oleh struktur, alat, • Adaptasi penilaian secara reguler dan sering dan proses yang dirancang untuk konteks dan pada momen transisi yang berbeda, termasuk tujuan yang berbeda. Secara spesifik, meskipun ketika risiko meningkat, bukan hanya setelah ada proses untuk memberikan bantuan krisis. pascaperang yang tipikal dengan paradigma • Identifikasi karekteristik khusus peluang abad ke-20, hanya sedikit perhatian yang transisi, tekanan, tantangan institusional, diberikan untuk membantu negara-negara yang pemangku kepentingan, dan institusi yang mengupayakan pencegahan siklus kekerasan memberikan keamanan, keadilan, dan politik dan kriminal yang berulang (Fitur 6, lapangan kerja bagi warga negara. Figur 6.1) dan dengan tantangan yang terlibat Selayang Pandang 27 FITUR 5  Mengadaptasi desain program di tingkat komunitas ke dalam konteks negara Negara-negara: Afganistan, Burundi, Kamboja, • Di Burundi, kurangnya kemajuan dalam desentralisasi Kolombia, Indonesia, Nepal, Rwanda secara keseluruhan dan kesulitan dalam memantau dana melalui struktur masyarakat berarti tanggung jawab U nsur-unsur dasar dari program pembangunan masyarakat pascakonflik adalah sederhana dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks negara. Semua program • untuk mengelola dana tetap dengan mitra LSM. Dalam NSP di Afganistan, LSM juga mengambil tanggung masyarakat di bawah naungan negara pada dasarnya terdiri jawab awal untuk mengelola dana, sedangkan dewan atas sebuah mekanisme pengambilan keputusan masyarakat dilatih dalam pembukuan. Namun, dalam satu tahun, untuk menentukan prioritas dan penyediaan dana serta hibah ditransfer langsung ke dewan. bantuan teknis untuk melaksanakannya. Dalam model ini, • Di Kolombia, dengan tantangan institusional utama untuk banyak varian yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis membawa negara lebih dekat ke masyarakat dan mengatasi tekanan dan kapasitas kelembagaan serta kesempatan yang ketidakpercayaan antara badan keamanan dengan berbeda untuk transisi. Tiga sumber penting dari varian, yaitu pemerintah sipil, dana dipegang oleh setiap departemen bagaimana pengambilan keputusan masyarakat dilakukan, pemerintah, tetapi persetujuan untuk kegiatan dibuat siapa yang mengontrol dana, dan di mana posisi program oleh tim multisektoral di kantor lapangan. dalam pemerintahan. • Di Nepal, program komunitas menunjukkan rentang Berbagai tekanan dan kapasitas serta akuntabilitas yang lengkap: beberapa program memberikan tanggung kelembagaan memengaruhi pengambilan keputusan jawab utama untuk pengawasan dana ke LSM mitra; masyarakat. Di daerah, banyak kekerasan yang sudah ada dalam program lain seperti program sekolah desa dewan masyarakat, telah hancur, atau sudah didiskreditkan. Langkah pertama yang penting adalah membangun kembali berskala besar negara, komite sekolah komunitas adalah bentuk-bentuk representasi partisipatif yang kredibel. Di pemilik sah fasilitas sekolah serta dapat menggunakan Burundi, misalnya, sebuah LSM lokal yang menyelenggarakan dana pemerintah untuk mempekerjakan dan melatih pemilihan komite perwakilan pembangunan masyarakat di staf mereka. komune berpartisipasi dalam lintas etnis. Demikian pula, NSP di Afganistan dimulai dengan pemilihan tingkat desa Jenis momentum transisi memengaruhi pengambilan untuk dewan pengembangan masyarakat. Namun, program keputusan struktur komunitas sejajar dengan administrasi Indonesia untuk daerah yang terkena dampak konflik di Aceh, pemerintahan formal. Banyak negara yang bangkit dari Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan tidak menyelenggarakan konflik juga akan menjalani reformasi konstitusional dan pemilihan umum komunitas baru. Sebagian besar dewan administratif besar, seperti program respons awal komunitas masyarakat masih utuh, dan hukum nasional telah disediakan yang diluncurkan. Menyelaraskan dewan masyarakat dengan untuk pemilu lokal desa yang demokratis. Indonesia juga struktur pemerintah yang muncul dapat menjadi hal yang sulit. bereksperimen dengan memisahkan hibah untuk desa- Dalam NSP di Afganistan, misalnya, Community Development desa Muslim dan Kristen guna meminimalkan ketegangan Councils masih dikaji untuk integrasi formal ke struktur interkomunitas, tetapi akhirnya menggunakan dana umum dan administrasi nasional meskipun diatur di bawah peraturan dewan untuk menjembatani perbedaan kedua komunitas. wakil presiden 2007. Dalam Program Seila Kamboja, dewan Tantangan kelembagaan yang berbeda juga telah diluncurkan di bawah naungan Program Pembangunan memengaruhi pihak yang memegang dana. Program harus PBB (United Nations Development Programme—UNDP), mempertimbangkan pertukaran kepentingan antara tujuan kemudian dipindahkan ke dalam struktur komune pemerintah pertama membangun kepercayaan dengan risiko uang hilang yang baru dibentuk. Di Rwanda, ruang yang lebih besar untuk atau elite sumber daya, seperti yang ditunjukkan dalam perubahan setelah genosida berarti dewan dapat diintegrasikan contoh berikut. ke dalam rencana desentralisasi pemerintah dari awal. Sumber: Guggenheim 2011. • Di Indonesia yang kapasitas lokalnya cukup kuat, dewan kecamatan membentuk unit-unit manajemen keuangan yang diaudit secara rutin, tetapi memiliki tanggung jawab penuh untuk semua aspek kinerja keuangan. 28 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dalam transformasi institusi untuk memberikan pada pertumbuhan, bukannya lapangan kerja. keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi Keamanan dan keadilan bagi masyarakat tidak warga negara. Proses badan internasional disebutkan dalam MDG. internal terlalu lambat, terlalu terfragmentasi, Program yang dijelaskan di atas memerlukan terlalu cepat keluar, dan ada perpecahan yang tindakan yang dihubungkan oleh aktor diplomatik, signifikan di antara pelaku internasional. keamanan, dan pembangunan—dan terkadang Ruang lingkup alat pencegahan dalam aktor kemanusiaan. Namun, para aktor ini sistem internasional telah diperbaiki dengan biasanya menilai prioritas dan mengembangkan peningkatan dalam kapasitas mediasi global program mereka secara terpisah untuk membantu dan regional78 serta peningkatan dalam program pelaku reformasi membangun program terpadu yang mendukung upaya kolaboratif lokal dan sebagai pengecualian, bukannya aturan. “Misi nasional untuk memediasi kekerasan. Contoh- terintegrasi� PBB dan beragam upaya “seluruh contoh meliputi komite perdamaian Ghana pemerintah� serta “seluruh sistem� secara bilateral yang didukung oleh Program Pembangunan dan regional telah muncul untuk mengatasi PBB (UN Development Programme—UNDP), tantangan pembangunan, diplomatik, serta Departemen Politik PBB (UN Department strategi dan operasi keamanan.81 Namun, disiplin of Political Affairs—UNDPA),79 dan proyek yang berbeda membawa tujuan, aliran dana, dan komunitas Bank Pembangunan Inter-Amerika jenis perhitungan risiko yang berbeda pula.82 (Inter-American Development Bank—IADB) Bantuan sering kali datang terlambat untuk keamanan masyarakat. Program-program meskipun PBB, institusi finansial internasional, tersebut sering kali tidak berada dalam arus dan donor bilateral berupaya membangun utama pemikiran diplomatik, keamanan, atau fasilitas pengiriman bantuan cepat. Bantuan pembangunan. Mediasi yang disponsori oleh yang terpecah ke dalam proyek kecil membuat PBB, regional, dan LSM telah memainkan pemerintah sulit mengonsentrasikan upayanya peranan penting dalam berbagai kasus—dari pada beberapa hasil utama. Di sebelas negara mediasi AU-PBB-ECOWAS di Afrika Barat rapuh, Organisasi untuk Kerja Sama dan hingga fasilitasi Kesepakatan Bonn untuk Pengembangan Ekonomi (Organisation for Afganistan hingga upaya nonpemerintah Economic Co-operation and Development— seperti Pusat Dialog Kemanusiaan dan Upaya OECD) melakukan survei pada tahun 2004; Manajemen Krisis di Aceh.80 ada sekitar 38 aktivitas per donor dengan Namun, program-program ini belum setiap proyek bernilai rata-rata 1,1 juta dolar disampaikan secara merata. Hal yang lebih sulit AS—terlalu kecil untuk memberikan dampak bagi negara-negara adalah mendapatkan bantuan pada perubahan transformasi institusional. 83 internasional untuk mendukung pembangunan Donor bantuan sering kali beroperasi di negara satuan polisi dan sistem keadilan mereka rapuh melalui sistem yang paralel dengan dibandingkan mendapatkan bantuan militer. institusi nasional—dengan unit proyek terpisah Bantuan pembangunan ekonomi internasional untuk bantuan pembangunan dengan program lebih mudah diperoleh untuk kebijakan kemanusiaan yang diimplementasikan melalui makroekonomi, kesehatan, atau kapasitas LSM internasional. Meskipun perkembangan pendidikan dibandingkan penciptaan lapangan memperpanjang horizon waktu pada misi kerja. Kapasitas polisi PBB, pembangunan perdamaian dan beberapa jenis bantuan doktrin, dan pelatihan telah meningkat, tetapi donor, sistem tersebut terhambat oleh fokus tidak sepenuhnya terkait dengan kapasitas jangka pendek pada peluang pascakonflik dan keadilan. Meskipun beberapa badan bilateral volatilitas yang tinggi dalam bantuan.84 Pada memberikan bantuan khusus untuk reformasi survei Komisi Eropa mengenai bantuan ke keamanan dan keadilan, kapasitasnya relatif Kamboja, lebih dari 35 persen proyek berdurasi baru dan tertinggal dibandingkan dengan kurang dari satu tahun dan 66 persen berdurasi bidang lain. Institusi finansial internasional dan kurang dari 3 tahun. Meskipun kebutuhan bantuan ekonomi bilateral cenderung berfokus bantuan lebih konsisten dan berkelanjutan, Selayang Pandang 29 bantuan untuk negara-negara rapuh jauh lebih dari waktu ke waktu: Konvensi PBB mengenai volatil dibandingkan dengan negara yang tidak Genosida pada tahun 1948 memiliki 17 paragraf rapuh—bahkan dua kali lebih volatil dengan operatif; Konvensi PBB mengenai Korupsi pada kerugian efisiensi yang diperkirakan sebesar tahun 2003 memiliki 455 paragraf. Dalam 2,5 persen PDB untuk negara penerima bantuan negara-negara OECD, ada pandangan yang (Fitur 6, Figur F6.2 dan F6.3).85 berbeda mengenai peran bantuan keamanan dan Tindakan regional dan global terhadap pembangunan yang relatif serta bantuan melalui tekanan eksternal merupakan bagian penting institusi nasional. Dengan sejarah dukungan dari pengurangan risiko, tetapi bantuan masih solidaritas, peningkatan bantuan dari negara difokuskan pada tingkat negara masing-masing. berpendapatan menengah tidak hanya membawa Beberapa proses inovatif untuk perdagangan energi, sumber daya, dan gagasan baru, tetapi ilegal menggabungkan insentif sisi permintaan juga tantangan baru dalam pandangan mitra dan sisi penawaran serta upaya banyak internasional yang berbeda. Konsultasi WDR pemangku kepentingan di negara maju dan sering kali menunjukkan pandangan yang berkembang86—salah satunya adalah Skema berbeda di antara aktor nasional, badan regional, Sertifikasi Proses Kimberley untuk membendung negara berpendapatan menengah, dan donor penjualan berlian konflik.87 Namun, tidak ada OECD mengenai harapan realistis terhadap prinsip umum tanggung jawab bersama yang kepemimpinan nasional dalam memperbaiki menggabungkan tindakan sisi permintaan tata kelola, terhadap periode, dan terhadap dan sisi penawaran serta kerja sama antara “bentuk� versus “fungsi� tata kelola yang baik wilayah maju dengan berkembang. Upaya (pemilu versus praktik dan proses demokratis yang ada memiliki kelemahan dan fragmentasi yang lebih luas; meminimalkan korupsi dalam dalam sistem finansial yang digunakan untuk praktik versus menetapkan hukum akuisisi dan “mengikuti uang� yang mengalir dari transaksi komisi antikorupsi). korup. Upaya-upaya tersebut terhambat Akuntabilitas ganda berada pada inti oleh upaya banyak negara yang lemah dan perilaku internasional. Aktor internasional tahu saling tumpang tindih, bukannya pendekatan bahwa keterlibatan yang lebih cepat, cerdas, serta regional yang kuat dan memiliki sumber dalam jangka waktu yang lebih lama melalui daya yang memadai. Meskipun ada beberapa institusi nasional dan regional diperlukan untuk pengecualian—Bank Pembangunan Asia dan membantu masyarakat melalui situasi sulit. program regional Uni Eropa yang telah lama Namun, seperti yang tegaskan oleh INCAF dari berlangsung, kantor regional Departemen Politik OECD,88 mereka juga sangat sensitif terhadap PBB, dan peningkatan pinjaman yang diberikan risiko kritik domestik mengenai limbah, oleh Bank Dunia baru-baru ini—sebagian besar penyelewengan, korupsi, dan kurangnya hasil donor pembangunan berfokus pada dukungan yang diperoleh dari program donor. Aktor nasional, bukan regional. internasional harus bertanggung jawab kepada Lanskap internasional menjadi semakin masyarakat dan pembayar pajak seperti halnya kompleks. Akhir Perang Dingin berpotensi negara mitra, dan ekspektasi ini dipertaruhkan mengantarkan era baru konsensus dalam (Figur 3.1). dukungan internasional terhadap wilayah yang Perkembangan dalam perubahan perilaku terkena dampak kekerasan dan konflik. Pada donor yang lambat berasal dari insentif mendasar dekade lalu, kompleksitas dan masalah koordinasi ini. Misalnya, menjalankan proyek kecil melalui yang berkelanjutan telah menunjukkan sistem paralel, berfokus pada “bentuk (bukan peningkatan. Aktor politik, keamanan, fungsi)� perubahan (dengan penekanan pada kemanusiaan, dan pembangunan yang ada pemilu, hukum pengadaan model, dan komisi dalam setiap situasi negara semakin bertambah. antikorupsi dan HAM), serta menghindari Kesepakatan hukum yang menetapkan keterlibatan dalam pembangunan institusi standar untuk kepemimpinan nasional yang yang lebih berisiko—semua donor bantuan bertanggung jawab telah menjadi lebih rumit untuk mengelola ekspektasi domestik mengenai 30 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 hasil dan kritik kegagalan. Dalam lingkungan pengadaan yang dirancang untuk fungsinya fiskal yang saat ini ketat bagi donor, dilema sebagai layanan penasihat berbasis markas dan semakin terlihat jelas. Tekanan domestik juga sekretariat bagi Majelis Umum. Namun, ketika menjadi faktor perpecahan di antara donor operasi perdamaian diluncurkan, sistem ini karena beberapa donor menghadapi tekanan diperluas dengan adaptasi yang relatif sedikit domestik yang jauh lebih berat dibandingkan meskipun konteks dan tujuannya berbeda. negara lain berupa korupsi, kesetaraan gender, Untuk mencapai perubahan nyata dalam atau kebutuhan untuk menunjukkan manfaat pendekatan yang dapat mengembalikan ekonomis di negara asal dari bantuan luar kepercayaan dan mencegah risiko pengulangan, negeri. Akuntabilitas kepada pembayar pajak aktor internasional dapat mempertimbangkan adalah aspek bantuan donor yang diinginkan— empat jalur untuk meningkatkan respons global tetapi tantangannya adalah membuat ekspektasi untuk keamanan dan pembangunan berikut. domestik sesuai dengan kebutuhan dan realita • Jalur 1: Berikan bantuan khusus yang semakin bantuan di lapangan. terintegrasi untuk keamanan, keadilan, Respons multilateral juga terhambat oleh dan lapangan kerja bagi masyarakat—yang kesepakatan historis yang disesuaikan dengan lingkungan yang lebih stabil. Misalnya, prosedur menargetkan pencegahan dalam situasi pengadaan institusi finansial internasional pascakonflik dan risiko yang meningkat. didasarkan pada asumsi keamanan yang sedang • Jalur 2: Reformasi sistem agensi internal berlangsung, tingkat kapasitas institusional yang untuk memberikan tindakan cepat dapat diterima, dan pasar kompetitif. Dengan dalam mengembalikan kepercayaan dan demikian, mereka menghadapi kesulitan mendorong pembangunan institusi jangka beradaptasi dengan situasi di mana kondisi panjang dalam mendukung upaya nasional. keamanan berubah antara rancangan dengan • Jalur 3: Bertindak secara regional dan global proses tender suatu proyek; di mana sejumlah terhadap tekanan eksternal. kecil mitra pemerintah yang memenuhi syarat • Jalur 4: Pemimpin dukungan dari negara- berupaya untuk mengelola dokumentasi negara berpendapatan rendah, menengah, pengadaan yang kompleks; dan di mana jumlah dan tinggi serta institusi global dan regional kontraktor yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk merefleksikan lanskap kebijakan dan dan bergerak sangat terbatas. Begitu pun, pada awalnya, sekretariat PBB mengembangkan sistem bantuan internasional yang berubah. FIGUR 3.1  Dilema akuntabiltas ganda untuk donor yang terlibat di lingkungan yang rapuh dan terkena dampak konflik Akuntabilitas Aktor Aktor nasional internasional Akuntabilitas Perspektif yang berbeda Akuntabilitas Akuntabilitas pada risiko dan hasil Konstituensi domestik Konstituensi domestik dan dewan yang mengatur Sumber: Tim WDR. Selayang Pandang 31 FITUR 6  Pola bantuan internasional untuk negara-negara yang terkena dampak kekerasan FIGUR F6.1  Dukungan internasional yang tidak merata di Afrika Barat—Pencegahan truf pascakonflik Konsep perkembangan satu kali dan kesulitan pencegahan telah menyebabkan fokus yang berlebihan terhadap transisi pascakonflik. Jumlah pertolongan dan bantuan perdamaian yang ditujukan ke negara-negara setelah perang saudara telah berakhir melampaui apa yang diberikan pada negara yang berupaya untuk mencegah eskalasi konflik. 450 perdamaian per kapita (dolar AS tahun 2011) 400 Total bantuan dan pengeluaran untuk 350 300 250 200 150 100 50 0 Liberia Sierra Leone Guinea Guinea-Bissau Togo Rata-rata (periode 2004 (periode 2000 (periode 2002 (periode 2005 (periode 2005 global untuk hingga 2008) hingga 2003) hingga 2005) hingga 2008) hingga 2008) negara-negara berpendapatan rendah Afrika Barat, negara terpilih (2000 hingga 2008) Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. Figur F6.2  Volatilitas bantuan meningkat seiring FIGUR F6.3  Bantuan stop-go: Volatilitas di negara dengan durasi kekerasan rapuh yang terpilih Selama lebih dari 20 tahun, negara-negara yang mengalami periode Empat negara berikut memberikan ilustrasi. Hal yang umum bahwa situasi rapuh, kekerasan, atau konflik yang lebih panjang mengalami total bantuan untuk Burundi, Republik Afrika Tengah, Guinea- lebih banyak volatilitas bantuannya. Figur 6.2 menunjukkan bahwa Bissau, dan Haiti menurun hingga 20–30 persen dalam satu tahun koefisien varian bantuan pembangunan resmi neto (ODA) di luar dan meningkat hingga 50 persen pada tahun berikutnya (bantuan penghapusan utang lebih tinggi bagi negara yang mengalami kemanusiaan dan penghapusan utang yang tidak dimasukkan dalam kekerasan berkelanjutan sejak 1990. Secara statistik, hubungan statistik ini akan meningkatkan volatilitas tersebut lebih lanjut). yang tercermin oleh garis tren yang naik ini bersifat signifikan dan menunjukkan bahwa rata-rata sebuah negara yang mengalami 150 % perubahan bantuan per kapita per tahun kekerasan selama 20 tahun mengalami volatilitas dua kali lebih banyak dalam bantuan negara yang tidak mengalami kekerasan. Volatilitas 100 pendapatan menimbulkan biaya yang tidak sedikit, khususnya dalam kerapuhan di mana hal tersebut dapat menghambat upaya reformasi 50 dan mengganggu pembangunan institusi. 0 1,4 Koefisien varians ODA neto di luar 1,2 –50 1 penghapusan utang –100 0,8 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Burundi Republik Afrika Tengah 0,6 Guinea-Bissau Haiti 0,4 0,2 Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Jumlah tahun dengan tingkat pembunuhan, konflik, dan kerapuhan yang tinggi Negara berpendapatan rendah Linear (Negara berpendapatan rendah) Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. 32 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Jalur 1: Memberikan bantuan khusus • Beralih dari peringatan dini sporadis untuk pencegahan melalui keamanan, ke penilaian risiko berkelanjutan ketika keadilan, dan lapangan kerja bagi legitimasi institusional yang lemah, warga negara dan tekanan internal atau eksternal Keterkaitan keamanan-pembangunan berlaku mengindikasikan kebutuhan akan perhatian di semua wilayah yang berupaya mencegah untuk pencegahan dan kapasitas bagi proses kekerasan politik atau kriminal berskala besar. reformasi damai. Kekerasan politik dan kriminal memerlukan • Menyederhanakan mekanisme penilaian pemikiran “outside the box� di luar paradigma dan perencanaan untuk memberikan satu pembangunan tradisional. Isu-isu keamanan proses yang mendukung perencanaan masyarakat dan isu kesengsaraan mengenai nasional bagi negara yang meliputi wilayah keadilan dan lapangan kerja tidak bersifat politik, keadilan, keamanan, kemanusiaan, periferal bagi pembangunan “arus utama�. Isu-isu dan pembangunan. tersebut memiliki bentuk masalah yang beragam • Beralih dari retorika koordinasi ke bagi negara yang lebih besar dan lebih sejahtera pendukungan program gabungan untuk yang menghadapi kekerasan perkotaan atau keamanan, keadilan, serta lapangan kerja pedesaan subnasional, negara yang bangkit dari konflik dan kerapuhan yang harus mencegah lokal dan layanan terkait dalam mandat dan pengulangan kekerasan tersebut, serta wilayah- keahliannya. Berikut dua prioritas untuk wilayah yang menghadapi ancaman protes sosial program gabungan. dan ketidakstabilan. Memperkuat institusi yang  Bantuan teknis dan pendanaan untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan reformasi keamanan dan keadilan kerja bagi warga negara sangat penting dalam yang didukung oleh tim gabungan. mencegah kekerasan dan ketidakstabilan— Badan pembangunan, misalnya, dapat tindakan tersebut bukanlah “peluru ajaib� yang mendukung langkah-langkah untuk dapat mencegah setiap peristiwa kekerasan menangani proses anggaran dan dengan pasti, tetapi penting untuk perubahan pengeluaran dalam fungsi keamanan probabilitas kekerasan dan pengurangan risiko dan keadilan. Sementara itu, mitra berkelanjutan. dengan ahli keamanan dan keadilan Pelajaran utama pencegahan kekerasan dapat memberikan kontribusi pada dan pemulihan situasi adalah tekanan keamanan, keadilan, dan ekonomi tersebut pembangunan kapasitas teknis, seperti saling berhubungan: pendekatan yang mencoba yang dilakukan oleh Timor Leste dalam untuk mengatasinya hanya melalui solusi militer, memperoleh kemerdekaannya.89 keadilan, atau pembangunan akan mengalami  Program masyarakat multisektor yang hambatan. Program khusus diperlukan di melibatkan ketertiban dan keamanan lingkungan rapuh yang menggabungkan elemen serta aktivitas pembangunan, seperti transformasi keamanan, keadilan, dan ekonomi. upaya di Amerika Latin untuk Namun, karena wilayah-wilayah ini ditangani memberikan layanan resolusi dan oleh badan internasional secara bilateral atau keadilan dalam konflik lokal, ketertiban multilateral, digabungkan dengan tindakan masyarakat, lapangan kerja dan di bawah satu kerangka program keseluruhan pelatihan, fasilitas berbisnis dan publik sangatlah jarang. Program khusus gabungan yang aman, serta program sosial dan keamanan-keadilan-pembangunan harus kultural yang memperkuat toleransi. mengupayakan efek katalis yang mendukung upaya kolaboratif nasional untuk menghadapi • Membangun fasilitas untuk mediator dan tantangan-tantangan ini. Perubahan pendekatan utusan khusus (internal dan internasional) badan internasional untuk mendukung program untuk menarik ahli dari badan internasional, tersebut akan mencakup (Figur 3.2) berikut ini. menginformasikan pengaturan transisi, dan Selayang Pandang 33 FIGUR 3.2  Tindakan gabungan antara bidang keamanan, pembangunan, dan kemanusiaan bagi pelaku eksternal untuk mendukung transformasi institusional nasional KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI TEKANAN WARGA NEGARA EKSTERNAL MENGE MB AL I KA MENT NK EPE RCAY RANSFORM MENG EM AAN DIRI BA LIK MENTR SFORMAS AN KEP ASI MENG ERCAYAAN DIRI AN EMB A INS ITU LIK CARA BARU DALAM BERBISNIS MENT SFORMAS AN T SI KEP RAN ERCAY Beralih dari peringatan dini ke penilaian risiko I IN TIT AAN DIRI USI S berkelanjutan. I IN ITU ST SI Dukungan anggaran dan bantuan teknis untuk keamanan KEKERASAN dan KERAPUHAN dan keadilan bagi warga negara dalam tim gabungan. DUKUNGAN EKSTERNAL Pendanaan untuk mendukung kesepakatan kolaboratif DAN INSENTIF yang dimediasi. Memadukan proses perencanaan. Program negara-masyarakat, negara-LSM, negara-sektor diplomatik pembangunan swasta untuk pemberian layanan dan pencegahan kekerasan multisektor. keamanan kemanusiaan Dukungan kemanusiaan untuk sistem perlindungan negara. Sumber: Tim WDR. membangkitkan sumber daya bagi aktivitas Mengimplementasikan program-program terintegrasi yang diidentifikasi secara ini akan memerlukan perubahan sistemik dalam kolaboratif oleh pihak-pihak yang terlibat kapasitas internasional. Keamanan dan keadilan pada situasi konflik. Ini meliputi upaya bagi masyarakat memerlukan kapasitas baru tertentu untuk mendukung peran institusi dan saling terkait untuk mengatasi gelombang kekerasan politik dan kriminal. Titik awal untuk regional dan subregional, seperti Uni Afrika kapasitas yang lebih dalam di wilayah ini adalah dan ECOWAS, dengan memberikan tautan investasi pemerintah dalam personel yang siaga ke ahli pembangunan. serta terlatih untuk fungsi polisi lapangan dan • Jika bantuan kemanusiaan dapat penasihat, perbaikan, dan keadilan. Negara akan diintegrasikan ke dalam sistem nasional memerlukan polisi dan hukum untuk merespons tanpa melanggar prinsip kemanusiaan— kekerasan kontemporer secara efektif, pergantian meneruskan praktik yang dilakukan oleh personel yang pensiun, relawan aktif, dan unit UNDP, UN Children’s Fund—UNICEF polisi di beberapa negara. Kedua, kapasitas ini (Dana Anak-Anak PBB), World Health harus terlatih dan dapat ditempatkan di bawah Organization—WHO (Organisasi Kesehatan doktrin yang dipahami bersama untuk menghadapi Dunia), World Food Programme—WFP tantangan koherensi yang ditimbulkan oleh model (Program Pangan Dunia), dan lain-lain ketertiban nasional. Pertambahan investasi melalui bersamaan dengan pemberian bantuan PBB dan pusat-pusat regional dalam pembangunan doktrin bersama, dan peningkatan kapasitas kemanusiaan dengan pembangunan pemerintah akan meningkatkan efektivitas serta kapasitas, menggunakan personel lokal dan mengurangi inkoherensi. struktur komunitas, serta memberi makanan Ketiga, mengaitkan bantuan militer dan secara lokal. ketertiban dengan bangunan keadilan sangat 34 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 penting karena diskoneksi merupakan sumber antara produsen, pedagang, dan konsumen; serta masalah dalam situasi rapuh—begitu pula mengembangkan akses terhadap keuangan dan menghubungkan bantuan keadilan kriminal aset, misalnya melalui perumahan berpendapatan dengan bantuan dinas keadilan lokal seperti rendah. Institusi finansial saat ini dan upaya sengketa tanah.90 Keempat, hal yang penting PBB yang berfokus pada penciptaan lapangan adalah kapasitas baru tersebut memberikan kerja harus memenuhi kebutuhan wilayah layanan penuh bagi negara-negara yang yang terkena dampak kerapuhan, konflik, dan menghadapi tantangan—mulai dari tanggung kekerasan dengan mengakui bahwa penciptaan jawab untuk fungsi ketertiban atau keadilan lapangan kerja dalam situasi ini tidak berbentuk yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB materi dengan menyediakan peran produktif atau institusi regional; unit polisi dan personel dan pekerjaan bagi pemuda, mengevaluasi, peradilan yang diberikan atas permintaan dan memperluas contoh-contoh kebijakan pemerintah, tetapi tanpa mandat intrusif dari yang paling sesuai dalam situasi rapuh yang institusi global atau regional; hingga layanan dijelaskan dalam Laporan ini. Upaya penciptaan penasihat, pendanaan, dan pelatihan. lapangan kerja harus meliputi memfokuskan Terakhir, kepemilikan upaya reformasi kembali risiko yang ditimbulkan oleh penciptaan keadilan harus diklarifikasi dalam struktur lapangan kerja. internasional agar badan-badan multilateral Pendekatan ini dapat membantu. Namun, atau bilateral mampu berinvestasi dalam akan ada tekanan dari populasi pengangguran, mengembangkan kapasitas dan keahlian yang kecuali jika ada upaya internasional yang diperlukan. Ada wilayah-wilayah di mana lebih signifikan. Pendekatan yang lebih berani atas permintaan pemerintah, Bank Dunia dan dapat mempersatukan kapasitas dari badan- lembaga keuangan institusional (institutional badan pembangunan, sektor swasta, yayasan, financial institutions—IFI) lainnya dapat dan LSM dalam kemitraan global baru untuk mempertimbangkan untuk memainkan peranan membangkitkan investasi di negara-negara yang lebih besar demi mendukung pencegahan dan masyarakat di mana pengangguran dan kekerasan dalam mandat mereka—seperti perpecahan sosial yang tinggi menimbulkan hubungan antara manajemen finansial dan risiko konflik. Dengan berfokus pada penciptaan reformasi sektor keamanan dengan pembangunan lapangan kerja melalui proyek keuangan, institusi, administrasi hukum, pembangunan dukungan penasihat pada bisnis kecil dan sistem keadilan dan pendekatan multisektor menengah, pelatihan dan penempatan kerja, pada tingkat masyarakat yang menggabungkan serta garansi—upaya tersebut juga dapat ketertiban masyarakat dan layanan keadilan mendukung upaya sosial dan kultural yang dengan kohesi sosial, serta program penciptaan mendorong tata kelola yang baik, kapasitas lapangan kerja. Pedoman yang jelas dalam sistem kolaboratif dalam masyarakat, toleransi sosial, PBB dapat membantu upaya ini. dan peran ekonomi. Kapasitas sektor swasta Badan yang memiliki keahlian ekonomi meliputi perusahaan besar yang berbisnis dan perlu memperhatikan masalah lapangan kerja. berinvestasi di wilayah-wilayah yang tidak aman Program kerja publik berbasis masyarakat (membantu hubungan dengan wirausahawan harus menerima dukungan yang lebih besar lokal), serta perusahaan teknologi yang dapat dan berjangka panjang dalam situasi rapuh membantu konektivitas dan pelatihan di wilayah dengan mempertimbangkan waktu yang yang terpencil dan tidak aman. diperlukan bagi sektor swasta untuk menyerap pengangguran. Program prioritas lain untuk Jalur 2: Transformasi prosedur dan penciptaan lapangan kerja meliputi investasi manajemen risiko serta hasil dalam dalam infrastruktur pendukung, khususnya badan internasional listrik dan transit. Gugus program ketiga adalah program yang berinvestasi dalam keahlian dan Untuk mengimplementasikan program yang pengalaman kerja; membangun hubungan cepat, terpelihara, dan terintegrasi untuk Selayang Pandang 35 keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi Beberapa donor memiliki toleransi risiko warga negara, badan internasional memerlukan yang lebih tinggi dan akan mampu memilih reformasi internal. Bagi kelompok g7+ pemimpin cara yang berjalan lebih langsung melalui negara yang terkena dampak konflik dan rapuh anggaran dan institusi nasional; lainnya akan yang telah mengadakan pertemuan secara reguler memerlukan pengawasan besar atau keterlibatan sebagai bagian dari Dialog Internasional untuk nonnegara yang lebih banyak dalam hal Upaya Perdamaian dan Pembangunan Negara, pemberian bantuan tersebut. Berikut tiga pilihan khususnya pengadaan prosedur, merupakan komplementernya. solusi yang paling utama untuk reformasi • Memvariasikan pengawasan dan mekanisme internasional.91 Badan-badan internasional pemberian bantuan ketika terlibat dengan tidak dapat merespons dengan cepat untuk institusi nasional. Mekanisme pengawasan mengembalikan kepercayaan atau memberikan dukungan institusional mendalam jika anggaran, untuk beradaptasi dengan risiko meliputi staf, persetujuan, dan prosedur kontrak mereka peralihan dari dukungan anggaran ke membutuhkan waktu berbulan-bulan dan pengeluaran “yang dapat ditelusuri� melalui menentukan prasyarat yang tidak realistis untuk sistem pemerintah,92 serta peralihan dari kapasitas institusional penerima. Sistem badan pelaporan reguler dan mekanisme kontrol internasional akan memerlukan perubahan internal ke badan pengawasan finansial mendasar untuk mengimplementasikan program independen dan badan teknis independen. ini secara efektif berdasarkan empat prinsip Variasi dalam mekanisme pemberian berikut (pendekatan implementasi prinsip- bantuan meliputi struktur masyarakat, prinsip ini dibahas dalam Fitur 7). masyarakat sipil, sektor swasta, PBB, dan • Menerima hubungan antara keamanan badan pelaksana internasional lainnya dengan hasil pembangunan. dalam memberikan program bersama-sama • Mendasarkan proses fidusia (fiduciary ) dengan institusi negara. pada dunia nyata dalam situasi rapuh: • Dalam situasi yang lebih berisiko, yang ketidakamanan, kurangnya pasar kompetitif, biasanya dihindari oleh donor, di mana dan institusi yang lemah. kapasitas manajemen lini internasional • Menyeimbangkan risiko ketika tindakan berjalan bersamaan dengan proses aktor dengan risiko ketika tidak mengambil dan badan nasional yang diatur oleh dewan tindakan. nasional dan internasional. Tidak semua • Mengantisipasi tingkat kegagalan dalam pemerintah menginginkan pilihan ini. program yang memerlukan inovasi dan Jika demikian, menggunakan personel keterlibatan dengan institusi lemah dalam dan struktur masyarakat lokal untuk lingkungan berisiko, dan melakukan adaptasi melaksanakan program kemanusiaan, sesuai dengan situasi tersebut. ekonomi, dan sosial masih mempertahankan Manajemen risiko donor juga bergantung beberapa fokus pada kapasitas institusional pada kontrol pusat, bukannya mekanisme lokal yang mengurangi penyerapan tenaga penyampaian yang “paling sesuai� yang lokal ke luar negeri. diadaptasikan ke kondisi lokal. Pendekatan ini • Meningkatkan kontingensi dalam anggaran di dapat mengelola risiko donor, tetapi menghambat bawah asumsi perencanaan yang transparan. perkembangan riil dalam pembangunan institusi Ketika tata kelola pemerintahan bersifat di lapangan. Alternatifnya adalah merangkul volatil, anggaran program pembangunan keterlibatan yang lebih cepat melalui institusi serta anggaran untuk misi politik dan nasional, tetapi memvariasikan cara pemberian perdamaian akan terbantu oleh langkah bantuan untuk mengelola risiko dan hasil. kontingensi yang lebih besar sehingga 36 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 aktivitas mekanisme pemberian bantuan biaya. Untuk program kemanusiaan dalam dapat disesuaikan ketika risiko dan peluang krisis yang berkepanjangan, meneruskan baru muncul tanpa mengganggu dukungan upaya yang ada untuk mendukung perekrutan keseluruhan. Asumsi perencanaan untuk lokal, pembelian lokal, dan pemberian bantuan kontingensi tersebut—misalnya mekanisme berbasis masyarakat dapat meningkatkan dampak terhadap pembangunan institusi dan pengawasan tambahan akan diadopsi jika menurunkan biaya unit. Untuk perdamaian, langkah-langkah tata kelola tertentu yang ada potensi kesepakatan yang lebih fleksibel, disepakati memburuk—harus transparan termasuk jaminan keamanan di luar lingkup, bagi pemerintah dan pihak yang mengatur di mana satuan eksternal di luar negara dapat badan internasional. memasok pasukan di lapangan selama periode Untuk mencapai hasil yang memuaskan, krisis atau menambah leverage perdamaian mengumpulkan dana dalam dana kepercayaan eksternal setelah misi diselesaikan—seperti yang multidonor juga merupakan pilihan yang efektif dibahas dalam input bagi Laporan ini dari Uni karena dapat memberikan program dan mitra Afrika dan Departemen Operasi Perdamaian internasional yang lebih banyak bagi pemerintah PBB. Sumber daya mediasi dan fasilitasi dengan mendukung program yang melebihi diplomatik yang lebih baik juga merupakan cara kontribusi nasional mereka. Mengumpulkan yang mudah karena berbiaya rendah dan dapat risiko juga dapat menjadi hal yang efektif, mengurangi probabilitas konflik. serta mengalihkan beban tanggung jawab Untuk badan pembangunan, mengurangi atas risiko pemborosan, penyelewengan, atau volatilitas aliran pada program yang memberikan korupsi dari setiap donor individu ke sistem hasil dalam keamanan, keadilan, dan multilateral. Dana kepercayaan multidonor lapangan kerja bagi warga negara—atau hanya telah memberikan hasil yang sangat baik dalam mempertahankan kohesi sosial serta kapasitas beberapa situasi—misalnya mendanai sejumlah manusia dan institusional—dapat meningkatkan program berdampak besar di Afganistan melalui dampak tanpa meningkatkan biaya keseluruhan. Dana Kepercayaan Rekonstruksi Afganistan Seperti yang telah dijelaskan, volatilitas akan (Afghanistan Reconstruction Trust Fund—ARTF) mengurangi efektivitas bantuan, dan efeknya serta Dana Kepercayaan Hukum dan Ketertiban dua kali lebih besar bagi negara-negara yang untuk Afganistan (Law and Order Trust Fund for terkena dampak konflik dibandingkan bagi Afghanistan—LOTFA); mendukung pendirian negara berkembang lain meskipun negara- dan biaya perawatan sistem bagi Otoritas Palestina negara tersebut memerlukan kegigihan dalam awal di bawah Dana Holst pada pertengahan membangun institusi sosial dan negara. Ada 1990-an di Tepi Barat dan Jalur Gaza; atau beberapa pilihan untuk mengurangi volatilitas, berperan sebagai dana katalistik di Nepal di bawah termasuk memberikan jumlah patokan bantuan pengawasan Komisi Perdamaian.93 Namun, kinerja berdasarkan modalitas yang tepat (seperti yang dana kepercayaan multidonor bervariasi dengan dijelaskan oleh anggota Dewan Penasihat Paul adanya kritik mulai dari lambatnya pemberian Collier pada Bab 9); meningkatkan alokasi bantuan hingga tidak adanya manajemen bantuan bagi negara-negara yang paling rapuh ekspektasi dan tingkat keberhasilan yang berbeda- ketika jenis program tertentu terbukti efektif beda dalam sistem nasional.94 Program gabungan dan seimbang (seperti yang dikemukakan dalam keamanan-keadilan-pembangunan dan reformasi makalah oleh Centre for Global Development);95 badan internal yang dijelaskan di atas dapat serta mendedikasikan persentase bantuan target membantu mengurangi risiko ini. pada program-program yang lebih besar dan Badan internasional perlu berjangka panjang di negara rapuh dan terkena mempertimbangkan secara saksama bagaimana dampak konflik di bawah kerangka Komite memperpanjang durasi bantuan untuk Bantuan Pembangunan. memenuhi realita transformasi institusional Untuk menutup putaran reformasi badan selama satu generasi tanpa meningkatkan internal, indikator hasil harus lebih disesuaikan dengan prioritas dalam situasi yang rapuh dan Selayang Pandang 37 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 FITUR 7  Reformasi badan internal Tindakan cepat? Ghana membantu restorasi listrik di Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia; Anggota Dewan Penasihat WDR Setelah pemilu 2005 di Liberia, pemerintah yang baru Pengalaman Liberia memberikan dua pelajaran utama. mengumumkan rencana 100 hari yang meliputi restorasi Yang pertama adalah kebutuhan akan konsultasi dini antara listrik untuk di wilayah-wilayah tertentu demi membantu pemerintah nasional dengan mitra internasional mengenai mengembalikan kepercayaan terhadap negara serta sebagai realisme dalam pemerolehan hasil cepat dan menunjukkan batu loncatan untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan perkembangannya kepada masyarakat lokal. Yang kedua adalah pelayanan umum. Dengan dukungan ECOWAS, pemerintah tantangan kekakuan dalam sistem donor tidak dapat memberikan Liberia melakukan pendekatan ke berbagai negara donor untuk jenis bantuan tertentu dengan cepat. Uni Eropa (European memperoleh bantuan karena pemerintah baru tidak memiliki Union—EU), USAID, dan Bank Dunia justru mampu memberikan sumber daya dan kapasitas institusional untuk implementasinya. jenis bantuan lain (bahan bakar, restorasi lini transmisi) untuk Tidak satu pun donor tradisional, termasuk PBB, Bank Dunia, sistem listrik dalam 100 hari, tetapi tak satu donor pun mampu dan Bank Pembangunan Afrika, Uni Eropa, dan USAID, yang memenuhi kebutuhan akan generator. Memang, ada kebutuhan mampu memberikan generator yang diperlukan untuk hal ini untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan proses yang dalam waktu yang diinginkan di bawah sistem reguler mereka. ada demi memodifikasi apa yang saya sebut konformisme Pemerintah Liberia akhirnya berhasil memperoleh bantuan prosedural untuk negara-negara dalam situasi krisis. dari Pemerintah Ghana yang menyediakan dua generator yang membantu mengembalikan listrik di wilayah perkotaan. Catatan WDR: Pilihan untuk mengaplikasikan prinsip WDR untuk reformasi badan internal dalam kontek yang berbeda Menerima Intervensi ekonomi dan sosial dalam situasi yang tidak aman dapat dirancang untuk berkontribusi pada hubungan antara hasil keamanan dan keadilan bagi masyarakat (dalam contoh program listrik Liberia di atas, peningkatan keamanan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menjadi langkah keberhasilan program yang tepat, dengan hasil bukan keberlangsungan penyediaan listrik). Program keamanan juga dapat dirancang untuk berkontribusi pembangunan pada hasil pembangunan (misalnya peningkatan perdagangan). Ini akan mengharuskan badan-badan yang ada menggunakan ukuran hasil di luar bidang “teknis� tradisional mereka dan bekerja sama dalam kerangka program tergabung yang dijelaskan di atas. Mendasarkan Ketika tingkat keamanan sangat rendah, biaya dan manfaat intervensi dapat berubah secara dramatis proses anggaran dalam waktu singkat. Ini berlawanan dengan fleksibilitas dalam anggaran administratif dan perencanaan dan fidusia pada staf. Dalam anggaran program, hal tersebut mengimplikasikan pengurutan di mana beberapa program dunia nyata: akan lebih bermanfaat pada masa selanjutnya, tetapi juga memberikan beban yang tinggi pada kecepatan ketidakamanan, (di atas efisiensi biaya dan masalah kualitas) dalam memperoleh manfaat pada tindakan cepat sangat tidak adanya pasar tinggi. Jika pasar kompetitif sangat kecil dan tidak transparan, kontrol pengadaan yang berbeda—seperti yang kompetitif, melakukan pratender secara internasional di bawah kontrak kuantitas variabel, atau mendapatkan proses dan institusi yang yang memungkinkan negosiasi langsung dengan pengetahuan pasar regional—dapat menjadi pilihan lemah yang tepat. Jika kapasitas institusional tidak memadai, prosedur perlu diperbaiki menjadi proses yang paling sederhana, bersamaan dengan mekanisme yang fleksibel untuk menjalankan beberapa aktivitas bagi institusi penerima. Menyeimbangkan Di luar konteks bencana alam, aktor internasional sering kali lebih sensitif terhadap risiko di mana dukungan risiko mengambil mereka dapat berbalik menjadi kritik pemborosan atau penyelewengan dibandingkan terhadap risiko tindakan dengan bahwa penundaan dukungan mereka akan meningkatkan potensi kekerasan atau menghambat upaya risiko tidak reformasi yang menjanjikan. Mendesentralisasikan tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar mengambil kepada staf internasional di lapangan dapat meningkatkan kemampuan merespons terhadap risiko tidak tindakan ada tindakan. Publikasi pencapaian yang transparan terhadap alur waktu target untuk pencairan dan aktivitas dana dari donor—serta alasan penundaan—juga dapat membantu. Mengantisipasi Karena keuntungan program sangat tinggi, bantuan internasional juga dapat menimbulkan tingkat tingkat kegagalan kegagalan yang lebih tingi dalam situasi rapuh. Ini tidak berkaitan dengan bagaimana bantuan tersebut program di diberikan, melainkan donor mengharapkan tingkat keberhasilan di lingkungan berisiko sama dengan di lingkungan lingkungan yang aman. Pendekatan yang lebih baik adalah mengadaptasikan prinsip sektor swasta untuk berisiko, dan investasi modal venture demi mendukung situasi yang terkena dampak kekerasan dan rapuh; melakukan melakukan banyak pendekatan yang berbeda untuk melihat pendekatan yang paling baik; menerima tingkat adaptasi kegagalan yang lebih tinggi; mengevaluasi secara mendalam dan mengadaptasi dengan cepat; serta mengembangkan pendekatan yang berhasil. 38 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 terkena dampak kekerasan. Alat inti untuk aktor melawan perdagangan obat terlarang dan SDA nasional dan mitra internasionalnya meliputi ilegal. Untuk wilayah-wilayah yang mengalami indikator yang diajukan untuk memperoleh masalah serius dengan perdagangan ilegal dan kemajuan jangka pendek dan jangka panjang korupsi, seperti Amerika Tengah dan Afrika yang menambah MDG (lihat Fitur 4). barat, sebagian besar negara tidak melakukan Penggunaan indikator oleh badan internasional pendekatan terhadap kapasitas nasional ini—di seluruh bagian diplomatik, keamanan, yang diperlukan untuk mengumpulkan dan dan bantuan—akan meningkatkan insentif bagi memproses informasi mengenai transaksi respons yang lebih terintegrasi. finansial yang canggih atau menyelidiki dan mengusut para pelaku. Bersamaan dengan upaya yang membantu mendukung komunitas Jalur 3: Mengambil tindakan secara global untuk menangani isu-isu korupsi, seperti regional dan global untuk mengurangi Aliansi Pemburu Korupsi Internasional dan tekanan eksternal di negara-negara rapuh Upaya Pengembalian Aset Curian (Stolen Asset Tindakan yang efektif untuk mengatasi Recovery Initiative—StAR), dua langkah utama perdagangan ilegal memerlukan tanggung berikut dapat membantu upaya tersebut. jawab bersama negara-negara produsen dan • Memperkuat kapasitas untuk melaksanakan konsumen. Untuk menghentikan dampak analisis strategis aliran ini dalam negara perdagangan ilegal, perlu diketahui bahwa yang memiliki transfer finansial global. tindakan efektif yang diambil oleh satu negara Sekitar 15 pasar dan pusat finansial utama sendiri hanya akan mendorong masalah ke memainkan peranan ini. Upaya kerja negara lain sehingga pendekatan regional dan global sangat diperlukan. Untuk perdagangan di sama untuk memperkuat keterbukaan mana pasokan, pemrosesan, atau pasar eceran pusat-pusat finansial dan kapasitas unit terkonsentrasikan dan mudah dimonitor—se- intelijen finansial, menganalisis aliran perti perdagangan berlian—upaya interdiksi yang mencurigakan secara proaktif, serta bersamaan dengan kampanye produsen dan bertukar informasi dapat meningkatkan konsumen dapat menjadi tindakan yang efektif. kemampuan global dalam mendeteksi aliran Selain Proses Kimberley untuk berlian dan Upaya finansial ilegal dan mengembalikan aset Transparansi Industri Eksraktif, Natural Resource curian. Institusi finansial global juga dapat Charter baru dan upaya Bank Dunia/Konferensi melakukan analisis strategi dan membuatnya PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan bermanfaat bagi banyak negara. Untuk (UN Conference on Trade and Development— menghormati privasi, ini dapat didasarkan UNCTAD)/Organisasi Pangan dan Pertanian pada peralihan dalam aliran agregat, bukan (Food and Agriculture Organization—FAO) informasi rekening individu. mengenai standar pembelian tanah internasional memiliki potensi yang sama. Untuk perdagangan • Memperkuat komitmen dari negara maju obat, situasinya dirumitkan oleh tempat produksi dan pusat finansial untuk menggabungkan ilegal dan fasilitas pemrosesan yang tersebar. investigasi dengan penegak hukum di Tindakan sisi penawaran dan interdiksi sendiri negara-negara rapuh dan terkena dampak terhambat dalam situasi ini, dan persaingan antara kekerasan. Sebagai bagian dari komitmen geng dan kartel menimbulkan tingkat kekerasan ini, mereka juga dapat menjalankan yang tinggi di negara produksi dan transit. program pembangunan kapasitas bersama Eksplorasi biaya serta keuntungan kombinasi penegak hukum di negara rapuh—seperti langkah dari sisi penawaran dan permintaan halnya Inggris-Nigeria dan Amerika yang berbeda akan menjadi langkah pertama Serikat-Haiti.96 untuk mendukung tindakan sisi permintaan yang lebih penting. Tindakan regional juga dapat menargetkan Menelusuri uang—melacak aliran finansial peluang positif. Donor dapat meningkatkan terlarang—merupakan inti dari tindakan Selayang Pandang 39 dukungan finansial dan teknisnya untuk regional, bersamaan dengan kapasitas teknis infrastruktur lintas perbatasan dan regional— dan finansial badan global. Melalui kerja sama serta beragam bentuk kerja sama regional institusi regional dengan badan global, upaya dalam bidang administratif dan ekonomi— tersebut dapat mengadaptasikan pelajaran memprioritaskan wilayah-wilayah yang terkena dari upaya-upaya yang telah mengumpulkan dampak kekerasan. Dukungan tersebut dapat kapasitas regional dengan sukses. Upaya tersebut berbentuk berikut ini. juga dapat mengambil pelajaran dari kerja sama lintas perbatasan yang ada, seperti subwilayah • Program pembangunan lintas perbatasan. Mekong,98 upaya Afrika Barat dalam integrasi Aktor internasional dapat mendukung perdagangan dan ekonomi,99 serta program Uni peluang untuk aktivitas lintas perbatasan yang Eropa100 untuk daerah perbatasan yang terkena mengintegrasikan tindakan pada keamanan, dampak konflik. Hal tersebut dapat mendukung keadilan, dan lapangan kerja bagi warga upaya politik insitusi regional (seperti program negara. Meskipun ketika kolaborasi regional perbatasan Uni Afrika101 dan upaya subregional atau politik lintas perbatasan tidak terlalu ASEAN)102 dengan keahlian finansial dan teknis kuat, dukungan internasional untuk program dari mitra global. lintas perbatasan masih dapat mendukung Penelitian selanjutnya juga diperlukan dan merespons upaya pemerintah bilateral untuk menelusuri dampak perubahan iklim, dengan menggunakan isu pembangunan, ketersediaan lahan, dan harga makanan yang seperti infrastruktur perdagangan dan transit dapat memberikan dampak pada risiko konflik. atau program kesehatan lintas perbatasan Penelitian saat ini tidak menyatakan bahwa perubahan iklim sendiri akan menimbulkan untuk mendukung peningkatan kepercayaan konflik, kecuali mungkin jika menurunnya secara bertahap. Penyediaan finansial ketersediaan air memperparah ketegangan yang khusus untuk akses wilayah yang terkunci ada dan institusi yang lemah. Namun, sejumlah bagi pasar, seperti yang telah disepakati oleh masalah yang saling terkait—perubahan pola badan pengatur Bank Dunia, adalah cara lain konsumsi energi global dan kelangkaan SDA, untuk mendorong kerja sama pembangunan peningkatan permintaan impor makanan (yang lintas perbatasan. diakibatkan oleh input lahan, air, dan energi), • Berbagi kapasitas administratif regional. serta penyesuaian fungsi lahan terhadap iklim— Mengumpulkan kapasitas administratif meningkatkan tekanan bagi negara rapuh. Ini subregional dapat membuat negara mampu semua memerlukan penelitian selanjutnya dan mengembangkan kapabilitas institusional perhatian kebijakan. yang tidak dapat mereka kelola sendiri. Ada contoh pengadilan bersama di Karibia Jalur 4: Mengumpulkan dukungan dari dan kapasitas perbankan sentral bersama negara-negara berpendapatan rendah, di Afrika Barat.97 Meskipun memerlukan menengah, dan tinggi serta institusi waktu, upaya-upaya ini membantu global dan regional untuk merefleksikan transformasi institusional nasional yang sulit perubahan lanskap kebijakan serta memerlukan bantuan dari institusi dan bantuan internasional pembangunan regional dan internasional. Lanskap bantuan internasional di negara-negara Bukannya melakukan pendekatan yang terkena dampak kekerasan telah berubah incremental terhadap upaya lintas perbatasan dalam 20 tahun terakhir, di mana lebih banyak tertentu, donor internasional dapat mengambil input bantuan dan kebijakan dari negara-negara langkah besar untuk mendanai pendekatan berpendapatan menengah yang memiliki regional. Prinsip upaya tersebut adalah mencari sejarah dukungan solidaritas. Beberapa institusi pengetahuan politik lokal dan legitimasi institusi regional juga memainkan peranan yang lebih 40 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 besar dalam isu keamanan dan pembangunan. menetapkan standar Afrika dan mekanisme Namun, diskusi konflik global dan kekerasan, respons regional pada perubahan yang bersifat norma kepemimpinan untuk meresponsnya, inkonstitusional dalam pemerintah—telah dan bentuk bantuan internasional lebih banyak dikaitkan dengan penurunan kudeta dari 15 diberikan oleh aktor utara bukannya selatan. pada tahun 1990-an hingga 5 pada tahun 2000- Dialog Internasional mengenai Perdamaian dan an.103 Meskipun ada peningkatan kudeta dalam Pembangunan Negara telah diadakan untuk 5 tahun terakhir, tindakan kontinental untuk membantu menangani defisit ini. mengembalikan pemerintah konstitusional telah Tim WDR melakukan banyak konsultasi berjalan dengan baik. dengan negara-negara yang terkena dampak Beberapa tindakan sederhana dapat kekerasan, pembuat kebijakan regional, institusi memperkuat kolaborasi di antara negara-negara regional, dan mitra donor tradisional. Tim berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi tersebut tidak hanya menemukan banyak bidang untuk menyelesaikan masalah kekerasan dan kesepakatan—seperti fokus pada pembangunan pembangunan secara global dan lokal. Tindakan institusi dan tata kelola serta keamanan, tersebut adalah sebagai berikut. keadilan, dan lapangan kerja bagi warga • Meningkatkan pertukaran Selatan- negara—tetapi juga beberapa area perbedaan. Selatan dan Selatan-Utara. Pertukaran Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Selatan-Selatan memiliki potensi yang amat perbedaan-perbedaan ini meliputi ekspektasi realistis mengenai kepemimpinan nasional yang besar untuk memberikan kapasitas dan bertanggung jawab dalam memperbaiki tata pelajaran yang relevan dalam situasi yang kelola dan periode waktunya, serta mengenai rapuh dan terkena dampak kekerasan.104 “bentuk� versus “fungsi� tata kelola yang baik. Negara-negara berpendapatan rendah dan Standar ganda yang dirasakan juga dikritik oleh menengah yang telah mengalami transisi interlokutor WDR yang merefleksikan sentimen memiliki banyak hal untuk dibagikan bahwa negara dan organisasi donor yang telah kepada mitranya—seperti yang jelaskan menghadapi tantangan tata kelola internal dalam Laporan ini di mana negara-negara mereka dapat mengatasi kekurangan di negara- Amerika Latin menawarkan perspektif negara berkembang yang rawan akan korupsi, mengenai pencegahan kekerasan perkotaan penyuapan, pelanggaran HAM, atau kegagalan dan reformasi keamanan dan keadilan, untuk mendalilkan keuangan publik dengan perspektif Cina mengenai penciptaan baik. Jadi, implementasi efektif standar tata kelola lapangan kerja, perspektif India mengenai yang baik juga merupakan tantangan bagi negara maju, bahkan ketika komunitas internasional pekerjaan publik dan praktik demokratis, telah memainkan peranan pemerintah atau serta perspektif Asia Tenggara dan negara- keamanan eksekutif di wilayah-wilayah yang negara Afrika mengenai pembangunan terkena dampak kekerasan. yang didorong oleh masyarakat di wilayah- Lemahnya dukungan dari norma wilayah konflik. Namun, pertukaran Selatan- kepemimpinan yang bertanggung jawab Utara juga penting. Meskipun kapasitas merupakan suatu masalah karena perkembangan institusionalnya berbeda, banyak negara, dalam norma global sangat penting untuk provinsi, serta kota di utara dan selatan mengurangi risiko kekerasan. Standar regional menghadapi tekanan yang sama. Pendekatan dan global serta pengakuan mekanisme sanksi program—seperti mengatasi perdagangan dalam konstitusi, HAM, dan korupsi telah ilegal, mengintegrasikan mantan anggota memberikan dukungan dan insentif bagi para geng dan anak-anak muda telantar, serta pelaku reformasi nasional, terutama ketika memupuk toleransi dan ikatan sosial di kapasitas sistem domestik untuk memberikan penghargaan dan akuntabilitas lemah. Misalnya, antara masyarakat yang secara etnis dan Deklarasi Lomé pada tahun 2000—yang agama berbeda—akan memberikan pelajaran Selayang Pandang 41 yang relevan bagi negara lain. Pertukaran dapat mempertimbangkan provisi untuk tersebut akan meningkatkan pemahaman menghargai setiap pemimpin atau tim bahwa tantangan kekerasan tidaklah unik kepemimpinan yang telah meningkatkan bagi negara-negara berkembang, dan transparansi pendapatan dan pengeluaran negara-negara berkembang tidak sendiri sumber daya, baik dalam pemerintah, dalam mencari solusi. masyarakat sipil, maupun perusahaan. • Menyejajarkan bantuan internasional Ekspektasi jadwal perbaikan tata kelola di bawah upaya tata kelola regional yang lebih fokus dan realistis juga membantu dengan lebih baik. Ketika institusi regional menjembatani perbedaan perspektif di antara melakukan upaya tersebut seperti halnya negara-negara yang menerima bantuan AU pada konstitusionalitas atau ASEAN internasional, mitra internasional berpendapatan dalam situasi konflik dan bencana alam menengah dan tinggi, serta institusi global dan tertentu (Fitur 8), mereka memiliki regional. Ini penting, khususnya sehubungan keuntungan komparatif yang baik dalam dengan protes sosial yang menunjukkan keluhan traksi dengan negara-negara anggotanya. dan ekspektasi terhadap perubahan tata kelola— yang tidak tersentuh oleh analisis keamanan Peranan pengadaan potensi institusi standar dan kemajuan pembangunan. Indikator regional juga dibahas dalam konsultasi diperlukan sehingga fokus terhadap apakah WDR dengan mitra negara berpendapatan negara berada pada jalur untuk mengupayakan tinggi, menengah, dan rendah. Platform perbaikan tata kelola dan institusional dalam regional yang mendukung untuk membahas waktu generasional yang realistis yang telah penerapan norma tata kelola merupakan dicapai oleh pelaku reformasi, dan bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan masyarakat memandang tren dalam legitimasi kepemilikan. Mengadopsi struktur yang dan kinerja institusi nasional di bidang lebih jelas untuk membahas respons keamanan politik dan pembangunan. Indikator terhadap kemajuan atau kemunduran utama yang diberikan dalam Fitur 4 dapat menjadi cara dalam tata kelola (seperti kudeta) di antara yang sederhana, seperti yang dikemukakan oleh aktor bilateral dengan multilateral juga Louise Arbour (Fitur 8), untuk membandingkan meningkatkan aktivitas berbagi informasi kemajuan, stagnasi, atau kemunduran. Memastikan bahwa indikator tersebut dan potensi untuk respons terkoordinasi, mengukur hasil bukan hanya bentuk institusi tanpa menciptakan kewajiban yang mengikat (hukum yang diajukan, komisi antikorupsi terhadap aktor internasional.105 yang dibentuk) juga penting untuk memastikan • Mengembangkan upaya untuk menghargai bahwa indikator tersebut mendorong bukannya kepemimpinan yang bertanggung jawab. menghambat tindakan nasional yang inovatif Meskipun selalu ada peranan untuk kritik dan indikator tersebut mendorong pembelajaran yang transparan, pendekatan dari Utara di antara institusi negara berpendapatan rendah, yang dipandang terlalu berfokus pada kritik menengah, dan tinggi. Komisi Perdamaian dalam kerapuhan dapat menimbulkan PBB—yang menyatukan negara-negara rapuh, perpecahan. Upaya seperti Ibrahim Prize donor, negara yang memberikan bantuan tentara, untuk kepemimpinan Afrika dapat ditiru dan badan regional—telah mengeksploitasi untuk menghargai pemimpin dalam peranan potensi untuk memberikan nasihat mengenai yang berbeda (misalnya, menteri yang penelusuran kemajuan dan risiko serta waktu yang realistis untuk transformasi tata kelola. mampu mengatasi korupsi atau pemimpin Pada awal selayang pandang ini, kami militer yang telah mengimplementasikan mengajukan pertanyaan bagaimana pembajakan reformasi sektor keamanan dengan di Somalia, kekerasan berkelanjutan di Afganistan, sukses). Upaya multistakeholder seperti ancaman baru dari perdagangan obat terlarang Upaya Transparansi Industri Ekstraktif 42 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 FITUR 8  Upaya regional dan norma serta standar Pengalaman ASEAN dalam pencegahan dan pemulihan krisis Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN; Anggota Dewan Penasihat WDR Ada banyak konflik yang terjadi di wilayah ASEAN. Namun, kami mendukung pemulihan setelah Topan Narghis didukung wilayah tersebut mengalami mediasi dan resolusi konflik. ASEAN oleh tim teknis dari Bank Dunia dan dilaksanakan bersama telah memainkan peranan penting dalam upaya tersebut. ASEAN PBB. Dalam Misi Pengawasan Aceh, kami bekerja sama dengan Troika dalam konflik Kamboja pada tahun 1997–1999, operasi kolega dari Uni Eropa yang memberikan pengetahuan teknis perdamaian Timor Leste pada tahun 1999 sampai sekarang, yang berharga. Rekonsiliasi Aceh pada tahun 2005, dan bencana Topan Nargis Yang ketiga adalah semakin banyak operasi jenis ini Myanmar pada Mei 2008 adalah kasus-kasus mediasi dan kami lakukan, semakin besar kapasitas kami. Di Timor Leste, resolusi di mana wilayah-wilayah tersebut dan beberapa negara pelatihan militer bersama—yang berlangsung selama anggota ASEAN telah memberikan kontribusi yang berharga bertahun-tahun antara Filipina, Republik Korea, dan Thailand dan memperoleh pelajaran dari proses tersebut. Hal ini ibarat serta didukung oleh mitra di luar wilayah seperti Amerika menyatukan kepingan-kepingan teka-teki diplomatis, menenun Serikat—telah membuahkan hasil. Para tentara di lapangan kain perdamaian, serta mengimprovisasikan modalitas dan pola dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan melaksanakan yang paling baik dari bahan yang tersedia dan sesuai. operasi bersama tanpa ada penundaan—tetapi pengalaman Satu pelajaran penting bagi kita adalah struktur ASEAN mereka di Timor Leste menambah kapasitas mereka. Di kami dapat memainkan peranan politik yang penting ketika Myanmar, peranan ASEAN bertujuan menarik personel dari terjadi sensitivitas dengan negara-negara anggota. Ada tingkat negara anggota, seperti Indonesia, Singapura, dan Thailand, kepercayaan mutual yang lebih tinggi antara Indonesia dengan yang memiliki banyak pengalaman dalam mengelola negara ASEAN yang berpartisipasi dalam operasi Timor Leste. pemulihan pascabencana dan membangun kapasitas dalam Kami mampu menyiasati prinsip kaku “nonintervensi� dengan Sekretariat kami. Terkait dengan program jangka panjang menawarkan tentara di bawah komando gabungan dengan pembangunan kapasitas dengan beberapa mitra donor pemimipin militer “ASEAN� yang mengabil peran pemimpin kami, pengalaman ini membuat kami lebih siap menghadapi aktif. Indonesia membuatnya lebih mudah bagi semua tantangan baru pada masa mendatang. Hasil kumulatif mitra ASEAN dengan mengundang kami untuk datang dan upaya ini dalam mengelola konflik politik dan pemulihan membantu. Di Myanmar, ASEAN memainkan peranan sentral bencana alam telah membantu ASEAN dalam meningkatkan dalam dialog dengan Pemerintah setelah Topan Nargis, serta kapasitasnya untuk mengoordinasikan strategi kerja sama membantu membuka wilayah yang terkena bencana bagi pembangunan kami. Kami telah belajar mencegah kekerasan bantuan internasional—di mana lebih dari 130.000 laki-laki, dan ketegangan sporadis di wilayah tersebut, dan tidak wanita, dan anak-anak tewas serta banyak yang mengalami akan membiarkannya mengganggu upaya pembangunan kondisi trauma. masyarakat kami yang bertujuan membangun keamanan Pelajaran kedua adalah kita dapat menemukan kombinasi dan memakmurkan rakyat kami. kapasitas antara pengetahuan lokal dengan peranan politik yang bermanfaat, dan kapasitas teknis mitra lainnya. Upaya di Amerika, atau konflik yang timbul dari protes tidak dapat ditransformasikan dalam semalam. sosial di Afrika Utara bisa terjadi pada masa Namun, kemajuan merupakan hal yang mungkin sekarang. Jawaban singkatnya adalah kekerasan dengan upaya konsisten dan kerja sama dari para tersebut tidak dapat diatasi dengan solusi jangka pemimpin nasional dan mitra internasionalnya pendek yang gagal melahirkan institusi yang untuk memperkuat institusi lokal, nasional, dan mampu memberikan peluang dalam keamanan, global yang memberikan keamanan, keadilan, keadilan, dan prospek ekonomi. Masyarakat dan lapangan kerja bagi warga negara. tidak dapat ditransformasikan dari luar, dan Selayang Pandang 43 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Menegaskan kembali konsensus mengenai norma dan standar internasional—peran organisasi regional Louise Arbour, Presiden Direktur International Crisis Group; mantan Komisaris Tinggi untuk HAM; Anggota Dewan Penasihat WDR Baik itu didasarkan pada nilai (seperti kesucian nyawa manusia) Di sektor keadilan, misalnya, keseragaman model dan maupun aturan hukum internasional, ada beberapa norma yang prosedur institusional dapat menyamarkan perbedaan radikal diterima secara universal—terefleksikan dalam Charter of the dalam pelayanan hukum. Namun, pengadilan perselisihan United Nations dan instrumen internasional lainnya. berdasarkan prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan Norma-norma ini tidak diimplementasikan dengan akuntabilitas dapat mengambil berbagai bentuk. sendirinya; karena meliputi hak keragaman budaya, Dalam membantu pembangunan, aktor internasional harus interpretasinya harus mencerminkan keragaman lokal, nasional, menolak pengeksporan substansi dan menerima regionalisasi dan regional. Resistansi terhadap eksportasi “nilai-nilai Barat� norma yang meningkatkan (bukannya menghalangi) karakter tidak lebih dari penolakan cara asing dalam menunjukkan norma universal sejatinya. Dengan semangat yang sama, aktor regional tertentu, bukan penolakan terhadap norma itu sendiri. harus menerjemahkan dengan cara yang relevan dengan Institusi regional dapat menjembatani jurang pemisah kultural, sesuai dengan norma internasional, dan menolak antara norma universal dengan norma lokal. Kebiasaan praktik yang tidak sesuai. atau praktik tersebut harus sesuai dan substansial dengan Semua harus mengakui bahwa standar tersebut ditetapkan prinsip internasional inti yang merupakan asal kohesi oleh norma dan aspirasi universal. Ukuran kinerja harus komunitas internasional. Jika tidak, keragaman budaya dapat merefleksikan kemajuan, stagnasi, atau regresi terhadap ideal mengesampingkan dan merusak kerangka internasional. universal yang sama di negara terkait. Semua rekomendasi Laporan ini memiliki setara. Perubahan riil memerlukan alasan yang konsep risiko global bersama. Risiko mengalami kuat. Namun, ada dua alasan: kerapuhan dan evolusi dengan ancaman baru terhadap stabilitas kekerasan merupakan hambatan utama bagi yang timbul dari kejahatan terorganisasi pembangunan serta tidak lagi terbatas pada internasional dan ketidakstabilan ekonomi global. wilayah miskin atau terpencil atau perkotaan. Lanskap hubungan kekuasaan internasional Pada satu dekade ini, penetrasi ketidakstabilan juga berubah ketika negara berpendapatan dalam kehidupan global telah mengalami rendah dan menengah meningkatkan pengaruh peningkatan—terorisme, perdagangan obat yang ekonomi global mereka dan kontribusi meluas, dampak pada harga komoditas, dan mereka terhadap pemikiran kebijakan global. meningkatnya jumlah pengungsi internasional. Peralihan ini memerlukan pemikiran kembali Oleh karena itu, memutuskan siklus kekerasan pendekatan aktor internasional terhadap risiko berulang merupakan tantangan bersama yang global secara kolektif—dan sebagai mitra yang menuntut pengambilan tindakan. 44 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Catatan 1. WDR 2011 menjelaskan kekerasan terorganisasi sebagai penggunaan atau ancaman fisik oleh kelompok, termasuk tindakan negara terhadap negara lain atau warga sipil; perang saudara; kekerasan pemilu di antara pihak yang saling berlawanan; konflik komunal berdasarkan regional, etnis, agama, identitas kelompok lain, atau kepentingan ekonomi; kekerasan berbasis geng; kejahatan terorganisasi; serta pergerakan internasional, nonnegara, dan bersenjata dengan mengusung ideologi. Walaupun ini juga merupakan topik penting bagi pembangunan, Laporan ini tidak membahas kekerasan domestik atau antarperorangan. Terkadang, kekerasan atau konflik digunakan sebagai jalan pintas untuk kekerasan terorganisasi dan dipahami dalam istilah ini. Banyak negara yang menghadapi bentuk-bentuk kekerasan tertentu, seperti serangan teroris oleh pergerakan bersenjata nonnegara, sebagai hal yang ditangani oleh hukum kriminal negara-negara tersebut. 2. Uppsala/PRIO Armed Conflict Database (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005); Sundberg 2008; Gleditsch dan Ward 1999; Human Security Report Project, akan terbit; Gledisch dkk. 2002. 3. Negara-negara yang terkena dampak kerapuhan, konflik, dan kekerasan meliputi negara dengan: (1) tingkat pembunuhan lebih besar dari 10 per 100.000 populasi per tahun; (2) konflik sipil besar (kematian akibat peperangan lebih dari 1.000 per tahun [seperti yang ditetapkan dari tahun 2006 hingga 2009]); (3) misi perdamaian yang dimandatkan oleh PBB atau secara regional; dan (4) negara-negara berpendapatan rendah dengan tingkat institusional level pada 2006–2009 (CPIA Bank Dunia kurang dari 3,2) berkorelasi dengan tingginya risiko kekerasan dan konflik. Lihat Uppsala/PRIO Armed Conflict Database (Lacina dan Gleditsch 2005; Harbom dan Wallensteen 2010); UNDPKO 2010b; UNDP 2010c; World Bank 2010e. 4. Untuk pembahasan tren dalam permulaan dan akhir perang saudara, lihat Hewitt, Wilkenfeld, dan Gurr 2010; Sambanis 2004; Elbadawi, Hegre, dan Milante 2008; Collier dkk. 2003. 5. Demombynes 2010; UNODC 2010a. 6. Leslie 2010; Harriott 2004, 2008; International Crisis Group 2008b; Ashforth 2009. 7. Bayer dan Rupert 2004. Meskipun Baker dkk. 2008 menemukan bahwa efek konflik sama dengan 33 persen batasan tarif. Untuk pembahasan terbaru mengenai metodologi penentuan efek pertumbuhan konflik dan teori serta analisis baru berdasarkan negara tetangga primer dan sekunder, lihat De Groot 2010; Murdoch dan Sandler 2002. 8. U.S. Committee for Refugees and Immigrants 2009; Internal Displacement Monitoring Centre 2009. 9. Gomez dan Christensen 2010; Harild dan Christensen 2010. 10. Global Terrorism Database 2010; National Counter Terrorism Center 2010; perhitungan tim WDR. 11. Gaibulloev dan Sandler 2008. 12. Davies, von Kemedi, dan Drennan 2005. 13. Perhitungan tim WDR berdasarkan Europe Brent spot Price FOB (dolar per barel) dilaporkan oleh U.S. Energy Information Administration 2011. 14. UNODC 2010b. 15. UNODC 2010b. 16. Hanson 2010; Bowden 2010. 17. World Bank 2010d. 18. Perhitungan staf WDR berdasarkan Chen, Ravallion, dan Sangraula 2008 data kemiskinan (tersedia di POVCALNET, http://iresearch.worldbank.org). 19. Narayan dan Petesch 2010. 20. UNDP 2006. 21. Untuk selayang pandang biaya konflik dan kekerasan, lihat Skaperdas dkk. 2009. Perkiraan spesifik mengenai biaya ekonomi terkait dengan konflik dapat ditemukan di Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010; Collier dan Hoeffler 1998; Cerra dan Saxena 2008; Collier, Chauvet, dan Hegre 2007; Riascos dan Vargas 2004; UNDP 2006. 22. Martin, Mayer, dan Thoenig 2008. 23. UNICEF 2004; UNFPA 2002; Anderlini 2010a. 24. Beijing Declaration and Platform for Action 1995; Women’s Refugee Commission 2009; UNICEF 2004. 25. American Psychological Association 1996; Dahlberg 1998; Verdú dkk. 2008. 26. Perhitungan tim WDR Selayang Pandang 45 27. Teori penyebab konflik dibahas pada Bab 2 teks utama. Dari literatur yang dibahas pada bab tersebut, bacaan yang direkomendasikan meliputi: Gurr 1970; Hirshleifer 1995; Skaperdas 1996; Grossman 1991; Fearon 1995; Collier dan Hoeffler 2004; Satyanath, Miguel, dan Sergenti 2004; Blattman dan Miguel 2010; Keefer 2008; Besley dan Persson 2009, 2010; Toft 2003; Murshed dan Tadjoeddin 2007; Arnson dan Zartman 2005. Hubungan antara dinamika politik, keamanan, dan ekonomi juga dibahas dalam lingkaran kebijakan. Lihat Zoellick 2010b. 28. Untuk hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan risiko konflik sipil, lihat Fearon 2010a. Untuk hubungan antara ketimpangan dengan kekerasan kriminal, lihat Loayza, Fajnzylber, dan Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, dan Shrock 2002. 29. Fearon 2010b; Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010; Neumayer 2003; Loayza, Fajnzylber, dan Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, dan Shrock 2002; perhitungan tim WDR. 30. Stewart 2010. 31. Satyanath, Miguel, dan Sergenti 2004. 32. Untuk hubungan antara kelemahan institusional dengan konflik kekerasan, lihat Fearon 2010a, 2010b; Johnston 2010; Walter 2010. 33. Selain itu, ada faktor struktural dan incremental yang meningkatkan konflik risiko, di antaranya fitur medan fisik yang membuat pemberontakan lebih mudah. Fitur ini tidak menyebabkan perang dalam artian kata tersebut, hanya membuatnya mungkin terjadi. Medan pegunungan terbukti dapat meningkatkan risiko dengan meningkatkan fisibilitas pemberontakan. Lingkungan juga berpengaruh: ada efek negatif dari kedekatan dengan perang lain atau negara yang memiliki tingkat kriminal dan perdagangan obat terlarang yang tinggi, serta ada efek positif dari berdekatan dengan negara yang damai. Lihat Buhaug dan Gleditsch 2008; Gleditsch dan Ward 2000; Salehyan dan Gleditsch 2006; Goldstone 2010. Untuk efek lingkungan yang mengalami perang saudara, lihat Hegre dan Sambanis 2006 serta Gleditsch 2007. 34. McNeish 2010; Ross 2003. 35. Hal ini mengikuti literatur terbaru mengenai pembangunan negara, terutama North, Wallis, dan Weingast 2009; Dobbins dkk. 2007; Fukuyama 2004; Acemoglu, Johnson, dan Robinson 2001, 2005, 2006. Pembelajaran ini juga tercermin dalam dokumen kebijakan: OECD 2010a, 2010g, 2011. 36. Institusi didefinisikan dalam WDR sebagai “aturan permainan� formal dan informal yang meliputi aturan formal, hukum tertulis, organisasi, norma perilaku informal, dan keyakinan bersama—serta bentuk organisasional yang ada untuk mengimplementasikan dan menerapkan norma ini (organisasi negara dan nonnegara). Institusi membentuk kepentingan, insentif, dan perilaku yang dapat memfasilitasi kekerasan. Tidak seperti pakta elite, institusi tidak bersifat personal—institusi terus berfungsi terlepas dari keberadaan pemimpin tertentu serta memberikan jaminan yang lebih besar akan resiliensi yang berkelanjutan untuk kekerasan. Institusi beroperasi di semua tingkat masyarakat—lokal, nasional, regional, dan global. 37. Fearon 2010a, 2010b; Walter 2010. 38. Arboleda 2010; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010. 39. Gambino 2010. 40. Pertemuan delegasi Anglophone and Francophone di Kenya pada 2010 yang diadakan oleh UNDP menciptakan frase “kapasitas kolaboratif � dan menetapkan institusi yang terkait dengan pencegahan dan pemulihan dari kekerasan sebagai “jaringan dinamis struktur, mekanisme, sumber daya, nilai, dan keahlian yang saling bergantung serta berkontribusi pada pencegahan konflik dan upaya perdamaian dalam suatu masyarakat melalui dialog dan konsultasi�. UN Interagency Framework for Coordination on Preventive Action 2010, 1 41. Barron dkk. 2010. 42. World Bank 2010m; Buhaug dan Urdal 2010. 43. Lihat Schneider, Buehn, dan Montenegro 2010. Data protes makanan berasal dari laporan berita; data efektivitas tata kelola berasal dari Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi 2010a. 44. Menkhaus 2006, 2010. 45. Untuk peranan institusi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, lihat Acemoglu, Johnson, dan Robinson 2005. Lihat juga Zoellick 2010b. 46. North, Wallis, dan Weingast 2009. 47. Untuk dampak kolonialisme terhadap pembangunan institusi modern di negara bekas jajahan, lihat Acemoglu, Johnson, dan Robinson 2001. 46 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 48. Special Inspector General for Iraq Reconstruction 2009. 49. Menurut Margaret Levi, “kepercayaan adalah kata yang menjelaskan beragam fenomena yang membuat individu mampu mengambil risiko dalam menghadapi orang lain, menyelesaikan masalah tindakan kolektif, atau bertindak dengan cara yang tampak berlawanan dengan definisi kepentingan diri.� Lebih lanjut, Levi menjelaskan bahwa “yang menjadi masalah adalah kerja sama kooperatif yang mengimplikasikan bahwa orang yang percaya memiliki keyakinan yang beralasan bahwa kepercayaan yang tepat akan memberikan hasil yang positif dan mau bertindak berdasarkan keyakinan tersebut�. Braithwaite dan Levi 1998, 78. 50. Pritchett dan de Weijer 2010. 51. Keterkaitan antara keamanan dengan pembangunan telah menjadi perdebatan dalam gagasan keamanan manusia yang mencakup kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan untuk hidup secara terhormat. Dengan memfokuskan keamanan dan kemakmuran manusia, keamanan manusia mengatasi beragam ancaman baik dari kemiskinan dan kekerasan maupun interaksi keduanya. Meskipun mengakui pentingnya keamanan manusia dan penekanannya pada masyarakat sebagai fokus utama, Laporan ini menggunakan istilah “keamanan warga negara� untuk mempertajam fokus kita pada kebebasan dari kekerasan fisik dan kebebasan dari ketakutan akan kekerasan. Harapannya adalah untuk melengkapi pembahasan mengenai aspek kebebasan dari ketakutan dalam konsep keamanan manusia. Berdasarkan laporan Commission on Human Security 2003, pentingnya keamanan manusia telah diakui dalam resolusi UN General Assembly 2005 yang diadopsi pada World Summit 2005, Laporan UN General Assembly 2009, Resolusi UN General Assembly 2010, serta dalam forum lain seperti Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific, G8, dan Forum Ekonomi Dunia. Lihat Commission on Human Security 2003; UN General Assembly 2005b, 2009b, 2010. 52. “Pembangunan Kepercayaan� dalam terminologi mediasi berarti membangun kepercayaan di antara lawan; dalam konteks finansial, istilah “kepercayaan� menunjukkan kepercayaan oleh pelaku pasar di mana pemerintah mengadopsi kebijakan yang sehat dan mampu mengimplementasikannya. WDR mendefinisikan istilah tersebut sebagai pembangunan kepercayaan di antara kelompok warga negara yang terpecah oleh kekerasan di antara warga negara dan negara serta di antara negara dan pemangku kepentingan utama lainnya (mitra internasional, investor) yang dukungan politik, sikap, atau finansialnya diperlukan untuk memberikan hasil positif. 53. Pembahasan mengenai pembangunan kepercayaan dan perubahan ekspektasi, lihat Hoff dan Stiglitz 2008. 54. Bedeski 1994; Cumings 2005; Kang 2002; Chang dan Lee 2006. 55. Lihat Stedman 1996; Nilsson dan Jarstad 2008. Pembahasan mengenai tawar-menawar elite, kesepakatan, dan inklusi politik, lihat Di John dan Putzel 2009. 56. Anderlini 2000. 57. World Bank 2008f, 2009d; Republic of Lebanon Ministry of Environment 1999. 58. UNDPKO 2010a. 59. Untuk reformasi lahan Jepang, lihat Kawagoe 1999; Tsunekawa dan Yoshida 2010; untuk pengalaman pembangunan negara yang lebih luas di Jepang, lihat pengalaman Tsunekawa dan Yoshida 2010; untuk reformasi lahan di Korea, lihat Shin 2006. 60. Braud dan Grevi 2005. 61. Program Bantuan Manajemen Ekonomi dan Tata Kelola (The Governance and Economic Management Assistance Program—GEMAP) yang diperkenalkan dalam pelaksanaan pemilu 2005 di Liberia memberikan otoritas “dual key� di wilayah pendapatan dan pengeluaran. Dengan dikelola bersama oleh pemerintah dan komunitas internasional, program tersebut dirancang khusus untuk meyakinkan masyarakat dan donor yang skeptis bahwa masa korupsi dan pencurian aset negara telah berakhir serta program tersebut akan dilaksanakan dengan baik. Dwan dan Bailey 2006; Pemerintah Republik Liberia Executive Mansion 2009. 62. Untuk memerangi korupsi dan kejahatan, Guatemala membentuk Komisi Internasional Antikekebalan Hukum yang dikenal dalam singkatan CICIG dalam bahasa Spanyol melalui kesepakatan dengan PBB pada tahun 2007. Mandatnya adalah “mendukung, memperkuat, dan membantu institusi Negara Guatemala menyelidiki dan mengusut kejahatan yang dilakukan terkait dengan aktivitas satuan keamanan ilegal dan organisasi keamanan rahasia�. Lihat UN 2006a. 63. Untuk NSP di Afganistan, lihat Beath dkk. 2010; Ashe dan Parrott 2001; UN Assistance Mission in Afghanistan dan UNOHCHR 2010. Untuk program pencegahan kekerasan multisektor Amerika Latin, lihat Alvarado dan Abizanda 2010; Beato 2005; Fabio 2007; International Centre for the Prevention of Crime 2005; Duailibi dkk. 2007; Peixoto, Andrade, dan Azevedo 2007; Guerrero 2006; Llorente dan Rivas 2005; Formisano 2002. Selayang Pandang 47 64. Untuk India, lihat India Ministry of Rural Development 2005, 2010. Untuk Indonesia, lihat Barron 2010; Guggenheim 2011. Untuk Kosovo, lihat Grygiel 2007; Institute for State Effectiveness 2007. Untuk Rwanda, lihat Boudreaux 2010. 65. Untuk Nikaragua, lihat Bastick, Grimm, dan Kunz 2007. Untuk Nepal, lihat Ashe dan Parrott 2001. 66. Untuk Liberia, lihat Blundell 2010. Untuk Mozambij, lihat Crown Agents 2007. 67. Untuk program kesehatan Timor Leste, lihat Rohland dan Cliffe 2002; Baird 2010. 68. Messick 2011. 69. Giovine dkk. 2010; 70. Guerrero 2006; Mason 2003; Presidencia República de Colombia 2010. 71. Ashraf Ghani dan Clare Lockhart, dalam Fixing Failed States, menganalisis isu penetapan legitimasi dan menutup jurang kedaulatan di negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik melalui kacamata “doublecompact�. Double compact tersebut berfokus, pertama, pada “jaringan hak dan kewajiban yang mendasari klaim negara terhadap kedaulatan . . .� dan merujuk pada “compact . . . antara negara dengan warganya . . . tertuang dalam sejumlah aturan; dan kedua, “antara negara dengan masyarakat internasional untuk memastikan ketaatan terhadap norma dan standar akuntabilitas serta transparansi internasional.� Ghani dan Lockhart 2008, 8. 72. Agoglia, Dziedzic, dan Sotirin 2008. 73. Konsultasi WDR dengan mantan negosiator utama dari ANC Alliance dan Partai Nasional di Afrika Selatan 2010. 74. Barron dkk. 2010. 75. Konsultasi tim WDR di Haiti, 2010; UNDPKO 2010a. 76. Untuk Afrika Selatan, lihat Kambuwa dan Wallis 2002; konsultasi WDR dengan negosiator utama dari ANC Alliance dan Partai Nasional di Afrika Selatan 2010. Untuk Pakistan, lihat World Bank dan ADB 2010. 77. Konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia 2010. 78. Alat ini meliputi unit mediasi UNDPA; Uni Afrika dan kapasitas mediasi regional lainnya; “mediasi jalur II� seperti Centre for Humanitarian Dialogue. 79. Ojielo 2007; Odendaal 2010; UNDPA 2010a. 80. Crisis Management Initiative (CMI), sebuah organisasi independen nonprofit dari Finlandia, berupaya menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Pada tahun 2005, ketua CMI dan mantan Presiden Finlandia (Ahtisaari) memfasilitasi kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, Indonesia. Lihat Crisis Management Initiative 2011. 81. Untuk “misi terintegrasi� PBB, lihat Eide dkk. 2005. Untuk pendekatan “whole-of-government�, lihat OECD- DAC 2006; DFID 2009, 2010. Untuk pendekatan “whole-of systems�, lihat OECD-DAC2007a. Untuk alat regional, lihat African Union 2006, 2007b. 82. Stewart dan Brown 2007. 83. OECD-DAC 2008. 84. OECD-DAC 2010a. 85. Studi terbaru membahas biaya volatilitas bantuan bagi negara yang meliputi volatilitas dalam pendapatan pemerintah dan program pembangunan. Kerugian efisiensi dari volatilitas ODA neto adalah dua kali lebih tinggi untuk negara lemah dibandingkan negara kuat dengan perbandingan 2,5 versus 1,2 persen PBD (lihat Kharas 2008). 86. Perdagangan ilegal pada dasarnya bersifat regional dan global dengan memberikan dampak terhadap negara- negara produsen, transit, dan konsumen. Tindakan Kolombia terhadap kartel obat terlarang memengaruhi Amerika Tengah, Meksiko, bahkan Afrika Barat; kebijakan terbaru California memperdebatkan pelegalan obat yang memberikan dampak pada negara produsen. Efek yang sama terjadi pada komoditas lain: larangan logging di satu negara dapat meningkatkan permintaan di negara lain yang tidak memiliki kebijakan yang sama yang meningkatkan kerentanan terhadap korupsi dan kekerasan. 87. Proses Kimberley dilaksanakan bersama-sama oleh kelompok masyarakat, industri, dan pemerintah untuk membendung aliran “berlian konflik� yang digunakan untuk membiayai pemberontakan seperti di Republik Demokratik Kongo. Proses tersebut memiliki skema sertifikasi berlian yang memberikan persyaratan bagi 49 anggotanya (mewakili 75 negara) untuk memastikan bahwa berlian mentah yang dikirimkan bukan untuk mendanai kekerasan. Lihat Kimberley Process Certification Scheme 2010. 88. OECD-DAC 2010a. 48 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 89. Konsultasi tim WDR dengan tim negara di Timor Leste pada tahun 2010. 90. UNOHCHR 2006. 91. g7+ adalah “forum independen dan otonom untuk negara dan daerah yang rapuh serta terkena dampak konflik yang telah bersatu untuk membentuk satu suara kolektif pada tahap global�. g7+ didirikan pada tahun 2008 dan meliputi Afganistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Cad, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Haiti, Liberia, Nepal, Kepulauan Solomon, Sierra Leone, Sudah Selatan, dan Timor Leste. Lihat International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding 2010. 92. Contoh praktis dari jenis peralihan ini adalah Etiopia pada tahun 2005 ketika pemerintah dan donor sepakat untuk beralih dari dukungan anggaran reguler ke transfer otoritas lokal dan perkotaan. Program tersebut meliputi langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua wilayah di negara tersebut—terlepas dari hasil suara dalam pemilihan—menerima bantuan pemerintah pusat. 93. Lihat Garassi 2010. Untuk Afganistan, lihat Atos Consulting 2009. Untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, lihat World Bank 1999a. Untuk Nepal, lihat UNOHCHR 2010; Government of Nepal, UNDP, dan UNDG 2010. 94. Lihat OECD 2010i; Scanteam 2010. 95. Gelb 2010. 96. Messick 2011. 97. Lihat Favaro 2008, 2010. 98. Negara-negara Greater Mekong Subregion (GMS)—Kamboja, Cina, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam—telah mengimplementasikan sejumlah proyek regional yang meliputi manajemen transportasi, listrik, telekomunikasi, lingkungan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pariwisata, perdagangan, investasi sektor swasta, dan pertanian. GMS diakui memiliki perdagangan lintas perbatasan yang maju, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan kepentingan bersama dalam stabilitas ekonomi dan perdamaian. 99. West Africa Coast Initiative (WACI) adalah program bersama antara UNODC, UN Office untuk Afrika Barat, Departemen Politik PBB, dan INTERPOL untuk memerangi masalah perdagangan obat terlarang, kejahatan terorganisasi, dan penyalahgunaan obat di Afrika Barat. Upaya tersebut terdiri atas sejumlah aktivitas untuk membangun kapasitas pada tingkat nasional dan regional di bidang penegakan hukum, forensik, manajemen perbatasan, antipencucian uang, serta untuk memperkuat institusi peradilan kriminal yang berkontribusi pada upaya perdamaian dan reformasi sektor keamanan. 100. “Euroregion� dimulai sebagai bentuk inovatif dari kerja sama lintas perbatasan (antara dua negara atau lebih yang memiliki wilayah perbatasan yang sama) pada akhir 1950-an. Untuk membentuk kerja sama ekonomi, sosial budaya, dan pariwisata lintas perbatasan, model Euroregion tumbuh serta ditingkatkan melalui penciptaan pasar Eropa dan transisi demokratis. Ada lebih dari seratus Euroregions di seluruh Eropa, dan model tersebut telah ditiru di wilayah Eropa Timur dan Tengah. Kerja sama tersebut tidak luput dari masalah di wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami konflik, tetapi ada contoh program pembangunan, sosial, dan keamanan yang baik yang melibatkan wilayah-wilayah tempat tinggal etnis minoritas di beberapa negara atau di wilayah-wilayah yang mengalami trauma perang saudara pada masa lalu. Lihat Greta dan Lewandowski 2010; Otocan 2010; Council of Europe 1995; Council of Europe and Institute of International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik dkk. 2000. 101. Dengan menyadari bahwa perbatasan yang tidak aman dapat menyebabkan terjadinya konflik, Uni Afrika membuat program Perbatasan Uni Afrika pada tahun 2007 untuk membatasi wilayah perbatasan sensitif serta mendorong kerja sama dan perdagangan lintas perbatasan sebagai alat pencegahan konflik. Program tersebut terdiri atas empat komponen. Pertama, program tersebut untuk menetapkan perbatasan wilayah dan maritim karena kurang dari seperempat perbatasan Afrika telah ditandai dan disepakati, dan perselisihan akan berlanjut jika ditemukan sumber minyak pada masa mendatang. Kedua, program tersebut mendorong kerja sama lintas perbatasan untuk mengatasi aktivitas kriminal yang merajalela. Ketiga, program tersebut mendukung program perdamaian lintas perbatasan. Keempat, program tersebut mengonsolidasikan keuntungan dalam integrasi ekonomi melalui masyarakat ekonomi regional. Proyek percobaan pertamanya diluncurkan di wilayah Sikasso di Mali dan di Bobo Dioualasso di Burkina Faso—yang menyatukan aktor lokal, swasta, dan publik untuk mempererat kerja sama. Lihat African Union 2007a. Selayang Pandang 49 102. ASEAN telah memainkan peranan penting dalam mediasi dan resolusi konflik di wilayah Asia Tenggara. Contohnya meliputi bantuan untuk konflik Kamboja pada tahun 1997–1999, operasi perdamaian Timor Leste pada tahun 1999 hingga sekarang, Rekonsiliasi Aceh pada tahun 2005, dan bencana Topan Nargis Myanmar pada Mei 2008. 103. Perhitungan tim WDR berdasarkan dataset dalam Powell dan Thyne 2011. 104. Dari semua program yang dijalankan oleh kerja sama Selatan-Selatan, bantuan teknis adalah yang paling umum. Walaupun banyak proyek bantuan teknis berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi, negara- negara di wilayah Selatan juga telah mengembangkan kapasitas khusus dalam perdamaian pascakonflik. Contohnya meliputi dukungan Afrika Selatan untuk membangun kapasitas struktural untuk layanan publik melalui peer learning dengan Burundi, Rwanda, dan Sudan Selatan. Kerja sama di antara 45 kota di El Salvador, Guatemala, dan Honduras membantu mengelola komoditas umum regional seperti air di wilayah Trifinio. Bank Pembangunan Afrika juga memiliki fasilitas khusus untuk kerja sama Selatan-Selatan di negara-negara rapuh. Lihat juga OECD 2010e. 105. Di negara-negara Afrika Barat yang baru-baru ini mengalami kudeta, misalnya, pandangan Uni Afrika adalah dukungan donor terhadap program pengentasan kemiskinan harus berlanjut di negara-negara ini. Namun, dukungan skala besar harus dipercepat untuk mendorong pemulihan. Pada praktiknya, donor terbagi antara mereka yang menunda bantuan secara keseluruhan dan mereka yang melanjutkan bantuan tanpa ada perubahan. Konsultasi tim WDR dengan pejabat dari Uni Afrika di Addis Ababa, 2010. 50 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Kerangka dan Struktur WDR Laporan ini mengemukakan bahwa risiko kekerasan meningkat ketika tekanan—baik internal maupun eksternal—diperparah oleh institusi yang lemah. Dengan adanya tantangan ini, bagaimana negara mencegah atau menghindari kekerasan? Kerangka WDR (Figur 1) menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengembalikan kepercayaan terlebih dahulu, kemudian mentransformasikan institusi yang memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara. Keterkaitan antara keamanan dengan pembangunan telah menjadi perdebatan di bawah gagasan keamanan manusia yang mencakup kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan untuk hidup secara terhormat. Dengan berfokus pada keamanan dan kemakmuran manusia, keamanan manusia menangani berbagai ancaman dari kemiskinan dan kekerasan serta interaksinya. Berdasarkan laporan Commission on Human Security 2003, pentingnya keamanan manusia telah diakui dalam United Nation General Assembly dan forum internasional lainnya. Meskipun mengakui pentingnya keamanan manusia dan penekanannya pada masyarakat sebagai fokus utama, Laporan ini menggunakan istilah “keamanan warga negara� untuk mempertajam fokus kita pada kebebasan dari kekerasan fisik dan kebebasan dari ketakutan akan kekerasan. Harapan kami adalah melengkapi pembahasan mengenai aspek kebebasan dari ketakutan dalam konsep keamanan manusia. FIGUR 1  Kerangka WDR 2011—Membangun resiliensi terhadap kekerasan KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL MENG EM BA LI MENTRANSFORMASI KA NK EPE RCAYAA MENG EMB AL I MENTRANSFORMASI KA N DIRI NK EPER INS MENG EMB CAYAAN DIRI AL TIT I I KA US NK MENTRANSFO EPE INS RCAYAAN DIRI ITU T SI RMA SI I ST ITU N SI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Kerangka yang direpresentasikan secara grafis ini berbentuk spiral karena proses ini berulang dari waktu ke waktu ketika negara mengalami momen transisi berturut-turut. Bahkan, ketika satu prioritas diselesaikan, risiko dan momen transisi lain muncul dan memerlukan siklus tindakan  Pentingnya keamanan manusia telah diakui dalam resolusi UN General Assembly 2005 yang diadopsi pada World Summit 2005, laporan UN General Assembly 2009, resolusi UN General Assembly 2010, serta pada forum lain seperti Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik, G8, dan Forum Ekonomi Dunia. Lihat Commission on Human Security 2003; UN General Assembly 2005b, 2009b, 2010. Selayang Pandang 51 berulang untuk mendukung resiliensi institusional terhadap tekanan. Tidak ada “satu jalan�, institusi tidak perlu meniru model Barat untuk menciptakan keamanan—adaptasi lokal justru merupakan yang terbaik. Selain itu, kemajuan dapat dibuat dalam satu generasi, tetapi wilayah yang telah mengalami siklus kekerasan terorganisasi yang berulang tidak dapat memulihkan keamanan dalam satu malam. Panah di bawah spiral menunjukkan bahwa dukungan dan insentif eksternal dapat membantu proses ini, dan panah di atasnya menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat menghambat proses tersebut. Kerangka WDR memberikan gambaran sembilan bab WDR yang dirangkum dalam Tabel 1. TABEL 1  Struktur bab BAGIAN 1: TANTANGAN Bab 1, Kekerasan berulang mengancam pembangunan, mengeksplorasi tantangan: siklus kekerasan kriminal terorganisasi yang berulang dan konflik sipil yang mengancam pembangunan secara lokal dan regional, serta menjadi penyebab sebagian besar defisit global dalam mencapai MDG. KEKERASAN dan KERAPUHAN Institusi lemah tidak Bab 2, Kerentanan terhadap kekerasan, meninjau kombinasi tekanan internal dan eksternal serta faktor bertransformasi institusional yang menyebabkan kekerasan. Bab tersebut mengemukakan bahwa institusi yang memiliki kapabilitas, akuntabilitas, dan legitimasi merupakan “faktor yang hilang� dalam menjelaskan mengapa masyarakat kuat dalam menghadapi kekerasan dibandingkan masyarakat lainnya. Tanpa memberikan Pakta Tekanan elite perhatian bagi transformasi institusional, negara akan rentan terhadap siklus kekerasan berulang. baru Kekerasan BAGIAN 2: PELAJARAN DARI RESPONS NASIONAL DAN INTERNASIONAL KEAMANAN, KEADILAN, DAN Bab 3, Dari kekerasan ke resiliensi: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasikan institusi, LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA memberikan kerangka WDR atau “siklus yang baik�. Bab tersebut membahas penelitian dan pengalaman TEKANAN EKSTERNAL studi kasus untuk menunjukkan bagaimana negara pulih dari kerapuhan dan kekerasan: dengan MENG EMB AL menggerakkan koalisi dalam mendukung keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara IKA MENTRANSFORM untuk mengembalikan kepercayaan dalam jangka pendek—serta dengan mentransformasikan institusi NK EPER MENGE MB A CAYAAN DIRI nasional dari waktu ke waktu. Ini adalah proses berulang yang meraih momen transisi dan membangun LIK MENTRANSFORM AN KEP ASI MENG ERCAY EMB AL INS ITU kemajuan kumulatif. Ini memerlukan waktu satu generasi. MENTRANSFORM IKA AAN DIRI T SI N KEP ASI ERCAYAAN DIRI ST IN ITU SI ASI TIT INS USI KEKERASAN dan DUKUNGAN EKSTERNAL KERAPUHAN DAN INSENTIF KEAMANAN, Bab 4, Mengembalikan kepercayaan: Menjauh dari jurang, meninjau pelajaran dari pengalaman KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA nasional dalam mengembalikan kepercayaan dengan membentuk koalisi pemangku kepentingan yang NEGARA TEKANAN “cukup inklusif� dan memberikan hasil. Koalisi kolaboratif sering kali menggabungkan kepemimpinan EKSTERNAL MENG EMB AL pemerintah dan nonpemerintah untuk membangun dukungan nasional bagi perubahan dan IKA NK memberikan sinyal tidak akan kembali ke masa lalu. Mengembalikan kepercayaan dalam situasi sulit MENTRANSFORM EPER MENGE MB CAYAAN DIRI berarti memberikan beberapa hasil dengan cepat karena pengumuman perubahan pemerintah tidak AL IKA NK MENTRANSF EPER MEN GEM ASI akan kredibel tanpa tindakan nyata. B CAYAAN DIRI AL INS IKA ITU MENTRANSFORM N KEP ORM T SI ERCAYAAN DIRI ASI NS TIT I USI ASI ST IN ITU SI KEKERASAN dan DUKUNGAN EKSTERNAL KERAPUHAN DAN INSENTIF (tabel dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 52 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 TABEL 1  Struktur Bab (lanjutan) Bab 5, Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan kerja, KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN meninjau pengalaman nasional dalam memprioritaskan reformasi mendasar yang memberikan BAGI WARGA TEKANAN NEGARA keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara—serta membendung pendanaan ilegal EKSTERNAL kelompok bersenjata. Dalam beralih ke transformasi institusional dalam situasi konflik yang rumit, studi kasus menekankan bahwa kesempurnaan tidak boleh menjadi musuh kemajuan—pendekatan yang MENTRANSFOR “paling sesuai� dan pragmatis harus digunakan untuk menghadapi tantangan. MENTRANSFO MA SI I TIT NS MENTRANSFORM USI RMA NS SI I TIT USI ASI ST IN ITU SI KEKERASAN dan DUKUNGAN EKSTERNAL KERAPUHAN DAN INSENTIF KEAMANAN, KEADILAN, DAN Bab 6, Dukungan internasional untuk membangun kepercayaan dan mentransformasi institusi, LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA beralih ke pelajaran dari dukungan internasional ke proses nasional. Meskipun menunjukkan keberhasilan yang menonjol, bab tersebut mengemukakan bahwa intervensi internasional sering kali TEKANAN EKSTERNAL terpecah, lambat masuk, cepat keluar, bergantung pada bantuan teknis internasional, dan diberikan melalui sistem paralel. Bab ini membahas alasan tindakan internasional lambat memberikan perubahan. Aktor internasional harus merespons tekanan domestik mereka sendiri untuk menghindari risiko dan memberikan hasil yang cepat. Bagian sistem internasional yang berbeda— misalnya negara KEKERASAN dan DUKUNGAN EKSTERNAL berpendapatan menengah versus aktor OECD—menghadapi tekanan domestik berbeda yang DAN INSENTIF KERAPUHAN menghambat dukungan kohesif. KEAMANAN, KEADILAN, DAN Bab 7, Tindakan internasional untuk mengurangi tekanan eksternal, memberikan pelajaran dari LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA tindakan internasional untuk memerangi tekanan keamanan, ekonomi, dan sumber daya eksternal yang TEKANAN EKSTERNAL meningkatkan risiko konflik. Tekanan tersebut mencakup perdagangan obat terlarang, SDA, hingga ketidakamanan makanan dan guncangan ekonomi lain. Bab tersebut juga menyinggung pelajaran dari upaya regional dan lintas perbatasan untuk mengelola ancaman-ancaman ini. KEKERASAN dan DUKUNGAN EKSTERNAL KERAPUHAN DAN INSENTIF BAGIAN 3: PILIHAN PRAKTIS DAN REKOMENDASI KEAMANAN, KEADILAN, DAN Bab 8, Arah dan pilihan negara praktis, memberikan pilihan praktis bagi para pelaku reformasi LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA nasional dan internasional untuk memanfaatkan peluang transisi, mengembalikan kepercayaan, serta TEKANAN EKSTERNAL MENG mentransformasikan institusi di negara yang menghadapi tantangan institusional, tekanan, dan bentuk- EMB AL bentuk kekerasan. MENTRANSFORM IKA NK EPER MENGE MB A CAYAAN DIRI LIK MENTRANSFORM AN KEP ASI MENGE ERCAY MB AL INS ITU IKA MENTRANSFOR T SI AAN DIRI N KE PERCAYAAN DIRI ASI ST IN ITU SI MA NS SI I TIT USI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF KEAMANAN, KEADILAN, DAN Bab9, Arah baru untuk dukungan internasional, mengidentifikasi empat jalur untuk tindakan LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA internasional. Pertama, berinvestasi dalam pencegahan melalui keamanan, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara. Kedua, reformasi badan internal untuk memberikan bantuan yang lebih cepat TEKANAN EKSTERNAL bagi pembangunan kepercayaan dan keterlibatan institusional berjangka panjang. Ketiga, mengambil tindakan pada tingkat regional terkait tekanan eksternal. Keempat, mengatur pengetahuan dan sumber daya negara-negara berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi. KEKERASAN dan DUKUNGAN EKSTERNAL KERAPUHAN DAN INSENTIF Selayang Pandang 53 Dinamika perubahan umumnya sama di negara-negara yang menghadapi kekerasan akibat kejahatan dan negara-negara yang menghadapi konflik politik dan sipil; di negara-negara dengan kombinasi tekanan dan karekteristik institusional yang berbeda; serta di negara-negara dengan pendapatan yang berbeda, termasuk negara berpendapatan menengah dan tinggi yang menghadapi kekerasan subnasional. Artinya, kerangka Laporan ini harus diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan fitur khusus kasus terkait. Diferensiasi ini dibahas dalam Laporan ini. Pelajaran dari studi kasus negara pada Bab 4 dan 8 meliputi, misalnya, “tabel diferensiasi� singkat yang merangkum jenis kekerasan yang berbeda, peluang transisi, pemangku kepentingan utama, tekanan utama, dan tantangan institusional yang dihadapi (Tabel 2). Tabel ini memberikan penilaian singkat dinamika kritis yang harus dipertimbangkan ketika merancang strategi yang tepat untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan diri dari kekerasan. TABEL 2  Tabel diferensiasi sampel Jenis kekerasan: Peninggalan konflik sipil, politik, kekerasan terkait kriminal dan geng, perdagangan ilegal. Peluang transisi: Ruang moderat untuk perubahan, Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, investor, pemilihan presiden, dukungan internasional yang kuat. partai oposisi, mantan pejuang, korban, penjaga perdamaian. Tekanan utama: Peninggalan kekerasan dan trauma, Tantangan institusional: Hambatan akuntabilitas dan kesengsaraan dan ketidakpercayaan, korupsi, kapasitas dalam di bidang ekonomi, keamanan, dan politik. pengangguran. BAGIAN I Tantangan B ab ini menyajikan tantangan pembangunan yang berupa kekerasan politik dan kriminal. Pengaruh keduanya bisa sangat merusak. Kekerasan membunuh dan menyebabkan banyak orang keluar dari tempat tinggal mereka, menghancurkan modal manusia dan fisik, menghambat pertumbuhan, serta hampir selalu berpindah melampaui perbatasan. Lebih dari 1,5 miliar manusia tinggal di berbagai negara yang terkena dampak kerapuhan, kekerasan, atau konflik. Anak-anak yang tinggal di negara berkembang yang terkena dampak konflik atau rapuh—dua kali lipat lebih cenderung menderita gizi buruk daripada anak-anak yang tinggal di negara berkembang lain dan tiga kali lipat lebih cenderung mengalami putus sekolah. Tidak ada negara rapuh atau terkena dampak konflik dengan pendapatan rendah yang telah berhasil mencapai satu pun Sasaran Pembangunan Milenium (MDG). Namun demikian, harapan masih ada. Negara- negara yang berhasil mengurangi tingkat kekerasan juga berhasil memproduksi sebagian dari keuntungan pembangunan tercepat. Bab 1 Kekerasan yang Berulang Mengancam Pembangunan KEKERASAN dan KERAPUHAN Perang antarnegara dan perang mengadopsi ketentuan yang mendukung VIOLENCE and saudara berkurang sejak puncaknya pergantian pemerintahan yang demokratis FRAGILITY pada awal 1990-an dan konstitusional, serta mengatur tindakan yang dilakukan jika timbul kudeta; sebuah K keputusan yang dikukuhkan dalam Piagam ini, perang antarnegara relatif Demokrasi tahun 2001.4 Jumlah kudeta di jarang timbul (dibandingkan Amerika Latin berkurang dari 30 kudeta dengan perang-perang besar antara tahun 1970 hingga 1989 menjadi 3 pada abad ke-20). Sejak puncaknya pada kudeta sejak tahun 1990.5 Norma-norma awal 1990-an, kini, perang-perang saudara baru dan sanksi-sanksi terkait guna besar telah berkurang (lihat Boks 1.1). melindungi HAM juga memungkinkan Jumlah kematian akibat perang dalam untuk mengadili pemimpin yang setahun akibat perang saudara berkurang menggunakan kekerasan dan koersi secara dari lebih dari 160.000 per tahun pada ekstrem terhadap rakyatnya: sejak tahun tahun 1980-an hingga kurang dari 50.000 1990, 67 mantan kepala negara telah diadili per tahun pada tahun 2000-an.1 Tingkat akibat pelanggaran HAM atau kejahatan pembunuhan di sebagian besar wilayah ekonomi serius yang dilakukan selama juga mengalami penurunan, kecuali di masa pemerintahan mereka.6 Amerika Latin dan Karibia dan mungkin Negara-negara yang pernah di Sub-Sahara Afrika.2 mengalami kekerasan serius telah Pada dua dasawarsa terakhir, terjadi menghasilkan keuntungan pembangunan kemajuan pembangunan standar global dan yang sering kali dibantu oleh komunitas regional untuk mengawasi kekerasan atau internasional. Negara-negara yang terkena penyelewengan kekuasaan secara koersif. Di dampak konflik sering memulai pemulihan Afrika, Deklarasi Lomé pada tahun 2000— dari tingkat pembangunan yang lebih yang menetapkan standar dan mekanisme rendah daripada tingkat “alami� dengan respons regional terhadap pergantian modal sumber daya manusia (SDM) dan pemerintahan yang inkonstitusional—juga sumber daya alam (SDA) yang mereka diasosiasikan dengan penurunan kudeta miliki. Hal ini memungkinkan pesatnya dari 15 pada tahun 1990-an menjadi 5 pada pembangunan seperti terlihat pada contoh- tahun 2000 hingga pertengahan 2010.3 contoh berikut.7 Selain itu, meskipun terjadi peningkatan kudeta selama lima tahun terakhir, • Etiopia memiliki akses empat kali lipat tindakan kontinental (continental action) lebih besar terhadap air bersih dari untuk mengembalikan konstitusi berjalan 13 persen populasi pada tahun 1990 kuat secara konsisten. Pada tahun 1991, menjadi 66 persen pada tahun 2009– Organisasi Negara-Negara Bagian Amerika 2010. 58 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 1.1  Perang antarnegara dan perang saudara—1900 sampai sekarang Perang antarnegara telah berkurang drastis sejak dua perang dunia pada paruh pertama abad ke-20. Konflik-konflik sipil besar (dengan lebih dari 1000 kematian akibat perang per tahun) meningkat selama era pascakolonial dan Perang Dingin yang memuncak pada akhir 1980-an dan awal 1990-an (Figur A). Sejak tahun 1991–1992 ketika terjadi 21 perang saudara besar, jumlah perang saudara berkurang hingga mencapai 10 perang per tahun sejak tahun 2002.8 F igur A   Perang saudara memuncak pada awal 1990-an dan kemudian menurun Perang saudara besar meningkat dari tahun 1960 hingga akhir 1980-an dan mengalami penurunan sejak awal 1990-an. 30 Jumlah kumulatif (keseluruhan) 25 negara yang berperang 20 15 10 5 0 1900 1906 1912 1918 1924 1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 Negara yang mengalami perang saudara besar Negara yang mengalami perang antarnegara dan perang saudara besar Negara yang mengalami perang antarnegara besar Sumber: Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gledistch 2005). Penurunan ini sangat luar biasa, mengingat bertambahnya jumlah negara berdaulat dari sekitar 50 pada tahun 1900 hingga lebih dari 170 pada tahun 2008. Meskipun jumlah negara bertambah tiga kali lipat dan populasi meningkat dua kali lipat selama 60 tahun terakhir, persentase negara- negara yang mengalami konflik besar (perang antarnegara atau perang saudara) tidak meningkat, dan terjadi penurunan sejak tahun 1992. Selain itu, kekerasan dalam perang saudara semakin kurang. Kematian akibat perang berkurang dari rata-rata 164.000 per tahun pada tahun 1980-an dan 92.000 per tahun pada tahun 1990-an menjadi 42.000 per tahun pada tahun 2000-an (Figur B). Ini konsisten dengan bukti terbaru menurunnya jumlah perang, pelanggaran HAM, dan korban peperangan—dan kematian tidak langsung yang dikaitkan dengan peperangan.9 F igur B   Kematian akibat perang saudara juga menurun Dengan menurunnya jumlah perang saudara, jumlah kematian per tahun akibat konflik-konflik tersebut (kematian akibat perang) menurun dari lebih dari 200.000 pada tahun 1988 menjadi kurang dari 50.000 pada tahun 2008. Jumlah negara yang mengalami perang saudara 300.000 Kematian dalam perang saudara 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1960 1968 1976 1984 1992 2000 2008 Jumlah kematian akibat perang per tahun dalam semua perang saudara (besar dan kecil) Jumlah negara yang mengalami perang saudara (besar dan kecil) Sumber: Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gledistch 2005). Gleditsch dkk. 2002; Sundberg 2008; Gleditsch dan Ward 1999; Human Security Report Project, akan terbit. Catatan: Perang saudara diklasifikasikan menurut skala dan jenisnya dalam Uppsala/PRIO Armed Conflict database (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005). Ambang batas pemantauan adalah perang saudara kecil yang menimbulkan 25 atau lebih kematian dalam setahun. Perkiraan rendah, tinggi, dan terbaik kematian akibat perang tahunan per konflik dimuat dalam Lacina dan Gleditsch (2005, dimutakhirkan pada tahun 2009). Dalam Laporan ini, digunakan perkiraan terbaik—kecuali jika tidak tersedia, maka digunakan rata-rata perkiraan rendah dan tinggi. Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 59 Figur 1.1  Geng dan trafficking merupakan masalah global Sejak insiden 11 September 2011, sorotan media terhadap terorisme mengalami peningkatan drastis. Sementara itu, sorotan media terhadap geng dan trafficking juga meningkat. Baru-baru ini, sorotan tentang geng dan trafficking mendekati sorotan tentang perang saudara. Artikel di media global tentang topik-topik pilihan 100.000 10.000 1.000 100 Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Terorisme Geng Perang saudara Trafficking Sumber: Factiva. Catatan: Data pada figur ini dihimpun dengan menggunakan seluruh sumber berita yang tersedia dari mesin pencari Factiva dari Januari 2000 hingga Desember 2009, serta menggunakan empat istilah pencarian berikut: “terorisme�, “trafficking�, “geng�, dan “perang saudara� dalam berbagai bahasa. Artikel-artikel yang memuat keempat istilah pencarian tersebut dalam berita utama dan paragraf inti saja yang dihitung. • Mozambik meningkatkan tingkat wajib belajar sekolah Laporan ini, sebuah negara baru muncul di Sudan Selatan dasar mereka empat kali lipat dari 14 persen pada tahun beserta segenap peluang dan risiko dalam upaya tersebut. 1999 menjadi 46 persen pada tahun 2007. Kekerasan berbasis narkoba tampaknya meningkat di • Rwanda mengurangi gizi buruk dari 53 persen dari Amerika Tengah yang mengancam tata kelola lokal dan populasi pada tahun 1997 menjadi 34 persen pada nasional. Terorisme global masih menjadi ancaman serius. Berbagai risiko baru dan tak terprediksi pun berpeluang tahun 2007. besar muncul akibat gabungan tekanan demografis, • Antara tahun 1995 dan 2007, Bosnia-Herzegovina perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya. meningkatkan imunisasi campak dari 53 menjadi 96 persen pada anak-anak usia 12–23 bulan, dan mengurangi kematian bayi dari 16 menjadi 12,6 per Kekerasan modern timbul dalam beragam 1.000 kelahiran selamat. Sambungan telepon per 100 bentuk dan siklus yang berulang orang meningkat empat kali lipat dari 7 menjadi 28. Kecenderungan untuk memandang kekerasan sebagai Namun, kekhawatiran global belum hilang. Sorotan peperangan antarnegara dan perang saudara besar media tentang terorisme memuncak setelah peristiwa 11 menyamarkan keragaman dan kelaziman kekerasan September, kemudian menurun secara perlahan. Namun, terorganisasi—serta meremehkan dampaknya terhadap sorotan tentang geng dan trafficking terus meningkat kehidupan orang. Kekerasan terorganisasi yang mengganggu sepanjang dekade terakhir (Figur 1.1). Kawasan Timur tata kelola dan mengancam pembangunan juga mencakup Tengah dan Afrika Utara telah mengalami serangkaian kekerasan lokal yang melibatkan milisi atau antara protes sosial dan guncangan politik dramatis yang segera kelompok-kelompok etnis, kekerasan geng, kekerasan lokal bereskalasi menjadi konflik di sejumlah negara. Kekerasan yang dikaitkan dengan sumber daya dan kekerasan yang di Afganistan dan Pakistan menyedot perhatian para dihubungkan dengan trafficking (terutama perdagangan pembuat kebijakan global. Dalam proses pencetakan narkoba [drug trafficking]), serta kekerasan yang dikaitkan dengan pertentangan ideologi global (Tabel 1.1). Kekerasan 60 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 1.1  Contoh-contoh kasus negara dengan kekerasan beragam Konflik politik “konvensional� (persaingan untuk Kejahatan Konflik lokal yang memperoleh kekuasaan terorganisasi atau terhubung dengan Konflik politik atau otonomi atau Kekerasan geng trafficking yang ideologi lintas Negara antarkelompok lokal kemerdekaan) yang meluas disertai kekerasan bangsa Afganistan Berbagai insiden yang Taliban, aktor-aktor lain Warlordism (2002– Produksi opium dan Jaringan Al-Qaeda melibatkan milisi, (2002–sekarang) sekarang) trafficking dengan Taliban termasuk Amanullah Khan dan Abdul Rashid Dostum (2002–2008) Pakistan Konflik antarsuku Taliban Pakistan Produksi narkoba dan Jaringan ideologi (2004–2009) (2007–sekarang); trafficking militan lintas Kaum separatis Balokistan perbatasan (2004–sekarang) Mali Peperangan Kelompok-kelompok Trafficking lintas Al-Qaeda di antarkelompok pemberontak di negara barang- kawasan Magribi pemberontak (1994); Mali Utara (1990–sekarang) barang ilegal, Islam (Afrika Utara) kekerasan etnis di terutama narkoba wilayah Gao, Kayes, dan senjata dan Kindal (1998–1999) Papua Konflik etnis dan suku di Gerakan pemisahan diri Kejahatan perkotaan Human trafficking; Nugini tanah tinggi/Highlands (Tentara Revolusioner dan kekerasan geng titik sumber dan (2001–sekarang) Bougainville, 1989–2001) transit untuk perdagangan kayu ilegal El Salvador Kelompok-kelompok La Mara Salva Trucha, Perdagangan narkoba pemberontak (1979–1992) La 18, La Mao Mao, dan La Máquina Kenya Kekerasan klan dan Kekerasan dalam pemilu Kegiatan geng yang Perdagangan kelompok etnis (2005– merajalela (1980-an narkoba, terutama 2008) hingga sekarang) heroin Tajikistan Kelompok-kelompok oposisi Negara transit utama Gerakan Islam Demokrat dan Islamis (1992– untuk narkotika Uzbekistan 1996); Gerakan Perdamaian Afganistan; human Tajikistan (1998) trafficking Filipina Konflik klan-klan lokal Gerakan separatis muslim Penculikan demi Jaringan Al-Qaeda di Mindanao (Front tebusan; human dan Jamaah Pembebasan Islam Moro dan trafficking; sumber Islamiyah dengan Front Pembebasan Nasional metamfetamin di Asia Abu Sayyaf Moro) Timur dan Tenggara (Mindanao) Irlandia Ketegangan lokal akibat Tentara Republik Irlandia Faksi-faksi IRA dan Perdagangan narkoba Utara ketimpangan ekonomi (IRA) (1971–1998) paramiliter Protestan (amfetamin) (Inggris) banyak mendasari eskalasi konflik Sumber: Lockhart dan Glencorse 2010; Straus 2010; Demombynes 2010; Barron dkk. 2010; Dinnen, Porter, dan Sage 2010; Europa Publications 2001; Economist Intelligence Unit 2010; Oxford Reference Online 2001; Uppsala University 2009b, 2009a; UNODC 2010b. Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 61 ini sering berulang dengan banyaknya negara khalayak akan perubahan yang telah menyebar yang kini tengah mengalami siklus berulang ke seluruh dunia Arab. Terdapat sedikit bukti konflik sipil dan kekerasan kriminal. langsung adanya hubungan antara konflik- konflik ini, selain dari akibat kelemahan institusi Kekerasan sering kali saling berkait nasional dalam menanganinya.16 Serupa dengan hal itu, di Nepal, sejak timbulnya pemberontakan Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.1, sepanjang satu dekade (1996–2006), Perjanjian banyak jenis kekerasan berkaitan langsung Perdamaian Komprehensif telah ditandatangani seperti dalam beberapa contoh berikut. oleh pemberontak Maois dan pemerintah. • Negara-negara kaya minyak dan mineral Namun, kekerasan antara pihak-pihak yang lainnya yang dapat diselundupkan lebih bersaing dalam politik, pemerasan kuasi politik, dan kegiatan geng kriminal telah meningkat berpeluang mengalami perang saudara10 drastis sejak perang saudara.17 yang lebih panjang pula dengan adanya Kekerasan di era modern juga mencakup kelompok-kelompok pemberontak yang serangan teror yang dilakukan oleh berbagai mendanai kegiatan mereka dari penjualan gerakan yang mengklaim motif ideologis dan sumber daya yang dapat dijarah, seperti melakukan perekrutan secara internasional. berlian di Sierra Leone dan koltan (mineral Terorisme—secara lazim, terorisme didefinisikan kolumbit-tantalit) di Republik Demokratik sebagai penggunaan kekuatan oleh aktor Kongo.11 nonpemerintah terhadap kaum sipil meskipun Trafficking juga merupakan sumber dana bagi tidak secara universal 18—meluas setidaknya berbagai kelompok bersenjata di Afganistan, hingga kawasan Timur Tengah. Pada era modern, Mindanao, dan Irlandia Utara.12 taktik dan organisasi terorisme telah mengalami perubahan. Bentuk dan kelompok dominan dari • Di beragam negara seperti Pantai Gading, dekade 1960-an hingga awal 1990-an adalah Jamaika, Kenya, dan Kepulauan Solomon, kelompok kiri atau nasionalis yang berbasis di kelompok-kelompok militan atau geng negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama kriminal banyak dimobilisasi dalam dan Pengembangan Ekonomi (Organisation for pertikaian politik dan pemilu pada masa Economic Co-operation and Development— lalu.13 OECD) (Kelompok Baader-Meinhof, Brigade • Di kawasan Melanesia, konflik komunitas Merah, IRA, Euskadi Ta Askatasuna (ETA), yang menjadi ritual generasi lampau dan berbagai kelompok yang dikaitkan dengan telah bereskalasi menjadi kekerasan geng konflik Israel-Palestina). Sebaliknya, pada era 1990-an, terjadi perkotaan yang dikaitkan dengan kelompok peningkatan terorisme oleh kelompok nasionalis etnis tertentu.14 sayap kanan dan libertarian antipemerintah di • Di Amerika Tengah, pihak-pihak yang Barat,19 sampai pusat perhatian beralih akibat bertikai di kedua sisi konflik politik antara serangan 11 September (9/11) dan setelahnya pemerintah dengan gerakan pemberontak di sejumlah kawasan seperti Jakarta, London, telah beralih menjadi kejahatan Madrid, dan Mumbai. Laporan ini tidak ikut terorganisasi.15 memperdebatkan apa yang termasuk atau tidak Dalam kasus-kasus lain, kekerasan dapat termasuk terorisme. Sebaliknya, kekhawatiran dihubungkan dengan kelemahan institusional akan terorisme adalah elemen berbagai gerakan yang ada. Kini, Yaman menghadapi empat yang menjadi ancaman tertentu bagi tata kelola konflik yang berbeda: pemberontakan Houthi dan pembangunan, kemampuan mereka untuk di utara, keberadaan Al-Qaeda di Semenanjung merekrut dan beroperasi dengan melintasi batas- Arab, kemiskinan di selatan, dan tuntutan batas negara, dan beragamnya motivasi mereka yang bergabung (Bab 2). Meskipun terorisme 62 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Figur 1.2  Korban terorisme Selama dekade terakhir, 86 persen dari hampir 50.000 korban jiwa akibat terorisme ditimbulkan oleh serangan- serangan yang ditujukan kepada target non-Barat. Serangan 11 September lebih merupakan sebuah perkecualian daripada ketentuan, dan fenomena terorisme sejak itu telah memengaruhi semua kawasan di dunia. 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Korban jiwa dalam serangan yang ditujukan kepada target Barat Korban jiwa dalam serangan yang ditujukan kepada target non-Barat Korban jiwa dalam serangan yang ditujukan kepada target tidak diketahui Sumber: National Counter Terrorism Center 2010; Global Terrorism Database 2010; kalkulasi tim WDR. Basis Data Terorisme Global (Global Terrorism Database—GTD) memuat data dari tahun 1998 hingga 2008, dan Pusat Antiterorisme Nasional (National Counter Terrorism Center—NCTC) dari 2004 hingga 2009. Dengan demikian, diagram lingkaran dari tahun 1999 hingga 2003 didasarkan pada data GTD; diagram lingkaran dari tahun 2005 hingga 2007 didasarkan pada rata-rata gabungan dua set data; dan diagram lingkaran tahun 2009 didasarkan pada data NCTC . Catatan: Dari 1998 hingga 2009, 41.753 korban jiwa ditimbulkan oleh serangan terhadap target non-Barat dari jumlah total global sebanyak 48.828 korban. Statistik ini didasarkan pada kewarganegaraan target utama dalam setiap serangan; target “Barat� didefinisikan sebagai semua target dari negara-negara OECD; target di negara-negara lain didefinisikan sebagai “non-Barat�. Oleh karena itu, serangan terhadap target non-Barat dapat disertai korban jiwa dari Barat dan sebaliknya. menjadi kekhawatiran besar di negara-negara konsumsi di Eropa dan Amerika Utara bahkan Barat, suatu perspektif tentang fenomena lebih tinggi lagi: konsumsi kokaina di kedua global ini diperlukan—tingkat kematian selalu kawasan tersebut diperkirakan bernilai US$72 terkonsentrasi pada target non-Barat pada setiap miliar dari US$88 miliar di tingkat perdagangan tahun, kecuali tahun 2001 (Figur 1.2). global. 22 Narkoba menyediakan dana yang memungkinkan organisasi kejahatan untuk Kejahatan terorganisasi dan trafficking merusak dan memanipulasi masyarakat yang adalah bagian penting dari ancaman paling kokoh sekalipun—yang mengorbankan kekerasan pada masa ini masyarakat miskin kota yang menjadi foot- soldiers kriminal dan terjebak di lingkungan yang Perdagangan narkoba, manusia, dan komoditas menderita trauma akibat kekerasan kriminal.23 telah menjadi masalah internasional selama Organisasi perdagangan narkoba memiliki berdekade-dekade. Jaringan kriminal sumber daya yang lebih besar dari yang dimiliki oleh memanfaatkan layanan komunikasi, transportasi, pemerintah yang berupaya memerangi mereka.24 dan keuangan—serta membuat kewalahan Nilai tambah kokaina yang beredar di sepanjang mekanisme penegakan hukum yang berakar kawasan Amerika Tengah setara dengan 5 persen pada yurisdiksi nasional atau karena dihambat produk domestik bruto (PDB) kawasan tersebut— oleh rendahnya kerja sama dan kemampuan. dan lebih dari 100 kali lipat US$65 miliar yang Narkoba menghubungkan sebagian dari kawasan dialokasikan oleh Amerika Serikat untuk Inisiatif terkaya dan termiskin di dunia dengan kekerasan Merida demi membantu upaya interdiksi oleh serupa yang menunjukkan bahwa banyak solusi Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah.25 terhadap kekerasan yang memerlukan perspektif Perkiraan yang bersifat konservatif menunjukkan global. Nilai tahunan perdagangan kokaina dan bahwa terdapat 70.000 anggota geng di Amerika heroin global hari ini diperkirakan sebesar Tengah (suatu jumlah yang lebih besar daripada US$153 miliar (heroin sebesar US$65 miliar anggota militer di sana).26 Di banyak negara, kartel dan kokaina sebesar US$88 miliar). Eropa dan narkoba berpengaruh besar dalam tata kelola di Amerika Utara mengonsumsi 53 persen heroin tingkat provinsi dan adakalanya tata kelola di dan 67 persen kokaina. Namun, tingginya harga tingkat nasional (Boks 1.2). ritel di pasar tersebut berarti pangsa pasar Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 63 Boks 1.2  Instabilitas, kekerasan politik, dan perdagangan narkoba di Afrika Barat Afrika Barat merupakan salah satu kawasan paling miskin dan tidak stabil di dunia. Semua, kecuali 3 dari 16 negara di kawasan tersebut, termasuk dalam daftar “negara-negara paling tidak berkembang� yang dibuat oleh PBB. Sejak kemerdekaannya, negara-negara di kawasan itu telah mengalami sedikitnya 58 kudeta dan upaya kudeta serta banyak perang saudara—berbagai kelompok pemberontak masih aktif. Kapan pun konflik berakhir, upaya pemulihan dan penciptaan institusi yang kuat memerlukan banyak waktu; dan kelemahan tata kelola di lingkungan pascakonflik mengundang jaringan kriminal lintas negara. Jaringan perdagangan narkoba internasional sejak tahun 2004 telah menggunakan wilayah itu sebagai basis pengiriman kokain dari Amerika Selatan ke Eropa. Pada tahun 2008, diperkirakan bahwa sebanyak 25 ton kokain diedarkan melalui Afrika Barat dengan nilai transit sekitar US$1 miliar ketika mencapai Afrika Barat dan nilai akhir sekitar US$6,8 miliar di negara-negara Eropa Barat yang menjadi tujuannya.20 Jaringan perdagangan narkoba menggunakan sebagian dari keuntungan mereka untuk menyuap pejabat pemerintah. Seperti dicatat oleh UN Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Laporan Evaluasi Ancaman Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara di Afrika Barat, “Pejabat penegak hukum dapat ditawari jumlah yang lebih besar daripada yang mereka peroleh seumur hidup hanya untuk pura-pura tidak melihat.�21 Trafficking dan kekerasan sepanjang masa konflik di Afrika Barat, 1990–2009 Afrika Barat telah mengalami kekerasan politik, komunal, dan kriminal sejak tahun 1990. Sepanjang konflik tersebut, berlian, kayu, dan minyak diselundupkan. Baru-baru ini, kawasan tersebut menjadi rute transit kokain yang diselundupkan dari Amerika Selatan ke Eropa. IBRD 38458 Penyitaan kokaina besar April 2011 (kilogram), 2005–2009: 3.000 kg Former ALGERIA Spanish Sahara 1.500 kg 500 kg 100 kg 630 Negara pelapor atas MAURITANIA penyitaan di darat 830 MALI Di Sierra Leone, pada tahun 1999, berlian senilai 120 CAPE US$70 miliar diselundupkan ke luar negeri. VERDE NIGER 3,100 1,250 500 1,200 Di Nigeria, pada tahun 2009, minyak SENEGAL senilai US$1 miliar ditransfer. THE BURKINA GAMBIA 635 FASO 674 116 GUINEA GUINEA- NIGERIA BENIN BISSAU 170 TOGO 1,500 SIERRA GHANA 2,210 LEONE CÔTE D’IVOIRE 274 703 388 LIBERIA 160 360 Kekerasan politik, 1990–2009: CAMEROON 3,700 Aktivitas pemberontak 1,900 588 Kekerasan komunal 2,500 840 EQ. GUINEA Kerusuhan dan protes Di Liberia, pada tahun 2001, kayu senilai antara Geng-geng politik US$168–180 juta diperdagangkan secara ilegal. SÃO TOME AND PR�NCIPE Sumber: Data konflik diambil dari Raleigh dkk. 2010. Armed Conflict Location and Event Database (ACLED— Basis Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata), data penyitaan, dan trafficking diambil dari UNODC 2010a; perhitungan tim WDR. Catatan: Peta dalam boks ini menggambarkan kekerasan politik di Afrika Barat sepanjang tahun 1990–2009, di samping data penyitaan dan trafficking. Data kekerasan di Sierra Leone dan Liberia adalah untuk tahun 1990–2010, sedangkan data kekerasan negara lainnya adalah untuk tahun 1997–2009. Jaringan organisasi kejahatan terlibat dalam berbagai penelitian, organisasi kejahatan beragam kegiatan ilegal, termasuk perdagangan menghasilkan pendapatan per tahun mulai dari narkoba, manusia, serta senjata kecil dan ringan; US$120 miliar hingga US$330 miliar27 dengan kejahatan keuangan; dan pencucian uang. perdagangan narkoba sebagai kegiatan paling Berbagai kegiatan ilegal ini membutuhkan menguntungkan. Perkiraan lain menyatakan hilangnya penegakan hukum, dan akibatnya bahwa ekonomi bayangan dunia, termasuk sering merajalela di negara-negara yang terkena organisasi kejahatan, dapat mencapai 10 persen dampak bentuk-bentuk kekerasan lain. Menurut PDB global.28 64 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Negara-negara yang terkena dampak sepanjang dekade-dekade berikutnya, hingga kekerasan politik yang memiliki insititusi ke titik 90 persen dari konflik yang bermula lemah juga rawan akan trafficking. Sejak tahun pada abad ke-21 terjadi di negara-negara yang 2003, organisasi perdagangan narkoba telah sebelumnya tengah mengalami perang saudara memanfaatkan kelemahan institusi di Afrika (Tabel 1.2). Pertempuran juga terus berlangsung Barat untuk memperkuat operasi mereka setelah penyelesaian politik terbaru, seperti di di sana yang menyebabkan meningkatnya Afganistan dan Republik Demokratik Kongo. penyitaan kokaina yang ditujukan ke Eropa Seperti diperlihatkan pada bagian sebelumnya, sebanyak empat kali lipat sejak tahun 2003. Boks perjanjian perdamaian yang berhasil dapat diikuti 1.2 menunjukkan bagaimana trafficking dan oleh tingkat kejahatan kriminal yang tinggi. kekerasan hidup berdampingan di wilayah itu.29 Kini, beberapa negara Amerika Tengah Berbagai kelompok bersenjata di Afrika Tengah yang telah mengakhiri perang saudara mengalami mengamankan dana gerakan mereka melalui kematian yang lebih parah akibat kegiatan penambangan dan penyelundupan mineral kriminal daripada selama perang saudara. Sejak berharga seperti emas. tahun 1999, tingkat pembunuhan meningkat Di Republik Demokratik Kongo, sekitar 40 di El Salvador (+101 persen), Guatemala (+91 ton emas senilai US$1,24 miliar diselundupkan persen), dan Honduras (+63 persen) karena setiap tahunnya.30 Hubungan antara trafficking jaringan kriminal yang berhubungan dengan kriminal dengan kekerasan tidak terjadi di Afrika perdagangan narkoba semakin aktif (Figur 1.3). saja. Contohnya, Myanmar masih menjadi sumber Seluruh negara ini menderita akibat perang utama opium, yaitu 10 persen dari produksi global, saudara atau instabilitas politik pada era 1980- serta masih menjadi titik penghubung utama an dan 1990-an. Meskipun El Salvador dan peredaran di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Guatemala telah menandatangani perjanjian Penebangan kayu ilegal masih menjadi tantangan perdamaian di era 1990-an yang mencegah besar di Myanmar; meskipun perdagangan kayu pecahnya kembali perang saudara, kedua negara dari Myanmar turun sebanyak 70 persen dari itu menghadapi tingkat kejahatan terorganisasi tahun 2005 hingga 2008, perdagangan ilegal ke yang sama-sama menghambat pembangunan. negara-negara lain di kawasan tersebut masih berlangsung. Myanmar juga masih menjadi Konsekuensi kekerasan terhadap penyalur utama dalam perdagangan hewan dari pembangunan amat merugikan Afrika dan Asia Selatan.31 Harga kekerasan yang harus dibayar oleh warga, Kekerasan di era ini berlangsung dalam masyarakat, negara, dan dunia amat besar baik siklus yang berulang yang berbentuk penderitaan manusia maupun konsekuensi sosial dan ekonomi. Harga tersebut Terdapat kecenderungan di masyarakat bersifat langsung (menimbulkan korban jiwa, berkembang untuk berasumsi bahwa cacat, dan kerusakan) dan tidak langsung perkembangan dari kekerasan menuju keamanan (pencegahan, instabilitas, dan pengusiran). yang berkelanjutan bersifat linear—dan kekerasan Meskipun sebagian kerugian ini dapat diukur yang berulang merupakan perkecualian. Namun, secara langsung dan dikuantifikasi dengan perang saudara yang berulang telah menjadi ukuran ekonomi, kerugian lain tidak dapat bentuk dominan konflik bersenjata di dunia diukur dengan mudah (trauma, hilangnya modal sekarang ini. Semua perang saudara yang terjadi dan kepercayaan sosial, biaya pencegahan, serta sejak tahun 2003 merupakan kelanjutan dari pembatalan investasi dan perdagangan).34 perang saudara sebelumnya.32 Dari seluruh konflik yang bermula pada era 1960-an, 57 Harga kemanusiaan akibat kekerasan persen merupakan konflik pertama di negara mereka (banyak negara baru didirikan setelah Yang paling mendasar, kekerasan mengancam era kolonial).33 Konflik pertama menurun drastis keamanan dan martabat manusia—untuk alasan Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 65 Tabel 1.2  Negara-negara sering mengulangi konflik Kekerasan yang berulang banyak terjadi di dunia sekarang ini yang menunjukkan bahwa sedikit saja negara-negara yang sepenuhnya berada dalam situasi “pascakonflik�. Tingkat permulaan di negara-negara yang memiliki konflik sebelumnya semakin meningkat sejak era 1960-an, dan setiap perang saudara yang dimulai sejak tahun 2003 terjadi di negara yang sebelumnya pernah mengalami perang saudara. Permulaan di negara-negara yang belum Permulaan di negara-negara yang pernah Dekade pernah mengalami konflik (%) mengalami konflik (%) Jumlah permulaan 1960-an 57 43 35 1970-an 43 57 44 1980-an 38 62 39 1990-an 33 67 81 2000-an 10 90 39 Sumber: Walter 2010; perhitungan tim WDR. Catatan: Konflik sebelumnya mencakup semua konflik besar sejak tahun 1945. ini, kebebasan dari kekerasan dan rasa sakit adalah mewakili berbagai negara dan subkawasan yang HAM yang mendasar. Deklarasi Jenewa tentang terkena dampak kekerasan.36 Selama tiga tahun Kekerasan Bersenjata dan Pembangunan tahun terakhir, 26 persen responden melaporkan bahwa 2009 yang didukung oleh lebih dari 90 negara rumah keluarga langsung mereka telah dijarah, menyatakan bahwa “hidup bebas dari ancaman 32 persen diusir, dan 19 persen memiliki anggota kekerasan bersenjata adalah kebutuhan dasar keluarga yang pernah disiksa (Figur 1.4). manusia.�35 Untuk lebih memahami dampak Kelompok paling rentan di masyarakat kekerasan terhadap jiwa dan kehidupan, tim sering menjadi kelompok yang paling terkena WDR meminta lembaga penelitian Norwegia, dampak kekerasan. Karena terikat dengan rumah Fafo, untuk melakukan survei di tujuh negara dan atau tempat kerja mereka, kelompok ini tidak kawasan yang melibatkan gabungan sampel yang memiliki perlindungan yang dapat dijangkau Figur 1.3  Kekerasan kriminal di Amerika Tengah meningkat meskipun perdamaian politik meningkat Tingkat pembunuhan meningkat di semua negara Amerika Tengah sejak tahun 1999: di El Salvador, dari 30 menjadi 61 pembunuhan per 100.000 orang; dan di Guatemala, dari 24 menjadi 46 per 100.000. 40 Perubahan absolut dalam tingkat pembunuhan relatif sampai 1999 30 20 10 0 -10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 El Salvador Honduras Guatemala Belize Panama Nikaragua Kosta Rika Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan UNODC 2007; UNODC dan World Bank 2007; serta sumber-sumber nasional. Catatan: Tahun basis untuk tingkat pembunuhan adalah 1999 = 0. 66 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dengan uang atau kontak yang tinggal di tempat Dampak kekerasan terhadap pembangunan aman. Gizi buruk pada anak bagi mereka yang terusir atau tidak mampu mendapatkan Pengentasan kemiskinan di berbagai negara penghasilan akibat kekerasan berdampak yang terkena dampak kekerasan parah rata-rata panjang yang merusak fungsi fisik dan kognitif. satu persen lebih lambat per tahunnya daripada Kekerasan yang merusak infrastruktur sekolah, di negara-negara yang tidak terkena dampak mengusir guru-guru, dan mengganggu kegiatan kekerasan.38 Setelah beberapa tahun mengalami sekolah sering kali dialami oleh seluruh generasi kekerasan parah, perbedaannya dapat menjadi anak-anak miskin. Perang, penjarahan, dan amat mencolok: negara-negara yang terkena kejahatan menghancurkan aset rumah tangga dampak kekerasan selama era 1980-an tertinggal kaum miskin, dan ketakutan akan serangan dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar yang disertai kekerasan mencegah mereka untuk 8 persen, dan negara-negara yang mengalami mengerjakan ladang atau berangkat ke sekolah, kekerasan parah sepanjang era 1980-an dan 1990- klinik, tempat kerja, dan pasar. Bagi kaum miskin an tertinggal sebesar 16 persen. Rata-rata, suatu di negara-negara miskin, keluarga besar sering negara yang mengalami kekerasan parah selama menjadi satu-satunya jaminan bagi mereka, dan keseluruhan periode (1981–2005) memiliki kematian di keluarga membuat mereka terisolasi tingkat kemiskinan 21 persen lebih tinggi dan tanpa perlindungan.37 daripada negara yang tidak mengalami kekerasan Figur 1.4  Kekerasan menimbulkan penderitaan bagi banyak keluarga dalam berbagai cara: Respons terhadap survei pengalaman kekerasan terhadap anggota keluarga langsung selama tiga tahun terakhir Orang-orang di negara-negara yang terkena dampak konflik mengalami pengusiran, kehilangan kontak, pengurungan, dan penghinaan yang memengaruhi seluruh keluarga mereka, mengganggu ketenteraman hidup, dan merusak modal sosial. Di Gaza, sepertiga responden melaporkan bahwa salah satu anggota keluarga langsung mereka telah diusir selama tiga tahun terakhir. Di Tepi Barat, sepertiga dari responden memiliki anggota keluarga yang di penjara. Di Sierra Leone, 35 persen dari responden melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan salah satu anggota keluarga langsung mereka selama tiga tahun terakhir. 40 35 30 25 % “Ya� respon 20 15 10 5 0 Pengusiran Pengurungan Penyiksaan Penghinaan Kehilangan kontak Penjarahan rumah Kematian Rep. Dem. Kongo Pantai Gading Mali Sierra Leone Gaza Tepi Barat Kolombia Sumber: Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. Catatan: Survei-survei ini dilakukan pada awal tahun 2010 di tujuh negara, kawasan, atau wilayah subnasional. Seluruh sampel dipilih dari berbagai kawasan untuk mencakup negara-negara yang berlokasi geografis berbeda di berbagai tahap pembangunan dan yang tengah menghadapi atau pulih dari berbagai jenis kekerasan. Sampel yang mewakili negara digunakan untuk Pantai Gading, Sierra Leone, dan Kolombia. Survei ini dilakukan di beberapa kawasan terpilih di Republik Demokratik Kongo dan Mali. Sampel representatif independen digunakan di Gaza dan Tepi Barat. Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 67 (Figur 1.5). Dampak merusaknya kekerasan modern merupakan perang saudara “intensitas terhadap pembangunan dan melebarnya jurang rendah� yang berlangsung antara berbagai antara negara yang terkena dampak kekerasan kelompok kecil yang tidak terlatih dan hanya dengan negara yang tidak terkena dampak bersenjata ringan yang menghindari pertempuran kekerasan amat mengkhawatirkan. militer besar—tetapi yang sering menyasar warga Sebagian besar dampak langsung kekerasan sipil secara brutal.44 Tinjauan global terhadap 50 menimpa kaum pemuda yang menjadi mayoritas negara menunjukkan peningkatan kekerasan kekuatan bersenjata, tetapi kaum perempuan berbasis gender secara signifikan setelah perang dan anak-anak banyak menderita akibat dampak besar.45 Di beberapa kasus, kekerasan seperti tidak langsung (lihat Tabel 1.3).39 Kaum laki- itu terjadi akibat runtuhnya tatanan sosial laki merupakan 96 persen dari populasi yang dan moral serta lemahnya penegakan hukum. mengalami penahanan dan 90 persen dari Namun, ancaman dan perlakuan kekerasan populasi orang hilang,40 serta kaum perempuan seksual dan fisik terhadap perempuan dan anak- dan anak-anak mendekati 80 persen dari anak juga dapat menjadi senjata yang sistematis pengungsi dan mereka yang terusir di negeri dalam peperangan—untuk mendominasi, sendiri.41 Kekerasan melahirkan kekerasan: meneror, dan mempermalukan. Perkosaan anak-anak yang menyaksikan kekerasan lebih massal pernah terjadi di Bosnia-Herzegovina, besar kemungkinan melakukan kekerasan dalam Liberia, Peru, dan Uganda.46 Dalam genosida kehidupan mereka di kemudian hari.42 di Rwanda pada tahun 1994 saja, diperkirakan Kekerasan berbasis seksual dan gender terjadi 250.000 perkosaan.47 Meskipun sebagian masih menjadi masalah utama, terutama di besar dari mereka yang mengalami perkosaan negara-negara rapuh dan terkena dampak dan kekerasan seksual merupakan perempuan konflik.43 Sebagian besar konflik bersenjata muda,48 kaum laki-laki juga dapat menjadi Figure 1.5  Melebarnya jurang kemiskinan antara negara-negara yang terkena dampak kekerasan dengan negara-negara yang tidak mengalami kekerasan Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di sebagian besar kawasan di dunia, tetapi negara-negara yang terkena dampak kekerasan mengalami ketertinggalan. Untuk setiap tiga tahun, sebuah negara terkena dampak kekerasan parah (kematian akibat perang atau korban berlebih akibat pembunuhan yang setara dengan perang besar), dan pengentasan kemiskinan tertinggal sebesar 2,7 persen. Untuk sebagian negara yang terkena dampak kekerasan, tingkat kemiskinan sebenarnya meningkat. (% populasi yang hidup dengan kurang dari US$1,25 sehari) 65 60 55 Jumlah masyarakat miskin 50 45 40 35 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 Negara-negara yang terkena dampak kekerasan parah Negara-negara yang terkena dampak kekerasan kecil Negara-negara dengan kekerasan yang dapat diabaikan atau tanpa kekerasan Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan data tingkat kemiskinan Chen, Ravallion, dan Sangraula 2008 (tersedia di POVCALNET, http:// iresearch. worldbank.org). 68 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 1.3  Dampak gender-terdisagregasi dari konflik yang disertai kekerasan Dampak langsung Dampak tidak langsung Laki-laki Tingkat morbiditas dan kematian yang lebih tinggi akibat kematian Risiko keterlibatan ekspihak yang bertempur dalam kegiatan dalam perang. kriminal atau ilegal dan kesulitan memperoleh penghidupan. Kecenderungan lebih tinggi untuk ditahan atau diculik. Meningkatnya bentuk kekerasan lain, terutama kekerasan rumah Kekerasan berbasis seksual dan gender: pembantaian menurut tangga. jenis kelamin; dipaksa mengikuti wajib militer atau direkrut; mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan mutilasi; dipaksa untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Tingkat kecacatan akibat luka yang lebih tinggi. Perempuan Kemungkinan yang lebih besar untuk terusir dan menjadi Masalah kesehatan reproduksi. pengungsi di negeri sendiri. Peran reproduksi dan pemeliharaan oleh perempuan yang Kekerasan berbasis seksual dan gender: mengalami pemerkosaan, dilakukan dalam tekanan. trafficking, dan prostitusi; kehamilan dan pernikahan secara Perubahan partisipasi pasar tenaga kerja akibat kematian anggota terpaksa. keluarga dan “dampak pekerja tambahan�. Tingkat insiden kekerasan rumah tangga yang lebih tinggi. Kemungkinan partisipasi politik yang lebih besar. Partisipasi ekonomi perempuan yang lebih tinggi karena perubahan peran gender selama konflik. Laki-laki dan Depresi, trauma, dan tekanan emosi. Kerugian aset dan penghasilan. perempuan Kecenderungan peningkatan migrasi. Pola pernikahan dan kesuburan yang terganggu. Hilangnya jaringan keluarga dan sosial, termasuk mekanisme asuransi. Terganggunya pendidikan. Terganggunya kesejahteraan, terutama buruknya kesehatan dan cacat akibat kemiskinan dan gizi buruk. Sumber: Anderlini 2010a; berbagai sumber yang disebutkan di catatan akhir.50 korban kekerasan atau dipaksa untuk melakukan pada tahun 2009 dan 2010 di beberapa negara, kekerasan seksual terhadap satu sama lain, seperti Pakistan, Republik Demokratik Kongo, bahkan anggota keluarga mereka.49 dan Sudan—melemahkan pemulihan kekerasan Konsekuensi besar kekerasan bagi dan menghambat pembangunan SDM.51 kemanusiaan adalah pengusiran orang dari Penderitaan yang dialami oleh populasi kampung halaman mereka. Pada akhir 2009, pengungsi sering berkepanjangan. Tenda-tenda sekitar 42 juta orang di seluruh dunia dipaksa pengungsian di Cad, Yordania, Lebanon, dan untuk meninggalkan atau lari dari kampung Sudan telah menjadi rumah bagi banyak IDP— halaman mereka akibat konflik, kekerasan, bukan selama berbulan-bulan atau bertahun- dan pelanggaran HAM; 15 juta pengungsi di tahun, melainkan selama berdekade-dekade. luar negara dan kampung mereka; serta 27 juta Sebagian besar pengusiran pada era 2000-an internally displaced person (IDP). Negara-negara disebabkan oleh konflik bersenjata internal, berkembang juga menampung sebagian besar bukan konflik internasional. Perpindahan pengungsi yang menambah beban kapasitas populasi ke pusat-pusat perkotaan meningkatkan lokal dan nasional mereka. Pada tahun 2009, potensi kejahatan, ketegangan sosial, kejahatan negara-negara berkembang menampung 10,2 komunal, dan instabilitas politik.52 Sementara juta pengungsi, atau hampir 70 persen dari itu, gerakan repatriasi skala besar pada masa lalu total pengungsi di dunia. Meningkatnya jumlah mengalami penurunan dengan jumlah pengungsi populasi IDP—yang mencakup pengusiran baru yang kembali menurun sejak tahun 2004.53 Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 69 Figur 1.6  Kekerasan adalah kendala utama dalam mencapai MDG a. Rasio terjadinya gizi buruk, kemiskinan, dan penyakit lain di negara-negara berkembang yang rapuh, negara-negara berkembang yang tengah melakukan pemulihan, dan negara-negara berkembang nonrapuh (non-fragile developing countries—non-FCS) Anak-anak di negara rapuh atau terkena dampak konflik memiliki kemungkinan dua kali lebih besar menderita gizi buruk daripada anak-anak di negara berkembang lain—dan hampir tiga kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah dasar. 3,5 negara-negara yang tidak terkena dampak kekerasan Rasio insidensi (keterjadian) dibandingkan dengan 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Menderita gizi Menderita Tidak mengenyam Tidak mengenyam Kematian Kematian Kelahiran HIV/AIDS Akses air Akses kebersihan buruk kemiskinan sekolah dasar sekolah lanjutan bayi balita yang tidak bersih yang lebih didampingi meningkat Negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik (FCS) Tengah pulih dari kerapuhan Non-FCS (termasuk BRIC) Sumber: World Bank 2010n; perhitungan tim WDR berdasarkan Gates dkk. 2010. Catatan: Figur 1.6a menunjukkan terjadinya setiap kerapuhan yang diasosiasikan dengan MDG yang belum tercapai oleh negara-negara berkembang yang rapuh, terkena dampak konflik, dan tengah melakukan pemulihan dihubungkan dengan keterjadian di semua negara berkembang lainnya. Rasio tersebut ditimbang dengan populasi yang terkena dampak sehingga setiap batang dapat dibaca sebagai rasio peluang seseorang terkena pengaruh relatif dengan seseorang di negara tidak rapuh atau tidak terkena dampak konflik. Contohnya adalah anak-anak usia sekolah dasar tiga kali lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah di negara rapuh dan terkena dampak konflik daripada di negara berkembang lainnya. b. Negara-negara yang terkena dampak kekerasan mewakili: Negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik serta negara-negara yang tengah pulih dari konflik dan kerapuhan mewakili 47 persen dari populasi yang diangkat di sini. Namun, negara-negara itu mewakili 70 persen kematian bayi, 65 persen orang yang tidak dapat mengakses air bersih, dan 77 persen anak-anak yang tidak mengenyam sekolah dasar. 60% dari gizi buruk 61% dari kaum miskin 77% dari anak-anak yang tidak mengenyam sekolah dasar 59% dari anak-anak yang tidak mengenyam sekolah lanjutan 70% dari kematian bayi 71% dari kematian balita 64% dari kelahiran yang tidak didampingi 43% dari pengidap HIV/AIDS 65% dari orang yang tidak dapat mengakses air bersih 54% dari orang yang tidak mengakses sanitasi yang baik Sumber: World Bank 2010n; perhitungan tim WDR berdasarkan Gates dkk. 2010. Catatan: Negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik terakhir mewakili 33 persen populasi yang diangkat di sini. Negara-negara yang sedang pulih dari kerapuhan dan konflik mewakili tambahan 14 persen populasi. Dengan demikian, jika defisit MDG ditanggung secara merata, negara-negara ini akan mewakili 47 persen dari setiap kerapuhan yang digambarkan. Gambar orang berwarna merah hingga oranye menggambarkan persentase defisit untuk setiap MDG di negara-negara rapuh, terkena dampak konflik, dan tengah melakukan pemulihan. Gambar berwarna biru menggambarkan orang yang mengalami defisit di negara berkembang lain. Negara-negara yang dikecualikan di sini adalah Brasil, Cina, India, dan Federasi Rusia yang semuanya berada di depan atau setara dengan negara berkembang lain dalam pencapaian MDG (lihat panel a). Mengingat ukurannya, negara-negara tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan karena akan melencengkan semua pembahasan yang melibatkan populasi global. 70 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Figur 1.7  Melebarnya jurang angka kematian bayi antara kesehatan dasar. Anak-anak yang terlahir di negara-negara yang terkena dampak konflik negara-negara yang terkena dampak konflik dua dengan negara-negara lain kali lebih mungkin menderita gizi buruk, dan hampir dua kali lebih besar kemungkinannya Dari negara-negara di mana lebih dari 1 dari 10 bayi meninggal pada satu tahun untuk tidak dapat mengakses air bersih; mereka pertama hidup mereka pada tahun 1990, negara-negara yang terkena dampak yang berusia sekolah dasar tiga kali lebih besar kekerasan mengalami ketertinggalan dalam mengurangi angka kematian bayi. kemungkinannya untuk tidak bersekolah; dan Jurang antara kedua kelompok negara ini melebar dua kali lipat sejak tahun 1990. mereka hampir dua kali lebih besar mengalami 130 kematian sebelum mencapai usia lima tahun. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran selamat) Seiring laju dunia untuk mencapai MDG, 120 terlihat jelas bahwa jurang antara negara yang 110 terkena dampak kekerasan dengan negara berkembang lain semakin melebar.56 Tidak 100 ada satu pun negara rapuh dengan pendapatan rendah yang berhasil mencapai satu MDG, dan 90 sedikit dari negara-negara itu yang diperkirakan 80 dapat mencapai target-target MDG pada tahun 2015.57 Karena sebagian besar negara rapuh 70 dan terkena dampak konflik membuat sedikit 1990 1995 2000 2005 2008 kemajuan selama 10 tahun berakhir, jurang itu Rapuh dan/atau terkena dampak konflik; 1990 hingga sekarang Tidak rapuh dan/atau terkena dampak konflik semakin melebar. Contohnya, selama lebih dari dua dekade terakhir, kematian bayi menurun di Sumber: World Bank 2010n; perhitungan tim WDR. hampir semua negara,58 tetapi penurunan angka Catatan: Karena keterbatasan data, data paling baru yang tersedia pada periode lima kematian bayi di negara rapuh dan terkena tahun sebelumnya digunakan untuk perkiraan poin. Sampel terdiri atas semua negara dengan angka kematian bayi yang lebih tinggi dari 100 per 1.000 kelahiran selamat. dampak konflik mengalami ketertinggalan (Figur Negara-negara berpendapatan rendah yang tidak pernah mengalami situasi rapuh atau 1.7). Dari negara-negara dengan angka kematian terkena dampak konflik dari tahun 1990 hingga 2008 merupakan kelompok “nonrapuh�, dan negara-negara yang terkena dampak konflik atau situasi rapuh di sepanjang periode bayi lebih besar 100 per 1.000 pada tahun 1990, tersebut merupakan kelompok “rapuh dan/atau terkena dampak konflik�. mereka yang tidak terkena dampak konflik telah mengurangi angka kematian bayi sebesar Karena semua alasan ini, berbagai kawasan 31 persen—sementara itu, negara-negara rapuh yang terkena dampak kekerasan menimbulkan dan terkena dampak konflik hanya mengurangi tantangan besar dalam mencapai MDG. sebesar 19 persen. Jika negara-negara rapuh Pembangunan sosial yang tiba-tiba berhenti di dan terkena dampak konflik ini telah mencapai negara-negara yang terkena dampak kekerasan kemajuan yang sama dalam mengurangi angka jelas diperlihatkan oleh buruknya indikator kematian bayi seperti negara-negara berkembang pembangunan SDM (Figur 1.6). Pembangunan lainnya, maka hampir lebih dari satu juta bayi di negara-negara ini mengalami ketertinggalan di negara-negara ini dapat bertahan hidup pada hampir di semua indikator yang diasosiasikan lima tahun pertama hidup mereka. dengan MDG. Defisit pembangunan Ke k e r a s a n subnasional d ap at dikonsentrasikan di negara-negara rapuh dan berkonsekuensi sosioekonomi yang merusak terkena dampak konflik serta negara yang sedang di negara-negara berpendapatan menengah. Di melakukan pemulihan54 yang meliputi 77 persen negara-negara dengan perekonomian dan institusi anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam yang lebih kuat, dampaknya cenderung relatif sekolah dasar, 61 persen kemiskinan, dan 70 terlokalisasi, tetapi mereka masih menghambat persen kematian balita.55 segmen-segmen utama pembangunan SDM Masyarakat di negara-negara rapuh dan mengurangi aliran investasi asing langsung dan terkena dampak konflik kemungkinan (foreign direct investment—FDI) ke wilayah- besar mengalami kemiskinan, putus sekolah, wilayah yang terpengaruh. 59 Di Provinsi dan kurang memiliki akses terhadap layanan Aceh, Indonesia, biaya ekonomi dari konflik Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 71 Figur 1.8  Dampak kekerasan terhadap pertumbuhan bersifat dramatis dan jangka panjang Hingga awal 1990-an, pendapatan per kapita dan pertumbuhan di Burkina Faso dengan Burundi terlihat serupa. Setelah terjadi kekerasan yang masif di Burundi, alur pertumbuhan di kedua daerah ini mulai berbeda. Secara konkret, Burundi telah melewatkan dua dekade pertumbuhan pendapatannya mundur ke tingkat tahun 1970. 300 1.600 1.400 250 PDB per kapita (US$ tahun 2005) Kematian akibat perang per tahun 1.200 200 1.000 150 800 600 100 400 50 200 0 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Kematian akibat perang di Burundi Kematian akibat perang di Burkina Faso PDB Burundi per kapita PDB Burkina Faso per kapita Sumber: World Bank 2010n ; Gleditsch dkk. 2002; Gates dkk. 2010; Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005); penghitungan tim WDR. diperkirakan sebesar US$10,7 miliar—lebih masyarakat yang tidak terkena dampak konflik dari 60 persennya diakibatkan oleh kerusakan hanya mengalami dua hingga empat minggu dan hancurnya sektor pertanian, peternakan, kekhawatiran akan timbulnya kembali kekerasan perusahaan, dan perikanan. Selama konflik, dan tidak mengalami kelambatan ekonomi.63 angka kematian bayi dan kemiskinan 50 persen Salah satu alasan keberlangsungan lebih tinggi daripada rata-rata nasional.60 pertumbuhan yang rendah di negara-negara Pengaruh kekerasan bertahan lama. Bagi yang terkena konflik ini adalah sulitnya negara-negara yang pernah mengalami perang meyakinkan kembali para investor baik dalam saudara, pemulihan diri ke jalur pertumbuhan maupun luar negeri. Perang saudara dapat semula memerlukan rata-rata 14 tahun masa mengurangi peringkat rata-rata suatu negara damai.61 Sampai tahun 1990, Burkina Faso dalam International Country Risk Guide sekitar dan Burundi memiliki pendapatan dan jalur 7,7 poin (pada skala 100 poin); dampaknya pertumbuhan serupa. Dengan timbulnya perang serupa untuk kekerasan kriminal.64 Selama tiga saudara di Burundi, pendapatan riil menurun tahun setelah konflik reda, negara-negara ini ke tingkat tahun 1972.62 Tanpa adanya konflik memiliki peringkat 3,5 poin di bawah negara- besar, kini, Burkina Faso memiliki pendapatan negara nonkonflik. Meskipun sering kali terdapat dua setengah kali lebih besar daripada gelombang aktivitas ekonomi pascakekerasan, pendapatan Burundi (Figur 1.8). Pengaruh ini aktivitas ini tidak akan cenderung merupakan dikuatkan secara lokal oleh penelitian Keluar aktivitas yang didasarkan pada investasi yang dari Kemiskinan yang menemukan bahwa mencerminkan munculnya kembali kepercayaan desa-desa yang terkena dampak konflik dan investor. Jual beli memakan bertahun-tahun khawatir dengan timbulnya kembali kekerasan untuk dapat pulih sebagai hasil dari persepsi selama dua atau tiga tahun di dekade terakhir investor atas risiko usaha. Jual beli bisa jatuh mengalami kebuntuan ekonomi. Sementara itu, antara 12 hingga 25 persen pada tahun pertama 72 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 perang saudara. Untuk sebagian besar perang persen selama perang saudara dan terus 1,7 saudara yang terjadi sangat parah (yaitu perang persen lebih tinggi daripada level praperang yang memakan korban lebih dari 50.000), setelah konflik.71 Sebagaimana dijelaskan pada kerugian jual beli dapat mencapai sekitar 40%.65 awal bab ini, perkiraan ini tidak termasuk Interupsi dalam jual beli dapat berlangsung korban manusia, di antaranya kematian, luka- hingga 25 tahun setelah pecahnya perang. luka, trauma, dan stres. Meskipun dampaknya lebih kecil pada konflik- konflik yang tidak begitu parah, jual beli tetap Dampak tidak langsung (efek limpahan) dari mengambil waktu sekitar 20 tahun untuk pulih kekerasan seperti saat sebelum konflik. Kekerasan juga memberikan dampak Konsekuensi dari kekerasan terhadap panjang pada hak-hak manusia. Indeks Integritas pembangunan, sebagaimana dari tempat Hak Fisik,66 sebuah indeks yang mengukur kekerasan yang bersangkutan bersumber, keluar dihormati-tidaknya hak-hak manusia, jatuh dari batas-batas wilayahnya, dengan implikasi sekitar 3,6 poin selama perang saudara besar pada negara-negara tetangga, region, dan dunia. berlangsung (dengan skala 0 hingga 8, di mana 0 Kekerasan yang terjadi di satu negara dapat berarti tidak adanya penghormatan pemerintah menciptakan “lingkungan yang buruk�. Sebagai terhadap hak-hak manusia). Pelanggaran hak contohnya, pengejawantahan konflik di Liberia di manusia yang meningkat tajam ini memang bawah kepemimpinan President Charles Taylor sudah diduga. Namun, yang tidak terduga adalah pada akhir 1990-an (masyarakatnya terlatih setelah konflik berakhir, masyarakat rata-rata dalam kekerasan, perakitan senjata kecil, serta butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk kembali jual beli gelap kayu dan berlian) memberikan ke taraf ketaatan hak asasi manusia sebelum imbas yang menyakitkan pada Pantai Gading, konflik.67 Pudarnya kepercayaan warga terhadap Guinea, dan Sierra Leone.72 Lingkungan yang satu sama lain dan negara akibat kekerasan akan buruk memberikan dampak pada prospek dibahas pada Bab 2.68 ekonomi: estimasi menunjukkan bahwa negara- Selain penderitaan manusia, kekerasan negara kehilangan 0,7 persen PDB tahunannya yang diorganisasi mendatangkan kerugian sosial untuk setiap negara tetangga yang mengalami dan ekonomi yang dapat mengerdilkan peristiwa perang saudara.73 Berlipatnya insiden terorisme lain yang bersangkut paut dengan praktisi di suatu negara diperkirakan mengurangi pembangunan, seperti guncangan ekonomi jual beli bilateral dengan setiap rekan dagang dan bencana alam. Meskipun semua keraguan sekitar 4 persen.74 Ketika terorisme menyusupi ini tidak dapat dihitung, perkiraan konservatif pasar gelap global, ekstremis-ekstremis yang kerugian ekonomi dari tidak adanya produksi melakukan kekerasan dapat mendanai aktivitas berkisar antara 2 hingga 3 persen PDB baik untuk mereka melalui penyelundupan, penghindaran perang saudara maupun kejahatan yang disertai pembayaran pajak, penjualan obat-obatan dan kekerasan yang sangat tinggi (Boks 1.3).69 Belum pemalsuan uang, serta jual beli mata uang asing lagi, perusakan atau penghilangan aset yang juga di bursa ilegal di Eropa.75 dapat kita pertimbangkan. Misalnya, kerugian Perompakan juga mengurangi jual beli materiil yang diakibatkan oleh kriminalitas dan aktivitas ekonomi pada tingkat regional, di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia contohnya perompak dari Somalia yang diperkirakan mendekati dua kali besarnya beroperasi di Teluk Aden.76 Untuk menghadang kerugian di Amerika Serikat sebagai persentase perompakan di Semenanjung Afrika dan PDB.70 Kerugian tidak langsung lainnya tidak Samudera Hindia, lebih dari 27 negara selalu direfleksikan dengan pengukuran mengerahkan angkatan lautnya dalam misi produktivitas, seperti ketika pengeluaran antiperompakan dengan biaya diperkirakan anggaran militer naik serta mengurangi investasi sebesar US$ 1,3–2 miliar per tahunnya.77 Pada dalam pembangunan dan modal manusia secara level dunia, usaha yang ditujukan untuk menahan sepadan. Pengeluaran militer biasanya naik 2,2 dan menghalangi perompakan laut diperkirakan Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 73 antara US$1,7 dan US$4,5 miliar pada tahun 2010.78 Secara keseluruhan, perompakan di laut BOKS 1.3  Kejahatan yang disertai dengan kekerasan diperkirakan mendatangkan kerugian ekonomi dan ketidakamanan mendatangkan kerugian langsung sekitar US$5,7 hingga US$11,2 ekonomi yang besar miliar, termasuk biaya tebusan, asuransi, dan pengembalian kapal.79 Kerugian tidak langsung—yang diasosiasikan dengan stres dan trauma, waktu menganggur karena insiden kekerasan, serta produktivitas yang lebih rendah Efek limpahan dari kekerasan ini tidak akibat luka-luka atau penyakit mental—jauh lebih melampaui kerugian langsung. hanya berimbas pada ekonomi. Sebagaimana Di Brasil, pada tahun 2004, biaya medis langsung dari kekerasan antarorang telah dijelaskan, hampir 75 persen pengungsi diperkirakan sebesar US$235 juta dan biaya medis tidak langsung sebesar US$9,2 di dunia ini ditampung oleh negara tetangga.80 miliar. Angka pembanding secara berurutan untuk Jamaika adalah US$29,5 juta Pengungsi dari Liberia dan Togo mencari dan US$385 juta, serta untuk Thailand US$40,3 juta dan US$432 juta. Data temuan penampungan di Ghana selama periode yang yang muncul dari Kenya menunjukkan perkiraan kerugian total akibat kekerasan panjang sehingga memaksakan kesanggupan pada 1,2 persen PDB. Di Inggris, kerugian langsung akibat kekerasan rumah tangga diperkirakan sekitar £5,7 miliar per tahun. Ghana untuk memberikan layanan dan membuka Ketika kerugian tidak langsung lainnya ditambahkan—seperti biaya ketegangan dengan penduduk lokal Ghana.81 penjagaan ketertiban, layanan kesehatan, keamanan pribadi, dan pengurangan Gelombang warga Abania Kosovo yang masuk investasi—angkanya bahkan lebih mencengangkan. Di Guatemala, kekerasan ke Masedonia pada tahun 1999 selama masa kriminal mendatangkan kerugian sekitar US$2,4 miliar atau 7,3 persen DGP-nya konflik Kosovo memperbesar ketegangan antara pada tahun 2005—lebih dari dua kali kerusakan akibat Badai Stan pada tahun yang penduduk Slavik yang minoritas dengan kaum sama serta lebih dari dua kali anggaran untuk departemen pertanian, kesehatan, Albania yang minoritas.82 Penyakit menular juga dan pendidikan untuk tahun 2006. Di El Salvador, kekerasan kriminal pada tahun dapat bersumber dari layanan kesehatan yang 2003 memakan kerugian sekitar US$1,7 miliar atau 11,5 persen PDB. Pemerintah Meksiko memperkirakan bahwa kejahatan dan kekerasan merugikan negara ini 1 terganggu yang diasosiasikan dengan kekerasan persen PDB dari hilangnya penjualan, pekerjaan, dan investasi pada tahun 2007 atau area tanpa layanan publik. Untuk setiap saja. Perkiraan-perkiraan menunjukkan bahwa seandainya Haiti dan Jamaika 1000 orang pengungsi yang masuk ke negara mengurangi tingkat kejahatannya hingga tingkat yang sama dengan di Kosta Rika, di Afrika, misalnya, negara yang menampung kedua negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan PDB tahunannya sebesar 5,4 mereka mendapati 1.400 kasus baru malaria.83 poin persentase. Kerugian ini dapat dibandingkan dengan estimasi kerugian dari Limpahan kekerasan dan ketidakstabilan perang saudara. Berdasarkan garis dasar pertumbuhan data panel lintas negara dirasakan secara mendunia. Bahkan, untuk pada 50 tahun terakhir, para peneliti memperkirakan kerugian dari perang saudara berkisar antara 1,6 persen hingga 2,3 persen PDB per tahun berlangsungnya bagian dunia yang lumayan kebal terhadap kekerasan. Untuk negara rata-rata yang terkena dampak kekerasan, dampak- ketidakamanan, berkat kekayaan dan jarak dampak yang dihimpun sepanjang waktu ini dapat mendatangkan kerugian sama yang jauh, kerugian ketidakamanan dunia besarnya dengan hilangnya pertumbuhan PDB selama 30 tahun. bersifat psikologis (dalam bentuk kekhawatiran Ketidakamanan memakan korban di sektor swasta dalam kerugian langsung akan ancaman geng, trafficking, dan terorisme) dari tindak kriminal (pencurian, pembakaran, atau tindakan lain yang memakan serta sangat bersifat praktis melalui naiknya korban) dan dalam investasi di sistem keamanan. Survei lintas negara menemukan biaya ukuran keamanan. Penelitian terhadap bahwa kerugian-kerugian ini merepresentasikan 1 sampai 3 persen penjualan di Senegal, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uganda serta 6 persen di Kenya. Di hampir 18 negara Eropa Barat dari tahun 1971 hingga semua kasus, bagian terbesar dari kerugian-kerugian ini adalah teknologi dan 2004 mengungkapkan bahwa setiap insiden layanan keamanan. Estimasi ini bersifat konservatif: penelitian lain memperkirakan teroris lintas negara tambahan per juta orang kerugian akibat kejahatan berkisar antara 3,1 hingga 7,8 persen PDB. telah mengurangi pertumbuhan ekonomi Sumber: Collier dan Hoeffler 2004; Butchart dkk. 2008; Walby 2004; Geklarasi Genewa sebanyak 0,4 poin persen, dan setiap insiden 2008; UNDP 2005c, 2006; Farrel dan Clark 2004; Altbeker 2005; Alda dan Cuesta 2010; teroris dalam negeri tambahan mengurangi Kenya Ministry of Public Health and Sanitation 2007; World Bank 2010d. pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2.84 Setelah pemberontak menyerang terminal ekspor milik Royal Dutch Shell di Delta Niger yang Kekerasan yang berulang adalah tantangan bersama kaya minyak pada Juni 2009, harga minyak naik US$2,33 per barel (3,4%) di New York Kekerasan politik dan kejahatan akan mengganggu Mercantile Exchange.85 Dalam empat minggu pembangunan—serta terjadi dalam siklus yang setelah dimulainya pemberontakan di Libia, berulang. Penting bagi kita untuk memandang harga minyak naik 15 persen.86 keseluruhan spektrum dan memikirkan tentang 74 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 konflik lokal, protes sosial, kekerasan geng, terpisah. Risiko kekerasan dan tanggapan kejahatan terorganisasi, serta terorisme lintas ditanggung oleh negara-negara yang berbeda negara dan perang saudara yang besar yang pendapatan, identitas nasional, agama, dan selama ini menjadi fokus penelitian akademik. ideologinya. Satu pesan penting dari Laporan ini Paparan yang saling terkunci ini mendatangkan adalah kepentingan bersama dalam perdamaian pertanyaan tentang koherensi pendekatan- serta kemakmuran regional dan dunia—dan pendekatan untuk menangani berbagai bentuk lebih besarnya potensi antara negara-negara kekerasan—pendekatan-pendekatan ini sering untuk saling bertukar pengetahuan berkenaan kali tercerai-berai antara satu dengan yang lain— dengan cara menangani tantangan bersama. serta penanganan rekonstruksi “pascakonflik� dan “pencegahan� sebagai permasalahan yang FITUR 1  Karekteristik kekerasan terorganisasi modern yang saling terkait dan berubah-ubah Kepulauan Karibia telah akrab dengan kekerasan politik dan penjualan heroin, membunuh Perdana Menteri Serbia, kriminal selama puluhan tahun. Kecuali Kuba, setiap negara Zoran Djindjic, pada tahun 2003.91 pulau yang besar dan pulau-pulau yang kecil—Kepulauan Di Afrika Barat, konflik politik konvensional yang Bahama, Kepulauan Cayman, Republik Dominika, muncul di Liberia serta menyebar ke Sierra Leone dan Haiti, Jamaika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Vincent dan Pantai Gading membuka jalan bagi kejahatan terorganisasi Grenadines, serta Trinidad dan Tobago—memiliki tingkat ke seluruh wilayah tersebut seiring dengan dirampasnya pembunuhan di atas 10 per 100.000. Di sebagian negara- SDA oleh kelompok yang berperang, masuknya jaringan negara tersebut, aktivitas geng kriminal telah berubah trafficking ke wilayah tersebut, dan melemahnya aturan menjadi kekerasan politik dengan dinamika yang saling hukum. Apa yang tadinya merupakan alat untuk mendanai memperparah. Sejak 1970, sebagian besar pemilu di Haiti perang, kini menjadi model bisnis yang baik untuk ditandai dengan kekerasan—dengan kematian 34 jiwa pada menyelundupkan berlian, kayu, senjata, dan manusia.92 tahun 1987 dan 89 jiwa pada tahun 2004—dan negara ini Charles Taylor, pemimpin salah satu pihak yang berperang mengalami kekerasan politik pada tahun 2010. Hubungan dan yang kemudian menjadi presiden Liberia, dituduh ini bisa juga diputar balik; di beberapa negara, penjual obat- dalam dakwaannya oleh Pengadilan Istimewa Sierra Leone obatan memperparah kekerasan lokal yang terorganisasi.87 atas “badan kriminal gabungan … [untuk menjalankan] Wilayah Baltik Barat dikenal dengan perang kendali atas wilayah Sierra Leone … dan penduduknya … saudaranya yang memecah Yugoslavia pada tahun 1990- [dengan cara] pembunuhan keji, penculikan, kerja paksa, an. Dalam buntut perang yang semrawut ini, banyak kekerasan fisik dan seksual, pemanfaatan tentara anak-anak yang berujung pada penjualan obat-obatan, manusia, ….�93 Telah diperkirakan bahwa Taylor mengumpulkan organ tubuh, dan senjata sehingga kejahatan terorganisasi US$105–450 juta melalui badan kriminal ini.94 Pada puncak berperan dalam terjadinya kekerasan yang paling meluas konflik di Sierra Leone, ekspor ilegal terhitung lebih dari dan merusak kestabilan.88 Kejahatan secara bertahap telah 90 persen perdagangan berliannya95 atau lebih dari US$200 menurun di tahun-tahun belakangan ini, tetapi kejahatan juta pada tahun 2002.96 terorganisasi tetap berat.89 Sebesar 32 persen dari korban Di Nigeria, perjuangan subnasional di Delta Niger perdagangan manusia dari atau melalui wilayah Baltik, yang kaya minyak telah memberi jalan untuk sindikat dan rute wilayah Baltik merupakan jalur utama trafficking kejahatan terorganisasi yang berurusan dengan minyak, bagi heroin senilai lebih dari US$20 miliar dari Afganistan senjata, serta telah menculik pekerja asing. Sekitar 250.000– ke Eropa Barat per tahun.90 Kekerasan yang berhubungan 300.000 barel yang ditaksir lebih dari US$3,8 miliar dicuri dengan geng biasanya menjadikan tokoh politik sebagai setiap tahun melalui “oil bunkering� (pencurian minyak sasaran. Geng Zemun, yang miliki koneksi erat dengan dari jalur pipa atau gudang penyimpanan minyak).97 Geng (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 75 FITUR 1  Karekteristik kekerasan terorganisasi modern yang saling terkait dan berubah-ubah (lanjutan) lokal dan kelompok politik juga dapat terarah menuju seperti di Afrika Barat dan wilayah perbatasan Afganistan- kekerasan etnik; pada pemilu tahun 2007 di Kenya, geng Pakistan. Pasukan Perlawanan Raja Uganda telah menyebar dan kelompok yang didorong oleh kepentingan politik melebihi daerah asal geografisnya untuk beroperasi di terlibat dalam kekerasan berbau etnik.98 banyak negara dan perbatasan—lagi-lagi menggunakan Di Afganistan, Pakistan, dan area-area kesukuan trafficking kriminal untuk pendanaannya. Bajak laut di perbatasan kedua negara ini, kekerasan dari konflik Somalia membajak lebih dari 125 kapal dagang yang utama di wilayah tersebut—antara pemerintah dengan melintas di Teluk Aden pada tahun 2009. kekuatan internasional serta Taliban dengan kelompok Banyak masalah religius dan ideologis di satu bagian bersenjata lainnya—terkait dengan penjualan obat-obatan dunia yang dialihkan menjadi konflik lokal di tempat yang dan kekerasan kriminal, serta penculikan, pemerasan, jauh. Ketika perang di Bosnia-Herzegovina memanas pada dan penyelundupan beragam SDA. Ketegangan baru dan era 1990-an, berbagai kelompok Islam dari luar wilayah keberadaan pejuang internasional memperburuk konflik tersebut bergabung untuk berjuang bersama kaum Muslim yang sudah panjang antara wilayah ibu kota dengan wilayah Bosnia.100 Serupa dengan hal itu, pejuang asing dan hubungan perbatasan atas kekuasaan, tata kelola, dan sumber daya. ideologis antara berbagai kelompok bersenjata mendominasi Ketegangan dan kekerasan antarkelompok etnis dapat sorotan media internasional tentang Afganistan dan cepat beralih menjadi kekerasan politik di mana pemilihan Irak meskipun pecahan kelompok-kelompok ideologis umum dan persaingan politik lain memengaruhi distribusi internasional menjadi Sahel—yang memengaruhi negara- kekuasaan dan sumber daya. Di Kepulauan Solomon, pada negara yang bahkan terisolasi dan damai secara historis akhir era 1990-an, pertempuran antara milisi dari Pulau seperti Mali—kurang mendapat sorotan. Guadalcanal dan Malaita (yang menyebabkan 35.000 Dalam kasus lainnya, kekerasan dapat dihubungkan penduduk Malaitan terusir) mencapai puncak dengan dengan kelemahan institusional yang ada. Kini, Yaman berdirinya kelompok milisi Malaita. Sebagai tanggapan menghadapi empat konflik yang berbeda: pemberontakan atas kegagalan pemerintah untuk mematahkan militansi Houthi di Utara, keberadaan Al-Qaeda di Semenanjung Guadalcanal, perdana menteri dipaksa untuk mundur. Di Arab, kemiskinan di selatan, dan protes massa akan Papua Nugini, konflik etnis dan suku yang berlangsung perubahan yang telah menyebar ke seantero Arab. Ada lama di Highlands—yang disebabkan oleh gabungan sedikit bukti langsung adanya hubungan antara konflik- permusuhan tradisional, persaingan atas sumber daya, dan konflik ini, selain melalui kelemahan institusi nasional sengketa tanah—beralih menjadi kegiatan geng “raskol� dalam menanganinya.101 di Port Moresby dan wilayah urban lain.99 Kemunculan Sumber: Harriott 2004; Curtis dan Karacan 2002; Shanty dan Mishra 2008; aktivitas internasional untuk mengeksploitasi hutan dan Andreas 2004; International Crisis Group 2003; UNODC 2008, 2010a; An- mineral memperpanas persaingan etnis yang telah ada astasijevic 2006; Special Court for Sierra Leone Office of the Prosecutor atas SDA. 2007; Lipman 2009; Coalition for International Justice 2005; Duffield 2000; Gberie 2003a; Even-Zohar 2003; Davies, von Kemedi, dan Drennan 2005; Kekerasan lintas perbatasan beralih melampaui International Crisis Group 2008b; Ashforth 2009; Porter, Andrews, dan destabilisasi dari perlindungan di negara-negara tetangga, Wescott 2010; Kohlmann 2004. Catatan 1. Angka-angka ini mencakup perkiraan terbaik angka kematian akibat perang dari Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset (Lacina dan Gleditsch 2005; Harbom dan Wallensteen 2010). 2. Untuk perincian tren pembunuhan regional, lihat makalah latar belakang yang dibuat untuk Laporan ini oleh Fearon 2010b dan laporan Global Burden of Armed Violence 2008 (Dek­larasi Jenewa 2008). Tingkat pembunuhan menurun di hampir seluruh wilayah di dunia, kecuali Amerika Latin dan Karibia; namun, data lengkap tidak tersedia mengenai tingkat pembunuhan di Sub-Sahara Afrika pada masa ini dan masa lampau untuk menetapkan tren regional. 3. Perhitungan tim WDR berdasarkan Powell dan Thyne 2011. 76 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 4. OAS 2001. 5. Jumlah upaya kudeta juga menurun dari 22 pada tahun 1990-an menjadi 12 dari tahun 2000 hingga 2009. Rata-rata keberhasilan upaya kudeta pada tahun 1990-an adalah 40 persen, dibandingkan dengan 29 persen pada periode 2000–2009 (lihat Powell dan Thyne 2011). 6. Lutz and Reiger 2009. 7. Perhitungan tim WDR berdasarkan World Bank 2010n. 8. Dalam Laporan ini, negara-negara yang terkena dampak kerapuhan, kekerasan, dan (berbagai) konflik meliputi (1) negara-negara yang terkena dampak tingkat kekerasan kriminal yang tinggi—negara-negara dengan tingkat pembunuhan lebih tinggi dari 10 per 100.000 populasi, (2) negara-negara yang terkena dampak konflik— negara-negara dengan konflik sipil besar (kematian akibat perang lebih besar dari 1.000 per tahun seperti didefinisikan Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005) dari tahun 2006 hingga 2009, (3) negara-negara dengan misi pembangunan perdamaian atau perdamaian nonperbatasan PBB atau yang dimandatkan secara regional, (4) negara-negara rapuh—negara berpendapatan rendah dengan tingkat institusional (CPIA Bank Dunia kurang dari 3,2) pada tahun 2006–2009 (lihat World Bank 2010e). “Negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik dengan pendapatan rendah� adalah negara- negara berpendapatan rendah yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria terakhir (data pembunuhan tidak selalu tersedia untuk banyak negara berpendapatan rendah). Sesuai dengan definisi Bank Dunia, “ negara berkembang� meliputi negara berpendapatan rendah dan menengah. 9. Human Security Report Project, akan terbit. 10. Ross 2003; McNeish 2010. 11. Ross 2003. 12. Demombynes 2010; UNODC 2010a. 13. Harriott 2004; Shanty dan Mishra 2008; UNODC 2010a; Duffield 2000; Gberie 2003a; International Crisis Group 2008b; Ashforth 2009; Porter, Andrews, dan Wescott 2010. 14. Batasan yang cenderung berjalan dalam ritual peperangan di kawasan Melanesia yang sebagai contoh berfungsi untuk membatasi jumlah orang yang terbunuh atau membatasi pihak-pihak yang dapat menerima kekerasan. Komite Internasional Palang Merah membandingkan batasan “tradisional� dalam penggunaan kekerasan ini bagi mereka yang berkecimpung dalam hukum humaniter internasional modern. Lihat Dinnen, Porter, dan Sage 2010. 15. Brands 2009; Parson 2010. 16. International Crisis Group 2009c. 17. Thapa 2010. 18. Panel Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB untuk Ancaman, Tantangan, dan Perubahan mendefinisikan terorisme sebagai “segala tindakan, selain tindakan-tindakan yang telah ditetapkan oleh konvensi yang ada mengenai aspek-aspek terorisme untuk menyebabkan kematian atau bahaya fisik bagi warga sipil atau nonmiliter; apabila tujuan tindakan semacam itu, menurut karekteristik atau konteksnya adalah mengintimidasi populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu� (PBB 2004a, 52). Berbagai perdebatan awal berfokus pada apakah definisi ini harus didasarkan pada pelaku nonnegara; Panel Tingkat Tinggi menyatakan bahwa isu-isu pengggunaan kekuatan oleh negara terhadap warga sipil diatur dalam hukum perang internasional, hukum kriminal internasional, dan hukum humaniter internasional. Lihat juga Konvensi Jenewa 1949; PBB 1998. 19. Yang paling mencolok, pemboman Alfred P. Murrah Federal Building di Oklahoma City tahun 1995 oleh teroris yang berafiliasi dengan Gerakan Milisi Amerika Serikat (U.S. Militia Movement) menewaskan 168 orang: serangan paling destruktif terhadap Amerika Serikat sebelum peristiwa 11 September 2011. Lihat Foxnews. com 2001. 20. UNODC 2010a. 21. UNODC 2010a, 235–236. 22. UNODC 2010b. 23. Jordan 1999; Lupsha 1991. 24. Lihat Demombynes 2010. 25. Demombynes 2010. 26. Perkiraan jumlah anggota geng dari Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y El Caribe di World Bank 2010c. Dalam hal kekuatan militer, Nikaragua dan Honduras memiliki tentara masing-masing sekitar Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 77 12.000 personel, El Salvador memiliki 13.000 tentara, dan Guatemala memiliki 27.000 (lihat Rodgers, Muggah, dan Stevenson 2009). 27. UNODC 2010a. Jumlah ini hanya mewakili aliran kegiatan kriminal ilegal, yaitu narkoba, senjata, perdagangan manusia, penyelundupan, peredaran uang dan barang palsu, serta pemerasan. Termasuk korupsi dan kegiatan komersial penipuan, nilai aliran ilegal meningkat sebesar US$1,1 triliun per tahun. Lihat juga Baker 2005. 28. Van der Elst dan Davis 2011; Glenny 2008; Garzón 2008; Naim 2006; Schneider, Buehn, dan Montenegro 2010. 29. UNODC 2010b. 30. UNODC 2010b. 31. UNODC 2010b. 32. Lihat Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005). Untuk pembahasan tentang tren permulaan dan penyelesaian perang saudara, lihat Hewitt, Wilkenfeld, dan Gurr 2010; Sambanis 2004; Elbadawi, Hegre, dan Milante 2008; Collier dkk. 2003. 33. Statistik pada Tabel 1.2 didasarkan pada peristiwa perang saudara setelah Perang Dunia II. Jadi, negara-negara yang menghadapi konflik sebelumnya pada tahun 1960-an adalah negara-negara yang menghadapi konflik antara tahun 1945 dan 1959, dan negara-negara yang menghadapi konflik pada tahun 1970-an menghadapi konflik antara tahun 1945 dan 1969, demikian seterusnya. 34. Lihat Skaperdas dkk. 2009 dan Deklarasi Jenewa 2008 untuk pembahasan lebih mendalam tentang biaya ini beserta metode pengukurannya. Lihat juga Human Security Report Project yang akan segera terbit untuk pembahasan tentang pengukuran langsung dan tidak langsung terhadap kematian yang diasosiasikan dengan perang saudara dan konflik lain. 35. Deklarasi Jenewa 2008, 1. 36. Sampel representatif negara digunakan untuk Pantai Gading, Sierra Leone, dan Kolombia. Survei ini dilakukan di berbagai wilayah di Republik Demokratik Kongo dan Mali. Sampel representatif independen digunakan di Gaza dan Tepi Barat. Sampel negara asli meliputi Haiti, tetapi survei ini tidak dapat dilakukan setelah gempa bumi Januari 2010. 37. Lihat Justino dan Verwimp 2008; Blattman (kemungkinan sudah terbit). Lihat juga makalah-makalah yang diterbitkan oleh Households in Conflict Network (http://www.hicn.org) untuk analisis lebih luas terhadap pengaruh konflik level mikro terhadap rumah tangga dan individu. 38. Hasil ini didasarkan pada regresi Kuadrat Terkecil Rampat (Generalized Least Squares—GLS) pengaruh tetap tahun negara untuk panel negara berkembang dari tahun 1981 hingga 2005 berdasarkan data tingkat kemiskinan dari Chen, Ravallion, dan Sangraula 2008 (tersedia di POVCALNET (http://iresearch. worldbank.org)) serta pengkalan data WDR. Negara-negara yang pernah mengalami tiga tahun kekerasan besar (perang saudara besar atau kematian akibat kekerasan di atas 100.000 setara dengan perang saudara besar) tertinggal dari negara-negara lain sebesar 2,7 persen dalam jumlah warga miskin. Negara-negara yang menghadapi perang saudara kecil (atau setara pembunuhan) tertinggal dari negara-negara tanpa kekerasan sebesar 1,29 persen. Hasil ini signifikan statistik pada tingkat p < 0,10 level serta teguh terhadap pengaruh periode dan tren waktu. 39. Anderlini 2010a. 40. Beijing Declaration and Platform for Action 1995; Women’s Refugee Commission 2009; UNICEF 2004. 41. UNFPA 2002; Plümper dan Neumayer 2006; Murray dkk. 2002; Bastick, Grimm, dan Kunz 2007; El Jack 2003. 42. American Psychological Association 1996; Dahlberg 1998; Verdú dkk. 2008. 43. PBB 2000, 2011. 44. Human Security Centre 2005. 45. Bastick, Grimm, dan Kunz 2007. 46. Lihat UNDP 2005b; Peruvian Truth and Reconciliation Commission 2003. 47. Bijleveld, Morssinkhof, dan Smeulers 2009. 48. Pengaruh pada tabel ini diambil dari berbagai sumber: Amnesty International 2005; Brück dan Schindler 2008; Carpenter 2006; Chamarbagwala dan Morán 2011; Bijleveld, Morssinkhof, dan Smeulers 2009; Chun dan Skjelsbæk 2010; El Jack 2003; Falch 2010; Finegan dan Margo 1994; Guerrero-Serdán 2009; Heuveline dan Poch 2007; Ibáñez dan Moya 2006; ICRC 2001; Internal Displacement Monitoring Centre 2007; International Alert and Eastern Africa Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women 2007; ILO 2009; Jayaraman, Gebreselassie, dan Chandrasekhar 2009; Kelly 2010; Lamb dan Dye 2009; Lewis 2009; Menon dan 78 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Rodgers 2010; Peltz 2006; Murray dkk. 2002; Ndulo 2009; Plümper dan Neumayer 2006; Prieto-Rodríguez dan Rodríguez-Gutiérrez 2003; Li dan Wen 2005; Rehn dan Johnson Sirleaf 2002; Shemyakina 2006; Torres 2002; UNFPA 2007; UN 2002, 2006b; Verwimp dan Van Bavel 2005; Verpoorten 2003; Ward dan Marsh 2006; Willman dan Makisaka 2010; Women’s Refugee Commission 2008; Verdú dkk. 2008; WHO 2010. 49. Ward dan Marsh 2006. 50. Lewis 2009; Willman dan Makisaka 2010; Anderlini 2010a; Carpenter 2006. 51. Internal Displacement Monitoring Centre 2010. 52. UNHCR 2009. 53. Gomez dan Christensen 2010; Harild dan Christensen 2010. 54. “Negara-negara yang tengah melakukan pemulihan� adalah negara-negara yang terkena dampak kerapuhan, konflik, atau kekerasan selama 10 tahun terakhir. 55. Pengaruh serupa ditemukan oleh Bowman dkk. 2008. 56. Lihat juga Deklarasi Jenewa 2010. 57. Pada tahun 2010, setelah 10 tahun, negara-negara rapuh dan terkena dampak konfik telah memperkecil 20 persen celah dalam pencapaian MDG, sementara negara-negara berpendapatan rendah yang tidak terkena dampak kekerasan menutup 40–70 persen celah MDG mereka (lihat World Bank 2010e). Data terbaru yang dikompilasi untuk Konferensi Tingkat Tinggi MDG pada tahun 2010 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun negara rapuh atau terkena dampak konfik dengan pendapatan rendah yang mampu mencapai target satu MDG. Sebagian negara hampir dan mendapat keuntungan dramatis selama beberapa tahun terakhir dan mereka berpeluang besar untuk mencapai target tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat World Bank 2010n; UNSTAT 2010; UN 2007. 58. Kemajuan di bidang layanan kesehatan dasar mengalami kemajuan di zona peperangan; lihat Human Security Report Project yang akan terbit untuk deskripsi tren global. 59. Lacina, Gleditsch, dan Russett 2006. 60. RAND Corporation 2009. 61. Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010. 62. Perlu dicatat penyandian perang saudara dalam Armed Conflict Dataset tidak mencakup semua kekerasan politik. Sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman Burundi, meskipun awal mula kekerasan politik yang menyebabkan kematian akibat perang yang disandikan sebagai perang saudara di Burundi pada tahun 1991, terjadi kekerasan satu pihak pada tahun 1960-an hingga1980-an di Burundi. Lihat Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset (Harbom dan Wallensteen 2010; Lacina dan Gleditsch 2005). 63. Narayan dan Petesch 2010, 12. 64. Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010. 65. Martin, Mayer, dan Thoenig 2008. 66. Untuk perincian lebih lanjut tentang Indeks ini, lihat Cingranelli dan Richards 1999. 67. Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010. 68. Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010. 69. Untuk tinjauan mengenai biaya konflik dan kekerasan, lihat Skaperdas dkk. 2009. Estimasi spesifik tentang biaya ekonomi yang diasosiasikan dengan konflik dapat dibaca dalam Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010; Imai dan Weinstein 2000; Collier dan Hoeffler 1998; Stewart, Huang, dan Wang 2001; Cerra dan Saxena 2008; Collier, Chauvet, dan Hegre 2007. Tinjauan tentang estimasi biaya kejahatan dimuat dalam Skaperdas dkk. 2009 dengan estimasi spesifik dalam Riascos dan Vargas 2004; UNDP 2006. 70. Skaperdas dkk. 2009 melakukan survei terhadap literatur terbaru tentang biaya kejahatan. Biaya material kejahatan, termasuk luka-luka, kerusakan properti, dan pencurian, diestimasi sebesar 3,6 persen dari PNB negara-negara Amerika Latin dan Karibia serta 2,1 persen dari PNB Amerika Serikat. 71. Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010. 72. Patrick 2006. 73. Bayer dan Rupert 2004, sedangkan Baker dkk. 2002 menemukan bahwa pengaruh konflik setara dengan hambatan tarif sebesar 33. Untuk pembahasan terbaru tentang metode untuk menentukan pengaruh konflik terhadap pertumbuhan dan teori serta analisis baru dan analisis berdasarkan lingkungan primer dan sekunder, lihat De Groot 2010; Murdoch dan Sandler 2002; Bayer dan Rupert 2004. Pengaruh konflik terhadap perdagangan diulas dalam Glick dan Taylor 2005. Kekerasan yang berulang mengancam pembangunan 79 74. Penelitian ini meneliti tentang aliran perdagangan bilateral di lebih dari 200 negara dari 1960–1993 (lihat Nitsch dan Schumacher 2004). 75. Europol 2007. 76. Lihat Gilpin 2009. 77. Untuk metodologi, lihat Bowden 2010; untuk biaya bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, lihat U.S. Government Accountability Office 2010a. Untuk informasi tambahan, lihat European Affairs 2010 dan Hanson 2010. 78. Jumlah ini meliputi rentang untuk biaya peralatan keamanan preventif, biaya pasukan angkatan laut, biaya pengadilan terhadap bajak laut, dan biaya operasi organisasi antibajak laut (lihat Bowden 2010). 79. Termasuk dalam jumlah ini adalah biaya tebusan, premi asuransi, pengalihan jalur, peralatan keamanan pencegahan, pasukan angkatan laut, pengadilan terhadap bajak laut, dan organisasi antibajak laut (lihat Bowden 2010; Chalk 2008). 80. Gomez dan Christensen 2010; Harild dan Christensen 2010. 81. Dari 13.658 pengungsi di Ghana pada akhir 2009, hampir 11.500 berasal dari Liberia (84 persen) dan 1.600 lain dari Togo (12 persen) (UNHCR 2010). 82. Lihat International Crisis Group 1999; Salehyan dan Gleditsch 2006. 83. Lihat Patrick 2006. Lihat juga Collier dkk. 2003; Garrett 2005; National Intelligence Council 2000, 37. 84. Gaibulloev dan Sandler 2008. 85. Mufson 2009. 86. Perhitungan tim WDR berdasarkan Europe Brent Spot Price FOB (dolar per barel) yang dilaporkan oleh U.S. Energy Information Administration 2011. 87. Harriott 2004. 88. Lihat Curtis dan Karacan 2002; Shanty dan Mishra 2008; Andreas 2004; International Crisis Group 2003. 89. UNODC 2008. 90. UNODC 2010a. 91. Anastasijevic 2006. 92. UNODC 2010a; Harwell 2010. 93. Special Court for Sierra Leone Office of the Prosecutor 2007, 5. 94. Lipman 2009; Coalition for International Justice 2005; Duffield 2000. 95. Gberie 2003a. 96. Even-Zohar 2003. 97. Davies, von Kemedi, dan Drennan 2005. 98. International Crisis Group 2008b; Ashforth 2009. 99. Porter, Andrews, dan Wescott 2010. 100. Kohlmann 2004. 101. International Crisis Group 2009c. S epanjang sejarah, kesepakatan di antara para pemimpin besar telah menjadi strategi paling lazim untuk mencegah kekerasan skala besar. Jenis kesepakatan yang kita sebut dengan “pakta elite� ini memang memunculkan perdamaian, tetapi kekerasan biasanya berulang. Penyebab langsung kekerasan di berbagai negara beragam dengan banyaknya negara yang mengalami gabungan tekanan keamanan, ekonomi, dan politik. Tekanan-tekanan ini dapat bersifat internal (termasuk pendapatan rendah atau ketimpangan antarkelompok) atau eksternal (termasuk guncangan ekonomi global, peredaran narkoba global, atau infiltrasi kekuatan asing). Laporan ini memberikan argumen bahwa institusi dan pemerintahan di lingkungan seperti itu berfungsi sebagai “sistem kekebalan� dan pertahanan terhadap berbagai tekanan. Jika tekanan-tekanan ini berlangsung di masyarakat dengan institusi dan pemerintahan yang lemah, kekerasan pun sering timbul. Reformasi umumnya sulit atau tidak mungkin dilakukan jika terjadi kekerasan. Akibatnya, negara-negara yang gagal membangun institusi yang sah berisiko terperangkap dalam lingkaran setan kekerasan yang berulang dan institusi yang lemah. Bab ini mengungkapkan apa yang kita ketahui tentang lingkaran setan ini dan mengapa beberapa negara lebih rawan kekerasan daripada negara lain. Institusi yang Bab 2 lemah tidak Kerentanan terhadap Kekerasan bertransformasi Pakta Tekanan baru baru Banyaknya tekanan meningkatkan kekerasan terorganisasi melalui lingkaran risiko kekerasan setan kerentanan terhadap kekerasan. S VIOLENCE and Kemudian, pada Bab 3, kerangka tersebut FRAGILITY eluruh faktor ekonomi, politik, dan memperlihatkan bagaimana negara-negara Kekerasan dan KeraPUHan keamanan dapat memperburuk dapat membangun institusi yang ulet dalam risiko kekerasan. Sebagian faktor- menghadapi tekanan-tekanan ini untuk faktor ini bersifat domestik, misalnya mencegah kekerasan terorganisasi—dengan pendapatan rendah, tingkat pengangguran membawa pembahasan tersebut dari tinggi, dan beragam ketimpangan. penyebab mendasar berupa “kerakusan Sebagian faktor dapat berasal dari luar dan ketidakpuasan�, serta menunjukkan negara, misalnya guncangan ekonomi bagaimana keadilan dan lapangan kerja eksternal atau infiltrasi kartel narkoba dapat bekerja sama untuk mendorong internasional atau tentara asing. Laporan kepercayaan diri dan membantu ini menyebut pemicu-pemicu kekerasan memberikan keamanan bagi para warga. ini sebagai “tekanan keamanan, ekonomi, Jika memungkinkan, penelitian dan keadilan� (lihat Tabel 2.1). Tekanan- kuantitatif dan teknik ekonometrika tekanan ini sering berkaitan, dan jarang digunakan untuk menilai tingkat kepentingan terjadi secara terisolasi. faktor-faktor tekanan yang disebutkan, tetapi Laporan ini merangkum hal-hal yang terdapat batasan-batasan data. Data tentang diketahui tentang berbagai faktor terkait perang saudara di tingkat nasional cukup kekerasan terorganisasi dan pembangunan. komprehensif, tetapi data tentang kekerasan Laporan ini memanfaatkan penelitian di kriminal ekstrem yang umumnya diukur berbagai bidang, khususnya penelitian dengan pembunuhan belum lengkap untuk tentang risiko perang saudara, terutama banyak negara berkembang, terlebih lagi karena penelitian tersebut lebih maju bagian dari negara-negara ini. Data lintas daripada penelitian tentang kejahatan negara tentang faktor-faktor ekonomi cukup terorganisasi yang disertai kekerasan, baik, misalnya pendapatan dan tingkat trafficking, kegiatan geng, dan terorisme pertumbuhan, tetapi pembandingan data (Boks 2.1). tentang tingkat pengangguran masih buruk. Pendekatan kita bersifat multidisiplin Data tentang ketimpangan pendapatan di serta memanfaatkan bukti-bukti kuantitatif berbagai negara cukup dapat diandalkan, dan kualitatif. Boks 2.1 merangkum tetapi data tentang ketimpangan di antara literatur dari beragam disiplin tentang berbagai wilayah geografis dan kelompok penyebab konflik. Perdebatan ini sering etnis atau religius serta pengecualian politik kali dipandang sebagai “kerakusan versus atau ketidakadilan kurang dapat diandalkan. ketidakpuasan (greed versus grievance)�.1 Oleh karena itu, data survei baru, studi kasus Bab ini memaparkan bagaimana berbagai negara, dan konsultasi negara melengkapi tekanan dalam Tabel 2.1 dapat menimbulkan analisis dalam bab ini. 82 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 tabel 2.1  Tekanan keamanan, ekonomi, dan keadilan Tabel ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi mencerminkan faktor-faktor utama yang teridentifikasi dalam literatur akademis dan diungkapkan dalam konsultasi WDR tentang penyebab kekerasan.2 Hubungan kompleks antara berbagai faktor yang dapat memicu kekerasan dan timbulnya kekerasan serupa dengan hubungan antara bahaya kesehatan dengan faktor-faktor risiko di tingkat individu, hubungan, masyarakat, dan sosial yang dipaparkan dalam kerangka kesehatan publik/ekologis yang disusun oleh WHO.3 Tekanan Internal Eksternal Keamanan � Warisan kekerasan dan trauma � Invasi, pendudukan � Dukungan eksternal terhadap pemberontakan di dalam negeri � Limpahan konflik lintas perbatasan � Terorisme lintas nasional � Jaringan kejahatan internasional Ekonomi � Tingkat pendapatan rendah, biaya peluang � Guncangan harga pemberontakan yang rendah � Perubahan iklim � Pengangguran di kalangan pemuda � Kekayaan SDA � Korupsi parah � Urbanisasi masif Keadilan � Persaingan etnis, religius, atau regional � Ketimpangan dan ketidakadilan global yang terasa dalam � Diskriminasi riil atau terasa perlakuan terhadap kelompok-kelompok etnis atau religius � Pelanggaran HAM Sumber: Dihimpun oleh tim WDR dari literatur yang dikutip dalam Boks 2.1 dan dari konsultasi tim WDR. Tekanan keamanan keamanan juga menyebabkan perang saudara.5 Jika suatu kelompok merasa yakin bahwa klan, Tekanan keamanan internal dapat muncul jika suku, atau kelompok religius lain mempersiapkan elite atau kelompok tertentu merasa terancam— serangan, maka mereka dapat memilih untuk sering kali akibat penindasan pada masa lampau— mengambil langkah pertama. Seberapa sering dan berorganisasi untuk mempertahankan diri hal ini diperdebatkan, tetapi risiko ini diterima mereka. Dalam perang antarnegara, langkah saat ini.6 pendahuluan ( preemptive ) yang diambil Manipulasi terhadap ketakutan akan berdasarkan persepsi terhadap maksud negara penindasan telah menjadi faktor penyebab lain disebut “dilema keamanan ( security beragam konflik sipil, mulai dari genosida di dilemma)�. Jika suatu negara merasa yakin bahwa Rwanda hingga Perang Balkan pada era 1990-an. negara lain tengah mempersiapkan serangan, Faktor tersebut dapat menjadi hambatan dalam maka negara tersebut dapat memutuskan untuk mengakhiri kekerasan—sekali pecah konflik, menyerang terlebih dahulu guna mendapatkan persepsi musuh pun mengeras dan masyarakat keunggulan yang bersifat menentukan. cenderung memandang musuh mereka dengan Dipahami sebagai pemicu peperangan sejak istilah-istilah yang terdistorsi dan menakutkan.7 zaman Yunani, langkah pendahuluan paling Dilema keamanan dan persenjataan defensif banyak digunakan dalam pemikiran strategis juga banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Perang Dingin dan diambil dari pendekatan kriminal. Karekteristik perdagangan narkoba realis terhadap hubungan internasional yang ilegal berarti pelaku trafficking sering meskipun opini tentang keabsahannya menurut menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan hukum internasional.4 Pada akhir era 1990-an, pertikaian baik di dalam maupun antarorganisasi para peneliti mempertanyakan apakah dilema trafficking karena mereka tidak memiliki akses Kerentanan terhadap kekerasan 83 Boks 2.1  Teori ekonomi dan politik kekerasan dan Laporan ini Konflik yang disertai kekerasan telah menjadi bahasan banyak literatur di banyak disiplin akademis, dan Laporan ini banyak memanfaatkan beragam literatur tersebut. Perubahan pesat dan ekspektasi tinggi Salah satu perspektif umum adalah pentingnya berbagai pendorong, seperti perubahan ekonomi dan sosial yang pesat. Dengan menggunakan penelitian oleh para psikolog dan sosiolog, Gurr berpendapat bahwa konflik sosial dan politik muncul jika berbagai kelompok memiliki perasaan “penolakan relatif (relative deprivation)� dan frustrasi terhadap ekspektasi akan status ekonomi atau sosial yang layak didapatkan atau diantisipasi. Huntington menyepakati bahwa modernisasi ekonomi meningkatkan ekspektasi dan memobilisasi anggota masyarakat tradisional pada politik nasional, serta menyatakan bahwa konflik terjadi jika institusi politik kurang memiliki kapasitas untuk mengakomodasi dan mengelola berbagai tuntutan yang cepat meningkat. Tidak mampu menjauhi kekerasan secara meyakinkan Banyak ekonom dan ahli politik memandang bahwa kekerasan berasal dari“persoalan komitmen�—situasi di mana kelompok-kelompok terorganisasi memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang, tetapi tidak dapat menjauhi kekerasan secara meyakinkan karena berbagai alasan. Fokus dalam teori-teori ini terletak pada kesulitan yang dihadapi berbagai kelompok dan individu dengan latar tertentu dalam berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan dalam situasi yang diuntungkan oleh kekuatan. Pemikiran ini dapat dilacak dalam pemikiran Hobbes yang berpendapat bahwa konflik sipil yang disertai kekerasan adalah konsekuensi rendahnya kapasitas negara untuk menghalangi pihak-pihak yang menantang dan mengelola konflik di antara berbagai kelompok di masyarakat. Teori-teori terbaru tentang persenjataan oportunistis dan kekerasan konsekuen dapat ditemukan dalam Hirshleifer, Skaperdas, Grossman, dan Fearon. Becker mengembangkan model aktor rasional kejahatan. Pemikiran tentang “dilema keamanan�—bahwa persenjataan demi pertahanan juga dapat digunakan untuk menyerang sehingga menyebabkan kekerasan—dapat dilacak dalam pemikiran Schelling, Posen, Snyder dan Jervis, serta de Figueiredo dan Weingast. Kerakusan atau ketidakpuasan Teori-teori ini telah memicu perdebatan tentang kepentingan relatif motif normatif dan ekonomi dalam kekerasan yang baru-baru ini menimbulkan perdebatan tentang apakah insentif ekonomi atau motif sosial dan politik yang lebih luas mendorong masyarakat untuk melakukan kekerasan. Pertanyaan ini dirumuskan sebagai “Kerakusan dan Ketidakpuasan� oleh Collier dan Hoeffler yang berpendapat bahwa komoditas primer, diaspora, pendapatan rendah, modal manusia, dan populasi terdispersi berkorelasi positif dengan timbulnya konflik sipil yang menguatkan hipotesis “kerakusan�. Eksplorasi, tinjauan, dan kritik lebih lanjut terhadap isu-isu ini dapat ditemukan dalam Nathan dan Sambanis, serta Satyanath, Miguel, Sergenti, Blattman, dan Miguel.9 Ketimpangan horizontal dan identitas Kontribusi penting terhadap perdebatan ini termasuk teori-teori terbaru tentang polarisasi dan ketimpangan horizontal serta analisis kekerasan yang hanya berdasarkan pada identitas, misalnya nasionalisme dan etnisitas. Teori ketimpangan horizontal yang dikembangkan oleh Stewart, serta polarisasi yang diusulkan oleh Esteban dan Ray menyatakan bahwa ketimpangan saja tidak menjadi prediksi perang saudara—kekerasan dapat didorong oleh hubungan antara ketimpangan dengan identitas yang berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan sipil.10 Di samping itu, identitas nasional atau etnis dapat menyebabkan respons kekerasan terhadap penindasan atau marginalisasi dan tidak perlu melibatkan kepentingan- kepentingan ekuitas, tetapi dapat pula dimotivasi oleh kecenderungan untuk memiliki pemerintahan sendiri.11 Perpecahan etnis dan persoalan komitmen Untuk menjembatani berbagai argumen tentang ketidakpuasan dan motif pilihan rasional konflik, Fearon berpendapat bahwa polarisasi etnis paling berpotensi menimbulkan konflik jika kelompok-kelompok etnis tidak dapat berkomitmen secara meyakinkan untuk menjauhi kekerasan. Ini konsisten dengan falsafah Laporan ini: dinamika politik dan ekonomi sering berperan, serta kerakusan dan ketidakpuasan saja tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya kekerasan. Pendekatan terhadap persaingan damai Satu pertanyaan yang tersisa: mengapa sebagian masyarakat menghindari kekerasan, sedangkan masyarakat lain tidak menghindarinya? Untuk menjawabnya, kita membangun hipotesis yang diajukan oleh North, Wallis, dan Weingast yang berfokus pada institusi impersonal dengan akses terbuka terhadap peluang politik dan ekonomi yang menciptakan pendekatan persaingan yang damai dan kredibel.12 Besley dan Persson berpendapat bahwa investasi dalam sistem hukum dan kapasitas negara dapat menurunkan tingkat kekerasan. Keefer berpendapat bahwa kekerasan terjadi jika masyarakat secara kolektif tidak dapat menghukum pemimpin yang berperilaku predatoris atau masyarakat secara kolektif membangun (boks dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 84 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 2.1  Teori ekonomi dan politik kekerasan dan Laporan ini (lanjutan) kekuatan kontrainsurgensi memadai yang menunjukkan bahwa partai-partai politik yang terinstitusionalisasi berfungsi sebagai benteng terhadap konflik dengan menyelesaikan masalah-masalah tindakan dan kredibilitas kolektif ini. Bukti-bukti kuantitatif empiris terbaru menguatkan hipotesis ini. Goldstone dkk. menemukan bahwa kualitas institusi politik jauh lebih penting daripada faktor-faktor lain dalam menentukan risiko krisis politik dan perang saudara. Sementara itu, Bruckner dan Ciccone menyatakan bahwa institusi diperlukan untuk mengakomodasi guncangan harga guna menghindari kekerasan. Penelitian lebih jauh diperlukan untuk menguatkan temuan-temuan ini guna lebih memahami berbagai saluran kontribusi institusi untuk menghadapi kekerasan. Institusi berperan penting dalam mencegah kekerasan Bab ini menggunakan hasil penelitian yang ada tentang berbagai faktor risiko kekerasan lintas disiplin sains, ilmu sosial, dan ekonomi serta memperluas pemahaman terhadap konflik yang disertai kekerasan dengan dua cara berikut. • Bab ini memaparkan berbagai faktor risiko yang diasosiasikan dengan kekerasan yang dibagi ke dalam faktor-faktor keamanan, ekonomi, dan politik. Hal ini menjadi tambahan bagi penelitian yang ada tentang pendorong konflik dengan penekanan pada peran tekanan eksternal— tekanan-tekanan di luar kendali negara. Contohnya adalah kejahatan terorganisasi global dan trafficking, infiltrasi pasukan asing, serta guncangan ekonomi. • Selanjutnya, bab ini menyajikan temuan-temuan empiris yang menguatkan argumen-argumen para teoretisi (seperti North, Wallis, dan Weingast) bahwa institusi penting bagi pencegahan kekerasan. Bab ini menyimpulkan dengan mengajukan hipotesis tentang mengapa dan bagaimana kegagalan dalam membangun institusi yang sah, berdaya, dan akuntabel menyebabkan siklus kekerasan yang berulang. Sumber: Gurr 1970; Hobbes 1651; Hirshleifer 1995; Skaperdas 1996; Grossman 1991; Fearon 1995, 2004; Schelling 1960; Posen 1993; Snyder dan Jervis 1999; de Figueiredo dan Weingast 1999; Collier dan Hoeffler 2004; Nathan 2005; Sambanis 2004; Satyanath, Miguel, dan Sergenti 2004; Blattman dan Miguel 2010; Esteban dan Ray 2008; Stewart 2005, 2010; Keefer 2008, akan terbit; North, Wallis, dan Weingast 2009; Besley dan Persson 2009, 2010; Huntington 1968; Goldstone dkk. 2010; Becker 1968; Bruckner dan Ciccone 2010. terhadap sistem hukum untuk menengahi dari Republik Demokratik Kongo).13 Hal ini juga pertikaian dan membatasi penyelewengan dana dapat berasal dari kegiatan pelaku perdagangan atau kepemilikan kelompok. Bagi kelompok- narkoba (sebagian besar Amerika Tengah kini) kelompok ini, kekerasan menjadi jalan utama atau teroris lintas nasional (misalnya kegiatan untuk melaksanakan kontrak.8 “Al-Qaeda Maghribi� di Mali utara).14 Sebagian Ancaman-ancaman eksternal terhadap negara (Afganistan dan Somalia) memiliki keamanan dapat meningkatkan tekanan internal. kemalangan karena mengalami semua bentuk Banyak negara menghadapi tekanan atau tekanan keamanan eksternal ini, di samping serangan dari negara luar dan aktor nonnegara. tekanan internal. 15 Wilayah-wilayah yang Fakta bahwa aktor eksternal kapan saja dapat memiliki tautan etnis lintas perbatasan dan campur tangan di suatu negara, terutama keberadaan pemerintah sipil yang lemah selalu menyulitkan aktor internal untuk membuat menjadi sasaran ketidakamanan—dan selalu komitmen kredibel antara satu sama lain— seperti itu hingga hari ini (Boks 2.3). seperti dalam konflik sipil “terinternasionalisasi� Ancaman keamanan eksternal juga dapat di Afganistan atau di Republik Demokratik berkembang dari kekerasan di negara tetangga. Kongo. Jaringan trafficking internasional juga Seperti dipaparkan pada Bab 1, “pengaruh dapat memberikan tekanan besar terhadap lingkungan� dapat meningkatkan risiko perang institusi lokal (lihat Boks 2.2). Sumber daya dari saudara di negara-negara yang memiliki luar dan intervensi bersenjata dapat memihak negara tetangga yang tengah berperang dan salah satu aktor yang memungkinkannya untuk berpengaruh merusak pembangunan secara mengingkari kesepakatan dengan aktor lain. lintas perbatasan.16 Pergerakan orang-orang yang Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk serangan terlatih dengan kekerasan, pengusiran orang- dari “safe haven� di negara tetangga (misalnya, orang yang dapat melintasi perbatasan dan pemberontak Hutu menyeberang ke Rwanda menjadi pengungsi, terganggunya perdagangan, Kerentanan terhadap kekerasan 85 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 2.2  Tekanan yang ditimbulkan adalah kejahatan terorganisasi dan perdagangan narkoba lintas nasional Jorge Montaño, Anggota, Dewan Kendali Narkoba Internasional; mantan Duta Besar Meksiko untuk Amerika Serikat; Anggota Dewan penasihat WDR Diversifikasi dan kecanggihan yang menjadi ciri tantangan Afrika dirugikan akibat eksploitasi SDA mereka, sementara Asia kejahatan terorganisasi lintas nasional menuntut tindakan menjadi penghubung berton-ton opium dari Afganistan. Jelas global yang terkoordinasi. Perdagangan narkoba dan manusia, bahwa strategi multilateral terkoordinasi masih kurang untuk pencucian uang, eksploitasi SDA dan kehidupan liar (wildlife) melawan fenomena yang tidak dapat ditangani dengan cara secara ilegal, serta penipuan dan pelanggaran hak milik yang terfragmentasi. intelektual merupakan kegiatan kriminal yang menguntungkan Di negara-negara industri, sindikat kejahatan terorganisasi dan memudahkan penetrasi kejahatan terorganisasi terhadap beroperasi dengan penggunaan kekerasan minimal sehingga struktur sosiopolitik, yudisial, dan keamanan di negara memastikan bahwa kekuatan hukum tidak menghalangi berkembang yang sudah rentan. kegiatan mereka, baik dalam sistem perbankan maupun untuk Di Amerika Tengah, misalnya, sejumlah negara yang memuaskan permintaan narkoba ilegal. Sementara itu, di memperoleh stabilitas politik di dua dekade lalu, kini negara-negara berkembang, kelompok-kelompok kriminal menghadapi kemunduran negara yang institusinya tidak terorganisasi memanfaatkan kekebalan hukum yang jelas untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi serangan ini. Kejahatan mengakses suplai persenjataan yang tidak terbatas yang mereka terorganisasi telah mengubah sebagian negara Karibia menjadi gunakan untuk mendestabilisasi institusi nasional dan lokal. koridor peredaran narkoba dan manusia secara ilegal ke Eropa Pergerakan kejahatan terorganisasi yang belum pernah dan Amerika Utara. Bolivia, Kolombia, dan Peru masih menjadi terjadi sebelumnya dapat meruntuhkan banyak negara lemah produsen kokain global utama, sementara Meksiko tengah karena institusi mereka menjadi korban kekerasan terkait. menghadapi gelombang kekerasan yang belum pernah Pembangunan ekonomi yang genting di banyak wilayah di dunia terjadi seperti sebelumnya—mengingat perbatasan negara- menjadi stimulus untuk mengonsolidasikan kegiatan-kegiatan negara tersebut memiliki pasar imigran, konsumsi narkoba, ilegal ini yang akan tetap berlangsung sebagai akibat kekebalan dan pembuat senjata. Afrika Barat telah menjadi jalur baru hukum yang mereka miliki di negara-negara berkembang. bagi narkoba dari Amerika Selatan ke Eropa. Sejumlah negara ekspansi jaringan kriminal melalui globalisasi dengan kelompok berbasis ideologi dapat atau trafficking, dan tempat berlindung yang dikaitkan dengan keyakinan terhadap motivasi banyak dicari pemberontak secara lintas yang lebih besar, kemampuan kelompok- perbatasan menunjukkan bahwa kekerasan tidak kelompok ini untuk menarik dukungan lokal dapat ditahan dengan mudah, terutama jika bergantung pada hubungan dengan naratif institusi di negara sekitar lemah (Boks 2.4).17 lebih besar ini untuk mengklaim ketidakadilan Dampak penyebaran ini juga dapat muncul di tingkat lokal. Etos yang lebih bersifat material dari konflik antarnegara di suatu wilayah. Invasi terdapat dalam aliansi bisnis antara geng Kuwait pada tahun 1990, pendudukan Irak lokal dengan kartel narkoba lintas nasional di pada tahun 2003, serta operasi militer di Tepi Amerika Latin. Barat dan Jalur Gaza dalam perspektif historis tidak begitu lazim dibandingkan dengan invasi Tekanan ekonomi dan pendudukan pada awal abad ke-20—tetapi berdampak besar bagi negara-negara sekitarnya. Tingkat pendapatan yang rendah mengurangi Gerakan-gerakan eksternal yang bertujuan biaya peluang dilakukannya kekerasan. Dari sama dengan kelompok lokal dan gerakan politik perspektif ekonomi, penting untuk memahami internal juga dapat bertindak sebagai tekanan. kalkulus biaya-manfaat untuk keputusan Meskipun motif para individu untuk bergabung yang diambil oleh mereka yang terlibat dalam 86 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 2.3  Penyebaran konflik di Afrika Tengah Selama berdekade-dekade, negara-negara Afrika Tengah telah Dengan menyoroti penyebaran konflik di perbatasan Burundi, mengalami beragam konflik yang sering menyeberang keluar Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Sudan, dan Uganda—serta terus perbatasan. Peta di boks ini memperlihatkan lokasi-lokasi konflik meningkat pada periode berikutnya di Republik Afrika Tengah dan utama yang melibatkan berbagai kelompok pemberontak yang Republik Cad—peta di boks ini menunjukkan bagaimana kelompok- beroperasi melintasi perbatasan selama dua periode: 1997 hingga kelompok kekerasan dapat menyebar dan hidup bersama di wilayah 2000 dan 2006 hingga 2009. Setiap lingkaran yang diberi warna dengan pemerintahan yang lemah. Kelompok-kelompok ini membuat mengindikasikan peristiwa konflik yang disandikan dengan sistem tujuan bersama jika diperlukan dan memindahkan basis operasi mereka informasi geospasial yang melibatkan berbagai kelompok yang untuk menyesuaikan dengan peluang politik lokal. Sebagian besar alasan berasal dari negara tertentu yang diidentifikasi dalam legenda keberadaan mereka adalah keuntungan, jarahan, atau penghidupan (biasanya pertempuran meskipun termasuk membangun markas dan sederhana dengan tujuan-tujuan politis yang terkadang lebih kuat atau operasi rekrutmen). Banyak peristiwa konflik melibatkan berbagai lebih lemah. Kelompok-kelompok seperti Tentara Perlawanan Than tidak kelompok yang aktif di lintas perbatasan. lagi memiliki basis domestik yang kuat sehingga mereka terus bergerak secara oportunistis ke wilayah-wilayah yang tidak stabil. peta A   Kekerasan politik lintas perbatasan menyebar di Afrika Tengah Kekerasan tidak dapat ditahan dengan mudah. Lingkaran yang diberi warna menunjukkan peristiwa konflik oleh kelompok militan dan pemberontak yang aktif secara lintas perbatasan. Kekerasan akhir-akhir ini telah menyebar ke banyak perbatasan di Afrika Tengah, terutama di Republik Afrika Tengah, Cad, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan. a.  Januari 1997–Maret 2000 b.  Oktober 2006–Desember 2009 Negara asal kelompok kekerasan yang aktif pada IBRD 38416 March 2011 lintas perbatasan di Afrika Tengah, 1997–2000: Republik Dem. Kongo Rwanda Burundi Uganda Sudan Cad CHad CHad SUDAN SUDAN CENTRAL AFRICAN CENTRAL AFRICAN REPUBLIC REPUBLIC UGANDA UGANDA dEMOCRATIC REPUBLIC OF dEMOCRATIC CONGO REPUBLIC OF RWANDA RWANDA CONGO BURUNDI BURUNDI Negara asal kelompok kekerasan yang aktif pada lintas perbatasan di Afrika Tengah, 2006–2009: Republik Dem. Kongo Rwanda Burundi IBRD 38415 March 2011 Uganda Sudan Cad Republik Afrika Tengah Sumber: Raleigh dkk. 2010; Raleigh 2010. kekerasan, seperti digarisbawahi oleh literatur penghidupan layak bagi para pengikut yang tidak tentang motif-motif kriminal. 18 Banyak memiliki sumber penghidupan lain. Melalui penelitian tentang perang saudara yang berfokus perspektif ini, pemimpin Gerakan Pembebasan pada motif-motif ekonomi yang memandang Rakyat Sudan, John Garang, berujar, “Dalam pemberontakan menawarkan bayaran ekonomis situasi ini, biaya marginal pemberontakan di bagi pemimpin pemberontak dan memberikan Selatan menjadi rendah, nol, atau negatif; artinya, Kerentanan terhadap kekerasan 87 di Selatan, menjadi pemberontak memberikan keuntungan.�19 Di lingkungan dengan tingkat Boks 2.4  Tekanan eksternal: Deportasi maras (geng) pendapatan rendah, biaya peluang untuk terlibat Salah satu tekanan utama bagi Amerika Tengah adalah deportasi maras oleh AS dalam kekerasan dapat menjadi kecil. pada era 1990-an. Salah satu geng besar (maras) yang akan dideportasi, La mara Perekonomian dengan tingkat pendapatan Salvatrucha, dibentuk di Los Angeles pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, terutama rendah dan pembangunan lambat yang sebagian oleh pengungsi dan imigran dari Salvador dan Guatemala di Amerika Serikat. Pada besar bergantung pada SDA sepuluh kali lebih tahun 1996, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Illegal Immigration Reform berpeluang daripada perekonomian lain untuk and Immigrant Responsibility Act (Undang-Undang Reformasi Imigrasi Ilegal dan mengalami perang saudara.20 Sebagai tinjauan Tanggung Jawab Imigran) yang menyatakan bahwa warga non-Amerika Serikat yang dihukum penjara selama satu tahun atau lebih akan direpatriasi di negara asal mereka. terhadap temuan-temuan untuk Laporan ini, Antara tahun 1998 dengan 2005, Amerika Serikat mendeportasi hampir 46.000 orang Fearon kembali menemukan hubungan kuat tahanan ke Amerika Tengah, di samping 160.000 imigran gelap lainnya. antara pendapatan dengan risiko konflik sipil.21 El Salvador, Guatemala, dan Honduras menerima lebih dari 90 persen dari Tentu saja, pendapatan per kapita rendah juga terdeportasi yang sebagian besar dari mereka merupakan anggota geng yang berkorelasi erat dengan kemampuan institusional datang ke Amerika Serikat sejak anak-anak. Setelah dikirim ke negara yang hampir rendah, seperti diindikasikan oleh Indikator tidak mereka kenal, mereka mereproduksi struktur dan perilaku yang memberikan Tata Kelola Global (Worldwide Governance dukungan dan keamanan bagi mereka di Amerika Serikat dengan mendirikan geng yang segera menarik pemuda lokal. Indicators—WGI) dan Panduan Indikator Risiko Deportasi ini tidak memengaruhi semua negara di Amerika Tengah secara Negara Internasional.22 Penelitian-penelitian merata. Nikaragua, misalnya, relatif memiliki laju deportasi yang rendah dari lebih baru oleh Keefer dan Fearon untuk Laporan Amerika Serikat—dengan kurang dari 3 persen dari seluruh terdeportasi Amerika ini mengindikasikan bahwa pendapatan terkait Tengah. Perbedaan penempatan dan deportasi dapat menjadi satu faktor dengan kekerasan bisa jadi merupakan hasil mengapa geng-geng di El Salvador, Guatemala, dan Honduras keras daripada di gabungan berbagai faktor lain.23 Oleh karena Nikaragua. itu, negara-negara memiliki karekteristik politik Sumber: Rodgers, Muggah, dan Stevenson 2009; konsultasi regional WDR di dan institusional yang menentukan kedua hal Meksiko dengan pejabat pemerintah, akademisi, dan praktisi pembangunan dari dari mereka, yaitu kemampuan mereka untuk Amerika Latin. mengatasi kekerasan dan tingkat pemerintahan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sirleaf, merangkum, “[Tanpa] pekerjaan bagi Tingkat pengangguran tinggi, terutama populasi muda kami, kami berisiko membuka penganggaran kaum muda, tampaknya kerentanan mereka dan peluang bagi mereka meningkatkan risiko kekerasan. Laporan Bank untuk kembali direkrut ke dalam konflik yang Dunia, WDR 2007: “Development and the Next membahayakan semua kemajuan yang telah Generation�, menunjukkan bagaimana kegagalan dicapai.�26 Namun, teknik ekonometrika selalu awal pemuda untuk mendapatkan pekerjaan dapat gagal menemukan korelasi antara pengangguran menimbulkan pengangguran permanen, hilangnya dengan kekerasan karena data yang ada lemah minat untuk melanjutkan sekolah, tertundanya atau hubungannya bersifat tidak langsung, bukan pembentukan keluarga, tekanan mental, dan langsung (Boks 2.5).27 “manifestasi negaif kewarganegaraan�.24 Temuan Pekerjaan yang mengeksploitasi juga dari “Voices of the Poor Project� menguatkan menjadi faktor risiko kekerasan. Hubungan hal ini: keberadaan pemuda yang menganggur antara pengangguran dengan kekerasan sering dan frustrasi di situasi pascakonflik sering terkait melibatkan identitas sosial dan pengucilan. dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi, Sejumlah penelitian kualitatif terhadap rekrutmen penyalahgunaan obat, dan kegiatan geng.25 geng dan gerakan pemberontak di Amerika Dalam berbagai survei untuk Laporan ini di Latin dan Afrika menunjukkan kaitan antara wilayah-wilayah yang terkena dampak kekerasan, pekerjaan, penghargaan, dan identitas (Boks pengangguran dan waktu luang disebut sebagai 2.5). Ini mencerminkan lebih banyak literatur faktor terpenting yang mendorong kaum muda tentang pengangguran dan kekerasan rumah untuk bergabung dengan gerakan pemberontak. tangga yang menunjukkan bagaimana hubungan Isu ini juga dinyatakan penting dalam setiap kekuasaan dan persepsi akan “martabat� dapat konsultasi WDR: Presiden Liberia, Ellen Johnson menjadi lebih penting daripada motif ekonomi 88 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 2.5  Apakah pengangguran menyebabkan kekerasan? Argumen dukungan dan penolakan Proposisi yang menyatakan bahwa pengangguran dapat menyebabkan keterlibatan dalam kekerasan banyak disandarkan kepada Becker yang menerapkan “kalkulus ekonomi� dalam kriminologi untuk memperbaiki kebijakan terhadap kejahatan. Dalam argumen biaya-peluang semacam itu, para ahli seperti Cincotta, Engelman, serta Anastasion dan Grossman memandang pengangguran sebagai penyebab kekerasan dan konflik. Urdal berpendapat bahwa risiko konflik yang disertai kekerasan dapat berkorelasi dengan tingginya proporsi populasi pemuda dan rendahnya kinerja ekonomi. Yang paling terbaru, pendekatan biaya-peluang simplistis dipertanyakan oleh Berman dkk. tentang motif kelompok-kelompok yang mengklaim terinspirasi oleh ideologi. Sebagian besar penggunaan dana bantuan oleh pemerintah untuk membangun kembali tatanan sosial dan politik didasarkan pada teori biaya-peluang yang mengalihkan rekrut potensial. Logika yang digunakan adalah kaum muda yang memiliki pekerjaan lebih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam kekerasan politik yang mengimplikasikan korelasi positif antara pengangguran dengan kekerasan di tempat-tempat yang banyak terjadi pemberontakan. Kami menguji prediksi insurgensi di Irak dan Filipina dengan menggunakan data survei pengangguran dan dua pengukuran insurgensi yang baru tersedia: serangan terhadap pemerintah dan kekuatan gabungan serta kekerasan yang menewaskan warga sipil. Bertolak belakang dengan teori biaya-peluang, kami menemukan korelasi negatif yang kuat antara pengangguran dengan serangan terhadap pemerintah dan kekuatan gabungan, serta tidak ada hubungan signifikan antara pengangguran dengan tingkat insurgensi yang menewaskan warga sipil.32 Penelitian lain menunjukkan bahwa pengangguran dan kekerasan dapat terkait dengan penghargaan, keadilan sosial, dan dinamika identitas sosial, bukan dengan motif biaya-peluang murni. Studi-studi kasus kontemporer menekankan bagaimana pengangguran, identitas, dan persepsi terhadap keadilan sosial saling terkait. Penelitian Padilla tentang geng narkoba Puerto Rico di Chicago menekankan tidak aman dan merendahkan karekteristik peluang pekerjaan hukum dibandingkan dengan keanggotaan geng—yang tidak hanya menawarkan pendapatan, tetapi juga penghargaan sosial dan rasa kepemilikan. Motif-motif serupa digaungkan oleh mereka yang bergabung dengan geng-geng di Guatemala yang “melakukannya karena mereka mencari dukungan, kepercayaan, dan kohesi—modal sosial—yang menurut mereka tidak diberikan oleh keluarga mereka, di samping karena sedikitnya peluang dalam konteks lokal.�33 Bukti-bukti rekrutmen Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (Revolutionary Armed Forces of Columbia—FARC) menunjukkan bahwa banyak orang yang direkrut—memiliki pekerjaan sebelum bergabung dengan FARC—dimotivasi oleh status dan gejolak kehidupan pemberontak dibandingkan dengan pekerjaan yang membosankan sebagai petani. Gutierrez Sanin mengutip seorang peternak yang diculik oleh FARC, “Para gerilyawan berkata: Kami bekerja menggunakan parang? Tidak akan pernah! Kemudian, mereka berkata: Orang-orang desa berbicara dengan kami karena ini. Lalu, mereka mencium senjata mereka! Mereka berkata bahwa wanita menyukai senjata [sic]: polisi, tentara, gerilyawan.� Penelitian etnografis tentang milisi di pedesaan Sierra Leone dan pemberontak di El Salvador34 menunjukkan bahwa hubungan kerja yang opresif dapat menjadi motif utama pemberontakan. Elemen lain dinamika ini yang masih sedikit diselidiki adalah waktu yang diperlukan agar intervensi semacam itu efektif. Penelitian WDR di Cina Selatan menguji lamanya waktu yang diperlukan oleh buruh migran untuk membangun jaringan sosial, dan menemukan bahwa jaringan sosial yang luas terbangun hanya dalam waktu lima tahun setelah pengerjaan yang stabil. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji kaitan antara pengangguran, waktu luang, pengaruh temporal pengangguran, beragam bentuk lapangan kerja, dan rekrutmen kekerasan. Sumber: Urdal 2004; Berman dkk. 2009; Padilla 1992; Moser 2009; Gutiérrez Sanín 2008; Becker 1968; Cincotta, Engelman, dan Anastasion 2003; Grossman 1991; Wood 2003; Richards 1996; Chauveau dan Richards 2008; Cramer 2010; Huang 2010. sederhana sebagai pendorong kekerasan.28 Hal Berbagai penelitian telah menemukan ini konsisten dengan pekerjaan sebagai lebih dari hubungan kuat antara ketimpangan pendapatan sekadar transaksi keuangan murni. Pekerjaan juga dengan kekerasan kriminal yang diukur merupakan interaksi sosial yang membawa aspek dengan tingkat pembunuhan.30 Banyak peneliti status pribadi dan ekspektasi tentang bagaimana menyelidiki tentang apakah ketimpangan seseorang seharusnya diperlakukan.29 Dengan pendapatan dan perang saudara saling terkait kata lain, karekteristik hubungan kerja yang dan mereka tidak menemukan hubungan yang diberikan berperan sangat penting. Sama seperti signifikan secara statistik.31 Bagaimanapun, penyebab gerakan pemberontak, pengangguran terdapat bukti bahwa ketimpangan horizontal dan status rendah juga muncul sebagai faktor (antara berbagai kelompok identitas regional, risiko dalam rekrutmen geng (Boks 2.6). etnis, atau religius) menyebabkan kekerasan Kerentanan terhadap kekerasan 89 Boks 2.6  Apakah faktor-faktor ekonomi yang serupa menciptakan risiko konflik politik dan tingkat kejahatan terorganisasi yang disertai kekerasan yang ekstrem? Indikator paling terpercaya untuk membandingkan kekerasan di berbagai negara adalah tingkat pembunuhan yang meningkat drastis di negara- negara Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sejak awal 1990-an—dari 12,6 pembunuhan per 100.000 penduduk menjadi hampir 20 pembunuhan selama beberapa tahun terakhir. Analisis data global menguatkan penelitian sebelumnya oleh Loayza, Fajnzylber, dan Lederman tentang tingkat pembunuhan di Amerika Latin yang mengungkapkan berikut ini. • Kapasitas dan akuntabilitas institusional diasosiasikan dengan menurunnya risiko perang saudara dan tingkat pembunuhan. • PDB negara lebih tinggi—sama seperti perang saudara—diasosiasikan dengan tingkat pembunuhan yang lebih rendah, bahkan dengan membandingkan berbagai periode di berbagai negara. • Keruntuhan demokrasi—sama seperti perang saudara—diasosiasikan dengan peningkatan tingkat pembunuhan. • Produksi minyak, yang diasosiasikan dengan risiko perang saudara, tidak memprediksi tingkat pembunuhan yang lebih tinggi. • Negara-negara dengan ketimpangan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pembunuhan lebih tinggi, sebuah pola yang berlaku ketika membandingkan berbagai negara di wilayah yang sama. Temuan-temuan ini merupakan faktor utama yang membedakan kekerasan kriminal dengan perang saudara yang terbukti tidak berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan, tetapi memperlihatkan semacam hubungan dengan ketimpangan horizontal di antara kelompok etnis atau identitas lainnya. Dalam berbagai penelitian kualitatif, pengangguran dan waktu luang juga menjadi faktor risiko yang memicu rekrutmen gerakan pemberontakan dan geng. Berbagai survei menunjukkan persepsi yang sangat serupa tentang motif-motif partisipasi dalam geng dan gerakan pemberontakan (lihat figur). Dalam kedua kasus, pengangguran dan waktu luang disebut sebagai alasan utama kaum muda untuk bergabung dengan geng atau gerakan pemberontak yang menguatkan kaitan antara ketimpangan sosial dengan kekerasan. Gerakan pemberontak dan geng menarik orang dengan minat serupa Survei menemukan bahwa motivasi utama yang diungkapkan kaum muda untuk menjadi pemberontak atau bergabung dengan geng sangat mirip—pengangguran, waktu luang, penghargaan, perlindungan diri lebih banyak daripada dendam, ketidakadilan, atau keyakinan akan perjuangan. 50 46% 45 39,5% 40 35 30 % responden 25 20 15% 13% 13% 15 8% 10 5 0 Partisipasi pemberontak Partisipasi geng Pengangguran/Waktu luang Merasa lebih aman/Kuat Keyakinan akan perjuangan/Dendam/ Ketidakadilan Sumber: Fearon 2010b; Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010; Neumayer 2003; Loayza, Fajnzylber, dan Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, dan Shrock 2002; perhitungan tim WDR. Catatan: Figur memperlihatkan agregat respons paling umum terhadap pertanyaan, “Apakah alasan utama kaum muda bergabung dengan kelompok pemberontak?� dan “Apakah alasan utama kaum muda bergabung dengan geng?� untuk survei-survei yang dilakukan di Kolombia; Republik Demokratik Kongo; Pantai Gading; Gaza; Mali; Sierra Leone; dan Tepi Barat. Metodologi survei dipaparkan dalam Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. 90 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 politik (yang dibahas lebih jauh dalam bagian hujan yang buruk. Dengan menggunakan tentang tekanan politik). variasi curah hujan sebagai sarana guncangan Struktur ketimpangan dan manifestasi pemasukan di 41 negara Afrika antara tahun kekerasan bisa jadi terkait, tetapi hasilnya tidak 1981 dan 1999, Satyanath, Miguel, dan Sergenti konklusif; diperlukan lebih banyak lagi penelitian. menemukan bahwa penurunan pertumbuhan Ada pula kemungkinan bahwa pergeseran ekonomi sebesar 5 persen meningkatkan demografis menciptakan tekanan terhadap kemungkinan konflik hingga setengahnya pada masyarakat yang tidak siap dengan perubahan. tahun berikutnya.40 Mayoritas negara-negara Urbanisasi pesat—dahulu di Amerika Latin rapuh merupakan pengimpor makanan—dan dan kini di Asia dan Afrika—terkait dengan belanja rumah tangga rata-rata untuk makanan melemahnya kohesi sosial dan meningkatnya lebih tinggi di negara-negara berkembang yang risiko kekerasan.35 rapuh (57,5 persen) daripada di negara-negara Negara-negara dengan kekayaan SDA berkembang lain (49,4 persen).41 Kenaikan penting dapat menghadapi upaya-upaya tajam harga makanan, teristimewa, berkaitan bersenjata untuk merampas keuntungan. erat dengan instabilitas wilayah urban. Namun, Karena kendali negara atau wilayah tertentu terdapat risiko kekerasan lebih rendah jika atas keuntungan pendapatan dari penjualan institusi melindungi pengekspor dan konsumen minyak, kayu, atau mineral, negara-negara dari guncangan ekonomi ini.42 dengan kekayaan SDA penting—terutama Faktor-faktor ekonomi memang penting, rentan terhadap konflik.36 Hal ini ditunjukkan tetapi tidak memberikan gambaran penuh. dengan konflik berkepanjangan antara berbagai Banyak negara berkembang menghadapi berbagai milisi yang bersaingan di Republik Demokratik tantangan ekonomi berupa pertumbuhan yang Kongo dari periode perang saudara pada rendah atau stagnan, kerentanan terhadap tren era 1990-an37 hingga “pajak� pemberontak harga komoditas global, dan pertumbuhan terhadap penambangan artisanal dari coltan, penduduk yang pesat. Meskipun faktor-faktor timah, dan deposit emas di bagian timur negara ini kuat, penjelasan terhadap konflik yang tersebut di hari ini. Persaingan subnasional atas didasarkan sepenuhnya pada motif-motif sumber daya penting dalam kasus-kasus negara ekonomi tidak memadai—untuk menghindari meskipun data lintas negara tidak tersedia. Sekali kekerasan, masyarakat harus berusaha lebih lagi, kuncinya adalah kalkulus biaya-peluang keras daripada menciptakan pertumbuhan. yang diasosiasikan dengan keterlibatan dalam Perhatian selama beberapa tahun terakhir trafficking dan kekerasan yang menyertainya. terhadap korelasi kuantitatif antara faktor Selain itu, para pemimpin negara yang memiliki ekonomi dengan konflik menyebabkan sebagian SDA penting merasa enggan berinvestasi kalangan berpendapat bahwa ekonomi saja yang dalam institusi-institusi untuk menengahi atau paling menentukan. Pendapat ini bukan hanya menekan kekerasan karena institusi-institusi tergesa-gesa—pendapat ini juga menggambarkan serupa ini dapat menantang rezim mereka perkembangan penelitian secara tidak tepat. Jauh dan mengurangi bagian pendapatan mereka.38 lebih sulit untuk menguji pentingnya identitas, Misalnya, kekuatan militer yang kuat di negara ideologi, ketidakadilan, dan motivasi politik yang memiliki pengawasan sipil yang lemah dengan menggunakan metode statistik. Namun, diasosiasikan dengan perampasan pendapatan penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor- SDA oleh pemimpin militer.39 faktor ini sangat penting dalam menjelaskan Guncangan ekonomi juga dapat muncul kekerasan dan konflik.43 akibat berbagai faktor di luar kendali negara— serta guncangan harga makanan dan energi Keadilan dapat meningkatkan risiko konflik. Penelitian terhadap guncangan curah hujan di Sub-Sahara Manusia menghargai keadilan dan kewajaran Afrika menyimpulkan bahwa konflik sipil lebih ( fairness ) yang contoh terjelasnya adalah berkemungkinan timbul setelah periode curah inklusi politik bagi seluruh warga. Jika tidak Kerentanan terhadap kekerasan 91 ada kewajaran, ketidakadilan dan ekslusi dapat bertindak sebagai tekanan. Keadilan Boks 2.7  Orang-orang mengharapkan kewajaran dan dan kewajaran merupakan dua konsep yang menghukum ketidaksetaraan sulit diukur meskipun eksperimen psikologis menunjukkan bahwa keduanya dapat memiliki Dengan menggunakan Permainan Ultimatum (Ultimatum Game), sebuah nilai yang melampaui kepentingan-diri material permainan psikologi eksperimental dua-pemain yang dilakukan dalam kondisi (lihat Boks 2.7). laboratorium, para ekonom telah memperlihatkan bahwa banyak orang dari beragam kebudayaan bersedia menghukum orang lain meskipun mereka Salah satu aspek ketidakadilan dan harus mengorbankan diri sendiri untuk menghukum perilaku tidak adil. Dalam ketidakwajaran adalah eksklusi politik murni permainan ini, seorang penawar (bargainer) mengajukan usul tentang cara terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, membagi sejumlah uang dengan penawar lain yang berpeluang menerima atau kesukuan, agama, atau lokasi dan asal-usul menolak pembagian yang diusulkan. geografis. Eksklusi politik jelas merupakan Penawar pertama disebut pengusul (proposer), sedangkan penawar motif penting bagi perlawanan bersenjata kedua disebut responder. Jika responder menerima pembagian yang diusulkan, dalam perang antikolonial dan perjuangan setiap penawar mendapatkan jumlah yang diusulkan. Namun, jika responder antiapartheid. Pada hari ini, beberapa wilayah di menerimanya, keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Jika satu-satunya pertimbangan adalah kepentingan material, para responder dapat diperkirakan dunia memiliki sistem perwakilan politik yang menerima persentase kecil “kue� tersebut karena ini masih akan menghasilkan jelas-jelas tidak adil. Namun, penelitian terbaru keuntungan bersih bagi mereka. oleh Cederman, Wimmer, Min, Goldstone, serta Permainan Ultimatum telah dilakukan ratusan kali di berbagai kebudayaan peneliti lain menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia dan hasilnya secara mengejutkan selalu konsisten—yang dengan eksklusi politik atau eksklusi etnis tinggi menunjukkan adanya konsensus luas tentang interpretasi terhadap kewajaran dan lebih berkemungkinan mengalami pergolakan kesetaraan. Dari para pemburu Dolgan/Nganasan yang hidup menetap, hingga yang disertai kekerasan.44 buruh upahan di Siberia, nelayan Sanquianga di pantai Pasifik Kolombia yang hidup menetap, hingga nomad Hadzan di Tanzania—dan dari buruh menetap Ketimpangan ekonomi dan politik serta di pedesaan Missouri hingga pekerja upahan di perkotaan Accra—tawaran dari ketidakadilan yang terasa amat penting. Tekanan pengusul secara konsisten rata-rata sebesar 26 hingga 48 persen. Sementara itu, keamanan dan ekonomi dapat diperparah oleh responder bersedia menghukum jika tawaran yang diusulkan kurang dari 12 cara orang memandang identitas mereka—dan hingga 17 persen.45 perlakuan mereka terhadap orang lain dapat Para responder lebih memilih kedua pemain tidak mendapatkan apa-apa berdasarkan pada identitas tersebut. Data daripada menerima sedikit bagian, sementara pengusul mendapatkan bagian tentang ketimpangan horizontal belum lengkap yang jauh lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak individu bereaksi keras terhadap apa yang mereka anggap tidak adil—dan mereka bersedia mengabaikan (misalnya, ketimpangan antara berbagai keuntungan material untuk menghukum perilaku yang mereka anggap tidak adil. kelompok identitas berdasarkan agama, kasta, kesukuan, atau wilayah).46 Namun, analisis Sumber: Hoff 2010; Henrich dkk. 2010. terhadap ke-55 negara dari tahun 1986–2003 mengungkapkan peningkatan signifikan peluang yang digunakan oleh berbagai literatur kualitatif konflik di negara-negara dengan ketimpangan untuk mengidentifikasi berbagai aspek, seperti horizontal parah, baik ekonomi maupun sosial.47 penghinaan, harga diri, dan hasrat akan afiliasi Pantai Gading mengilustrasikan hubungan sebagai motivator tindakan.49 ini di mana berdekade-dekade ketimpangan Penindasan oleh negara dan pelanggaran sosioekonomi terjadi antara utara dan selatan. HAM sering disertai oleh pendekatan otoriter Setelah kematian Presiden Houphouet-Boigny untuk mencegah kekerasan yang dipicu oleh pada Desember 1993, pertemuan berbagai faktor ketidakadilan. Apakah taktik semacam itu dapat ekonomi dan politik akhirnya menyebabkan terus dilakukan? Secara mengejutkan, penelitian pecahnya perang saudara.48 Para pemberontak kualitatif tentang kaitan antara pelanggaran Charte du Nord mengungkapkan dengan jelas HAM dengan kekerasan politik belum banyak ketidakpuasan ekonomi rakyat bagian utara dan dilakukan. Tinjauan terhadap bukti-bukti kebencian mereka terhadap kurangnya pengakuan yang ada menunjukkan hubungan kuat antara negara terhadap agama Islam. Memandang pelanggaran HAM pada masa lampau dengan bahwa identitas didorong oleh pertimbangan risiko konflik pada masa kini (Boks 2.8). ekonomi saja berarti mengabaikan konsistensi Penelitian kuantitatif lain diperlukan untuk 92 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 2.8  Pelanggaran HAM dan risiko konflik pada masa depan Apakah peningkatan HAM berkorelasi dengan penurunan risiko konflik? Negara-negara dengan pelanggaran HAM terkini jauh lebih berpeluang mengalami konflik daripada negara-negara dengan sejarah panjang penghargaan atas HAM. Setiap satu langkah mundur dalam Skala Teror Politik—yang mengukur penahanan arbitrer terhadap kegiatan politik nonkekerasan, penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan di luar pengadilan—menghasilkan lebih dari dua kali lipat peningkatan risiko perang saudara pada tahun berikutnya. Memenjarakan sejumlah besar tahanan politik meningkatkan risiko kembali pecahnya perang saudara dua kali lipat, sedangkan tingkat pembunuhan di luar pengadilan yang tinggi meningkatkan risiko itu tiga kali lipat.50 Hal ini dirangkum paling tepat oleh Walter: “Interpretasi masuk akal terhadap hasil ini adalah pemerintah bukan merupakan rekan negosiasi yang dapat diandalkan yang menunjukkan bahwa pendekatan yang tidak koersif dan lebih akuntabel mengurangi risiko konflik sipil secara signifikan.�51 Sumber: Fearon 2010a; Walter 2010. menentukan arah kausalitas dan pengendalian militansi Tamil.54 Ketidakdilan yang dipersepsi untuk berbagai variabel yang kemungkinan dalam akses terhadap kekuasaan politik dan diabaikan, sedangkan penelitian kualitatif lebih peluang ekonomi antara pemeluk Protestan lanjut diperlukan untuk memahami kaitan dengan Katolik berperan dalam konflik pelanggaran dengan risiko kekerasan. Tidak pemisahan Irlandia Utara.55 Eksklusi aktual jelas apakah pelanggaran HAM memengaruhi atau yang dipersepsi dapat menjadi pendorong motif-motif mereka yang terlibat dalam oposisi kuat kekerasan yang menciptakan kumpulan bersenjata, apakah terdapat pengaruh meluas permusuhan yang dimanfaatkan oleh para dalam dukungan populer tidak langsung pemimpin pemberontakan.56 Bagi kejahatan yang yang meluas bagi gerakan oposisi bersenjata, disertai kekerasan tingkat ekstrem, ketimpangan atau apakah taktik opresif oleh negara dalam antarkelas—yang juga dapat membawa situasi-situasi tertentu dapat menyebabkan aspek-aspek eksklusi dan ketidakadilan yang ketidakpuasan di kalangan militer atau politik dipersepsi—tampaknya lebih penting daripada dan ekonomi kekuasaan. Apa pun mekanisme ketimpangan di antara berbagai kelompok etnis, spesifik yang berjalan, hasil-hasil penelitian geografis, atau religius.57 menunjukkan bahwa peningkatan HAM banyak Ketidakadilan dan ketimpangan sering menyertai penurunan risiko kekerasan.52 kali disebut-sebut sebagai pendorong terorisme. Gabungan eksklusi politik dan Invasi, pendudukan, represi politik, serta sosioekonomi, terutama jika dianggap sebagai pengekangan HAM dan kebebasan sipil menjadi kebijakan pemerintah, dapat dimanfaatkan penentu sebagian besar alasan yang diajukan untuk mendukung narasi ketimpangan organisasi teroris atas serangan mereka. Banyak sosial. Di Pantai Gading, gabungan eksplosif literatur empiris mengesahkan relevansi faktor- ketimpangan sosioekonomi dan politik faktor ini.58 Sebagian peneliti menunjukkan tampaknya berkontribusi terhadap pecahnya hubungan antara kemiskinan dengan terorisme.59 perang saudara.53 Di Srilanka, sebagian ahli Namun demikian, banyak peneliti lain tidak sejarah berpendapat bahwa eksklusi politik dan menemukan bukti langsung bahwa kemiskinan sosial terhadap minoritas Tamil melalui Official (atau kurang pendidikan) memicu terorisme.60 Language Act Tahun 1956 (yang menyatakan Sebaliknya, sebagian peneliti menemukan bahwa bahasa Sinhal sebagai satu-satunya bahasa pelaku serangan teroris cenderung lebih kaya resmi Srilanka) dan konstitusi tahun 1972 (yang dan berpendidikan tinggi.61 memberikan “status tertinggi� pada agama Meskipun motif individu untuk Buddha di negara tersebut) berkontribusi bergabung dengan kelompok berbasis ideologi terhadap tuntutan awal suku Tamil akan dapat dihubungkan dengan keyakinan akan otonomi lebih luas dan dukungan terhadap perjuangan lebih besar, kemampuan kelompok- Kerentanan terhadap kekerasan 93 kelompok ini untuk menarik dukungan lokal figur 2.1  Apakah yang mendorong seseorang untuk juga bergantung pada hubungan antara narasi bergabung dengan gerakan militan? yang lebih besar dengan klaim ketidakadilan lokal.62 Taliban mendapatkan dukungan di Para responden di Mali dan Tepi Barat menyebut dendam, Lembah Swat, Pakistan, yang sebagiannya ketidakadilan, dan keyakinan untuk berjuang sebagai alasan untuk berpartisipasi dalam gerakan militan berbasis ideologi. Hasil dengan menumbuhkan ketidakpuasan lokal, ini berseberangan dengan hasil partisipasi geng dan kelompok termasuk kelemahan penegakan hukum lokal pemberontak (Boks 2.5), yang menunjukkan pengangguran dan dan institusi pengadilan.63 Para pemimpin waktu luang sebagai alasan utama partisipasi. kelompok ideologis militan sering menyertakan 50 narasi ketidakadilan atau eksklusi, dan ini 45 46% 46% tampaknya beresonansi populer. Mali dan Tepi 40 Barat menyebut “keyakinan akan perjuangan 35 dan ketidakadilan� sebagai faktor yang lebih % responden 30 penting bagi rekrutmen kelompok religius 25 militan daripada bagi rekrutmen geng atau 21% 20 19% gerakan pemberontak (Figur 2.1). 16% Dengan demikian, berbagai tekanan yang 15 terkait dengan keamanan, ekonomi, dan politik 10 dapat meningkatkan risiko kekerasan, dan 5 1% tekanan-tekanan tersebut cenderung bergabung 0 Mali Tepi Barat dan menciptakan kekerasan riil. Namun, Pengangguran/Waktu luang gabungan riil dari tekanan-tekanan tersebut Merasa lebih aman/Kuat dan jalan konflik yang disertai kekerasan Keyakinan akan perjuangan/Dendam/Ketidakadilan sangat ditentukan oleh situasi di setiap negara. Sumber: Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. Seperti dibahas sebelumnya, penelitian terakhir, meskipun masih awal, menunjukkan pentingnya Catatan: Figur ini memperlihatkan persentase respons untuk pertanyaan, “Apakah yang mendorong seseorang untuk bergabung dengan gerakan institusi dalam menengahi perselisihan dan ideologis?� untuk survei yang dilakukan di Mali dan Tepi Barat. Metodologi mengurangi kekerasan. Jika masyarakat gagal survei dijelaskan dalam Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. mereformasi institusi dan melindungi diri mereka dari berbagai tekanan yang dikaitkan dengan kekerasan, mereka berisiko menghadapi lain. Penelitian baru untuk Laporan ini yang siklus kekerasan yang berulang. dilakukan oleh Fearon, Walter, dan Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz mengeksplorasi bagaimana karekteristik institusi negara-masyarakat dan Lingkaran setan legitimasi institusional hasil-hasil pemerintahan terkait dengan risiko lemah dan kekerasan kekerasan (Boks 2.9)65 Sementara itu, penelitian Banyak upaya baik telah dilakukan untuk terbaru menguatkan temuan bahwa negara- mengonseptualisasikan hubungan antara institusi negara dengan institusi lemah menghadapi dengan kekerasan secara historis (North, Wallis, risiko terbesar pecahnya dan berulangnya dan Weingast dkk.) dalam analisis kontemporer perang saudara, dan tingkat ekstrem kekerasan terhadap kapasitas koersif negara (Fearon dan kriminal. 66 Penelitian-penelitian ini harus Laitin)—serta dalam kaitan dengan proses diperluas dan diuji secara lebih lanjut, tetapi demokratisasi (Goldstone dkk.).64 Kebijakan jika digabungkan memberikan bukti awal yang dunia juga telah berfokus pada hubungan antara meyakinkan bahwa institusi memang penting pembangunan negara dengan pembangunan untuk menghindarkan kekerasan. perdamaian, termasuk upaya yang dilakukan Kapasitas dan akuntabilitas institusi sama oleh OECD, Jaringan Internasional untuk pentingnya. Akuntabilitas institusi—misalnya Konflik dan Kerapuhan (INCAF), serta berbagai yang dinyatakan dalam hasil-hasil yang institusi bilateral, regional, dan multilateral digambarkan di atas di bidang HAM, korupsi, 94 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 2.9  Penelitian kuantitatif tentang institusi dan kekerasan Untuk Laporan ini, Fearon dan Walter menguji apakah peraturan hukum, efektivitas pemerintah, tingkat korupsi rendah, dan perlindungan kuat terhadap HAM—sebagaimana diukur oleh WGI—berkorelasi dengan risiko lebih rendah terjadinya dan berulangnya konflik sipil. Uji ini melibatkan pengamatan statistik yang lebih terperinci terhadap indikator pemerintahan ini daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena negara-negara berpendapatan tinggi umumnya memiliki indikator pemerintahan yang lebih kuat, sulit bagi para peneliti sebelumnya untuk membedakan pengaruh kelemahan institusional dengan pengaruh pendapatan rendah. Fearon mendekati persoalan ini dengan mengendalikan sampel pendapatan nasional, kemudian mengidentifikasi pemerintahan yang “secara mengejutkan baik�—jika sebuah negara memiliki peringkat pemerintahan yang lebih tinggi daripada negara lain dengan pendapatan per kapita yang sama. Selanjutnya, upaya untuk mengidentifikasi dampak pemerintahan terhadap risiko kekerasan didapatkan setelah melihat apakah pemerintahan yang secara mengejutkan baik atau buruk pada satu periode berkaitan dengan terjadinya atau berulangnya konflik pada periode berikutnya. Fearon menemukan bahwa suatu negara dengan indikator pemerintahan yang “secara mengejutkan baik� memiliki risiko perang saudara 30–45 persen lebih kecil dalam 5–10 tahun mendatang daripada negara lain yang peringkat pemerintahannya lebih rendah. Jika dimasukkan ke dalam analisis tersebut, institusi menjadi faktor yang lebih penting daripada pendapatan sebagai penentu perang saudara. Serupa dengan hal itu, ia menemukan bahwa institusi sangat terkait dengan risiko tingkat ekstrem kekerasan kriminal (yang ditunjukkan oleh pembunuhan) dengan negara-negara yang nilai pemerintahannya lebih baik pada tahun 1996–1998 memiliki tingkat pembunuhan yang lebih rendah pada tahun 2000–2005, bahkan ketika mengendalikan pendapatan. Walter menemukan pengaruh serupa dari pemerintahan terhadap risiko pengulangan perang saudara. Konstitusi formal—pengukuran sederhana terhadap peraturan hukum dan ekspresi nilai-nilai sosial melalui institusi formal— mengurangi peluang perulangan konflik sebesar 64 persen. Pengukuran akuntabilitas sama pentingnya dengan pengukuran kapasitas dalam perhitungan ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pelanggaran HAM pada masa lampau berdampak sangat kuat terhadap risiko konflik pada masa mendatang. Pengukuran peraturan hukum dan korupsi sama pentingnya dengan, atau lebih penting daripada, pengukuran efisiensi birokrasi. Sumber: Fearon 2010a, 2010b; Walter 2010. dan adanya konstitusi tertulis—tampaknya dan preferensi bersama—memberikan sama pentingnya dengan kapasitasnya. Baik suara bagi semua warga secara setara dan kapasitas maupun akuntabilitas berlaku bagi mendasari keputusan-keputusan ini. Ini sistem keamanan, politik, dan ekonomi: para termasuk memberikan informasi kepada ahli politik umumnya menggunakan istilah warga dan mekanisme jalan hukum untuk “akuntabilitas� untuk menyebut proses atau menyelesaikan pertikaian dan keluhan, perwakilan politik. Sementara itu, para ekonom termasuk keluhan terhadap negara. Ini lebih sering menggunakan istilah tersebut untuk juga dapat dipandang mencakup legitimasi menyebut penggunaan dana publik secara internasional: pelaksanaan kedaulatan yang bertanggung jawab dan sikap responsif terhadap kebutuhan dan keluhan warga. Dalam Laporan bertanggung jawab oleh negara sebagaimana ini, “legitimasi� berarti responsivitas institusi dan dinyatakan oleh hukum internasional. digunakan sebagai kependekan kapasitas, inklusi, • Legitimasi kinerja (kapasitas) diperoleh dan akuntabilitas. Beberapa sumber legitimasi melalui pelaksanaan tugas-tugas yang telah telah diidentifikasi dalam berbagai rujukan disepakati oleh negara, terutama penyediaan atau referensi pembangunan negara.67 Sumber- keamanan, perlindungan dan layanan sumber terpenting adalah sebagai berikut. ekonomi, serta keadilan. • Legitimasi politik ( akuntabilitas ) dan Berbagai peristiwa terbaru memperlihatkan inklusi—atau penggunaan proses politik bagaimana berbagai aspek legitimasi institusional yang kredibel untuk membuat keputusan- yang berbeda dapat terkait dengan konflik dan keputusan yang mencerminkan nilai kekerasan. Negara-negara Timur Tengah dan Kerentanan terhadap kekerasan 95 Afrika Utara umumnya memiliki kapasitas ancaman keamanan eksternal, dan kejahatan institusional yang relatif kuat, tetapi sistem terorganisasi internasional memiliki hubungan mereka secara historis memiliki skor indikator kausal jelas dengan kekerasan. Persoalan analitis akuntabilitas yang rendah. Di sejumlah dalam mengidentifikasi penyebab kekerasan adalah negara, misalnya Libia, institusi masih lebih banyak negara menghadapi tekanan-tekanan ini, terpersonalisasi daripada di negara-negara sekitar tetapi tidak semuanya benar-benar mengalami seperti Mesir dan Tunisia, serta ketegangan yang kekerasan parah. Sementara itu, sebagian lain terasa antara berbagai kelompok regional, etnis, menahannya di wilayah geografis sempit atau pada dan suku lebih tinggi. Hal ini dapat membantu periode singkat. Seperti dipaparkan sebelumnya, mengapa sebagian besar tuntutan awal perubahan kondisi serupa yang masih belum didalami di di Mesir dan Tunisia dikelola secara damai, berbagai negara yang mengalami kekerasan, sementara protes di Libia bereskalasi menjadi terutama kekerasan yang berulang, adalah institusi konflik sipil. dan tata kelola yang lemah. Institusi yang rapuh dan pemerintahan Hubungan kausal antara legitimasi yang buruk membantu menjelaskan mengapa institusional lemah dengan kekerasan dapat guncangan eksternal yang sama dapat dibandingkan dengan hubungan antara menghasilkan kekerasan di satu negara, tetapi sistem kekebalan tubuh dengan penyakit. tidak di negara lain. Amati tekanan ekonomi eksternal dan asosiasi panjang antara kenaikan figur 2.2  Protes harga makanan dan kekerasan terkait tajam harga makanan dengan instabilitas urban. terkonsentrasi di negara-negara rapuh Dalam pemetaan protes makanan selama periode lonjakan harga makanan 2006–2008 dengan Negara-negara berkembang yang memiliki efektivitas pemerintahan rendah mengalami lebih banyak protes terhadap harga makanan menggunakan data efektivitas pemerintahan, selama krisis makanan (2007–2008) daripada negara-negara yang insiden kekerasan jauh lebih tinggi di negara- memiliki efektivitas pemerintahan tinggi. Lebih dari separuh protes- negara berkembang yang memiliki pemerintahan protes tersebut berubah menjadi kekerasan. Di negara-negara di yang kurang kapabel (Figur 2.2). bagian bawah spektrum pemerintahan, insiden protes yang disertai Kaitan penting antara kelemahan kekerasan tiga kali lebih banyak daripada di bagian atas. institusional, pemerintahan, dan kekerasan 18 terekam dalam konsep “kerapuhan� (Boks 15 2.10). Lemahnya kapasitas, akuntabilitas, dan legitimasi institusi merupakan basis bagi 9 9 2 12 3 banyak definisi kerapuhan negara. Bank Dunia, Jumlah negara 9 misalnya, menggunakan berbagai indikator 12 kekuatan institusional untuk mengidentifikasi 6 situasi rapuh. Pada dekade terakhir, fokus 10 internasional menjadi lebih tajam terhadap 3 8 8 implikasi pembangunan dan keamanan “situasi 0 rapuh�, serta fokus terhadap kaitan antara 0–25 th. 25–50 th. 50–75 th. 75–100 th. pembangunan negara dengan pembangunan Efektivitas pemerintahan meningkat (peringkat persentil) perdamaian.68 Disertai kekerasan Tidak disertai kekerasan Mengapa kurangnya institusi yang berlegitimasi (legitimate) membuka risiko Sumber: Dihimpun oleh Schneider, Buehn, dan Montenegro 2010; data protes terhadap harga makanan diperoleh dari laporan berita; data kekerasan yang berulang? efektivitas pemerintah diperoleh dari Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi 2010a. Semua masyarakat menghadapi tekanan, tetapi Catatan: Protes harga makanan didefinisikan sebagai pemogokan, protes, hanya sebagian yang mengalami kekerasan yang atau kerusuhan tentang isu-isu terkait makanan atau pertanian pada tahun berulang. Pengangguran, guncangan pendapatan, 2007 dan 2008. Protes makanan yang disertai kekerasan didefinisikan sebagai protes yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, menimbulkan peningkatan ketimpangan antarkelompok sosial, korban, atau keduanya. 96 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 2.10  Kerapuhan, institusi lemah, tata kelola, dan kekerasan Untuk merekam kerapuhan negara, Bank Dunia dan bank-bank pembangunan multilateral lain menggunakan ukuran kelemahan institusional, misalnya kerangka Penilaian Kebijakan Negara dan Institusional (Country Policy and Institutional Assessment—CPIA). Indikator CPIA berupaya mengukur—meskipun secara tidak sempurna—kualitas dan pengaruh institusi negara dan masyarakat penting serta kebijakan yang mereka implementasikan. Negara-negara berpendapatan rendah dengan skor CPIA di bawah komposit 3,2 dikategorikan rapuh. Tidak ada satu indikator pun yang dengan sendirinya mengukur tingkat kekerasan politik atau kriminal secara langsung. Figur ini mengilustrasikan bahwa negara-negara yang kurang memiliki kapasitas dan akuntabilitas untuk menyerap tekanan sistemis paling cenderung mengalami kekerasan— dan kurang mampu melepaskan dirinya dari tekanan tersebut atau menahan pengaruhnya. Dari 17 negara yang masih rapuh antara tahun 1990 dan 2008, 14 negara mengalami kekerasan perang saudara besar pada periode yang sama dan 2 negara mengalami perang saudara kecil seperti ditunjukkan oleh figur dalam boks ini.70 Dengan kata lain, hampir semua negara yang memiliki kapasitas institusional lemah yang berkepanjangan mengalami kekerasan politik yang terorganisasi. Tentu saja, kemudian, kekerasan ini kemungkinan besar mengganggu pembangunan, dan selanjutnya menurunkan kapasitas institusional (sama seperti “jebakan konflik� yang diidentifikasi oleh Collier dkk. (2003). Meskipun indikator CPIA tidak menyertakan pengukuran secara langsung terhadap institusi dan kebijakan politik dan keamanan, terdapat korelasi erat antara “kerapuhan� sebagaimana didefinisikan dalam skor CPIA, dan insiden episode kekerasan terorganisasi. Dengan mengukur kerapuhan institusional, CPIA pada dasarnya mengukur adanya atau risiko kekerasan terorganisasi.71 Sumber: Mata dan Ziaja 2009. Negara-negara yang masih rapuh kemungkinan besar mengalami perang saudara Dari 17 negara rapuh selama lima tahun atau lebih antara tahun 1977 dan 1989, serta masih rapuh hingga tahun 2009 1 tetap rapuh tanpa konflik 2 tetap rapuh dan mengalami perang saudara kecil (kematian akibat perang lebih besar dari 25 per tahun) 14 tetap rapuh dan mengalami perang saudara besar (kematian akibat perang lebih besar dari 1.000 per tahun) Sumber: Perhitungan tim WDR. Catatan: Dalam Laporan ini, perang saudara besar termasuk konflik dengan lebih dari 1.000 kematian akibat perang per tahun dan perang saudara kecil termasuk konflik dengan lebih dari 25 kematian akibat perang per tahun. Negara rapuh memiliki skor CPIA kurang dari 3,2. *Korelasi signifikan secara statistik pada p < 0,01. Institusi yang lemah menyebabkan suatu berlaku bagi legitimasi institusional dan tata negara rawan kekerasan—serupa dengan kelola yang lemah. Penyebab pecahnya setiap sistem kekebalan yang lemah membuat tubuh kekerasan bisa berbeda, tetapi alasan mendasar rawan penyakit. Memulihkan kesehatan tubuh ketidakmampuan masyarakat untuk menolak tidak hanya mengobati penyakitnya, tetapi tekanan adalah institusi mereka terlalu lemah juga mengembalikan kemampuan tubuh untuk menengahinya secara damai. Solusi untuk melawan penyakit. Hal yang sama berkelanjutan terhadap kekerasan memerlukan Kerentanan terhadap kekerasan 97 lebih dari sekadar mengatasi setiap tekanan— seiring waktu—kemungkinan karena korupsi solusi tersebut memerlukan tindakan untuk dan koersi melahirkan kutukan eksternal dan mengatasi tekanan mendasar legitimasi protes domestik. Faktor-faktor ini tentunya institusional. menjadi semakin penting seiring semakin Solusi yang tidak melibatkan transformasi pesatnya perubahan global, meningkatnya institusi dapat memperpanjang masalah, bukan kerentanan terhadap guncangan eksternal, memecahkannya. Sepanjang sejarah, kesepakatan serta menurunnya toleransi terhadap korupsi antara para pemimpin kuat merupakan strategi dan koersi. paling umum untuk mencegah kekerasan—“Saya Ekonomi institusional menawarkan teori akan mencegah pasukan saya untuk menyerang dan bukti yang luas tentang bagaimana institusi wilayah Anda jika pasukan Anda tidak akan (peraturan formal dan informal) memfasilitasi menyerang pasukan saya. Jadi, kita semua dapat dan membatasi perilaku aktor ekonomi dan diuntungkan oleh perdagangan atau penjualan politik (individu, kelompok, dan perusahaan).72 SDA.� Seperti diungkapkan oleh North, Wallis, Terkait kekerasan, Laporan ini mengajukan tiga dan Weingast, jika kesepakatan ini memberikan hipotesis penting bagi institusi yang menentukan insentif yang tidak memadai bagi para pemimpin insentif kekerasan. dan organisasi besar, maka kesepakatan tersebut • Kapasitas institusional. Kapasitas yang dapat menahan kekerasan.69 besar dalam penjagaan ketertiban dan Namun, kesepakatan semacam itu pertahanan memberikan negara kekuatan melahirkan sistem politik yang memanipulasi ekonomi sehingga biaya ekonomi menjadi untuk mengatasi ancaman bersenjata dari komponen penting stabilitas. Sayangnya, pemberontak atau kelompok kriminal kesepakatan seperti itu bersifat personal dan jarang terorganisasi. Jika ada orang yang berpikir melahirkan pembangunan institusi impersonal untuk menjalankan kekerasan politis atau yang dapat bertindak tanpa memandang apakah kriminal, pengetahuannya bahwa aparat pemimpin tertentu masih berkuasa, atau untuk keamanan negara memiliki intelegensi yang memperluas perbaikan pemerintahan yang lemah dan kurang kapasitas dalam penertiban melindungi kepentingan warga. “Pakta elite� akan memperlebar kecenderungan orang dapat membatasi kekerasan, tetapi kesepakatan tersebut untuk menjalankan kekerasannya. semacam ini dapat dinegosiasikan ulang secara Sebaliknya, jika institusi formal di suatu terus-menerus sesuai dengan perubahan situasi negara tidak memberikan keadilan, dan ancaman kekerasan tidak hilang. pendidikan, dan lapangan kerja lokal, Apakah kekerasan berulang karena pakta orang lebih cenderung akan berpaling ke elite sulit beradaptasi terhadap perubahan tanpa institusi impersonal? Penelitian Laporan kelompok yang nonnegara—bahkan jika ini terhadap korelasi institusional masih kelompok tersebut melakukan kekerasan. baru, dan penelitian lebih banyak diperlukan Kepaduan sosial dan keluarga juga dapat untuk mengetahui penyebab negara-negara menjadi kapasitas nasional yang penting. dengan institusi formal yang lemah mengalami Jika seorang individu tidak merasakan kekerasan yang berulang. Satu hipotesis adalah kebanggaan bernegara—atau jika keluarga sistem-sistem tersebut mengalami kesulitan atau lingkungannya tidak menghargai untuk beradaptasi dengan perubahan—karena kepatuhan hukum negara—maka ia akan kesepakatan bersifat personal dan perlu semakin bebas untuk mengangkat senjata dinegosiasikan ulang jika pemimpin meninggal melawan negara atau terlibat dalam aktivitas atau kehilangan kekuasaan atau jika tekanan kejahatan. Namun, meningkatkan kapasitas internal dan eksternal baru memaksa perubahan negara itu penuh risiko—terutama ketika pembagian keuntungan ekonomi dan politik. ada pemimpin yang merasakan suatu hal Pemikiran lebih jauh adalah sistem-sistem ini dapat melahirkan ketidakpuasan yang terbangun yang mengancam kepentingan pribadinya 98 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dari aparat keamanan yang diorganisasi kejahatan atau pemberontakan. Aparat dengan baik dan dari institusi ekonomi, serta keamanan dan badan pemerintahan yang warga terpecah-pecah dan tidak teratur— bertanggung jawab akan menghindarkan sehingga tidak dapat memperjuangkan pelanggaran HAM dan korupsi yang dapat layanan ekonomi, keadilan, dan keamanan mengobarkan kebencian dan menciptakan agar diberikan secara merata ke seluruh pemicu bagi kekerasan. warga negara. Masyarakat yang mengandalkan pakta elite, • Inklusi/pengajakan. Kapasitas pemerintah paksaan, dan patronase untuk mengendalikan saja tidaklah cukup. Namun, tekanan- kekerasan akan berisiko mengulangi lingkaran tekanan yang digambarkan pada bab ini ada setan ini. Ketika kesepakatan di antara para elite hubungannya dengan kegagalan institusi untuk mengakhiri pertikaian tidak berhasil untuk membuat semua kelompok etnis, mendatangkan transformasi di institusi negara- agama, atau sosial merasa dilayani secara masyarakat dan hasil pemerintahan yang lebih setara oleh tindakan yang dilakukan negara. baik, kesepakatan tersebut tetap akan menjadi Jika ada orang yang komunitas wilayah, etnik, sasaran tekanan-tekanan yang menimbulkan pertikaian dari awal. Dalam keadaan semacam atau agamanya yang disisihkan dari peluang ini, tekanan apa pun yang menggeser politik dan ekonomi (misalnya, keikutsertaan keseimbangan kekuasaan—seperti wafatnya dalam pengambilan keputusan, tugas wajib seorang pemimpin, ancaman keamanan dari warga negara, pendidikan, layanan kesehatan, luar, atau tekanan ekonomi dan demografi— perlindungan sosial, akses terhadap fasilitas berisiko memunculkan kekerasan yang lebih yang ada, atau peluang bisnis), orang tersebut jauh. Pada satu titik, kekerasan ini akan berakhir tidak akan merasa rugi untuk bergabung melalui pakta elite yang kembali dibuat. Namun, dengan pemberontak atau penjahat. tanpa adanya transformasi institusional yang Institusi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas dan dalam, siklus kekerasan ini akan bertanggung jawab dan bersifat mengajak berulang (Figur 2.3). Lingkaran setan ini akan dapat memediasi persaingan antara berbagai semakin sulit diputus seiring kekerasan yang kelas atau kelompok etnik, agama, atau terus-menerus semakin memperlemah institusi wilayah secara damai—dengan menjamin dan menghancurkan modal sosial. Di negara- negara di mana anak-anak dianiaya sebagai bahwa tiap-tiap pihak merasa cukup korban atau saksi kekerasan—atau lebih parah terwakilkan dalam pengambilan keputusan, lagi adalah sebagai pelaku yang dipaksa menjadi tuntutannya didengar, dan hak-haknya pejuang anak—trauma yang berkepanjangan dilindungi. Namun, pengajakan ini kurang serta hilangnya modal manusia dan sosial akan ampuh jika kelompok-kelompok yang menjadi rintangan bagi kemajuan sosial pada akan dirangkul terpecah-pecah dan tidak masa mendatang.73 teratur—keterpecahan kelompok tersebut Tantangan bagi masyarakat ini adalah keluar justru dapat menjelaskan betapa mudahnya dari lingkaran setan kekerasan yang berulang ini. mereka disalahgunakan oleh sistem politik. Dilihat dari sejarahnya, babak-babak kekerasan • Pelanggaran aktif dan akuntabilitas skala besar telah menjadi bagian dari masyarakat. institusional. Jika ada orang atau anggota Siklus ini ditakdirkan untuk berulang hingga keluarga yang tersiksa, terpenjara, atau masyarakat menemukan institusi bersama untuk dimangsa secara semena-mena oleh pejabat menengahi dan mengendalikan kekerasan. Keluar dari lingkaran setan ini akan menjadi yang korup, orang tersebut tidak akan fokus selanjutnya dari Laporan ini. merasa rugi apa pun untuk mengambil risiko terluka atau dipenjara dengan melakukan Kerentanan terhadap kekerasan 99 figur 2.3  Lingkaran setan kekerasan, pakta elite, institusi lemah—dan kerentanan terhadap kekerasan yang berulang kali terjadi Institusi lemah yang tidak bertransformasi Tekanan- Pakta tekanan baru baru KEKERASAN dan KERAPUHAN Sumber: Tim WRD. 100 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 fitur 2  Nepal: Tekanan, institusi, kekerasan, dan legitimasi B ab 2 berargumen bahwa kekerasan terorganisasi cenderung akan muncul ketika tekanan internal dan eksternal tidak diatasi oleh institusi yang sah dan memiliki koalisi partai politik yang didukung oleh India yang baru merdeka. Penggulingan ini mengembalikan otoritas monarki Nepal dalam kerangka konstitusional, dan dihantarkan kapabilitas. Meskipun adanya evolusi pada sifat kekerasan dan dalam periode politik demokratis. Distribusi kekuasaan intensitas serta jenis tekanan yang dihadapi, kelemahan dan antara Parlemen dan Kerajaan tetap cekcok. Namun, pada penyisihan yang ada di institusi-institusi di Nepal membuat tahun 1960, Raja Mahendra membubarkan parlemen, negara ini terus rentan terhadap risiko-risiko konflik yang menggenggam kekuasaan eksekutif penuh, dan mendirikan baru sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. sistem Panchayat “tanpa-partai�. Nasionalisme orang Nepal diambil dari elite yang berkuasa—satu agama (Hindu), satu TABEL 1  Tekanan yang berkaitan di Nepal Tekanan Internal Eksternal Keamanan � Ketidakpercayaan pada aparat keamanan � Kriminalitas lintas batas wilayah di wilayah Tarai � Budaya pembebasan hukuman � Pengungsi � Warisan kekerasan dan trauma � Kurangnya keberadaan keamanan yang sah dan krisis keamanan publik Ekonomi � Penghasilan rendah, pengangguran � Banjir dan bencana alam lainnya � Kekurangan listrik, pangan, dan bahan bakar � Guncangan harga � Korupsi dan pemerasan � Perdagangan SDA yang ilegal Politik � Penyisihan yang didasarkan pada etnik, jenis � Keterlibatan regional atau internasional dalam kelamin, kasta, dan wilayah hubungan dalam negeri � Diskriminasi akan akses terhadap peluang-peluang dan representasi di institusi � Pelanggaran HAM Sumber: Thapa 2010, Sharma 2008; Jha 2010. Tekanan politik dan keberlanjutan politik elite bahasa (bahasa Nepal), dan sistem Panchayat yang otoriter berhasil mengendalikan ketidaksepakatan. Feodalisme adalah sistem pemerintahan yang dirancang untuk Penyelesaian politik ini menahan tekanan untuk membatasi kekuasaan dan kekayaan hanya bagi sekelompok melaksanakan demokratisasi hingga tahun 1990. Pada tahun kecil orang. Konflik di Nepal berakar dari perjuangan untuk itu, Jana Andolan (Gerakan Rakyat) pertama—yang dipimpin lepas dari masa lalu negara tersebut yang feodal dan bergerak oleh koalisi partai kiri dan partai demokrasi serta didukung ke arah masyarakat yang bersifat lebih mengajak dan terbuka. oleh komunitas internasional—memaksa Raja Birendra Nepal adalah tempat tinggal bagi lebih dari 100 kelompok untuk menjalankan kembali pemilu terbuka dan menerima etnik, 92 bahasa, dan sistem kasta yang mendikte peluang dan dibatasinya kuasa kerajaan. Serangkaian pemerintahan pencapaian berdasarkan kelompok. Kelompok-kelompok yang yang dipimpin oleh Partai Kongres dan koalisi partai kiri paling dimarginalkan merupakan mayoritas dari penduduk pun berlangsung. Semua berkomitmen pada modernisasi, Nepal—hampir 70 persen.74 pertumbuhan ekonomi yang wajar, dan keadilan sosial yang Sejarah Nepal belakangan ini dapat dideskripsikan lebih luas. Namun, partai-partai politik yang berkuasa pada dengan perjuangan yang berlarut-larut antara kaum elite masa bangkitnya pergerakan ini gagal mempertahankan negara tersebut dengan kelompok, kelas, dan etnik yang kepercayaan publik—justru mengandalkan sekelompok kecil memercayai bahwa mereka telah disisihkan dari patrimoni elite partai politik untuk menyusun konstitusi baru serta dan institusi nasional. Era modern di Nepal dimulai pada mempertahankan keunggulan agama Hindu dan tentara di tahun 1950 dengan penggulingan rezim otokrasi Rana oleh bawah kendali raja (lihat Tabel 2). (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Kerentanan terhadap kekerasan 101 FITUR 2  Nepal: Tekanan, institusi, kekerasan, dan legitimasi (lanjutan) TABEL 2 Catatan tingkat-pejabat ke dalam layanan Pada tahun 2007, kelompok Madhesi di seberang sabuk pemerintah Nepal berdasarkan kasta/ Tarai selatan Nepal mulai menuntut otonomi daerah melalui kelompok etnik (persentase) Nepal pusat, gagasan yang langsung memperoleh daya tarik. Namun, pertanyaan tetap mengambang berkenaan dengan dampak federalisme etnik terhadap kesatuan nasional, Kasta/Etnik 1984–85 1988–89 1992–93 1996–97 perlindungan kaum minoritas, dan fungsi administratif. Bahun-Chhetri 69,3 69,9 80,5 83,1 Newar 18,6 18,8 10,7 9,4 Non-Newar Janatia 3,0 1,6 2,5 1,7 Tekanan Keamanan dan Kelemahan pada Madhesi 8,5 9,0 5,3 5,5 Institusi Keamanan dan Keadilan Muslim 0,6 0,2 0,6 0,2 Dalit 0,0 0,5 0,4 0,1 Gerakan Maois menciptakan kesadaran baru di Nepal. Sumber: Thapa 2010. Namun, taktik pergerakan ini—kekerasan, intimidasi, a. Pengelompokan etnik penaklukan pra-Hindu. pemerasan—meninggalkan luka yang dalam di masyarakat Nepal. Di seberang perbatasan kota, kaum Maois menyusun Seiring berubahnya ekspektasi tinggi akan perubahan keamanan pararel dan struktur pengadilan, seperti pengadilan yang berarti menjadi kekecewaan, Partai Komunis Maois rakyat dan Tentara Pembebasan Rakyat. Kegagalan untuk Nepal75 melancarkan Perang Rakyat pada Februari 1996 untuk menyentuh kejahatan dan pelanggaran HAM oleh kedua kubu mendatangkan “transformasi sosial dan ekonomi� di negara ini. selama perang saudara di Nepal yang berlangsung selama 10 Kaum Maois menarik pendukung dari kelompok-kelompok tahun (1996–2006) telah mendatangkan ketidakpercayaan marginal di desa-desa yang telah lama disisihkan dari struktur rakyat terhadap polisi, polisi bersenjata, dan tentara dari politik Nepal dan memiliki peluang kecil dalam kehidupan banyak kelompok di masyarakat ditambah dengan sedikitnya sosial dan perekonomian. Pada tahun 2006, gerakan Maois perwakilan kelompok marginal di posisi kepemimpinan dalam bergabung dengan partai-partai politik untuk menggulingkan aparat keamanan. Badan politik Nepal juga harus mengelola raja dan menciptakan “Nepal Baru�. Dengan ditandatanganinya relasi eksternalnya dengan sangat baik, mengingat lokasi Nepal Kesepakatan Perdamaian Komprehensif pada November 2006, yang strategis. Banyaknya aktor, kepentingan yang bersaing, kaum Maois dan partai-partai politik mencurahkan diri mereka tuntutan, serta perbatasan yang panjang dan keropos antara pada transisi demokratis dan reformasi struktur tradisional Nepal dengan tetangganya menambah kerumitan ini. Nepal. Namun, pada tahun-tahun setelah penandatanganan Dari latar belakang inilah, ketidakamanan di Nepal tersebut, Majelis Konstituen yang terpilih membuat sedikit telah berevolusi dari pemberontakan Maois ke kekerasan kemajuan, dan kelompok-kelompok minoritas pun menjadi dan kriminalitas oportunistis. Kesan kecacatan hukum sangat frustrasi dengan keberlangsungan politik yang ini sangat terwujud di wilayah Tarai selatan, di mana dijalankan oleh elite Kathmandu. pemerintah menemukan lebih dari 100 kelompok yang P E TA A   Bergesernya pusat kekerasan politis di Nepal a. Peristiwa kekerasan, 1996–1999 b. Peristiwa kekerasan, 2006–2007 Persentase penduduk Persentase penduduk yang hidup di bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan garis kemiskinan CHINA CHINA 0–10% 0–10% Dandeldhura Dandeldhura Jumla 10–20% Jumla 10–20% Dhangarhi 20–50% Dhangarhi 20–50% > 50% Sallyan > 50% Sallyan Pokhara Pokhara Baglung Baglung Nepalganj Nepalganj KATHMANDU KATHMANDU Bhimphedi Bhairawa Bhimphedi Bhairawa Ramechhap Ramechhap Ilam Ilam Biratnagar Biratnagar Data ACLED, 1996–1999 Rajbiraj Data ACLED, 2006–2007 Rajbiraj INDIA INDIA IBRD 38417 March 2011 IBRD 38418 March 2011 Sumber: Raleigh dkk. 2010. Catatan: ACLED = Armed Conflict Location and Event Database (Basis Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata). (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 102 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FITUR 2  Nepal: Tekanan, institusi, kekerasan, dan legitimasi (lanjutan) melakukan kekerasan dan geng kriminal (peta di bawah Melanjutkan kerentanan dengan kekerasan ini menunjukkan bagaimana pusat kekerasan bergeser dari bukit-bukit di tengah selama pemberontakan Maois ke Meskipun ada kemajuan dalam perkembangan institusional kriminalitas di Tarai selatan). dan perdamaian, Nepal masih rentan terhadap beragam perwujudan kekerasan dan kerapuhan. Tabel 1.1 pada Bab 1 menunjukkan bagaimana berbagai jenis kekerasan berjalan Penderitaan ekonomi dan penyisihan berdampingan di banyak negara rapuh. Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan Nepal (Tabel 3). Nepal masih menjadi negara termiskin di Asia Tenggara, kecuali Afganistan. Pada pertengahan 1990-an setelah “pembangunan� puluhan tahun, 42 persen penduduk Lepas dari lingkaran setan Nepal masih hidup di bawah garis kemiskinan mutlak yang ditetapkan secara internasional. Namun, angka ini menurun ke Setelah Kesepakatan Damai Komprehensif, majelis 31 persen pada tahun 2003–2004. Penggerak utamanya adalah konstitusional yang luas diciptakan—yang berusaha penerimaan uang dari para pemuda yang bekerja di Teluk, menciptakan penyelesaian baru yang akan membagi kekuatan India, Malaysia yang berarti setengah dari pertumbuhan GNI politik dan ekonomi secara lebih merata antara banyaknya terkini yang kuat (5,3 persen pada tahun fiskal 2008 dan 4,7 kelompok etnik dan kasta di Nepal. Proses ini menunjukkan persen pada tahun fiskal 2009). Ironisnya, sebagian kenaikan usaha yang besar untuk memperluas pemerintahan Nepal ini dipicu oleh pengaliran dari kekerasan perang saudara. dan menggerakkannya di luar kompetisi elite kasta tinggi Yang lebih baru lagi, ketidakamanan politik dan yang telah mendominasi sejarah negara tersebut. Meskipun pemerasan telah menyebabkan penarikan investasi di Tarai ada kemajuan yang tidak dapat disangkal dari serangkaian dan keragu-raguan investor di wilayah lain. Dengan arus pakta elite yang kurang-lebih ekslusif ke arah pendekatan migrasi kota dan meningkatnya tuntutan, Kathmandu juga yang lebih dapat ditembus dan bersifat mengajak, pembatasan sering mengalami pemadaman bergilir yang mengganggu pembebasan hukuman saat ini dan pencegahan babak-babak aktivitas ekonomi. Pada tahun 2008, pemerintah Nepal harus kekerasan politis selanjutnya akan membutuhkan koalisi yang mengumumkan krisis listrik di seluruh negara itu, di mana basisnya lebih luas, transformasi institusi nasional, serta proses pemadaman listrik berlangsung hingga 16 jam sehari.76 yang memberikan hasil politik, keamanan, dan ekonomi yang lebih baik kepada seluruh warga negara. Sumber: Thapa 2010; Sharma 2008; Jha 2010. TABEL 3  Bentuk-bentuk kekerasan di Nepal dari tahun 1960 hingga saat ini Kekerasan politik Kejahatan transnegara Kekerasan “konvensional� (perebutan atau penyelundupan Konflik lokal dengan antarkelompok kekuasaan negara atau Kejahatan lokal atau yang disertai koneksi ideologis subnasional atau lokal otonomi atau kemerdekaan) kekerasan terkait geng kekerasan transnegara Konflik antarkelompok Oposisi sembunyi-sembunyi Pemerasan, pencurian Perdagangan manusia Fertilisasi-silang sisa “yang ditekan� atas terhadap rezim Panchayat; berdasarkan geng, (prostitusi) dari 1960-an revolusi dengan “Maois� tanah, akses akan pemenjaraan yang reaktif, penyelundupan di dari 1960-an. kekuatan politik penyangkalan HAM dan hak Tarai, kenaikan tingkat Pemindahan muatan politik kekerasan yang pesat heroin dari 1960-an Penyisihan berdasarkan setelah tahun 2006 kasta dan etnik yang Jana Andolan I tahun 1990 Perdagangan kayu ilegal, menyokong Perang penanaman opium Rakyat (perang saudara) Perang Rakyat tahun 1996–2006 pasca-2006 pada tahun 1996–2006 Jana Andolan II tahun 2006 Regionalisme dan Tarai Pemerasan yang berhubungan Andolan tahun 2007 dengan partai, intimidasi pasca- 2006 (aktivitas Liga Komunis Muda) Sumber: Dihimpun oleh tim WDR. Kerentanan terhadap kekerasan 103 Catatan 1. Ballentine dan Nitzschke 2006; Murshed dan Tadjoeddin 2007. 2. Selain itu, misalnya, terdapat faktor-faktor struktural yang meningkatkan risiko konflik, termasuk fitur-fitur medan fisik yang mempermudah pemberontakan. Fitur-fitur ini tidak menimbulkan peperangan dalam arti umum istilah tersebut, tetapi hanya memungkinkannya. Medan bergunung-gunung terungkap meningkatkan risiko karena meningkatkan potensi pemberontakan. Lihat Buhaug dan Gleditsch 2008; Gleditsch dan Ward 2000; Salehyan dan Gleditsch 2006. Lihat juga Murdoch dan Sandler 2004. Tentang pengaruh medan dan lingkungan, lihat Fearon 2010a; Fearon dan Laitin 2003; Goldstone dkk. 2010. Tentang pengaruh lingkungan terhadap perang saudara, lihat Hegre dan Sambanis 2006; Gleditsch 2007. 3. Lihat Dahlberg dan Krug 2002. 4. Lihat Strassler 1996; Herz 1950; Jervis 1978. 5. Posen 1993; Snyder dan Jervis 1999; Walter 1999; de Figueiredo dan Weingast 1999. 6. Stedman 1996; Jones 1999; Posen 1993. 7. Brown 1996; Stedman 1996; Fearon dan Laitin 2003; Horowitz 2000. Tentang pergeseran identitas nasional, lihat Laitin 1998. 8. Kumar dan Skaperdas 2009. 9. Banyak respons ini yang berbentuk diskusi kritis; misalnya, lihat Nathan 2005. “Penelitian terhadap penelitian- penelitian� yang cukup bermanfaat adalah Sambanis 2004 yang menemukan bahwa PDB per kapita dan instabilitas politik merupakan satu-satunya variabel yang secara konsisten memprediksikan pecahnya perang saudara. Para peneliti SDA menemukan hasil yang berbeda-beda—minyak paling konsisten diasosiasikan dengan pecahnya perang saudara. Penelitian terakhir Satyanath, Miguel, dan Sergenti 2004 mengaitkan curah hujan dan guncangan agrikultural dengan pecahnya perang saudara. Sementara itu, Besley dan Persson 2009 mengeksplorasi dampak guncangan harga internasional terhadap timbulnya konflik. Arnson dan Zartman 2005 membahas banyak argumen inti dalam perdebatan kerakusan lawan ketidakpuasan. 10. Tentang ketimpangan horizontal, lihat Stewart 2005; 0stby 2008; dan Stewart 2010. Tentang polarisasi, lihat Esteban dan Ray 2008; Montalvo dan Reynal-Querol 2005. 11. Pemikiran tentang topik ini dapat dilacak dalam karya Gellner 1983; respons terbaru terhadap perdebatan ini meliputi Toft 2003; Laitin 2007. 12. Brückner dan Ciccone 2010 juga sangat penting dalam menyoroti bahwa institusi membantu masyarakat untuk menahan guncangan harga SDA untuk menghindari kekerasan. 13. Clark dan Kaufman 2011; IRIN 2010; Gettleman 2009. 14. Rubin 2002; Straus 2010. 15. Misalnya, lihat Menkhaus 2007; Lockhart dan Glencorse 2010. 16. Buhaug dan Gleditsch 2008; Gleditsch dan Ward 2000; Salehyan dan Gleditsch 2006. Lihat juga Murdoch dan Sandler 2004; Fearon 2010a; Hegre dan Sambanis 2006; Gleditsch 2007. 17. Keberadaan negara tetangga yang lemah, negara tetangga saingan, dan penyebaran pengungsi dapat berperan penting bagi munculnya organisasi pemberontak lintas nasional (transnational rebel—TNR), kegagalan perundingan, dan konflik sipil; lihat Salehyan 2007. 18. Lihat Becker 1968. 19. Lihat Collier dan Sambanis 2005, 193. Lihat juga Garang 1987. 20. Lihat Collier dkk. 2003. 21. Fearon 2010a. 22. Fearon 2010a. 23. Keefer 2008; Fearon 2010a. 24. World Bank 2006f, 10. 25. Narayan dan Petesch 2010. 26. Sirleaf 2007a, 4. 27. Data pasar tenaga kerja di negara berkembang tidak tertata dan tidak dapat diandalkan. Misalnya, sedikit sekali negara-negara Sub-Sahara Afrika yang melaksanakan survei angkatan kerja. Sensus penduduk (sumber penting bagi klaim partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran) umumnya telah kedaluarsa, dan sering kali tidak dapat diandalkan meskipun baru dilakukan. Di samping itu, data upah lapangan kerja di bidang pertanian di negara-negara miskin “tidak terlihat� di kebanyakan basis data konvensional. Lihat Cramer 2010. 104 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 28. Macmillan dan Gartner 1999; Panda dan Agarwal 2005; Jeyaseelan dkk. 2007; Krishnan dkk. 2010; Silberschmidt 1999, 2001; lihat Cramer 2010. 29. Hal ini konsisten dengan teori Deprivasi Relatif; lihat juga Solow 1990; Argandona 2001. 30. Lihat Loayza, Fajnzylber, dan Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, dan Shrock 2002. 31. Fearon dan Laitin 2003; Collier dan Hoeffler 2002, 2004; Anyanwu 2004. 32. Berman dkk. 2009, 1. 33. Moser 2009, 240. 34. Gutiérrez-Sanín 2008, 22. 35. World Bank 2010m; Willmann 2010. 36. Collier dan Hoeffler 1998, 2002; Anyanwu 2004; Fearon dan Laitin 2003; de Soysa 2002; Bannon dan Collier 2003; McNeish 2010. 37. Ross 2003. 38. Lihat Keefer, akan terbit. 39. Fearon 2005 berpendapat bahwa minyak memprediksi risiko perang saudara bukan karena perannya sebagai sumber dana awal bagi pemberontak, tetapi karena para produsen menunjukkan kapabilitas pemerintahan yang relatif lemah mengingat tingkat pendapatan per kapita. 40. Satyanath, Miguel, dan Sergenti 2004. 41. Brinkman dan Hendrix 2010. 42. Lihat Besley dan Persson 2010. 43. Lebih jauh, terdapat hubungan yang rumit antara motivasi dengan insidensi kekerasan, seperti yang dikemukakan dalam Fearon dan Laitin 2003. 44. Cederman, Wimmer, dan Min 2010; Goldstone dkk. 2010. 45. Hasil-hasil ini diperoleh dari studi perbandingan (lanjutan) yang dihimpun oleh Henrich dkk. 2010. 46. Kesulitan dalam mempelajari fenomena ini ditambah dengan fakta bahwa pemahaman dan rangkaian data tentang identitas masih lemah; seperti yang diperlihatkan oleh Hegre dan Sambanis, perubahan kecil tentang bagaimana beragam ciri kesukuan—pengelompokan bahasa, ukuran afiliasi, dan sebagainya— dioperasionalisasikan dalam berbagai penelitian berdampak besar terhadap temuan tentang kausalitas dan arah kausalitas (Hegre dan Sambanis 2006). Tentang bagaimana afiliasi identitas terbentuk, lihat Fearon 2006; Berman dan Iannaccone 2006. 47. Lihat Øtsby 2008 yang mendefinisikan kelompok-kelompok secara berbeda berdasarkan kesukuan, agama, dan wilayah, serta menemukan hubungan signifikan antara ketimpangan horizontal (horizontal inequality—HI) dengan awal konflik yang disertai kekerasan bagi setiap definisi. HI ekonomis diukur dengan aset rumah tangga rata-rata dan HI sosial diukur dengan rata-rata tahun pendidikan. Pengaruh HI cukup besar: probabilitas konflik meningkat tiga kali lipat ketika membandingkan awal konflik yang diperkirakan jika semua variabel bernilai tinggi, dibandingkan dengan situasi di mana ketimpangan horizontal aset di antara berbagai kelompok etnis berada di nilai persentil ke-95. Dalam kasus HI intraregional, probabilitas konflik meningkat 2,5 kali seiring meningkatnya HI dari nilai rata-rata menjadi nilai persentil ke-95. Lihat juga Stewart 2010. 48. Stewart 2010. 49. Gurr 1968; Herbst 2000; Stewart 2010; Strom dan MacDonald 2007. 50. Data tentang tahanan politik dan pembunuhan di luar pengadilan diperoleh dari rangkaian data Cignarelli dan Richards Human Rights (Cingranelli dan Richards 2010). Setiap indikator disandikan dari 0 hingga 2; 0 berarti derajat pelanggaran HAM tinggi/signifikan dan 2 berarti tidak ada pelanggaran. 51. Walter 2010, 21. 52. Lihat Gurr 1968; Herbst 2000; Stewart 2010; Strom dan MacDonald 2007; Brown 1996; Stedman 1996. Mengenai referensi kualitatif terkini pada topik (pembahasan) ini, lihat Bhavnani dan Miodownik 2009. Lihat juga Abbink dan Herrmann 2009; Kalyvas 2006; Sambanis 2001. 53. Langer 2005; Stewart 2010. 54. De Silva 2005. 55. Barron dkk. 2010. 56. Referensi atau literatur kualitatif dan studi kasus ataupun masukan WDR dari pejabat dan pemimpin nasional menggarisbawahi secara konsisten ketidakadilan politik, eksklusi sosial, dan ketimpangan di antara berbagai Kerentanan terhadap kekerasan 105 kelompok sosial sebagai “korelator� penting konflik. Di antara berbagai penelitian kualitatif dan studi kasus, lihat, misalnya, Heraclides 1990; Murshed dan Gates 2006; Salehyan dan Gleditsch 2006. Tentang kesulitan pengukuran, lihat Laitin 2000; Cramer 2002; Posner 2004. 57. Lihat Loayza, Fajnzylber, dan Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, dan Shrock 2002. 58. Pape 2003; Krueger dan Laitin 2008; Abadie 2006. 59. Stern 2003. 60. Atran 2003; Berrebi 2007. 61. Krueger dan Maleckova 2003; Hassan 2001; Kimhi dan Even 2004. 62. Smith 2004; Wright-Neville 2004. 63. World Bank dan ADB 2010; demikian juga, konsultasi tim WDR dengan pemerintah negara donor, organisasi multilateral, dan masyarakat sipil di Pakistan, 2010. Lihat juga Abbas 2008, 2010. 64. North, Wallis, dan Weingast 2009; Fearon dan Laitin 2003; Goldstone dkk. 2010. 65. Lihat Fearon 2010a; Walter 2010; Hoeffler, von Billerbeck, dan Ijaz 2010. Serangkaian indikator dapat digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintahan dan institusional. Suatu panduan, yaitu Users’ Guide on Measuring Fragility memberikan daftar kontemporer literatur dan konsep yang baik (Mata dan Ziaja 2009). Skor Penilaian Kebijakan Negara dan Institusional (CPIA) Bank Dunia dipersiapkan secara internal dan dibuka bagi publik bagi negara-negara Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association—IDA) untuk tahun 2005 hingga sekarang. Baru-baru ini, Bank Dunia melaksanakan latihan harmonisasi tahunan untuk menyamakan definisi kerapuhan dengan bank-bank pembangunan regional (Bank Pembangunan Asia [Asian Development Bank—ABD] dan Bank Pembangunan Afrika [African Development Bank]). Pengukuran tata kelola dan kualitas institusi lain yang banyak dikenal termasuk pengukuran pemerintahan akan WGI dan Panduan Risiko Negara Internasional (International Country Risk Guide—ICRG) yang dihimpun oleh PRS Group. WGI adalah indeks yang terdiri atas banyak sumber, sedangkan pengukuran ICRG merupakan penilaian ahli terhadap berbagai dimensi risiko politik, ekonomi, dan keuangan. Pengukuran ICRG menempatkan tiga atribut umum negara, “legitimasi, otoritas, dan efektivitas�, di antara beragam indeks dan definisi kerapuhan, serta membandingkan hasilnya dengan indeks-indeks lain. Lihat Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi 2010b. Terdapat wilayah abu-abu dalam indikator antara pengukuran hasil-hasil pemerintahan (tingkat aktual perwakilan dan partisipasi, akuntabilitas keputusan dan tindakan ilegal, serta korupsi dan pelanggaran HAM) dengan karekteristik institusional (apakah terdapat sistem dan kapasitas yang meregulasi hubungan negara-masyarakat yang diatur oleh hukum, mengadili pelanggaran, dan sebagainya). Mayoritas indikator tata kelola sebenarnya mengukur keduanya: apakah terdapat suatu sistem (misalnya, konstitusi atau hukum antikorupsi, kebijakan pemerintah tentang penyediaan jasa yang patut) dan pengukuran tertentu yang sering kali tidak sempurna tentang apakah sistem-sistem tersebut memberikan hasil-hasil tata kelola yang baik dalam praktiknya (tingkat korupsi yang rendah, pemilihan umum yang bebas dan adil, penghindaran kekebalan hukum untuk pelanggaran HAM, dan sebagainya). 66. Lihat Stedman 1996; Brown 1996; Posen 1993; Snyder 2000; Goldstone dan Ulfelder 2004; Goldstone dkk. 2010; Besley dan Persson 2009, 2010. 67. Legitimasi negara terkait dengan peraturan dan proses yang disetujui yang mendorong akuntabilitas bagi warganya melalui partisipasi ataupun patronase. Patronase banyak terjadi dalam situasi rapuh ketika kapasitas negara lemah; namun, patronase juga dapat melemahkan legitimasi negara jika dipandang tidak adil dan menguatkan ketimpangan horizontal (OECD 2010g, 2011). Keyakinan bersama bersifat esensial untuk menghubungkan negara dan masyarakatnya secara konstruktif (Bellina dkk. 2009); contohnya, pemilihan hanya menjadi lebih dari sekadar sarana formal untuk mengumpulkan opini jika terdapat keyakinan bersama dan mendalam bahwa pemilihan merupakan cermin “kehendak rakyat�. Bersama identitas kolektif dan agama, “tradisi� merupakan sebuah cara penting untuk “membumikan� legitimasi negara (Celements 2010). Sumber-sumber legitimasi ini tidak berada secara terisolasi: meningkatkan pemberian layanan tidak berarti meningkatkan legitimasi negara jika elemen-elemen lain tidak ada. Legitimasi negara muncul dari gabungan sumber-sumber ini dan dapat mengambil beragam bentuk yang bergantung pada konteksnya. 68. Fokus masyarakat pembangunan terhadap kerapuhan terkait dengan karya yang dipelopori oleh Paul Collier dan Ngozi Okonjo-Iweala di bawah inisiatif Negara Berpendapatan Rendah Dalam Tekanan (Low Income Countries Under Stress). Implikasi kebijakan dari karya awal ini dielaborasi secara ekstensif oleh INCAF, sebuah 106 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 organisasi di bawah Komite Bantuan Pembangunan (Development Assistance Committee—DAC) OECD, di samping oleh PBB dan berbagai organisasi bilateral, terutama Departemen Pembangunan Internasional (Department for International Development—DFID) Inggris. INCAF telah menghasilkan pemikiran inovatif tentang reformasi sistem keamanan, penyediaan layanan dalam situasi rapuh, legitimasi negara, dan peran donor. PBB mengidentifikasi kebutuhan akan pembangunan institusi yang lebih aman dan dunia yang maju di tahap awal, terutama di bidang pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Pemikiran baru tentang kerapuhan dan pembangunan negara menerima bantuan signifikan dari riset yang didanai oleh DFID selama lebih dari 10 tahun terakhir; untuk sintesis, lihat Garassi 2010. 69. North, Wallis, dan Weingast 2009. 70. Penggalan CPIA terakhir dinormalisasi per tahun untuk memasukkan perubahan metodologi CPIA seiring waktu. 71. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pengukuran tata kelola, institusi, dan kerapuhan, lihat Mata dan Ziaja 2009. 72. Lihat North 1990; Williamson 1985; Rodrik, Subramanian, dan Trebbi 2004. 73. Maynard 1997. 74. Kelompok Bahun-Chhetri kelas tinggi terdiri atas 28 persen populasi Nepal. 75. Nama Partai Komunis Nepal (Communist Party of Nepal [Maoist]) diubah menjadi Partai Komunis Nepal Bersatu (Unified Communist Party of Nepal—UCPN [Maoist]) setelah bergabung pada Januari 2009 dengan Partai Komunis Pusat Persatuan Nepal (Communist Party of Nepal-Unity Centre [Massal]). 76. Sharma 2008. Kerentanan terhadap kekerasan 107 BAGIAN 2 Pelajaran dari Tanggapan Nasional dan Internasional B ab ini memaparkan kerangka kerja pada Laporan ini tentang bagaimana negara-negara keluar dari lingkaran setan kerapuhan dan bergerak ke arah siklus kemakmuran pembangunan kepercayaan diri dan transformasi institusional, terutama dalam area keamanan, keadilan, dan pekerjaan warganya. Kerangka kerja ini disajikan sebagai spiral yang semakin lama semakin besar karena proses ini terus berulang ketika negara-negara masuk dan keluar dari masa- masa transisi. Bahkan, ketika seperangkat prioritas penting sudah dapat diatasi, risiko-risiko lain akan muncul dan memerlukan pengulangan siklus tindakan demi menyokong keuletan institusional. Proses ini memakan waktu setidaknya satu generasi. Masyarakat yang melakukan usaha ini akan menghadapi warisan ketidakpercayaan yang mudah merembes dan sulit dienyahkan sehingga tindakan bersama untuk menyentuh tantangan dan menyediakan kebaikan umum sangat sulit. Orang luar tidak dapat mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi bagi negara-negara karena proses ini adalah urusan dalam negeri dan harus dipimpin secara nasional. Namun, untuk membantu negara-negara mengembalikan perdamaian serta mengurangi ketidakstabilan regional dan global, aktor-aktor internasional dapat memberikan dukungan eksternal dan insentif serta membantu mengurangi tekanan eksternal. 3 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI TEKANAN WARGA NEGARA Bab EKSTERNAL MENG EM B MENTRANSFORMAS AL IKA N KEP MENG EM ERCAYA DIRI BA L MENTRANSFORMA IKA NK AN EPER MENG I IN EMB A TIT CAYAAN DIRI MENTRANSFORM LIK USI S AN KEP SI I ERCAYA TIT NS US Dari Kekerasan ke Keuletan: AN DIRI I ASI TIT INS USI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Mengembalikan Kepercayaan dan Mentransformasi Institusi Mengapa mentransformasi institusi negara yang pulih dari perang pada sangatlah sulit pertengahan abad ke-20, termasuk Eropa P dan Jepang, mentransformasi institusi- er ub a han p ada hubungan institusinya dengan cepat dan lancar. kekuasaan dan persaingan di Negara-negara ini memiliki sejarah sekitarnya merupakan fitur yang panjang pembangunan institusi nasional selalu ada di semua masyarakat. Tidak ada serta tingkat modal fisik dan manusia yang tidak aneh dari konfrontasi sosial yang tinggi—dan negara-negara ini yang sering terjadi selama transformasi menghadapi perang eksternal, bukan suatu institusi yang biasanya melibatkan kekerasan internal. Negara-negara perubahan pada distribusi kekuasaan dan berpenghasilan menengah atau rendah kekayaan. Persaingan ini tidak berakhir yang terpengaruhi oleh kekerasan internal pada suatu titik dalam pembangunan hari ini menghadapi tantangan-tantangan suatu masyarakat. Dukungan pemerintah yang lebih besar karena tiga alasan utama. Amerika Serikat terhadap bank-bank swasta Pertama, melancarkan kesepakatan awal serta keterlibatan negara-negara yang lebih terhadap perubahan adalah sulit karena besar dalam memberikan layanan kesehatan orang-orang elite tidak saling memercayai telah mengundang kontroversi yang besar, dan hanya sedikit orang yang memercayai sebagaimana yang terjadi pada transformasi negara. Kedua, menjaga suatu kesepakatan belakangan ini dalam fasilitas sektor publik adalah sulit karena perubahan institusional yang merupakan dampak krisis keuangan dapat meningkatkan risiko kekerasan di Eropa. Dengan kata lain, perubahan itu dalam jangka pendek akibat reaksi politis selalu ditentang dan menyakitkan dalam dari kelompok-kelompok yang kehilangan keadaan apa pun. Namun, ada masyarakat kekuasaan atau keuntungan ekonomi. yang dapat mengadakan perubahan Ketiga, negara-negara tidak berdiri demi kepentingan negara, bahkan jika sendiri; selama periode transformasi perubahan ini berarti kerugian sementara institusi yang rapuh, negara-negara ini bagi sebagian kelompok. Ada pula yang mungkin menghadapi ancaman keamanan mendapati perubahan demi kepentingan eksternal atau guncangan ekonomi yang negara merupakan suatu hal yang sulit. dapat menghambat kemajuan. Tantangan- Ap a k a h yang menjadikan tantangan ini akan sulit diatasi jika modal transformasi institusi sulit bagi negara fisik, insitusi, dan manusianya relatif yang terkena dampak kekerasan? Banyak rendah. 112 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 3.1  Ekspektasi yang tidak realistis di negara rapuh merupakan rintangan bagi kemajuan Dampak warisan ketidakpercayaan di negara yang terkena dampak kekerasan Warisan ketidakpercayaan dapat berarti aktor-aktor utama tidak merespons sesuai harapan terhadap sinyal politik baru atau program publik baru. Ambil contoh, Afganistan, di mana warganya harus mempertimbangkan risiko-risikonya untuk berpihak pada Taliban atau pemerintah dan Organisasi Pakta Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization—NATO), atau tidak pada keduanya. Dalam mengambil keputusan ini, setiap orang mempertimbangkan apa yang sekiranya akan dilakukan orang lain. Proses berpikirnya dapat berlangsung seperti ini: “Konsekuensi keputusan saya untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang mengenai Taliban akan bergantung pada apa yang akan dilakukan orang-orang di sekitar saya. Jika tetangga saya tidak mau bekerja sama, pihak berwenang akan kehilangan kontrol dan gila saja jika saya membantu mereka. Jadi, meskipun tidak mendukung Taliban, nasib saya akan lebih baik jika membantu mereka.� Pemikiran yang sama pun dapat berlaku dalam memberikan informasi tentang penjual narkoba.2 Semua perubahan institusional memerlukan tindakan yang terkoordinasi dari banyak orang. Itulah mengapa kejadian kecil yang mengubah keyakinan tentang apa yang akan dilakukan orang lain dapat menimbulkan perubahan besar dalam pilihan yang diambil setiap individu. Misalnya, hal yang mempermalukan pemerintah dalam perang yang dipublikasikan luas meskipun hanya satu hal akan berubah menjadi hilangnya dukungan populer yang sangat besar. Satu insiden korupsi saja yang dipublikasikan luas dapat menimbulkan perubahan besar pada ekspektasi dan perilaku politik-ekonomi. Ekspektasi dan kepercayaan di negara rapuh dan tidak rapuh Analisis terhadap survei 280 negara di Amerika Latin dan Afrika menunjukkan perbedaan yang signifikan tentang kepercayaan warga di negara rapuh dan tidak rapuh. Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara tidak rapuh atau tidak terkena dampak konflik memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada kepolisian, sistem keadilan, dan parlemen. Hal ini sejalan dengan penelitian baru-baru ini yang menelaah perbedaan lintas negara dalam memercayai tetangga dan pemerintah. Secara sederhana, ekspektasi warga mengenai masa depan sering kali salah di negara rapuh. Regresi sederhana lintas negara yang menggunakan data mengenai ekspektasi perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya menunjukkan ekspektasi masyarakat di negara yang tidak rapuh mengenai arah yang akan diambil perekonomian dalam 12 bulan ke depan memiliki korelasi yang signifikan dengan hasil-hasil yang sebenarnya.3 Namun, di negara rapuh, tidak ada korelasi seperti ini: respons pada pertanyaan survei, “Akankah prospek ekonomi membaik dalam 12 bulan ke depan?� tidak memiliki hubungan dengan apa yang berikutnya terjadi dalam perekonomian. Hal ini penting dan menarik karena semua teori ekspektasi rasional dalam ilmu ekonomi dan politik—dan keputusan kebijakan yang terkait—menganggap bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang cukup berpengetahuan untuk membuat penilaian tentang masa depan. Rendahnya kepercayaan pada institusi pemerintah di negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik ini memberikan ketidakleluasaan yang besar kepada para pemimpin yang berusaha melancarkan perubahan positif. Untuk lebih memperumit situasi, pengalaman operasional dan masukan dari pembuat kebijakan nasional menyoroti permasalahan ekspektasi kedua yang agak berbeda, yaitu ekspektasi rakyat yang jauh terlalu tinggi yang timbul pada masa-masa pengharapan dan transisi politik. Pemerintah menghadapi permasalahan ini berulang kali: menandatangani kesepakatan damai atau konferensi ikrar donor dapat menciptakan gelombang antusiasme dan ekspektasi bahwa perubahan yang cepat akan terjadi selanjutnya. Ketika keadaan ternyata tidak terkendali sebagaimana yang biasanya terjadi, kredibilitas pemerintah dapat mengalami kejatuhan drastis. Jika pembuat kebijakan memahami dinamika ini, mereka dapat memanfaatkan antusiasme publik terhadap perubahan dengan memberikan sinyal yang mendukung ekspektasi publik (Bab 4). Pada ketidakpercayaan yang tinggi, para pembuat kebijakan harus mengambil tindakan yang menunjukkan sinyal yang kuat—sinyal yang terbukti berisiko tinggi, seperti memadukan mantan pemberontak ke dalam struktur ketentaraan nasional seperti di Burundi atau menjamin pengerjaan jangka panjang pada mantan lawan seperti di Afrika Selatan melalui sunset clause-nya yang ditawarkan kepada pegawai sipil kulit putih. Para pembuat kebijakan juga harus mencari cara untuk membuat ikatan yang menjanjikan yang sering kali menggunakan pihak ketiga sebagai pihak penjamin. Sumber: Braithwaite dan Levi 1998; Hoff dan Stiglitz 2004a, 2004b, 2008; Schelling 1971, 1978; Axelrod 1984; Nunn 2008; Nunn dan Wantchekon (akan terbit.) Catatan: Perbedaan dalam kepercayaan dan ekspektasi antara negara rapuh dengan negara tidak rapuh yang dipaparkan di sini signifikan secara statistik pada level 5 persen. Perbedaan ini signifikan baik itu negara tidak rapuh didefinisikan dengan CPIA yang lebih besar dari 3,2 maupun CPIA yang lebih besar dari 3,8. Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 113 Tantangan kepercayaan yang rendah dan ekspektasi yang tinggi BOKS 3.2  Penanggungan Beban yang Prematur Melancarkan transisi awal dalam situasi yang Penerapan kebijakan (atau program) publik melibatkan orang-orang yang bertindak rapuh adalah hal yang sulit karena rendahnya dengan seperangkat standar tertentu. Penerapan pajak, misalnya, melibatkan kepercayaan dan kapasitas untuk mewujudkan pemungutan pajak (penjualan, penghasilan, impor kena cukai, penilaian properti, dan sebagainya) berdasarkan aturan untuk menaksir jumlah pokok. Usaha janji-janji.1 Ketidakpercayaan dapat merembes mendapatkan perolehan terdiri atas menaksir penawaran berdasarkan prosedur lebih mudah di negara-negara yang terkena yang ditetapkan, diikuti oleh pemberian kontrak. Penanggungan beban yang dampak kekerasan daripada di negara yang prematur dapat terjadi selama proses reformasi ketika terdapat perbedaan yang memiliki sejarah panjang hubungan sosial yang besar antara apa yang menjadi kepentingan terbesar para pelaku reformasi dengan cukup stabil antara negara dengan warganya. apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketidakpercayaan membuat berbagai bentuk Misalnya, dalam menerapkan kode cukai baru, jika tarifnya sangat tinggi, kerja sama sulit terjadi, termasuk pengukuran importir mungkin akan menawarkan bayaran sampingan pada petugas cukai untuk menghindari (atau mengurangi) jumlah bayaran wajibnya. Tarif yang lebih untuk menyentuh stres yang sejak awal memang besar akan mendatangkan tekanan yang lebih besar pula pada sistem, begitu juga memicu terjadinya kekerasan. Ketika tidak ada kode tarif yang rumit dengan pengecualian yang didasarkan pada penggunaan catatan yang menunjukkan kemajuan dan ketika yang dikehendaki. Di Kenya dan Pakistan, jumlah tarif yang dipungut naik dengan sedikitnya informasi yang ada, setiap orang bisa tarif resminya naik (tidak satu per satu, tetapi memang naik) hingga sekitar 60 memiliki ekspektasi yang terlalu rendah (mereka persen, dan jumlah tarif yang dipungut setelahnya tidak naik lagi. Setelah titik ini, tidak begitu tanggap pada sinyal perubahan kenaikan tarif selanjutnya hanya akan meningkatkan ketidakcocokan antara tarif yang positif)—atau terlalu tinggi (ekspektasi resmi dengan tarif yang dipungut. Seiring naiknya jumlah tarif, jumlah yang akan dibayar para importir untuk menghindari pembayaran tarif tersebut pun akan naik. mereka tidak realistis dan mudah dikecewakan) Jadi, godaan bagi para petugas cukai untuk melakukan penyimpangan pun juga (lihat Boks 3.1). semakin besar. Dengan kata lain, kompleksitas dan keambiguannya membuat Kapasitas institusional yang rendah untuk kolusi dengan importir lebih mudah. Dalam kasus ini, pajak yang rendah dan memberikan hasil akan mengurangi tingkat seragam akan menciptakan lebih sedikit tekanan organisasional. kepercayaan. Lingkungan dengan tingkat Pertimbangan yang sama pun berlaku di semua aktivitas kenegaraan kepercayaan yang rendah memerlukan sinyal dari penentuan kebijakan ke keadilan, ke manajemen keuangan publik, dan ke yang kuat akan perubahan yang nyata. Namun, pendidikan. Tugas yang berbeda menciptakan tekanan penanggungan beban kapasitas untuk menggulirkan perubahan akan organisasional dan rangsangan yang berbeda pula untuk menyimpang dari standar organisasional. Ketika tekanan-tekanan tersebut melampaui kapasitas dan insentif lemah di sebagian besar masyarakat yang nilainya pun tidak sejalan, sistem akan gagal. rendah pada indikator-indikator tata kelola.4 Sistem sering kali gagal ketika tekanan dibebankan kepada individu. Tekanan Alasan lebih jauh lagi dari gagalnya reformasi terkadang dapat menyebabkan degradasi nonlinear dalam kinerja. Dalam adalah “penanggungan beban prematur� institusi: banyak situasi organisasional di mana kinerja seorang pelaku bergantung pada terlalu besar tuntutan dan ekspektasi yang pelaku-pelaku lain di sekitarnya, jumlah stres yang sedikit dapat mendatangkan dibebankan pada institusi tersebut dalam jangka keruntuhan total. Sebagai contohnya adalah Chad College yang dibangun untuk waktu pendek. Ketika institusi ini tidak berhasil, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pemanfaatan hasil dari minyak yang baru ditemukan. Mekanismenya sangat bergantung kepada masyarakat ada penurunan legitimasi dan kepercayaan diri sipil lokal untuk mengamankan, mengevaluasi, dan memberikan opini tentang (lihat Boks 3.2). alokasi dana pemerintah dari pendapatan minyak—sebuah rumus yang berjalan Proses reformasi sendiri dapat sangat baik di lingkungan yang masyarakat sipilnya memiliki kapasitas tinggi, serta mendatangkan risiko keamanan jangka pendek. lingkungan yang tradisi keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahnya memang Penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari sudah terbukti di mata warga. Namun, di bawah tekanan, kelompok masyarakat kekuasaan otoriter ke demokrasi diasosiasikan sipil ini tidak sanggup membuat pemerintah terbuka dan mekanisme pun kolaps. dengan lebih besarnya risiko perang saudara Sumber: Pritchett dan de Weijer 2010; Kaplan 2008; Lund 2010. dan meningkatnya kekerasan kriminal.5 Terlalu cepatnya menjalankan banyak reformasi— seperti desentralisasi layanan dan pemberantasan masyarakat pascakonflik membuat komitmen pemberontak atau penyelundup—dapat yang dapat dipercaya antara satu dengan menimbulkan risiko serangan balasan dan yang lain karena mereka tidak mengetahui hilangnya kredibilitas institusi. Reformasi bagaimana reformasinya akan memengaruhi yang berjalan cepat menjadikan para aktor di “keseimbangan kekuasaan�. Pemilu—yang sering 114 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 3.3  Kekerasan dapat meningkat selama transformasi institusi yang cepat Akhir 1980-an menjadi saksi reformasi ekonomi besar Uni Soviet di bawah inisiatif glasnost dan perestroika-nya, Mikhail Gorbachev. Konsekuensi reformasi ini di antaranya pengangguran, hampir ambruknya rezim kesejahteraan sosial yang sebelumnya komprehensif, dan kontraksi tajam antara layanan-layanan publik. Keadaan ini diikuti oleh pecahnya Uni Soviet menjadi republik-republik yang merdeka dan pengenalan politik multipartai. Meningkatnya pembunuhan mengiringi periode pergolakan ini, di mana puncaknya ada pada tahun 1993 pada angka 18 per 100.000 jiwa dan pada tahun 2001 pada angka 21 per 100.000 (lihat gambar). Ketika reformasi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2000-an, ketidakstabilan sosial pun reda dan pembunuhan mulai menurun. Pembunahan pada masa yang bergejolak: Uni Soviet Tingkat pembunuhan naik di Rusia setelah bubarnya Uni Soviet dan reformasi cepat selama tahun 1990-an. Fenomena ini tidaklah asing bagi Rusia: hampir setiap negara pecahan Soviet mengalami peningkatan tingkat pembunuhan pada awal 1990-an. a. Tingkat pembunuhan di Rusia,1986–2008 25 Pembunuhan (per 100.000 penduduk) 20 15 10 5 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 r Periode reformasi Kurva terendah untuk pembunuhan b. Tingkat pembunuhan di republik pecahan Soviet, 1990–2000 25 Pembunuhan (per 100.000 penduduk) 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Armenia Kyrgizstan Ukraina Azerbaijan Lithuania Uzbekistan Belarus Latvia Rata-rata untuk semua Estonia Moldova negara pecahan Soviet Georgia Tajikistan Kazakhstan Turkmenistan (kecuali Rusia) Sebagian besar negara pecahan Soviet mengalami titik tertinggi pembunuhan setelah bubarnya Uni Soviet dengan puncaknya di Estonia (20 pada tahun 2004), Georgia (17 pada tahun 1993), Kazakhstan (17 pada tahun 1996), dan Tajikistan (21 pada tahun 1993). Di setiap negara (kecuali Turkmenistan dan Uzbekistan), pembunuhan meningkat antara tahun 1990 dan 1994, diikuti dengan penurunan meskipun rata-rata tingkat pembunuhan pada tahun 2000 tetap di atas level 1990, dan hanya sedikit negara yang memiliki tingkat pembunuhan yang rendah pada akhir dekade tersebut. Sumber: The PRS Group 2010; World Bank 2010n; penghitungan tim WDR. Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 115 kali dipandang sebagai peristiwa “yang menang kewalahan institusi yang kuat sekalipun: lihat akan menggenggam segalanya� di negara rapuh— saja gejolak sosial yang mulai terjadi pada tahun dapat memicu reaksi yang kuat dari pihak yang 2010 di sebagian besar Eropa sebagai dampak kalah.6 Jika kelompok atau wilayah yang … dari ukuran penghematan untuk menampung menjadi berdaya akibat reformasi, pemegang krisis keuangan global, atau serangan terhadap kekuasaan saat itu pasti akan kehilangan sebagian tata kelola dari pola perdagangan narkoba yang kekuasaan sebagai akibatnya. Restrukturisasi berubah-ubah. Ketika institusi berkembang baik ekonomi akan mengubah keseimbangan akses dan lumayan stabil—seperti di negara-negara dan peluang ekonomi. Upaya antikorupsi akan OECD—guncangan eksternal dapat diserap. menyerang kepentingan yang berkubu-kubu, Walaupun demikian, guncangan eksternal terkadang hingga kepentingan yang kuat. Intinya akan memengaruhi rencana reformasi. Bab bukanlah upaya reformasi itu yang salah: yang 2 menunjukkan bahwa negara-negara rapuh harus disiagakan justru risikonya—dan memilih mengalami lebih banyak protes pangan, dan rancangan reformasi yang sesuai untuk menjamin lebih banyak kekerasan selama protes pangan bahwa negara dapat berjalan sesuai janjinya.7 berlangsung daripada negara-negara yang tidak Sejarah kekerasan belakangan ini rapuh selama krisis harga pangan baru-baru mempertajam dilema ini. Di masyarakat yang ini. Demikian juga, penelitian belakangan ini kurang memiliki keamanan yang baik dan menunjukkan bahwa dampak bencana alam aturan hukum, orang-orang yang hendak lebih berat di negara-negara rapuh.10 Negara- melakukan reformasi mungkin akan merasakan negara rapuh tidak saja rentan terhadap dampak bahwa reformasi mereka akan mempertaruhkan bencana, tetapi bencana dan guncangan eksternal hidup mereka dan menyebabkan mereka dapat menyela transformasi institusional, menunda atau menghindari perubahan. Pada sebagaimana kasus di sektor-sektor yang periode “narco-teroris� di Kolombia pada tahun menjanjikan setelah gempa bumi Haiti yang 1983–1993, karel narkotik Cali dan Medellín meluluhlantahkan pada awal 2010.11 memerintahkan sekitar 3.500 pembunuhan kandidat presiden, politikus, pejabat pengadilan, Meninggalkan kekerasan, dan pejabat pemerintah yang dianggap melawan membangun keuletan mereka.8 Bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan, warisan kekerasan dapat Dengan mempertimbangkan kesulitan yang meruntuhkan keyakinan mereka akan kekuatan dihadapi, bagaimana negara-negara keluar dari negara dan melemahkan kerelaan mereka kekerasan dan mencapai keuletan institusional? untuk melakukan reformasi. Bagi orang-orang Jalan ini masih belum banyak yang meneliti, yang mempertimbangkan untuk melakukan dan Laporan ini hanya memberikan sebagian kekerasan, kemungkinan bebas dari hukuman jawaban. Kerangka di bawah ini menunjukkan dapat mendukung kerelaan mereka untuk beberapa perbedaan mendasar antara situasi menggunakan cara-cara kekerasan.9 Gambaran yang penuh kerapuhan dan kekerasan dengan yang jelas tentang bagaimana reformasi lingkungan yang berkembang secara stabil.12 dapat memicu kekerasan adalah pengalaman Yang pertama adalah kebutuhan untuk transisi pecahan Uni Soviet, di mana tingkat mengembalikan kepercayaan diri dalam pembunuhan membumbung ketika negara tindakan kolektif sebelum memulai transformasi tersebut menjalankan reformasi secara luas (lihat institusional yang lebih luas. Yang kedua adalah Boks 3.3). prioritas mentransformasi institusi yang memberikan keamanan warga negara,13 Tantangan kerentanan hingga keadilan, dan lapangan kerja. Yang ketiga tekanan eksternal adalah peran tindakan daerah dan institusi untuk mengurangi tekanan eksternal. Yang keempat Negara-negara yang institusinya lemah akan adalah sifat tertentu dari dukungan eksternal sangat rentan dengan guncangan eksternal. yang dibutuhkan (Figur 3.1). Guncangan eksternal yang parah dan membuat 116 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FIGUR 3.1  Kerangka WDR: Siklus tindakan yang diulang untuk menyokong keuletan institusi Kerangka WDR disajikan sebagai spiral yang terus membesar karena proses-prosesnya berulang terus- menerus seiring dilaluinya berbagai transisi oleh suatu negara. Bahkan, ketika serangkaian prioritas yang mendesak berhasil diselesaikan, risiko dan momen transisi lainnya akan muncul serta memerlukan siklus tindakan yang diulang untuk menyokong keuletan institusi. Tanda panah di bawah spiral menunjukkan bahwa dukungan eksternal dan insentif dapat membantu proses yang dipimpin secara nasional ini, dan tanda panah di atas spiral menggambarkan bagaimana tekanan eksternal dapat menggelincirkannya. KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL MENG EM BA LI MENTRANSFORMASI KA NK EPE RCAYAA MENG EMB AL I MENTRANSFORMASI KA N DIRI NK EPER INS MENG EMB CAYAAN DIRI AL TIT I KA US NK I MENTRANSFO EPE INS RCAYAAN DIRI ITU T SI RMA SI I ST ITU N SI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Sumber: Tim WDR. Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk dalam bergerak dari manajemen krisis menuju menjadi “acuan utama� yang berhubungan keamanan, keadilan, dan transformasi institusi dengan kekerasan, bukan pula satu-satunya ekonomi, akan terkumpul pemikiran dari aktor- cara untuk memahami pencegahan kekerasan. aktor lokal, nasional, dan internasional serta Namun, kerangka ini dibangun dari penelitian agensi politik, keamanan, dan pembangunan. yang digambarkan pada Bab 1 dan Bab 2 serta Kerangka ini menunjukkan bahwa tinjauan pengalaman negara, dan memberikan transformasi institusional dan tata kelola yang kerangka penyusunan tindakan yang bermanfaat. baik, yang penting dalam pembangunan secara Pertama, kerangka ini memberikan cara berpikir umum, akan berjalan secara berbeda dalam yang sistematis mengenai apa yang dapat situasi yang rapuh. Targetnya lebih terfokus— dilakukan untuk mencegah kekerasan—dan mentransformasi institusi yang secara langsung kemunculannya lagi seiring berjalannya waktu. penting bagi pencegahan siklus kekerasan yang Memang, pertanyaan yang paling relevan berulang. Dinamika perubahan institusionalnya bagi para agen reformasi nasional dan agensi juga berbeda. Contoh yang bagus adalah krisis internasional—serta yang ditekankan dan keuangan yang disebabkan oleh gabungan dari disoroti institusi—adalah pertanyaan praktis, tekanan eksternal dan kelemahan dalam cek “Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan imbang institusi selama ini. Dalam situasi kekerasan?� Kedua, kerangka ini sesuai dengan seperti ini, upaya yang luar biasa dibutuhkan teori kekerasan di berbagai displin ilmu (Boks untuk mengembalikan kepercayaan pada 3.4). Ketiga, dengan berfokus pada tantangan kesanggupan pemimpin negara untuk mengelola Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 117 BOKS 3.4  Kerangka WDR dan teori pencegahan kekerasan Paul Collier dalam Breaking the Conflict Trap dan The Bottom Billion serta Douglass North, John Wallis, dan Barry Weingast dalam Violence and Social Orders merupakan sebagian dari ahli teori paling berpengaruh yang menjelaskan teori tentang hubungan antara konflik, kekerasan, dan pembangunan. North, Wallis, dan Wiengast menggambarkan tiga “kondisi ambang pintu� bagi negara-negara yang rentan untuk bergerak ke arah pencegahan kekerasan institusional jangka panjang. • Menjamin aturan hukum, terutama tentang permasalahan properti, bagi kaum elite. • Menciptakan “keadaan terus-menerus� dalam konstitusionalitas pengalihan kekuasaan dan kesanggupan komitmen negara untuk mengikat para pemimpin masa datang. • Mengonsolidasikan kendali atas militer. Kerangka kerja ini memberikan analisis perseptif terhadap dinamika pembangunan nasional, tetapi tidak menyentuh tekanan internasional secara eksplisit terhadap negara, bantuan internasional, atau pengaruh norma dan standar internasional. Tulisan Collier, sebaliknya, kurang berfokus pada dinamika politik dalam negeri dan lebih berfokus pada penghasilan rendah, korupsi, dan penyewaan SDA. Collier mempertimbangkan secara eksplisit jaminan keamanan eksternal dan standar internasional dalam memanfaatkan sumber daya. Laporan ini menghimpun jalinan pemikiran ini dan menambahkan analisis yang mendukung hipotesis awal dan memberikan pertanyaan baru untuk penelitian lebih lanjut. Laporan ini menggunakan teknik kuantitatif untuk mengonfirmasi bahwa institusi itu penting dalam mencegah kekerasan. Laporan ini menggabungkan teknik kuantitatif ini dengan karya lain dari bidang perekonomian, ilmu politik, dan ilmu sosial tentang bagaimana transformasi institusional terjadi. Laporan ini mencantumkan beberapa konsep serta contoh dari studi kasus negara dan konsultasi regional dan negara untuk menyempurnakan pemahaman mengenai transisi ini. Bab 2 memberikan analisis empiris tentang pentingnya institusi bagi pencegahan kekerasan jangka panjang. Analisis ini mendukung teori ahli ekonomi dan ahli ilmu politik yang telah berfokus pada institusi, seperti Collier; Fearon dan Laitin; serta North, Wallis, dan Weingast. Yang menarik, Bab 2 tidak hanya memberikan bukti awal bahwa negara yang sangat maju—yang didefinisikan oleh North dkk. sebagai “orde akses terbuka�—memiliki tingkat kekerasan yang rendah, tetapi juga hasil institusi dan pemerintahan yang baik merupakan hal yang penting bagi tingkat pembangunan yang jauh lebih rendah. Institusi berperan penting untuk mencegah kekerasan kriminalitas dan kejahatan terorganisasi serta mencegah konflik politik. Bab ini berfokus pada pelajaran praktis yang dapat diterapkan dalam situasi ekstrem ketidakamanan dan lemahnya institusi. Bab ini bertolak dari karya yang ada dalam tiga cara. • Mengapa reformasi institusional sangat sulit. Bab ini mengambil pemikiran para ahli, seperti Acemoglu dan Robinson, Fearon, serta Laitin; Keefer, Weingast, dkk. yang telah mempelajari periode transisi awal untuk menggambarkan mengapa ekopol reformasi institusional di lingkungan yang tidak aman sangatlah sulit, dan mengapa sangat banyak upaya reformasi yang gagal. • Apa saja yang diperlukan untuk membuat reformasi institusional terjadi. Bab ini menggunakan studi kasus negara dan masukan dari agen reformasi nasional untuk memperhatikan bagaimana negara yang berada dalam krisis di mana-mana berhasil mengembalikan kepercayaan— serta bagaimana negara-negara dengan ketidakamanan yang terus-menerus dan lemahnya legitimasi, kapasitas, dan akuntabilitas berhasil mentransformasi institusinya dalam jangka yang lebih panjang. Bab ini didasarkan pada analisis North dkk. tentang jalur untuk bergerak ke arah transformasi institusional yang lebih luas, mencegah kekerasan muncul kembali, dan menjadi dasar pembangunan jangka lebih panjang— tetapi bab ini berfokus pada periode awal transisi di lingkungan yang sangat tidak aman. Dalam melakukannya, bab ini bergerak di luar teori- teori yang ada yang mempertimbangkan secara eksplisit bagaimana tekanan eksternal dan bantuan eksternal dapat memengaruhi proses ini. • Memahami bahwa transformasi membutuhkan waktu dan menerapkan model institusi yang sesuai merupakan hal yang sangat menentukan. Bab ini menambah pengukuran empiris dari seberapa lama transformasi ini akan memakan waktu, bahkan untuk negara yang melakukan transisi tercepat pada akhir abad ke-20, dan mempertimbangkan apa saja yang dapat mempercepatnya. Bab ini juga menambahkan penentu yang penting untuk “institusi adalah hal yang penting untuk mencegah kekerasan� dengan berpendapat bahwa hal ini bukanlah berarti melakukan konvergensi ke arah model institusi Barat. Masyarakat yang mencegah agar kekerasan tidak terjadi kembali telah merancang solusi berdasarkan sejarah dan konteks mereka sendiri—dan telah menciptakan atau mengadaptasi daripada sekadar meniru institusi-institusi dari negara lain. Selain itu, bab ini juga akan menjabarkan argumen-argumen di setiap area ini. Kemudian, Bab 4–9 akan menunjukkan bagaimana negara- negara dapat mengembalikan kepercayaan dan mentrasformasi institusi—serta bagaimana dukungan internasional dapat membantu negara- negara tersebut melakukannya. Sumber: Collier dkk. 2003; Collier 2007; North, Wallis, dan Weingast 2009; Weingast 1997; Fearon dan Laitin 2003; Acemoglu dan Robinson 2006; Keefer 2008. 118 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 krisis—melalui tindakan yang menunjukkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak pemutusan yang nyata dengan masa lalu, mengenai suatu konflik. Pengajakan dapat memantapkan tindakan ini, dan menunjukkan melekatkan insentif ekonomi politik bahwa tindakan tersebut tidak akan terbalik. yang kuat. Pengajakan mendatangkan Untuk mencegah terjadinya kembali krisis ini, kebaikan bagi para pemimpin—dengan tindakan yang disetujui bersama juga akan memberikan dukungan dan sumber daya dibutuhkan untuk menyentuh kelemahan dari kelompok pemangku kepentingan mendasar yang dimiliki institusional dan tata utama serta menjamin bahwa pemimpin kelola yang mengendapkan krisis tersebut. individu atau partai tidak disalahkan Namun, tanpa dikembalikannya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan di tingkat atas keputusan yang tidak populer. 15 nasional dan internasional, reformasi ini tidak Pengajakan juga menandakan perubahan akan mungkin terjadi. dan memberikan insentif bagi reformasi jika pihak-pihak yang bertanggung jawab Mengembalikan kepercayaan dan atas pelanggaran disingkirkan. Pendekatan mentransformasi institusi yang mengajak juga dapat mendatangkan kebaikan ekonomi politik jangka yang lebih Oleh karena itu, kerangka ini berargumen panjang lagi dengan menciptakan tekanan bahwa pembangunan kepercayaan—konsep untuk melanjutkan perubahan yang yang digunakan dalam mediasi politik dan krisis keuangan, tetapi jarang dalam lingkaran menghindarkan penggenggaman negara pembangunan14—merupakan pembuka bagi oleh elite yang sempit dan keras. perubahan institusional yang lebih permanen • Menggunakan sinyal dan mekanisme dalam menghadapi kekerasan. Mengapa komitmen untuk menghimpun dukungan. pembangunan kekuasaan harus diterapkan Tanpa sinyal kuat yang menandakan dalam menghadapi tantangan kerapuhan dan pemutusan hubungan dengan masa lalu kekerasan? Karena kepercayaan yang rendah serta tanpa cara-cara untuk meyakinkan yang diakibatkan oleh berulangnya siklus kembali para pemangku kepentingan kekerasan berarti para pemangku kepentingan bahwa arah yang baru akan dipertahankan, yang harus mengontribusikan dukungan politik, membangun koalisi dukungan untuk keuangan, dan teknis tidak akan bekerja sama melakukan perubahan akan sulit hingga mereka percaya bahwa hasil yang positif dilakukan. Para pemimpin memerlukan dapat dicapai. Bab 4 menelaah pengalaman cara untuk menemukan sinyal yang di tingkat negara akan tiga mekanisme untuk mengembalikan kepercayaan para pemangku benar demi menggembleng dukungan— kepentingan utama dalam situasi yang penuh sinyal yang telah berhasil dalam berbagai kerapuhan dan kekerasan. konteks di berbagai negara ditelaah. Ketika kepercayaan pada pengumuman kebijakan • Membangun koalisi yang bekerja sama dan pada masa datang ternyata rendah, para “cukup mengajak�. Untuk menjembatani pemimpin juga memerlukan mekanisme masalah rendahnya kepercayaan antara untuk menetapkan janji dan meyakinkan kelompok sosial serta antara negara masyarakat bahwa janji tersebut akan dengan masyarakat, kita akan menelaah diwujudkan—disebut “mekanisme peran yang dimainkan koalisi yang terdiri komitmen� oleh pakar ekonomi dan pakar atas berbagai jenis pemangku kepentingan ilmu politik. Kita mempertimbangkan dalam mencari jalan keluar yang baik dari jenis mekanisme komitmen yang selama kekerasan—baik itu aliansi yang dipimpin ini bermanfaat dalam menghadapi risiko pemerintah dalam mendukung tindakan berulangnya siklus kekerasan. keamanan dan pembangunan maupun Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 119 • Memberikan hasil awal. Ekspektasi dari kekurangan, dan kebebasan untuk hidup diumumkannya kebijakan pemerintah dalam martabat. Dengan menjadikan sendiri sepertinya tidak akan memadai keamanan dan kesejahteraan masyarakat untuk meyakinkan para pemangku sebagai pusat perhatian, keamanan kepentingan bahwa hasil positif mungkin masyarakat menyentuh berbagai ancaman, akan dicapai akibat isu kredibilitas yang baik dari kemiskinan, kekerasan, maupun digambarkan sebelumnya. Memberikan interaksi keduanya. Sementara mengakui hasil awal yang nyata di area-area yang pentingnya keamanan masyarakat dan mencerminkan prioritas kelompok penekanannya adalah menjadikan pemangku kepentingan utama dan warga rakyat sebagai fokus utama, Laporan ini negara umum merupakan suatu hal menggunakan istilah “keamanan warga� yang vital. Kita melihat pada mekanisme lebih sering untuk mempertajam fokus yang telah digunakan negara-negara kita lebih pada kebebasan dari kekerasan dalam memberikan hasil awal, hasil fisik dan kebebasan dari ketakutan pembangunan kepercayaan, termasuk akan kekerasan. Harapannya adalah hasil yang menjangkau ranah keamanan, melengkapi pembahasan tentang aspek keadilan, dan ekonomi serta pemanfaatan kebebasan dari ketakutan dalam konsep gabungan kapasitas negara, komunitas, keamanan masyarakat. 16 Dalam usaha sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk reformasi institusi, ada kecenderungan memberikan hasil. untuk menjegal segala hal sekaligus secara Pembangunan kepercayaan bukanlah cepat. Kita menelaah usaha awal yang telah merupakan tujuan akhir. Reformasi institusional terbukti berhasil mereformasi institusi untuk memberikan keamanan dan mengecek yang secara langsung menyentuh korelasi kekuasaan mereka yang ada di pemerintahan kekerasan—tekanan keamanan, keadilan, adalah hal yang diperlukan untuk mencegah dan ekonomi—serta area reformasi yang kembalinya negara ke lingkaran setan pakta disentuh secara lebih bertahap. elite yang sempit dan kekerasan yang muncul • Menggunakan dan meninggalkan kembali (Bab 2). Agar reformasi institusional pendekatan reformasi paling tepat (best- dapat terjadi, kepemimpinan yang personal fit). Catatan serangan balik terhadap harus diganti dengan kapasitas dan akuntabilitas perubahan yang telah digambarkan institusional yang lebih permanen dan tidak sebelumnya berargumen bahwa reformasi personal. Kecuali jika tanda pembangunan institusi dalam konteks yang rapuh kepercayaan dan hasil awal dikaitkan dengan pembangunan institusi yang lebih sah, perlu diterapkan dalam konteks politik bertanggung jawab, dan mampu, negara-negara daripada sempurna secara teknis. Kami akan tetap rentan terhadap kekerasan. Pada menelaah sejauh mana negara-negara Bab 5, kita akan menelusuri mekanisme bagi yang telah ulet melawan kekerasan sering transformasi institusional yang kokoh. kali menggunakan pendekatan reformasi “paling tepat� yang tidak lazim yang • Mencurahkan perhatian awal bagi memungkinkan dilakukannya fleksibilitas reformasi institusi yang memberikan dan inovasi—dukungan publik terhadap keamanan, keadilan, dan lapangan lapangan pekerjaan; mekanisme konsultatif pekerjaan bagi warga. Keterkaitan antara yang nonelektoral; penggabungan struktur keamanan dengan pembangunan selama negara, sektor swasta, keyakinan, tradisional, ini menjadi bahan perdebatan di bawah dan komunitas untuk memberikan layanan konsep keamanan masyarakat yang meliputi (lihat Boks 3.5). kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari 120 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 3.5  Reformasi “paling tepat� Apa yang dimaksud dengan reformasi “paling tepat?� Karena risiko serangan balik politik dan muatan berlebih prematur yang telah dipaparkan sebelumnya dalam kondisi di mana keamanan tidak sempurna dan institusi lemah, opsi reformasi teknokratis “paling praktis� bisa gagal. Pendekatan-pendekatan yang lebih tidak ortodoks yang paling tepat dalam situasi keamanan yang tidak sempurna, kapasitas institusi, dan pasar kompetitif dapat berjalan lebih baik—tetapi dapat memiliki implikasi “kedua terbaik� yang perlu dikelola.17 Amati contoh-contoh berikut. • Suatu negara hendak melegitimasi pembentukan pemerintahan dan arah baru reformasi melalui pemilu. Namun, situasi tidak aman masih merajalela di hampir semua wilayah, banyak pemilih tidak dapat mendatangi bilik suara, serta polling dan penghitungan suara tidak dapat diawasi. Mekanisme perwakilan nonelektoral, jika dipandang sebagai suara dan akuntabilitas rakyat yang sebenarnya, dapat digunakan untuk jangka pendek. Namun, untuk jangka menengah, mekanisme tersebut memerlukan legitimasi baru. • Suatu negara memiliki tingkat pengangguran 20–30 persen, geng kriminal yang merekrut kaum mudanya, dan perekonomian yang secara struktural tidak banyak menarik investasi di sektor-sektornya yang menguntungkan. Untuk jangka pendek, lapangan kerja yang disubsidi publik dapat menjadi opsi paling tepat. Namun, untuk jangka panjang, jalan keluar menuju lapangan kerja formal di sektor swasta akan diperlukan. • Suatu negara memerlukan listrik untuk memulihkan perekonomiannya, tetapi pemberontak memiliki kemampuan untuk menyerang fasilitas pembangkit listrik dan distribusi listrik. Generator ukuran sedang mungkin lebih mahal, tetapi dapat menjadi opsi paling tepat untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, negara tersebut dapat memerlukan jalan keluar berupa solusi murah biaya. • Suatu negara menginginkan untuk mengalihkan belanja umum ke sektor pendidikan dan infrastruktur, tetapi memiliki jumlah tentara yang besar dan pasukan pemberontak. Untuk jangka pendek, mengintegrasikan kedua pasukan ini dan membayar biaya gaji mereka mungkin merupakan solusi paling tepat. Namun, untuk jangka panjang, pasukan perlu dirampingkan dan diprofesionalkan. • Suatu negara memiliki ribuan orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM pada masa lampau. Namun, sistem pengadilan formalnya hanya dapat memproses 200 kasus per tahun. Proses berbasis masyarakat mungkin menjadi opsi paling sesuai, tetapi sistem pengadilan formal masih perlu dibangun sambil memberi ganti rugi bagi keluarga- keluarga yang ditangani secara tidak memadai dalam proses awal. Sumber: Tim WDR. Mempercepat dukungan eksternal dan mentransformasi institusi mereka dengan menolak tekanan eksternal hanya menggunakan sumber daya keuangan dan teknis mereka sendiri. Membangun keuletan terhadap kekerasan Namun, mayoritas negara menerima dan kerapuhan merupakan proses yang dimiliki bangsa. Namun, dukungan eksternal bantuan diplomatik, keamanan, dan dan insentif serta tekanan eksternal dapat pembangunan dari luar. Tindakan eksternal berkontribusi terhadap kemajuan ataupun dapat membantu dengan membangun kemunduran. Pihak luar tidak dapat kepercayaan melalui mekanisme komitmen memulihkan kepercayaan dan mentransformasi eksternal; memberikan hasil-hasil cepat institusi—proses-proses ini bersifat domestik yang menguatkan legitimasi pemerintah; dan harus dipimpin secara nasional. Namun, mendukung transformasi institusional untuk membantu negara-negara memulihkan dengan pendekatan fleksibel yang kondisi normal serta meredakan instabilitas menghormati opsi reformasi yang paling regional dan global, aktor internasional dapat sesuai; menerapkan rentang waktu yang menawarkan hal-hal berikut. realistis untuk kemajuan institusional; serta • Memberikan dukungan dan insentif memberikan insentif untuk menghargai eksternal yang efektif. Sebagian negara tata kelola yang bertanggung jawab dan telah memulihkan kepercayaan dan menghukum kepemimpinan yang gagal. Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 121 • Mengurangi tekanan eksternal terhadap pascaperang saudara klasik: meskipun kekerasan negara-negara rapuh. Mengurangi sipil dan politik skala kecil terjadi, para pemimpin tekanan eksternal termasuk tindakan mengambil tindakan preventif sebelum negara untuk membatasi pengaruh merugikan tersebut mengalami perang saudara (Fitur 3). dar i traf f icking ilegal, kor upsi Ini bukan tidak lazim: dua pertiga masyarakat yang keluar dari kerapuhan sepanjang 20 tahun internasional, dan pencucian uang—serta terakhir melakukannya tanpa perang saudara melindungi negara-negara dari guncangan besar.19 Sejumlah peluang muncul ketika para ekonomi. Sebagian tantangan ini berada pemimpin yang sedang berkuasa menyadari di luar kendali setiap negara. Menganalisis perlunya perubahan dan menciptakan kondisi kekuatan serta kelemahan inisiatif yang memungkinkan perubahan tersebut regional dan global dapat memastikan terjadi—seperti di Ghana pada tahun 2003 di bahwa upaya reformasi nasional tidak mana konflik potensial tentang hak suksesi dibuat kewalahan oleh tekanan-tekanan antara dua klan di utara dapat dihindarkan.20 baru dan tindakan yang berhasil di satu Peluang-peluang lain muncul dari protes massa negara tidak lantas menghapus masalah atau tindakan sosial, seperti di Benin pada di negara-negara sekitar. tahun 1990, ketika gerakan populer melahirkan konferensi nasional yang melahirkan konstitusi Melakukannya sekali lagi—sekali lagi dan baru, pemilu multipartai, dan pada akhir 17 dalam beragam jenis transisi tahun kekuasaan otokratis.21 Banyaknya transisi juga menjadi pola umum di negara-negara Sama seperti kekerasan berulang, upaya untuk berpendapatan sedang yang muncul dari rezim membangun kepercayaan dan mentransformasi otoriter, misalnya Argentina dan Cile. institusi umumnya berbentuk spiral berulang. Bahkan, bencana alam terparah pun dapat Negara-negara yang keluar dari kerapuhan dan memberikan peluang bagi transisi dari konflik (berbagai) konflik sering kali melakukannya dan kerapuhan. Meskipun berbagai upaya untuk bukan dengan satu momen menentukan merundingkan penyelesaian antara pemerintah “bergerak atau mati�—melainkan melalui banyak Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) momen transisi, seperti diilustrasikan oleh peta dimulai sebelum tsunami Samudra Hindia tahun spiral pada Figur 3.1. Para pemimpin nasional 2004, krisis kemanusiaan yang muncul dan harus membangun kepercayaan terhadap negara upaya rekonstruksi masif menciptakan pijakan dan mentransformasi institusi seiring waktu— bersama karena kedua pihak beralih membantu sama seperti transisi Republik Korea di bidang korban bencana dan membangun kembali Aceh. keamanan, politik, dan ekonomi yang meliputi Meskipun berbagai negara tetap berada dalam pertentangan internal yang berulang tentang lingkaran setan kekerasan parah selama periode norma-norma dan tata kelola pascaperang.18 yang panjang, ada banyak peluang bagi partisipan Suatu proses berulang memungkinkan adanya penting untuk menyadari bahwa perubahan ruang untuk norma kolaboratif dan kapasitas terletak pada kepentingan diri mereka. demi membangun, serta untuk keberhasilan membangun kesuksesan dalam siklus kebaikan. Untuk setiap lingkaran spiral, dua fase yang Jangan berharap terlalu banyak, sama berulang: membangun keyakinan bahwa terlalu cepat kesempatan positif mungkin terjadi sebelum Jalannya waktu memungkinkan pembangunan memperdalam transformasi institusional dan identitas suatu institusi dan nilai-nilai bersama memperkuat hasil-hasil tata kelola. yang mendukungnya. Keberhasilan berulang Transisi keluar dari kerapuhan dan siklus membangun institusi yang menegakkan moral kekerasan berulang dilakukan melalui tindakan internal dan membangun kredibilitas di mata preventif dan pemulihan pascakonflik. Transisi publik. Untuk membuat penilaian yang beralasan Afrika Selatan bukan merupakan transisi terhadap kerangka waktu, penting untuk memiliki 122 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 3.6  Kemajuan paling pesat dalam transformasi institusional—Sebuah estimasi rentang realistis Tabel ini menunjukkan rentang historis waktu yang diperlukan pembaru tercepat pada abad ke-20 untuk mencapai transformasi tata kelola yang mendasar. Skenario dimensi “kapabilitas negara� Tahun menuju ambang batas: Indikator 20 tercepat Tercepat selama ambang batas Kualitas birokrasi (0–4) 20 12 Korupsi (0–6) 27 14 Militer berpolitik (0–6) 17 10 Efektivitas pemerintahan 36 13 Pengendalian korupsi 27 16 Penegakan hukum 41 17 Sumber: Pritchett dan de Weijer 2010. Catatan: Perhitungan dilakukan berdasarkan indikator International Country Risk Guide yang memberikan peringkat pada negara- negara dalam skala 0–4 selama periode 1985–2009. Kolom “20 tercepat� memperlihatkan jumlah tahun rata-rata yang dibutuhkan 20 transformer tercepat untuk mencapai ambang batas, dan kolom kedua menunjukkan waktu yang diperlukan oleh negara tercepat untuk mencapai skor indikator ambang batas. titik tolak historis. Satu pendekatan adalah pergerakan tercepat memerlukan rata-rata 17 menanyakan lamanya waktu yang diperlukan tahun untuk memisahkan militer dari politik, oleh masyarakat berpendapatan tinggi atau 20 tahun untuk mencapai kualitas birokrasi yang sedang pada masa kini untuk mencapai tingkat berhasil, dan 27 tahun untuk mengendalikan pencapaian institusional sekarang. Perbandingan korupsi secara memadai (Boks 3.6). Ini bukan antara masyarakat paling maju dan paling tidak berarti kesempurnaan, melainkan kecukupan. maju tidak begitu membantu: pada tahun 1700, Tidak berarti bahwa target-target ini dianggap misalnya, Belanda telah memiliki PDB per kapita sebagai tolok ukur yang mudah bagi negara-negara lebih besar daripada 45 negara termiskin pada yang paling rapuh dan terkena dampak konflik masa ini.22 Pendekatan yang lebih bermanfaat pada masa kini karena “transformer tercepat� adalah membandingkan tingkat pembangunan yang digambarkan di atas sering kali memiliki institusional masa kini di negara-negara rapuh kondisi awal yang lebih menguntungkan daripada dengan tingkat “transformer� paling baru. negara-negara rapuh pada masa kini. Portugal Secara historis, transformasi paling cepat dan Republik Korea adalah contoh transformer memerlukan satu generasi. Indeks-indeks institusional tercepat pada abad ke-20. Namun, institusional yang paling umum relevan untuk kedua negara itu memulai transformasinya mengurangi risiko kekerasan—penegakan dengan fondasi pengalaman institusional negara hukum, korupsi, HAM, tata kelola demokratis, yang kuat serta tingkat literasi yang jauh lebih kualitas birokrasi, pengawasan sektor keamanan, tinggi daripada di Republik Demokratik Kongo dan kesetaraan bagi kaum terpinggirkan.23 Berapa atau Haiti pada masa kini.24 lama waktu yang dibutuhkan untuk naik dari Rekam jejak transformasi institusional tingkat rata-rata sekarang di negara-negara rapuh mengindikasikan bahwa transformasi berjalan ke ambang batas “tata kelola yang baik�? Hasilnya semakin cepat seiring waktu: transformasi sangat mengejutkan. Kedua puluh negara dengan modern dapat dibandingkan dengan 100+ tahun Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 123 pada abad-abad sebelumnya. Berikut tiga tren kini cenderung lebih tinggi yang diukur internasional dapat mendukung “spiral kebaikan� dengan represi, kemandekan ekonomi, bagi transformasi yang lebih cepat. dan pengucilan internasional. Penyebaran • Pertama, negara-negara tidak beroperasi teknologi baru memperkuat sirkulasi secara terisolasi satu sama lain atau dari prinsip-prinsip internasional dan tolok sistem global. Negara-negara modern ukur kinerja pemerintah oleh warga dan merupakan bagian dari suatu sistem organisasi masyarakat sipil. Hal ini, serta internasional yang memberikan manfaat kapabilitas organisasional yang diwujudkan tertentu dan mensyaratkan perilaku dalam teknologi baru, berdampak besar tertentu. Dewasa ini, perilaku tersebut terhadap kemampuan masyarakat untuk termasuk membantu menjaga keamanan menekan institusi negara mereka (seperti antarnegara (misalnya, dengan tidak di Republik Islam Iran pada tahun 2009).29 mengancam negara lain dan menaati Namun, ekspansi saluran komunikasi dapat “hukum peperangan�), menaati hukum menjadi pisau bermata dua. Misalnya, di internasional, dan mematuhi kewajiban Kenya, pada awal tahun 2008 setelah pemilu menurut perjanjian—dan berperilaku di Desember 2007, telepon seluler berperan negara sendiri secara konsisten dengan ganda dalam mendorong kekerasan dan norma-norma internasional (misalnya, mencegah penyebarannya.30 dengan melindungi HAM dan memberantas • Ketiga, teknologi baru juga menciptakan korupsi atau perubahan inkonstitusional peluang untuk memperbaiki penyediaan dalam pemerintahan). Norma-norma layanan, bahkan dalam situasi yang paling global dan regional dibahas secara lebih rapuh. Teknologi yang memungkinkan terperinci pada Bab 6.25 b e r b ag ai kel omp ok mas y ar a k at • Kedua, teknologi baru mendukung berkomunikasi di dalam dan luar negeri maraknya tuntutan akan pemerintahan dapat membantu pemerintah mempercepat yang baik. Dewasa ini, orang-orang jenis transformasi institusional yang memiliki akses yang jauh lebih mudah memperbaiki kinerja dan memproses terhadap informasi daripada yang kita legitimasi. Di Republik Demokratik pikirkan (termasuk mereka di seluruh Kongo, biaya transisional diberikan kepada dunia), dan ini mempersulit pemerintah lebih dari 100.000 bekas pejuang melalui untuk mengabaikan kepentingan telepon seluler sejak tahun 2004, dan masyarakat luas. 26 Rekaman video survei terhadap warga dilakukan dengan berbagai kejadian pada akhir era Uni menggunakan SMS.31 Layanan semacam Soviet menunjukkan pada gerakan warga itu seharusnya mahal dan tidak efisien di dari Nepal hingga Rumania soal apa wilayah yang luas dengan infrastruktur yang dapat dicapai melalui protes massal. yang kurang jika tidak ada kemajuan Sementara itu, berbagai revolusi baru- perubahan teknologi. baru ini27 mengeksploitasi teknologi baru komunikasi pribadi, seperti revolusi Twitter Angan-angan akan penentuan waktu di Moldova serta peran media sosial di melingkupi bantuan jika menyangkut pembangunan tata kelola dan institusi. Timur Tengah dan Afrika Utara.28 Negara Ini sebagian disebabkan oleh hasrat untuk terkadang memang menolak tuntutan mematuhi norma-norma internasional dengan warga. Namun, harga yang harus dibayar cepat yang dapat dipahami: pelanggaran 124 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 HAM dan korupsi besar sangat menjijikkan. Beradaptasi dengan konteks Namun, kemudian, ditetapkanlah tujuan yang yang beragam mensyaratkan kapabilitas negara—terkadang tanpa mempertimbangkan apakah kapabilitas Proses yang diperlukan untuk memulihkan itu dimiliki, dan terkadang dengan asumsi bahwa kepercayaan diri dan mentransformasi kapabilitas itu dapat diciptakan dengan cepat institusi adalah sama di berbagai negara (dengan sumber daya dan “kehendak politik� yang menghadapi gabungan tekanan dan yang ada). Ini tidak benar. Bahkan, Republik karekteristik institusional yang berbeda-beda; Korea—yang memiliki sumber daya dan antara negara-negara berpendapatan rendah kehendak politik (dan tingkat modal manusia dengan negara-negara berpendapatan sedang, yang lebih besar daripada banyak negara rapuh bahkan negara-negara berpendapatan tinggi pada masa kini)—memerlukan satu generasi yang menghadapi kekerasan subnasional; untuk membuat perubahan-perubahan ini.32 serta antara negara-negara yang menghadapi Tidak ada satu negara pun yang kemungkinan kekerasan yang murni bersifat kriminal dengan mampu melakukannya dalam tiga atau lima tahun, negara-negara yang menghadapi konflik politik garis waktu umum kepemimpinan nasional dan dan sipil. Meskipun dinamika perubahan bisa masyarakat internasional (Boks 3.7). jadi serupa, kerangkanya mesti diterapkan secara berbeda bergantung pada ciri spesifik kasus yang dihadapi. Di sejumlah negara, tekanan dari trafficking Boks 3.7  Optimisme atau angan-angan? SDA ke luar negeri atau infiltrasi kelompok bersenjata dari luar negeri sangat penting. Pada akhir tahun 2009, Haiti telah mencapai kemajuan besar dalam Sementara itu, di negara-negara lain, trafficking memulihkan keamanan dan tata kelola yang lebih baik setelah krisis tahun 2004 narkoba dapat menjadi tekanan eksternal utama. pascapenggulingan Presiden Jean-Bertrand Aristide. Keamanan telah dipulihkan Tekanan internal yang muncul dari ketimpangan di wilayah pedesaan. Kepercayaan terhadap institusi pemerintah, termasuk polisi, aktual atau yang dipersepsi antara berbagai meningkat. Fungsi keuangan publik berjalan. Berbagai layanan kemanusiaan dan kelompok dapat berbentuk dikotomi urban-desa masyarakat serta proyek rekonstruksi kecil pun dilakukan. Sebelum gempa bumi menimpa Haiti pada tahun 2010, pemerintah tengah di sebagian negara, etnis atau geografis di negara- berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat internasional—diplomatik, negara lain, atau religius di negara-negara lainnya. penjagaan perdamaian, dan pembangunan—untuk mendorong transformasi Guncangan ekonomi atau tingkat pengangguran institusional. Ini termasuk restrukturisasi ekonomi mendasar yang diperlukan tinggi bisa jadi penting di sejumlah negara, tetapi untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian dan tekstil; pengangkatan tidak di negara-negara lain. personel Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah untuk memulihkan Berbagai tantangan institusional dalam fungsi sektor keadilan dasar yang lebih baik; perubahan konstitusional, di antara menghadapi tekanan-tekanan ini juga banyak hal, untuk mengurangi frekuensi pemilu; peningkatan desentralisasi berbeda-beda (Boks 3.8). Sebagian negara pemerintahan; ekspansi pasukan polisi yang cepat; tindakan antikorupsi untuk mencegah penyelewengan dana bantuan; reformasi pendapatan untuk harus menghadapi kapasitas institusi negara meningkatkan tarif dasar pajak; dan tindakan untuk memberantas pelaku dan masyarakat sipil yang rendah, serta trafficking narkoba guna mengatasi perubahan pola transit ke Karibia. Seluruh digabungkan dengan akuntabilitas yang rendah. tindakan ini dilakukan selama 18 bulan ketika Haiti juga memiliki dua pemilu yang Sebagian negara lain dapat memiliki kapasitas telah dijadwalkan. dan sumber daya yang relatif kuat, tetapi Tragedi yang menimpa negara tersebut pada Januari 2010 membuat menghadapi tantangan legitimasi negara karena mustahil untuk mengetahui apakah reformasi tersebut akan dapat diselesaikan. negara dianggap kurang akuntabel dalam hal Kaitan antara kekerasan dengan institusi serta pengalaman pembangunan negara historis di negara lain memang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan perwakilan politik, manajemen sumber daya, atau ini akan membuat rakyat Haiti lebih ulet menghadapi kekerasan yang pecah penghormatan terhadap HAM—atau dianggap kembali—tetapi juga tidak ada satu negara pun yang berhasil menyelesaikan hanya mewakili kepentingan satu bagian populasi tingkat perubahan ini dalam waktu 18 bulan. sehingga mengucilkan bagian lain. Di sejumlah negara, tantangannya bersifat nasional: seluruh Sumber: Konsultasi WDR dengan pejabat pemerintah, PBB dan perwakilan donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perwakilan LSM di Haiti, 2010. wilayah negara terpengaruh. Di negara-negara lain, tantangannya terbatas di satu wilayah, tetapi Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 125 Boks 3.8  Spektrum tantangan dan peluang dalam situasi spesifik Jenis kekerasan: Kekerasan sipil, kriminal, lintas perbatasan, subnasional, ideologi, atau gabungan dari semuanya. Peluang transisi: Ruang perubahan gradual/terbatas Pemangku kepentingan utama: Pemangku hingga menengah/besar. kepentingan internal versus eksternal; pemangku kepentingan negara versus nonnegara; pemangku kepentingan pendapatan rendah versus pendapatan tinggi. Tekanan utama: Tekanan internal versus eksternal; Tantangan institusional: Batasan kapasitas rendah tekanan ekonomi versus politik; tingkat perpecahan versus tinggi; akuntabilitas rendah versus akuntabilitas kelompok tinggi versus rendah. tinggi; eksklusi versus inklusi. Sumber: Tim WDR. tetap signifikan: wilayah-wilayah subnasional ekonomi politik digunakan untuk mengajukan menampilkan karekteristik kerapuhan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. risiko kekerasan aktual atau potensial. • Tekanan-tekanan apa yang dihadapi Tekanan dan karekteristik institusional negara tersebut yang meningkatkan risiko juga berubah seiring waktu dengan tekanan- timbulnya atau berulangnya kekerasan? tekanan baru yang muncul dan kapabilitas baru yang dikembangkan. Selain itu, arah perubahan Topik-topik yang harus dieksplorasi juga penting. Di sejumlah negara, berbagai termasuk infiltrasi kelompok bersenjata kejadian dapat menjadi peluang bagi perubahan eksternal dan jaringan trafficking; potensi politik, sosial, dan ekonomi besar. Di negara- tekanan korupsi dari SDA atau bentuk negara lain, riwayat kemunduran terakhir trafficking lain; ketegangan politik, sosial, dapat berarti momen transisi yang akan datang atau ekonomi antarkelompok; tingkat menghadapkan peluang untuk membalikkan pengangguran dan guncangan harga yang situasi kemunduran, tetapi mungkin belum tinggi atau meningkat; serta tekanan- memberikan peluang nyata untuk melaksanakan tekanan yang muncul berupa bekas perbaikan yang menentukan. Jenis momen gerilyawan atau kegiatan anggota geng dan transisi yang menawarkan peluang perubahan peredaran senjata. tentu saja amat beragam—dari pemilu, krisis • Karekteristik institusional apa yang penting: eksternal, program reformasi pemerintahan kapasitas, termasuk di institusi negara dan baru, hingga perayaan hari kemerdekaan yang penting bagi suasana batin negara tersebut. nonnegara yang berbeda; akuntabilitas, Oleh karena itu, diferensiasi penerapan termasuk di berbagai aspek—perwakilan kerangka ini amat penting. Dalam menerapkan politik, korupsi, penghormatan akan HAM; kerangka ini, pilihan beragam jenis koalisi inklusi kelompok-kelompok yang beragam, yang “cukup inklusif � dan prioritas hasil awal, etnis, religius, kelas, geografis? Risiko tuntutan upaya transformasi institusional, serta apa yang dihadapkan oleh karekteristik pembentukan institusi yang inovatif secara institusional ini bagi aktor nasional dan politik bergantung pada situasi spesifik di internasional? negara tersebut. Sama halnya, dukungan dan • Kelompok pemangku kepentingan apa insentif eksternal serta tindakan internasional yang penting dalam membangun dan untuk menangani tekanan eksternal perlu dibuat mentransformasi institusi, serta sinyal, sesuai dengan situasi spesifik setiap negara. mekanisme komitmen, dan hasil apa Dalam Laporan ini, diferensiasi kerangka yang paling penting bagi kelompok- 126 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 kelompok ini? Ini dapat mencakup dan institusi yang lemah menyebabkan negara berbagai pengelompokan aktor politik, menjadi lebih rentan akan kekerasan yang dengan kepemimpinan kekuatan keamanan, warga sendirinya menjungkirbalikkan pembangunan. yang terpinggirkan, institusi bisnis, buruh, Negara-negara itu pun terperangkap: reformasi berbasis keyakinan, ataupun kelompok- institusional yang mereka perlukan untuk keluar dari lingkaran setan kekerasan dan kelompok masyarakat sipil berpengaruh pakta elite temporer sulit dicapai karena lainnya, serta aktor eksternal seperti negara ancaman kekerasan memang sangat nyata.34 tetangga, donor, dan investor. Akibatnya, spiral kebaikan untuk memulihkan • Jenis momen transisi seperti apa yang kepercayaan diri dan institusi transformasi akan muncul, dan peluang apa yang tidak dapat berekspansi—karena kredibilitas mereka munculkan? Ini tidak hanya perlu hilang, sementara kekerasan (termasuk warisan menyertakan penilaian kreatif terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan) terjadi, para peluang perubahan, tetapi juga penilaian pemimpin harus terlibat pertama-tama dalam realistis terhadap apa yang dapat dan tidak membangun kepercayaan diri melalui pakta yang dapat diberikan oleh peluang ini—misalnya cukup inklusif dan hasil awal agar komitmen momen transisi tertentu dapat menawarkan mereka menjadi kredibel. peluang untuk mengatasi kemunduran, Hanya jika para aktor telah membangun tetapi belum dapat mengonsolidasikan kepercayaan dan menetapkan komitmen mereka terhadap pembangunan damai melalui seluruh dimensi perubahan yang pembangunan kepercayaan diri, kemudian diperlukan oleh keuletan jangka panjang mereka dapat melakukan reformasi institusional melawan kekerasan. secara kredibel yang diperlukan untuk lepas dari lingkaran setan tersebut. Ekspansi spiral kerangka ✳✳✳ WDR secara berulang penting karena transformasi Institusi amat penting, bahkan dua kali memerlukan waktu. Para pemimpin, pemangku lebih penting bagi negara-negara yang terkena kepentingan, dan masyarakat internasional harus dampak kekerasan. Literatur ekonomi banyak mengecamkan bahwa masyarakat akan melalui mengungkapkan bahwa institusi amat penting beberapa siklus pembangunan kepercayaan diri bagi pembangunan ekonomi.33 Terungkapnya dan reformasi institusi sebelum mereka dapat bukti ekonometris menunjukkan bahwa negara- mencapai keuletan dalam melawan kekerasan negara terkena dampak dari institusi yang amat untuk “pembangunan seperti biasanya�. lemah dua kali lebih besar—karena institusi yang kurang memperlambat pembangunan Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 127 fitur 3  Memulihkan keamanan di Kolombia Jenis kekerasan: Trafficking, kekerasan kriminal dan geng, konflik sipil. Peluang transisi: Tindakan preventif di tengah meningkatnya Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, kelompok kriminalitas dan gagalnya perundingan damai. bersenjata, warga, masyarakat sipil, rekan regional dan internasional, jaringan kriminal. Tekanan utama: Warisan kekerasan, adanya jaringan trafficking dan Tantangan institusional: Tidak adanya institusi negara di sebagian kriminal internasional, ketimpangan sosial dan ekonomi. wilayah; warisan tantangan kapasitas, inklusi, dan akuntabilitas. Kolombia, sebuah negara berpendapatan sedang, Upaya serius untuk bernegosiasi dengan kelompok telah mengalami perdamaian selama 47 tahun dari 200 pemberontak dimulai pada tahun 1990-an, dan mencakup tahun pertama kemerdekaannya. Hingga pergantian abad pembentukan zona netral di bawah kendali Angkatan ke-21, sebagian besar wilayahnya dicirikan dengan tidak Bersenjata Revolusioner Kolombia (Revolutionary adanya institusi negara, serta tuntutan panjang amnesti dan Armed Forces of Colombia—FARC). Menurut banyak negosiasi dengan kelompok bersenjata yang hanya mendaur pihak, kegagalan upaya ini disebabkan oleh FARC, ulang (tetapi tidak memecahkan) insentif kekerasan. dan ini membantu membangun dukungan luas untuk Selama dua dekade terakhir, sejumlah inisiatif baru perubahan strategi yang melabeli FARC sebagai kelompok dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan keamanan. kriminal. Dimulai pada tahun 2002, pemerintahan yang Inisiatif tersebut dipimpin oleh pemerintah lokal dan baru memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi nasional, serta berdampak signifikan selama beberapa pemerintahan sebelumnya yang telah dilakukan selama tahun terakhir. empat tahun dengan FARC dan Tentara Pembebasan DESEPAZ—singkatan untuk Desarrollo, Seguridad Nasional (National Liberation Army—ELN). Pemerintah y Paz atau pembangunan, keamanan, dan perdamaian— justru berfokus untuk mengonsolidasikan kendali negara diluncurkan di Cali pada tahun 1992 berdasarkan studi di seluruh Kolombia demi melindungi populasi dan epidemiologi kekerasan yang menimpa kota tersebut membasmi perdagangan narkoba ilegal—tujuan-tujuan (tingkat pembunuhan di sana melonjak dari 23 per 100.000 yang kemudian diformalkan dalam kebijakan “keamanan penduduk menjadi 93 dari tahun 1983 hingga 1992). Dengan demokratis�. Berdasarkan pendekatan terintegrasi terhadap kontribusinya terhadap pengurangan kekerasan secara pemulihan kepercayaan melalui keamanan, penciptaan signifikan, program-programnya termasuk koordinasi lapangan kerja, dan kohesi sosial, kebijakan baru tersebut multisektoral pembatasan senjata, penegakan hukum dan untuk melakukan “institucionalidad� atau membangun dan keadilan, pendidikan, perumahan, serta kegiatan rekreasi. mentransformasi institusi. Akibat tingginya tingkat pembunuhan, Bogotá Dari tahun 2002 hingga 2008, pendekatan ini cukup (sama seperti Cali) menerapkan pendekatan multisektoral berhasil. Pasukan bersenjata ditambah dari 300.000 pada pada tahun 1990-an yang mencakup kerja sama antara tahun 2002 menjadi lebih dari 400.000 pada tahun 2007,35 polisi masyarakat dengan warga lokal serta inisiatif untuk dan keberadaan negara di seluruh wilayah pun mengurangi merangsang ekonomi lokal. Kedua program ini serta kekerasan, terutama di wilayah pedesaan. Tingkat intervensi lain mengurangi tingkat pembunuhan di Bogotá pembunuhan nasional berkurang hingga setengahnya dari dari 80 per 100.000 orang menjadi 28 antara tahun 1993 70 per 100.000 orang menjadi 36,36 keluarga yang diusir dan 2004, serta meningkatkan jumlah penangkapan empat paksa berkurang sebanyak 60 persen, dan penculikan kali lipat. berkurang sebanyak 80 persen.37 Untuk meningkatkan Yang paling baru, Medellín juga mengalami fungsi pemerintahan yang transparan, Kolombia pengurangan tingkat kekerasan kriminal secara dramatis. memperbaiki indeks korupsi (dari –0,44 menjadi 0,24), Sebagai kota yang terkena dampak secara langsung oleh penegakan hukum (dari –0,92 menjadi –0,50), efektivitas kelompok pemberontak dan kekerasan kartel narkoba, pemerintahan (dari –0,40 menjadi 0,13), dan akuntabilitas Medellín menjadi kota dengan tingkat kekerasan tertinggi (dari –0,50 menjadi –0,26). 38 Penurunan kekerasan di dunia pada tahun 1991 dengan tingkat pembunuhan 381 membantu menopang pertumbuhan ekonomi yang pesat per 100.000. Dampak kebijakan keamanan nasional dan dengan rata-rata 4,9 persen per tahun antara tahun 2002 lokal yang digabungkan dengan strategi pembangunan dan 2008—hampir tiga kali lipat dari tingkat pada tujuh sosial mengurangi tingkat pembunuhan menjadi 29 per tahun sebelumnya.39 Namun, prestasi mengesankan di 100.000 orang pada tahun 2007. bidang keamanan ini bukan tanpa biaya: lebih dari 300.000 (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 128 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 fitur 3  Memulihkan keamanan di Kolombia (lanjutan) orang diusir pada tahun 2008. Kejahatan dan rasa tidak yang memasuki pintu tol meningkat dari sekitar aman juga mulai muncul di sebagian wilayah perkotaan, 60.000 kendaraan pada tahun 2003 menjadi hampir seperti Medellín (peningkatan tingkat pembunuhan dari 150.000 kendaraan pada tahun 2009. 33,8 menjadi 94,5 per 100.000 pada tahun 2007–2009),40 • Menggabungkan upaya pembangunan politik, seiring munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan keamanan, dan ekonomi penting bagi pendekatan terorganisasi. Insurgensi FARC pun belum dituntaskan ini. Pemerintah membentuk lembaga nasional dan secara meyakinkan. melaporkan kepada presiden untuk mengoordinasikan Berikut beberapa pelajaran penting. upaya pembangunan militer, kepolisian, dan warga sipil • Pemerintah menggunakan pendekatan yang “cukup di wilayah-wilayah paling rawan. Tim multidisiplin inklusif � dengan membangun dukungan nasional Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) luas untuk tujuan keamanan ketika menghentikan bekerja di dinas yang sama, dan membuat program negosiasi dengan FARC. Setelah berdialog secara bersama untuk memandu tindakan-tindakan mereka. mendalam dengan kelompok-kelompok bisnis, Konsep-konsep bersama—“keamanan demokratis� “pajak kekayaan� yang harus dibayar oleh pembayar dan pemulihan “institusionalitas� di wilayah-wilayah pajak terkaya di negara itu diperkenalkan pada tahun yang belum dijamah pemerintah—penting bagi 2002 demi membantu upaya keamanan. Kampanye kolaborasi erat antara aktor militer dengan sipil. jaringan sosial digalakkan untuk memberantas Konsultasi WDR menggarisbawahi dua tantangan penculikan, kemudian melawan penggunaan utama untuk melangkah ke depan. Tantangan pertama kekerasan oleh FARC. adalah menyelaraskan kesuksesan memulihkan kepercayaan • Upaya membangun kepercayaan di awal sangat dan keamanan dengan transformasi institusional jangka penting. Pemerintah menggunakan sumber daya panjang. Survei terhadap persepsi publik memperlihatkan militer untuk melindungi jaringan jalan utama peningkatan drastis kepercayaan terhadap situasi keamanan dengan mensponsori konvoi kendaraan pribadi dan penyediaan layanan pendidikan, serta kepercayaan yang memungkinkan banyak warga Kolombia untuk secara keseluruhan terhadap negara (lihat Figur a). Namun, melakukan perjalanan ke kota-kota besar dengan Amnesti Internasional memberikan peringkat terendahnya aman untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun kepada Kolombia pada tahun 2008, dan Freedom House lalu. Mobilitas meningkat cepat: jumlah kendaraan mempertahankan nilai 4 (dalam skala 7) antara tahun 2002 dan 2008. a. Kepercayaan publik terhadap pelayanan dan keamanan meningkat drastis 100 86,1 86,1 90 80 % responden menjawab “ya� 66,6 70 60 50 50 40 30 20 11 10 0 Peningkatan pelayanan Peningkatan persepsi tentang Peningkatan kepercayaan Peningkatan pelayanan Peningkatan transparansi dan pendidikan keamanan terhadap lembaga negara kesehatan akuntabilitas pemerintah Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan hasil penelitian Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010 untuk survei representatif yang dilakukan pada awal tahun 2010. (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 129 fitur 3  Memulihkan keamanan di Kolombia (lanjutan) Tantangan kedua berkaitan dengan Keberhasilan Kolombia dalam menyerang institusi keamanan dan keadilan. Meskipun kartel narkoba besar juga memiliki dampak yang mempertahankan independensinya, sistem tidak dikehendaki negara tetangganya. Wilayah keadilan tidak direformasi dengan laju yang budi daya kota meningkat di Bolivia dan Peru. sama seperti militer dan kepolisian, serta sulit Beserta kenaikan produktivitas, ini melonjakkan mengimbangi dengan bertumpuknya kasus yang produksi kokain potensial Amerika Selatan muncul karena kegiatan kepolisian yang lebih menjadi 865 ton metrik pada tahun 2008 dari efektif. Budaya kebal hukum masih belum hilang, 800 ton metrik pada tahun 2002. dan mengancam kemajuan reformasi sektor keamanan. Institusi nasional juga menghadapi Sumber: Arboleda 2010; UNODC 2010b; World Bank 2010n; Guerrero 1999; Centro de Coordinación de Acción Integral 2010; uji kredibilitas terkait apa yang disebut kematian konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan positif-palsu: penyelidikan dan pengadilan masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010; berkelanjutan tengah mencermati bukti bahwa wawancara WDR dengan mantan Presiden Alvaro Uribe, 2010; perhitungan tim WDR. kaum muda miskin yang tidak bersalah dibunuh dan dituduh sebagai pemberontak, kemudian dibunuh dalam operasi militer. 130 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 3.9  Pelajaran dari transisi Afrika Selatan: Memulihkan kepercayaan dan mentransformasi institusi Jay Naidoo, Ketua Aliansi Global untuk Perbaikan Gizi; Mantan Sekeretaris Jenderal, Kongres Serikat Dagang Afrika Selatan; Menteri Rekonstruksi dan Pembangunan, Afrika Selatan; dan Mantan Ketua Bank Pembangunan Afrika Selatan; Anggota Dewan Penasihat WDR Berdasarkan diskusi dengan Mac Maharaj, Sydney Mufamadi, Setelah pemilu tahun 1994, memberikan hasil-hasil awal— Roelf Meyer, Leon Wessels, Fanie van der Merwe, dan Jayendra termasuk layanan kesehatan ibu dan anak serta penggunaan Naidoo. struktur masyarakat untuk memperbaiki suplai air—penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pemerintahan yang baru. Pada Mei 2010, sebagai bagian dari proses WDR 2011, saya turut serta dalam diskusi dengan para negosiator penting dari Aliansi Mentranformasi institusi ANC dan Partai Nasional (National Party—NP) yang di dalamnya Reformasi tak lazim yang diadopsi secara lokal. Para peserta kami refleksikan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari transisi diskusi sepakat bahwa sebagian besar komunikasi global tentang politik menuju demokrasi pada tahun 1994. Kami semua sepakat transisi Afrika Selatan adalah bentuk organisasional tertentu bahwa syarat transisi politik yang berhasil adalah kepemimpinan dari institusi yang digunakan (misalnya Komite Kebenaran nasional yang kuat, serta proses damai yang mendasarinya harus dan Rekonsiliasi, komite perdamaian nasional). Sebenarnya, ditanamkan di tingkat lokal dan memberikan dividen kedamaian lebih bermanfaat jika kita memperhatikan prinsip-prinsip yang menguntungkan masyarakat lokal. Berikut poin-poin yang dan pendekatan-pendekatan yang mendasar (termasuk yang saya petik dari pengalaman Afrika Selatan. dijelaskan di atas) dengan alasan setiap negara perlu merancang Terdapat banyak titik transisi yang mensyaratkan upaya bentuk institusional mereka sendiri jika mereka ingin memiliki dari protagonis untuk menggeser perdebatan, bukan hanya sepenuhnya proses-proses politik yang terjadi. satu “momen� transisi pada tahun 1994. Ini termasuk protes Berbagai tantangan dalam penentuan prioritas dan dan pemogokan warga; legalisasi serikat pekerja buruh kulit tuntutan. Di samping sejumlah prinsip penting yang lahir dari hitam; permulaan kontak penyamaran pada akhir 1980-an; transisi Afrika Selatan yang berhasil, para peserta diskusi melakukan pembebasan Nelson Mandela serta pencabutan larangan refleksi terhadap beberapa kesalahan yang dibuat atau peluang terhadap A NC dan partai-partai politik pada Februari 1990; yang tidak ditangkap yang dapat dimanfaatkan jika negara-negara Persetujuan Perdamaian Nasional pada tahun 1991; CODES A lain hendak mempertimbangkan pengalaman ini. Empat elemen pada tahun 1992; Dewan Eksekutif Transisional dan badan- digarisbawahi sebagai elemen penting. badan terkait pada tahun 1993–1994; Program Rekonstruksi dan • Sedikit sekali diskusi yang melahirkan peristiwa 1994 yang Pembangunan pada tahun 1993–1994; Program Pertumbuhan, mempertimbangkan persiapan penyediaan layanan sipil. Lapangan Kerja, dan Redistribusi pada tahun 1996; serta transisi Masalah-masalah yang kemudian muncul sebagai akibat demokratis pemerintahan lokal yang hanya berpuncak pada termasuk kurangnya persiapan dalam mendirikan provinsi tahun 2000. dan mendefinisikan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah lokal. Kita seharusnya mengantisipasi batas kapasitas ketika kita Memulihkan kepercayaan meningkatkan jumlah provinsi dan membentuk institusi baru. Langkah transisi Afrika Selatan pada awal 1990-an dimulai dengan • Terlalu sedikit perhatian terhadap penciptaan lapangan kerja periode lebih panjang perubahan mentalitas, atau pergeseran bagi pemuda dan risiko kekerasan kriminal berarti kita belum paradigma, di antara para protagonis yang memberikan kredibilitas sepenuhnya menghadapi kebutuhan kritis untuk memastikan bagi proses tersebut. bahwa generasi baru yang tidak pernah hidup dalam • Di pihak Aliansi ANC, ini termasuk pergeseran pada perjuangan melawan apartheid sebagai dewasa diberikan pendekatan yang lebih luas, lebih inklusif, serta kesadaran dengan kuat dan peluang ekonomi di negara demokratis baru. akan perlunya memastikan insentif bagi Partai Nasional dan • Terdapat kebutuhan akan pertukaran penentuan waktu warga kulit putih. dengan pemertahanan konsensus sosial untuk mengelola • Di pihak Partai Nasional, ini termasuk pergeseran dari pemikiran ketidaksesuaian antara tujuan aspirasi Program Rekonstruksi dan hak-hak kelompok dan perlindungan minoritas menjadi Pembangunan, kerangka makro dan fiskal untuk membiayainya, pemikiran hak-hak individu dan kekuasaan mayoritas. serta kapasitas institusional untuk menerapkannya. • Sinyal-sinyal tertentu yang dipandang tidak dapat diubah • Terlalu banyak asumsi bahwa peristiwa 1994 menandai titik (terutama pembebasan tanpa syarat Nelson Mandela dan kulminasi proses demokratisasi dan rekonsiliasi. Relatif sedikit penghentian perjuangan bersenjata ANC) penting untuk perhatian yang diberikan pada apa yang dimaksud dengan memupuk kepercayaan antara kedua pihak. transformasi menuju negara konstitusional; peran berkelanjutan • Para pemimpin kedua pihak harus bergerak cepat agar tidak masyarakat sosial tidak hanya mendalami demokratisasi dan dihambat oleh kepentingan sempit konstituen mereka sendiri, akuntabilitas, tetapi juga pelayanan; serta terdapat keperluan khususnya dalam periode krisis parah seperti pembunuhan akan diskusi lebih mendalam dan menyeluruh tentang rasisme, politik Chris Hani. ketimpangan, dan eksklusi sosial. Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 131 Catatan 1. Menurut Margaret Levi, “Kepercayaan ternyata adalah kata-kata yang mengikat untuk berbagai fenomena yang membuat orang sanggup mengambil risiko dalam berhadapan dengan orang lain, memecahkan masalah tindakan bersama, atau bertindak dengan cara yang kelihatannya bertentangan dengan definisi kepentingan diri yang lazim.� Selain itu, Levi menjelaskan bahwa, “Yang menjadi permasalahan adalah usaha kerja sama yang berarti pihak yang memercayai memiliki keyakinan yang masuk akal bahwa kepercayaan yang diberikan dengan baik akan menciptakan hasil yang positif dan rela untuk bertindak berdasarkan keyakinan tersebut.� (Braithwaite dan Levi 1998, 78) 2. Permasalahan serupa muncul dalam transisi dari komunisme ke negara (dengan) aturan hukum. Proses pemikirannya mungkin seperti ini: “Jika saya membangun nilai di sebuah perusahaan baru daripada melucuti aset negara, saya akan beruntung hanya jika aturan hukum ditegakkan. Hal ini akan terjadi jika yang lain juga menuntut aturan hukum. Jika orang lain tidak meyakini bahwa aturan hukum akan didirikan, mereka akan lebih memilih untuk melucuti aset daripada membangun nilai. Jadi, mereka tidak akan cenderung menuntut aturan hukum. Dalam kasus ini, bodoh saja jika saya membangun nilai di perusahaan baru. Oleh karena itu, meskipun keadaan sebagian besar orang akan lebih baik dengan membangun nilai berdasarkan aturan hukum daripada melucuti aset di negara tanpa hukum—mengingat ekspektasi saya akan pembangunan politik—lebih baik saya melucuti aset saja.� 3. Kenaikan 30 persen orang yang meyakini bahwa pertumbuhan akan membaik dalam 12 bulan ke depan diasosiasikan dengan kenaikan 1 persen di tingkat pertumbuhan yang sebenarnya pada tahun berikutnya— signifikan pada level 5 persen. 4. Beberapa masyarakat memiliki kapasitas negara yang sangat kuat, tetapi tidak baik dalam indikator-indikator tata kelola karena masyarakat tersebut sangat ekslusif—contohnya, Afrika Selatan di bawah apartheid. Negara- negara ini akan lebih mudah menerapkan janji karena organisasi militer dan sipilnya mampu. Namun, mungkin juga terjadi: dalam kasus-kasus ini, kelemahan institusional dalam nilai bersama dan kepaduan mempersulit untuk menjalankan perubahan. Memang, di Afrika Selatan, perubahan selama ini bukanlah proses yang sederhana. 5. Collier, Hoeffler, dan Söderbom 2008; Fearon 2010a; Acemoglu dan Robinson 2006. 6. Goldstone 2010. 7. de Figueiredo dan Weingast 1999; Acemoglu, Johnson, dan Robinson 2005. 8. Rich 2010. 9. Teori ekonomi membantu kita memahami konsekuensi dari persepsi kekebalan hukum yang meningkatkan hasrat untuk menggunakan jalan kekerasan. Bab 2 menyinggung tentang cara dinamika ketidakamanan menghasilkan “dilema tahanan�, di mana kurangnya kepercayaan di antara dua pihak menghalangi kemampuan mereka untuk bekerja sama demi menghasilkan hasil-hasil yang menguntungkan. Teori ekonomi menunjukkan bahwa jika kedua pihak tersebut percaya bahwa mereka akan menghadapi dilema serupa pada masa depan, perhitungan mereka bisa berbeda—mereka dapat menyadari bahwa mengambil risiko dengan memercayai pihak lain pada masa kini dapat memberikan keuntungan pada masa depan. Dilema tahanan seperti itu memungkinkan dilakukannya kerja sama meskipun tidak dijamin. Jika suatu masyarakat dihadapkan dengan situasi di mana pihak-pihak percaya bahwa pihak lain di masyarakat dapat menggunakan kekerasan untuk menolak perubahan, maka kesediaan mereka untuk mempertaruhkan kerja sama pada masa depan menjadi berkurang. Jika suasana tidak aman bukan merupakan isu krusial, mempertaruhkan keuntungan pada masa depan masuk akal; jika masa depan sangat tidak menentu, logika mengatakan bahwa kita harus menempatkan premi berlebih untuk melindungi hak dan sumber daya yang ada, bukan mempertaruhkannya demi keuntungan kolektif. Lihat Axelrod 1984. 10. Lihat Keefer, Neumayer, dan Plümper 2010. 11. Lihat UN Security Council 2010a, konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan donor PBB, LSM lokal, dan organisasi berbasis komunitas di Haiti, 2010. 12. Pandangan alternatif terhadap hubungan antara institusi dengan kekerasan dapat ditemukan di Cramer 2006. 13. WDR mendefinisikan “keamanan warga� sebagai kebebasan dari kekerasan fisik dan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan. Dengan penerapan kepada semua anggota masyarakat (baik itu warga negara di negara tersebut maupun yang lainnya), istilah ini mencakup keamanan di rumah; di tempat kerja; dan dalam interaksi politik, 132 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 sosial, serta ekonomi dengan negara dan anggota masyarakat lainnya. Serupa dengan keamanan masyarakat, “keamanan warga� juga menjadikan orang-orang sebagai fokus utama untuk mencegah dan memulihkan diri dari kekerasan. Lihat juga Frühling, Tulchin, dan Golding 2003. 14. Pembangunan kepercayaan dalam mediasi berarti membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bermusuhan; dalam krisis finansial, kepercayaan pada pasar berarti pemerintah mengadopsi kebijakan yang baik dan akan sanggup menerapkannya. WDR mendefinisikan istilah ini menjadi pembangunan kepercayaan di antara kelompok warga yang telah terpecah oleh kekerasan, antara warga dengan negara, dan antara negara dengan para pemangku kepentingan utama lainnya (tetangga, rekan internasional, investor), di mana dukungan politis, tindakan, dan finansialnya dibutuhkan untuk memberikan hasil positif. 15. Insentif ini tidaklah selalu cukup. Bab 4 membahas kasus-kasus di mana para pemimpin tidak rela untuk mengakui krisis yang akan datang atau mengambil tindakan, serta membahas pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan situasi ini. 16. Dengan dibangun berdasarkan laporan “Commission on Human Security 2003�, pentingnya keamanan masyarakat telah diakui dalam resolusi Majelis Umum PBB 2005b yang diadopsi di Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tahun 2005, laporan Majelis Umum PBB (laporan kedua tahun 2009), Resolusi Majelis Umum PBB (2010), serta di majelis lainnya seperti Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik, G8, dan Forum Ekonomi Dunia. 17. Dalam Laporan ini, istilah “paling tepat� menggambarkan solusi yang disesuaikan dengan konteks masyarakat pada saat itu, dan mungkin bukan merupakan solusi paling baik menurut ukuran lain. Dengan demikian, solusi ini memunculkan konsep “kedua terbaik� seperti digunakan dalam teori ekonomi—reformasi menjadi optimal hanya jika semua distorsi dan pemikiran dipertimbangkan. Dengan cara ini, solusi paling tepat dapat menjadi optimal dengan semua batasan dan kondisi ekonomi, politik, fisik, serta institusional. 18. Bedeski 1994; Cumings 2005; Chang dan Lee 2006. 19. Berdasarkan skor CPIA historis, 40 negara seharusnya diklasifikasikan sebagai “rapuh� selama lima tahun atau lebih antara tahun 1977 dan 1989. Boks 2.10 memperlihatkan 17 negara tetap rapuh hingga tahun 2009 dan 16 negara mengalami perang saudara kecil atau besar. Dari 23 negara yang “keluar� dari kerapuhan, 15 tidak mengalami perang, 4 mengalami perang saudara kecil, dan 4 mengalami perang saudara besar antara tahun 1990 dan 2009. Perhitungan tim WDR. Lihat juga Mata dan Ziaja 2009. 20. Odendaal 2010; Ojielo 2007; UNDPA 2010a. 21. Encyclopedia of the Nations 2010. 22. Pritchett dan de Weijer 2010. 23. Indeks-indeks tersebut adalah indikator “kualitas pemerintah� yang dibuat oleh Quality of Government Institute (yang dibuat berdasarkan data ICRG; indikator “efektivitas pemerintahan� oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi; indikator “penurunan layanan publik progresif � yang dibuat oleh Indeks Negara Gagal; dan indikator “efisiensi sumber daya� yang dibuat oleh Indeks Transformasi Bertelsmann). Lihat Pritchett dan de Weijer 2010. 24. Pritchett dan de Weijer 2010. 25. Norma-norma global dan regional memainkan peran penting dalam mencegah kekerasan dengan membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, serta mendukung transformasi institusional lokal dengan membantu menjaga fokus pada tujuan, bukan bentuk institusional tertentu. Norma-norma ini dapat berbentuk kesepakatan internasional formal dan dapat pula diwujudkan dengan gerakan sosial, misalnya gerakan Otpor. 26. Sebagai contoh, meskipun tingkat keberhasilan Myanmar dan Republik Demokratik Rakyat Korea berbeda— dalam penggunaan larangan komunikasi dan perjalanan untuk membatasi akses informasi dan mempertahankan kendali di dalam negeri—kemampuan keduanya untuk membatasi informasi menurun drastis selama beberapa tahun terakhir karena akses internet di Myanmar dan televisi satelit di kedua negara menyampaikan kondisi dunia luar. Lihat Horsey dan Win Myint 2010. 27. Istilah revolusi warna berarti rangkaian gerakan spontan yang muncul satu per satu di beberapa negara bekas Uni Soviet dan satu negara Balkan selama awal era 2000-an. Sebagian besar gerakan-gerakan ini adalah gerakan protes nonkekerasan yang mendorong demokrasi melawan pemerintahan yang dinilai korup dan/atau otoriter. Berawal sebagai tindakan spontan kecil, gerakan-gerakan tersebut berubah selama beberapa hari atau minggu menjadi gerakan massal yang menjatuhkan pemerintahan dan mendirikan rezim demokrasi baru. Setiap Dari kekerasan ke keuletan: Mengembalikan kepercayaan dan mentransformasi institusi 133 gerakan menggunakan warna atau bunga tertentu sebagai simbolnya, dan pusat dari gerakan-gerakan tersebut adalah LSM dan utamanya adalah aktivis mahasiswa. Gerakan-gerakan ini berhasil di Serbia (2000), Georgia (Revolusi Mawar 2003), Ukraina (Revolusi Oranye 2004), dan Kirghizia (Revolusi Tulip 2005). Lihat Kuzio 2006; D’Anieri 2006; Michalcik dan Riggs 2007. 28. Lihat Mungiu-Pippidi dan Munteanu 2009. 29. Lihat, misalnya Afshari dan Underwood 2009. 30. Goldstein dan Rotich 2008. 31. MDRP 2006. 32. Bedeski 1994; Cumings 2005; Chang dan Lee 2006. 33. North 1989, 1995; Rodrik 2000; Acemoglu, Johnson, dan Robinson 2005. 34. Terdapat perbedaan penting antara apa yang diusulkan oleh Laporan ini dengan “jebakan konflik� yang digambarkan oleh Collier dkk. 2003. Dalam suatu “jebakan konflik�, pendapatan rendah menimbulkan konflik, dan konflik menyebabkan pendapatan rendah sehingga menciptakan tingkat keseimbangan yang rendah. WDR berfokus pada defisit institusional: institusi yang memungkinkan resolusi pertikaian secara damai tidak dimiliki oleh lingkungan yang rapuh. Karena para aktor kurang memiliki sarana untuk melahirkan komitmen reformasi yang kredibel, masyarakat tidak mampu melepaskan diri dari ancaman kekerasan. Jadi, timbullah tingkat keseimbangan institusi disfungsional yang rendah dan kekerasan yang berulang. 35. Lihat Arboleda 2010. 36. Perhitungan tim WDR. 37. Lihat Arboleda 2010. 38. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi 2010a. 39. Perhitungan tim WDR berdasarkan World Bank 2010n. 40. Municipio de Medellin 2010. B ab ini menganalisis pembelajaran-pembelajaran negara dalam membangun kepercayaan melalui koalisi dan hasil-hasil awal. Kebanyakan negara yang kembali dari ambang batas kekerasan telah mengembangkan koalisi tindakan “yang cukup inklusif� dengan format berbeda-beda yang menyesuaikan keadaan mereka. Untuk membentuk koalisi seperti itu, para pemimpin negara bertindak untuk membangun kepercayaan dengan mengisyaratkan bahwa kebijakan-kebijakan baru akan berbeda dengan kebijakan-kebijakan lama dan tidak akan dikembalikan. Mereka membangun kepercayaan dengan mencapai beberapa hasil konkret sebagai awal dari transformasi institusional yang lebih luas. Negara- negara yang telah berhasil pada ukuran pembangunan kepercayaan awal sering kali melakukannya dengan menggunakan perpaduan alat-alat kebijakan pragmatik dan meminta kekuatan nonnegara, baik dari lokal maupun internasional. 4 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL MENG Bab EM B AL IKA MENTRANSFORMA N KEP MENG ERCAYA DIRI EM BA L IKA AN NK MENTRANSFORMA EPER MENG EMB CAYAAN DIRI SI I A TIT LIK NS AN MENTRANSFORM USI KEP ERCAYA SI I ST AN DIRI ITU N SI ASI TIT INS Memulihkan Kepercayaan: USI KEKERASAN dan DUKUNGAN KERAPUHAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Menjauh dari Ambang Batas Menggunakan pembelajaran dari komitmen yang dapat membangkitkan para reformis nasional dukungan perubahan. Kedua, para reformis T nasional telah memberikan hasil di indakan-tindakan kepemimpinan lapangan untuk membangun kepercayaan untuk mengembalikan kepercayaan pada keamanan warga negara, keadilan, para pemangku kepentingan dan dan prospek ekonomi. Pada kedua faktor warga negara dalam kapasitas kolektif tersebut, transisi yang berhasil dengan untuk perubahan merupakan langkah cerdas menggunakan kekuatan tambahan pertama yang penting saat menjauhi di luar pemerintah dari sektor swasta, ambang kekerasan. Seperti yang telah lembaga tradisional, dan LSM. Bab ini dijelaskan pada Bab 2 dan 3, kepercayaan membahas apa yang membuat sebuah yang dimiliki masyarakat dan pemangku koalisi “cukup inklusif � serta tanda-tanda, kepentingan terhadap institusi negara mekanisme komitmen, dan hasil awal yang untuk mengatasi kekerasan goyah saat dapat membantu mencapai momentum ketidakamanan meningkat atau sebagai transformasi institusional nantinya.3 akibat dari serangan konflik yang berulang. Jalan yang menjauhi kekerasan ini Pengetahuan mengenai cara-cara efektif telah dianalisis dalam beberapa tulisan. untuk mengembalikan kepercayaan Stedman dan Nilson menyebutkan bahwa diri dalam negara yang terkena dampak perjanjian untuk mengakhiri kekerasan kekerasan itu terbatas. Oleh karena itu, tidak perlu semuanya inklusif—mereka bab ini memperluas gagasan-gagasan dapat mendukung perdamaian jika mereka yang ditelusuri dalam kebijakan dan dunia cukup inklusif pada awalnya. 4 Fearon, akademis dengan pembelajaran yang Keefer, Azam, dan Mesnard menelaah diambil dari makalah pendahuluan WDR mengapa beberapa konflik mungkin lebih dan konsultasi-konsultasi negara, termasuk sulit diatasi karena ketidakpercayaan pandangan-pandangan reformis nasional dan bagaimana mekanisme komitmen yang terlibat demi mengarahkan negara (cara meyakinkan bahwa janji-janji akan mereka menjauhi ambang.1 sulit dibalikkan) dapat dirancang untuk Analisis kasus-kasus negara menyelesaikan masalah-masalah tersebut; mengungkapkan berbagai jalan yang contohnya: perjanjian damai, penetapan menjauhi ambang, serta menyampaikan pembagian kekuasaan, dan reformasi dua faktor umum. Pelajaran pertama adalah sektor keamanan.5 pentingnya membangun koalisi “yang Masyarakat menggunakan ini dan cukup inklusif � serta mengidentifikasi mekanisme komitmen lainnya untuk tanda-tanda dan mekanisme-mekanisme2 menyesuaikan kondisi di lapangan. Yang 136 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 lebih penting dari bentuk-bentuk mekanisme meredakan potensi kekerasan, dan negara itu adalah kemampuan penyesuaian mereka menghindari sejumlah konflik yang mungkin terhadap kondisi yang berubah selama wacana saja mengacaukan pemilu tahun 2004. berbagai transisi. Pelajaran yang ditelaah pada Kepemimpinan terkadang dibagi dan bab ini dibangun atas penelitian ini melalui didominasi oleh satu individu. Inilah kasus contoh-contoh praktis negara dan pelajaran Jenderal Mali Amadou Toumani Touré yang lintas negara. keinginannya untuk menghadapi pemberontak Tuareg secara berbeda menimbulkan tradisi resolusi demokratis yang berkelanjutan.8 Afrika Koalisi yang cukup inklusif Selatan diuntungkan oleh kepemimpinan Bagian ini menelaah pengalaman negara dalam personal yang luar biasa dari Presiden Nelson membangun perjanjian “yang cukup inklusif � Mandela dan kedalaman kepemimpinan untuk perubahan; pendekatan yang berbeda-beda bersama yang terbentuk selama beberapa dekade pada pembangunan koalisi di tingkat nasional, perlawanan di Kongres Nasional Afrika (African subnasional, dan lokal; serta prinsip-prinsip National Congress—ANC), Partai Komunis, dan utama yang muncul dari makna “yang cukup organisasi-organisasi masyarakat sipil United inklusif �. Bagian ini mempertimbangkan jenis Femocratic Front. tindakan-tindakan langsung dan tanda-tanda pada Kesempatan transisi telah mengarah kebijakan pada masa mendatang yang membantu pada lebih banyak tindakan tegas di mana para membangun dukungan untuk perubahan. pemimpin telah membangun koalisi untuk perubahan.9 Pendekatan-pendekatan yang cukup inklusif dapat berupa penetapan pembagian Seberapa inklusifkah makna “yang cukup inklusif � tersebut? kekuasaan formal, seperti pemerintah Democratic Unionist Party dan Sinn Féin di Irlandia Utara.10 Tindakan yang diambil oleh pemimpin nasional Koalisi-koalisinya sering kali bersifat informal, selama masa-masa transisi dapat menentukan seperti pendekatan Kolombia dan Timor Leste dalam mencegah kekerasan. Dua kasus yang yang dijelaskan berikut ini. Beberapa pengalaman bertentangan menggambarkan maksudnya. yang sukses serta tantangan-tantangan pada Di Kenya, peringatan atas kekerasan terkait pembentukan koalisi di situasi konflik politik pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2007 dan sipil, termasuk beberapa hal berikut. mendorong kelompok-kelompok Kenya dan • Pendekatan inklusif, dibandingkan beberapa pemerintah asing untuk menawarkan pendekatan eksklusif, penting dalam dukungan terhadap komite perdamaian dan bentuk mediasi atau pencegahan kekerasan mencegah terulangnya kekerasan. Pemimpin lainnya; para pemimpin dari berbagai fraksi Timor Leste pada 2007 mengajak partai- politik menolaknya.5 Kekerasan yang telah partai politik lain dan para pengusaha diprediksi menyusul pengumuman hasil untuk membantu pembangunan—termasuk pemilihan mengarah pada hampir 1000 kematian tokoh-tokoh independen dan tokoh- dan pemindahan 300.000 orang. Sebaliknya, tokoh dari partai lain di pemerintahan— pemerintah Ghana mengambil tindakan tegas serta menyediakan keterlibatan bisnis pada tahun 2003 untuk mencegah perselisihan lokal. Pendekatan ini berbeda dengan yang cukup serius atas suksesi hak antara pendekatan yang diambil pada periode klan-klan saingan Dagomba di utara. Setelah antara kemerdekaan pada tahun 2002 dan usaha nasional gagal mencapai kompromi di kekerasan baru pada tahun 2006 saat partai antara kelompok yang berselisih, pemerintah yang berkuasa tidak terlalu terlibat dengan meminta bantuan PBB dalam merancang masyarakat sipil, gereja, atau aktor-aktor intervensi pembentukan kepercayaan, termasuk fasilitas dialog dan negosiasi antara pemerintah domestik lain untuk membangun dukungan dengan masyarakat sipil.7 Tindakan tersebut program ini.11 Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 137 • Pada beberapa situasi, fokus tertentu dalam bahwa manajemen ekonomi akan menjadi membangun dukungan nasional dan provinsi bagian dari arah yang baru. Di Cile, seperti untuk perubahan secara bersamaan juga halnya transisi politik di negara dengan penting. Di Aceh, Indonesia—yang telah pendapatan menengah seperti Indonesia, mengalami konflik sipil yang lama dan pendekatan penyeimbang yang rentan memakan biaya—satu proses mediasi secara digunakan untuk menjalankan reformasi hati-hati yang melibatkan GAM (pergerakan keamanan dan keadilan dengan tetap pemberontak) serta pimpinan dan mempertahankan dukungan dari pihak pemimpin pemerintah provinsi dan Jakarta militer untuk perubahan.14 mengamankan perjanjian perdamaian pada • Di Afrika Selatan, pembentukan koalisi tahun 2005 yang mengerahkan dukungan yang cukup inklusif pada masa persiapan pemangku kepentingan yang cukup luas serta sampai pemilu 1994 berarti melibatkan keterlibatan dunia internasional (Fitur 4). semua partai politik dan masyarakat sipil • Strategi-strategi penyertaan dapat berubah dalam pembahasan mengenai masa depan seiring waktu. Di Sierra Leone, penyertaan negara—meskipun ANC mempertahankan awal Revolutionary United Front (RUF) hierarki yang mengarahkan pengambilan di Lomé Agreement 1999 selanjutnya keputusan di antara Sekutu ANC lain dan ditanggalkan pada 2000 saat kondisi berubah anggota-anggota Democratic Front. setelah ada berbagai pelanggaran. Meskipun • Pemerintah Kolombia mengerahkan pihak perjanjian awal tidak berhasil, perjanjian militer, pamong praja, kelompok-kelompok tersebut diperlukan untuk mendorong bisnis, serta tokoh-tokoh masyarakat para pemimpin RUF untuk menghentikan sipil pada tahun 2003 untuk mendukung pertikaian. Para pemimpin di ibu kota juga kebijakan keamanan demokratisnya. membantu mengawasi kegiatan-kegiatan Proses ini mengecualikan FARC (Angkatan mereka setelah perjanjian gagal.12 Bersenjata Revolusioner), Kolombia yang • Sebaliknya, di Sudan, pembicaraan damai pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan antara tahun 2000 dan 2005 dilaksanakan perdamaiannya dari akhir 1990-an sampai antara sekelompok kecil pemimpin dari 2002 menciptakan tuntutan nasional untuk kedua sisi, serta pihak Utara dan Selatan tindakan melawan penculikan dan kekerasan. terus-menerus menghadapi perpecahan Komunikasi dan jangkauan pemerintah internal yang tidak dapat diatasi melalui mendukung kepercayaan populer terhadap perluasan koalisi setelah perjanjian damai tindakan militer dan polisi yang sulit serta ditandatangani pada Januari 2005.13 reformasi pamong praja.15 Pembentukan koalisi yang cukup inklusif • Consultative Assembly (CA) yang dibentuk juga penting dalam transisi politik non- untuk merancang undang-undang yang baru pascakonflik yang sukses seperti digambarkan merupakan dasar dari proses pembentukan contoh berikut. koalisi yang cukup inklusif di Ghana selama transisi menjadi demokrasi multipartai. • Transisi politik di Cile terjadi pada tahun Consultative Assembly berisikan 260 1990 dan selanjutnya melibatkan mekanisme anggota yang terdiri atas 117 perwakilan politik yang sangat terinstitusionalisasi dari District and Metropolitan Assemblies, untuk mencapai persetujuan kebijakan di 121 perwakilan dari berbagai “organisasi antara kelima partai politik “concertación mapan� (yaitu kelompok perusahaan) democratica�; menjangkau para pekerja dan dan asosiasi, serta 22 orang yang diangkat masyarakat sipil; serta memperjelas tanda- pemerintah. Assembly yang berisikan tanda pada bisnis yang bertanggung jawab 138 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 banyak simpatisan oposisi ini menampilkan merupakan bagian penting dari respons terhadap kebebasan dan merancang undang-undang kekerasan kriminal dan kekerasan politik. Di yang disetujui dalam sebuah referendum seluruh Amerika Latin, pendekatan-pendekatan yang menentukan tahapan untuk transisi yang melibatkan para pemimpin masyarakat lokal yang tertib tanpa kekerasan.16 dan menggabungkan inisiatif keamanan dengan pembangunan telah menggantikan pendekatan- Pada berbagai situasi penetapan pendekatan keamanan saja “mano duro� (tangan perdamaian yang dinegosiasikan, kemenangan besi) yang lebih tua. Negara-negara dengan militer, dan krisis politik, para pemimpin sering pendapatan lebih tinggi telah menggunakan kali menggunakan pemerintah berbasis luas pendekatan yang sama dari kebijakan masyarakat untuk mengirimkan tanda positif penyertaan— di Inggris atau Prancis sampai pembentukan tetapi ini bukanlah hal yang sederhana. Banyak aliansi lokal untuk memerangi aktivitas geng di kabinet di negara-negara berkembang tidak Los Angeles (lihat Boks 4.2). terkena dampak kekerasan, di mana efisiensi Sektor swasta juga penting untuk negara merupakan perhatian utama yang umumnya yang menanggulangi dan muncul dari kekerasan. berkisar antara 15 sampai 20 pengangkatan di Sementara itu, pada jangka pendek, pemulihan setiap pemerintahan. Namun, saat stabilitas— dari kekerasan dapat didukung oleh bantuan dari bukan efisiensi—yang mendorong komposisi, luar atau dari penerimaan SDA; jalan menuju kabinet biasanya lebih besar seperti di Kenya pembangunan jangka panjang bergantung pada dan Zimbabwe.17 Ketika pengambilan keputusan sektor swasta yang sehat. Kegiatan sektor swasta yang terfragmentasi diperparah oleh perpecahan sering kali melintasi garis etnik dan agama, di internal, kerugian efisiensi bisa cukup besar. mana kompetisi berbasis aturan merupakan Ketegangan yang memicu kekerasan dapat fondasinya. Kekerasan memperpendek horizon berakar di dinamika provinsi atau lokal dan di waktu konsumen, produsen, pedagang, dan dinamika nasional, serta koalisi-koalisi lokal pembuat kebijakan. Jangkauan pada sektor swasta sangat penting dalam mencegah kekerasan. dapat membantu membangun pengertian jangka Tautan yang dibuat antara pemerintah pusat panjang yang penting untuk merencanakan dengan provinsi di Aceh (lihat Fitur 4) adalah investasi pada masa depan dan pertumbuhan salah satunya, seperti pendekatan pencegahan yang berkelanjutan.18 Pada contoh Kolombia, konflik di Ghana yang dijelaskan di atas dan Cile, dan Timor Leste di atas, menjangkau perhatian pada sikap netral pemerintah lokal di sektor swasta merupakan bagian penting untuk Singapura (Boks 4.1). Pembelajaran negara juga pembentukan koalisi.19 mengangkat dua mekanisme pembangunan Kemampuan para pemimpin untuk untuk mendukung pembentukan koalisi lokal mengendalikan dan menjalankan perubahan dan memperkuat hubungan antara negara dengan juga bergantung pada jaringan masyarakat sipil warga negaranya di tingkat lokal. Pertama, di serta institusi dan tokoh-tokoh informal—dan mana pemerintah menyediakan sumber daya interaksi antara negara dengan institusi informal secara langsung kepada masyarakat untuk memiliki makna yang lebih besar di masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan yang diamuk kekerasan.20 Banyak inisiatif di (melalui pembangunan berbasis masyarakat atau luar pemerintah yang telah membantu menahan community-driven development—CDD). Kedua, atau menghentikan kekerasan.21 Penyertaan di mana masyarakat tidak perlu mengatur masyarakat sipil serta institusi informal dan keuangan, tetapi merupakan mitra aktif dalam tradisional dalam koalisi yang cukup inklusif tindakan-tindakan yang dilakukan pihak lain membantu memperoleh legitimasi sosial yang (pemerintah lokal, LSM, mitra internasional) lebih luas serta membantu memastikan bahwa yang digunakan untuk kepentingan mereka. keamanan, keadilan, dan pekerjaan warga negara Membentuk koalisi pada tingkat lokal—di menjangkau semua segmen masyarakat. Struktur mana negara bekerja sama dengan pemimpin masyarakat komunitas, tradisional, dan sipil juga masyarakat untuk memerangi kekerasan— Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 139 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 4.1  “Semua politik itu lokal.� George Yeo, Menteri Luar Negeri Singapura; WDR Advisory Council Member Usaha yang berhasil harus dimulai pada tingkat lokal. Tanpa Pada kasus-kasus perselisihan etnik atau agama, di mana penekanan pada hasil-hasil lokal, warga negara kehilangan ketidakamanan bersama mandiri, pihak berwenang lokal kepercayaannya pada kemampuan pemerintah untuk yang terlihat adil dan netral oleh semua kelompok sangatlah menyediakan hidup yang lebih baik. Tindakan-tindakan penting sebelum proses penyembuhan dan pemulihan dapat untuk mengembalikan keamanan, menciptakan kepercayaan, berlangsung. Ini merupakan pengalaman Singapura saat ada menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan pelayanan di kerusuhan rasial pada tahun 1960-an. Pemimpin yang dipercaya masyarakat lokal meletakkan dasar untuk kemajuan nasional. dapat membuat perbedaan yang tegas. Tidaklah cukup untuk menyampaikan hasil di kota besar. dapat menjadi mitra yang sangat penting untuk dengan kelompok pemberontak pada tahun penyampaian hasil awal di mana jangkauan 2003 sedang berjalan, pergerakan Liberian dan kepercayaan negara pada masyarakat yang Women’s Mass Action for Peace mengerahkan terkena dampak kekerasan itu rendah. Dengan ribuan pendukung di Liberia dan Ghana di mana menggunakan kekuatan nonnegara, pemerintah perbincangan dilakukan, membarikade delegasi dapat “memperluas� kemampuan mereka di ruang pertemuan, mendorong mediator untuk mengirimkan barang-barang publik dan internasional untuk menentukan tenggat menandakan kemitraan inklusif antara negara waktu, dan mengamankan kesepakatan.23 Di dengan bagian masyarakat yang lain. Papua Nugini/Bougainville, delegasi wanita Jaringan-jaringan perlindungan informal berkonsultasi dengan Bouganville Revolutionary juga memediasi dampak dari upaya untuk Army untuk menghentikan peperangan, mencegah kekerasan di berbagai situasi yang memberikan inisiatif untuk menciptakan rapuh: jaringan-jaringan ini dapat melemahkan wilayah perdamaian, serta menyelenggarakan perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk dan memimpin pembicaraan perdamaian. 24 mengembangkan ketahanan terhadap kekerasan Wanita-wanita dari Sudan Selatan dalam New dalam jangka panjang, tetapi sedikit sekali Sudan Council of Churches menyelenggarakan yang dapat menggantikannya dalam jangka konferensi kesukuan Wunlit pada tahun 1999 pendek. Pembelajaran negara mengindikasikan untuk mengakhiri pertempuran antara orang- keseimbangan antara kredibilitas usaha orang Dinka dan Nuer. Perjanjian Wunlit pembentukan koalisi awal—di mana keterlibatan menghasilkan perjanjian untuk membagi hak individu dan kelompoknya dikenal korup atas air, ikan, dan padang rumput yang telah dapat melemahkan—dengan kebutuhan untuk menjadi poin penting perselisihan.25 Di Amerika membongkar sistem perlindungan seiring waktu Latin, kelompok-kelompok wanita telah saat membangun kekuatan institusional. Bab 5 berperan aktif dalam kasus pelanggaran HAM. membahas pelajaran dalam mengurutkan upaya- Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah upaya antikorupsi dalam situasi yang rapuh. Las Madres de la Plaza—sekelompok ibu yang Partisipasi wanita dalam reformasi politik memulai demonstrasi tanpa kekerasan pada dapat membantu memperluas koalisi awal tahun 1977 menuntut informasi dari pemerintah untuk melayani kelompok warga negara yang Argentina mengenai di mana anak-anak mereka lebih luas. Saat negosiasi perdamaian antara yang “hilang� selama tahun-tahun yang dikenal pemerintah Liberia pimpinan Charles Taylor sebagai Dirty War (1976–1983).26 140 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 4.2  Pembunuhan terkait geng di Los Angeles Di Los Angeles, kekerasan geng dan kekerasan yang terkait dengan narkoba menjelaskan kriminalitas dalam persentase yang cukup besar (hampir 50 persen pembunuhan), dan memengaruhi secara negatif pendidikan, kesehatan, bisnis dan pekerjaan, harga perumahan, serta kemampuan keluarga untuk menikmati taman dan kegiatan-kegiatan pada waktu senggang lainnya. Meskipun geng tidaklah baru untuk wilayah Los Angeles, keanggotaan geng menggelembung dari jumlah yang tidak terlalu berarti pada tahun 1970 hingga 70.000 sampai 100.000 pada 30 tahun kemudian. Hampir 6.000 orang meninggal karena kekerasan geng antara tahun 1995 dan 2006, hampir sama dengan perang sipil di Uganda selama periode yang sama—di mana estimasi kematian akibat perang antara 1995 sampai 2006 berkisar dari 3.300 hingga 16.000 dengan estimasi terbaik 7.500 (Uganda memiliki penduduk dua kali lebih banyak daripada populasi daerah metropolitan Los Angeles).22 Setelah bertahun-tahun berjuang untuk mengatasi kekerasan terkait geng, sekelompok ahli menulis baru-baru ini, “Ringkasnya, Los Angeles membutuhkan Marshall Plan untuk mengakhiri kekerasan geng� (Advancement Project 2007, 1). Inisiatif-inisiatif baru untuk mencegah kekerasan sebelum meluas dengan membiayai dan melatih pekerja- pekerja yang terjangkau yang dapat memediasi perselisihan, menghentikan rumor, dan melibatkan diri dengan mereka yang menyebabkan kekerasan (“shotcallers�). Strategi ini melibatkan inisiatif-inisiatif pembangunan kepercayaan melalui konsultasi berkala di antara para pemangku kepentingan utama yang bisa termasuk para anggota geng yang telah diperbarui dan para pemimpin masyarakat. Pendekatan outreach ini juga melibatkan koordinasi multisektoral (para petugas penegak hukum melakukan kunjungan masyarakat bersama petugas pembebasan bersyarat, pendidik, layanan anak, serta perwakilan dari departemen kota lain dan masyarakat sipil) untuk mengembangkan hubungan serta kepercayaan antara masyarakat dengan para penegak hukum. Sumber: Konsultasi kelompok WDR dengan penegak hukum dan masyarakat sipil serta Brian Center (Direktur Eksekutif, A Better LA) di Los Angeles, Agustus 2010; Advancement project 2009; Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Lacina dan Gleditsh 2005; Harbom dan Wallensteeb 2010); Los Angeles Almanac (Thornton dkk. 2011). Catatan: Tantangan untuk mengukur kemajuan di lingkungan ini dan penyebarluasan keberhasilan tidak berbeda dari yang dibahas pada Laporan ini. Model-model yang disebut outreach berada pada tahap awal implementasi di Los Angeles dan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam praktik Los Angeles Department atau County Sheriff. Bahan yang penting, tetapi terkadang Warga negara yang kekurangan informasi diremehkan, untuk transisi dari kekerasan yang dapat dipercaya mengenai kemajuan yang yang berhasil adalah komunikasi pemerintah dibuat dan tantangan yang akan muncul akan yang proaktif untuk membangun pemahaman lebih mungkin menghubungkan kekurangan dan dukungan masyarakat. Koalisi yang perbaikan yang terlihat dengan kekurangan berhasil biasanya telah berhasil “menangkap kemauan politik, dan mereka akan kehilangan naratifnya�—artinya mengungkapkan visi kepercayaan terhadap—atau bahkan berbalik harapan yang kuat, membangun makna identitas menyerang—orang-orang yang mereka percayai bersama, menghasilkan komitmen yang luas atau mereka pilih.27 Dialog publik yang inklusif dan populer, serta mengerahkan warga negara membutuhkan kemampuan dan sumber daya meskipun saat visi tersebut memerlukan tidak hanya dari lembaga negara dan masyarakat beberapa pengorbanan jangka pendek untuk sipil, tetapi juga dari media yang dapat berperan para pendukungnya. Yang umum bagi pimpinan penting dalam meyakinkan tanggung jawab yang berhasil, baik individu maupun kolektif, publik dan bertindak sebagai suara warga negara. adalah kemampuan ini untuk mendefinisikan Pengalaman mengindikasikan kemampuan kembali harapan-harapan warga negara dan ini perlu dikembangkan secara koordinatif— elite, mengarahkannya melampaui bingkai pembangunan media tidak hanya berfokus pada negatif acuan, serta mentransformasi kebijakan- kemampuan dasar dan pelatihan jurnalistik, tetapi kebijakan publik dan institusi dengan membuat juga pada pembangunan standar profesional negara mampu mengatasi sumber perpecahan dan memungkinkan lingkungan berperaturan secepatnya dan untuk jangka panjang. untuk media. Sementara itu, pemerintah perlu Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 141 dilengkapi dengan jangkauan yang sesuai dan kepercayaan bahwa arah yang baru tidak akan kemampuan komunikasi. dikembalikan. Mengisyaratkan perubahan dari Seberapa inklusifkah cukup inklusif itu? masa lalu dapat menyertakan tindakan-tindakan Mungkin, terlihat bahwa konflik hanya dapat langsung atau pemberitahuan mengenai tindakan dicegah saat semua bagian dari masyarakat bekerja yang akan diambil. Berkomitmen pada masa sama untuk membawa negara tersebut ke jalur depan membutuhkan proses yang meyakinkan yang baru. Hal ini benar pada satu sisi: upaya yang dari pemangku kepentingan—yang mungkin berhasil untuk mencegah dan pulih dari kekerasan bersikap skeptis karena janji yang dilanggar telah membangun aliansi. Namun, seperti yang pada masa lalu—bahwa perubahan akan sulit dijelaskan di atas, mereka tidak perlu menyertakan dikembalikan. Tanda-tanda yang digunakan oleh semua kelompok dalam masyarakat. negara yang berhasil menciptakan transisi awal Berikut empat pelajaran penting untuk menjauhi ambang meliputi tindakan-tindakan membuat koalisi yang cukup inklusif. gabungan yang melintasi wilayah keamanan- ekonomi dan politik-ekonomi. • Beberapa kelompok dapat dikecualikan Tanda yang paling kuat menunjukkan secara sah di mana ada keyakinan yang bahwa para pemimpin bukanlah tahanan tumbuh di masyarakat bahwa mereka antireformasi, kekuatan antikompromi di antara telah mengorbankan hak mereka untuk para pendukung mereka sendiri. Penunjukan berpartisipasi karena pelanggaran pada strategis dapat menjadi tanda penting untuk masa lalu. tujuan masa depan. Presiden terpilih pertama • Menyertakan kelompok-kelompok yang setelah perjanjian perdamaian Nikaragua menciptakan legitimasi politik dan sumber mempertahankan kepala staf angkatan darat daya finansial dan teknis serta akan pada posisinya. Hal itu mengirimkan tanda terus menekan tercapainya transformasi menenangkan yang kuat kepada oposisi yang institusional yang lebih dalam—misalnya dikalahkan bahwa ia tidak akan menggunakan bisnis, pekerja, wanita, atau kelompok kemenangan pemilu untuk melanjutkan masyarakat sipil lain—memang berarti. kampanye militer. 28 Di Mozambik, mantan komandan tertinggi RENAMO Resistance Namun, mungkin ada hierarki pengambilan (Mozambican National Resistance, pergerakan keputusan pada awalnya dengan pihak- pemberontak yang kini menjadi partai pihak yang hadir, tetapi menunda beberapa oposisi) ditunjuk sebagai deputy chief-of-staff keputusan untuk pimpinan politik. di Mozambican Defence Force, dan tujuh • Mungkin, ada pertukaran kepentingan anggota RENAMO ditunjuk sebagai anggota antara penyertaan yang luas dengan efisiensi komisi pemilu (bersama sepuluh perwakilan pengambilan keputusan negara selanjutnya, dari pemerintah).29 seperti saat pemerintah dengan jumlah Pada sektor keamanan, tanda-tanda dari menteri yang sangat banyak diciptakan. pemerintah atau oposisi gerakan bersenjata telah • Strategi penyertaan dapat berubah seiring menunjukkan apa yang tidak akan dilakukan oleh waktu saat memungkinkan untuk membatasi aparat keamanan—sejauh apa yang akan mereka kelompok-kelompok yang melanggar secara lakukan. Pemerintah Mozambik mengumumkan terus-menerus. dimulainya pengurungan pasukan secara sepihak sebagai bagian dari demobilisasi. Hal ini menciptakan cukup kepercayaan pada RENAMO Sinyal-sinyal dan mekanisme komitmen untuk mengumumkan langkah-langkahnya ke Pada tahap awal transisi, mengumpulkan arah demobilisasi.30 kepercayaan kelompok-kelompok pemangku Di Irak, “gelombang� untuk memulihkan kepentingan ini sering kali membutuhkan ketertiban pada tahun 2006–2007 diawali oleh kebijakan-kebijakan yang menandakan keputusan untuk menarik polisi yang dituduh perubahan dari masa lalu dan menanamkan 142 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 memihak fraksi dalam kekerasan tersebut dari termarginalkan sering kali menanggung beban daerah kota yang tidak aman, dan sebagai tindakan-tindakan ganas oleh pejabat negara dan gantinya menyebar para tentara. Meskipun hal pejabat nonnegara, dan menanggulangi bukti ini menciptakan tantangan-tantangan jangka ketidakadilan seperti itu dapat menjadi prioritas panjang dalam mengembalikan tentara pada utama dalam upaya pemerintah untuk berpisah peranan umumnya dan membangun polisi sipil, dari masa lalu sambil mulai membangun kembali ini juga memulihkan kepercayaan warga sipil.31 institusi-institusi sistem keadilan formal. Isyarat yang kuat juga dapat dikirim oleh gerakan Dengan kepercayaan menjadi sangat pemberontak: keputusan Xanana Gusmao pada penting untuk stabilisasi dan pemulihan, beberapa tahun 1999 untuk memenjarakan para pasukan masyarakat telah menandakan komitmen perlawanan Timor Leste dalam sebuah barak, awal pada keadilan peralihan. Usaha-usaha ini Falintil, bahkan menghindari pengulangan arah mencakup langkah-langkah yang mengarah ke menuju perang sipil tahun 1975 saat menghadapi komisi kebenaran, program ganti rugi untuk para kerusakan besar-besaran di dalam negara.32 korban, dan inisiatif-inisiatif kontra-impunitas Tanda dalam reformasi politik sangatlah yang mungkin termasuk mengadili pelanggar penting di mana pengecualian politik merupakan terburuk dan memeriksa pasukan keamanan.34 faktor utama dalam memotivasi kekerasan atau Inisiatif-inisiatif seperti itu mengirimkan tanda- protes warga sipil. Hal ini dapat mencakup tanda kuat mengenai komitmen pemerintah baru tindakan yang cepat ke arah pemilu atau terhadap aturan hukum. Meskipun faktor-faktor mengeluarkan serangkaian langkah persiapan— institusional atau politik tidak mengizinkan seperti saat proses reformasi badan eksekutif mengganti rugi sepenuhnya, pengumpulan peralihan dan konstitusional di Afrika Selatan bukti awal dari pelanggaran HAM dan bantuan didukung oleh pendidikan kewarganegaraan untuk para korban dapat menandakan niat serius serta tindakan nasional dan lokal untuk untuk menyelesaikan peninggalan impunitas dan mempertahankan keamanan selama proses pelanggaran hak di tingkat masyarakat ataupun politik melalui National Peace Accords (Boks nasional. Pendekatan ini juga telah dicobakan 3.9). Saat di mana pemilu diadakan secepatnya dengan beberapa keberhasilan di negara-negara menandakan bahwa ini bukanlah sebuah berpendapatan menengah yang bertransisi akhir, tetapi satu langkah menuju transformasi dari aturan militer. Pemerintah pusat di Brasil institusional (seperti yang digambarkan menyediakan kompensasi ekonomi awal kepada dalam input karya Lakhdar Beahimi dan Nitin beberapa korban kekerasan politik selama Desai pada Boks 5.1) itu penting. Penciptaan kediktatoran milter negara tersebut mendesak mekanisme komitmen untuk memastikan bahwa sebuah proses pernyataan kebenaran dan diskusi pemberitahuan mengenai reformasi politik akan publik dari kejahatan pada masa lalu.35 dilaksanakan dalam implementasinya—misalnya Dengan hubungan antara korupsi komisi pemilu independen yang kokoh lebih dengan kekerasan, transparansi yang bijaksana bermanfaat saat dilengkapi kemampuan teknis dan cepat dengan ukuran antikorupsi dapat regional atau internasional serta kemampuan membantu memulihkan kepercayaan pemangku pengawasan—dapat membantu membangun kepentingan dan warga negara. Di beberapa kepercayaan. negara, peninggalan korupsi meninggalkan Menandakan tujuan awal untuk kebencian dan kecurigaan yang berat yang memperbaiki pelanggaran HAM juga harus diselesaikan oleh susunan politik yang memungkinkan, bahkan saat prosesnya baru agar mempunyai kredibilitas. Di Liberia, berlangsung lama. Negara-negara yang muncul korupsi pemerintah dipandang secara luas dari kekerasan yang kejam sering kali membawa sebagai motivator utama pemberontakan tahun peninggalan pelanggaran HAM dan trauma yang 1980 yang mengantarkan serangkaian perang memecahkan norma sosial atau menghancurkan internal, pemerintahan peralihan sementara, kontrak sosial antara negara dengan warga kudeta, dan perang-perang lebih jauh yang negaranya.33 Masyarakat yang tidak mampu dan berlangsung lama. Salah satu tindakan Presiden Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 143 Ellen Johnson Sirleaf yang pertama dan paling eksternal sementara pada sistem peradilan, terkenal adalah memecat dua tokoh penting khususnya untuk mengganti rugi kejahatan yang karena tuduhan korupsi serta mempertahankan dilakukan selama episode-episode kekerasan.) pengawasan yang ketat atas korupsi (Boks 4.3). Upaya-upaya stabilisasi awal yang berhasil Kekuatan dan dampak abadi tanda seperti itu sering kali menonjolkan transparansi yang terletak pada pemberitahuan kepada warga lebih besar dalam pengambilan keputusan dan negara bahwa pemimpin dapat menolak para penganggaran untuk memperbaiki kepercayaan pendukung yang mungkin lebih memilih untuk antara warga negara dengan negara. Pemerintah mungkir dari komitmen terhadap warga negara baru Timor Leste melanggar tradisi pada atau pihak oposisi. (Bab 6 membahas dukungan tahun 2008 saat menyiarkan perdebatan BOKS 4.3  Tanda-tanda dan komitmen-komitmen untuk manajemen ekonomi: GEMAP di Liberia Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan politik, kriminalitas dan kekerasan terkait geng, trafficking. Peluang transisi: Ruang yang cukup untuk perubahan, Pemangku kepentingan utama: Pemerintah perlu pemilu presiden, dukungan internal yang kuat. memulihkan kepercayaan partai oposisi dan masyarakat sipil, negara-negara tetangga dan institusi-institusi regional, para donor dan para investor. Tekanan utama: Sejarah panjang kekerasan, trauma, Tantangan institusional: Korupsi ekstrem dan keluhan dan kecurigaan, korupsi, pengangguran usia pendapatan domestik yang rendah merusak tatanan tata muda. kelola politik, serta membatasi upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah. Setelah akhir dari 14 tahun perang sipil Liberia pada 2003, masyarakat internasional menjadi lebih memperhatikan kesalahan manajemen dan korupsi pada NTGL (National Transitional Government of Liberia—Pemerintahan Transisi Nasional Liberia). Korupsi tidak hanya sebuah urusan ekonomi: reaksi politik dan tentara terhadap korupsi yang luas pada pemerintahan Tolbert telah dikutip secara luas sebagai pemicu kudeta yang mencetuskan perang sipil pertama Liberia pada tahun 1989, dan pencurian sumber daya nasional terus membiayai kelompok- kelompok kekerasan. Korupsi ekstrem ini mencegah perkembangan kemampuan pemerintah dengan membatasi pendapatan nasional dan menyelewengkan sumber daya eksternal. Setelah negosiasi yang intens, tekanan diplomatis, dan ancaman embargo atas bantuan eksternal, NTGL dan sekutu internasional Liberia menyetujui Governance and Economic Management Assistance Program—GEMAP (Program Bantuan Manajemen Ekonomi dan Tata Kelola Liberia). Uni Afrika (African Union—AU) dan Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (Economic Community of West African States —ECOWAS) memimpin diskusi dengan NTGL, dan Dewan Keamanan PBB menyambut GEMAP dalam Resolusi 1626 pada 19 September 2005. Tujuan GEMAP adalah memperbaiki pengumpulan pendapatan, penganggaran, dan manajemen pengeluaran; meningkatkan praktik-praktik pembelian; memperkuat transparansi konsesi sumber daya nasional dan mengontrol korupsi; serta membangun kemampuan pemerintah. Ciri yang menentukan dari GEMAP adalah penggunaan para ahli internasional dengan otoritas co-signatory dalam operasi-operasi kementerian dan perusahaan-perusahaan milik negara, tinjauan dari konsesi dan kontrak (termasuk kayu dan berlian), serta pembangunan mekanisme pengawasan—Economic Governance Steering Committee (EGSC)—untuk memandu dan mengawasi implementasi GEMAP. EGSC merupakan mekanisme akuntabilitas bersama yang dikepalai oleh Presiden Johnson Sirleaf dan Duta Besar Amerika sebagai ketua deputi. GEMAP telah membantu memunculkan beberapa perkembangan yang cepat dan merupakan respons yang sesuai terhadap campuran tekanan khusus Liberia, stake-2010–2011, dan tantangan-tantangan institusional pada saat itu. Pendapatan naik dari US$84,5 juta pada 2005– 2006 menjadi US$347 juta pada tahun 2010–2011, dan peringkat Liberia pada Transparency Internasional Corruption Perceptions Index naik dari peringkat 150 menjadi 97 antara 2007 dan 2009. Bagaimanapun, GEMAP juga telah membakar perdebatan mengenai peranan manajemen para ekspatriat. Presiden Johnson Sirleaf mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa “sebuah kekurangan utama tetap ada bersama dengan program-program bantuan teknis lainnya—kurangnya kemampuan pengembangan keberlanjutan. Kekurangan ini telah berkontribusi pada ketegangan antara para ahli asing dengan lokal sehingga mengangkat isu kepemilikan dan kedaulatan�.36 Pelajaran dari GEMAP adalah melihat penahapan penyerahan tanggung jawab dari waktu ke waktu secara teliti, serta mengelola pemahaman dan dukungan lokal. Sumber: AllAfrica 2009; Anderson 2010; Atkinson 2008; Bøås 2009; Dwan dan Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive Mansion 2009. 144 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 anggaran seluruhnya di radio dan televisi.37 melalui pemantauan pihak ketiga yang terbatas. Konsultasi terbuka mengenai kebijakan di Kebijakan-kebijakan kohesi sosial Cile dan masukan-masukan publik terhadap merupakan tanda penting lain yang membantu proses konfirmasi penunjukan di Argentina menciptakan keadilan dan keadilan sosial menciptakan kepercayaan bahwa arah yang baru di semua kelompok masyarakat. Kebijakan- tidak akan dikembalikan. kebijakan seperti itu memelihara partisipasi Pemerintah lainnya telah mengejar kelompok-kelompok yang dikesampingkan transparansi yang lebih besar pada akarnya. sampai sekarang atau wilayah-wilayah pada Pada awal 1990-an, di Uganda, kekhawatiran pengambilan keputusan ekonomi dan politik; muncul dari perbedaan yang jelas antara alokasi memperkenankan mereka mengambil anggaran dengan belanja sebenarnya untuk keuntungan dari bantuan pengembangan; pendidikan. Hal ini bertindak sebagai daya serta memastikan bahwa rekrutmen pelayanan pendorong untuk Public Expenditure Tracking sipil tidak diskriminatif. Untuk menunjukkan Survey yang pertama. Survei awal atas 250 perhatian pemerintah terhadap korban-korban sekolah dasar yang dijalankan pemerintah pada kekerasan atau mereka yang sebelumnya 1991–1995 mengungkapkan bahwa hanya 13 dikecualikan dari pelayanan negara, Rwanda persen dari dana pendidikan dari pemerintah menyediakan dukungan berupa perumahan dan pusat masuk ke sekolah dengan sisa 87 persen Timor Leste menguangkan transfer pembayaran digunakan untuk kepentingan pribadi atau bagi para pengungsi internal. tujuan di luar pendidikan. Survei selanjutnya Tanda-tanda dapat menghapuskan atau yang diimplementasikan setelah survei pertama mengubah hukum-hukum yang tidak adil dipublikasikan menunjukkan bahwa aliran dan diskriminatif—seperti menghapuskan dana ke sekolah naik sampai kira-kira 80–90 hukum-hukum apartheid di Afrika Selatan persen pada tahun 1999–2000. Sistem pelacakan dan pembahasan mengenai Frontier Crimes pengeluaran menaikkan kepercayaan warga Regulation di Pakistan yang menerapkan rezim negara dan donor setelah perang sipil. Akan legal pada daerah-daerah suku yang dikelola tetapi, sistem tersebut melemah setelahnya.38 pemerintah federal yang berbeda dari daerah Pembagian kekayaan dapat menghasilkan Pakistan lain. dukungan serta kepercayaan pada situasi yang Dalam mengejar kebijakan-kebijakan stabil dan masa transisi. Kebanyakan negara kohesi sosial, tanda lain adalah memulihkan yang kaya SDA membagi jumlah pendapatan pelayanan publik untuk kelas menengah yang yang lebih kecil atau lebih besar dari ekstraksi mungkin penting untuk dukungan politik dengan pemerintah daerah, seperti di Brasil, menuju perubahan. Contohnya, meningkatnya Meksiko, dan Nigeria. Pengaturan pembagian investasi sosial di Cile pada tahun 1990- kekayaan seperti itu sering kali sangat penting an diimbangi oleh restitusi pensiun dan ketika perang sipil telah berbahan bakar SDA pengangkatan pegawai negeri sipil;39 klausul atau penonjolan perselisihan mengenai kontrol sunset untuk pegawai negeri sipil kulit putih di SDA. Pengaturan untuk membagi pendapatan Afrika Selatan diimbangi dengan tindakan cepat minyak di Sudan merupakan aspek penting terhadap perawatan kesehatan ibu dan anak dari Comprehensive Peace Agreement 2005 untuk masyarakat paling miskin.40 Kebijakan- (Agreement on Wealth Sharing, Bab III CPA, kebijakan yang ditujukan terhadap hasil-hasil ditandatangani pada awal tahun 2004). Di nyata untuk kelompok-kelompok ini sering Pakistan, pemerintah menggunakan sebuah kali tidak mendukung orang miskin sehingga penyediaan anggaran untuk mengisyaratkan praktisi-praktisi pengembangan sering kali sulit perhatian yang lebih besar pada daerah dengan menyetujui prioritas-prioritas tersebut. Namun, rasa tidak aman yang bertumbuh (Boks 4.4). mereka dapat menjadi bagian dari ekonomi Komitmen-komitmen dibangun ke dalam politik dari perubahan yang berhasil.41 perjanjian ini melalui hukum—dan di Sudan Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 145 Boks 4.4  Pakistan: Menggunakan anggaran untuk mengisyaratkan perubahan Jenis Kekerasan: Subnasional, politik, lintas perbatasan, trafficking, ideologis termasuk transnasional. Peluang transisi: Ruang terbatas untuk perubahan mengikuti Pemangku kepentingan utama: Pemerintah federal, regional, dan pencapaian pemerintahan baru pada tahun 2008 dan kampanye lokal (termasuk daerah suku); kelompok yang dikecualikan; negara- militer 2009 di Lembah Swat. negara tetangga; sekutu internasional; kelompok militan nasional dan transnasional. Tekanan utama: Dampak konflik lintas perbatasan; terorisme Tantangan institusional: Tanggung jawab dan pembatasan transnasional; kompetisi regional; korupsi; ketidaksetaraan politik dan kemampuan di pemerintahan publik; institusi keamanan, peradilan, sosial; ketidaksetaraan pendapatan dan aset; ketidakadilan regional; dan politik. pengangguran usia muda; ketegangan mengenai pembagian kekayaan SDA di daerah-daerah periferal. Pada akhir 2009, perjanjian pemerintah federal Pakistan dengan pimpinan pemerintah provinsi atas Seventh National Finance Commissions Award disambut sebagai sebuah “pencapaian utama dan peristiwa positif untuk mereka yang percaya bahwa masa depan Pakistan yang giat terletak pada federasi demokratis�.42 Di Pakistan, keluhan mengenai ketidakadilan pembagian keuntungan sudah sejak lama dan telah menjadi bagian dari sekumpulan ketegangan yang lebih luas antara daerah-daerah di dalam Pakistan. Mereka telah memperuncing perdebatan mengenai distribusi kekuatan politik, dan baru- baru ini mengenai kemandirian institusi-institusi akuntabilitas, terutama pengadilan. Semua ini dalam konteks di mana Pakistan menghadapi ancaman teroris, ketegangan subnasional, gerakan separatis, ketidakamanan regional, dan ketidaksetaraan ekonomi yang parah. Upaya-upaya untuk mengatur perjanjian baru telah gagal selama 17 tahun. Sebagai bagian dari penghargaan lima tahun keuangan publik 2009, pemerintah federal mengorbankan sebagian sahamnya atas sekumpulan sumber daya yang dapat dibagi untuk membantu pemerintah provinsi. Sementara itu, semua provinsi akan menerima kenaikan sumber daya di mana dua di antaranya juga menerima pengurangan saham bagiannya untuk menyediakan lebih banyak sumber daya untuk Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunhwa—yang sama-sama terkena dampak konflik internal dan perang Afganistan. Penghargaan itu juga merupakan bagian penting dari upaya untuk meredakan sentimen separatis di Balochistan, dan menyelesaikan perselisihan yang lebih dari 30 tahun antara Sindh dengan Punjab tentang distribusi air. Dengan sendirinya, bagaimanapun, penghargaan itu tidak menyelesaikan tantangan tata kelola dan institusional. Penurunan keuntungan publik dan dampak banjir pada tahun 2010 juga membatasi keseluruhan potensi untuk alokasi dan transfer dana, serta tantangan legal dan sumber daya tetap menjadi kendali implementasinya. Sumber: Porter, Andrews, dan Wescott 2010. Menyampaikan hasil-hasil awal “pemenang mendapatkan semuanya�, dan mereka justru menyediakan keuntungan untuk Pembelajaran negara menunjukkan bahwa semua warga negara. Pembangunan kepercayaan koalisi-koalisi yang cukup inklusif harus ini membutuhkan mendengarkan harapan- dilengkapi oleh hasil yang nyata untuk harapan populer, mengatur prioritas-prioritas memulihkan kepercayaan di institusi-institusi realistis apa yang dapat dipenuhi, mengukur nasional. Keseluruhan membangun kepercayaan kemampuan nonpemerintah untuk memenuhi karena tiga alasan. Pertama, mereka merupakan janji, dan mengomunikasikan hasil-hasil kepada indikator-indikator nyata terhadap warga negara. masyarakat. Bagian ini mengidentifikasi berbagai Kedua, mereka menunjukkan kemampuan cara praktis untuk menyampaikan hasil kepada pemerintah untuk memenuhi janjinya. Ketiga, masyarakat yang terkena dampak kekerasan. mereka membangun kepercayaan dengan (Selanjutnya, Bab 5 menampilkan contoh-contoh mengindikasikan bahwa para pemimpin mampu dari intervensi yang mungkin dalam spektrum menahan tekanan dari pendukung-pendukung keamanan, keadilan, dan pekerjaan untuk jangka mereka sendiri untuk memainkan permainan waktu secepatnya ataupun jangka panjang.) 146 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 4.5  Membangun kepercayaan awal di Haiti—Tantangan dan refleksi Carlos Alberto Dos Santos Cruz, Lt General, Tentara Brasil; mantan Force Commander of the United Nations Peacekeeping Mission di Haiti; Anggota Dewan Penasihat WDR Selama masa jabatan sebagai panglima pasukan PBB di Haiti, untuk digunakan di pasar ikan. Terlihat seperti ide yang bagus misi ini menghadapi banyak tantangan. Pada awalnya, tantangan pada saat itu, tetapi masyarakat lokal tidak terbiasa berbagi terbesar adalah menyeimbangkan permintaan keamanan dan biaya bahan bakar atau biaya perawatan, dan generator tersebut pengembangan. rusak dalam waktu singkat. Dari awal, dijelaskan bahwa tujuan utama pasukan PBB Kinerja institusi lokal memang mendasar. Tanpa adalah melindungi dan melayani kepentingan warga negara. kepemimpinan politik yang kuat, hukum yang masuk akal, Pada saat yang sama, tentara didorong untuk bertindak dengan serta sistem peradilan yang berfungsi, upaya-upaya akan sia- kebulatan tekad demi melawan individu dan kelompok yang sia. Tentunya, banyak tindakan mungkin benar-benar membuat bertanggung jawab atas kekerasan. Hal ini berarti diikuti oleh masalah lebih rumit. Di Cité Soleil, setelah beberapa tahun pekerjaan intelijen saat dibutuhkan dengan operasi-operasi tanpa pengadilan dan kantor polisi, salah satu agensi bantuan yang kuat dengan menggunakan kekuatan jika diperlukan. Pada membangun kembali pengadilan dan pasukan militer mulai saat bersamaan, para tentara mencoba menunjukkan bahwa berpatroli bergabung dengan polisi nasional. Secepatnya, mereka menghormati dan mendukung masyarakat. keadaan mulai membaik saat sedikit demi sedikit polisi Institusi dan individual tidak sendirian pada situasi seperti mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lokal. itu, dan mereka harus bekerja sama dengan pihak lain di Sangat mengagumkan saat melihat barisan warga masyarakat internasional dan nonpemerintah. Mereka perlu negara yang panjang di depan pengadilan demi menunggu didorong untuk menghilangkan pola pikir dan perilaku picik. Jika penyelesaian masalah mereka melewati hukum, dan melihat tidak berhasil dalam hal ini, ada risiko membuang-buang banyak semakin banyak orang yang pergi ke komisariat untuk meminta waktu untuk membicarakan koordinasi dan bekerja sama tanpa bantuan dari polisi. Orang-orang tahu bahwa ketika seseorang meningkatkan kinerja. mencoba menolong dan mereka merespons secara positif. Di Setelah lingkungan aman, penting untuk berfokus pada Haiti, hanya setelah beberapa bulan, mereka mulai membawa mengirimkan pelayanan dasar, menciptakan lapangan pekerjaan, informasi berharga kepada pasukan PBB, menyerahkan senjata, dan meningkatkan infrastruktur. Pada saat itu, setelah misi serta mengatasi kriminal dan pelaku kekerasan. Mereka juga mengalahkan geng-geng jalanan, pasukan penjaga perdamaian mulai berpartisipasi dalam upaya masyarakat dan mulai berbisnis. mulai mengirimkan air yang dapat diminum setiap hari dan Orang-orang kembali ke rumah masing-masing, membangun bekerja sama dengan para pemimpin lokal untuk membantu kembali pasar-pasar, dan berjejalan di jalan-jalan yang dulunya proyek-proyek skala kecil, seperti merenovasi pusat kegiatan ditinggalkan. Pengalaman di Haiti meyakinkan saya bahwa jika masyarakat dan membersihkan sekolah-sekolah. Tentara militer para pemimpin nasional berfokus pada blok-blok bangunan juga bekerja sama dengan LSM-LSM untuk membersihkan dasar dengan dukungan yang benar dari institusi nasional, saluran serta mendistribusikan makanan, matras, dan kompor. warga negara pun akan memperbaiki masalah-masalah dan Dari semua ini, ada perhatian yang hati-hati untuk tidak membangun kembali negara mereka. menyia-nyiakan dana yang langka untuk proyek-proyek yang tidak cocok dengan kondisi lokal. Tentu saja, memanfaatkan Catatan WDR: Haiti sering kali ditunjuk sebagai negara “pascakonflik�, tetapi ini tidak benar. Haiti memang mengalami sumber keuangan merupakan hal yang paling penting dalam pemberontakan masyarakat sipil terhadap rezim Duvalier yang pikiran rombongan militer. Penting halnya untuk menjaga dari autokrat; Jean-Claude (“Baby Doc�) Duvalier melarikan diri dari keinginan yang sangat manusiawi untuk tidak bertindak cepat, negara tersebut pada tahun 1986. Sejak saat itu, Haiti telah kecuali dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Contohnya, mengalami suksesi aturan militer, pemilu yang cacat, kudeta, pemilu yang demokratis, aktivitas milisi, dan kekerasan geng. sebuah generator disediakan untuk komunitas pemancing kecil Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 147 Survei persepsi di Afrika dan Amerika Menavigasikan transisi telah melibatkan fokus Latin mengindikasikan bahwa pekerjaan dan yang jelas pada penekanan yang mendorong keamanan adalah masalah-masalah yang paling kekerasan dan perancangan program-program menekan orang. 43 Listrik, hasil-hasil yang untuk meredakannya. Hal ini mengimplikasikan paling “dapat dilihat� secara harfiah, penting pendekatan interdisipliner terhadap strategi yang untuk kemajuan penciptaan keamanan dan tidak didasarkan pada program-program sektoral pekerjaan. Di banyak negara, persepsi keadilan dan hasilnya, tetapi pada penyeimbangan peluang yang meningkat untuk masyarakat yang keamanan, keadilan, dan ekonomi (Boks 4.7). dikecualikan mungkin tidak hanya muncul melalui tindakan di sektor keadilan, tetapi juga Bagaimana hasil-hasil dapat disampaikan melalui keadilan sosial yang lebih luas yang ketika negara mewarisi kemampuan dan menyertakan penyediaan kesehatan, pendidikan, legitimasi yang lemah? dan perlindungan keamanan yang lebih besar. Hasil jangka pendek yang spesifik yang paling Pemerintah yang telah memulihkan kepercayaan penting untuk memulihkan kepercayaan akan pemangku kepentingan dan warga negara bergantung pada penilaian prioritas masyarakat biasanya telah mengerahkan pejabat-pejabat dan pilihan kelompok-kelompok pemangku nonnegara untuk menyampaikan hasil-hasil kepentingan (Boks 4.5). daripada melakukannya sendiri.46 Menggunakan “kemampuan pelengkap� berarti menggunakan struktur-struktur nonnegara lokal (masyarakat Bagaimana keseimbangan yang tepat antara dan organisasi masyarakat, institusi peradilan hasil-hasil cepat yang dapat dilihat dengan pembangunan institusi jangka panjang? tradisional, sektor swasta domestik, LSM) serta bantuan eksternal (organisasi regional, donor- Meskipun hasil-hasil yang dapat dilihat donor internasional, sektor swasta internasional; diperlukan untuk jangka pendek, hal ini tidak lihat Bab 6). cukup untuk mencegah kekerasan terulang Pemerintah sering khawatir jika melibatkan kembali tanpa langkah-langkah berkelanjutan kemampuan LSM, sektor swasta, atau masyarakat menuju transformasi institusi (lihat Bab 5). akan menjauhkan penghargaan dari pemerintah, Menemukan keseimbangan membutuhkan atau tahu bahwa akan sulit mentransformasi cara pembacaan yang cerdas atas kemampuan yang pengiriman ini seluruhnya saat kemampuan tersedia dan pertukaran kepentingan. Konsultasi- institusional negara telah meningkat. Penting konsultasi WDR di beberapa negara menekankan halnya untuk program-program nonpemerintah, kebutuhan agar pemerintah mendemonstrasikan khususnya program-program internasional, setidaknya dua atau tiga hasil yang dapat memberikan atribut penghargaan yang sesuai dan dilihat secara lokal pada tahun pertama setelah dapat dilihat. Program-program pengembangan penjanjian perubahan yang baru, dan idealnya yang dicap dengan logo institusi internasional satu atau dua hasil pada bulan-bulan pertama tidak membangun kepercayaan di institusi (Boks 4.6). Bagaimanapun, hasil-hasil tersebut nasional. Namun, mekanisme nonpemerintah perlu diulangi pada interval yang reguler untuk dapat digunakan untuk menaikkan kepercayaan mempertahankan momentum dan kepercayaan tanggapan pemerintah kepada warga negaranya, warga negara. seperti diindikasikan pada Boks 4.8 mengenai Kemampuan politik, keamanan, dan Afghanistan’s National Solidarity Program— pembangunan yang digabungkan sering kali NSP (Program Solidaritas Nasional Afganistan). diperlukan untuk menyampaikan hasil-hasil Sama halnya, keterlibatan LSM-LSM di bawah pembangunan kepercayaan dengan cepat dan koordinasi pemerintah di Afganistan dan Timor mengawali transformasi institusional lintas Leste (lihat Bab 8) meningkatkan persepsi sektor. Pemerintah telah menggunakan alat- keefektifan pemerintah di sektor kesehatan. alat yang berhubungan dengan satu domain Pendekatan pembangunan berbasis- tindakan (keamanan, keadilan, ekonomi) masyarakat (community-driven development— untuk mencapai tujuan-tujuan di domain lain. CDD) telah diaplikasikan di berbagai konteks. 148 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 4.6  Hanya sedikit hasil-hasil yang dapat dilihat yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan: Contoh-contoh dari perang sipil, kriminal terorganisasi, dan kekerasan subnasional Liberia Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan politik, kekerasan terkait kriminalitas dan geng, trafficking. Peluang transisi: Ruang yang cukup untuk perubahan, pemilihan Pemangku kepentingan utama: Pemerintah perlu memulihkan presiden, dukungan internasional yang kuat. kepercayaan partai oposisi dan masyarakat sipil, negara-negara tetangga dan institusi-institusi regional, para donor dan investor. Tekanan utama: Sejarah panjang kekerasan, trauma, keluhan dan Tantangan institusional: Korupsi dan keuntungan domestik yang kecurigaan, korupsi, pengangguran usia muda. rendah, tata kelola politik yang rusak, dan terbatasnya upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah. Pemerintah Liberia memanfaatkan program donor yang dikelola dengan baik dan pemerintah yang bersifat sosial yang telah lama berdiri menyampaikan barang-barang umum, memulihkan kepercayaan pada pemerintah. Kuncinya adalah apa yang dijanjikan harus spesifik— contohnya memulihkan listrik di Monrovia dalam satu tahun—dan memastikan pemerintah benar-benar memenuhi apa yang telah dijanjikan. Tornorlah Varpilah, Wakil Menteri Kesehatan Liberia, mengatakan kepada tim WDR bahwa Liberia mengambil beberapa tindakan cepat untuk memuaskan opini publik. Yang pertama adalah menjamin kedamaian dan keamanan dengan menggunakan kekuatan PBB. Kemudian, presiden bertindak untuk menyediakan pendidikan dasar gratis, perawatan kesehatan dasar gratis, dan listrik di ibu kota. Intervensi-intervensi seperti itu membantu membangun kepercayaan pada pemerintah.44 Secara serentak, pemerintah bekerja untuk meningkatkan kemampuan di keuangan publik dan sistem peradilan untuk jangka panjang. Kolombia Jenis kekerasan: Konflik sipil, trafficking, kekerasan kriminalitas dan terkait geng. Peluang transisi: Tindakan pencegahan dalam menghadapi Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, kelompok- peningkatan kriminalitas dan pembicaraan perdamaian yang kelompok bersenjata, warga negara, masyarakat sipil, sekutu gagal. regional, internasional. Tekanan utama: Warisan kekerasan, adanya jaringan kriminal Tantangan institusional: Kurangnya jangkauan negara, tantangan dan produksi/jual beli narkoba, kerugian sosial dan ekonomi yang akuntabilitas. dirasa, kekayaan SDA. Pada tahun 2002, pemerintah menentukan pemulihan keamanan sebagai prioritas utama dan menentukan sejumlah target-target daerah yang terkena dampak kekerasan yang cukup sempit: memulihkan pengiriman yang aman dengan menggunakan bantuan militer untuk melindungi jaringan jalan utama dan mensponsori konvoi-konvoi kendaraan pribadi yang membuat orang-orang Kolombia bepergian antarkota-kota utama dengan aman untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun; mengurangi pembunuhan dan penculikan; memulihkan pelayanan sosial ke angka rerata nasional; serta memperbaiki kepercayaan pada negara. Pertemuan-pertemuan di sekeliling negara selama kampanye pemilu dan tinjauan kekuatan serta kelemahan upaya-upaya pada masa lalu menginformasikan pemilihan target-target tersebut. Sebuah tinjauan dari program sebelumnya, contohnya Politica Nacional de Reahabilitación (PNR),45 mengindikasikan bahwa upaya-upaya telah disebarkan secara tipis ke daerah-daerah yang berbeda sehingga pemerintah yang baru memilih sejumlah kecil daerah-daerah yang terkena dampak kekerasan. Ini juga menggunakan kemampuan yang lebih luas untuk melaksanakan program tersebut, termasuk dukungan Amerika Serikat untuk pembangunan kemampuan sektor keamanan serta keterlibatan LSM Kolombia dan donor-donor lain pada program- program sosial di daerah-daerah pedesaan yang terkena dampak kekerasan. Survei yang sering mengenai persepsi warga negara selalu membuat pemerintah mengetahui informasi terkini (up-to-date) pada kemajuan program. (boks dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 149 Boks 4.6  Hanya sedikit hasil-hasil yang dapat dilihat yang diperlukan untuk memulihkan kepecayaan: Contoh-contoh dari perang sipil, kriminal terorganisasi, dan kekerasan subnasional (lanjutan) Pakistan Jenis kekerasan: Subnasional, politik, lintas perbatasan, trafficking, ideologis, termasuk transnasional. Peluang transisi: Ruang yang terbatas untuk perubahan setelah Pemangku kepentingan utama: Pemerintah federal, regional, pencapaian pemerintah baru pada tahun 2008 dan kampanye dan lokal (termasuk daerah suku); kelompok yang dikecualikan; militer 2009 di Lembah Swat. negara-negara tetangga; sekutu internasional; kelompok militan nasional dan transnasional. Tekanan utama: Dampak konflik lintas perbatasan; terorisme Tantangan institusional: Akuntabilitas dan pembatasan transnasional; kompetisi regional; korupsi; ketidaksetaraan politik kemampuan di pemerintahan publik; institusi keamanan, dan sosial; ketidaksetaraan pendapatan dan aset; ketidakadilan peradilan, dan politik. regional; pengangguran usia muda; ketegangan mengenai pembagian kekayaan SDA di daerah-daerah periferal. Setelah serangan militer pemerintah Pakistan pada tahun 2009 untuk mengusir militan dari Federally Administered Tribal Areas (FATA) dan Khyber Pakhtunkhwa Province (KP; awalnya Northwest-Frontier Province), pemerintah melakukan penilaian dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Uni Eropa untuk mengangkat kebutuhan serta memahami faktor-faktor yang mendasari kekerasan. Selain analisis tradisional atas data ekonomi dan sosial, penilaian melibatkan sebuah analisis krisis dan konsultasi dengan lebih dari 1.000 perwakilan masyarakat dari FATA dan KP. Fokus diskusi kelompok juga dilaksanakan oleh LSM dan kelompok-kelompok wanita. Isu utama adalah lapangan pekerjaan dan reformasi sistem peradilan, termasuk keseluruhan kerangka hukum negara (berbeda untuk FATA dari daerah Pakistan lainnya) serta resolusi perselisihan tanah dan keluarga. Pelaksanaannya menekankan pada bahaya berjanji lebih: rencana-rencana awal tidak mempertimbangkan kemampuan, menghasilkan lini masa yang tidak realistis. Sejak penilaian itu, Pakistan telah menghadapi tantangan yang bahkan lebih langsung dari bencana alam kemanusiaan yang disebabkan oleh banjir pada Agustus 2010. Namun, penilaian itu tetap memberikan gambaran terperinci mengenai prioritas warga negara. Sumber: Baily dan Hoskins 2007; McCandles 2008; World Bank dan ADB 2010; Konsultasi tim WDR dengan para pemimpin nasional dari negara- negara rapuh dan terkena dampak kekerasan di Berlin, 2009; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia dan Pakistan, 2010; Arboleda 2010; Centrode Coordinatión de Accíon Integral 2010. Sementara itu, program-program seperti itu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada saja tidak dapat mentransformasi dinamika lembaga-lembaga negara, dan berkontribusi keamanan, keadilan, atau ekonomi pada dalam pembangunan lembaga jangka panjang setting kekerasan. Penggunaan program (Boks 4.8). Pengalaman dari berbagai aplikasi48 tersebut merupakan indikator yang baik atas menunjukkan bahwa program-program CDD kisaran tujuan yang dapat mereka layani dan dapat memperluas jangkauan pemerintah, kemudahan yang relatif untuk mengadaptasi terutama dalam bidang-bidang yang tidak diurus rancangan mereka terhadap kebutuhan yang selama konflik; merekonstruksi modal sosial dan berbeda. 47 Atribut-atribut seperti rencana memperkuat kerekatan sosial;49 menunjukkan partisipasi dan pengambilan keputusan, kerja dilakukannya penyertaan kelompok-kelompok sama antara pihak berwenang dengan komite yang dimarginalkan (seperti perempuan dan yang dipilih oleh anggota-anggota masyarakat pemuda); dan memberikan kontribusi pada untuk tujuan program CDD, serta kontrol desentralisasi secara sengaja atau melalui masyarakat atas dana berarti program-program adaptasi seiring waktu. tersebut menjadi penanda adanya perubahan Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sikap pemerintah terhadap masyarakat, intervensi tingkat lokal dapat diilustrasikan bahkan sebelum proyek-proyek fisik selesai oleh program-program pendukung psikososial. dilaksanakan. Dengan demikian, mereka dapat Kekerasan politik dan kriminal dapat menyebabkan memperbaiki hubungan pemerintah-masyarakat, penderitaan psikologis dan sosial. Kegiatan- 150 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 4.7  Sektor berbeda, sasaran sama Program-program nasional (terkadang dengan mendapatkan dukungan internasional) menggunakan sarana dari satu “sektor� untuk mencapai sasaran pada sektor lain. Pendekatan seperti ini efektif dalam berbagai situasi—di negara-negara yang sedang dalam pemulihan dari perang sipil dan di masyarakat yang terkena dampak kekerasan yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang mulai dari yang berpendapatan rendah sampai menengah. Sasaran keadilan dan penyertaan—Intervensi keamanan. Di Burundi, salah satu kunci dalam proses perdamaian Arusha yang menstabilkan perang sipil yang panjang adalah berdirinya tentara nasional yang baru pada tahun 2004, Force de Défense Nationale, dengan 40 persen dari anggota korpsnya adalah kelompok etnis Hutu. Hal ini penting bagi etnis Hutu yang merupakan 80 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, tetapi telah lama dikecualikan dari militer dan dirugikan akibat tindakan-tindakan militer sejak tahun 1972. Sasaran keadilan dan penyertaan—Intervensi ekonomi. Kota-kota di Jamaika—yang berada di tengah-tengah masalah kejahatan dan kekerasan di negara itu yang disertai dengan kemiskinan yang semakin meningkat—telah memperburuk fragmentasi sosial dan memperparah kelemahan organisasi pemerintahan di masyarakat perkotaan. Dengan dukungan dari donor, pemerintah meluncurkan sebuah program untuk infrastruktur dan layanan bagi masyarakat perkotaan yang miskin pada tahun 2006, termasuk tindakan-tindakan untuk mendukung mitigasi dan resolusi konflik jangka pendek serta pencegahan masalah sosial jangka menengah dan peningkatan keterampilan. Sasaran keamanan—Intervensi ekonomi. Di Mozambik, penduduk sipil mendapatkan serangan militer secara terus-menerus. Selama masa transisi Mozambik, usaha-usaha gabungan internasional-nasional memberikan bantuan dan tempat tinggal untuk mantan pejuang. Orang- orang yang mengungsi telah mengurangi potensi ketegangan karena perpindahan penduduk pascaperang dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian. Sasaran keamanan—Intervensi multisektor. Untuk menyelesaikan masalah kekerasan urban di Cali, Kolombia, program DESEPAZ (akronim dalam bahasa Spanyol yang berarti pembangunan, keamanan, dan perdamaian [development, security, and peace]) mengintegrasikan pekerjaan dan program-program usaha mikro untuk para pemuda, perbaikan kota, dan pendidikan dasar seiring dengan intervensi keamanan. Program ini juga patut diperhatikan karena pemahaman para pengelolanya tentang kejahatan: karena sebagian besar pembunuhan terjadi pada akhir pekan, hari libur, dan malam hari, menjual alkohol dan membawa senjata pada waktu-waktu tersebut dilarang. Penurunan angka pembunuhan sebesar 30 persen pada tahun 1994–1997 dikaitkan secara langsung dengan program ini. Sasaran ekonomi—Intervensi keamanan dan penyertaan. Setelah usaha-usaha awal untuk melaksanakan Dayton Accords di Bosnia- Herzegovina, pengawasan internasional menemukan dari wawancara dengan para pengusaha bahwa perdagangan di wilayah-wilayah yang mayoritas terdiri atas orang Bosnia, Kroasia, dan Serbia pada dasarnya dipengaruhi oleh plat nomor kendaraan yang berunsur etnis. Office of the High Representative (Kantor Dewan Perwakilan Tinggi) memerintahkan plat nomor yang tidak berunsur etnis digunakan di semua mobil di Bosnia-Herzegovina. Dalam hitungan minggu sejak prakarsa ini, lalu lintas dan perdagangan semakin berkembang. Sasaran ekonomi—Intervensi keamanan. Setelah berdirinya Interim Mission PBB di Kosovo pada Juni 1999, para pemimpin PBB mengamati bahwa perdagangan antara Kosovo dengan negara-negara tetangganya mengalami kemerosotan. Ketidakamanan di jalan-jalan raya utama dari Pristina ke pintu-pintu perbatasan diidentifikasi sebagai penghalang, lalu pasukan KOFR dari NATO diturunkan untuk memberikan keamanan di sepanjang jalan-jalan raya utama dan titik-titik transit. Angka ekspor naik dari €27,6 juta pada tahun 2002 menjadi €297 juta pada tahun 2010, dan angka impor naik dari €854,8 juta menjadi €2,1 miliar. Sasaran ekonomi—Intervensi keamanan. Di Liberia, kemitraan antara misi perdamaian PBB, Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme—UNDP), dan Bank Dunia merawat jalan-jalan yang sebelumnya rusak di negara itu. Jadi, wilayah-wilayah di negara itu tidak lagi terputus dari ibu kota negara pada musim hujan, kemudian muncul kepercayaan. Sumber: Roque dkk. 2010; Economist Intelligence Unit 2008a; International Crisis Group 2007; Igreja dan Dias-Lambranca 2008; Villaveces dkk. 2000; World Bank 1999b, 2006e; Cousens dan Harland 2006; Statistical Office of Kosovo 2010; Chesterman 2004; Giovine dkk. 2010. kegiatan yang diarahkan untuk memperbaiki di Indonesia dari tahun 1999–2001 menemukan kesehatan mental dan kesejahteraan penduduk bahwa program yang menggunakan pendekatan yang terkena risiko melalui bantuan psikososial yang lebih holistik, merangkul lebih banyak telah terbukti lebih efektif jika masyarakat masyarakat, memberikan dampak yang lebih terlibat. Sebagai contoh, evaluasi pada dua besar daripada program yang hanya berfokus program psikososial di wilayah-wilayah konflik pada trauma, dan menggunakan modal medis.53 Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 151 BOKS 4.8  Pengembangan berbasis masyarakat mempererat hubungan pemerintah-masyarakat di Afganistan Jenis kekerasan: Kekerasan antarkelompok, etnis, dan politik; kejahatan terorganisasi dan trafficking; lintas perbatasan; ideologi transnasional. Peluang transisi: Ruang perubahan awal yang besar: Bonn Accord, Pemangku kepentingan utama: Pemerintah negara dan lokal, loya jirga, kepresidenan, pemilu parlementer dan provinsi, anggaran pasukan keamanan, pemimpin masyarakat, masyarakat, rekan pembangunan nasional. internasional, kelompok militan transnasional. Tekanan utama: Warisan kekerasan dan trauma, terorisme Tantangan institusional: Keterbatasan tanggung jawab dan antarbangsa, jaringan kriminal, pendapatan rendah, pengangguran kapasitas yang parah di lembaga-lembaga pemerintah, peradilan, usia muda, korupsi, diskriminasi gender. dan politik. Afganistan, salah satu negara termiskin di dunia, mengalami masa penyerangan dan pendudukan, perang sipil, dan penindasan yang berkelanjutan sejak akhir dekade 1970-an. Di antara penggulingan Presiden Daud sebelum penyerangan Soviet pada tahun 1979 dan Bonn Accord pada tahun 2002, pemerintah pusat tidak pernah memiliki kekuasaan atas semua bagian negara ini. Selain kekerasan dan kemiskinan yang berkepanjangan, negara ini menghadapi tekanan dari konflik internal, terorisme, ketegangan etnis, tekanan keamanan regional dan global, serta korupsi yang meluas. Pembangunan yang dilakukan dalam kondisi seperti ini sangat sulit. Namun, program pembangunan terbesar di Afganistan, NSP, telah menunjukkan beberapa keberhasilan penting. Sejak peluncurannya pada tahun 2003, program ini telah menghasilkan lebih dari 22.500 dewan pengembangan masyarakat (community development council) di 361 distrik di 34 provinsi serta membiayai lebih dari 50.000 proyek pengembangan. Dengan adanya dewan yang terpilih secara demokratis dan seimbang secara gender, program ini mendirikan lembaga- lembaga perwakilan untuk tata kelola desa. Proyek-proyeknya biasanya membangun atau memperbaiki infrastruktur yang sangat penting— seperti fasilitas penyediaan air minum masyarakat, kanal irigasi, jalan dan jembatan lokal, serta generator listrik—serta menawarkan pelatihan kerja atau pengajaran baca-tulis kepada penduduk desa. Evaluasi ekonomi menunjukkan angka keuntungan yang tinggi dan konsisten di semua sektor (di atas 12 persen). Evaluasi tengah di periode oleh University of York di Kerajaan Inggris pada tahun 2005–2006 menemukan bukti signifikan adanya kepercayaan yang lebih besar dari publik pada pemerintah negara, dan hubungan masyarakat yang lebih baik. Evaluasi Dampak Acak pada NSP di Afganistan tahap-II yang dilakukan secara independen pada tahun 201050 memperkuat temuan ini melalui penilaian kuantitatif dengan sampel besar menggunakan percobaan terkontrol acak untuk membandingkan hasil di 250 desa yang dijangkau oleh NSP dengan 250 desa yang belum berpartisipasi di dalam program ini. Sebagai bagian dari evaluasi independen yang disebutkan di atas, sebuah survei yang dilakukan antara Oktober 2007 dan Mei 2008 menunjukkan bahwa proses yang sederhana dalam pemilihan dewan dan perencanaan investasi lokal meningkatkan kepercayaan penduduk desa pada semua tingkat pemerintahan. Secara menyeluruh, desa-desa yang berpartisipasi dalam NSP memiliki kepercayaan lebih besar kepada pejabat pemerintah yang menunjukkan terdapat kemungkinan untuk mengubah persepsi lembaga-lembaga negara dengan intervensi lokal yang efektif. Selain itu, sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies—CSIS) di Washington menemukan bahwa “CDC dan shura51 kesukuan terlihat lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat Afganistan daripada pemerintah dan dewan provinsi, serta pada banyak kasus merupakan satu-satunya tanda perbaikan yang dilihat oleh penduduk desa dalam lima tahun terakhir�.52 Sumber: Beath dkk. 2010; Patel dan Ross 2007; Selvarajan 2008; Brick 2008; Barakat 2006. (boks dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Hal yang serupa, merangkul masyarakat dengan Struktur tradisi dan masyarakat untuk pengobatan dan ritual pembersihan secara menyelesaikan pertikaian juga merupakan mitra tradisional untuk tentara anak-anak di Angola, yang berpotensi memberikan hasil yang cepat— Liberia, dan Uganda bagian utara terlihat lebih dan sangat tidak bijaksana jika mengabaikannya. kuat dan lebih efektif dalam reintegrasi daripada Dalam situasi-situasi rapuh, sistem-sistem formal usaha-usaha psikologis tradisional—tentara anak- yang memberikan keadilan menjadi lemah atau anak merasa “telah dibersihkan� secara psikologis rusak. Pada tingkat lokal, kerusakan ini membuka dan masyarakat lebih bersedia untuk menerima kesenjangan tidak hanya dalam sistem peradilan mereka secara sosial.54 kejahatan yang utama, tetapi juga dalam regulasi 152 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 4.8  Pengembangan berbasis masyarakat mempererat hubungan pemerintah-masyarakat di Afganistan (lanjutan) Apakah para pejabat bekerja untuk kepentingan semua penduduk desa? 80 +4* 80 71 73 69 68 70 % responden yang menjawab “ya� +6* 65 +5* +4* +7* 60 56 +5* 51 50 +5* 40 29 30 +3* 20 10 0 Presiden Gubernur Administrator Anggota Pejabat Hakim negara Polisi Pekerja LSM Tentara daerah parlemen pemerintah angkatan pusat darat ISAF/AS Desa NSP Desa Non-NSP Sumber: Beath dkk. 2010. Catatan: Desa-desa yang berpartisipasi dalam program NSP memperlihatkan lebih banyak kepercayaan pada pemerintah negara dan lokal. Para partisipan memberikan respons bahwa mereka yakin pejabat pemerintah negara dan lokal bekerja demi kepentingan semua penduduk desa lebih banyak secara signifikan di desa-desa NSP daripada desa-desa lain. Perbedaan yang signifikan secara statistik diperlihatkan dengan persentase bertanda bintang di atas batang desa Non-NSP. Pada sumbu x, label ISAF merujuk pada International Security Assistance di Afganistan. tanah dan pertikaian keluarga. Kesenjangan penting dalam pemberian layanan di dalam seperti ini menyebabkan frustrasi dan membuka konteks-konteks yang keras ketika kapasitas dan peluang bagi gerakan-gerakan oposisi yang keras jangkauan pemerintah menjadi terbatas. Banyak seperti Taliban di Afganistan dan Pakistan di transisi tahap awal yang berhasil berkaitan erat mana di beberapa wilayah di negara itu ada secara dengan kapasitas pihak-pihak nonpemerintahan samar-samar dan menawarkan alternatif sistem diasosiasikan dengan kredibilitas lembaga- penyelesaian pertikaian lokal.55 Geng juga dapat lembaga negara. Sebagai contoh, organisasi memainkan peran yang serupa di masyarakat keagamaan menjalankan 81 persen sekolah dasar perkotaan. Survei-survei persepsi WDR Fafo di publik dan 77 persen sekolah menengah publik negara-negara yang terkena dampak kekerasan di Republik Demokratik Kongo dengan sistem menemukan bahwa sebagian besar responden manajemen sekolah yang berbasis protokol57— melihat pejabat tradisional sebagai tempat sistem yang membuat sekolah-sekolah tersebut terbaik untuk menyelesaikan masalah tanah— tetap bertahan melalui gejolak pada dekade meskipun mereka juga meyakini bahwa struktur 1990-an.58 pemerintah negara atau lokal seharusnya Masyarakat juga memainkan peran yang melaksanakan fungsi tata kelola yang lain.56 sangat penting dalam pemberian layanan (Boks (Bab 5 membahas tentang saling melengkapi 4.9). Di lingkungan-lingkungan yang rapuh, LSM antara sistem tradisional dengan formal dalam sering kali dapat menjamin bahwa layanan sosial mendapatkan keadilan.) yang mendasar, seperti pelayanan kesehatan, Masyarakat sipil dan para pejabat yang pendidikan, air, dan sanitasi, akan terus diberikan berbasis keyakinan juga dapat memainkan peran kepada penduduk. Cara untuk memberikan Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 153 layanan tersebut termasuk lembaga-lembaga pemerintah mengontrak beberapa layanan sosial BOKS 4.9  Nepal: Mengajak pihak lain—melengkapi kepada LSM lokal,59 LSM internasional bekerja kapasitas pemerintah dalam bidang sama dengan LSM lokal dan kelompok-kelompok masyarakat, serta LSM lokal berkolaborasi pendidikan dengan kelompok-kelompok masyarakat tanpa Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan antaretnis dan politik, kekerasan keterlibatan pemerintah. kriminal, serta perdagangan manusia. Satu bidang yang tidak dapat diserahkan Peluang transisi: Ruang perubahan Pemangku kepentingan utama: kepada pejabat nonpemerintahan jika yang kecil: “palace killings� dan Pemerintah negara dan lokal, ingin mendapatkan hasil yang cepat adalah kampanye Maoist yang semakin kelompok masyarakat sipil, keamanan. Para pejabat nonpemerintah gencar pada tahun 2001. kelompok-kelompok etnis yang efektif dalam mendukung keamanan, misalnya termarginalkan, mitra-mitra internasional, tetangga regional. dalam pembuatan kebijakan masyarakat untuk Tekanan utama: Warisan kekerasan Tantangan institusional: Struktur- mengurangi tingkat kriminalitas melalui dan trauma; ketidaksetaraan sosial, struktur feodal dan pengecualian kemitraan masyarakat; program-program politik dan ekonomi; pengangguran yang menyertainya; keterbatasan gabungan pemberantasan kriminalitas antara usia muda; korupsi; penyelewengan tanggung jawab dan kapasitas dalam pemerintahan kota, masyarakat sipil, dan HAM; meningkatnya ekspektasi lembaga-lembaga administrasi publik, sektor swasta; serta keterlibatan masyarakat terhadap hal yang sebelumnya tidak keamanan, peradilan, dan politik; untuk mencegah dan menindak kekerasan direpresentasikan. tidak adanya penyertaan kelompok- berbasis gender (lihat Bab 5). Maju lebih jauh kelompok yang berbeda. dan menyerahkan monopoli keamanan dari Pada tahun 2001, setelah mengakui bahwa kapasitas lokal yang ekstensif untuk pemerintah kepada pihak lain secara sembunyi- memberikan pendidikan lebih berhasil daripada sistem pendidikan nasional, sembunyi sebaiknya dihindari. Penelitian baru pemerintah menyerahkan tanggung jawab pendidikan dasar kepada komite menunjukkan bahwa jaringan sosial yang manajemen sekolah melalui amendemen dalam Undang-Undang Pendidikan. sudah ada sebelumnya, ketika digunakan oleh (Pemerintah mengandalkan masyarakat secara eksklusif untuk memberikan pemerintah dan para elite yang bersaing, dapat pendidikan dasar sampai tahun 1971.) Tanggung jawab komite-komite ini termasuk menghasilkan sumber daya; merumuskan anggaran (menggunakan memperkeruh konflik atau memperpanjang gabungan dari bantuan pemberian pemerintah, bantuan internasional, sumber dampak-dampak sosialnya—seperti evolusi daya lokal); dan mempekerjakan guru. Sumber daya lokal yang signifikan menjadi tindakan main hakim sendiri di Nigeria (Boks terbuka dengan setiap rupee pemberian pemerintah meningkatkan 1,5 rupee 4.10).60 Sementara kondisi jelas-jelas berbeda, dalam pendanaan masyarakat. risiko kelompok seperti itu menjadi liar atau Desentralisasi perekrutan guru juga meningkatkan tanggung jawab saat sulit dilumpuhkan cukup tinggi karena metode pemerintah membatasi jumlah tempat guru yang ditunjuk oleh pemerintah dan rekrutmen mereka biasanya tidak berdasarkan memperkenalkan bantuan gaji untuk memungkinkan masyarakat merekrut guru kepatutan. Sementara itu, status bersenjata lokal dan memberikan mereka tanggung jawab atas kinerja kelas. Pengelolaan sekolah yang lebih baik mengurangi ketidakhadiran guru, memperbaiki mereka dapat membuat tanggung jawab sosial pencapaian pembelajaran, meningkatkan donasi dari masyarakat, dan mendorong mereka menjadi rendah. Pertukaran kepentingan tingkat penyelesaian utama (dari 42 persen pada tahun 1998 menjadi 60 persen serupa juga ada pada perusahaan-perusahaan pada tahun 2003). keamanan swasta dalam operasi-operasi yang Walaupun negara ini sedang mengalami konflik, jumlah peserta didik pada didukung secara internasional. Sebagai contoh, lembaga pendidikan dasar meningkat dari 69 persen menjadi 92 persen antara Pasukan Koalisi di Irak menghadapi masalah- tahun 1998 sampai 2008. Kesetaraan gender meningkat dari 83 persen menjadi masalah dalam menyelesaikan penyelewengan 98 persen dari tahun 2003 sampai 2008. Dampak terhadap anak perempuan, dalit, dan janajati (kelompok kasta terendah di Nepal) juga signifikan: tingkat putus oleh perusahaan-perusahaan keamanan swasta sekolah turun dari 50 persen pada tahun 2004 menjadi 15 persen pada tahun yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan 2008 untuk dalit, dari 42 persen menjadi 11 persen untuk anak perempuan, dan tugas-tugas utama pemerintah demi menjaga dari 44 persen menjadi 11 persen untuk janajati. keamanan.61 Sumber: World Bank 2009e. 154 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 4.10  Nigeria: Keunggulan dan risiko dari kapasitas nonpemerintah dalam sektor keamanan—the Bakassi Boys Jenis kekerasan: Kekerasan kriminal dan geng yang meluas, main hakim sendiri. Peluang transisi (terlewatkan): Ketidakamanan dan kriminalitas Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, kelompok-kelompok yang meningkat. yang main hakim sendiri, para pelaku kejahatan dan korban- korbannya, penduduk. Tekanan utama: Jaringan kriminal, pengangguran usia muda, Tantangan institusional: Kapasitas dan tanggung jawab yang korupsi. rendah dalam lembaga polisi dan peradilan. Main hakim sendiri sering kali terbukti memberikan keamanan saat tidak ada kinerja pemerintah yang efektif. Meskipun mungkin terlihat sah pada awalnya, perilaku ini memberikan risiko yang sangat besar bagi pejabat pemerintah dan penduduk, terutama dalam mempertahankan standar- standar universal dari proses tersebut (sering kali keadilan merupakan ringkasan) atau memisahkan pemohon, penuntut umum, dan hakim (dinamika geng sering kali lebih unggul). Meskipun orang-orang Nigeria telah memiliki pendapatan yang signifikan dari minyak, negara ini masih memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan hanya mengalami sedikit pembangunan dalam lembaga-lembaga yang efektif. Selama dekade 1990-an dan pada awal 2000-an, korupsi dan lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab tetap menjadi ciri pemandangan politik Nigeria. Babak-babak awal konflik separatis (di Biafra) tidak muncul lagi, tetapi wilayah-wilayah yang kaya minyak di selatan mengalami kekerasan sipil dan Nigeria juga mengalami kekerasan yang berdasarkan aliran kepercayaan di provinsi-provinsi sebelah timur. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, perilaku main hakim sendiri merajalela di Nigeria timur. Sebagai tindakan atas perampokan dengan kekerasan dan invasi ke pemukiman, para penduduk membentuk kelompok yang bertindak seperti polisi yang berpatroli dan menjaga lingkungan pada malam hari. Salah satu kelompok tersebut adalah Bakassi Boys yang pada awalnya mendapat dukungan dari para politisi dan masyarakat karena mereka telah mengurangi kejahatan. Menurut tulisan seorang kolumnis surat kabar, “Saya adalah saksi hidup sebuah fakta bahwa selama tiga tahun sebelum tahun 2000, di Imo State tempat tinggal saya, hidup menjadi menderita karena tindakan-tindakan biadab para bandit bersenjata. Mereka tiba-tiba saja menjadi banyak sehingga siapa pun yang ditemukan berada di luar rumah setelah senja terancam hidupnya. Lalu, tiba-tiba banyak hal mulai terjadi. Para penjahat terkenal yang merupakan teman polisi memperhatikan hal ini secara bertahap, lalu pergi atau tetap tinggal meskipun akan mati. Rumah mulai menjadi surga lagi, serta pesta-pesta malam dan kegiatan-kegiatan di luar rumah dapat dilakukan lagi oleh masyarakat. Hal ini melegakan sekali. Setelah itu, jika masyarakat diminta untuk memilih antara Bakassi Boys atau polisi, maka para penduduk desa akan memilih yang pertama.�63 Kelompok-kelompok yang bertindak main hakim sendiri terkenal dalam kebudayaan populer Nigeria—digambarkan dalam film dan kalender—sebagai pembela masyarakat melawan penjahat. Bahkan, para pengamat di masyarakat Nigeria, termasuk ilmuwan politik ternama seperti Peter Ekeh, memandang Bakassi Boys berbeda secara kualitatif dari kelompok-kelompok yang main hakim sendiri. Namun, seperti yang disebutkan oleh Human Rights Watch pada tahun 2002, Bakassi Boys dipandang sebagai kelompok yang tidak terkendali dan ilegal—yang meskipun dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah yang lemah—telah menjadi tentara bayaran kejam yang dapat disewa untuk membunuh lawan-lawan politik atau bisnis. Di luar tuduhan-tuduhan ini, operasi-operasi Bakassi Boys yang terkenal menjadi problematis karena tidak ada proses atas tindakan kejahatan yang dituduhkan. Seperti yang dikatakan oleh seorang antropolog, “Bakassi Boys pada awalnya merupakan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi teror. Namun, niat yang baik memiliki eksistensi yang lemah di tengah-tengah korupsi yang endemis, perpecahan politik, dan rekayasa pemilu yang menjadi ciri pemandangan politik Nigeria. Jadi, orang-orang Nigeria tetap mencurigai kekuasaan yang diserahkan kepada vigilante.�64 Sumber: Ekeh 2002; Nwana 2000; McCall 2004. Masalah yang terkait dengan ini pengadilan. Di Amerika Tengah, industri adalah semakin banyaknya perusahaan- keamanan swasta meningkat secara dramatis perusahaan keamanan swasta di seluruh pada tahun 1990-an setelah ditandatanganinya dunia. Mereka memberikan beragam fungsi, kesepakatan perdamaian. Di El Salvador termasuk pengawasan, layanan investigasi, dan Guatemala, perusahaan-perusahaan dan pengawalan. Perkembangan perusahaan- keamanan swasta terkadang mempekerjakan perusahaan ini sering kali dikaitkan dengan mantan pejuang dari perang sipil. Di semua ketidakamanan yang semakin meluas serta tidak wilayah, banyak orang yang bekerja untuk adanya kepercayaan kepada polisi dan lembaga perusahaan keamanan swasta adalah mantan Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 155 personel keamanan pemerintah. Pada tahun jika perlindungan sosial hanya diberikan oleh 2008, perusahaan keamanan swasta yang legal para pelaku dari luar, maka lembaga-lembaga dan tidak legal di Guatemala dan Honduras nasional hanya memiliki dorongan yang kecil mempekerjakan sekitar 120.000 dan 60.000 untuk mengemban tanggung jawab untuk penjaga dengan lima sampai enam personel melindungi masyarakat yang lemah. Oleh karena keamanan swasta untuk setiap anggota polisi.62 itu, terdapat kebutuhan untuk membangun Sebuah pembangunan yang mengkhawatirkan, koalisi yang termasuk gabungan dari pendekatan- seperti yang disampaikan oleh presiden pendekatan pemerintah dan nonpemerintah Guatemala Chamber of Security, adalah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. kurangnya personel keamanan yang terlatih. Koalisi-koalisi seperti ini adalah fondasi yang Jadi, perusahaan yang marginal pada akhirnya lebih baik untuk transformasi institusional mempekerjakan petani dari pedalaman dan dengan jangka yang lebih panjang; bahkan, mengirim mereka untuk bekerja dengan beberapa hasil awal membangun momentum pelatihan yang sedikit atau tanpa pelatihan secara aktif untuk transformasi institusional, sama sekali. seperti yang terjadi pada NSP di Afganistan. Hasil di awal harus sesuai dengan, dan Ketika suatu negara mengakhiri babak kekerasan bukan merendahkan, pembangunan lembaga atau melalui permulaan transisi politik, negara jangka panjang. Pilihan-pilihan hasil dan cara itu tetap memiliki risiko tinggi terulangnya untuk mencapainya adalah hal penting karena kekerasan. Kebutuhan yang ada pada titik ini dapat mengarahkan pembangunan lembaga adalah untuk menciptakan lembaga sosial dan selanjutnya. Sebagai contoh, jika masyarakat pemerintah yang sah serta memperbaiki prospek merupakan penerima bantuan yang pasif, mereka kesejahteraan ekonomi. Bab 5 akan membahas hanya memiliki dorongan yang kecil untuk masalah-masalah ini. bertanggung jawab atas pencegahan kekerasan; 156 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FITUR 4  Indonesia: Mengembalikan kepercayaan di Aceh Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan yang terkait geng, main hakim sendiri. Peluang transisi: Ruang perubahan signifikan: tsunami Samudra Pemangku kepentingan utama: Pemerintah nasional dan provinsi; Hindia tahun 2004, kesepakatan perdamaian tahun 2005. GAM (sayap politik dan militer); korban-korban konflik; Association of Southheast Asian Nations (ASEAN), Uni Eropa (European Union—EU), dan masyarakat internasional secara luas. Tekanan utama: Distribusi kekayaan SDA, warisan konflik, reintegrasi Tantangan institusional: Kapasitas dan tanggung jawab yang lemah mantan pejuang, kehilangan nyawa dan kerusakan karena tsunami. dari lembaga-lembaga politik dan administratif tingkat provinsi, koordinasi masukan dari luar. D alam koreografi negosiasi-negosiasi perdamaian—dari usaha-usaha untuk membangun dukungan nasional dan penyertaan pihak lokal sampai penggunaan bantuan luar Tanda-tanda pembangunan kepercayaan MOU Helsinki merupakan unsur penting dalam kesepakatan untuk bidang peradilan—proses perdamaian di Provinsi Aceh, perdamaian yang menandakan terlepasnya masa lalu. Indonesia, merupakan contoh dari banyak atribut pencegahan Masyarakat Aceh menuntut otonomi politik yang lebih besar dan penyelesaian konfilik yang efektif setelah kecurigaan dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia disampaikan permusuhan secara langsung selama 30 tahun. dengan jelas, disertai dengan institusionalisasi otonomi ini menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal ini akan memberikan otoritas kepada pemerintah provinsi dan lokal Koalisi yang cukup inklusif atas berbagai urusan publik, kecuali urusan luar negeri, Kesepakatan dalam parameter perjanjian perdamaian— pertahanan eksternal, keamanan nasional, serta urusan-urusan dalam bentuk sebuah nota kesepahaman (memorandum moneter dan fiskal yang tetap menjadi yurisdiksi pemerintah of understanding—MOU) yang ditandatangani di Helsinki pusat. MOU ini juga memungkinkan lebih banyaknya pada Agustus 2005—didapatkan pada akhir negosiasi secara partisipasi politik masyarakat Aceh, termasuk komitmen saksama selama enam bulan antara pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi terbentuknya partai politik berbasis dengan GAM. Kedua sisi melakukan usaha terbaik untuk Aceh—sebuah hak prerogatif yang tidak diberikan pada memastikan semuanya berjalan lancar. Tim yang mewakili provinsi lain. Persiapan juga dilakukan untuk mengadakan pemerintah Indonesia ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo pemilu daerah di Aceh sesegera mungkin. Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk Sama pentingnya, MOU ini berisi masalah-masalah menenangkan kekhawatiran pihak GAM tentang jumlah keamanan dan keadilan yang utama: reintegrasi mantan anggota perwakilan yang sesuai untuk masyarakat non- pejuang dan membantu korban-korban konflik. Bantuan Jawa, tim inti ditarik dari provinsi-provinsi lain. Berdasarkan termasuk pembebasan tahanan-tahanan politik dalam waktu pelajaran yang didapatkan dari proses-proses sebelumnya, 15 hari sejak penandatanganan MOU; amnesti kepada semua pemerintah berhati-hati dalam mengelola komunikasi orang yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan GAM; serta di Jakarta dan tingkat nasional untuk memperlihatkan memberikan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial secara keuntungan dari proses ini dengan menghindari penekanan penuh kepada semua tahanan politik. Pemerintah Indonesia pada keterlibatan pemerintah provinsi demi mempertahankan dan Aceh berjanji mendukung reintegrasi para mantan dukungan nasional. LSM di Finlandia, Crisis Management pejuang dalam bentuk lahan pertanian, peluang kerja, dan Initiative—CMI (Inisiatif Manajemen Krisis) yang dipimpin keamanan sosial (jika terjadi kecacatan). GAM setuju menarik oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, memainkan 3.000 pasukan militernya dan menyerahkan senjata mereka. peran penting dalam membantu perundingan. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia setuju untuk menarik Pemerintah menggerakkan dukungan pada tingkat pasukan “nonorganiknya� dengan batalion yang tetap tinggal nasional untuk pembicaraan perdamaian dengan terdiri atas sebagian besar etnis Aceh.66 menekankan dampak konflik terhadap anggaran belanja Hak atas SDA telah lama menjadi pangkal perselisihan, negara—pengeluaran untuk tindakan-tindakan pengamanan dan MOU menyertakan masalah ini dengan menetapkan (diperkirakan sebesar AS$2,3 miliar atau 21 persen dari total bahwa Aceh akan menerima 70 persen pendapatan dari biaya ekonomi akibat konflik) dan hilangnya pendapatan semua deposit hidrokarbon dan semua SDA lain di provinsi pajak dari ekspor minyak dan gas—serta stabilitas di Aceh ini pada waktu itu dan pada masa mendatang. Penawaran yang dibutuhkan untuk investasi swasta di negara ini.65 ini lebih baik daripada yang diterima oleh wilayah-wilayah penghasil hidrokarbon yang lain.67 Untuk mengatasi ketakutan (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 157 FITUR 4  Indonesia: Mengembalikan kepercayaan di Aceh (lanjutan) yang mendalam tentang aturan hukum dan HAM, MOU ini para tahanan politik menerima bagian bantuan langsung yang memberikan pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif, terbesar secara kolektif hampir senilai Rp400 miliar.69 legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan. Bantuan ini membantu mantan pejuang dan kelompok penting lainnya kembali ke angkatan kerja. Aceh Reintegration Mekanisme komitmen untuk lock in signals and Livelihood Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa mantan pejuang laki-laki memiliki Sebuah mekanisme komitmen yang penting adalah Undang- kemungkinan 7 persen lebih besar untuk mendapatkan Undang Pemerintahan Aceh (Law on the Governing of Aceh) pekerjaan tetap daripada warga sipil. Sebagian besar mantan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada pejuang kembali pada pekerjaan yang dimiliki sebelum Agustus 2006. Hal ini menetapkan banyak hal yang disepakati bergabung dengan pemberontakan—sebagian besar sebagai di dalam MOU Helsinki dan berfungsi sebagai kerangka kerja buruh tani. Survei ini juga menemukan bahwa para laki-laki untuk hubungan antara Aceh dengan pemerintah pusat. korban konflik memiliki kemungkinan 14 persen lebih besar Sebuah usaha khusus dilakukan untuk memelihara daripada laki-laki yang bukan korban konflik.70 Kemiskinan komitmen yang ada dalam hal perdamaian dan integrasi telah berkurang di Aceh sejak konflik berakhir; kemiskinan ekonomi. Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Aceh Peace lebih besar di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik Reintegration Board) dibentuk berdasarkan ketetapan daripada di wilayah-wilayah yang tidak terkena dampak gubernur tahun 2006 sebagai lembaga lokal yang bertanggung konflik, tetapi provinsi ini masih tertinggal dibandingkan jawab untuk mengawasi proses perdamaian dan reintegrasi rata-rata nasional. ekonomi para mantan pejuang, para tahanan politik, dan para Aceh juga menunjukkan bagaimana program- korban konflik. BRA—sebuah lembaga tingkat provinsi yang program yang dijalankan oleh masyarakat dapat mendorong bertanggung jawab langsung kepada gubernur Aceh—diberi dimulainya rekonstruksi lokal dan perlindungan sosial. mandat luas yang mencakup membuat rancangan, pendanaan, Setelah perjanjian perdamaian ditandatangani, BRA memulai dan implementasi berbagai kebijakan dan prosedur yang bantuan reintegrasi berbasis masyarakat melalui Program berkaitan dengan proses reintegrasi. Pengembangan Kecamatan ( Kecamatan Development Misi Pengawasan Aceh (Aceh Monitoring Mission) Program). Dengan diarahkan secara khusus kepada korban- yang dibentuk setelah MOU Helsinki adalah contoh yang korban konflik, program ini memberikan dana pemerintah tepat dari pihak luar yang mengawasi komitmen pemangku sebesar 22,7 juta dolar Amerika dalam satu kali pemberian kepentingan terhadap janji-janji mereka. Misi ini terdiri atas bantuan dan dilakukan di 1.724 desa pada tahun 2007. 71 perwakilan-perwakilan dari Uni Eropa, Norwegia, Swiss, dan Program ini menekankan kepada masyarakat yang terkena lima negara ASEAN. Misi ini diturunkan untuk mengawasi dampak konflik untuk membantu mereka memperbaiki penarikan GAM, penyerahan senjata mereka, reintegrasi kondisi kehidupan melalui proyek-proyek kecil. Kemiskinan pasukan GAM, serta penarikan pasukan polisi “nonorganik� berkurang sampai 11 persen lebih besar di desa-desa yang dan batalion militer dari provinsi itu. Selan itu, Komisi Eropa berpartisipasi dalam program ini daripada di desa-desa yang (European Commission) membiayai Program Bantuan Proses tidak berpartisipasi.72 Karena hampir 90 persen dana itu Perdamaian Aceh (Aceh Peace Process Support Program) digunakan untuk membeli barang-barang pribadi, proyek- untuk membantu pelaksanaan kesepakatan perdamaian proyek pembangunan berbasis masyarakat (community-driven di empat bidang: bantuan untuk pemilu, reformasi polisi, development—CDD) dapat menjadi sebuah mekanisme yang reformasi peradilan, dan reformasi tata kelola daerah. efektif dalam mendistribusikan dana tunai sekali beri dalam keadaan darurat.73 Data survei menunjukkan bahwa 88 persen Memberikan hasil awal penerima bantuan merasa bahwa dana BRA-KDP dan dana KDP digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang Di Aceh, pemerintah yang bekerja sama dengan pihak luar paling penting.74 dan lokal memberikan beberapa hasil awal yang penting dalam pembangunan perdamaian. Jumlah perkiraan dana untuk Sumber: Aspinall 2005; International Crisis Group 2005; Morit reintegrasi dan pembangunan perdamaian adalah Rp9 triliun.68 2007; MSR 2009; World Bank 2010a; Goverment of Republic Distribusi dana ke seluruh distrik adalah bukti sasaran geografis of Indonesia dan Free Aceh Movement 2005; Braud dan Grevi bantuan yang efektif. Empat wilayah konflik yang terkena 2005; Schulze 2007; World Bank 2008a; Barron 2010; Barron dampak paling parah—Aceh Utara, Bireun, Aceh Timur, dkk. 2009; Morel, Watanabe, dan Wrobel 2009; Goverment of dan Pidie—menerima lebih dari 50 persen dari keseluruhan Aceh, Syiah Kuala University, dan World Bank 2008. dana. Para anggota GAM (pejuang dan nonpejuang) serta 158 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Catatan 1. Latar belakang untuk Laporan ini termasuk tinjauan hampir 30 kasus negara pendapatan rendah dan sedang—upaya-upaya menuju transisi yang berhasil menjauhi kekerasan serta upaya-upaya yang kurang berhasil—yang mengalami berbagai bentuk tekanan dan jenis kekerasan seperti yang diidentifikasi pada Bab 1 dan 2. Kasus-kasus tersebut sangat beragam dalam ciri-ciri institusionalnya—berkisar dari negara- negara berkemampuan rendah dengan institusi yang cukup bertanggung jawab sampai negara berkemampuan tinggi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang lemah. Karya ini dilengkapi dengan konsultasi-konsultasi nasional dan regional dengan beberapa politisi dan analis dari institusi pemerintah dan nonpemerintah. 2. Seperti yang ditulis pada panduan WDR, mekanisme komitmen merupakan alat untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dikembalikan. Hal ini setelah mekanisme definisi komitmen ekonomi umum atau perangkat komitmen. Lihat Dixit 1980; Schelling 1960; Spence 1977. 3. Lihat Hartzell, Hoddie, dan Rothchild 2001; Walter 2004; Nilsson dan Jarstad 2008; Wennmann 2009. 4. Lihat Stedman 1996; Adam dan Mesnard 2003; Nilsson 2008. 5. Fearon 2004, Keefer 2008. Untuk perjanjian perdamaian, lihat Suhrke,Wimpelmann, dan Dawes 2007. Untuk perjanjian pembagian kekuatan, lihat Papagianni 2009; Gates dan Strøm 2008; Spears 2002; Sawyer 2004. Untuk reformasi sektor keamanan, lihat Azam dan Mernards 2003. Untuk konsosiasionalisme, lihat Lijphart 1969, 1977; dan Andeweg 2000. 6. International Crisis Group 2008b; Friends Committee on National Legislation 2009. 7. Odendaal 2010; Ojielo 2007; UNDPA 2010a. 8. Seely 2001; Keita 1998; Straus 2010. 9. Menurut sumber referensi pembangunan kepemimpinan, tiga kualitas dari kepemimpinan efektif di antaranya kemampuan untuk menentukan arah, termasuk mendefinisikan dan memeriksa visi di antara individu- individu atau kelompok-kelompok yang relevan; kemampuan untuk menciptakan penjajaran, termasuk mengoordinasikan pengetahuan dan pekerjaan bersama dalam pelayanan dari arah/visi yang lebih luas ini; dan kemampuan untuk mempertahankan komitmen terhadap arah/visi yang lebih luas ini, termasuk melalui ekspansi upaya kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan bukan hanya tujuan individu. Untuk informasi lebih jauh mengenai teori-teori kepemimpinan, lihat Northouse 2008; hughes, Ginnet, dan Curphy 2005; McCauley dan Van Velsor 2004. 10. Knox 1996. 11. Timor-Leste Ministry of Finance (tahun 2010); konsultasi tim WSR di Timor Leste, 2010. 12. Dupuy dan Binningsbø 2008. 13. De Waal dan Flint 2008. 14. Lihat Sapelli 2000. Contoh-contoh lain termasuk Argentina saat di bawah pemerintahan Alfonsin, upaya-upaya untuk membuat lebih banyak kemajuan yang cepat dalam keadilan transnasional dalam sektor keamanan disertai oleh empat usaha kudeta, krisis politik, dan berikutnya pendekatan yang lebih hati-hati terhadap reformasi diadopsi oleh pemerintahan Menem. Lihat Addison 2009; de Greiff 2010. 15. Wawancara tim WDR dengan mantan Presiden �lvaro Uribe, 2010; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010. 16. Jeffries dan Thomas 1993. 17. Kimani 2008; International Crisis Group 2009d; Cheeseman dan Tendi 2010. 18. Mack 2003. 19. Konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010; konsultasi tim WDR di Timor Leste, 2010. 20. Walter 1997. 21. Ini termasuk perjanjian antarklan di Somalia; resolusi perselisihan tradisional di tingkat nasional di Mali; perjanjian gencatan senjata diprakarsai oleh tindakan masyarakat di Bougainville, Papua Nugini; dan komite perdamaian di Afrika Selatan. Lihat juga Menkhaus 2010; Bradbury 2008; Van der Graaf 2001; Dinnen, Porter, dan Sage 2010; Carl dan Garasu 2002. 22. Data mengenai kematian akibat perang di Uganda dari kumpulan UCDP/PRIO Armed Conflict dataset (Lacina dan Gleditsch 2005; Harborn dan Wallensteen 2010). Data mengenai pembunuhan diambil dari statistik berdasarkan LA County Sheriff ’s Department, California Department of Justice dan Los Angeles Police Department, serta digabungkan oleh Los Angeles Almanac (Thornton dkk. 2011). Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 159 23. Anderlini 2010b. 24. Sirivi dan Havini 2004. 25. Hunt dan Posa 2001. 26. Las Madres de la Plaza pertama kali muncul sebagai kelompok istimewa pada 30 April 1977 ketika 14 wanita memutuskan untuk berkumpul di dekat Piramida Plaza de Mayo di pusat kota Buenos Aires, dan menuntut bahwa rezim militer represif menyingkap tempat keberadaan anak-anak mereka yang diculik oleh militer karena idealisme dan asosiasi politik, kemudian menghilang. Awalnya dibubarkan, dicaci, selanjutnya dianiaya secara brutal. Peringkat Las Madres terus bertambah dan menerima pengakuan secara internasional untuk demonstrasi tanpa kekerasan mereka dalam masyarakat yang bungkam karena terintimidasi di mana semua alat ekspresi, ketakutan, dan protes publik tradisional dilarang. Seiring waktu, kelompok ibu ini bertransformasi menjadi gerakan politik dan menjadi simbol perlawanan melawan keditaktoran militer. Lihat Navarro 2001. 27. Contohnya, membentuk hubungan postif dan inklusif antara warga negara dengan negaranya telah menjadi bagian penting dari agenda institusional dan politik Timor Leste sejak 2007. Pemerintah telah berusaha secara aktif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan perjanjiannya; relaksasi kebijakan bahas negara tersebut (meskipun kebanyakan anak muda Timor Leste berbicara bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Portugis, kebijakan bahasa resmi sejak 2000 mengamanatkan bahwa bahasa Portugis akan menjadi bahasa nasional instruksi dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan layanan sipil berfungsi dengan buruk, kurangnya pengembangan media, dan komunikasi yang lemah antara negara dengan warga negaranya) mengandung indikasi pegeseran umum pada pendekatan pemerintah. Bersamaan dengan itu, masyarakat internasional mulai meminjamkan dukungan yang lebih banyak dan konsisten pada insiatif-inisiatif yang mempromosikan dialog (lihat Von Kaltenborn-Stachau 2008). 28. Hartzell 2006; Paris 2004. 29. Cadeado dan Hamela 2009. 30. Cadeado dan Hamela 2009. 31. U.S. Government Accountability office 2007. 32. Agence France-Presse 1999. 33. Lihat de Greiff 2010, 11: “Bagaimana ukuran keadilan transisi mengangkat makna kepercayaan warga negara ini? Penuntutan dapat dipikirkan untuk mempromosikan kepercayaan warga negara dengan menguatkan kembali relevansi norma-norma yang dilanggar oleh para pelaku kejahatan, norma-norma yang mengubah secara tepat orang biasa menjadi pembawa amanat yang tepat. Lembaga peradilan, khususnya dalam konteks di mana mereka secara tradisional pada dasarnya menjadi instrumen kekuasaan, menunjukkan kelayakan untuk dipercaya jika mereka dapat membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang melebihi hukum. Upaya yang terinstitusionalisasi untuk menghadapi masa lalu melalui latihan dengan menyampaikan kebenaran mungkin dilihat oleh mereka yang dahulu menerima kekerasan sebagai iktikad baik untuk membersihkannya, memahami pola-pola jangka panjang sosialisasi, serta mengawali proyek politik baru di sekeliling norma- norma dan nilai-nilai yang pada saat ini benar-benar dibagi. Ganti rugi dapat memupuk kepercayaan warga negara dengan menunjukkan keseriusan lembaga yang sekarang mengambil pelanggaran hak-hak mereka… pemeriksaan tidak hanya dapat mendorong kepercayaan dengan ‘re-peopling’ lembaga-lembaga dengan wajah baru sehingga menunjukkan komitmen pada norma-norma yang mengatur perekrutan dan retensi karyawan, pengawasan disiplin, pencegahan kronisme, dan sebagainya.� 34. Pendekatan keadilan transisi didefinisikan oleh PBB sebagai “kisaran penuh proses dan mekanisme yang berhubungan dengan upaya masyarakat untuk berdamai dengan warisan pelanggaran skala besar pada masa lalu untuk memastikan akuntabilitas, keadilan pelayanan, dan mencapai rekonsiliasi. Hal ini termasuk mekanisme peradilan dan nonperadilan serta penuntutan individu, ganti rugi, pencarian kebenaran, pemeriksaan dan pemecatan, atau kombinasi di antaranya� UN 2004b, 4. Lihat juga Orentlicher 2004, 2005; UN General Assembly 2005a. 35. Gonçalve 2008. 36. Sirleaf 2007b. 37. Porter dan Rab 2010. 38. Lihat Kanungo 2004. 39. Sapelli 2000. 40. Konsultasi WDR dengan mantan negosiator kunci dari ANC Alliance dan Partai Nasional di Afrika Selatan 2010. 160 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 41. Kebijakan-kebijakan kohesi sosial yang berhasil membutuhkan pengakuan praktik bahasa dan/atau budaya dalam kasus-kasus di mana sebuah kelompok yang melihat dirinya secara sistematik dikecualikan dan tidak dihargai. Dengan demikian, perhatian harus diambil untuk menghindari terciptanya celah yang lebih lanjut atau praktik-praktik perlindungan yang membatasi hak-hak sipil wanita, kelompok kasta, dan lain-lain. Lihat Easterly, Ritzen, dan Woolcock; Gupta 1970. 42. Pakistan Ministry of Information and Broadcasting 2010, 10. 43. Perhitungan WDR berdasarkan data dari survei Latinobarómetro 2009. 44. Konsultasi WDR dengan pemimpin saat ini dan mantan pemimpin dari negara-negara yang terkena dampak kekerasan dan daerah-daerah di Berlin, 2009. 45. Politica Nacional de Rehabilitación (PNR) merupakan sebuah program Kepresidenan Republik untuk membangun perdamaian; rekonsiliasi nasional; dan normalisasi daerah-daerah yang terkena dampak ketidakimbangan pengembangan, kelemahan pada keberadaan institusional negara, dan konflik-konflik sosial. Lihat Presidencia República de Colombia 1993. 46. Lihat Pavanello dan Othieno 2008; Baird 2010. 47. Barron 2010. 48. Referensi mengenai pembangunan berbasis masyarakat (community-driven development—CDD) dalam situasi-situasi rapuh dan penuh konflik sangatlah banyak; misalnya, lihat Baird 2010; Cliffe, Guggenheim, dan Kostner 2003. 49. Evaluasi eksperimental atas program CDD sangat jarang. Salah satu contoh adalah Fearon, Macartan, dan Weinsten 2009 yang melakukan penelitian atas dampak program rekonstruksi berbasis masyarakat di 42 komunitas di Liberia. “Sebuah eksperimen lapangan di mana desa-desa di Liberia utara ditugaskan secara acak untuk menerima bantuan pengembangan internasional menyediakan bukti bahwa pengenalan lembaga tingkat lokal baru dapat mengubah pola-pola kerja sama sosial sedemikian rupa yang bertahan setelah akhir program. Desa-desa yang melaksanakan program rekonstruksi berbasis masyarakat menunjukkan tingkat selanjutnya yang lebih tinggi dari kerja sama sosial dibandingkan desa-desa yang berada pada kelompok kontrol, seperti yang diukur melalui permainan barang publik masyarakakt luas. Hasil-hasil ini mencengangkan. Mereka menyebutkan bahwa perubahan-perubahan di kohesi masyarakat dapat berlangsung pada jangka pendek; dapat terjadi sebagai respons terhadap intervensi dari luar; dan dapat berkembang tanpa perubahan-perubahan yang mendasar baik pada struktur hubungan ekonomi maupun proses-proses politik tingkat makro. Penugasan acak komunitas terhadap suatu perlakuan menyediakan kepercayaan dalam sifat hubungan kausal, dan penggunaan ukuran hasil perilaku memperkuat pengertian kita bahwa pengaruhnya nyata. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa bantuan pengembangan pascakonflik memiliki dampak terukur atas kohesi sosial� (Fearon, Macartan, dan Weinstein 2009, 12). Untuk diskusi lebih luas tentang konflik kekerasan dan transformasi modal sosial, lihat Colletta dan Cullen 2000. 50. Evaluasi dampak acak dari NSP merupakan kajian berlapis yang dirancang untuk mengukur perubahan— seluruh indikator-indikator seperti aktivitas ekonomi, produksi pertanian, akses terhadap infrastruktur dan pelayanan, serta struktur dan persepsi tata kelola lokal—pada 250 “desa yang mendapat perlakuan� dibandingkan dengan desa-desa yang tidak berpartisipasi dalam NSP. Evaluasi tersebut dipimpin oleh Andrew Beath dari Harvard University; Profesor Fotini Christia dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Shahim Kabuli dari Bank Dunia, dan Profesor Ruben Enikolopov dari New Economic School, serta dilaksanakan dalam hubungannya dengan Vulnerability Analysis Unit (VAU). Hal ini didukung oleh Bank Dunia, FAO PBB, serta Ministry of Rural Rehabilitation and Development—MRRD (Kementerian Rehabilitasi dan Pengembangan Pedesaan) dari Pemerintah Afganistan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web NSP: http://www.nsp-ie.org/index.html. 51. Shura adalah kata bahasa Arab untuk “konsultasi� atau “dewan�. Kata itu sendiri dapat menjelaskan sebuah majelis, sebuah badan terorganisasi para partisipan, badan atau dewan administratif, atau mungkin menjelaskan proses pengambilan keputusan. Di Afganistan, shuras suku telah memainkan peranan penting dalam keamanan masyarakat dan pemerintahan sejak ketiadaan pemerintah yang beroperasi pada tahun 1978, dan berlanjut memerankan peranan penting pada penyediaan keadilan. 52. Patel dan Ross 2007, 43. 53. lihat Melville 2003. 54. Verhey 2001. 55. Carter dan Clark 2010; Siddiqui 2011. Memulihkan kepercayaan: Menjauh dari ambang batas 161 56. Seperti yang dijelaskan pada Bab 1, tim WDR meminta institut penelitian Norwegia Fafo untuk melakukan survei di tujuh negara dan wilayah, termasuk sampel-sampel perwakilan secara nasional campuran juga subregion yang terkena dampak kekerasan. Salah satu daerah survei berfokus pada kesatuan yang bertanggung jawab untuk penyediaan barang-barang publik, seperti mengurangi pengangguran dan melindungi keamanan nasional. Survei tersebut menawarkan para responden kisaran pejabat (pemerintah nasional, perusahaan swasta, pihak berwenang, dan sebagainya). Dalam menjawab pertanyaan, “Siapa badan utama/kesatuan yang harus bertanggung jawab untuk mengalokasikan tanah?�, para responden secara keseluruhan (di ketujuh lokasi—Kolombia, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo [Provinsi Kivu Utara dan Selatan], Mali, Sierra Leone, West Bank, dan Gaza) memilih pimpinan tradisional sebagai kesatuan yang paling penting kedua untuk alokasi tanah setelah pemerintah nasional. Di beberapa negara (contohnya Pantai Gading), persentase responden yang mengidentifikasi pimpinan tradisional (57 persen) sebenarnya melebihi mereka yang mengidentifikasi pemerintah nasional (30 persen). Dari semua tanggung jawab, alokasi tanah (22 persen) rata-rata merupakan area yang paling populer diidentifikasi untuk pimpinan tradisional, diikuti oleh perlindungan sungai dan hutan (6 persen). Lihat Bøås, Tiltnes, dan Flatø 2010. 57. Sistem manajemen sekolah berbasis protokol adalah sebuah sistem manajemen di mana kontrol didesentralisasikan. Pemerintah menyediakan otorisasi untuk kesatuan swasta (pada banyak kasus kelompok- kelompok berbasis keyakinan) untuk menjalankan sekolah di bawah panduan dan peraturan pemerintah secara spesifik. Panduan ini meliputi wilayah-wilayah, seperti kurikulum, peraturan mengenai ukuran kelas, kualifikasi dan gaji guru, serta sistem penilaian. 58. Baird 2010. 59. Contracting out merupakan satu mekanisme untuk akuntabilitas antara para pembuat kebijakan dengan para penyedia layanan, dan cenderung bekerja lebih baik ketika kedua pihak berfokus pada hasil dan mempertahankan formal processes light. Pengawasan yang efektif dan evaluasi hasil sangat penting untuk menghargai pelaku yang baik dan meningkatkan atau menggantikan mereka yang tidak bekerja dengan baik. Lihat Baird 2010. 60. Contohnya, lihat Wood 2008 yang menunjukkan bagaimana partai-partai yang bermusuhan memanfaatkan jaringan-jaringan pada tingkat subnegara, serta bagaimana warisan konflik disebarkan melalui jaringan ini ke dalam kehidupan politik dan militer, identitas lokal dan struktur yang berwenang, peranan gender, dan hubungan politik. Lihat juga Peterson dan Zuckerman 2010. Blattman menyebutkan dibutuhkannya penelitian topik tersebut pada tingkat mikro. Lihat Blattman yang akan terbit; Spear dan Harborne 2010. 61. Untuk pembahasan mengenai privatisasi fungsi keamanan tertentu dalam menciptakan perdamaian, mempertahankan perdamaian, dan melaksanakannya, lihat Gerson dan Colletta 2002. 62. Gómez 2008; Melendez 2007; Muñoz 2010; Arias 2009. 63. Nwana 2000, 1. 64. McCall 2004, 1. 65. World Bank 2010a. 66. Goverment of Republic of Indonesia dan Free Aceh Movement 2005. 67. MSR 2009. 68. Jumlah ini hanya merepresentasikan sepertujuh jumlah yang disediakan untuk upaya rekonstruksi tsunami— meskipun biaya ekonomi yang diperkirakan dari konflik tersebut (Rp107,4 triliun) hampir dua kali biaya kerusakan dan kerugian dari tsunami pada 24 Desember (MSR 2009). 69. MSR 2009. 70. Laporan MSR menghipotesiskan bahwa hal ini mungkin terjadi karena orang-orang yang dipekerjakan selama konflik lebih mungkin menjadi target, atau mungkin orang yang tidak menjadi korban lebih mungkin dari para siswa. Selain itu, lebih mungkin juga bahwa proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja yang membidik korban-korban konflik mungkin melewatkan orang yang tidak menjadi korban yang juga membutuhkan bantuan (MSR 2009). 71. Barron 2010. 72. Baron dkk. 2009. 73. Morel, Watanabe, dan Wrobel 2009. 74. Baron dkk. 2009. B ab ini menjelaskan dilema transisi institusional untuk melawan kekerasan. Dilema pertama adalah ketepatan waktu: keterlambatan dalam proses reformasi yang “terlalu lambat� akan memperpanjang kerentanan negara terhadap kekerasan. Namun demikian, pelajaran-pelajaran dari sejarah transformasi institusional juga menunjukkan bukti bahwa reformasi yang “terlalu cepat� akan mendatangkan risiko serangan balasan. Negara-negara yang menangani kekerasan telah melalui serangkaian reformasi—biasanya lebih dari periode satu generasi—untuk membangun konsensus sosial serta memberikan kesempatan kepada masyarakatnya guna menyerap perubahan dan mengembangkan kapasitas institusional mereka. Dilema kedua adalah penentuan prioritas dari reformasi institusi. Bab ini memberikan pelajaran dari pendekatan reformasi negara terhadap keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan serta dari isu-isu yang lebih besar seperti pemilu dan korupsi—serta bagaimana eksperimen, adaptasi, dan penentuan langkah dapat menciptakan reformasi yang “paling sesuai� yang disesuaikan dengan konteks politik lokal. 5 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL MENG Bab EM B AL IKA MENTRANSFORMA N KEP MENG ERCAYA DIRI EM BA L IKA AN NK MENTRANSFORMA EPER MENG EMB CAYAAN DIRI SI I A TIT LIK NS AN MENTRANSFORM USI KEP ERCAYA SI I ST AN DIRI ITU N SI ASI Mentransformasi Institusi untuk TIT INS USI KEKERASAN dan DUKUNGAN KERAPUHAN EKSTERNAL DAN Memberikan Keamanan, Keadilan, dan INSENTIF Lapangan Pekerjaan bagi Warga Negara Menentukan langkah dan urutan • Memungut pajak berlebihan dari transformasi institusional kapasitas jaringan politik dan sosial T yang ada dari pelaku-pelaku reformasi untutan terpendam akan perubahan nasional (seperti yang terjadi di dalam situasi yang sedang dalam transisi dan rentan serta pentingnya Republik Afrika Tengah dan Haiti pada institusi yang sah, berkesanggupan, dan awal tahun 2000-an).1 bertanggung jawab dalam mencegah • Menerapkan model luar “terbaik� tanpa kekerasan menunjukkan bukti bahwa memberikan waktu dan upaya yang transformasi institusional sangat memadai untuk menyesuaikannya penting untuk mengaitkan pendekatan- dengan konteks (misalnya di Irak).2 pendekatan dalam memberikan keamanan • Berorientasi pada output yang dan menjalankan pembangunan. Bagian menentukan keberhasilan dalam ruang Laporan ini mendeskripsikan pelajaran de jure di ibu kota negara (misalnya tentang penentuan langkah, prioritas, dan mengeluarkan undang-undang, urutan reformasi. menulis rencana dan kebijakan sektor, atau membuat komisi atau struktur Menghindari reformasi yang “terlalu organisasi baru), dan bukannya banyak, terlalu cepat� dan menemukan berorientasi pada outcome dalam yang “paling sesuai� dunia de facto di mana rakyat hidup Dengan kurangnya kualitas tata kelola di (dengan perbaikan layanan, bahkan banyak sektor dalam situasi yang paling jika itu layanan mendasar di wilayah rapuh, pendekatan paling baik sepertinya kota atau pedesaan yang terpencil atau adalah transformasi institusional yang tidak aman) seperti di Timor Leste dari cepat dan menyeluruh. Namun, lingkup dan tahun 2002 hingga 2005.3 kecepatan reformasi sendiri merupakan • “Mengepompongkan� upaya ke dalam faktor yang berisiko—dan upaya untuk jalur-jalur paralel yang memfasilitasi melakukan reformasi yang terlalu banyak dan terlalu cepat mungkin saja pencapaian jangka pendek dengan meningkatkan risiko munculnya konflik. tidak menyertakan organisasi Sindrom “terlalu banyak, terlalu cepat� ini dan institusi nasional, serta tidak akan mengarah pada gejala-gejala yang menganggap penting pembangunan biasa ada dalam situasi transisi sulit seperti institusi nasional dalam jangka berikut ini. 164 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 5.1  Pendekatan Cina untuk mengemudikan reformasi ekonomi secara bertahap Duta Besar Wu Jianmin, Ketua the Shanghai Center for International Studies; Anggota Dewan Penasihat WDR Reformasi ekonomi Cina dan keterbukaan terhadap kebijakan Pemerintah pusat Cina tidak meminta provinsi-provinsi dunia luar telah mengarahkan Cina dalam 32 tahun ke belakang lainnya untuk melakukan reformasi yang sama. Pemerintah ini pada pertumbuhan yang kuat dan stabil. Kebijakan ini pusat hanya ingin hasil yang baik bahwa reformasi ini dapat menciptakan perubahan yang sangat besar di Cina. Ada tiga meyakinkan provinsi-provinsi yang memiliki keraguan. faktor kunci yang membuat reformasi ekonomi Cina berhasil: Fakta berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Tiga tahun pendekatan bottom-up, pelaksanaan yang bertahap, serta prinsip kemudian, Provinsi Anhui yang menjalankan reformasi ini untuk mengemudikan reformasi dan mengukur dampaknya menikmati hasil yang lebih baik. Secara bertahap, provinsi- sebelum diperdebatkan untuk dijadikan kebijakan nasional. provinsi lain pun mengikuti. Reformasi ekonomi Cina dimulai pertama-tama di Pada awal reformasi ekonomi Cina, orang-orang memiliki daerah pedalaman. Pada tahun 1978, tingkat urbanisasi Cina beragam pandangan mengenai reformasi tersebut. Banyak adalah 17 persen. Mayoritas penduduk Cina yang jumlahnya orang berpendapat bahwa reformasi yang sedang berlangsung sangat banyak tinggal di daerah pedalaman. Pada tahun 1978, tidaklah sejalan dengan ajaran Mao. Pemerintah Cina di bawah delapan belas orang petani dari Provinsi Anhui Desa Xiaogang Dang Ziaoping menerapkan prinsip untuk mengemudikan memutuskan untuk melepaskan diri dari perekonomian yang reformasi dan mengukur kebaikannya sebelum diperdebatkan terencana di pusat, dan mereka menandatangani kontrak untuk menjadi kebijakan nasional yang membangun rahasia. Menurut kontrak ini, mereka membagi tanah mereka perubahan pola pikir yang terjadi setelah Revolusi Budaya sesuai hak masing-masing menjadi petak-petak kecil. Setiap demi “mengemansipasi pikiran� dari perdebatan ideologis yang petani bertanggung jawab atas sepetak kecil tanahnya dan memecah belah. hasil produksinya. Kontrak ini memberikan insentif yang baik Agar berhasil menjalankan reformasi ini, yang dibutuhkan kepada mereka untuk memproduksi lebih banyak pangan adalah dukungan dari rakyat. Kita bisa mendapatkan dukungan sehingga para petani tersebut dapat menikmati laba yang lebih rakyat hanya ketika reformasi memberikan hasil yang nyata baik. Pemerintah provinsi pun sangat memberikan dukungan bagi rakyat. Secara bertahap, cerita-cerita tentang keadaan pada inisiatif kedelapan belas petani ini. Pada saat yang sama, yang membaik yang didasarkan pada hasil nyata pun mulai di Provinsi Guangdong, orang-orang memulai usaha pribadi terdengar. Sejarah membuktikan bahwa Deng Xiaoping benar. dengan kesepakatan tahu sama tahu dengan pemerintah. Ia tidak mengacaukan perbedaan pendapat rakyat Cina atau Namun, provinsi-provinsi lainnya agak bersikap skeptis akan terlibat dengan perdebatan yang hampa. Deng Xiaoping justru reformasi seperti ini. Mereka meyakini reformasi seperti itu salah, menciptakan perbaikan yang nyata dalam kesejahteraan rakyat. “kapitalis�, dan tidak sejalan dengan Cina yang sosialis. panjang, seperti di Afganistan pada tahun godaan untuk menerapkan praktik terbaik 2001–2003 dan di beberapa segi pada tahun- berstandar internasional. Namun, praktik- tahun selanjutnya.4 praktik ini biasanya dirancang untuk diterapkan di lingkungan aman serta institusi negaranya Setelah para pelaku reformasi menentukan memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan prioritas dan mengurutkan target-target untuk pasar kompetitif yang berjalan baik. Lingkungan mentransformasi institusi, langkah berikutnya yang di dalamnya banyak terjadi kekerasan kelihatannya tidak penuh hambatan. Di luar sana adalah lingkungan yang tidak aman, memiliki ada cara yang “canggih�, “praktik terbaik�, dan kelemahan institusional, dan biasanya hanya “dengan teknis sempurna�. Akal mengatakan, memiliki pasar yang berjalan setengahnya. Jadi, “jangan menciptakan cara baru�, tetapi adopsilah ide untuk “tidak menciptakan cara baru� dan cara yang terbukti berhasil. Demikianlah, para tinggal mengadopsi cara terbaik biasanya tidak aktor nasional dan internasional merasakan akan berhasil. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 165 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 BOKS 5.2  Pembangunan institusi memerlukan waktu. Yang utama—keamanan, keadilan, dan pekerjaan bagi warga Menteri George Yeo, Menteri Luar Negeri Singapura; Anggota Dewan Penasihat WDR Pembangunan institusi memerlukan waktu. Membereskan membiarkan laba menjadi sebuah kata yang tabu. Membuka urusan mendesak terlebih dahulu—terutama meningkatkan portal yang lebar ke dunia luar merupakan syarat mutlak— keamanan, memberikan keadilan yang mendasar, dan pelabuhan, bandara, telekomunikasi. Mengatur politik perubahan menyediakan lapangan kerja—akan membantu rakyat untuk selalu mendatangkan tantangan. Pada setiap langkahnya, kita lebih memercayai harapan akan masa depan. Kemudian, harus memberikan harapan kepada penduduk bahwa hari esok kesuksesan menciptakan kondisi untuk mewujudkan kesuksesan akan lebih baik dari hari ini. Program perumahan umum besar- yang lebih jauh lagi. Tanpa pendekatan yang praktis, institusi- besaran jangka panjang dilancarkan dengan kepemilikan rumah institusi tidak dapat mengambil hati dan perhatian rakyat. sebagai prioritasnya. Dengan begitu, setiap rumah tangga Bagi Singapura pada tahun-tahun awal, bersikap pragmatis diberikan bagian yang setara dalam pembangunan Singapura. bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Ideologi bukanlah hal yang Program ini didanai melalui sistem tabungan wajib. Fokus sanggup kita miliki. Kita harus mendahulukan hal yang paling nasional diberikan pada sistem pendidikan sehingga membantu utama dan menyusun prioritas dengan benar. Kemudian, ketika kami menangani perbedaan ras dan agama. Dengan keharusan perekonomian naik dan kehidupan menjadi lebih baik, kita dapat untuk mengakomodasi banyak orang di sebuah pulau kecil, bersikap lebih halus dan sensitif dalam menentukan kebijakan kami harus mengembangkan keterampilan perencanaan kota, publik. Kami beruntung memiliki kawan yang mendoakan dan termasuk transportasi umum yang baik, pengelolaan jalan yang membantu kami besar ataupun kecil. didasarkan pada pemungutan biaya ruang jalan yang langka, Pada awal-awal tahun setelah merdeka, prioritas kami dan penyediaan lahan hijau yang sangat penting bagi moril adalah keamanan, hukum, dan tatanan serta menciptakan publik. Kami mempelajari pengalaman negara-negara lain dan kondisi yang baik untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. menyesuaikannya dengan situasi kami. Kepercayaan adalah segalanya. Layanan Nasional diperkenalkan Semua ini harus dilakukan dengan memenangkan dalam satu tahun. Organisasi rahasia dan aktivitas kriminal dukungan mayoritas pada setiap pemilu. Kuncinya adalah lainnya ditekan. Korupsi diberantas. Untuk memajukan investasi, memenangkan kepercayaan rakyat. Institusi yang bertahan hukum kerja dan akuisisi tanah direformasi di awal. Tidak seperti lama dipelihara oleh rasa hormat dan kasih sayang penduduk. Ini kebijaksanaan konvensional di negara-negara berkembang adalah proses yang setidaknya memakan waktu satu generasi. saat itu, kami menyingkirkan proteksionisme dan mendorong Institusi tidak dapat berdiri dengan hanya mengeluarkan orang-orang dari berbagai negara untuk berinvestasi. Kita tidak undang-undang atau menyewa konsultan. Jalan lainnya adalah berfokus pada disesuaikan dengan institusi dan kesanggupan pilihan pragmatik yang paling sesuai dengan negara tersebut. Contohnya adalah China’s realitas politik, kapasitas institusi, dan tingkat Township dan Village Enterprise: keduanya keamanan. Negara-negara yang secara sukses sama sekali bukan perusahaan “sektor swasta�. keluar dari keadaan yang rapuh atau keras Keduanya justru merupakan alat transisional telah menerapkan solusi dari luar negeri untuk yang menyediakan fungsi-fungsi perusahaan disesuaikan dengan konteks negara mereka sektor swasta (dinamisme, inovasi, investasi), sendiri. Fakta bahwa sekadar meniru tidak tanpa semua aksesori hukum dan institusi yang akan berhasil bukanlah menegasikan nilai dari dibutuhkan perusahaan sektor swasta. Jadi, “mengambil pelajaran dari pengalaman negara bukannya menunggu hingga lingkungan dapat lain�. Dengan tidak sekadar meniru, suatu negara memadai untuk sebuah institusi (perusahaan dapat menciptakan solusi mereka sendiri yang swasta), pemerintah Cina menciptakan bentuk praktis dan tidak mustahil untuk dikerjakan serta usaha baru (Boks 5.1). 166 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 5.3  Respons-respons politik, keamanan, dan pembangunan yang terkoordinasi terhadap kekerasan—Pelajaran dari kekerasan kriminal kota, subnasional, dan terorganisasi di Amerika Latin Program pencegahan kekerasan multisektor menyarankan cara untuk mempersatukan pelaku-pelaku demi menangani kompleksitas kekerasan. Di daerah-daerah yang mulai tumbuh menjadi kota—tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah—kekerasan dicirikan dengan bertemunya berbagai faktor risiko, di antaranya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, ketidaksetaraan, pengangguran kaum muda, dan kejahatan narkoba. Meskipun kekerasan selama ini biasanya dibereskan melalui sektor keadilan kejahatan dan paksaan, pendekatan multisektoral baru-baru ini, terutama di kota-kota di Amerika Latin, telah menunjukkan kebaikan dari respons- respons yang lebih diintegrasi. Pendekatan-pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pencegahan yang struktural jangka panjang dengan pendekatan yang diorientasikan pada pengontrolan. Secara bersamaan, pendekatan-pendekatan ini juga menyentuh beragam faktor tekanan. Penekanan yang diberikan pada pemerintah lokal dan keterlibatan masyarakat dalam merancang, menerapkan, dan mengawasi telah membantu dikembangkannya analisis yang lebih baik akan penyebab-penyebab timbulnya kekerasan serta menjamin kepemilikan masyarakat yang lebih kuat. Tingkat pembunuhan di Belo Horizonte, Brasil, meningkat tajam dari tahun 1997 hingga 2001. Korban dan pelaku kekerasan sering kali adalah anak muda di bawah usia 24 yang tinggal di daerah kumuh. Tindakan pencegahan diterapkan oleh pemerintah Minas Gerais dalam hubungan rekanan dengan organisasi kota dan LSM di bawah program Fica Vivo yang menjadikan anak muda sebagai sasaran program bantuan sosial, pendidikan, dan olahraga. Intervensi sosial juga dibarengi dengan bentuk penertiban baru—yang pertama-tama menangkap penjahat yang paling dicari, kemudian memasang elemen polisi masyarakat yang sifatnya permanen—sehingga memperoleh kepercayaan dan keyakinan dari penduduk. Sebuah evaluasi terhadap program ini di salah satu komunitas masyarakat yang menjadi target menunjukkan adanya pengurangan sebanyak 45 pembunuhan per 100.000 penduduk per enam bulan jika dibandingkan dengan keseluruhan komunitas masyarakat lain di kota tersebut. Fica vivo mendatangkan pengembalian investasi sebesar 99–141 persen dari keseluruhan biaya program tersebut. Di Bogotá, Kolombia, antara tahun 1993 dan 2002, strategi multisektor dianggap berjasa atas kemajuan dalam membasmi kejahatan di kota. Strategi ini di antaranya kampanye untuk mengusung perlucutan senjata dari warga dan pengontrolan konsumsi alkohol; komite pengawasan kejahatan di lingkungan masyarakat; kantor polisi keluarga untuk mengontrol kekerasan dalam rumah tangga dan mengurangi pelecehan terhadap wanita; pengukuran reformasi polisi; upaya perbaruan kota seperti program transportasi kota Transmilenio; dan program lapangan kerja. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian intervensi ini berujung pada sangat berkurangnya tingkat kejahatan yang melibatkan kekerasan. Sebagai contoh, pelarangan membawa senjata selama akhir pekan dan hari libur telah berperan mengurangi tingkat pembunuhan sebanyak 14 persen. Program transportasi dan perbaruan kota, yang dikenal dengan Transmilenio, berperan di beberapa area paling keras di Bogotá dalam mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan secara dramatis sebesar 86 persen. Intervensi yang berhubungan dengan pengaturan angkatan kepolisian dan intervensi untuk mengurangi tumpukan kasus dalam sistem peradilan serta mempercepat proses pemeriksaan pengadilan juga telah mengurangi tingkat kekerasan, di mana 76 persennya adalah tingkat pelecehan.7 Sumber: Alvarado dan Abizanda 2010; Beato 2005; Fabio 2007; International Centre for the Prevention of Crime 2005; Dualibi dkk. 2007; Peixoto, Andrade, dan Azevedo 2007; Guerrero 2006; Llorente dan Rivas 2005; Formisano 2002; konsultasi tim WDR dengan penegak hukum, masyarakat sipil, dan Brian Center (Direktur Eksekutif A Better LA di Los Angeles), 2010. Perhatian awal terhadap fungsi-fungsi memprioritaskan institusi yang menyediakan dasar untuk menciptakan keamanan, keamanan, keadilan (termasuk pengendalian keadilan, dan lapangan kerja bagi warga korupsi), serta lapangan pekerjaan bagi warga untuk menghindari munculnya kembali Bab 2 menggarisbawahi bahwa tekanan-tekanan kekerasan dan menjadi fondasi bagi reformasi yang berhubungan dengan kekerasan dapat mendatang.5 Penentuan prioritas ini dibenarkan terjadi pada ranah keamanan, keadilan, dan oleh temuan dari proyek Voice of the Poor dan ekonomi. Penelitian terhadap tekanan-tekanan survei tingkat negara yang dilakukan untuk dan faktor institusional yang berhubungan WDR: prioritas utama rakyat setelah keamanan, dengan risiko kekerasan yang telah dijelaskan hukum, dan keteraturan adalah kelangsungan pada Bab 2, studi kasus terhadap banyak hidup perekonomian mereka.6 Memprioritaskan negara, dan konsultasi dengan para pelaku keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan reformasi nasional—menyoroti pentingnya bukan berarti menyentuh semua fungsi-fungsi Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 167 skala luas yang akan diperlukan di area-area selama ini terjadi pergeseran yang bertahap ke ini seiring berkembangnya masyarakat—tetapi arah progam pencegahan yang multisektoral cukup dengan berfokus pada perbaikan dasar di di tingkat masyarakat. Program pencegahan area-area ini dari awal transisi (Boks 5.2). ini menggabungkan program jangka pendek Bab ini menyajikan rangkaian intervensi dengan dampak cepat (penertiban yang tertarget, praktis di seluruh ranah keamanan, keadilan, upgrade perkotaan, dan penyediaan layanan dan lapangan pekerjaan. Intervensi-intervensi sosial) dengan intervensi pencegahan jangka ini di antaranya intervensi yang memberikan panjang (mengubah norma budaya, membangun hasil awal untuk membangun kepercayaan warga mekanisme resolusi konflik alternatif). Brasil yang dapat mendatangkan waktu yang tepat dan Kolombia telah mendirikan beberapa upaya bagi berjalannya reformasi, atau mendukung paling insentif untuk mengadopsi pendekatan reformasi secara aktif. Intervensi-intervensi multiagensi yang menciptakan tim yang terdiri yang menggunakan pendekatan institusional atas agensi layanan militer, polisi, sipil yang paling sesuai dan menawarkan solusi praktis bekerja sama di kantor gabungan nasional untuk permasalahan yang ada ditekankan pula; dan lokal untuk menangani semua aspek intervensi ini memang disesuaikan dengan pengurangan kejahatan lokal dan pencegahan konteks, tetapi juga menunjukkan adaptabilitas kekerasan (Boks 5.3). Meskipun program seperti berbagai alat. Tindakan awal dan pendekatan ini tidak mudah bagi koordinasi antaragensi, paling sesuai terkait dengan reformasi prioritas hasilnya menunjukkan bahwa prinsip dasarnya yang dapat dijalankan dengan kapasitas rendah, layak dipertimbangkan di area yang terkena bahkan dalam keadaan yang rapuh. Reformasi dampak kekerasan di wilayah-wilayah lain. prioritas ini terpisah dari reformasi yang secara umum akan diterapkan secara bertahap karena Keamanan warga negara reformasi prioritas menuntut lebih banyak pergeseran yang mendasar di bidang sosial, Mengonsolidasi dan mengoordinasi layanan ekonomi, dan politik. keamanan adalah langkah pertama dan mendasar dalam reformasi institusi untuk mencegah Pendekatan multisektor kekerasan. Mantan Sekretaris Jenderal Kedua untuk Operasi Penjagaan Kedamaian, Jean Marie Intervensi-intervensi dalam bab ini diberikan Guéhenno, menekankan bahwa “Membangun untuk setiap ranah—keamanan, keadilan, dan kembali kepercayaan antara rakyat dengan negara lapangan pekerjaan, serta layanan-layanan yang harus dimulai dengan fungsi inti negara, terkait—secara terpisah. Namun, gabungan kapasitas untuk menegaskan monopolinya atas intervensi-intervensi itu dalam ranah-ranah pengerahan tenaga keamanan yang sah.�9 tersebut, baik masing-masing maupun Negara dapat kehilangan monopoli atas digabungkan, tidak mustahil untuk dikerjakan, penggunaan pengerahan tenaga keamanan bahkan dikehendaki pada sebagian besar karena kekuatan pemberontak atau kelompok kesempatan seperti yang disorot pada Bab 4. kriminal bersenjata beroperasi di wilayahnya Oleh karena itu, intervensi-intervensi ini jangan tanpa tersentuh hukum—tetapi juga karena dilihat secara terpisah, tetapi sebagai pendekatan layanan keamanan yang terpisah-pisah dalam komprehensif dalam memberikan hasil dan negara beroperasi tanpa kepaduan perintah mentransformasi institusi. Pendekatan khusus dan kontrol sehingga saling bertentangan. Di multisektoral yang menjembatani area-area Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebelum reformasi ini telah menciptakan hasil yang menjanjikan. keamanan dijalankan pada tahun 2005, angkatan Misalnya, di daerah-daerah yang secara cepat keamanan Palestina memiliki dua belas divisi berubah menjadi perkotaan di Amerika Latin di bawah lebih dari satu rantai perintah dan dan Amerika Serikat—di mana kekerasan yang wewenang yang mempekerjakan 40.000 orang. berhubungan dengan geng dan narkoba selalu Kurangnya monopoli kekuasaan serta kurang melawan usaha penertiban yang “keras� 8— jelasnya garis wewenang ini memberikan 168 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dampak pada peningkatan potensi korupsi dan dari perusahaan-perusahaan) juga sama pemerasan. 10 Perlunya mempertimbangkan pentingnya dalam transformasi peran militer pendekatan yang terkoordinasi dalam reformasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada polisi dan militer juga disentuh dalam kerangka akhirnya, pemimpin Palestina menyentuh reformasi sektor keamanan tahun 2007 pada perpecahan tenaga keamanannya dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan melengkapi strategi politik dan keamanan Pembangunan-Komite Bantuan Pembangunan dengan menggunakan sistem anggaran (Organisation for Economic Co-operation dan pembayaran untuk meningkatkan and Development–Development Assistance akuntabilitas.14 Committee—OECD-DAC).11 Pengawasan warga sipil terhadap tenaga • Buat militer berkomitmen terhadap keamanan merupakan sesuatu yang penting jika perbaikan akuntabilitas dan HAM. aparat keamanan digunakan untuk kepentingan Tenaga keamanan yang belum maju yang negara dan pencegahan pelanggaran. Berikut tiga dikerahkan ke dalam operasi intensif unsur utama dalam pengawasan warga sipil. ujung-ujungnya akan dituduh memangsa • Minta pemimpin-pemimpin politik warga sipil, seperti yang terjadi di Republik dan militer mendiskusikan misi tenaga Demokratik Kongo.15 Pelanggaran seperti keamanan dalam mendukung tujuan ini berpotensi mendatangkan bencana bagi negara. Hal yang sebaliknya pernah terjadi, legitimasi negara karena sudah menjadi yaitu sedikitnya dialog yang dilakukan di kewajiban mutlak pemerintah untuk Timor Leste antara tahun 2000 dan 2005 memelihara warganya. mengenai misi tentara dan polisi yang Dalam konteks pascakonflik, tenaga menurut sebagian orang berpuncak pada keamanan yang besar dapat menjadi keperluan kekerasan baru pada tahun 2006.12 yang tidak dapat dielakkan dalam jangka pendek, • Gunakan sistem keuangan publik untuk bahkan jika tenaga keamanan itu memiliki sumber keuangan yang sedikit. Pentingnya memperkuat kontrol terhadap warga sipil. membangun kepercayaan antara musuh- Pastinya, para personel sektor keamanan musuh terdahulu dapat menuntut dilakukannya perlu digaji dan diberikan perlengkapan integrasi pihak-pihak yang berselisih, bukannya yang memadai agar dapat bekerja secara dilakukan pelucutan senjata, demobilisasi, efektif. Mereka juga harus bertanggung dan reintegrasi (disarmament, demobilization, jawab atas keuangan mereka: pengawasan and reintegration —DDR). Sebagai contoh, warga sipil tidak dapat berjalan secara pascaperang saudara di Uganda pada tahun efektif jika tenaga keamanannya mengambil 1986 dan perjanjian damai antara pihak-pihak sumber pendapatan dari luar anggaran. yang bertikai, para pemberontak diintegrasikan Yang sama pentingnya, menjamin bahwa ke dalam Tentara Pertahanan Nasional yang sektor keamanan dan keadilan didanai dilancarkan pada tahun 1992.16 Begitu pun, secara memadai dan transparan merupakan Afrika Selatan memperluas cakupan undang- hal yang penting untuk menghentikan undang upahnya untuk layanan keamanan sebagai ukuran transisional.17 Kurangnya peluang pengalihan pendapatan ilegal dari SDA mata pencaharian alternatif juga mendesak agar atau trafficking ke dalam tenaga keamanan. pendekatan dalam DDR dilakukan secara hati- Mereformasi sistem anggaran dalam hati. Di Kolombia, banyak mantan gerilyawan layanan keamanan merupakan bagian Autodefensas (AUC) Unidas de Columbia dari Columbian Democratic Security melewati proses DDR yang akhirnya hanya Policy (Boks 5.4).13 Mengurangi sumber menjadi pembunuh bayaran bagi penjual dana di luar anggaran (seperti pendapatan narkoba atau menjadi pemimpin atau operator Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 169 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 BOKS 5.4  Pendirian pengawasan warga sipil dan Kebijakan Keamanan Demokratis Martha Lucía Ramirez de Rincón, Direktur Fundación Ciudadanía en Acción; mantan Senator dan Ketua Komisi Keamanan Kolombia; mantan Menteri Keamanan dan mantan Menteri Perdagangan Luar Negeri Kolombia; Anggota Dewan Penasihat WDR Tantangan yang kami hadapi pada tahun 2002 adalah mencegah dalam mengembangkan rencana strategis sepuluh tahun dengan Kolombia agar tidak menjadi negara yang gagal. Ini berarti melindungi indikator kinerja yang menjadi acuan bagi kami untuk membuat grafik warga kami dari penculikan dan terorisme. Ini juga berarti melindungi kemajuan dalam menerapkan kebijakan keamanan presiden. Sebagai insfrastruktur, jalan, dan institusi demokrasi kami dari serangan Menteri Pertahanan, saya membawa perwakilan dari komunitas pasukan gerilya, paramiliter, dan penjual narkoba. bisnis dan akademikus dari tendensi ideologi yang beragam guna Kebijakan Keamanan Demokratis Presiden Uribe meminta memberikan masukan untuk kebijakan keamanan nasional. Targetnya mengerahkan tentara dan polisi di seluruh teritori negara dalam enam adalah meningkatkan legitimasi polisi dan membangun kepercayaan bulan. Pengerahan ini tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang pada angkatan bersenjata. Hal tersebut adalah konsultasi pertama dalam angkatan bersenjata, tetapi juga menyediakan lebih banyak yang terjadi. Saya juga memanggil para usahawan untuk mengizinkan perlengkapan dan pelatihan yang lebih baik dalam HAM dan doktrin kami memanfaatkan pengalaman mereka demi membantu pemerintah sehingga polisi dan tentara dapat beroperasi secara baik di bawah satu dalam sistem pengusahaan, logistik, dan teknologi canggih. perintah. Hal ini juga merupakan hasil dari kerja sama Amerika melalui Sangat sulit untuk menentukan apa yang menjadi alasan Plan Colombia, sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah pasti dari keberhasilan kami. Selama lebih dari delapan tahun ke Kolombia sebelumnya, yang dikepalai Andrés Pastrana. belakang, kami telah memenangkan kembali kendali atas teritori Dari awal, kami menekankan pentingnya pengendalian warga sipil nasional. Kami telah menghentikan aktivitas penculikan dari jalan- yang lebih besar terhadap pertahanan. Kami membawa warga sipil ke jalan dengan “Pescas Milagrogas�. Kami telah menyaksikan jumlah kementerian untuk bekerja sama dengan komandan militer mengenai organisasi teroris menurun ke titik di mana tidak dapat dibayangkan pertahanan dan kebijakan keamanan. Aktivitas ini mendatangkan kembali bahwa mereka dapat bangkit. Fokus kami sekarang adalah keuntungan tambahan, yaitu semakin besarnya transparansi alokasi memelihara momentum. Kami harus melanjutkan mengejar anggaran dan pengelolaan sumber daya lainnya yang digunakan oleh kebijakan yang telah mendatangkan keberhasilan pada tahun- militer. Keterlibatan warga sipil dalam perencanaan anggaran dengan tahun ke belakang ini. Kami harus berusaha lebih keras lagi dengan orang-orang dari tenaga keamanan membantu suksesnya Kebijakan memperkuat institusi dan menjamin kendali warga sipil demokratis Keamanan Demokratis. atas angkatan bersenjata yang monopolinya atas pengerahan Setelah memperkuat pengendalian warga sipil atas kementerian, tenaga keamanan diakui dan dihormati. kami memulai aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya Catatan WDR: Mengapa memperhatikan proses penganggaran untuk keamanan dan keadilan itu penting? Keamanan dan keadilan adalah kebaikan umum yang esensial yang menguntungkan bagi pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Sudah menjadi kepantasan dan kewajiban negara untuk mengalokasikan sumber daya demi penjagaan keamanan dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan pada pengelolaan keuangan di sektor keamanan dan keadilan sehingga sumber daya digunakan secara efektif dan efisien menurut prioritas yang disepakati secara transparan dan bertanggung jawab. Berikut tiga komponen penting dan saling berkaitan dalam mengelola pengeluaran kemanan dan keadilan. • Sebagaimana di bagian sektor publik lainnya, anggaran keamanan dan keadilan harus dipersiapkan menurut strategi sektoral. Pemerintah harus mampu mengenali kebutuhan dan sasaran utama sektor keamanan dan keadilan secara keseluruhan serta peran-peran spesifik yang akan dibebankan pada berbagai aktor keamanan dan keadilan. • Sumber daya harus dialokasikan secara terprioritas baik di sektor keamanan maupun di sektor keadilan serta antara sektor keamanan, keadilan, dan sektor-sektor lainnya. Strategi sektoral dan informasi tentang kinerja merupakan komponen penting dari proses pengalokasian. Manajer keuangan dan ekonomi utama beserta badan legislatif harus memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dalam proses ini, dan proses tersebut harus mengikutsertakan seluruh aktor. Keamanan dan keadilan harus bersaing dengan sektor-sektor lain untuk memperoleh pendanaan. Analisis belanja publik di tingkat negara secara keseluruhan dapat membantu memberikan informasi untuk membantu proses ini. • Terakhir, sumber daya yang diperoleh harus digunakan secara efisien dan efektif. Ini memerlukan pengawasan dan evaluasi kinerja operasional secara saksama di bidang layanan keamanan dan keadilan, serta dilakukan oleh pegawai negeri. Sistem informasi manajemen keuangan dasar yang berjalan dengan baik dalam hal ini sangat penting. Selain itu, sangat penting agar ketidakteraturan yang tidak teridentifikasi selama proses pengawasan dapat ditangani sehingga klaim ketidakpatuhan tidak timbul atau menjadi tertanam. Transparansi proses pembelian di sektor keamanan dan keadilan sama pentingnya dengan bidang lain. Unit audit internal atau fungsi inspektur jenderal di departemen pertahanan, hukum, dan dalam negeri dapat berperan penting dalam memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Sumber: Ball dan Holmes 2002; Harbone dan Sage 2010. 170 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 geng narkoba baru.18 “Solusi terbaik di antara mereformasi atau menguji semua institusi solusi terburuk� antara risiko biaya fiskal dengan pada saat yang sama, bahkan jarang yang keamanan menoleransi sektor keamanan yang berhasil pada satu institusi sama sekali terlalu besar untuk periode transisi sebagai di semua tingkat. Pilihan-pilihan harus lapangan pekerjaan bagi pemberontak yang akan diambil berkenaan dengan institusi di mana kesulitan mencari pekerjaan jika tidak ada.19 pengujian akan dilakukan dan posisi dalam Guéhenmo juga menjelaskan bahwa institusi tersebut yang akan menjadi objek “kepercayaan bergantung pada legitimasi, penyaringan. tetapi legitimasi juga merupakan sebuah • Program juga berbeda berdasarkan kriteria fungsi efektivitas. Tenaga keamanan yang sudah direformasi harus memberikan kesan penyaringan . Apakah tepatnya jenis profesional. Perekrutan dan pengujian mungkin pelanggaran yang akan disisihkan oleh merupakan faktor yang paling penting.�20 sistem ini? Membongkar jaringan yang korup, tidak patuh, • Tidak semua program sama berkaitan dengan dan tersembunyi dalam tenaga keamanan sanksi yang diberikannya. Bahkan, pemecatan dengan cara perekrutan dan pengujian selama pun dapat dilakukan dengan berbagai cara ini merupakan reformasi awal yang penting di (dimulai dengan cara yang relatif halus, di negara-negara yang telah menjaga transformasi antaranya memberikan kesempatan kepada institusional dari kekerasan. Di Bosnia- pelanggar untuk mengundurkan diri tanpa Herzegovina antara tahun 1999 dan 2002, Misi mengumumkan perbuatan dirinya yang PBB di Bosnia-Herzegovina (United Nations dianggap melanggar). Sanksi pengujian Mission in Bosnia and Herzegovina—UNMIBH) terdiri atas berbagai tingkat publisitas dan menguji semua personel penegak hukum di batasan prospektif dalam mencari pekerja di negara tersebut.21 Dikeluarkannya oknum-oknum yang berbagai sektor pada masa depan.23 melanggar selama ini dilakukan melalui Tindakan untuk mereformasi layanan pengukuran profesionalisme tidak langsung. keamanan selama masa transisi sering kali Misalnya, pengujian terhadap tenaga keamanan digabungkan dengan keputusan yang hati-hati tidak dilakukan di Argentina, tetapi persyaratan untuk tidak menjalankan tindakan yang dapat untuk menerima laporan LSM mengenai mengancam dukungan militer untuk perubahan. pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi Misalnya, di Indonesia, peran militer dalam ketika mengonfirmasi perjanjian keamanan administrasi sipil dan perekonomian secara berujung pada “penyisihan� implisit terhadap dramatis berkurang, tetapi hanya sedikit tindakan personel-personel yang tidak mau menjawab yang diambil dalam menyelesaikan pelanggaran pertanyaan mengenai catatan masa lalu mereka. HAM pada masa lalu. Di Cile, pengawasan Baik Cile maupun Argentina memanfaatkan warga sipil, penghapusan unit keamanan yang perekrutan sarjana ke dalam tenaga keamanan, melanggar, dan penuntutan atas pelanggaran dan semakin menekankan pada pelatihan HAM pada masa lalu dilakukan secara cepat. profesional untuk menciptakan lingkungan yang Namun, penuntutan awal ditargetkan dan memajukan standar profesional dan mempersulit dibatasi dalam lingkup, serta pendapatan militer orang-orang yang melanggar untuk dapat hidup dilindungi di bawah “undang-undang copper�.24 dengan baik.22 Perhatian pada sensitivitas gender dan Program pengujian juga dapat disesuaikan partisipasi penuh dari perempuan dalam dengan konteks pada tiga cara utama berikut. reformasi sektor keamanan dapat berkontribusi • Program pengujian berbeda berdasarkan pada keberhasilan reformasi tersebut. 25 Perempuan mendatangkan penambahan nilai targetnya . Tidak ada masyarakat yang yang lebih khusus bagi tugas-tugas keamanan sedang dalam transisi yang telah berhasil yang lebih luas, termasuk lebih besarnya Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 171 akses terhadap layanan, berkurangnya insiden masyarakat. Dengan dijalankan bersama- pelecehan seksual, lebih besarnya kepercayaan sama anggota masyarakat, aktivitas ini warga sipil pada sektor keamanan. Selain itu, mengidentifikasi, menanggapi, serta penelitian terhadap penertiban mendapati memecahkan kejahatan dan permasalahan bahwa polisi wanita menggunakan lebih lainnya yang memengaruhi masyarakat.31 sedikit kekerasan, bekerja lebih baik dalam Penertiban lingkungan hampir sama dengan menenangkan situasi yang berpotensi penertiban masyarakat. Tujuannya adalah menimbulkan kekerasan, dan menjalankan memberikan tenaga polisi yang nyata—yang penertiban masyarakat dengan baik.26 berfokus kepada warga dan bertanggung Di Nikaragua, reformasi gender di sektor kepolisian dimulai pada tahun 1990-an yang jawab kepada anggota masyarakat—yang berujung pada penggambaran polisi sebagai menunjukkan solidaritas lokal guna angkatan paling “ramah kepada wanita� memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai di wilayah tersebut, dan dielu-elukan atas contoh, penertiban masyarakat di Kosovo keberhasilannya dalam menangani kekerasan membuat penduduk, pemerintah kota, seksual.27 Pada lapisan yang sama, Misi PBB dan penyedia keamanan menyepakati di Liberia (UN Mission in Liberia—UNMIL) “rencana keamanan masyarakat� khusus. dalam Unit Polisi Bentukan yang semuanya Permasalahan keamanan yang lebih kecil dan wanita menjalankan patroli malam pencegahan tidak begitu sensitif seperti pelanggaran lalu kekerasan gabungan dengan polisi lokal di lintas diutamakan agar lebih cepat selesai. Liberia. Dengan demikian, hal itu membantu Permasalahan keamanan yang lebih besar mereka mengatasi kecurigaan yang melekat seperti penemuan dan pemusnahan senjata dalam diri warga di mana kepercayaan mereka gelap akan ditangani setelah kepercayaan terhadap orang berseragam telah terkikis oleh perang sipil.28 Di Namibia, Unit Perlindungan terbangun dalam prosesnya. Wawancara Wanita dan Anak diciptakan dalam angkatan dengan penduduk menunjukkan kemajuan kepolisian untuk menyentuh permasalahan nyata dalam mengurangi pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.29 Di Sierra keamanan kecil, serta membaiknya Leone, korban perempuan juga tidak berkenan hubungan antara masyarakat dengan polisi untuk mengutarakan kejadian yang menimpanya dan persepsi masyarakat akan keamanan.31 dan meminta bantuan kepada polisi. Misi PBB Begitu juga, Kota Madya Hatillo di Kosta Rika di Sierra Leone telah membantu menciptakan telah menerapkan penertiban masyarakat Unit Bantuan Keluarga dalam departemen yang melibatkan anggota masyarakat kepolisian yang menyertakan opsir polisi wanita. dalam rencana tindakan untuk keamanan Lingkungan yang lebih baik bagi korban-korban publik. Satu tahun setelah diterapkan, ini berujung pada semakin banyaknya orang dampak program ini terhadap kejahatan yang mau melaporkan kekerasan seksual yang tidaklah signifikan, tetapi perasaan tidak menimpa mereka di mana 90 persen di antaranya merupakan wanita atau gadis perempuan.30 aman berkurang dari 36 persen anggota Keamanan warga dapat disentuh pada masyarakat menjadi 19 persen dan persepsi tingkat lokal dan nasional. Pada tingkat lokal, publik terhadap polisi membaik.33 dilibatkannya masyarakat dan sektor swasta • Sektor swasta dapat mendukung dapat memperbaiki hubungan antara negara pemerintahan kota madya dan masyarakat dengan warganya sehingga membantu mencegah sipil dalam inisiatif pencegahan kejahatan kekerasan dan konflik. Intervensi yang efektif di dan kekerasan. Unit pasifikasi polisi di antaranya adalah sebagai berikut. Rio de Janeiro, Brasil, dimulai pada tahun • Aktivitas penertiban masyarakat dengan 2008 untuk menggantikan pemaksaan mengurangi kejahatan melalui rekanan yang merupakan intervensi jangka pendek 172 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 di favela (daerah kumuh di Brasil) dengan kota dan menyelesaikan sengketa properti atau keberadaan polisi dan layanan masyarakat perselisihan keluarga sebelum masalah tersebut jangka panjang. Tujuannya adalah menjamin mendatangkan kekerasan.�36 konsolidasi kontrol wilayah dan perdamaian Menjadikan reformasi keamanan sebagai di area-area intervensi melalui promosi prioritas utama bukanlah berarti reformasi yang komprehensif dan modernisasi di semua aspek kewarganegaraan dan pembangunan yang sistem. Reformasi mendasar yang memperbaiki mengintegrasikan area-area ini menjadi keamanan warga dan mencegah kebuntuan sebuah kota yang lebih besar. Sektor swasta sistem dapat membuat reformasi bergerak maju membantu mendanai inisiatif ini yang di area politik dan ekonomi lainnya sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial dan memungkinkan terjadinya profesionalisasi serta ekonomi di favela-favela ini.34 reformasi yang lebih bertahap dan komprehensif. • Masyarakat telah mencegah dan menanggapi Angkatan kepolisian Haiti memberikan kekerasan berbasis gender. Operasi militer contoh progres dalam fungsi-fungsi dasar dan Uni Eropa di Republik Demokratik Kongo kepercayaan antara negara dengan masyarakat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi pada institusi keamanan dari awal yang sangat wanita lokal yang menyediakan informasi rapuh (Boks 5.5). tentang orang-orang yang dapat ditemui atau dihubungi jika ingin mencari dukungan Keadilan psikologis, medis, dan hukum ketika tenaga Uni Eropa mendapati kasus-kasus kekerasan Fungsi pengadilan kriminal dan seksual. Misi PBB di sana juga mengorganisasi penyelesaian pertikaian penduduk desa untuk membangun skema Pengalaman telah menunjukkan bahwa alarm masyarakat yang memberi peringatan koordinasi antara berbagai lembaga pengadilan atas para pengganggu yang melakukan amat penting untuk mengurangi impunitas, tindakan kekerasan yang sering kali dan hubungan yang efektif harus terjalin antara dilakukan terhadap perempuan.35 kepolisian dengan institusi pengadilan lain, Akan berguna jika terus menjalankan termasuk institusi kehakiman, jaksa umum, dan praktik-praktik yang sudah lama dijalankan dan lembaga pemasyarakatan, untuk memerangi memberikan hasil yang baik guna membantu kejahatan dan kekerasan.37 Meskipun kepolisian penertiban dan keamanan publik, bahkan Haiti pasca-2014 mencapai hasil mengesankan meskipun praktik-praktik ini bukanlah solusi (lihat Boks 5.5), kemajuan pada sistem yang “teknis�. Di Haiti, Perdana Menteri pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak Jean-Max Bellerive menjelaskan bahwa Haiti seimbang dengan peningkatan kapasitas dan membutuhkan angkatan yang modern dengan legitimasi kepolisian. Jadi, pelanggar hukum perlengkapan teknis yang canggih untuk daerah sering kali kembali dilepas ke masyarakat tanpa perkotaan besar yang menghadapi jaringan proses wajib dan melanjutkan kegiatan ilegal. geng dan kejahatan terorganisasi yang canggih Sebaliknya, reformasi penegakan hukum yang dan penuh kekerasan. Namun, di daerah dilancarkan oleh Misi Bantuan Regional untuk pinggiran, angkatan kepolisiannya yang biasa- Kepulauan Solomon (Regional Assistance biasa sanggup beroperasi secara efektif dalam Mission to the Solomon Islands—RAMSI) menyelesaikan sengketa kecil tanah dan properti. berfokus secara bersamaan pada reformasi Mendirikan angkatan dengan perlengkapan kepolisian yang lebih lanjut membangun sistem teknis yang canggih serta membangun misi yang pengadilan yang sebelumnya memiliki reputasi lebih disesuaikan dengan area perkotaan “tidak baik dan memperbaiki lembaga pemasyarakatan boleh membuat polisi merasa bahwa bukan lagi di negara itu.38 Dalam konteks negara-negara pekerjaan mereka untuk masuk ke pinggiran berpendapatan sedang, misalnya transisi dari rezim militer di Cile dan Argentina di mana Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 173 akuntabilitas menjadi hambatan yang lebih besar daripada kapasitas, reformasi layanan Boks 5.5  Reformasi kepolisian Haiti meskipun dalam keamanan dan pengadilan berjalan dalam laju kondisi sulit yang kurang lebih sama dan saling menguatkan (sebagian perubahan dilakukan di awal dan Jenis kekerasan: Kejahatan dan kekerasan geng yang meluas, aktivitas milisi, sebagian lain dilakukan secara bertahap). 39 kejahatan terorganisasi, perdagangan narkoba. Sebaliknya, seperti disinggung pada Bab 3, Peluang transisi: Ruang perubahan, Pemangku kepentingan peningkatan kapasitas militer dan kepolisian di kepemimpinan nasional dan utama: Pemerintah, warga, mitra kepolisian yang baru, dukungan internasional, kepolisian. Kolombia tidak diimbangi dengan peningkatan besar dari pihak eksternal. pemberian sumber daya dan kapasitas serupa Tekanan utama: Warisan kekerasan Tantangan institusional: Institusi di pengadilan sehingga membatasi kemajuan dan penyalahgunaan kepercayaan, politik, yudisial, dan publik yang secara keseluruhan.40 perdagangan narkoba dan lemah; akuntabilitas yang rendah; Pemeriksaan terhadap personel yang kegiatan kriminal terorganisasi, kepercayaan yang rendah terhadap dibahas sebelumnya yang berkaitan dengan pengangguran di kalangan muda, tenaga keamanan. institusi keamanan dapat menjadi sangat penting korupsi. bagi para hakim dan jaksa penuntut. Di Bosnia- Transformasi kepolisian nasional Haiti dari institusi yang paling tidak dipercaya Herzegovina, tiga Dewan Kehakiman dan menjadi institusi yang paling dipercaya dalam waktu lima tahun adalah berkat Kejaksaan Tinggi (High Judicial and Prosecutorial program reformasi yang dilakukan oleh para aktor internal dan eksternal. Reformasi Councils—HJPC) yang beranggotakan personel tidak sekadar dipandang sebagai kegiatan teknis internal, tetapi sebagai proses dari luar dan dalam negeri, merestrukturisasi politik yang mengharuskan untuk membeli hati para pemimpin Haiti. Dukungan sistem pengadilan serta mengganti semua hakim politik mereka memastikan bahwa sumber daya keuangan disalurkan untuk dan jaksa antara tahun 2002 dan 2004. Hampir membayar gaji dan mendukung operasi polisi sehari-hari. Faktor eksternal lain adalah Misi Stabilisasi PBB di Haiti (MINUSTAH) yang melalui kehadiran militer 1.000 posisi dinyatakan kosong, dan persaingan dan kepolisiannya membantu keamanan internal sehingga memberi ruang bagi terbuka diumumkan untuk mengisi posisi- program pendidikan polisi secara menyeluruh. posisi tersebut.41 Mekanisme tidak langsung juga Berkat faktor-faktor eksternal ini, Kepolisian Nasional Haiti (Haiti National digunakan untuk meningkatkan profesionalisme Police—HNP) yang didukung oleh MINUSTAH berhasil memprofesionalkan di sektor keadilan. Pascatransisi ke rezim militer kesatuannya, meningkatkan moral para anggota, dan meningkatkan kepercayaan di Cile, tindakan pengawasan sipil secara publik. HNP juga menerapkan prosedur evaluasi terhadap anggota yang ada dan sigap terhadap Carabinieri dipadukan dengan perekrutan anggota baru. Unit urusan internal yang telah diperkuat melakukan tindakan-tindakan menentukan dalam berbagai kasus kejahatan sehingga reformasi proses promosi dan konfirmasi hakim menguatkan nilai-nilai dan kebutuhan akan integritas anggota kepolisian. Program yang mendorong independensi jaksa di tingkat pendidikan rekrutmen awal selama tujuh bulan (bukan 2 hingga 3 minggu yang lebih rendah dan promosi berbasis imbalan jasa umum dilakukan di lingkungan pascakonflik) diterapkan bersamaan dengan ke pengadilan tinggi.42 program-program latihan khusus lainnya. Setiap anggota kepolisian dilengkapi Dalam hal pembangunan kapasitas, fokus dengan baik agar dapat melaksanakan fungsi kepolisiannya dan menerima gaji pada fungsi-fungsi administratif dasar mengganti secara teratur. Seragam polisi yang selalu identik dengan korupsi dan pelanggaran prosedur-prosedur kedaluwarsa dan menyasar HAM juga mengalami perubahan guna mencegah mantan polisi agar tidak menggunakannya untuk kegiatan ilegal—dan yang lebih utama adalah sebagai peningkatan pemrosesan kasus cenderung simbol publik bagi perubahan kepolisian. HNP juga memperkuat manajemennya, memberikan hasil lebih baik daripada program lebih banyak mendelegasikan kewenangan di lapangan, serta meningkatkan reformasi besar hukum dan pengadilan.43 fungsi administratif dan fungsi pendukungnya. Pemerintah dan pihak donor umumnya cenderung Penduduk Haiti mengakui adanya perubahan di tubuh HNP: ketika ditanya mengorbankan pragmatisme pendekatan untuk dalam survei pada tahun 2009 apakah mereka melihat perubahan kinerja polisi mereformasi sistem pengadilan ini dengan lebih selama satu tahun terakhir, 72 persen penduduk melaporkan adanya perubahan mengutamakan penyusunan ulang rancangan positif dan 83 persen penduduk menyatakan bahwa situasi keamanan negara hukum legal daripada administrasi keadilan “sangat� atau “sedikit� lebih baik daripada tahun sebelumnya. Setelah diuji oleh banjir, angin topan, gempa bumi, dan krisis pangan nasional, kinerja pelayanan dasar dan pembangunan institusi dasar (seperti kepolisian di semua insiden tersebut sangat baik. Pada peristiwa gempa bumi yang terjadi di Afganistan setelah tahun 2001 pada 12 Januari 2010, kepolisian menjadi satu-satunya perpanjangan tangan dan di Irak setelah tahun 2003).44 Pemberian pemerintah yang berfungsi di jalan-jalan di Haiti. layanan keadilan tingkat lokal sangat penting untuk menjaga kepercayaan terhadap upaya Sumber: UNDPKO 2010a. 174 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 reformasi institusional, dan bermitra dengan untuk meregistrasi kelahiran pada situasi sulit. komunitas-komunitas atau masyarakat sipil Beberapa cara efektif termasuk memasukkan untuk mewujudkannya dapat menjadi tautan ketentuan khusus tentang pencatatan kelahiran penting bagi hasil-hasil cepat dan pembangunan dan identifikasi dengan baik dalam perjanjian institusi pada masa selanjutnya. Di Amerika damai, memanfaatkan “reporter� masyarakat Latin, pengadilan lokal yang inovatif efektif untuk seperti bidan melalui program pencatatan memberikan keadilan bagi warga (Boks 5.6). kelahiran bergerak, dan memadukan pencatatan Pendekatan-pendekatan lain untuk kelahiran dengan ketentuan layanan pelengkap meningkatkan akses terhadap keadilan yang seperti imunisasi.49 menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah Memadukan sistem peradilan formal yang kurang terlayani oleh sistem formal dengan sistem masyarakat tradisional dapat adalah pengadilan bergerak dan penggunaan menjadi solusi terbaik lain. Reformasi yudisial tenaga paralegal. Di Nikaragua, pada awal secara mengakar dan komprehensif jarang dapat tahun 2000-an, pengadilan bergerak dan tenaga dicapai dalam jangka pendek atau menengah. paralegal berbasis komunitas dipuji karena Oleh karena itu, salah satu tantangan reformasi dapat mengurangi tingkat kejahatan sebesar 10 peradilan adalah membangun jembatan antara persen di wilayah operasinya.45 Pendekatan yang sistem formal dengan informal pada tahap dilakukan oleh Timap untuk Keadilan—sebuah awal transisi. Sistem tradisional di seluruh organisasi nirlaba yang memberikan bantuan dunia banyak menyelesaikan isu-isu pertikaian hukum gratis di berbagai wilayah di Sierra tanah, kepemilikan, dan keluarga. Sedikitnya, Leone—juga memberikan hasil penting. Tenaga 80 persen penduduk di negara-negara rapuh paralegal yang dibantu oleh pengacara banyak dewasa ini bergantung pada aktor nonnegara membantu masyarakat untuk menyelesaikan untuk mendapatkan keamanan dan keadilan.50 pertikaian dan keluhan sejak tahun 2003. Di Kenya, misalnya—di mana tanah sering Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa menjadi sumber pertikaian pribadi dan intervensi Timap berhasil memberdayakan komunal, bahkan jika dan terkadang tanahnya para kliennya (terutama perempuan) untuk dimiliki—institusi tradisional dianggap lebih mendapatkan kembali hak-hak mereka. Persepsi andal dalam menyelesaikan konflik daripada masyarakat akan keadilan dan akuntabilitas negara.51 Di Mali, selama beberapa tahun terakhir, institusional kepolisian, pemimpin masyarakat perpaduan institusi tradisional lokal dan institusi tradisional, dan pengadilan juga meningkat negara berhasil menyelesaikan pertikaian tanah di sebagai hasil kerja Timap. 46 Belajar dari mana kelompok-kelompok masyarakat menjadi pengalaman Timap, para donor dan pemerintah penengah bagi pihak-pihak yang bertikai, Sierra Leone bekerja sama dengan LSM-LSM kemudian semua pihak merekam keputusan yang dan kelompok berbasis komunitas pada tahun diambil di prefektur lokal.52 Pengadilan informal 2010 untuk membangun pendekatan nasional bagi perempuan juga membantu struktur formal terhadap layanan keadilan, termasuk lini depan yang umumnya dilangsungkan oleh masyarakat tenaga paralegal masyarakat dan sejumlah kecil sipil untuk memungkinkan kaum perempuan tenaga inti pengacara pendukung. mengungkapkan kejahatan yang mereka alami. Akses terhadap keadilan (dan layanan) Pengadilan bagi kaum perempuan diterapkan sering kali tidak diberikan kepada mereka yang di Guatemala untuk mengadili kejahatan selama tidak terdaftar, serta inisiatif registrasi dapat perang saudara di kamp-kamp pengungsi Palestina menjadi bentuk pengakuan kewarganegaraan di Lebanon untuk mengadili kasus perkosaan pada dan identitas komunitas yang penting bagi pembantaian Sabra dan Shatila tahun 1982, dan kelompok-kelompok marginal. 47 Beberapa di Jepang untuk menyelesaikan masalah “jugun organisasi seperti Community of Sant’Egidio ianfu� selama Perang Dunia II.53 melalui program Birth Registration for All versus Pelajaran di sini tampaknya adalah Oblivion (BRAVO),48 Komite Internasional menggunakan proses pengakuan dan reformasi Palang Merah, UNICEF, UNHCR, dan berbagai untuk memanfaatkan kapasitas struktur LSM turut mendukung otoritas nasional masyarakat tradisional dan “menarik� keduanya Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 175 Boks 5.6  Solusi pengadilan inovatif di Amerika Latin Pengadilan dua puluh empat jam—pengadilan dakwaan untuk mendengar keluhan dan meninjau bukti segar— menunjukkan bagaimana kasus-kasus kriminal dapat diselesaikan dengan cepat. Satu contohnya adalah pengadilan 24 jam yang diluncurkan pada tahun 2005 oleh Pengadilan Tinggi Guatemala. Pengadilan ini merupakan upaya interinstitusional yang tidak hanya melibatkan lembaga peradilan, tetapi juga Kementerian Umum, Kementerian Pemerintah, Kepolisian Sipil Nasional, dan Lembaga Pembelaan Masyarakat. Selain beroperasi selama 24 jam sehari, 365 hari setahun, ketersediaan pengadilan 24 jam telah memfasilitasi polisi dalam mematuhi persyaratan proses wajib untuk menghadapkan tahanan ke pengadilan dalam batas waktu 6 jam. Selama tiga tahun pertama operasinya, jumlah kasus yang ditutup berkurang dari 77 persen menjadi di bawah 15 persen. Hampir 50 persen dari semua panggilan diakhiri dengan alternatif terhadap penahanan, seperti jaminan, tahanan rumah, wajib lapor mingguan ke pengadilan daerah, atau pembatasan untuk bepergian. Kasus konsumsi narkoba berkurang dari 30 persen menjadi 7 persen. Pengadilan pun lebih memanfaatkan alternatif bagi pengadilan. Pengadilan in flagrante delicto ditetapkan di Kosta Rika pada tahun 2008 sebagai program rintisan di San José untuk mengurangi masa disposisi kasus kriminal. Pengadilan tersebut dilakukan dengan kerangka hukum yang ada tanpa memerlukan reformasi hukum lebih lanjut. Tujuannya adalah memastikan proses wajib menjamin prosedur lebih sederhana untuk menangani kasus-kasus di mana terdakwa tertangkap tangan melakukan kejahatan (yang disebut in flagrante delicto). Pengadilan tersebut dibuka 24 jam sehari, 365 hari setahun, dan dijalankan dengan jam kerja giliran oleh para hakim, jaksa penuntut, dan pembela. Kasus-kasus dialihkan dengan cepat kepada penuntut yang dapat meminta rapat dengar dengan hakim untuk menganalisis mekanisme alternatif, seperti keputusan rangkuman atau penahanan preventif. Jika terdakwa dan pembela memilih, pengadilan cepat dapat segera dilakukan atau diatur dalam waktu beberapa hari saja. Di Kolombia, Rumah Keadilan—pusat layanan multilembaga terintegrasi—digunakan untuk menyelesaikan konflik. Rumah-rumah keadilan ini, yang pertama kali dirancang dan diterapkan oleh Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (United States Agency for International Development—USAID) pada tahun 1995, telah membantu lebih dari 7,8 juta warga sejak pendiriannya, terutama dari masyarakat berpendapatan rendah. Kini, terdapat 50 fasilitas bertenaga mumpuni di wilayah-wilayah kota dan pedesaan di seluruh negeri yang sebagian bersifat regional. Karena keberhasilan rumah keadilan dalam mengurangi konflik lokal dan menjaga perdamaian, dilakukan program untuk mendirikan sepuluh Rumah Keadilan Regional baru dengan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hukum. Dalam layanan sosial lain, misalnya Pusat Perdamaian yang merupakan versi Rumah Keadilan yang diperluas, masyarakat dapat mengakses program yang mendorong nilai-nilai kewarganegaraan, koeksistensi damai, dan penyelesaian konflik secara damai. Pusat Perdamaian pertama dibuka pada Desember 2002 di Barrancabermeja—salah satu wilayah paling keras di Kolombia—dan kini sudah ada lima belas Pusat Perdamaian di seluruh Kolombia. Sumber: World Bank 2010i; USAID Guatemala 2008; USAID 2009b. secara bertahap ke arah sikap menghormati efektif daripada sistem keadilan formal (38 kesetaraan dan norma-norma internasional. persen dari responden survei).54 Seiring sistem Satu contoh adalah upaya Timor Leste untuk keadilan formal meningkatkan kapasitasnya, menggabungkan hukum adat istiadat ke alih-alih berupaya menggantikan sistem dalam sistem hukum formal. Setelah merdeka, informal ini, pemerintah memulai konsultasi sistem hibrida de facto muncul di Timur publik tingkat nasional pada tahun 2009 untuk Leste, sedangkan mekanisme keadilan lokal proses pengakuan hukum adat sesuai dengan tetap berfungsi secara paralel dengan sistem ketentuan konstitusi. Hukum adat seperti hukum formal. Alasan utama bagi kepercayaan kompensasi finansial dimasukkan dalam terhadap sistem tradisional adalah sistem itu hukum formal. Proses ini juga melibatkan menyelesaikan konflik-konflik sesuai dengan perdebatan ketegangan antara pendekatan norma dan warisan budaya (51 persen dari formal dengan adat yang diterapkan terhadap responden survei) serta lebih murah dan kejahatan seperti perkosaan.55 176 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Korupsi dibayar.57 Serupa dengan hal itu, Indonesia dan Mozambik menggunakan badan penagihan cukai Keadilan juga berkepentingan untuk memastikan swasta untuk membantu meningkatkan efisiensi akses yang setara bagi warga negara terhadap di bidang yang selalu rentan korupsi.58 sumber daya negara. Dengan kata lain, keadilan Transparansi informasi anggaran dan berkepentingan untuk melawan korupsi. belanja merupakan suatu perubahan yang Di Georgia, pemerintahan Saakashvili yang mudah dilakukan sejak awal, dan menjadi memperoleh kekuasaan melalui Revolusi Mawar sangat penting untuk mencegah arus dana tidak tahun 2003 memberantas korupsi di sektor sah menjadi kegiatan kekerasan. Misalnya, publik pada tahun 2003 dengan mengungkap Timor Leste’s Petroleum Law yang berlaku pada kekayaan pejabat publik dengan lebih baik, tahun 2005 ditetapkan sangat awal pada masa memperkuat perlindungan whistleblower, serta transisi menuju kemerdekaan. Undang-undang memperbaiki kendali keuangan publik dan tersebut menetapkan tingkat transparansi yang tindakan penyitaan. Selain itu, pemerintah tinggi terhadap dana dan merekomendasikan Saakashvili juga mengkriminalkan penyuapan bahwa pemerintah hanya menarik jumlah yang aktif dan pasif, menegakkan hukum kriminalnya, diperlukan untuk mempertahankan nilai modal serta membentuk Dewan Intragensi Antikorupsi aset minyak negara.59 Kerangka pendapatan yang bertugas mengembangkan dan menerapkan minyak tetap kokoh dan melindungi aset strategi antikorupsi nasional baru. Tiga tahun nasional, bahkan selama periode tidak aman kemudian, Georgia menduduki peringkat atas pada tahun 2005–2006—serta didukung oleh sebagai reformis antikorupsi dalam sejumlah pelaporan belanja setiap kementerian secara indikator tata kelola tindakan global, termasuk terbuka kepada parlemen dan publik, termasuk bahwa 78 persen warga Georgia merasa bahwa sektor keamanan. korupsi berkurang selama tiga tahun terakhir, Organisasi komunitas lokal dan masyarakat yang merupakan hasil terbaik dari 86 negara sipil juga memerangi korupsi. Pendekatan yang disurvei.56 “akuntabilitas sosial� menggunakan insentif Kapasitas swasta dan internasional dapat bagi warga dan komunitas untuk mengawasi membantu sistem negara dalam menerapkan belanja yang secara langsung memengaruhi pendekatan terbaik untuk melawan korupsi pada kesejahteraan mereka. Alat-alatnya termasuk situasi rapuh. Liberia menyadari bahwa negara itu lembar laporan warga, lembar skor komunitas, kurang mampu mengawasi industri kehutanan pembuatan anggaran publik yang bersifat nasionalnya pada periode pascakonflik, dan beralih partisipatori, survei penjejakan belanja publik, pada kapasitas nonnegara untuk memastikan dan pendekatan pembangunan komunitas di pengembalian pendapatan akibat pembalakan mana belanja dipublikasikan secara transparan liar (di bawah pemerintahan mantan presiden di tingkat lokal. Dalam situasi rapuh, alat- Charles Taylor, kurang dari 15 persen pajak dari alat akuntabilitas sosial semacam itu dapat pendapatan kehutanan dapat ditagih) dan untuk membantu membangun kepercayaan warga mengamankan uang dari penjualan kayu ilegal terhadap negara di tingkat nasional dan lokal.60 agar tidak dicuci melalui rantai suplai yang sah. Hasilnya bisa sangat signifikan. Dalam Program Pemerintah mengontrak perusahaan inspeksi Pembangunan Kecamatan di Aceh, Indonesia, 88 swasta guna membangun dan mengoperasikan persen penduduk yang disurvei percaya bahwa sebuah sistem untuk melacak semua kayu dari dana program dikelola dan digunakan dengan titik panen hingga transportasi penjualan dengan benar untuk kebutuhan yang mereka anggap kesepakatan untuk mentransfer sistem itu kepada paling penting.61 Di Madagaskar, pengawasan pemerintah setelah tujuh tahun. Sistem itu komunitas di sektor kesehatan (melalui lembar memastikan bahwa pemerintah mengumpulkan skor komunitas) memicu peningkatan kepuasan semua pendapatan karena pemerintah tidak konsumen sebesar 10 persen terhadap layanan akan mengeluarkan izin ekspor hingga Bank kesehatan (dari 39 menjadi 49 persen) dalam Sentral mengonfirmasi bahwa semua pajak telah waktu sedikitnya empat bulan. Lembar skor Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 177 juga membantu meningkatkan keteraturan setelahnya yang dilakukan oleh badan entitas pembayaran gaji dan interaksi antara pengguna, memobilisasi komunitas bisnis lokal untuk staf kesehatan, dan pemerintah desa.62 melobi dihapuskannya kendala besar birokratis Dengan dukungan mitra internasional yang yang menghambat pertumbuhan sektor swasta. sama teguhnya, para reformis yang teguh dengan Inisiatif Buldoser melahirkan 50 upaya reformasi pendirian dapat memperoleh manfaat penting untuk menghapuskan alur birokrasi berlebihan di bidang akuntabilitas dan transparansi publik, dalam waktu 150 hari sehingga memperbaiki bahkan pada situasi sulit (Boks 5.7). Pada tahun iklim investasi.64 Amendemen undang-undang 2002, Otoritas Palestina memulai reformasi sistem secara selektif yang mengizinkan perdagangan manajemen keuangan publiknya dan berhasil yang lebih bebas dan menyederhanakan investasi mencapai sejumlah prestasi penting dalam waktu ke dalam negeri juga menghasilkan kesuksesan kurang dari dua tahun. Semua pembayaran awal. Serupa dengan hal itu, pada tahun 2002, pendapatan disentralisasikan ke dalam akuntansi sebagai suatu strategi pembangunan yang kekayaan pusat sehingga menghapuskan belanja dipimpin oleh sektor swasta, Rwanda memeriksa tertutup dan nontransparan oleh kementerian- rezim pelaksanaan kontraknya yang sejak lama kementerian lini. Departemen Suplai dan Tender menjadi kendali bagi investasi. Registrasi bisnis di Kementerian Keuangan memiliki yurisdiksi domestik meningkat 10 persen per tahun dari penuh atas semua belanja (di atas nilai ambang tahun 2001 hingga 2004, dan mendorong US$15.000) oleh kementerian-kementerian dan pertumbuhan sektor formal dari 6 menjadi 7 badan-badan, termasuk Administrasi Keuangan persen pada tahun 2003 dan 2004.65 Keamanan. Pembayaran gaji untuk personel Namun, pada situasi kekerasan di mana keamanan dilakukan secara langsung ke akun kepercayaan bisnis sangat rendah, menciptakan bank mereka, bukan melalui pembayaran lingkungan yang tepat bagi bisnis sering kali tunai secara langsung. Pembayaran transfer belum cukup untuk menarik investasi; intervensi nontransparan ke lembaga kepresidenan pun yang lebih bersifat langsung diperlukan agar dihapuskan sepenuhnya dengan mentransfer sektor swasta dapat memainkan peran katalisnya. dana tersebut ke beberapa kementerian (Bidang Satu pendekatan adalah mendukung rantai Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial).63 nilai.66 Hubungan antara produsen, pedagang, Perusahaan sektor swasta pun dapat dan konsumen dapat terbangun dengan menerapkan prosedur pragmatis dan terbaik kekerasan sehingga merusak kepercayaan antara mereka sendiri untuk menangani risiko korupsi, kelompok-kelompok sosial. bahkan dalam konteks institusional yang lemah Memulihkan hubungan ini dengan (Boks 5.7). menyatukan para pelaku pasar dan memberikan informasi tentang tren pasar dapat menciptakan lapangan kerja dan membangun kembali kohesi Lapangan pekerjaan sosial.67 Pemulihan tersebut juga memberikan koneksi pasar baru yang sah pada usaha lokal Pemulihan sektor swasta sebagai alternatif bagi kegiatan ilegal, seperti Menghapuskan kendala penting yang sektor ternak perah di Kosovo dan kopi di diidentifikasi oleh pihak swasta dapat membantu Rwanda (Boks 5.8). Pendekatan yang menjanjikan memulihkan kepercayaan dengan memberi bagi pembangunan pasar baru, bahkan di sinyal kepada pengusaha mengenai usaha yang lingkungan rapuh, adalah hibah pemadanan lebih ramah lingkungan yang menghasilkan (matching grants) bagi pembangunan pasar kebangkitan ekonomi dan menjadi basis reformasi baru yang mengembangkan potensi kemampuan yang lebih luas kepada para pengusaha. Sorotan sektor swasta untuk berinovasi dan membantu awal terhadap penyederhanaan undang-undang wirausahawan guna menciptakan lini produk bisnis—alih-alih ekspansi atau perbaikan— baru sambil menanggung risiko investasi secara terbukti efektif. Di Bosnia-Herzegovina, “Inisiatif bersama-sama.68 Buldoser� tahun 2002 dan inisiatif “guillotine� 178 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 5.7  Pengalaman melawan korupsi Mekanisme yang fleksibel dan kokoh untuk melawan korupsi di sektor swasta Mo Ibrahim, Pendiri Mo Ibrahim Foundation; Pendiri Celtel; Anggota Dewan Penasihat WDR Ketika saya mendirikan Celtel pada tahun 1998 untuk dan dukungan bagi para manajer kami. Keputusan ini juga membangun dan mengoperasikan jaringan telepon seluler meningkatkan disiplin keuangan di seluruh operasi perusahaan. di seluruh Sub-Sahara Afrika, sahabat-sahabat saya dengan Dukungan baik dari para anggota dewan direksi dan komitmen maksud baik menggeleng-gelengkan kepala mereka karena mereka untuk merespons dengan cepat segala persyaratan tidak percaya sambil menyampaikan dua hal: Saya tidak akan pendanaan yang tidak dapat diprediksi sangat krusial. Terkait berhasil karena tidak ada pasar potensial bagi teknologi baru dengan para pejabat Afrika, jumlah insiden tekanan terhadap di benua miskin ini, dan saya harus siap untuk menyuap semua perusahaan untuk membayar jauh lebih sedikit dari yang pengambil keputusan di segala tingkatan. kami perkirakan. Dalam tiga kesempatan untuk mengambil Kenyataannya, Celtel justru sukses besar. Afrika terbukti tindakan hukum di pengadilan setempat, kami memenangkan menjadi benua dengan pertumbuhan telepon seluler tercepat. semua kasus. Pelajaran berharga yang saya ambil adalah tata Mengenai korupsi, saya melakukan dua hal sederhana. Pertama, kelola perusahaan (corporate governance) memberikan hasil saya membentuk dewan direksi yang kuat dan terdiri atas orang- dan memperkuat fondasi kita. Belum cukup jika dewan direksi orang terkemuka. Kemudian, kami memutuskan bahwa segala perusahaan memberikan pernyataan besar untuk melawan pembayaran, awalnya di atas US$30.000, harus disetujui oleh korupsi. Sampai atau kecuali mereka menerapkan kebijakan dewan direksi. yang memperkuat dan mendukung para manajer, pernyataan Keputusan ini terbukti penting untuk menguatkan sikap mereka tidak lebih dari sekadar kalimat kosong untuk lepas dari antisuap di perusahaan serta memberikan perlindungan tanggung jawab fidusia. Mengefektifkan lembaga antikorupsi di Rwanda pascagenosida H.E. Paul Kagame, Presiden Rwanda; Anggota Dewan Penasihat WDR Pada awal masa pascagenosida, upaya pemulihan di Rwanda Pelajaran penting dari pengalaman kami adalah difokuskan untuk melakukan stabilisasi, memulihkan keamanan, pembangunan institusi dan undang-undang yang sesuai memupuk kepercayaan sosial, serta membangun kembali dan merupakan syarat mutlak. Meskipun demikian, menjalankan mereformasi institusi politik, di samping membangun fondasi institusi dan undang-undang secara efektif sering kali lebih pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Tiga tahun setelah sulit. Di Rwanda, komitmen untuk melawan korupsi merupakan genosida dan perang saudara, proses pembangunan institusi prioritas penting bagi pemerintahan baru yang akan dibentuk mengembalikan nilai kebaikan dan melawan korupsi dengan pada Juli 1994. Kebijakan tanpa toleransi menyebabkan penuh dedikasi. Upaya-upaya tersebut meliputi pendirian mundurnya atau diberhentikannya pemegang jabatan publik, di Rwanda Reveneu Authority (Otoritas Pendapatan Rwanda), samping pihak lain, termasuk sebagian anggota Pemerintahan Ombudsman, Auditor General’s Office (Dinas Auditor Umum), Persatuan Nasional. Dalam hal ini, tindakan pun diambil National Public Prosecution Authority (Otoritas Pengadilan oleh Parlemen dan Eksekutif untuk menegakkan kesadaran Publik Nasional), Kepolisian Nasional, Rwanda Public Procurement akuntabilitas politik di titik penting sejarah kami, dan semakin Authority (Otoritas Pembelian Publik Rwanda), dan lain-lain. mengefektifkan institusi tata kelola. Hal ini dikuatkan pula Upaya-upaya ini juga diikuti oleh tindakan legislatif seperti dengan kebijakan berkelanjutan untuk mengadili pejabat korup Undang-Undang Organik Kode Etik Kepemimpinan yang secara konsisten. Melalui perenungan, jelas bahwa tindakan semuanya diterapkan sebelum pembuatan strategi ekonomi terhadap pejabat tinggi—yang menunjukkan bahwa tidak ada jangka panjang sehingga memastikan bahwa pembangunan seorang pun yang kebal hukum—amat penting. Dukungan ekonomi kami yang masih rapuh tidak terbuang akibat kuat publik bagi upaya antikorupsi sangat penting dan masih pencurian dan keserakahan. sangat penting, mengingat upaya tersebut merupakan proses yang masih berjalan. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 179 Boks 5.8  Pembangunan rantai nilai di Kosovo dan Rwanda Kosovo Jenis kekerasan: Konflik sipil; kekerasan etnis; kekerasan politik, kriminal, dan geng. Peluang transisi: Ruang yang besar bagi perubahan, deklarasi Pemangku kepentingan utama: Petani, sektor swasta, kelompok kenegaraan, pemilihan nasional dan daerah, konstitusi baru. etnis, pemerintah daerah dan nasional, pemerintah Serbia, rekan regional dan internasional. Tekanan utama: Pengangguran, warisan kekerasan dan trauma, Tantangan institusional: Akuntabilitas dan keterbatasan kapasitas korupsi, perpecahan etnis, trafficking, pendapatan rendah. di institusi publik dan swasta, infrastruktur yang rusak, warisan eksklusi. Produk susu merupakan barang konsumsi tradisional Kosovo. Pada era 1990-an, sistem produksi terkendali runtuh dan koperasi-koperasi dibubarkan. Banyak keluarga beralih menjadi unit-unit mandiri yang berproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri serta menjual surplus dengan barang dan jasa lain. Konflik tahun 1998–1999 menghancurkan banyak basis produksi, merusak infrastruktur, mengusir orang-orang, memperparah perpecahan etnis, serta menggerus kepercayaan rakyat Kosovo terhadap satu sama lain dan pemerintah mereka. Tidak lama setelah produksi pertanian dan kegiatan ekonomi Kosovo kembali berjalan, para donor mulai bekerja sama dengan para partisipan rantai nilai untuk meningkatkan industri produk susu. Pengimplementasi rantai nilai pertama-tama bekerja dengan para petani secara individual untuk melakukan perubahan tanpa biaya atau rendah biaya guna meningkatkan hasil dan kualitas, kemudian memperluas jangkauan mereka dengan bekerja sama dengan kelompok dan asosiasi yang lebih besar. Setelah itu, mereka mengarahkan para petani ke saluran-saluran komersial dengan membantu mereka lebih jauh untuk meningkatkan proses guna meningkatkan produktivitas dan kualitas serta membangun kembali hubungan dengan pemroses. Secara bersamaan, mereka bekerja dengan pemroses untuk mengarahkan mereka pada pasar akhir—sesuai dengan permintaan, meningkatkan proses dan produk mereka untuk meningkatkan kualitas, melakukan ekspansi produksi, dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan bekerja dari mikro menuju makro seiring peralihan Kosovo dari pemulihan menuju pembangunan, para donor dan pengimplementasi mendorong peningkatan dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor produk susu. Hanya dalam waktu tiga tahun, misalnya, proyek Rantai Nilai Produk Susu Kosovo meningkatkan penjualan dalam negeri sebesar €36 juta dan menambah 624 lapangan kerja baru dari investasi sebesar €3,9 juta. Dampaknya terhadap kohesi sosial masih belum jelas. Meskipun dewan produk susu didirikan dengan mengikutsertakan etnis Albania dan Serbia, belum ada bukti apakah dewan ini berdampak langsung terhadap partisipasi kelompok etnis yang berbeda ataupun terhadap peningkatan kerja sama antarkelompok etnis. Rwanda Jenis kekerasan: Genosida; politik, komunal, dan lintas perbatasan. Peluang transisi: Ruang yang besar bagi perubahan pasca- Pemangku kepentingan utama: Petani kecil, sektor swasta, terjadinya genosida. pemerintah, mitra internasional. Tekanan utama: Ketegangan interkomunal dan perpecahan etnis; Tantangan institusional: Buruknya akuntabilitas dan keterbatasan ancaman keamanan berkelanjutan—ketidakpercayaan, trauma dan kapasitas institusi yudisial, keamanan, dan politik—publik dan warisan penganiayaan, pengembalian pengungsi dan internally swasta; warisan kecurigaan dan kekerasan komunal. displaced persons (IDP). Kopi, yang sebagian besar ditanam oleh petani subsistem, sejak lama menjadi sumber penting pendapatan di wilayah pedesaan dan nilai tukar bagi perekonomian Rwanda. Namun, perang dan genosida tahun 1994 merusak sektor kopi akibat kehilangan jiwa dan perusakan atau pengabaian pohon kopi. Pada tahun 1996, produksi kopi hanya mencapai setengah dari tingkat produksi tahun 1993. Antara tahun 2002 dan 2006, proyek Bantuan Pembangunan Agribisnis bagi Rwanda yang didanai oleh USAID sebesar US$5 juta meningkatkan produksi kopi siap ekspor dan menciptakan ribuan lapangan kerja musiman. Secara tradisional, para petani mengelotok dan mencuci biji kopi dengan tangan sebelum dijual ke pengekspor kopi semi washed tradisional. Kini, pengekspor modern menganjurkan para petani untuk menjual biji kopi yang belum dicuci karena mereka dapat memprosesnya secara lebih efisien dengan peralatan modern. Dengan menjual secara langsung ke pengekspor dan tidak melalui perantara, para petani dibayar lebih tinggi untuk tiap pon dan terhindar dari kerja manual yang melelahkan. Hasilnya menggembirakan. Antara tahun 2000 dan 2006, Rwanda meningkatkan produksi kopi fully washed dari 18 ton menjadi 940 ton. Juga terdapat bukti bahwa keamanan ekonomi yang meningkat pada partisipan rantai nilai kopi terkait dengan menurunnya keregangan antaretnis, kecurigaan terhadap etnis lain, dan kecenderungan terhadap tradisi memaafkan. Sumber: USAID Rwanda 2006; Boudreaux 2010; Grygiel 2007; Parker 2008; Chuhan-Pole 2010. 180 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Investasi dalam infrastruktur dasar wilayah konflik adalah kurangnya tenaga listrik.69 Jaringan listrik canggih umumnya memiliki Investor dalam dan luar negeri memerlukan lebih sedikit pembangkit (karena skala ekonomi infrastruktur dasar. Listrik menjadi kendala terhadap pembangkit, lebih besar berarti lebih utama bagi upaya pemulihan yang dilakukan oleh baik) yang ditempatkan jauh dari konsumen sektor swasta di lingkungan yang rapuh—tetapi (karena pemindahan sumber bahan bakar—batu reformasi secara komprehensif di sektor listrik bara, gas alam, hidro—mahal). Desain ini tidak dipersulit oleh ketidakamanan. Berdasarkan memperhitungkan konflik dengan kekerasan: Survei Perusahaan Grup Bank Dunia, kendala desain yang sempurna secara teknis ini, lingkungan bisnis nomor satu yang dihadapi terutama rentan dengan gangguan, memerlukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di waktu yang lama untuk dibangun dan sulit Boks 5.9  Tidak sempurna secara teknis, tetapi tangguh dalam berbagai situasi: Penyediaan listrik terbaik di Lebanon Jenis kekerasan: Perang saudara, kekerasan sektarian. Peluang transisi: Ruang bagi rekonstruksi cepat dan pembangunan Pemangku kepentingan utama: Warga, pemerintah, sektor swasta, kepercayaan, tetapi masih menghadapi instabilitas berkepanjangan kepentingan sektarian, pemerintah negara tetangga, mitra luar dan ancaman kekerasan. negeri. Tekanan utama: Korupsi, persaingan sektarian, warisan kekerasan, Tantangan institusional: Kapasitas institusi yang lemah dalam penyebaran konflik lintas perbatasan, keterlibatan politik regional. menyediakan layanan publik, kesepakatan inklusi yang lemah. Ketika Persetujuan Ta’if (1989) mengakhiri perang saudara (1975–1990), Lebanon ditandai dengan kerusakan infrastruktur yang meluas dan iklim instabilitas. Pada waktu itu, kepercayaan publik pada negara dan institusinya dalam memberikan layanan dasar amat rendah. Sektor listrik banyak menderita kerusakan selama perang akibat pengrusakan dan penurunan tagihan listrik secara signifikan. Meskipun demikian, mayoritas warga Lebanon masih dapat menikmati listrik selama perang dan pada tahap awal pemulihan—dan tetap menikmatinya selama periode instabilitas berikutnya. Sejak masa perang, tenaga listrik disediakan oleh sektor swasta karena tidak adanya sektor publik yang berfungsi. Pembangkit-pembangkit listrik yang dimiliki oleh individu dan kolektif—yang dijalankan oleh sejumlah kecil perusahaan swasta formal dan sejumlah besar perusahaan swasta informal—menjadi bagian pasar utilitas yang mapan. Kemampuan sektor swasta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh gagalnya layanan publik adalah berkat perekonomian terbuka dan tidak diregulasi serta budaya wirausaha yang kuat. Setelah perang saudara berakhir, sektor swasta bahkan tetap menjadi penyuplai energi penting. Pembangkit listrik yang dijual oleh pihak swasta terus menyuplai listrik (terutama ketika terjadi pemadaman) bagi rumah tangga serta perusahaan, dan sering kali menjangkau seluruh lingkungan. Pada tahun 1994, misalnya, 98 persen perusahaan dan 95 persen rumah tangga diperkirakan menikmati aliran listrik 24 jam yang sebagian besar diberikan oleh sektor swasta. Meskipun kapasitas swasta skala kecil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kurangnya keterlibatan sektor publik, penyediaan tenaga listrik dengan skala kecil, tanpa regulasi, dan oleh pihak swasta memiliki kekurangan ekonomi dan lingkungan serius sebagai sistem jangka panjang. Penyediaan listrik oleh pihak swasta dua kali lebih mahal bagi warga Lebanon daripada penyediaan listrik oleh perusahaan negara. Sektor listrik publik masih harus direformasi. Subsidi bagi sektor ini pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 4 persen dari PDB negara. Sektor listrik Lebanon tidak hanya menjadi ilustrasi manfaat pendekatan terbaik selama masa krisis, tetapi juga perlunya jalan keluar untuk mencegah ketidakefisienan jangka panjang. Dalam kasus krisis listrik selama upaya rekonstruksi di Irak, muncul pertanyaan apakah solusi terbaik jangka pendek dapat dicapai. Irak memilih untuk membangun kembali jaringan listrik nasionalnya, tetapi kecilnya kemajuan dalam upaya sebesar itu mengakibatkan banyaknya permintaan listrik yang belum terpenuhi sejak tahun 2003, yaitu sebanyak 40–50 persen. Apakah konteks politik, ekonomi, dan keamanan di Irak menciptakan lingkungan untuk solusi oleh sektor swasta? Pada tahun 2003–2004, beberapa perusahaan Lebanon mulai membangun jaringan lingkungan sekunder di Baghdad yang disuplai oleh pembangkit kecil yang dimiliki pihak swasta. Pemerintah Irak juga mempertimbangkan kebijakan demi mendorong pembangkit listrik kecil oleh pihak swasta pada tahun 2005 karena menyadari kecilnya kemampuan mereka untuk memenuhi permintaan jangka pendek. Namun, krisis keamanan yang semakin parah di Baghdad, termasuk serangan aktif terhadap penyuplai tenaga listrik swasta kecil, menghalangi upaya ini. Dibandingkan dengan Lebanon, tradisi kewirausahaan swasta yang lemah dan rekam jejak penyediaan layanan publik yang efektif pada tahun 1990-an dapat menjadi alasan lain bagi kurangnya tenaga listrik yang dipasok pihak swasta selama dekade terakhir. Sumber: World Bank 2008f, 2009d; Republic of Lebanon Ministry of Environment 1999; UN Inter-Agency Information and Analysis Unit 2010. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 181 dipertahankan. Pemulihan tenaga listrik di penerima pada tahun 2006) dan India’s National Lebanon menunjukkan aspek positif dan negatif Rural Employment Guarantee Act.73 Program- dari pendekatan terbaik terhadap reformasi dan program intensif tenaga kerja di lingkungan yang pembangunan institusi di sektor listrik yang rapuh dan diwarnai kekerasan dapat menjadi juga penting bagi penciptaan lapangan kerja di solusi cepat untuk menstabilkan situasi risiko sektor swasta. Sebuah sistem alternatif terbaik tinggi; contohnya, inisiatif lapangan kerja secara memberikan akses tenaga listrik bagi hampir sporadis di Jalur Gaza sejak tahun 1990-an dan semua rumah tangga, tetapi dengan biaya jangka Liberian Emergency Employment Program yang panjang yang lebih tinggi (Boks 5.9). menciptakan 90.000 lapangan kerja dalam waktu Perbaikan jalan merupakan investasi dua tahun.74 Afghanistan’s National Emergency infrastruktur lain yang penting bagi pemulihan Employment Program, yang namanya diubah sektor swasta dan penciptaan lapangan kerja. menjadi National Rural Access Program, Perbaikan jalan dapat membantu secara langsung diperluas ke seluruh negeri setelah berhasil pada dengan menggunakan jasa kontraktor lokal dan masa awalnya dan menghasilkan 12,4 juta tenaga menerapkan metode intensif tenaga kerja—dan kerja untuk membangun atau memperbaiki jalan secara tidak langsung dengan memfasilitasi akses raya sepanjang lebih dari 10.000 km pada tahun ke pasar. Contohnya, di Afganistan, terowongan 2010 di ke-34 provinsi di Afganistan.75 Salang—satu-satunya jalur yang menghubungkan Namun, tenaga kerja umum yang bersifat Kabul dengan Afganistan utara yang digunakan intensif jarang dipertahankan dalam situasi sepanjang tahun—kembali dibuka untuk lalu rapuh. Program-program ini umumnya didanai lintas beberapa minggu setelah persetujuan oleh donor, dan para donor lebih menyukai durasi Bonn tahun 2001 diblokade selama empat tahun singkat antara dua sampai tiga tahun. Alternatif sehingga mempersingkat waktu perjalanan bagi intervensi jangka pendek dapat berupa dari 72 jam menjadi 10 jam.70 Di Republik program pekerjaan umum intensif untuk tenaga Demokratik Kongo, konstruksi jembatan yang kerja di wilayah-wilayah pedesaan yang bersifat menghubungkan dua kota (Kikwit dan Tshikapa) musiman atau memiliki intensitas beragam menyebabkan turunnya harga makanan, bahan antara musim-musim guna melengkapi lapangan bakar, dan sebagian besar komoditas lain yang kerja pertanian (dan dapat digabungkan menjadi diimpor ke kota berlian Tshikapa dari zona-zona program pembangunan komunitas; lihat Bab pertanian Kikwit dan kota-kota sekitar.71 4)—atau program-program yang berhubungan dengan strategi nasional untuk jangka lebih Dana umum untuk lapangan kerja dan panjang, seperti Feeder Roads Program di pendekatan “terbaik� lainnya Mozambik yang dilaksanakan sejak tahun 1981 dan program National Rural Employment Sayangnya, reformasi perundangan dan investasi Guarantee di India.76 Agar program pekerjaan infrastruktur sering memakan waktu untuk umum berhasil, bukti-bukti di lapangan menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah yang menunjukkan bahwa penting untuk memiliki tengah berupaya menciptakan lapangan kerja sasaran yang jelas (misalnya, untuk mengatasi di wilayah yang tidak aman mungkin perlu guncangan insidental atau kemiskinan), memilih memberikan “jembatan� awal.72 Tinjauan Bank proyek yang menciptakan barang publik Dunia terhadap program intensif tenaga kerja bernilai, dan memastikan pembiayaan yang pada tahun 2009 di 43 negara berpendapatan terprediksi.77 rendah dan sedang selama 20 tahun terakhir Penyediaan lapangan kerja (jangka pendek) menemukan bahwa program-program yang perlu disertai dengan pengayaan keterampilan dilaksanakan dengan baik dapat berdampak dan employability. Rendahnya keterampilan— besar terhadap kesejahteraan dan nutrisi kaum terutama di kalangan pemuda seperti mantan miskin. Program-program semacam itu dapat anggota geng dan pemberontak—membatasi dijalankan dalam skala besar—seperti Ethiopia’s peluang mereka untuk memperoleh lapangan Productive Safety Net Programme (7 juta kerja yang berkelanjutan. Pengalaman di tingkat 182 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 internasional menunjukkan bahwa program penghidupan.85 Beragam luas kegiatan dapat pelatihan kejuruan tradisional tanpa kaitan mendukung sektor ini, termasuk memperkuat yang jelas dengan pasar tenaga kerja tidak efektif layanan pertanian, menyediakan program ekstensi meskipun diadakan secara rutin.78 Intervensi yang lokal yang menggabungkan suplai masukan dengan lebih menjanjikan adalah program pemagangan pelatihan keahlian bisnis dasar, memperbaiki tradisional dan program yang mencakup peluang jalan pedesaan, meningkatkan lingkungan yang penempatan kerja.79 mendukung pertanian, memperbaiki pengelolaan Bagi mereka yang tidak tamat pendidikan tanah dan air, serta mengorganisasikan petani dasar, program kesempatan kedua (seperti dalam asosiasi guna menghubungkan mereka program persamaan atau pelatihan keterampilan dengan pembeli komoditas dan kredit pertanian. hidup) merupakan batu pijakan penting untuk Mendukung kewirausahaan merupakan melanjutkan pendidikan, pelatihan, dan pendekatan terbaik untuk menciptakan peluang kerja. Program kesempatan kedua lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan.86 dapat berdampak positif bagi kalangan pemuda Hambatan utama bagi kewirausahaan ialah rentan, baik secara langsung (yang meningkatkan kurangnya infrastruktur untuk menciptakan peluang mereka untuk mendapat pekerjaan pasar yang mengembalikan perdagangan ke dan menerima gaji lebih tinggi) maupun tidak wilayah pedesaan, kurangnya tenaga listrik langsung (dengan memberikan informasi dan yang memungkinkan penggunaan teknologi keterampilan agar mereka dapat membuat produktivitas yang lebih tinggi, kurangnya keputusan yang tepat serta memberikan prospek pasar dan tempat kerja formal, tingginya pajak yang lebih baik untuk hidup sukses sehingga dan tarif lokal, kurangnya akses terhadap jasa mengurangi kemungkinan bagi mereka untuk tabungan dan keuangan informal (yang dapat berperilaku berisiko).80 Transfer uang tunai diatasi melalui jasa keuangan bergerak seperti M- bersyarat dapat dikaitkan dengan program- Paisa di Afganistan),87 serta kurangnya pelatihan program yang berfokus untuk mempersiapkan yang sesuai (yang perlu ditujukan bagi kalangan offender dan masyarakat untuk reintegrasi berpendidikan terbatas serta menekankan offender melalui pelatihan teknis, keterampilan keahlian dasar seperti literasi dan numerasi). hidup, dan tautan dengan peluang kerja, 81 Agar efektif dan tidak membebani rumah tangga misalnya YouthBuild International yang aktif miskin dengan utang, program bantuan wirausaha di lebih dari belasan negara dan mendukung perlu mengatasi semua hambatan ini dan tidak pemuda selama hingga 24 bulan.82 terbatas untuk memberikan bantuan keuangan Dukungan terhadap pertanian di negara- saja.88 Meskipun program-program tersebut negara yang dilanda kekerasan juga amat penting. populer pada situasi rapuh dan stabil, bukti Bersama sektor informal, pertanian merupakan yang menunjukkan hal itu masih jarang. Bukti sumber lapangan kerja paling memungkinkan di lapangan (bagi negara-negara berpendapatan di banyak situasi yang terkena dampak konflik.83 sedang) menunjukkan bahwa program wirausaha Di perekonomian yang relatif maju seperti di dapat meningkatkan peluang para partisipan Bosnia-Herzegovina, lapangan kerja informal usia muda secara signifikan untuk mendapatkan diperkirakan menampung lebih dari sepertiga pekerjaan, setidaknya dalam jangka pendek. total lapangan kerja,84 dan pertanian merupakan Namun, efektivitas biaya dan dampak jangka pemasok pendapatan penting. Di negara itu, panjangnya masih perlu dibuktikan.89 misalnya, wirausaha di bidang pertanian berhasil Program perluasan aset juga membantu didukung oleh banyak tentara terdemobilisasi yang keberhasilan sejumlah transisi dari kekerasan, memilih untuk berintegrasi ke wilayah pedesaan seperti reformasi tanah di Republik Korea dan dan bekerja di pertanian skala kecil. Mereka diberi Jepang90 serta program perumahan di Singapura hewan ternak dan peralatan (dengan periode (lihat Boks 5.2). Reformasi tanah berkontribusi kepemilikan minimal untuk memastikan agar terhadap stabilitas pascakonflik di negara-negara keduanya tidak dijual di pasar), serta konseling yang tersebut—dan jika digabungkan dengan kebijakan memungkinkan mereka kembali mendapatkan yang memihak pertumbuhan dan ekspor pertanian, Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 183 menyediakan fondasi bagi tingkat pertumbuhan Migrasi tenaga kerja lepas ke negara- ekonomi yang tinggi selama dekade-dekade negara tetangga atau negara-negara lebih jauh mendatang. Namun, pengalaman-pengalaman dapat memberikan peluang kerja bagi tenaga positif ini terbukti sulit ditiru akibat resistensi kerja terampil ataupun tidak terampil dari politik dan kelemahan kapasitas institusional.91 negara-negara rapuh atau terkena dampak Secara sederhana, jenis program lain untuk konflik, dan migrasi tersebut juga mensyaratkan membantu komunitas yang mengalami kekerasan beberapa elemen reformasi. Beberapa contoh untuk kembali mendapatkan penghidupan yang berhasil termasuk bantuan Federasi Rusia dan mengembalikan aset yang hilang adalah bagi rezim Tajik pascakonflik93 dan berbagai mentransfer dana secara langsung kepada warga arus migrasi ke Kepulauan Pasifik, terutama ke untuk mendukung pemulihan mereka. Ini dapat Australia dan Selandia Baru.94 Upaya semacam dilakukan melalui transfer oleh pemerintah, itu juga mencakup kuota tetap migrasi tahunan, seperti pembayaran transisional bagi para mantan lapangan kerja lepas musiman, penyediaan milisi terdemobilisasi di Angola, Mozambik, tenaga kerja terampil dan profesional, serta dan Rwanda—atau pembayaran tunai oleh beasiswa pendidikan. Migrasi tenaga kerja dapat pemerintah Timor Leste bagi warga dan veteran menyebarkan sebagian tekanan pasar tenaga yang mengalami pengusiran. Program-program kerja dan menghasilkan remitan yang dapat semacam itu dapat memberikan keadilan bagi digunakan untuk belanja sosial dan ekonomi, populasi yang sebelumnya dikecualikan oleh seperti sekolah atau modal awal usaha. Skema negara. Ada persepsi umum bahwa korupsi atau bilateral yang dirancang dengan baik pun dapat kebocoran lebih mungkin terjadi dalam program memberikan keuntungan ekonomi yang penting, transfer tunai, tetapi praktik selama bertahun- di samping memitigasi biaya ekonomi dan sosial tahun menekankan pencegahan kebocoran yang bagi negara-negara pengirim dan penerima.95 telah terbukti.92 Boks 5.10  Pemberdayaan ekonomi perempuan: Program pemberdayaan perempuan di Nepal Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan antaretnis dan politik, kekerasan kriminal, trafficking. Peluang transisi: Ruang kecil bagi perubahan: “pembunuhan istana� Pemangku kepentingan utama: Pemerintah federal dan lokal, dan kampanye Marxist tahun 2001. kelompok masyarakat sipil, kelompok etnis yang terpinggirkan, mitra luar negeri, negara-negara tetangga regional. Tekanan utama: Warisan kekerasan dan trauma: ketimpangan Tantangan institusional: Struktur feodal dan eksklusi terkait; sosial, politik, dan ekonomi; pengangguran kaum muda; korupsi; keterbatasan akuntabilitas dan kapasitas administrasi publik, pelanggaran HAM; meningkatnya ekspektasi dari kelompok- keamanan, yudisial, dan institusi politik; kurangnya keterlibatan kelompok yang sebelumnya belum terwakili. perempuan. Perempuan di Nepal banyak menderita akibat perang saudara selama berdekade-dekade serta gelombang kekerasan politik, kriminal, dan etnis yang berkepanjangan di wilayah Tarai di bagian selatan negara itu. Perempuan merupakan bagian populasi yang paling miskin; jaringan sosial dan ekonomi tradisional mereka dipengaruhi secara parah, banyak di antara mereka yang menjadi kepala keluarga akibat konflik yang terjadi, dan pendidikan mereka jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan sangat penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan SDM yang berkelanjutan, di samping menandakan langkah untuk keluar dari masa lalu. Program Pemberdayaan Perempuan menyediakan pelatihan dan dukungan efektif biaya bagi 6.500 kelompok yang beranggotakan 130.000 orang di Tarai dari tahun 1999 hingga 2001. Pengaruhnya bagi kehidupan kaum perempuan yang berpartisipasi sangat positif. Hampir setengah dari perempuan yang berpartisipasi dalam program itu mencapai tingkat literasi, dan dua pertiganya memulai usaha mereka sendiri sehingga memiliki sumber pendapatan secara mandiri untuk pertama kalinya. Ketika 200 kelompok ditanya tentang cara program itu mengubah hidup mereka, sebagian besar dari mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri dan pengaruh lebih besar dalam rumah tangga, di samping belajar membaca dan diberi lebih banyak hak. Sumber: Ashe dan Parrott 2001. 184 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Pemberdayaan ekonomi bagi partisipasi perempuan dalam upaya-upaya kaum perempuan rekonstruksi nasional (misalnya di Liberia); mendukung peluang pelatihan dan mentoring Melibatkan perempuan dalam inisiatif-inisiatif bisnis yang melibatkan pengusaha perempuan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja (di Irak dan Yordania); serta memanfaatkan dan pendapatan serta menjadi basis bagi inisiatif reformasi hukum untuk memastikan pemberdayaan jangka panjang, di samping agar peraturan yang mendiskriminasikan gender memungkinkan mereka untuk berpartisipasi direvisi dan peraturan baru yang memberikan dalam pemulihan komunitas. Perempuan dapat lapangan yang sama bagi perempuan (seperti menjadi pelaku kekerasan; contohnya, di El di Republik Demokratik Kongo) dapat menjadi Salvador dan Eritrea, hampir sepertiga dari sarana efektif untuk membuat keseimbangan pemberontak bersenjata adalah perempuan.96 gender tidak merugikan perempuan.99 Namun, yang lebih sering terjadi adalah kekerasan menghancurkan kehidupan dan penghidupan perempuan seperti dipaparkan Apakah yang harus dilakukan secara pada Bab 1. Membantu kaum perempuan untuk bertahap, tetapi sistematis pulih secara sosial dan ekonomi dari kekerasan Memfokuskan keamanan, keadilan, dan tidak hanya menguntungkan kaum perempuan pekerjaan bagi warga negara berarti sebagian sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas besar langkah upaya reformasi perlu diurutkan mereka. Misalnya, di El Salvador, melibatkan dan disesuaikan dengan waktu, termasuk kaum perempuan bekas pasukan gerilya dalam reformasi politik, desentralisasi, privatisasi, dan reformasi tanah mengikutsertakan kaum laki- perubahan sikap terhadap kelompok-kelompok laki dan perempuan sebagai pihak penerima marginal. Mengimplementasikan upaya-upaya sehingga menentukan bahwa kesulitan akibat reformasi ini secara sistematis memerlukan isu-isu ini tidak akan memengaruhi penyelesaian jejaring institusi (misalnya, demokratisasi pascakonflik pada masa mendatang.97 Contoh mensyaratkan banyak pemeriksaan berimbang pemberdayaan ekonomi yang berbeda di Nepal tidak hanya dalam pemilu) dan perubahan menunjukkan proyek-proyek yang didesain sikap sosial. Terdapat pengecualian—jika dengan baik dapat melahirkan perubahan sosial eksklusi kelompok-kelompok dalam partisipasi yang kecil, tetapi signifikan hanya dalam waktu demokrasi jelas-jelas menjadi sumber keluhan, beberapa tahun (Boks 5.10). seperti di Afrika Selatan, tindakan cepat untuk Namun, melibatkan perempuan dalam pemilu menjadi masuk akal. Namun, pada kegiatan perekonomian di negara-negara rapuh sebagian besar situasi, tindakan sistematis dan dan pascakonflik bukan tanpa tantangan. bertahap tampaknya menjadi langkah terbaik. Perempuan dihadapkan dengan mobilitas dan akses fisik ke pasar-pasar yang terbatas, akses terhadap informasi pasar yang tidak lengkap, serta Pemilu adalah sarana, dan bukan tujuan, akses terhadap kredit dan layanan keuangan lain dari transformasi institusional yang terbatas. Mereka juga menjadi subjek sikap Pemilu tanpa kerja sama yang banyak dari diskriminatif dan diskriminasi gender secara pihak-pihak yang memiliki pengaruh ekonomi, sistemik serta eksklusi melalui perundangan yang politik, atau militer di tingkat nasional dan tidak memihak.98 Meskipun demikian, hambatan- lokal kemungkinan berhasil mencapai sasaran hambatan ini bukan tidak dapat dihindari. luasnya. Transisi awal menuju pemilu multipartai Berbagai upaya seperti mendukung akses terbukti meningkatkan peluang konflik jangka perempuan terhadap pendanaan dan lembaga pendek meskipun negara-negara yang institusi bantuan keuangan untuk membantu pengusaha demokratisnya lebih kuat dapat menurunkan perempuan secara menguntungkan (seperti di risiko kekerasan dalam jangka panjang. 100 Afganistan); membangun basis fokus gender Kerja sama elite memerlukan langkah-langkah dengan membantu pemerintah memformalkan persiapan untuk membangun sikap saling Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 185 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 5.11  Mengatur langkah transformasi institusional Pemilu bukan obat mujarab Lakhdar Brahimi, mantan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak dan Afganistan; Anggota Dewan Penasihat WDR Sepuluh tahun telah berlalu sejak diterbitkannya Laporan Penting bagi kita untuk tidak menyalahartikan kecepatan Panel tentang Operasi Perdamaian PBB yang saya ketuai. dengan ketergesa-gesaan dalam proses politik: pendekatan- Laporan tersebut menyatakan bahwa penarikan pasukan pendekatan yang terlalu tergesa-gesa dapat menimbulkan PBB harus ditentukan atas dasar dicapainya beragam syarat dampak yang berlawanan dengan dampak yang hendak pembangunan perdamaian dan pembangunan institusi yang kita dukung. Harapan besar masyarakat internasional atas dipelajari secara luas dan saksama. Kami menyatakan bahwa eksperimen demokrasi elektoral proporsional di Irak pada tahun pemilu tidak menjadi mujarab. Menurut saya, gerakan ke arah 2005 menghasilkan persaingan kekuasaan yang meningkatkan yang benar telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir. kekerasan sektarian, bukan mencegahnya, dan konstitusi yang Namun, masih ada cara yang lebih baik untuk lebih memahami disusun kemudian secara tergesa-gesa terbukti hampir mustahil bagaimana dan kapan pemilu dilakukan untuk memaksimalkan diterapkan. Sama halnya dengan pemilu presiden Afganistan manfaat proses perdamaian. pada tahun 2009 yang terbukti menantang, bukan menyokong, Perhatian perlu diberikan untuk memastikan agar proses persepsi legitimasi institusional bagi pemerintah baru. demokratis baru memperkuat, bukan melemahkan, perdamaian Opsi-opsi yang ada tidak saling mengecualikan—dunia rapuh yang telah dicapai serta mendukung legitimasi dan menuntut pembentukan tata kelola yang lebih inklusif serta akuntabilitas institusional. Bentuk berbagai institusi untuk responsif, dan pemilu dapat menjadi sarana penting untuk partisipasi politik dan pemeriksaan berimbang yang dibentuk di mewujudkannya. Namun, penetapan waktunya memerlukan tingkal nasional dan lokal bisa bermacam-macam sesuai dengan perhatian saksama. Tradisi demokrasi telah berkembang karekteristiknya, misalnya dewan konstituen, konferensi konsultatif, di mayoritas negara selama periode yang panjang. Upaya dan pakta pembagian kekuasaan. Contohnya, Loya Jirga di demokratisasi pada masa kini juga memerlukan perhatian Afganistan memperoleh legitimasi dari sistem transaksi politik dan terhadap warisan historis dan perpecahan politik yang ada, serta pengambilan keputusan tradisional (meskipun sebagian rakyat harus dipandang sebagai proses transformasi sosial yang terus Afganistan dan mayoritas komunitas internasional mengkritik berjalan dan pembangunan berbagai institusi pemeriksaan pengangkatan sebagian Anggota Loya Jirga yang menurut mereka berimbang, bukan sebagai “peristiwa� yang dapat diidentifikasi. bertanggung jawab atas pelanggaran pada masa lalu). Demokratisasi tidak dimulai atau berakhir dengan pemilu. Membangun budaya demokrasi Nitin Desai, mantan Sekretaris Jenderal Muda PBB untuk Masalah Sosial dan Ekonomi; mantan Sekretaris dan Penasihat Utama Ekonomi, Departemen Keuangan India; Anggota Dewan Penasihat WDR Konstitusi dan pemilu hanyalah awal bagi demokrasi yang memperoleh layanan publik yang memungkinkannya untuk berfungsi. Sebagian besar demokrasi bergantung pada berfungsi secara efektif. terbangunnya praktik-praktik yang menghormati hak-hak Tradisi dapat dibuat, tetapi paling memakan sedikit biaya oposisi dan menetapkan standar perilaku politik yang dalam jika tidak dikodifikasikan sehingga memberikan semacam perjalanannya menjadi tradisi. Bahkan, ketentuan konstitusional elastisitas untuk mengakomodasi perubahan keseimbangan seperti komisi pemilihan umum independen untuk mengawasi kekuatan politik. Tradisi semacam ini sering lahir dari imitasi proses pemilihan memerlukan praktik-praktik kerja tidak tertulis terhadap demokrasi yang sejak lama diterapkan, seperti di Inggris agar independensi tersebut menjadi efektif. Ini telah menjadi atau Amerika Serikat. Bagaimana kita dapat menyampaikan pengalaman bagi India, di mana penghormatan terhadap pengetahuan tentang sesuatu yang harus tetap tidak tertulis? norma-norma parlementer yang diperlihatkan oleh Pandit Mungkin dengan menunjukkan penyelesaian pascakonflik yang Nehru dan para pemimpin awal kongres telah menjadi standar menjalankan proses demokrasi di negara-negara berkembang yang penting, bukan ketika di bawah ancaman. Oleh karena dan teruji oleh waktu pada berbagai partai, seperti di India. Ini itu, pemimpin oposisi diperlakukan dengan penghormatan mungkin merupakan sesuatu yang dapat disumbangkan oleh yang sama seperti terhadap kepala pemerintahan, serta berhak demokrasi-demokrasi muda dalam upaya pascakonflik. 186 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 memercayai dan kepercayaan diri, seperti yang Negara-negara rapuh yang pernah menghadapi dilakukan di Afrika Selatan. 101 Sebaliknya, gerakan bersenjata untuk menuntut otonomi atau para pemimpin yang kurang dipercaya dalam kemerdekaan sering mengalami peperangan yang berbagai skenario “pemenang mendapat memakan banyak biaya, seperti Nigeria dengan semuanya� dapat memanipulasi hasil pemilu Biafra (1967–1970); Sudan dengan wilayah selatan dan protes-protes yang dapat memicu kekerasan (1955–1972106 dan 1983–2002); Pakistan dengan serius—seperti di Irak pada tahun 2005 dan Pakistan Timur yang menjadi Bangladesh (1971); Kenya pada tahun 2007.102 Mengadakan pemilu serta Myanmar dengan rakyat Karen, Shan, dan sebelum mencapai tingkat keamanan yang beberapa etnis lain (1948–sekarang).107 Argumen memadai dan mengupayakan lingkungan yang mendukung desentralisasi kekuasaan lebih nonkoersif untuk penghitungan suara tidak luas (misalnya melalui struktur federal yang masuk akal (Boks 5.11). memberikan otonomi besar bagi perwakilan Jika syarat kepercayaan dan keamanan tidak lokal) adalah desentralisasi dapat mencegah menunjukkan bahwa pemilu cepat tidak akan konflik etnis pusat-daerah ataupun pemisahan menghasilkan peningkatan legitimasi, masih ada diri. Contohnya, di Sierra Leone pada tahun opsi-opsi lain. Berbagai pendekatan yang berbasis 2010, OECD melaporkan bahwa “desentralisasi mekanisme pengambilan keputusan tradisional dan devolusi penting bagi kegiatan-kegiatan (seperti Loya Jirga di Afganistan103) digunakan pembangunan perdamaian dan pembangunan sebagai transisi menuju inklusifitas yang lebih negara�, dan “proses desentralisasi telah lama luas. Konferensi kedaulatan nasional di negara- berjalan untuk mengatasi sejumlah kelemahan negara bekas jajahan Prancis (francophone) di mendasar dalam struktur politik Sierra Afrika pada tahun 1990-an—yang sebagian besar Leone�.108 mencerminkan lintas bagian di masyarakat— Namun, devolusi dan desentralisasi juga sangat efektif dalam menegosiasikan transisi dari membawa risiko. Laporan “Do No Harm� yang pemerintahan otokratik satu partai menuju rezim dikeluarkan oleh OECD-DAC memperingatkan demokratis plural dan memberikan kerangka bahwa dukungan donor terhadap devolusi tanpa yang berfungsi untuk pergantian kekuasaan secara analisis yang memadai terhadap konteks politik damai.104 Beberapa struktur nonelektoral, seperti atau keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan struktur konvensi konstitusional dan eksekutif persoalan serius jika “kekuatan politik di pusat transisional di Afrika Selatan, juga memberikan sangat terfragmentasi atau konstelasi kekuatan akuntabilitas besar bagi para anggota kelompok lokal disalahpahami�.109 Serupa dengan hal yang terwakili melalui perdebatan dengan itu, bukti-bukti menunjukkan bahwa proses partai-partai politik serta kelompok perusahaan desentralisasi dapat membuat demokrasi lokal dan buruh. Menggunakan opsi-opsi alternatif rapuh terhadap kekuatan politik jika tidak ada sambil mengupayakan syarat-syarat pemilu juga batasan dan tindakan akuntabilitas.110 Devolusi memberikan waktu untuk membangun budaya juga dapat menyebabkan berkurangnya praktik-praktik demokrasi (lihat Boks 5.11). akuntabilitas lokal, melahirkan banyak peluang korupsi,111 dan menguatkan atau menciptakan Devolusi dan desentralisasi dapat kaum elite yang menggunakan kekuatan memperluas pembagian kekuasaan, tetapi terdevolusi untuk mengejar kepentingan mereka paling baik dilakukan secara bertahap sendiri yang merugikan kepentingan lokal ataupun nasional.112 Devolusi teritorial dan desentralisasi kekuasaan Devolusi yang berhasil memerlukan politik, administratif, dan ekonomi juga persiapan secara bertahap. Menyepakati tingkat memberikan potensi untuk memperluas “subsidiaritas� secara terperinci (mendorong pembagian kekuasaan meskipun memiliki otoritas ke tingkat kapabilitas terendah) beberapa syarat. Antara tahun 1946 dan 2008, 49 dalam fungsi-fungsi keamanan, keadilan, dan negara menghadapi tuntutan pemisahan diri yang ekonomi sangat penting untuk mencegah lebih melahirkan konflik yang disertai kekerasan.105 lanjut friksi pusat-daerah. Faktor keberhasilan Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 187 Boks 5.12  Devolusi dan desentralisasi dapat membantu mengelola konflik, tetapi lebih baik dilakukan secara bertahap Jenis kekerasan: Kekerasan politik dan sektarian. Peluang transisi: Ruang bagi perubahan: Persetujuan Good Friday, Pemangku kepentingan utama: Pemerintah Inggris dan Irlandia, referendum yang mencerminkan peluang pengaturan pembagian partai-partai politik dan kekuatan/kelompok bersenjata di Irlandia kekuasaan. Utara, warga, diaspora. Tekanan utama: Ketimpangan akses terhadap kekuatan politik dan Tantangan institusional: Inklusi dan akuntabilitas yang rendah ekonomi, ketegangan sektarian, persepsi diskriminasi. di institusi keadilan, kepercayaan rendah, warisan penyelesaian pertikaian ekstrayudisial. Pada banyak konflik pusat-daerah—di mana berbagai kelompok terlibat dalam kekerasan untuk memperoleh otonomi atau memisahkan diri dari negara—devolusi kekuatan politik diusulkan sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik, menegakkan atau mengembalikan hukum dan ketertiban, serta menyeimbangkan kembali hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat. Namun, devolusi tidak menjadi solusi instan bagi ketegangan regional dan sering kali dapat memperparah konflik. Di Irlandia Utara, bukan hanya pemisahan Irlandia pada tahun 1921 yang melahirkan konflik, tetapi juga devolusi otoritas yang diberikan kepada Dewan Rakyat Irlandia Utara baru serta pengaruhnya terhadap hubungan pusat-daerah. Para unionis merasa perlu menekankan bahwa mereka adalah orang Inggris, sementara minoritas Katolik kehilangan kepercayaan terhadap struktur politik yang memberikan perlindungan bagi mereka. Di Irlandia Utara, suatu proses devolusi baru menjadi poros Persetujuan Good Friday yang diperkenalkan secara bertahap untuk memungkinkan terbangunnya kepercayaan. Persetujuan itu ditandatangani pada tahun 1998, tetapi perampasan senjata Tentara Republik Irlandia dan reformasi keamanan belum selesai hingga tahun 2005 serta devolusi kepolisian dan pengadilan kepada Dewan Rakyat Irlandia Utara akhirnya selesai pada 8 Maret 2010. Sumber: Barron dkk. 2010. kedua adalah memastikan adanya akuntabilitas terhadap bahaya totalitarianisme dan kejahatan struktur terdevolusi yang benar bagi warga holocaust dalam kurikulum sekolah menengah— lokal yang menghapuskan potensi perebutan serta pendirian monumen peringatan dan kekuasaan oleh elite lokal.113 Penting pula pendidikan di seluruh negeri, termasuk bekas untuk memastikan bahwa berbagai institusi kamp konsentrasi.116 Beberapa negara lain telah baru diberikan dukungan teknis dan sumber melembagakan prosedur keadilan transisional daya fiskal yang memadai untuk memberikan awal, termasuk Argentina dan Cile, setelah layanan.114 Beragam pengalaman desentralisasi transisi keduanya dari pemerintahan otoriter. mengindikasikan bahwa mencapai kesuksesan Di Argentina, selain komisi kebenaran117 dan di ketiga aspek secara bersamaan—pengaturan beragam program perbaikan bagi para korban, politik, kapasitas teknis, dan pendanaan para pemimpin junta diadili dan dihukum atas yang memadai—amat sulit, dan menyepakati pelanggaran HAM berat. Meskipun proses awal runtutannya sangat penting seperti ditunjukkan mengalami kendala dan tertunda selama 10 oleh pengalaman Irlandia Utara (Boks 5.12).115 tahun, pengadilan terhadap pelaku kejahatan HAM telah dilanjutkan dan saat ini meliputi Keadilan transisional untuk mengakui lebih dari 600 kasus.118 Pengalaman Cile tidak kejahatan pada masa lalu banyak berbeda: pencarian kebenaran119 dan perbaikan dilanjutkan dengan lebih dari 600 Sejumlah negara telah menangani dosa-dosa pengadilan yang sejauh ini telah memberikan pada masa lalu dengan cepat melalui tindakan 200 keputusan.120 keadilan tradisional untuk mendefinisikan Negara-negara lain kurang mengandalkan bentuk kebangsaan baru yang sehat. Jerman pengadilan dan proses keadilan formal. melakukan upaya sadar setelah Perang Dunia Perbandingan pendekatan keadilan transisional II untuk menghadapi masa lalu, termasuk fokus di lima negara yang telah melakukan transisi 188 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 menjanjikan dari kekerasan (Kamboja, Mozambik, Situasi rapuh dan terkena dampak konflik sering Rwanda, Afrika Selatan, dan Vietnam) 121 disertai dengan persoalan ekonomi struktural— menemukan bahwa tindakan-tindakan PDB per kapita rendah, ketimpangan fiskal, nonyudisial meliputi komisi kebenaran 122 regulasi kacau, ketergantungan terhadap dan program perbaikan bagi para korban, 123 pertanian dan SDA, tingkat literasi rendah, sanksi administratif seperti penyelidikan,124 populasi yang meningkat cepat, serta kekurangan serta tindakan keadilan tradisional ataupun infastruktur fisik. Semua ini melahirkan risiko lokal.125 Meskipun perbedaan pendekatan amat kekerasan, tetapi mengatasi semuanya dengan signifikan, tidak ada hubungan langsung antara terlalu cepat juga melahirkan risiko memicu pendekatan yang digunakan dengan tercapainya kembali kekerasan atau memperparah pertikaian stabilitas.126 sosial. Isu-isu penting bagi investor adalah Jika pelanggaran yang terjadi dilakukan “risiko rendah signifikan� yang menandakan dalam skala yang demikian besar sehingga sistem bahwa setiap kebijakan ekonomi bisa kurang pengadilan formal tidak mampu mengatasinya, penting dibandingkan dengan menyampaikan prosedur khusus dapat dibenarkan. Rwanda kepastian tentang peta keseluruhan, termasuk menghadapi tantangan ini setelah genosida keamanan.128 Mayoritas reformasi ekonomi yang menewaskan sedikitnya 800.000 orang di menciptakan “pemenang� atau “pecundang� tangan sesamanya. Pada November 1994, Dewan baik riil maupun terpersepsi. Bidang-bidang Keamanan PBB melaksanakan pengadilan reformasi yang terutama peka terhadap tribunal internasional di Arusha, Tanzania, ketegangan sosial termasuk akses tanah dan air. untuk mengadili orang-orang yang dituduh Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan melanggar hukum internasional. Sementara itu, aspek distributif pertumbuhan. penjara-penjara di Rwanda sendiri dipenuhi oleh Dalam kebijakan makroekonomi, 120.000 orang yang dituduh dengan kejahatan melaksanakan reformasi yang laik dan terkait genosida—dan hanya ada 15 hakim yang terprioritas secara bertahap akan memungkinkan dapat memimpin persidangan mereka. Situasi ruang untuk bernafas yang sesuai, serta ini memerlukan tindakan luar biasa. Solusi yang memungkinkan reformasi institusional diambil Rwanda adalah mengadopsi sistem mendasar tanpa risiko guncangan politik. penyelesaian konflik masyarakat tradisional, Manfaat penggunaan pendekatan bertahap gacaca, dan melatih lebih dari 250.000 anggota ditunjukkan oleh Mozambik, di mana reformasi masyarakat untuk membantu panel di 12.000 makroekonomi awal menyusul perjanjian damai pengadilan masyarakat. Gacaca didasarkan pada tahun 1992 berfokus untuk mengatasi krisi fiskal, prinsip penawaran pembelaan serta mengandung menghentikan hiperinflasi, menciptakan situasi elemen hukuman dan rekonsiliasi; gacaca yang stabil, serta membangun kepercayaan diri diperkirakan selesai pada tahun 2011 setelah dan saling memercayai untuk menegakkan memproses lebih dari 1,5 juta kasus. Gacaca reformasi lebih lanjut.129 Agar efektif, upaya merupakan pendekatan yang sarat pertikaian. awal reformasi juga harus mencerminkan Namun, dengan hanya 30 pengadilan yang konteks politik dan persoalan ekonomi spesifik dibawa ke tingkat internasional, sistem yudisial dalam situasi tertentu, bukan berupaya menjadi nasional yang lemah, dan penjara-penjara satu solusi untuk semua persoalan. Misalnya, yang terlalu penuh—tidak banyak opsi yang ketika pemerintah Republik Demokratik dapat diambil selain proses komunitas untuk Kongo mengambil kebijakan stabilisasi yang menghadapi tekanan besar itu.127 menentukan untuk memperbaiki kondisi fiskal guna mengatasi hiperinflasi pada tahun Reformasi ekonomi—secara wajar 2002 hingga 2004, Bosnia-Herzegovina justru mengadopsi dewan mata uang pada awal Reformasi ekonomi diperlukan untuk keluar periode pascakonflik untuk mencegah bank dari siklus kekerasan, tetapi tidak harus menjadi sentral mencetak uang. korban dilema “terlalu lambat-terlalu cepat�. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 189 Pengalaman menunjukkan bahwa privatisasi secara progresif memisahkan pertanyaan- untuk tujuan pertumbuhan ekonomi lebih baik pertanyaan hak dan kewarganegaraan dari dilakukan secara bertahap. Mengalihkan aset pertanyaan-pertanyaan di kelompok mana ekonomi publik ke pihak swasta memiliki dua tempat seseorang.� 133 Penerapan program motif yang berbeda: yang pertama adalah motif tindakan afirmatif sering kali dikaitkan dengan fiskal untuk memangkas rugi atau mengambil oposisi yang menguat dan persepsi korupsi. untung dari penjualan aset, sedangkan yang Menghadapi kesetaraan gender di luar kedua adalah motif produktivitas untuk pemberdayaan ekonomi juga memerlukan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kejelasan waktu. Peran dan hubungan gender mengalami motif membantu menghindari kesalahan perubahan selama periode konflik, dan umum. Menutup perusahaan-perusahaan tampaknya menandakan kemajuan sosial. tidak penting yang menyerap pemasukan dapat Namun, keuntungan semacam itu kemungkinan menjadi prioritas awal. Namun, privatisasi aset tidak dijaga atau diimbangi dengan pembalikan penting atau berharga negara pada periode identitas dan norma tradisional jika keluarga awal atau dapat berisiko besar dengan cepat. dan masyarakat ada dalam ancaman. Akibatnya, Sebuah evaluasi terhadap upaya privatisasi realitas ekonomi dapat mendorong ke satu dalam situasi rapuh menunjukkan bahwa arah, sedangkan tradisi sosial mendorong ke reformasi semacam itu perlu dipersiapkan secara arah lain. saksama.130 Ini dapat menjadi proses panjang, Di banyak negara, situasi ekonomi kaum tetapi dapat mempermudah transparansi, perempuan yang menjadi janda akibat kekerasan mengelola ekspektasi akan keuntungan, serta berarti mereka harus mencari pekerjaan dan mengakomodasi pihak-pihak yang kalah. peluang usaha, tetapi adat istiadat sosial dapat menyulitkan mereka. Pengalaman NSP di Perubahan sikap terhadap kelompok- Afganistan menunjukkan adanya potensi besar kelompok yang dipinggirkan amat penting, manfaat program yang memungkinkan kaum tetapi memerlukan waktu perempuan untuk turut serta di ruang publik, serta menunjukkan bahwa perubahan sosial dan Mengatasi ketimpangan horizontal131 antara kultural memerlukan waktu (Boks 5.13). berbagai kelompok sosial amat menantang karena menuntut adanya perubahan Reformasi pendidikan dan kesehatan perilaku untuk membalikkan kebiasaan, merupakan tantangan penting dalam sikap, dan cara berbisnis yang mengakar di jangka menengah kalangan “termarginalkan�. Frances Stewart membedakan pendekatan langsung (untuk Sistem pendidikan berpotensi untuk memitigasi memberikan keistimewaan kepada berbagai konflik dan mendukung pembangunan kelompok), pendekatan tidak langsung (untuk perdamaian dalam jangka panjang, serta mengurangi disparitas kelompok), serta memperparah dan memperpanjang kondisi pendekatan integrasionis (untuk meruntuhkan kekerasan, bergantung pada nuansa kebijakan, batasan kelompok).132 desain, dan upaya implementasi, di samping Sejarah penerapan eksklusi melahirkan berbagai faktor pendorong konflik dan tuntutan akan tindakan untuk memperbaiki kerapuhan. Sebagai contoh, sebuah kampanye warisan masa lalu, seperti kuota lapangan kerja pendidikan internasional di Afganistan pada atau pendidikan. Risikonya adalah tuntutan- tahun 2002–2003 gagal menghapuskan pesan- tuntutan tersebut dapat menyebabkan perbedaan pesan kebencian dan intoleransi dari kurikulum, yang ada menjadi lebih permanen dan menonjol serta sosialisasi intoleransi dikhawatirkan yang sebenarnya memperlambat integrasi. dapat memperparah ketegangan sosial seiring Pratap Mehta berpendapat bahwa “cara terbaik waktu.134 Sebaliknya, masyarakat internasional untuk memitigasi atau mencegah konflik adalah di Bosnia-Herzegovina melakukan upaya sadar menciptakan struktur dan identitas politik yang untuk menghapuskan pesan-pesan berbau 190 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 5.13  Pendekatan pembangunan dapat memberdayakan perempuan di lingkungan paling rapuh Afganistan Jenis kekerasan: Kekerasan antarkelompok, etnis, dan politik; kejahatan terorganisasi dan trafficking; lintas perbatasan; ideologi transnasional. Peluang transisi: Ruang besar bagi perubahan awal; Persetujuan Pemangku kepentingan utama: Pemerintah federal dan daerah, Bonn; Loya Jirga; pemilu presiden, parlementer, dan daerah; anggaran pasukan keamanan, pemimpin masyarakat, kelompok masyarakat pembangunan nasional. sipil, warga, kaum perempuan, mitra internasional, kelompok militan lintas nasional. Tekanan utama: Warisan kekerasan dan trauma, terorisme Tantangan institusional: Akuntabilitas dan keterbatasan kapasitas transnasional, jaringan kriminal, pendapatan rendah, pengangguran administrasi publik, keamanan, yudisial, dan institusi politk yang di kalangan pemuda, korupsi. sangat buruk; kurangnya keterwakilan perempuan. Gender merupakan salah satu isu yang paling banyak dipolitisasi di Afganistan selama satu abad. Kaum perempuan dan remaja putri Afganistan dewasa ini masih mengalami penderitaan, penghinaan, dan marginalisasi akibat konsep diskriminatif tentang peran dan posisi perempuan di masyarakat. Celah perbedaan gender meluas hingga ke bidang kesehatan, pendidikan, akses dan kendali atas sumber daya, peluang ekonomi, serta kekuatan dan suara politik. Namun, peran ini tidak stagnan. NSP, program pembangunan terbesar di negara itu, berjalan di desa-desa di seluruh negeri melalui CDC yang dipilih secara demokratis. Melalui mobilisasi oleh mitra pembimbing, kaum perempuan turut serta dalam pemilu, sedangkan modalitas CDC memberikan beragam konfigurasi yang memungkinkan partisipasi gender yang lebih berimbang (CDC gabungan, komite paralel [satu laki-laki, satu perempuan] yang bertanggung jawab kepada CDC beranggotakan lintas gender, atau komite perempuan yang berkonsultasi dengan CDC sepenuhnya beranggotakan laki-laki). Hasil perbandingan antara desa-desa NSP dan non-NSP yang dilakukan dengan desain penelitian secara saksama dalam sebuah evaluasi independen menunjukkan bahwa memberikan peran pengambil keputusan kepada perempuan dalam proyek masyarakat meningkatkan persepsi laki-laki dan perempuan dalam peran kepemimpinan (lihat figur di bawah). Meskipun tidak dipuji sebagai “satu-satunya� solusi, solusi ini menunjukkan bahwa langkah bertahap dapat melahirkan kemajuan bertahap, bahkan bagi isu inklusi yang sulit secara kultural. figur a  Opini tentang peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, “Apakah terdapat warga perempuan di desa yang dihormati baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan?� Jumlah laki-laki dan perempuan di desa-desa yang mengikuti NSP yang percaya bahwa ada warga perempuan di desa mereka yang dihormati semakin bertambah daripada responden di desa-desa yang tidak mengikuti program itu. Perbedaan yang signifikan ditunjukkan secara statistik dengan persentase di atas setiap batang grafik. 50 40 +10% +7% % responden 30 20 10 0 Laki-laki Perempuan Desa NSP Desa non-NSP Sumber: Beath dkk. 2010. Sumber: Beath dkk. 2010; Misi Bantuan UN di Afganistan dan UNOHCHR 2010. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 191 perpecahan dari materi pendidikan. Namun, kembali mengambil tanggung jawab atas layanan upaya itu melahirkan konsekuensi yang tidak kesehatan. Program itu memiliki sejumlah diinginkan, yaitu meningkatnya kecurigaan akan kelemahan—di antaranya biaya unit yang politisasi pendidikan oleh pihak eksternal yang tinggi—tetapi memberikan pola transformasi memperparah perselisihan lokal.135 institusional sambil tetap melayani kebutuhan Pendidikan tidak boleh terbatas di ruang yang ada.137 Pendekatan serupa diterapkan di kelas. Perilaku orang tua, lingkungan keluarga, Afganistan dan terbukti cukup ampuh pada dan keterhubungan yang dirasakan kaum situasi yang tidak aman (lihat juga Bab 8). remaja dengan orang tua mereka (atau dengan penanggung jawab yang mengambil peran Transformasi institusional sebagai suatu orang tua) terbukti dapat menjadi salah satu proses berkelanjutan faktor pelindung dalam kehidupan remaja atau justru menjadi faktor risiko terkuat. Bukti- Risiko yang dihadapi pendekatan yang dilakukan bukti menunjukkan bahwa investasi dalam secara bertahap dan fleksibel adalah kemungkinan pelatihan pengasuhan anak berbasis keluarga untuk menjadi stagnan, yaitu berjalan terlalu yang mendorong interaksi orang tua-anak yang lambat atau tidak mengambil langkah berikutnya positif, sehat, dan protektif dapat mengurangi ketika diperlukan. Banyak solusi terbaik yang kekerasan rumah tangga yang dapat mendorong memang ditujukan untuk jangka panjang— remaja untuk terlibat dengan kenakalan remaja, misalnya, ini dapat terjadi dengan sistem penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, putus pengadilan tradisional karena sistem tersebut sekolah, serta penangkapan.136 Oleh karena itu, lebih efektif untuk mempertahankan kohesi pelatihan pengasuhan merupakan salah satu cara sosial di tingkat masyarakat—sedangkan solusi paling efektif dalam hal biaya untuk mencegah lain hanya merupakan tindakan sementara perilaku berisiko di kalangan remaja. untuk mengisi kekosongan. Untuk solusi jenis Jika reformasi layanan kesehatan dan terakhir, garis waktu yang realistis sangat penting pelatihan personel nasional memerlukan waktu agar tidak kehilangan hasil yang diperoleh bertahun-tahun, pemberian layanan publik secara susah-payah. Ada beragam cara untuk dengan menggunakan kapasitas internasional mempertahankan dorongan perbaikan yang kita selama periode transisional dapat menciptakan bahas di sini. ruang untuk membangun kapasitas nasional Satu cara untuk membangun semangat dalam jangka panjang. Pascareferendum tahun tim dan legitimasi eksternal adalah mulai 1999, Timor Leste menghadapi persoalan bekerja dari target-target kecil yang lebih kesehatan serius, infrastruktur yang rusak, mudah dicapai secara bertahap menuju dan hampir tanpa personel terlatih. Alih-alih target-target yang lebih ambisius. Tekanan- melaksanakan reformasi layanan kesehatan atas- tekanan dikalibrasi secara saksama dan tugas- bawah secara tergesa-gesa, Otoritas Kesehatan tugas dipilih sedemikian rupa sehingga tidak Interim (Interim Health Authority) justru berpotensi membuat organisasi menjadi menandatangani perjanjian dengan LSM-LSM kewalahan. Pada tahun 2006, dengan dukungan internasional di setiap distrik dan memfokuskan dari Institut Bank Dunia, pemerintah Burundi upayanya untuk membangun rencana yang layak, memulai pendekatan hasil-cepat. Pendekatan mengawasi pemberian layanan, dan melatih ini, yang sekarang diterapkan di 80 proyek kader-kader staf kesehatan baru. Model yang pemerintah, membagi rencana pembangunan diadopsi di Timor Leste pun menumbuhkan jangka panjang menjadi tahap 100 hari yang lingkungan belajar dengan menggunakan siklus lebih terkelola. Program pelopor di Departemen perencanaan 100 hari dengan tujuan jelas dan Pendidikan berhasil mendistribusikan 250.000 fokus kuat terhadap hasil, serta membangun buku pelajaran ke sekolah-sekolah dasar dalam kepercayaan dan kapasitas dengan memenuhi waktu 60 hari—sebuah tugas yang sebelumnya target-target itu. Seiring waktu, pemerintah memerlukan waktu satu tahun pelajaran. menghentikan LSM-LSM secara bertahap dan Dalam sebuah program pelopor layanan 192 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 kesehatan, 482 orang ibu hamil mengunjungi alternatif, tetapi bukan satu-satunya pusat layanan kesehatan dan diberi saringan elemen.141 Program-program memerlukan HIV/AIDS dalam waktu sebulan—hampir tujuh mekanisme belajar melekat sehingga aspek kali lebih banyak daripada kunjungan rata-rata yang menjanjikan dapat ditingkatkan dan per bulan sebanyak 71. 138 Pendekatan yang aspek yang belum berhasil dapat diubah disederhanakan serupa diterapkan di Indonesia dalam siklus umpan balik berkelanjutan pasca-terjadinya guncangan tahun 1960-an, di yang lebih singkat. Bukti-bukti semacam itu mana berbagai departemen melaksanakan target tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak tahunan yang sederhana untuk meningkatkan berhasil, kemudian akan bermanfaat bagi pemberian layanan. Bab ini diawali dengan menggambarkan negara-negara lain ketika mereka berupaya dilema “terlalu cepat-terlalu lambat� dalam menyesuaikan pengalaman di luar negeri transformasi institusional. Apa saja prinsip- dengan situasi yang mereka alami. prinsip jalan tengah dalam kemajuan yang dapat “Jalan tengah� ini memerlukan kapasitas memberikan keberhasilan? Berbagai literatur yang masih langka di negara-negara rapuh. baru tentang pendekatan pembangunan di Ini sebabnya pendekatan “terbaik�, penetapan berbagai bidang—dari kebijakan ekonomi, prioritas secara saksama, dan pengurutan kebijakan sosial, hingga pembangunan berjalan bersama-sama. Jika kapasitas yang institusi—mendukung pendekatan yang fleksibel ada difokuskan pada penetapan prioritas item- dan pragmatis sehingga bersifat “terbaik secara item secara berurutan (bukan mencoba untuk eksperimental� terhadap kemajuan. 139 Ini melakukan semuanya secara bersamaan), mencakup hal-hal berikut. sebagian item dapat berjalan dengan cepat. • Tekanan akan kinerja dengan tujuan Setelah item-item itu mencapai cukup yang bermakna. Secara keseluruhan, ini momentum untuk mendukung kemajuan bertahap, negara tersebut dapat beralih untuk merupakan pergeseran dari mengukur menangani item berikutnya. kemajuan dengan “keluaran� (apakah Memberikan hasil dan mentransformasi anggaran digunakan, barang-barang dibeli, institusi merupakan tanggung jawab para perundangan disahkan, atau kebijakan pelaku negara dan nonnegara di negara-negara diterapkan) menjadi menilai kinerja dengan yang dilanda kekerasan. Namun, komunitas “hasil, termasuk kepercayaan warga�. internasional—donor bilateral, organisasi • Pragmatisme dan fleksibilitas dalam internasional, LSM, perusahaan—dapat mencapai tujuan. Tekanan kinerja perlu memberikan dukungan besar bagi proses disertai dengan diberikannya fleksibilitas semacam itu. Hal ini telah dilakukan pada bagi para agen yang bertanggung jawab berbagai kesempatan, termasuk berbagai inisiatif atas kinerja. Para reformis perlu diberi yang digambarkan pada bab ini. Meskipun ruang inovasi yang “disruptif � yang dapat demikian, komunitas internasional sendiri terlihat inferior, tetapi mengandung benih menghadapi tantangan evolusi kekerasan sejak era Perang Dingin, dan menghadapi transformasinya kemajuan.140 untuk beradaptasi dengan konteks baru. Untuk • Sistem pengawasan, informasi, serta membahas hal ini, kita beralih ke Bab 6. evaluasi untuk lingkaran umpan balik berorientasi siklus keputusan dan pembelajaran berkelanjutan. Evaluasi saksama terhadap hasil merupakan elemen utama dalam mengevaluasi pendekatan Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 193 fitur 5  Kekerasan di Amerika Tengah—Pentingnya tingkat kedalaman transformasi institusional Jenis kekerasan: Konflik sipil, trafficking (nasional dan lintas perbatasan), kekerasan kriminal dan geng. Peluang transisi: Persetujuan damai, gencatan senjata, pemilu, kondisi Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, kelompok bersenjata, tidak aman dan kriminalitas yang semakin meningkat. pengungsi, bekas anggota gerilya, korban konflik, warga, mitra internasional. Tekanan utama: Warisan kekerasan dan trauma: keberadaan Tantangan institusional: Akuntabilitas dan keterbatasan kapasitas jaringan kriminal internasional, repatriasi tersangka anggota geng, administrasi yudisial serta keamanan yang sangat buruk. keterpurukan sosial dan ekonomi yang dipersepsi, pengangguran di kalangan muda; pelanggaran HAM. M ayoritas negara di Amerika Tengah mengalami konflik sipil yang disertai dengan kekerasan di sepanjang era 1980-an hingga 1990-an. Meskipun semua negara yang menyebabkan persaingan luas untuk mengendalikan rute transit yang berdampak besar bagi sejumlah negara di wilayah itu—terutama di Segitiga Utara: El Salvador, Honduras, mengalami perang telah menandatangani perjanjian damai, dan Guatemala. Dewasa ini, mayoritas transit narkoba dari warisan kekerasan sipil masih membekas dan memiliki gaung Amerika Selatan ke Amerika Serikat dikirim melalui Amerika yang negatif. Meskipun perang saudara telah berakhir, bentuk Tengah dalam perjalanannya ke Meksiko atau Karibia. kekerasan baru seperti trafficking dan kejahatan terorganisasi Sepanjang sepuluh tahun terakhir, tingkat pembunuhan meningkat. Selama perang saudara, sekitar dua juta orang meningkat tajam, dan Amerika Tengah diestimasi memiliki diperkirakan terusir atau mengungsi ke negara lain. Trauma 70.000–300.000 anggota geng. Namun, tidak semua negara yang diakibatkan oleh konflik-konflik ini menciptakan budaya terpengaruh secara serupa. Menurut statistik resmi, El kekerasan dengan warisan panjang. Salvador, Guatemala, dan Honduras menunjukkan tingkat Baru-baru ini, berbagai tekanan eksternal— pembunuhan yang lebih tinggi daripada negara-negara lainnya khususnya peningkatan transit narkoba melalui Amerika di Amerika Tengah. Pada tahun 2009, Guatemala mencatat 6.450 Tengah—berpengaruh terhadap timbulnya kekerasan. pembunuhan dan hanya 231 pengadilan. Di El Salvador, tingkat Penangkapan kartel narkoba Cali dan Medellin di Kolombia impunitas juga sangat tinggi: pada tahun 2005, hanya 4 persen yang mengendalikan produksi dan transportasi narkoba dari kasus pembunuhan yang diselesaikan di pengadilan. Kekerasan berulang di Amerika Tengah dan peningkatan tingkat pembunuhan a.  Kekerasan berulang di Amerika Tengah, 1965–2009 b.  Tingkat pembunuhan di negara-negara Amerika Tengah 80 Tingkat pembunuhan Perang Saudara 1965–1996 Tingkat Pembunuhan (per 100.000 penduduk) (per 100.000) Kekerasan narkoba terakhir > 20 70 20–40 BELIZE 60 Percobaan kudeta 1999 40–60 Kudeta tahun 2009 60–80 50 GUATEMALA > 80 HONDURAS 40 30 EL SALVADOR NICARAGUA Perang Saudara 1979–1989 20 Perang Saudara 1979–1992 Kekerasan narkoba terakhir 10 COSTA RICA 0 PANAMA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Honduras El Salvador Guatemala Belize Panama Nikaragua Kosta Rika IBRD 38419 Percobaan kudeta pada 1988–1989 March 2011 Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan pada data pembunuhan dari Sumber: Tim WDR. WDR Database. Catatan: Tingkat pembunuhan adalah per 100.000 penduduk. (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 194 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 fitur 5  Kekerasan di Amerika Tengah—Pentingnya tingkat kedalaman transformasi institusional (lanjutan) Baik tekanan eksternal maupun perbedaan pendekatan panduan nasional untuk pengendalian senjata, memelopori transformasi institusional di negara-negara Amerika Tengah pembentukan kepolisian komunitas, serta memulai proyek- dapat membantu menjelaskan perbedaan tingkat kekerasan proyek kesehatan publik yang berfokus pada risiko kekerasan yang ada. bersenjata. Yang paling jelas terlihat adalah modernisasi Kepolisian Nasional Nikaragua disertai oleh sejumlah External stresses inisiatif bagi gender arus utama dan peningkatan partisipasi perempuan, misalnya penambahan modul latihan tentang Deportasi tersangka anggota geng dari Amerika Serikat ke kekerasan berbasis gender di akademi kepolisian; pendirian Amerika Tengah telah memengaruhi budaya dan keanggotaan kantor polisi perempuan (yang stafnya terdiri atas polisi geng. El Salvador, Guatemala, dan Honduras terkena pengaruh wanita dan khusus menangani kekerasan berbasis gender); repatriasi besar-besaran tersangka anggota geng dan imigran reformasi kriteria rekrutmen, termasuk latihan fisik khusus ilegal dari Amerika Serikat, sedangkan Nikaragua tidak begitu perempuan, penyesuaian syarat tinggi badan, dan latihan terpengaruh (Boks 2.4). Jika perdagangan narkoba lebih luas, fisik bagi perempuan; pengenalan syarat promosi yang tingkat kekerasan pun tampaknya lebih tinggi. Wilayah Peten transparan; pembentukan polisi SDM yang ramah keluarga; di Guatemala, yang menjadi koridor pengiriman transit ke serta pembentukan kelompok kerja untuk mengevaluasi dan Meksiko, mengalami lebih dari 100 pembunuhan per 100.000 meningkatkan kondisi kerja polisi wanita. orang pada tahun 2008 dan 2009.142 Sebaliknya, konflik di El Salvador berakhir dengan kebuntuan militer tanpa pemenang jelas. Ini melahirkan Kapasitas institusional inklusi, dan akuntabilitas berbagai kompromi: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) memutuskan, contohnya, Setelah perang saudara berakhir, setiap negara melakukan untuk menarik tuntutannya guna menyelidiki lembaga reformasi, termasuk mereformasi kekuatan keamanan, dan yudisial sebagai timbal balik reformasi militer lebih luas pada akhirnya kekuatan yudisial. Guatemala dan El Salvador meskipun telah dilakukan sejumlah upaya reformasi sama-sama menyertakan reformasi tersebut dalam perjanjian lanjutan di lembaga yudisial. Di pihak lain, pihak militer damai mereka yang komprehensif dan dinegosiasikan dalam untuk pertama kalinya harus menerima jika para anggota waktu panjang. Sementara itu, reformasi di Nikaragua diperiksa oleh warga sipil (komisi ad hoc yang dibentuk oleh dilakukan setelah perang saudara berakhir. Berdasarkan perjanjian damai yang merekomendasikan pemberhentian perjanjian damai yang ditandatangani pada Januari 1992, El atau pemindahan 103 orang petugas militer), dan integrasi Salvador mengurangi personel militer (dari 60.000 menjadi mantan anggota FMLN menjadi National Civilian Police— 15.000), membubarkan kelompok militer elite dan dua lembaga NCP (Polisi Sipil Nasional). kepolisian, kemudian membentuk Kepolisian Sipil Nasional Perjanjian Damai Komprehensif yang menyelesaikan baru yang mengintegrasikan elemen-elemen bekas gerakan konflik di Guatemala dinegosiasikan dengan diinspirasi oleh gerilya, mantan anggota kepolisian, dan anggota baru (yang pengalaman El Salvador, dan menunjukkan tekanan besar dari memberikan proporsi 20-20-60 bagi ketiga elemen itu dalam masyarakat internasional untuk mencapai hasil serupa—tetapi promosi pertamanya). Jadi, pendekatan tersebut berjangkauan dalam situasi di mana negara pada dasarnya mengalahkan luas. Secara tidak mengejutkan, perjanjian damai komprehensif kelompok pemberontak. Parahnya kejahatan yang dilakukan di Guatemala yang ditandatangani pada 29 Desember 1996 oleh kekuatan negara atau kekuatan yang didukung negara dalam mencakup elemen-elemen serupa: redefinisi fungsi militer konteks tekanan internasional membantu menjelaskan penyebab dan kepolisian, pengurangan personel militer, pembubaran pemerintah memberikan persetujuan. Namun, meskipun unit elite khusus, dan reformasi kepolisian sipil. sebagian unit pasukan bersenjata dibubarkan dan kepolisian Jenis momen transisi yang dihadapi setiap negara di direformasi, perubahan tersebut tidak cukup signifikan untuk akhir konflik internalnya menentukan jangkuan tindakan membuat perbedaan yang berkelanjutan dalam hal keamanan. yang sedianya serupa. Di Nikaragua, Frente Sandinista Dengan adanya tekanan baru dari jaringan perdagangan segera memenangkan konflik. Kemampuannya untuk narkoba, kekerasan pun meningkat dengan cepat.143 memicu reformasi institusional pun jauh lebih besar daripada di Guatemala atau El Salvador. Kekuatan keamanan Sumber: Bateson 2010; CODEH 2008; CICIG 2010; Dudley 2010; Instituto dan yudisial Nikaragua pun disidik secara mendalam. Universitario en Democracia Paz y Seguridad 2010; STRATFOR 2009; Selain itu, Nikaragua juga melakukan reformasi ekstensif UNODC 2007; UNDP 2008a; Zamora dan Holiday 2007; Popkin 2000; perhitungan tim WDR. terhadap pasukan kepolisiannya, mengadopsi legislasi dan Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 195 Catatan 1. World Bank 2006c; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, PBB, perwakilan donor, LSM lokal, dan perwakilan organisasi berbasis masyarakat di Haiti, 2010. 2. Special Inspector General for Iraq Reconstruction 2009. 3. Porter dan Rab 2010. 4. Lockhart dan Glencorse 2010. 5. Spear dan Harbone 2010; Harbone dan Sage 2010; de Greiff 2010; Guehenmo 2010; Sherman 2010; Sage dan Desai 2010; Roque dkk. 2010; Dobbins dkk. 2007; Collier dkk. 2003; Collier 2007; Johnston 2010. 6. Narayan dan Petesch 2010. 7. Guerrero 2006; Llorente dan Rivas 2005; Formisano 2002. 8. Crawford 1999; Sutton, Cherney, dan White 2008; Willman dan Makisaka 2010. Kebijakan Mana dura (tangan besi) mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi memiliki konsekuensi jangka panjang—tangan besi menjalankan penahanan anak muda yang mengurangi kejahatan dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya mungkin mengarah pada residivisme yang lebih besar dan kejahatan yang lebih serius dalam jangka panjang (lihat Cunningham dkk. 2008). 9. Guehenno 2010, 2. 10. Pan 2005. 11. OECD-DAC 2007a. 12. UN Security Council 2006. 13. Ball dan Holmes 2002; Transparency International 2011. 14. Tinjauan pengelolaan keuangan publik (public financial management—PFM) merupakan alat yang bermanfaat untuk memperbaiki transparansi dan pengaturan di sektor keamanan. Tinjauan PFM di Republik Afrika Tengah mendapati bahwa 25 persen anggaran nasional dihabiskan di sektor keamanan di mana 21 persennya untuk militer dan gendarmerie (lembaga penegakan hukum yang dibebani dengan tugas kepolisian, tetapi diorganisasikan secara militer) dan hanya 3 persen untuk kepolisian, serta 75 persen dari belanja sektor keamanan dialokasikan untuk gaji yang relatif dikontrol dengan jelas. Sumber utama pembengkakan belanja adalah unsur-unsur yang melebihi ketentuan pensiun yang meliputi lebih dari sepertiga pasukan tentara. Wilayah perhatian utama adalah tanda terima dan pendapatan yang tetap dikeluarkan dari anggaran, termasuk pajak orang dan komersial. Sebagai hasil dari Laporan ini, Komisi Eropa mulai memberi dana pensiun bagi tentara yang melewati batas usia, dan Bank Dunia memberikan pelatihan praktik manajemen keuangan publik bagi para staf penting di sektor keamanan sebagai bagian dari program untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem keuangan publik di pemerintahan (World Bank 2009f). 15. Perry 2008; International Crisis Group 2009a; Human Right Watch 2009; Reyntjens 2007; Kelly 2010. 16. Colletta, Kostner, dan Wiederhofer 1996. 17. South Africa Ministry of Defence 1996; Williams 2005; Batchelor dan Dunne 1998. 18. Rozema 2008. 19. Guehenno 2010. 20. Guehenno 2010, 5. 21. OECD-DAC 2007a. 22. International Center for Transitional Justice 2010; Mayer-Rieckh dan de Greiff 2007; Patel, de Greiff, dan Waldorf 2009; de Greiff 2006; Hayner 2010. 23. de Greiff 2010. 24. Addison 2009. 25. Target umum keterwakilan perempuan dalam kepolisian dan badan keamanan lainnya di negara-negara pascakonflik mencapai 30 persen. Namun, hal itu memakan waktu dan tidak mudah dicapai, terutama karena sebagian besar masyarakat paling maju tidak dapat memenuhi target tersebut. Contohnya, Finlandia mencapai target 10 persen, Amerika Serikat 12 hingga 14 persen, dan Kanada 8 persen. Mobekk 2010. 26. Mobekk 2010. 27. Bastick, Grimm, dan Kunz 2007. 28. UNIFM, UN Action Against Sexual Violence in Conflict, dan UNDPKO 2010. 29. OECD-DAC 2007a. 30. OECD-DAC 2007a. 196 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 31. Sherman 2010. 32. OECD-DAC 2007a. 33. Willman dan Makisaka 2010; International Centre for the Prevention of Crime 2008. 34. O Dia Online 2010; Jornal O Globo 2010. 35. UNIFEM, UN Action Against Sexual Violence in Conflict, dan UNDPKO 2010. Serupa dengan hal itu, sistem penyelesaian pertikaian tradisional dapat diadaptasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, 90 persen kaum perempuan puas dengan proses shalishi (sebuah sistem penyelesaian pertikaian berbasis komunitas) yang diperkenalkan oleh kelompok perempuan pedesaan Bengal Barat. Dua pertiga kaum perempuan merasa mereka lebih diuntungkan, dan hampir 90 persen menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami menurun dan bahkan berhenti. Lihat International Center for Research on Women 2002; Bott, Morrison, dan Ellsberg 2005. Untuk melihat tentang proses shalishi, lihat Samity 2003. 36. Wawancara tim WDR dengan Perdana Menteri Jean-Max Bellerine di Haiti, 2010. 37. Misalnya, OECD Handbook on Security System Reform menggarisbawahi pendekatan ini ketika menganjurkan agar reformasi kepolisian dilakukan sebagai bagian dari reformasi sektor keadilan terintegrasi yang mencakup lembaga kehakiman dan lembaga pemasyarakatan; lihat OECD-DAC 2007a; UNODC dan World Bank 2007. 38. Dinnen, Porter, dan Sage 2010; Wainwright 2005. 39. International Center for Transitional Justice 2010; Mayer-Rieckh dan de Greiff 2007; Patel, de Greiff, dan Waldorf 2009; de Greiff 2006; Hayner 2010. 40. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, lihat Fitur 3 pada Bab 3. 41. Guehenno 2010; OECD-DAC 2007a. 42. International Center for Transitional Justice 2010; Mayer-Rieckh dan de Greiff 2007; Patel, de Greiff, dan Waldorf 2009; de Greiff 2006; Hayner 2010. 43. World Bank 2010i. 44. Antara tahun 2001 dan 2009, Pemerintah Afganistan mengesahkan 244 undang-undang, keputusan legislatif, regulasi, dan amendemen, di samping tambahan dan pencabutan undang-undang dan regulasi. Selain itu, pemerintah juga menyetujui 19 piagam, konvensi, perjanjian, dan protokol. Lihat World Bank 2010g. 45. Contoh lain keberhasilan penggunaan Pengadilan Damai dan pengadilan bergerak untuk memberikan akses lebih baik terhadap keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok marginal, terjadi di Honduras sebagai bagian dari proyek modernisasi cabang peradilan. Proyek tersebut mencakup (1) peningkatan akses keadilan bagi kelompok rentan (30.000 pengguna per tahun), pengadilan tingkat satu di wilayah pedesaan (1.000 pengguna per tahun), dan pengadilan bergerak di wilayah kota marginal (7.000 pengguna per tahun); (2) layanan khusus bagi 10.000 perempuan di pengadilan keluarga; (3) peningkatan perlindungan bagi 15.000 perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan rumah tangga; (4) layanan khusus bagi 1.500 orang dari kelompok rentan; (5) penetapan sistem manajemen keuangan terintegrasi yang mendorong transparansi dan efisiensi pengadilan; (6) pengembangan karier yudisial disertai semua buku petunjuk untuk pemilihan, pengelompokan, dan evaluasi personel yang memungkinkan seleksi secara transparan dan kompetitif untuk 3.200 personel; (7) penerapan model manajemen baru untuk manajemen kasus yang memungkinkan pengawasan dan evaluasi terhadap 1.200 hakim; serta (8) peningkatan layanan bagi pengguna pengadilan internal dan eksternal melalui sistem TI (teknologi informasi) dan kios informasi yudisial. Lihat Scheye 2009. 46. Dale 2009. 47. Sebagai contoh, lebih dari 70 persen anak-anak di Angola tidak terdaftar pada pertengahan tahun 1990-an. UNICEF 2007. 48. Comunità di Sant’Egidio 2010. 49. UNICEF 2007. 50. OECD 2007. 51. Berger 2003; Coldham 1984. 52. Straus 2010. 53. Bastick, Grimm, dan Kunz 2007. 54. Everett 2009, 33. 55. Timor Leste Independent Comprehensive Need Assessment Team 2009; Konsultasi tim WDR dengan Jaksa Agung Ana Pessoa di Timor Leste, 2010; Everett 2009, 33. 56. Lihat OECD 2010e; World Bank 2006a. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 197 57. Blundell 2010. 58. Untuk Indonesia, lihat SUCOFINDO 2002. Untuk Mozambik, lihat Crown Agents 2007. 59. Porter dan Rab 2010. 60. Boko 2008. 61. Barron dan Burke 2008. Alat lain termasuk audit sosial yang melibatkan berbagai komunitas dalam lintas verifikasi catatan pemerintah, seperti yang berhasil diterapkan dalam National Rural Employment Guarantee Scheme di Andhra Pradesh, India (Centre for Good Governance 2009). 62. Agarwal, Heltberg, dan Diachok 2009. 63. World Bank 2004 64. Herzberg 2004. 65. BizCLIR 2007. 66. Lihat Parker 2008 untuk mengetahui tentang sintesis pelajaran-pelajaran praktis dari proyek-proyek rantai nilai di lingkungan konflik; lihat juga Bagwitz dkk. 2008; The SEEP Network 2009; Stramm dkk. 2006. 67. Bukti tentang dampak proyek rantai nilai terhadap kohesi sosial berbeda-beda. Misalnya, di Nepal, para partisipan proyek rantai nilai sayuran segar menunjukkan bahwa hubungan masyarakat membaik berkat ekspansi kepentingan bersama mereka. Upaya dan penelitian bersama di Rwanda mengindikasikan bahwa partisipasi dalam proyek rantai nilai kopi berhubungan dengan menurunnya jarak dan tingkat kecurigaan antaretnis. Sebaliknya, proyek rantai nilai groundnut di Guinea—meskipun memperkuat ikatan antara dua kelompok etnis—tidak mengikutsertakan populasi pengungsi lokal yang menjadi pihak penting dalam ketegangan lokal. Untuk mengetahui tentang Guinea dan Nepal, lihat Parker 2008. Untuk Rwanda, lihat Boudreaux dan Tobias 2009. 68. Di Tepi Barat dan Jalur Gaza, misalnya, Fasilitas Pembangunan Pasar Baru (Facility for New Market Development—FNMD), yang didanai secara bersama oleh Departemen Pembangunan Luar Negeri Inggris dan Bank Dunia, memberikan hibah pemadaman dan dukungan teknis bagi perusahaan-perusahaan swasta di Palestina yang ingin mengekspansi lini produk dan pasar mereka sejak tahun 2008. Dalam waktu sekitar dua tahun dan dengan dukungan dana mencapai US$2,4 juta, perusahaan-perusahaan yang mengikuti proyek ini merealisasikan US$32,7 juta dari penjualan ekspor dan lokal inkremental dari rencana pembangunan pasar yang didukung oleh proyek tersebut; 42 perusahaan memasuki 34 pasar ekspor di lima benua; 48 produk mengalami peningkatan, termasuk 15 produk yang kini telah disertifikasi oleh badan standar internasional dan lokal; 92 produk baru telah dibuat; lebih dari 670 orang dipekerjakan untuk membantu ekspansi bisnis; dan 85 penyedia layanan bisnis memberikan layanan mereka melalui FNMD Online Roster. Development Alternatives Incorporated 2010. 69. Sebanyak 22 dari 181 negara yang disertakan dalam Survei Perusahaan merupakan negara rapuh dan terkena dampak konflik. Di 10 dari 22 negara tersebut, listrik merupakan hambatan lingkungan terpenting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan (dan umumnya listrik merupakan isu yang lebih besar daripada isu-isu lain). Listrik juga menjadi satu dari tiga isu teratas yang dimiliki 17 dari 22 negara yang dievaluasi. Hanya dua negara, Pantai Gading dan Tonga, yang tidak menyertakan listrik sebagai satu dari enam hambatan lingkungan teratas mereka. Hambatan-hambatan lain termasuk perolehan dana, instabilitas politik, praktik-praktik sektor informal, dan korupsi. World Bank 2010d. 70. BBC News 2010. 71. World Bank 2011a. 72. Tinjauan menyeluruh terhadap program penciptaan lapangan kerja di lingkungan pascakonflik dapat dilihat di ILO 2010. 73. Productive Safety Net Programme yang diluncurkan di Etiopia pada tahun 2005 merupakan sebuah inisiatif kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah dan donor untuk mengalihkan warga pedesaan yang rentan kelaparan secara berkepanjangan dari bantuan makanan darurat pada perlindungan sosial yang lebih aman, terprediksi, dan berbasis uang tunai. Lihat Sharp, Brown, dan Teshome 2006. National Rural Employment Guarantee Act di India diimplementasikan pada Februari 2006 di 200 distrik termiskin pada fase pertamanya. Sebanyak 130 distrik lain disertakan dalam undang-undang itu pada tahun 2007–2008 dalam fase II. Distrik- distrik lain telah disertakan selama periode berikutnya. Lihat del Ninno, Subbarao, dan Milazzo 2009; India Ministry of Rural Development 2005, 2010; Blum dan LeBleu 2010. 74. Giovine dkk. 2010; Arai, Cisse, dan Sock 2010; Sayigh 2010. 75. Lockhart dan Glencorse 2010; UNOPS 2009. 198 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 76. Wilson 2002; McLeod dan Davalos 2008; Centre for Good Governance 2009; India Ministry of Rural Development 2005, 2010. 77. del Ninno, Subbarao, dan Milazzo 2009. 78. Lamb dan Dye 2009; Tajima 2009. 79. Beasly 2006. 80. Cunningham dkk. 2008. 81. Mattero dan Campbell-Patton 2008. 82. Cross 2010 membahas peluang dan tantangan bagi pendekatan ini. 83. Mills dan Fan 2006. 84. Demirguc-Kunt, Klapper, dan Panos 2011; Cunningham dkk. 2008 85. Heinemann-Gruder, Pietz, dan Duffy 2003. 86. Misalnya, lihat ILO 2010 untuk mengetahui analisis mendalam tentang kewirausahaan dan kegiatan pemulihan ekonomi lokal lain pada situasi pascakonflik. 87. M-Paisa dilaksanakan berdasarkan pengalaman M-PESA di Kenya; lihat Mas dan Radcliffe 2010. 88. Misalnya, lihat World Bank dkk. 2009. Program pelatihan manajemen yang berhasil bagi perusahaan kecil dan menengah, misalnya “Business Edge� dari IFC (International Finance Corporation), yang menyediakan materi belajar bagi kalangan dewasa yang telah diadaptasi dan diterjemahkan secara lokal, melatih pelatih lokal, membangun kapasitas perusahaan pelatihan lokal (yang cenderung berupa perusahaan kecil dan menengah), serta membuat mekanisme jaminan mutu sehingga perusahaan lokal dapat mampu melatih populasi lokal. Business Edge beroperasi di sejumlah perekonomian rapuh dan terkena dampak konflik, termasuk Irak, Papua Nugini, Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yaman. Di Yaman, hampir 30.000 partisipan dilatih dari tahun 2006 hingga 2010. Sebuah evaluasi independen menemukan bahwa dampak program tersebut membekas di negara-negara tersebut. Business Edge memupuk pasar pelatihan manajemen yang kaya dan aktif, bahkan setelah subsidi dihentikan. Di Pakistan, sebuah penilaian terhadap program itu menunjukkan bahwa jumlah perusahaan kecil dan menengah yang menyusun laporan arus kas setelah pelatihan meningkat sebesar 20 persen, dan 71 persen dari partisipan yang memiliki riwayat kredit tidak teratur telah melunasi atau mengurangi jumlah kewajban mereka dalam waktu enam bulan setelah pelatihan. Lihat Peschka 2010. 89. Cunningham dkk. 2008. 90. Untuk mengetahui tentang reformasi tanah di Jepang, lihat Kawagoe 1999 serta Tsunekawa dan Yoshida 2010; Untuk mengetahui pengalaman pembangunan negara yang lebih luas di Jepang, lihat Tsunekawa dan Yoshida 2010; Untuk reformasi tanah di Korea, lihat Shin 2006. 91. Lipton 2009; Rosset, Patel, dan Courville 2006; IRIN 2009. 92. Lihat World Bank 2008d untuk mengetahui desain dan penerapan program transfer tunai dalam situasi darurat. 93. Lebih dari 650.000 rakyat Tajik diperkirakan tinggal dan bekerja di Rusia—mewakili 18 persen dari populasi dewasa Tajikistan dan 80 persen dari rakyat Tajik yang tinggal di luar negeri. Remitan diperkirakan menyumbang sekitar 50 persen dari PDB—salah satu terbesar di dunia (Kireyev 2006, 3, 7). 94. Economic Times 2008. 95. Ada empat unsur yang menjadi tulang punggung skema yang berhasil: (1) pemilihan tenaga kerja untuk memastikan bahwa mempekerjakan sesuai dengan keahlian, bukan sekadar mempekerjakan tenaga kerja yang melebihi kualifikasi (overqualified) yang kemungkinan besar menggunakan skema tersebut sebagai batu loncatan; (2) perpindahan tenaga kerja secara sirkuler yang memungkinkan tenaga kerja yang baik untuk kembali bekerja pada tahun-tahun berikutnya, bukan ditawarkan pada satu kesempatan dalam hidup untuk bekerja di luar negeri sehingga mengurangi insentif untuk melanggar kesepakatan; (3) biaya-biaya perjalanan yang ditanggung bersama pemekerja agar biaya tetap yang ditanggung oleh tenaga kerja migran tidak membengkak sehingga mereka cenderung tinggal di luar negeri lebih lama; serta (4) kelangsungan hidup komersial agar skema tersebut tetap dilakukan oleh sektor swasta dan merefleksikan kondisi pasar tenaga kerja di negara tuan rumah, bukan dengan sembarang kuota yang kedaluwarsa jika kondisi pasar tenaga kerja di negara tujuan berubah (World Bank 2006b). 96. Kingma 1997. 97. International Alert dan Women Waging Peace 2004. 98. “Misalnya, di Republik Demokratik Kongo, di mana perempuan hanya menjalankan 18 persen dari keseluruhan usaha kecil, peraturan-peraturan diskriminatif dalam Family Code (Undang-Undang Keluarga) mengharuskan Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 199 perempuan yang menikah untuk memiliki izin marital jika hendak mengajukan kasus sipil ke pengadilan; membeli dan menjual properti; atau memasuki segala obligasi, termasuk memulai usaha. Bank-bank umumnya mensyaratkan tanda tangan/persetujuan suami jika perempuan ingin mengajukan pinjaman. Family Code juga memengaruhi kemampuan perempuan untuk mendapat pekerjaan karena bukti status perkawinan menjadi syarat, dan ini sangat sulit dalam situasi di mana surat-surat identifikasi banyak tidak tersedia. Sebaliknya, negara tetangga Rwanda tidak memiliki aturan semacam itu, dan perempuan di negara tersebut menjalankan lebih dari 41 persen usaha kecil.� IFC 2008, 3. 99. IFC 2008. 1 00. Fearon 2010a. 101. Eades 1999; konsultasi WDR dengan para mantan negosiator penting dari Aliansi ANC dan Partai Nasional di Afrika Selatan, 2010. 102. Misalnya, lihat Snyder 2000; Fearon dan Laitin 2003; Epstein dkk. 2006; Goldstone dkk. 2010; Zakaria 2003; Mansfield dan Snyder 2005. Untuk Irak, lihat Special Inspector General for Iraq Reconstruction 2009. Untuk Kenya, lihat International Crisis Group 2008b. 103. Loya Jirga adalah sebuah forum unik di Afganistan yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok suku duduk bersama secara tradisional untuk menyelesaikan masalah bangsa atau bersatu dalam satu isu. Secara historis, Loya Jirga digunakan untuk menyelesaikan pertikaian antarsuku, membahas reformasi sosial, dan mengesahkan konstitusi baru. Belum lama ini, Loya Jirga didirikan pada tahun 2002 setelah jatuhnya pemerintah Taliban sesuai dengan Persetujuan Bonn untuk memilih pemerintahan transisional baru di negara tersebut. Lihat BBC News 2002. 104. Namun, keberhasilan tidak berlaku secara universal dan sebagian konferensi gagal menghasilkan koridor konstitusional untuk transisi secara damai (Robinson 1994; Clark 1994; van de Walle dan Bratton 1997). 05. 1 Harbom dan Wallensteen 2010. 106. Secara historis, perang saudara pertama di Sudan pecah pada tahun 1955 dan berakhir dengan persetujuan Addis Abba tahun 1972 (lihat Gadir, Elbadawi, dan El-Batahani 2005). Namun, kaum pemberontak di selatan (terutama Anya Nya) tidak berorganisasi hingga akhir 1960-an. Kematian akibat perang yang disertai kekerasan tidak mencapai ambang batas perang saudara besar hingga tahun 1962, tidak berkurang hingga tahun 1973 (Harbom dan Wallensteen 2010). 07. 1 Lihat juga Horowitz 2000; Barron dkk. 2010. 108. OECD 2010c, 24. 109. OECD 2010a. 110. Narayan dan Petesch 2010. 111. Narayan dan Petesch 2010. 112. Wilkinson dkk. berpendapat bahwa perwakilan proporsional dapat memicu perebutan sejumlah kecil jabatan politik yang banyak diinginkan, sumber daya ekonomi yang terbatas, dan posisi status sosial oleh berbagai kelompok etnis; perwakilan proporsional juga dapat mendorong pemimpin etnis untuk berunding lebih gigih dengan rival mereka dan menggunakan tangan secara berlebihan (Wilkinson 2000; de Zwart 2000). Sebagian kalangan berpendapat bahwa desentralisasi dapat memperkuat identitas etnis, melahirkan legislasi yang diskriminatif, menyediakan sumber daya bagi pemberontakan, dan memfasilitasi tindakan kolektif yang diperlukan oleh gerakan pemisahan diri. Mereka yang baru-baru ini mendukung devolusi sebagai cara mempertahankan integritas nasional melakukannya secara berhati-hati. Brancati berpendapat bahwa desentralisasi dapat memperkecil kemungkinan pemisahan diri dan konflik etnis, tetapi dapat berdampak terbalik jika pihak-pihak regional terlalu kuat. Lustick dkk. telah melakukan simulasi yang menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan di negara-negara multikultural dapat memperkecil kemungkinan pemisahan diri—tetapi dalam prosesnya akan memobilisasi etnis minoritas (Brancati 2006; Lustick, Miodownik, dan Eidelson 2004; OECD 2004). 1 13. Crook dan Manor 1998. 114. Schelnberger 2005; Tukahebwa 2000. 115. Crook dan Manor 1998; Ndegwa dan Levy 2004. 116. Grimm 2010. 117. Komisi kebenaran adalah panel nonyudisial independen yang umumnya dibentuk untuk mencapai fakta-fakta dan konteks pelanggaran HAM serius dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional di suatu negara pada masa lalu. Anggota komisi kebenaran biasanya diberi kewenangan untuk melakukan penelitian, mendukung 200 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 korban, dan merekomendasikan kebijakan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Lihat International Center for Transitional Justice 2010. 18. 1 Misalnya, lihat Filippini 2009. 119. Pencarian kebenaran adalah proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memahami kejahatan yang mereka alami selama konflik atau rezim otoriter, serta untuk mencegah terulangnya ketidakdilan serupa pada masa depan. Melalui proses pencarian kebenaran, para korban mampu berdamai dengan lebih memahami peristiwa-peristiwa yang mereka derita, seperti nasib individu yang menghilang, pengungkapan dan pemeliharaan arsip, pengungkapan dan penyebarluasan informasi negara, serta pembuatan laporan komprehensif. Upaya-upaya ini sering dilakukan oleh kelompok penyelidikan resmi yang disebut komisi kebenaran. Lihat International Center for Transitional Justice 2010. 1 20. Untuk mengetahui angka terakhir, lihat Estrada 2010. 121. Roque dkk. 2010. 122. Lihat Hayner 2010; UNOHCHR 2006. 123. Lihat de Greiff 2006. 124. Lihat Mayer-Rieckh dan de Greiff 2007. 125. Misalnya, lihat Huyse dan Salter 2008. 126. Roque dkk. 2010. 127. Roque dkk. 2010. 128. Svensson 2000. 129. UNDP 2008b. 130. Sebuah penelitian Bank Dunia menemukan bahwa “Ada kecenderungan di sebagian situasi pascakonflik untuk memprioritaskan privatisasi secara cepat dan luas. Meskipun sejarah negara-negara yang diteliti mendukung prioritas yang diberikan terhadap privatisasi perusahaan negara, ini tidak berarti privatisasi luas dan total harus menjadi reformasi pertama yang dilakukan� (Kreimer dkk. 1998, 34). 131. Ketimpangan horizontal adalah ukuran ketimpangan antara para individu atau rumah tangga, bukan kelompok. Ketimpangan horizontal berbeda dengan ketimpangan “vertikal� karena pengukuran ketimpangan vertikal sering kali terbatas pada pendapatan atau konsumsi antara berbagai kelompok. Lihat Stewart 2010. 1 32. Stewart 2010. 133. Mehta 2010, 23. 134. INEE 2010. 135. INEE 2010. 136. Betancourt dan Williams 2008; Melville 2003. 137. Pascareferendum tahun 1999, Timor Leste menghadapi persoalan serius di bidang kesehatan, rusaknya infrastruktur, dan hampir tidak adanya personel terlatih. Otoritas Kesehatan Interim menandatangani perjanjian dengan LSM-LSM internasional di setiap distrik, dan memfokuskan upayanya untuk membuat rencana yang layak, mengawasi pemberian layanan, dan melatih kader staf kesehatan baru. Prioritas awal diberikan untuk pemberian layanan kesehatan dasar. Pada fase pertama, LSM-LSM internasional dan nasional memegang peran penting dalam memberikan layanan kesehatan darurat di seluruh pelosok Timor Leste yang didanai secara independen melalui bantuan kemanusiaan. Pada fase kedua dan ketiga, Timor Leste menumbuhkan lingkungan belajar dengan menggunakan siklus perencanaan 100 hari guna menstandarkan paket layanan yang diberikan di berbagai pelosok daerah dengan target yang jelas dan fokus kuat terhadap hasil—serta membangun kepercayaan dan kapasitas dengan memenuhi target-target itu. Seiring waktu, Otoritas Kesehatan Interim digantikan oleh Departemen Kesehatan baru yang bertanggung jawab atas manajemen sistem dan fasilitas kesehatan di tingkat distrik. Sebagai hasil kerangka kerja ini, pada akhir tahun 2001, Departemen Kesehatan yang sepenuhnya beranggotakan warga Timor Leste berhasil merekrut lebih dari 800 staf kesehatan, memberikan akses layanan dasar bagi 60 persen populasi dalam jarak perjalanan dua jam dari rumah mereka, dan meningkatkan penggunaan fasilitas kesehatan menjadi 1 kunjungan rawat jalan per kapita. Pada tahun 2004, 90 persen dari seluruh populasi diperkirakan memiliki fasilitas kesehatan dalam jarak dua jam perjalanan, dan penggunaan fasilitas kesehatan meningkat dari 0,75 kunjungan rawat jalan per kapita menjadi 2,13. Departemen kesehatan dan operasi distrik merupakan contoh fungsi negara baru yang kokoh terhadap kekerasan yang terulang pada tahun 2005–2006, serta terus beroperasi dan memberikan bantuan bagi penduduk yang mengalami pengusiran. World Bank 2002a, 2008h; Baird 2010; Rohland dan Cliffe 2002; Tulloch dkk. 2003. Mentransformasi institusi untuk memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan bagi warga negara 201 138. World Bank 2008c. 1 39. Untuk kebijakan ekonomi, lihat Rodrik 2007; untuk kebijakan sosial, lihat Grindle 2010; untuk pembangunan institusi, lihat Andrews 2010. 140. Christensen 2003. 141. Banerjee dan Duflo 2009; Demombynes dan Clemens 2010. 142. Tingkat pembunuhan di wilayah Peten adalah 101 pada tahun 2008 dan 96 pada tahun 2009 menurut statistik pembunuhan yang dihimpun oleh Kepolisian Nasional Guatemala. Perhitungan tim WDR. 143. Perjanjian damai menetapkan pengurangan sepertiga sepanjang tahun 1997, berkurang dari 45.000 menjadi 31.000 anggota. Namun, tidak lama setelah menandatangani perjanjian itu, pasukan tentara melaporkan bahwa pasukannya sebenarnya berjumlah 35.000 sehingga hanya perlu mengurangi 4.000 anggota yang memang dilakukan (secara lebih sistematis di seluruh pangkat dan jajaran daripada antara anggota pasukan) (Stanley dan Holiday 2002). Lihat laporan Misi Verifikasi PBB di Guatemala ketika mereka kehilangan kekuatannya (Misi Verifikasi PBB di Guatemala 2003, 2004). B ab ini membahas perkembangan dan kemunduran bantuan internasional untuk pencegahan kekerasan dan pemulihan. Badan-badan multilateral, bilateral, dan nonpemerintah telah membantu pemimpin nasional mengurangi tingkat perang saudara. Namun demikian, sistem internasional tidak dapat berpacu dengan adaptasi aktor kekerasan itu sendiri, dan sistem tersebut dicemari oleh siklus kekerasan berulang atau batasan yang tidak jelas antara konflik politik dengan kekerasan kriminal. Badan internasional diarahkan untuk meminimalkan reputasional domestik dan risiko fidusia (fiduciary risk), bukannya mendukung solusi institusional yang “paling sesuai� dengan realitas politik di lapangan. Selain itu, ada celah yang kritis: badan pembangunan terlalu berfokus pada pembangunan kapasitas nasional, tetapi tidak pada bidang keamanan dan peradilan kriminal. Badan keamanan beroperasi di bidang tersebut. Akan tetapi, fokusnya terhadap pembangunan institusi nasional tidak berjangka panjang. “Bantuan untuk penciptaan lapangan kerja adalah celah krusial di seluruh arsitektur internasional.� 6 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL Bab KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Bantuan Internasional terhadap Pembangunan Kepercayaan dan Transformasi Institusi Manfaat dan risiko bantuan asing arsitektur internasional yang memengaruhi M kemampuannya memberikan respons engembalikan kepercayaan secara efektif dalam situasi rapuh dan dalam masyarakat yang rentan kekerasan. Analisis tersebut berjuang untuk mencegah atau meliputi pelajaran dari upaya internasional memulihkan kondisi akibat kekerasan untuk mencegah kekerasan pada beberapa umumnya memerlukan kombinasi titik transisi, mendorong koalisi yang kepemimpinan dan bantuan internasional. cukup inklusif, mendukung pencapaian Normalnya, salah satu dari kedua hal tersebut hasil dini, serta memberikan bantuan yang tidaklah cukup. Pencapaian sistem global berkelanjutan dan dapat diprediksi untuk dalam mendukung proses tersebut terbukti mendorong transformasi institusional. signifikan: masyarakat yang menghadapi Bab ini juga mengidentifikasi langkah- berbagai tekanan—dari kejahatan langkah untuk mengatasi dua dilema terorganisasi, kekerasan geng di Kolombia, akuntabilitas yang dihadapi oleh para hingga perang saudara berkepanjangan aktor internasional—tekanan akuntabilitas di Mozambik (Boks 6.1)—memanfaatkan dari konstituensi pemangku kepentingan bantuan internasional untuk menghentikan domestik serta pemimpin dan masyarakat kekerasan, menyelamatkan jiwa, dan negara penerima bantuan—yang sering membangun kembali perekonomian. kali menghambat bantuan internasional Banyak langkah yang dibahas pada Bab yang efektif. 4 dan 5 yang dapat mengembalikan kepercayaan serta mentransformasikan institusi dalam situasi kekerasan kriminal Perkembangan arsitektur dan politik telah didukung, baik secara internasional finansial maupun teknis oleh para aktor Masyarakat internasional telah mengambil internasional. langkah penting selama beberapa dekade Sama pentingnya dengan pencapaian belakangan ini untuk membangun ini, langkah-langkah tersebut belum institusi dan keahlian internasional untuk lengkap: bentuk kekerasan yang berulang mengurangi insiden perang saudara. dan baru berarti ratusan orang masih Namun, sistem internasional tersebut telah terperangkap dalam lingkaran setan, disesuaikan agar dapat berpacu dengan kepercayaan yang rendah, institusi yang analisis konflik yang timbul—khususnya lemah, dan risiko yang berkepanjangan. pengenalan sifat konflik repetitif dan saling Bab ini menguraikan pola dan tren dalam 204 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 6.1  Manfaat bantuan internasional: Mozambik Jenis kekerasan: Konflik sipil. Peluang transisi: Gencatan senjata, kesepakatan Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, damai, pemilu. pemberontak, masyarakat sipil, mitra regional dan internasional. Tekanan utama: Deprivasi sosial dan ekonomi, Tantangan institusional: Hambatan akuntabilitas, pelanggaran HAM, campur tangan asing dalam politik inklusi, kapasitas. dan keamanan. Setelah kekerasan yang berlangsung selama 17 tahun yang diperkirakan merenggut 900.000 jiwa dan membuat seperempat populasi negara tersebut kehilangan tempat tinggal, General Peace Agreement (GPA) diprakarsai dari Juni 1990 hingga Oktober 1992 oleh Roman Catholic Community of Sant’Egidio (Masyarakat Katolik Roma Sant’Egidio). Hasil akhirnya adalah kesepakatan damai penuh oleh kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Mozambik yang dipimpin oleh FRELIMO (Front Pembebasan Mozambik) dan RENAMO (Perlawanan Nasional Mozambik). Hasilnya adalah sistem politik dan hukum yang kompleks yang memberikan institusi dan metode bagi transisi untuk pemilu 1994. Keberlanjutan kesepakatan damai itu sendiri dibuktikan oleh tidak adanya peperangan pada masa vakum selama 7 bulan sebelum Ooperasi PBB di Mozambik (United Nations Operations in Mozambique—ONUMOZ) mengokohkan keberadaannya di negara tersebut untuk mengawasi implementasi kesepakatan damai, membantu penempatan pengungsi, dan membentuk tentara nasional. Untuk pertama kalinya, mandat ONUMOZ menyatukan komponen politik, militer, elektoral, dan kemanusiaan dari intervensi PBB dengan penekanan pada peningkatan koordinasi. ONUMOZ bertindak sebagai penjamin gencatan senjata yang memainkan peran stabilisator berdasarkan netralitasnya dan membantu membangun kepercayaan kepada kedua belah pihak. Perannya difasilitasi oleh kualitas dan isi kesepakatan damai yang dihasilkan dari negosiasi selama 27 bulan di Sant’Egidio, di mana suatu jaminan diciptakan dan terbukti merupakan elemen utama dalam memfasiliasi kesepakatan damai berkelanjutan setelah perang berakhir. Keterlibatan dan kontribusi finansial negara donor juga memainkan peranan penting dalam mendemobilisasikan pejuang di kedua belah pihak. Sementara itu, bantuan kemanusiaan pada tahun-tahun awal setelah GPA mengurangi ketegangan di antara populasi yang telantar. Sejak GPA, Mozambik berkembang pesat—PDB meningkat rata-rata 8 persen per tahun antara 1993 hingga 2007. Kebebasan sipil dan hak politik juga telah meningkat1 yang tercermin dalam pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 1994, 1999, 2004, dan 2009. Kesiapan donor bilateral dan multilateral untuk mendukung implementasi kesepakatan damai melalui bantuan finansial berskala besar untuk rekonstruksi sangat penting dalam proses transisi. Mozambik diperkirakan telah menerima bantuan sebesar US$500 juta per tahun (untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan) selama periode 1990-an yang setara dengan sekitar dua pertiga impornya dan 60 persen anggaran pemerintahnya. Bantuan eksternal ini telah memainkan peranan ekonomi yang sangat penting dalam mendukung konsumsi pribadi pada awalnya, dan selanjutnya dalam menyediakan modal bagi investasi serta memperkokoh institusi yang menjadi kekuatan penggerak perekonomian Mozambik.2 Sumber: Quinn 2007; Dobbins dkk. 2005; Manning dan Malbrough 2009; Moran dan Pitcher 2004; Jones 2008; Cingranelli dan Richards 2010; Brück, Fitzgerald, dan Grigsby 2000; Cadeado dan Hamela 2009; World Bank 2005b; Hume 1994; Morozzo Della Rocca 2003; Morozzo Della Rocca dan Riccardi 2003; Edis 1995; Alden 2001; Bartoli 2005; Walter 1997. terkait, serta peningkatan tantangan kejahatan telah meningkat selama 15 tahun terakhir. terorganisasi dan perdagangan ilegal. Pada saat yang Masyarakat internasional telah meningkatkan sama, perkembangan upaya bantuan internasional misi perdamaian. Lebih dari 124.000 personel telah mengakibatkan tumpang tindih dan diturunkan dalam misi perdamaian PBB dengan diskontinuitas antara upaya-upaya kemanusiaan, kontribusi tentara dari 115 negara.3 Saat ini, Uni pembangunan, keamanan, dan politik. Afrika memiliki kapasitas perdamaian yang signifikan. Bantuan mediasi telah meningkat di Volume bantuan dan jumlah aktor semakin PBB dalam institusi regional dan melalui aktor bertambah masyarakat sipil. Bantuan terhadap negara- Di seluruh dunia, bantuan internasional untuk negara rapuh dan terkena dampak konflik juga negara-negara yang terkena dampak kekerasan telah meningkat dari 29 persen bantuan total pada Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 205 tahun 1996–1998 menjadi 41 persen pada tahun Jumlah pekerja kemanusiaan internasional juga 2006–2009. Namun, peningkatan tersebut banyak menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 6 yang disebabkan oleh peningkatan bantuan persen secara global dalam satu dekade dengan kemanusiaan dan penghapusan utang yang jumlah sekitar 211.000 di lapangan pada tahun telah terkonsentrasikan di negara-negara rapuh 2009, dan dana kemanusiaan telah meningkat dan terkena dampak konflik—yang meningkat tiga kali lipat sejak awal dekade.9 hingga 75 persen pada tahun 2006–2008. Setelah Hasilnya, meskipun perhatian dan bantuan kemanusiaan dan penghapusan utang rekomendasi kebijakan berkelanjutan dari dipisahkan, bantuan bagi negara-negara rapuh reformasi, manajemen bantuan dan koordinasi dan terkena dampak konflik berjumlah 28 strategis yang lebih luas jauh lebih sulit saat ini persen dari totalnya pada tahun 1996–1998 dan dibandingkan 20 tahun lalu. Dalam konteks 30 persen pada tahun 2006–2008.4 papan atas—seperti Afganistan, Bosnia- Meningkatnya keterlibatan negara Herzegovina, Haiti, serta Tepi Barat dan Jalur berpendapatan menengah dalam sejarah Gaza—kepentingan strategis, pendanaan bantuan solidaritas juga mengubah lanskap signifikan, dan kapasitas lokal yang terbatas telah internasional pada tingkatan mendasar di banyak memunculkan sederet badan bantuan bilateral wilayah. Dekade lalu telah memunculkan energi, dan kemanusiaan, LSM, serta kontraktor yang sumber daya, dan pengaruh baru dari pemain saling berebut mengambil tindakan dan sering yang berjumlah lebih banyak. Negara-negara kali menyingkirkan inisiatif lokal. berpendapatan menengah dan tinggi telah menjadi donor, investor, serta mitra diplomatik Bantuan internasional saat ini berfokus dan perdagangan yang sangat penting bagi pada pemulihan, bukan pencegahan negara-negara yang terkena dampak kerapuhan, kekerasan, dan konflik. Mereka memberikan Arsitektur internasional untuk kerja sama telah sumber daya dan pelajaran tambahan dari transisi berkembang secara signifikan selama lebih dari ekonomi dan institusionalnya serta koneksi 60 tahun yang membuktikan kemampuan sistem regionalnya yang kuat. Contohnya, investasi internasional mengadaptasikan dukungannya ekonomi Cina dan perdagangan dengan Afrika terhadap situasi dan tantangan. Saat ini, sistem (investasi diperkirakan meningkat sedikitnya internasional tersebut membutuhkan adaptasi tiga kali lipat sejak 2002);5 peran perdamaian lagi: fokusnya terhadap politik bukannya protes Brasil di Haiti; bantuan pembangunan India bagi sosial dan kekerasan kriminal, pandangan Afganistan; bantuan Arab Saudi untuk World linearnya mengenai transisi dari kekerasan Food Program; serta peran Afrika Selatan, Qatar, menuju perdamaian, pemisahan aktornya di dan Uni Emirat Arab dalam mediasi.6 seluruh keterlibatan bidang, dan kekuatan OECD Bersamaan dengan meningkatnya bantuan, di negara-negara berpendapatan tinggi dalam muncul proliferasi kemanusiaan, pembangunan, wacana pembangunan tidak lagi merefleksikan keamanan, serta aktor dan upaya politik yang realitas saat ini. menimbulkan kompleksitas. Pada tahun 2009– Sejak berakhirnya Perang Dingin, bantuan 2010, ada 14 utusan khusus untuk Afganistan.7 internasional berfokus pada penyelesaian konflik Bahkan, respons keamanan dirumitkan dengan sipil. Ada beberapa alasan untuk hal ini: pada berbagai aktor: dari 54 operasi perdamaian penghujung Perang Dingin, perang saudara atau pengawasan yang dilaksanakan pada merupakan bentuk kekerasan yang dominan, tahun 2009, 40 melibatkan sedikitnya dua merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia, dan organisasi internasional atau regional—yang menghambat pembangunan di wilayah Selatan. menimbulkan tantangan koordinasi, manajemen, Badan bilateral dan multilateral melaksanakan dan akuntabilitas.8 LSM juga bermunculan. transformasi besar untuk mengadaptasikan Kementerian Perencanaan Haiti menempatkan aktivitasnya dalam membantu mengakhiri sebanyak 10.000 anggota LSM yang beroperasi perang sipil dan mendukung upaya pemulihan di Haiti setelah gempa pada Januari 2010. dengan keberhasilan yang penting. Namun, 206 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Figur 6.1  Bantuan internasional yang tidak merata di Afrika Barat—Bantuan untuk pascakonflik lebih besar dibandingkan bantuan untuk pencegahan konflik Total bantuan dan pengeluaran untuk perdamaian per kapita bagi lima negara Afrika Barat selama periode transisi pada dekade lalu. Bantuan untuk “pascakonflik� Liberia berjumlah lebih dari US$415 pada tahun 2008, dan untuk Sierra Leone berkisar US$186 antara tahun 2000 dan 2003. Sebaliknya, bantuan bagi negara rapuh seperti Guinea, Guinea-Bissau, dan Togo hanya berkisar US$42 untuk setiap negara. Total bantuan dan pengeluaran untuk perdamaian per kapita 450 400 350 300 (dalam US$ saat itu) 250 200 150 100 50 0 Lib i Liberia Si Sierra L Leone G i Guinea G i Bi Guinea-Bissau T Togo Gl b global l Rata-rata (periode (periode (periode 2008) (periode (periode untuk negara 2004–2008) 2000–2003) 2002–2005) 2005–2008) berpendapatan rendah Afrika Barat, negara-negara yang terpilih (2000–2008) Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. Catatan: Total pertolongan dan bantuan perdamaian. Efek bantuan yang lebih besar terhadap negara-negara “pascakonflik� ini tidak disebabkan oleh isu negara kecil (negara kecil biasanya menerima bantuan per kapita yang lebih tinggi): Liberia lebih besar dibandingkan Guinea-Bissau, dan Sierra Leone memiliki luas yang sama dengan Togo. Pengeluaran untuk perdamaian terhitung sekitar 55 persen dari agregat di Liberia dan 63 persen dari agregat di Sierra Leone. dalam prosesnya, arsitektur internasional untuk kebutuhan yang besar di sektor yang menelan kerja sama mengabaikan bentuk konflik lain, biaya besar seperti infrastruktur. Namun, seperti protes sosial, kejahatan terorganisasi, masyarakat yang berupaya mencegah kekerasan perdagangan ilegal, dan kekerasan lintas juga memiliki kebutuhan khusus. Beberapa perbatasan. intervensi seperti konsultasi negara-masyarakat Fokus terhadap perang saudara ini telah tidaklah mahal. Namun, bantuan finansial dan menghasilkan bantuan dan sistem keamanan keamanan yang nyata untuk mengatasi kekerasan untuk mengutamakan transisi pascakonflik. dapat membuat perbedaan, seperti dalam Dengan beberapa pengecualian, negara-negara reformasi institusional dan program komunitas yang terkena dampak kekerasan dan kerapuhan yang didukung oleh donor di Kolombia. Terlebih hanya menerima perhatian khusus pada situasi lagi, bantuan untuk negara pascakonflik biasanya pascakonflik—seperti yang dicontohkan oleh mengabaikan “tantangan generasi kedua� di Afrika Barat (Figur 6.1). Pertolongan dan negara yang menghadapi risiko kekerasan bantuan perdamaian yang diberikan pada berulang, seperti Guatemala dan Yaman. negara-negara setelah konflik sipil berakhir jauh Aktor internasional memang mendukung lebih besar dibandingkan bantuan diberikan pencegahan kekerasan di luar negara pada negara yang berusaha mencegah eskalasi “pascakonflik�, tetapi tingkat dan sifat keterlibatan konflik. Tentunya, negara-negara yang memiliki ini sangat beragam pada semua jenis kekerasan di pengalaman konflik besar dapat memiliki satu negara ke negara lain. Diplomat internasional Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 207 dan aktor keamanan tidak banyak terlibat dalam di Kepulauan Solomon (Misi Bantuan Regional kasus-kasus kekerasan kriminal; peran Komisi untuk Kepulauan Solomon [Regional Assistance Perdamaian PBB di Guinea-Bissau merupakan Mission to Solomon Islands—RAMSI]) mungkin pengecualian. Program perang terhadap paling maju; terutama misi tersebut bergantung terorisme dan kejahatan memberikan dukungan pada keterlibatan personal perdana menteri dan operasional, tetapi jarang menyinggung dialog stafnya untuk mendorong keterlibatan AusAID, politik atau program pembangunan.Tidak ada Departemen Pertahanan, Keuangan, Hukum, badan bilateral atau multilateral yang diketahui Polisi Federal, Luar Negeri, dan departemen- penulis memiliki kebijakan untuk membantu departemen lain.16 Baru-baru ini, Stabilization negara yang menghadapi masalah kekerasan and Reconstraction Task Force—START (Satuan kriminal atau protes sosial. Tugas Stabilisasi dan Rekonstruksi Kanada) Pada awalnya, alat internasional untuk memfinalisasikan pedoman antardepartemen mengatasi kekerasan—diplomasi, pertahanan, yang perlu ditinjau oleh Kementerian Pertahanan, dan pembangunan—tidak dirancang berjalan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian beriringan. Kelemahan dalam arsitektur Pembangunan (dan departemen-departemen internasional ini telah lama diketahui, serta relevan lainnya) sebelum membuat rekomendasi ada konsensus kebijakan internasional bahwa kepada menteri-menteri tentang apakah Kanada mengatasi konflik dan mendorong pembangunan harus terlibat dalam situasi berisiko tinggi ekonomi membutuhkan pemahaman mendalam tersebut. Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai hubungan antara politik, keamanan, menyetujui pendekatan terhadap upaya reformasi dan pembangunan.10 “Misi terpadu�11 PBB dan sektor keamanannya yang memisahkan masalah beragam upaya “pemerintah�12 dan “sistem�13 sumber daya dari rancangan strategi. Jadi, telah bermunculan untuk menghadapi tantangan program tersebut tidak terhambat oleh masalah- pembangunan, diplomatik, serta strategi dan masalah kelayakan bantuan pembangunan operasi keamanan.14 resmi (official development assistance—ODA). Namun, disiplin yang berbeda menghasilkan Unit Stabilisasi Departemen Pembangunan tujuan, perencanaan, kerangka waktu, proses International (Department for International pengambilan keputusan, aliran dana, dan Development—DFID) Inggris dan Office of the penaksiran risiko yang berbeda. Disiplin tersebut Coordinator for Reconstruction and Stabilization juga dapat menimbulkan kompleksitas ketika (Badan Koordinator Rekonstruksi dan Stabilisasi) setiap badan di negara donor bekerja melalui memiliki kerangka penilaian dan perencanaan mitra nasional mereka yang membuat penentuan antaragensi pembangunan untuk mendorong prioritas nasional menjadi sulit.15 Entitas seluruh tindakan bersama, termasuk intervensi bilateral sistem juga sering mengabaikan departemen dan di Afganistan, Haiti, dan Sudan17 serta Tinjauan kementerian yang berkaitan dengan kejahatan Badan Multilateral (Multilateral Agency Review) dan perdagangan ilegal. Sebagian besar aktor Inggris menilai bantuan yang diberikan oleh internasional tidak memiliki proses spesifik negara-negara multilateral dalam situasi rapuh. untuk memastikan pendekatan pemerintah keseluruhan dalam representasi mereka di badan Membangun Kepercayaan multilateral. Dengan demikian, sinyal-sinyal terhadap tindakan prioritas yang berbeda tersebut Aktor internasional telah mendukung atau di negara penerima bantuan yang sama dapat memfasilitasi koalisi yang “cukup inklusif �; diberikan pada institusi finansial internasional membantu mengembangkan kapasitas dan bagian sistem PBB yang berbeda. kepemimpinan di berbagai bidang tanggung Pemerintah sejumlah negara telah jawab; melaksanakan mediasi pihak ketiga dan membuat kemajuan dalam mengintegrasikan aktivitas pencegahan; mendukung mekanisme rancangan strategi seluruh-pemerintah dan komitmen; serta meminta pertanggungjawaban alokasi sumber daya. Pengalaman Australia ketika insentif positif tidak menyatukan pemimpin dalam menjalankan operasi lintas pemerintahan nasional. Mereka juga membantu memberikan 208 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 hasil dini (lihat bantuan internasional untuk berskala besar. Pertukaran Selatan-Selatan tindakan nasional pada Bab 4). Namun, dengan pemimpin politik dan teknis India intervensi internasional tidak selalu cepat, dan Indonesia yang telah terlibat setelah fleksibel, atau responsif bagi kondisi politik lokal bencana alam membantu membuka dialog. sebagaimana yang diperlukan untuk mendukung Penghematan biaya bagi masyarakat upaya pembangunan kepercayaan.18 internasional dalam menghindari atau meminimalkan kekerasan cukup besar— Dukungan untuk membangun koalisi yang Laporan Komisi Carnegie mengenai Pencegahan cukup inklusif Konflik Mematikan ( Carnegie Commission Di seluruh kasus dengan atribut berbeda Report on Preventing Deadly Conflict ) yang memfaktakan tekanan berbeda, aktor memperkirakan bahwa tujuh intervensi internasional dapat menggunakan berbagai alat pascakonflik internasional besar pada periode untuk menciptakan insentif bagi koalisi dan 1990-an menelan biaya sebesar US$200 miliar, menghindari kekerasan. Hal tersebut meliputi sementara upaya pencegahan hanya memerlukan berikut ini. sekitar US$70 miliar.19 Upaya untuk enam kasus baru-baru ini menunjukkan bahwa pencegahan • Menyediakan bukti situasi yang memburuk. konflik akan sangat efektif dalam setiap kasus Komunikasi dari aktor diplomatik dan meskipun memungkinkan adanya perkiraan pembangunan di Togo dan Zimbabwe pada biaya dan manfaat yang meleset: masyarakat awal 2000-an, misalnya, berfokus pada celah internasional dapat menghemat US$4,41 untuk yang semakin membesar antara negara- setiap dolar yang dikeluarkan. 20 Setiap kali negara yang telah mendorong wilayahnya program Fica Vivo di Brasil mencegah satu untuk memberikan hasil ekonomi dan sosial, pembunuhan, hal tersebut dapat menghemat tetapi tertinggal dalam hal kerapuhan. biaya hingga US$82.000. 21 Namun, karena • Menyoroti konsekuensi negatif kelambanan. probabilitas tindakan pencegahan yang berhasil Setelah kekerasan Israel-Palestina berlanjut dalam kasus-kasus tertentu tidak diketahui— pada musim gugur 2000, dengan bantuan dari dan karena tindakan pencegahan sering kali memerlukan pengambilan risiko diplomatik yang PBB dan donor lain, Bank Dunia membuat tinggi—memperoleh sumber daya dukungan sejumlah laporan mengenai hubungan antara politik dan finansial merupakan hal yang sulit. langkah-langkah keamanan Israel dengan Misalnya, Departemen Politik PBB sering kali pembangunan sosioekonomi Palestina. berebut mendapatkan dana perjalanan untuk Pihak-pihak tersebut menggunakan analisis utusannya meskipun pendapatan pasti investasi ini sebagai dasar untuk melanjutkan negosiasi tersebut sangat tinggi dalam upaya pencegahan bilateral dalam konteks penghentian agresi yang sukses. Israel di Gaza pada tahun 2005. Mediasi eksternal telah membantu • Mendesak pemerintah untuk mengatasi membangun koalisi kolaboratif untuk situasi krisis. Ketika Topan Nargis mempromosikan pencegahan kekerasan atau menghantam Myanmar pada tahun 2008, pemulihannya—dan bersifat ekonomis. Mediasi pemerintah pada awalnya menolak tawaran telah memainkan peranan penting dalam berbagai bantuan internasional. Mediasi ASEAN dan contoh—mediasi ECOWAS di Afrika Barat (lihat Fitur 6), fasilitasi PBB untuk Afghanistan’s Bonn kunjungan Sekretaris Jenderal PBB—yang Agreement (Kesepakatan Bonn Afganistan), didukung oleh bantuan teknis dari PBB, fasilitasi Norwegia di Sudan, dan upaya-upaya Bank Dunia, dan Bank Pembangunan LSM, seperti Upaya Manajemen Krisis dan Asia—menghasilkan perubahan kebijakan Pusat Dialog Kemanusiaan (Crisis Management yang membuat Myanmar membuka Initiative and the Centre for Humanitarian) di perbatasannya untuk bantuan kemanusiaan Aceh, Indonesia. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 209 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 6.2  Berinvestasi dalam mediasi jangka panjang sebagai pendekatan berbiaya efektif terhadap pencegahan dan respons terhadap kekerasan Martin Griffiths, Mantan Direktur Pusat Dialog Kemanusiaan; Anggota Dewan Penasihat WDR Seperti yang telah sering diamati, sebagian besar konflik yang masih menjabat. Ini merupakan sumber yang terbatas dan bersenjata saat ini terjadi di dalam negara, bukannya keinginan untuk mengambil manfaat mediasi yang meragukan antarnegara. Mediasi dalam konflik-konflik ini sering kali tidak tersebut dimiliki oleh orang-orang yang sangat sibuk. Sebagian bersifat preventif. Mediasi tersebut juga cenderung tidak besar di antaranya laki-laki dan hanya ada sedikit mediator bertahan lama. Sebagian hal ini disebabkan oleh mediasi wanita—suatu ketidakseimbangan yang tidak ada hubungannya masih sering dianggap sebagai campur tangan urusan internal dengan kualitas output. suatu negara karena ada beberapa mediator internasional Faktor selanjutnya yang menghambat upaya mediasi dan jumlah pejabat internasional yang terbatas yang memiliki adalah faktor manusia: banyak mediator yang lebih keahlian diplomatik yang tinggi. Mediasi dipandang sebagai suka menghindari keterlibatan dalam fase implementasi upaya terakhir yang hanya diterima jika penyelesaian dengan pascakesepakatan yang memperpanjang waktu keterlibatan menggunakan senjata tampak tidak memungkinkan—serta mereka dan biasanya kacau dan rumit. Contoh yang sangat jika kelompok bersenjata mendapatkan kredibilitas dan dapat berlawanan adalah panel Uni Afrika yang melakukan mediasi diterima oleh internasional. di Kenya pada tahun 2008, di mana mantan Sekretaris Jenderal Meskipun demikian, catatannya beragam dari satu wilayah Kofi Anan “terjebak� dalam pembicaraan selama 41 hari tanpa ke wilayah lain. Di Afrika, ada tradisi mediasi yang kuat—biasanya henti. Selama 41 hari upaya berkelanjutan tersebut dipandang dipimpin oleh mantan negarawan senior dari benua tersebut sebagai standar upaya mediasi. serta dibantu oleh Komisi Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika— Kesepakatan yang dimaksudkan untuk mengupayakan yang memperhitungkan politik negara-negara anggotanya perdamaian harus mengatasi beragam isu terkait transformasi berdasarkan konsensus umum. Di Asia, gambarannya sangatlah sosial. Kesepakatan politik memang diperlukan, tetapi itu saja berbeda. Mediasi, terutama oleh negara tetangga, sangat jarang tidak cukup. Namun, kelemahan pendekatan terhadap mediasi dilakukan dan tidak mengejutkan jika mekanisme regional saat ini untuk membuat inklusi yang komprehensif dan bijaksana jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Afrika. Sebaliknya, dalam negosiasi tampak tidak memungkinkan. Biasanya, isu-isu Eropa cukup terbuka bagi mediasi pihak ketiga, tetapi biasanya yang sulit ditunda sehingga kesepakatan damai yang dibantu dilakukan oleh individu atau LSM internasional. oleh mediator yang brilian, tetapi sering tidak hadir dan gagal Sifat mediator memperburuk kesulitan tersebut. Secara diimplementasikan. keseluruhan, mediator berasal dari mantan politikus senior Mengatribusikan hasil-hasil secara sedang menghadapi transisi. Situasi yang sering konklusif terhadap mediasi, atau menunjukkan dikeluhkan ini jarang disinggung.24 Beberapa apa yang akan terjadi tanpa mediasi tersebut, pengecualian meliputi bantuan Bank Dunia merupakan hal yang sulit; namun, kita tahu pada negosiasi Dayton mengenai Bosnia- bahwa upaya tersebut tidak mahal. Departemen Herzegovina, negosiasi status final untuk Kosovo, Politik PBB memperkirakan22 bahwa anggaran dan Agreement on Movement and Access antara awal untuk “bantuan mediasi ringan� sebesar Pemerintah Israel dengan Palestina.25 US$330.000 dan “mediasi berat� sebesar US$1,1 Dalam negosiasi perdamaian, mediator juta.23 Namun, mediasi untuk mengelola transisi internasional sering kali berusaha membangun cenderung mengabaikan faktor ekonomi koalisi yang cukup inklusif dengan mendorong sehingga akan menghadapi hambatan kapasitas atau menuntut kesepakatan yang mencakup hak dan personel (Boks 6.2). Karena bantuan mediasi minoritas dan HAM serta partisipasi politik utamanya disediakan oleh mekanisme diplomatik, dini. Ketika fasilitas dan mediasi pihak ketiga ada beberapa kasus mediasi politik terintegrasi dalam konflik internal telah dikembangkan, dan diagnosis ekonomi bagi pemerintah yang ada penekanan terhadap provisi HAM inti 210 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dalam kesepakatan damai. Pada tahun 1999, hanya 2,3 persen.30 Dalam operasi bantuan ada pedoman resmi untuk PBB yang menentang perdamaian, pada penghujung 2003, wanita pun kesepakatan mengenai amnesti penjawat hanya mewakili 25 persen staf profesional sipil perang.26 Aktor eksternal pun telah menuntut dan 4 persen polisi sipil.31 bahwa proses demokratis atau mekanisme Terlepas dari tantangan tersebut, para aktor akuntabilitas dan suara lainnya dijadikan politik dan aktor pembangunan internasional sebagai bagian rutin kesepakatan damai. Dewan telah menunjukkan kemampuan mereka untuk Keamanan PBB telah memasukkan provisi- mendukung aktivitas pencegahan yang efektif provisi tersebut ke dalam sebagian besar 54 dalam momen transisi yang rapuh. Para donor operasinya yang disetujui sejak berakhirnya telah mendanai berbagai intervensi di negara rapuh Perang Dingin.27 Provisi dalam kesepakatan dan terkena dampak konflik serta meningkatkan awal tersebut dapat menciptakan insentif untuk kapasitas kolaboratif,32 pembentukan koalisi, dan strategi sosial dan ekonomi yang inklusif. pengembangan strategi lokal dan nasional. Di Namun, bantuan internasional sering Guyana, pada tahun 2006, pemilu yang bebas kali terbagi ke dalam pilihan “inklusif � kekerasan pertama kalinya digelar setelah terjadi atau “noninklusif �. Dalam beberapa proses, ketegangan politik.33 Program Kohesi Sosial— ada tekanan untuk memperlakukan semua upaya bersama Program Pembangunan PBB– pengelompokan politik secara merata dan Departemen Politik PBB (UN Development untuk memberikan tempat bagi setiap orang di Programme–UN Development Programme— meja perundingan—di Timor Leste, pada tahun UNDP-UNDPA) yang meliputi dialog nasional, 1999, Dewan Nasional Pemberontakan (National jaringan mediator lokal untuk membantu Council for Resistance) di Timor diberi tahu meredakan ketegangan di antara masyarakat, oleh mitra internasionalnya bahwa hal tersebut dan kesepakatan di antara partai politik—banyak hanya salah satu dari sekian banyak kelompok berkontribusi terhadap hasil ini. Di Burundi, politik meskipun hampir 80 persen masyarakat Bank Dunia dan bantuan kepemimpinan yang Timor memilih kemerdekaan di bawah logonya. didanai lainnya membantu mengembangkan visi Aktor internasional juga menekan pemerintah pemulihan ekonomi untuk periode transisional nasional untuk tidak terlibat dengan kelompok serta menghasilkan pengembangan program yang dicap sebagai organisasi teroris oleh untuk pemimpin tentara dan pemberontak PBB, organisasi regional, atau donor bilateral guna mempersiapkan gencatan senjata.34 Jenis meskipun ketika kelompok tersebut memberikan program lainnya adalah bantuan internasional dukungan domestik yang besar. Akibatnya, para untuk upaya nasional membangun infrastruktur aktor tersebut menarik bantuan mereka ketika institusional demi pencegahan konflik serta pemerintah nasional mengambil jalan lain. pencegahan dan pengurangan risiko (Boks 6.3) Pendekatan internasional terhadap pembangunan koalisi sering kali mengecualikan Mekanisme Komitmen wanita meskipun ada upaya internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 1324 Aktor internasional juga telah membantu dan Dewan Keamanan PBB 1960.28 Wanita mengawasi dan mengimplementasikan membawa isu yang berbeda ke meja negosiasi— jaminan—mekanisme komitmen dijelaskan pada tidak hanya topik-topik terkait gender, tetapi juga Bab 4.35 Pada masa pasca-Perang Dingin, peranan visi yang berbeda tentang bagaimana membagi mereka yang paling signifikan adalah membantu kekuasaan, mengatasi masalah keamanan, mengimplementasikan kesepakatan pascakonflik dan mempromosikan HAM.29 Berdasarkan ketika kepercayaan sangat rendah. Kekuatan United Nations Development Fund for Women eksternal dapat meyakinkan partai dan mulai (UNIFEM), kurang dari 7 persen negosiator mengembalikan kepercayaan dengan mengawasi delegasi resmi dalam proses perdamaian sejak dan menyediakan informasi yang kredibel tahun 2000 adalah wanita. Terlebih lagi, proporsi mengenai implementasi—dengan demikian, personel militer wanita dalam upaya perdamaian niat. Mereka juga menurunkan pasukan untuk Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 211 BOKS 6.3  Mencegah eskalasi: Dialog dan kompromi di Ghana pada tahun 2003–2004 Jenis kekerasan: Konflik politik, lokal, dan antarkelompok. Peluang transisi: Tindakan preventif yang Pemangku kepentingan utama: Pemerintah lokal dan menghasilkan negosiasi perdamaian sebelum pemilihan nasional, klan, polisi, masyarakat sipil, partai oposisi, nasional yang penting. organisasi internasional. Tekanan utama: Persaingan etnis yang terkait kontes Tantangan institusional: Kapasitas dan legitimasi politik. sistem pemerintahan formal dan informal. Ghana, yang dipandang sebagai salah satu negara paling stabil di Sub-Sahara Afrika, telah mengalami kekerasan lokalnya; studi terbaru mengidentifikasi lebih dari 200 konflik tingkat rendah antara tahun 1994 hingga 2002. Potensi kekerasan yang serius dapat muncul pada tahun 2002 selama suksesi kepala suku Dagbon setelah kepala klan Andani kelompok suku Dagbon dan 40 pengikutnya dibunuh oleh klan Abudu. Ini memberikan implikasi nasional: wakil presiden Ghana adalah Dagomba, dan partai oposisi utama telah memilih kandidat wakil presidennya dari faksi yang menentang suksesi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat diperlukan untuk meredakan ketegangan sebelum pemilihan nasional selanjutnya. Keadaan siaga diumumkan di Kerajaan Dagbon, dan komisi penyelidikan dibentuk. Namun, komisi tersebut gagal menghasilkan penyelesaian: laporannya ditolak oleh kedua belah pihak. Kemudian, pemerintah meminta bantuan PBB untuk memperantarai dialog di antara pemuda, wanita, pemimpin buruh, dan institusi negara, termasuk polisi. Suatu kompromi yang dirancang meliputi pemakaman dengan penghormatan penuh dari negara untuk pemimpin Andani, dan mengangkat seorang Andani sebagai regent (kepala daerah). Jalan yang disepakati untuk suksesi memberikan kesempatan bagi kedua faksi tersebut dalam penunjukan seorang suksesor. Pemilihan nasional pada tahun 2004 berlangsung secara damai dengan kerja sama antara kepala suku dengan polisi untuk menghindari kekerasan. Dari dialog ini, Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh UNDP dan UNDPA membuat National Architecture for Peace—yang terdiri atas dewan distrik, regional, dan nasional—yang menyatukan tokoh Ghana yang dihormati secara lokal dan netral secara politik serta memberikan wadah bagi dialog komunitas dan pembangunan konsensus mengenai isu perpecahan. Dewan tersebut juga berperan sebagai mekanisme peringatan dini yang digunakan oleh pejabat negara untuk mengidentifikasi masalah. Sekarang, pemerintah nasional memiliki Peace Building Support Unit dalam Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan upaya preventif oleh badan pemerintah nasional, regional, dan distrik serta memberikan bimbingan dan kapasitas pembangunan bagi aktor pemerintah dan nonpemerintah. Sumber: Ojielo 2007; GhanaWeb 2006; UNDPA 2010a. memberikan jaminan keamanan fisik.36 Studi dan pemerintah. Ketaatan terhadap standar ini lintas negara berulang kali menunjukkan bahwa dan kewajiban pelaporannya juga dapat berperan kesepakatan damai dengan jaminan pihak sebagai mekanisme komitmen. ketiga akan lebih stabil dibandingkan tanpa Mekanisme komitmen yang jaminan pihak ketiga.37 Program IMF dan Bank menggabungkan kapasitas nasional dan Dunia pun—termasuk program yang tidak internasional dapat membantu menggerakkan memberikan bantuan finansial, tetapi hanya pemulihan serta kemajuan dalam ekonomi dan memberikan imprimatur praktik finansial yang hukum. Mekanisme tersebut memiliki daya baik—dapat membantu pemerintah untuk tarik karena menggabungkan kekuatan jaminan meyakinkan investor dan warga negaranya bahwa internasional dengan elemen pembangunan pemerintah berkomitmen pada tanggung jawab institusi nasional. Pemerintahan Liberia dan fiskal dan pemerintahan yang bersih. Di antara Economic Management Assistance Program40 aktor nonpemerintah, Extractive Industries (Bab 4) menunjukkan manfaat mekanisme Transparency Initaitive (EITI—Inisiatif internasional-nasional dalam bidang ekonomi Transparansi Industri Ekstraktif)38 dan Natural seperti yang dilakukan Liberia’s Governance and Resource Charter39 baru telah menetapkan Economic Management Assistance Program di standar baru untuk penggunaan beberapa SDA bidang peradilan (Boks 6.4). dalam kemitraan masyarakat sipil, sektor swasta, 212 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 6.4  Kemitraan institusional international-nasional—CICIG di Guatemala Jenis kekerasan: Konflik sipil berkepanjangan, kekerasan kriminal dan geng yang meningkat, trafficking. Peluang transisi: Krisis yang meningkat, ruang Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, perubahan yang menengah. partai oposisi, organ, geng, jaringan obat terlarang internasional, warga negara, mitra regional, kemitraan global yang lebih luas. Tekanan utama: Tekanan eksternal yang meningkat Tantangan institusional: Kapasitas yang rendah dalam dari perdagangan obat terlarang, persepsi ketidakadilan polisi dan sistem peradilan sipil, masalah akuntabilitas. serta kekebalan hukum oleh korban kekerasan dan kelompok yang termarginalkan. Untuk memberantas kejahatan dan korupsi, Guatemala membentuk Komisi Internasional Antikekebalan Hukum, yang dalam singkatan bahasa Spanyolnya disebut CICIG, melalui kesepakatan dengan PBB pada tahun 2007. Mandatnya adalah untuk “mendukung, memperkuat, dan membantu institusi negara Guatemala untuk menyelidiki dan mengusut kejahatan yang diduga dilakukan terkait dengan aktivitas ilegal satuan keamanan dan organisasi keamanan gelap.�45 Hal tersebut merupakan salah satu dari contoh mekanisme komitmen internasional untuk membantu negara mengatasi kekerasan terkait geng dan kriminal. CICIG memberikan respons terhadap realita bahwa Guatemala—setelah perang sipil selama 36 tahun—telah mengalami tekanan kekerasan terkait geng yang berkepanjangan dan korupsi di tingkat polisi dan peradilan. Studi menunjukkan bahwa peninggalan reintegrasi demobilisasi tentara yang gagal pada akhir perang saudara Guatemala telah menjadi penyebab meningkatnya kekerasan kriminal dan aktivitas geng. CICIG menarik badan investigasi lokal dan internasional independen serta merujuk kasus ke penyelidik Guatemala dalam sistem peradilan domestik. Kejaksaan Khusus CICIG telah dibentuk dalam kejaksaan umum, dan CICIG juga telah memberikan bantuan teknis dan bantuan pembangunan kapasitas kepada Polisi Sipil Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Umum.46 Menjelang Maret 2010, CICIG telah menggelar 1.544 persidangan dan menahan 135 individu, termasuk mantan Presiden Alfonso Portillo yang dituduh melakukan penggelapan dana. CICIG telah memberikan respons yang inovatif terhadap tantangan ganda, yaitu tekanan eksternal yang tinggi dan kapasitas internal yang rendah. Namun, meskipun CICIG telah menunjukkan keberhasilannya di Guatemala, tantangan regional kejahatan terorganisasi dan perdagangan ilegal yang lebih besar berada di luar kendalinya. Sumber: CICIG 2009; Fernandez 2010; Donovan 2008; The Economist 2010; UN 2006a; UN General Assembly 2009a; Hudson 2010. Ekstremnya, aktor internasional dapat pemimpin atau kelompok individu.44 Uni Eropa memberikan ancaman sanksi ketika aktor menjatuhkan larangan perjalanan, misalnya, nasional tampak enggan mengambil langkah kepada pemimpin Zimbabwe ketika mereka yang penting untuk menghindari siklus gagal mengatasi kehancuran perekonomian dan kekerasan baru.41 Sementara sanksi sering mengurangi ketegangan politiknya. kali disebut sebagai langkah penting dalam Namun, norma internasional dan memaksakan perubahan politik di negara regional—serta mekanisme pengakuan dan target (misalkan, berkontribusi pada runtuhnya sanksi—tidak selalu sejalan. Beberapa wilayah apartheid di Afrika Selatan), efek sampingnya telah mengembangkan norma dan prinsip tetap diperdebatkan.42 Kritik menunjukkan yang mengakui kepemimpinan nasional yang efek kemanusiaan negatif dan perkembangan bertanggung jawab. Uni Afrika dan Organization ekonomi ilegal yang dapat memperkaya rezim.43 of American States (Organisasi Negara-Negara Upaya untuk meminimalkan efek-efek tersebut Bagian Amerika) memiliki norma untuk telah muncul selama dua dekade melalui menghadapi perubahan ekstrakonstitusional penggunaan sanksi “yang ditargetkan�—larangan pemerintah, terutama coup d’etat (kudeta).47 finansial dan perjalanan yang dibebankan kepada Namun, meskipun suatu wilayah memiliki Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 213 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 6.5  Tindakan cepat? Ghana membantu memulihkan listrik di Liberia H.E. Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia; Anggota Dewan Penasihat WDR Setelah pemilu 2005 di Liberia, pemerintah baru mengumumkan memberikan jenis bantuan tertentu dengan cepat. Uni Eropa, rencana 100 hari yang meliputi restorasi listrik di wilayah-wilayah USAID, dan Bank Dunia justru mampu memberikan jenis tertentu untuk membantu mengembalikan kepercayaan bantuan lain (bahan bakar, restorasi lini transmisi) untuk sistem terhadap negara dan sebagai batu loncatan untuk memulihkan listrik dalam 100 hari, tetapi tidak satu pun dari donor tersebut aktivitas ekonomi dan pelayanan umum. Dengan dukungan mampu memenuhi kebutuhan akan generator. ECOWAS, pemerintah Liberia melakukan pendekatan ke berbagai Memang, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan negara donor untuk memperoleh bantuan karena pemerintah kembali kebijakan dan proses yang ada demi memodifikasi baru tidak memiliki sumber daya dan kapasitas institusional konformisme prosedural untuk negara-negara dalam situasi untuk implementasinya. Tidak satu pun donor tradisional, krisis. Contoh lain adalah pembangunan dua jalan utama di termasuk PBB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Afrika, Liberia. Bank Dunia bersama donor lain sangat berkomitmen Uni Eropa, dan USAID, yang mampu memberikan generator dalam proyek ini. Namun, prosedur baru akan diadopsi yang yang diperlukan untuk hal ini dalam waktu yang diinginkan memerlukan konstruksi bertahun-tahun dan kesepakatan di bawah sistem reguler mereka. Pemerintah Liberia akhirnya perawatan. Ini merepresentasikan proses baru yang inovatif, berhasil memperoleh bantuan dari Pemerintah Ghana yang tetapi memerlukan waktu yang lama untuk diimplementasikan. menyediakan dua generator yang membantu mengembalikan Liberia memperoleh bantuan ketika Bank tersebut setuju listrik di wilayah perkotaan. untuk melaksanakan proyek salah satu jalan tersebut di bawah Pengalaman Liberia memberikan dua pelajaran utama. prosedur yang lebih fleksibel. Namun, jalan lain tampaknya Yang pertama adalah kebutuhan akan konsultasi dini antara akan mengalami penundaan selama dua tahun di bawah proses pemerintah nasional dengan mitra internasional mengenai baru ini. Kasus ini merupakan contoh yang jelas dari masalah realisme dalam pemerolehan hasil cepat, dan menunjukkan konformisme prosedural dan kemungkinan pemikiran yang perkembangannya kepada masyarakat lokal. Yang kedua lebih fleksibel. adalah tantangan kekakuan dalam sistem donor tidak dapat standar berbasis prinsip yang kuat, mekanisme dalam upaya-upaya yang dibahas pada Bab 4 internasional tidak selalu mendukungnya. dan 5. Namun, sebagian besar bantuan untuk Misalnya, tidak ada diskusi terstruktur mengenai tugas pembangunan prioritas tetap lamban, kerja sama internasional di antara mitra bilateral terutama ketika kebutuhan yang paling tepat nonregional, PBB, dan institusi finansial di lapangan berada di luar proses donor internasional setelah pemberian sanksi oleh Uni reguler (lihat Boks 6.5). Elemen paling penting Afrika kepada satu anggotanya.48 dalam menjembatani perbedaan ini adalah keterlibatan mutual para aktor kemanusiaan Dukungan untuk memberikan hasil dini dan pembangunan dalam perencanaan. Bantuan kemanusiaan, alat utama yang Bagi para pemimpin pakta awal untuk dimiliki sistem global untuk pemulihan cepat, membangun kepercayaan, mereka harus dapat memberikan bantuan penyelamatan jiwa menunjukkan hasilnya dengan cepat; jika tepat dan stabilisasi. Ada bukti yang menunjukkan waktu, bantuan internasional dapat menunjang bahwa “kematian tidak langsung�—yang upaya-upaya ini. Bantuan cepat untuk disebabkan oleh penyakit dan malnutrisi di pembangunan kepercayaan dapat mengambil lingkungan yang mengalami kekerasan—telah beragam bentuk (Bab 4). Hasil dini dapat dicapai berkurang lebih cepat dibandingkan kematian ketika program-program yang dijalankan yang disebabkan secara langsung oleh perang. dirancang secara tepat, seperti yang dijelaskan Ini merupakan sebagian perjanjian untuk 214 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan, siswa, serta mengurangi tingkat putus sekolah. tetapi bantuan kemanusiaan sendiri tidak Pun demikian, Program Pangan Dunia telah dapat memenuhi kebutuhan politik prioritas, meningkatkan pembelian pangan lokal untuk keamanan, dan pembangunan.49 menyokong kapasitas agrikultural domestik. Ketika tekanan domestik pada donor Celah potensial antara bantuan kemanusiaan untuk memberikan hasil telah meningkat, daya dan pembangunan telah ditemukan sejak lama.52 tarik branding sebagai alat komunikasi juga Seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas, meningkat. Misalnya, kebijakan USAID adalah badan PBB dan LSM internasional dengan semua program dan komoditas yang didanai oleh mandat kemanusiaan dan pembangunan dapat USAID ditandai dengan logo USAID. Namun, melakukan banyak hal pada fase awal transisi ada beberapa fleksibilitas yang jika diperlukan, yang kritis untuk memberikan dukungan cepat, simbol negara mitra atau logo kementerian dapat sekaligus memperhatikan pembangunan institusi ditambahkan. Sementara itu, branding dapat jangka panjang. Contoh lain adalah pemulihan dihindari jika hal tersebut terbukti mengancam sektor kesehatan di Timor Leste: pemerintah netralitas suatu program.50 Donor lain seperti menarik kapasitas LSM kemanusiaan untuk Komisi Eropa memiliki praktik yang sama. 51 menyediakan layanan cepat sebagai bagian Jika populasi memandang semua bantuan integral dari program yang secara bertahap dengan logo badan internasional, peluang untuk mentransfer manajemen dan pemberian layanan membangun kepercayaan dalam kemampuan ke institusi nasional (lihat Bab 5 dan 8).53 para pelaku reformasi dan institusi nasional Meskipun keamanan warga negara untuk membebaskan negara dari kekerasan diprioritaskan, responsnya masih lambat. Pada akan hilang. Dalam beberapa situasi, “branding tahun 2005, Misi PBB di Sudan memakan waktu bersama� seperti yang diadopsi di Aceh, lebih dari sembilan bulan untuk menurunkan Indonesia, antara Pemerintah Indonesia dengan 3.600 tentara, hanya 40 persen dari tingkat donor dapat membantu mempertahankan mandatnya. Departemen Operasi Pemeliharaan visibilitas donor, sekaligus mendorong legitimasi Perdamaian PBB memerlukan 12 bulan untuk institusi nasional. memperoleh jumlah tentara yang ditugaskan Jika berlanjut, bantuan kemanusiaan untuk MONUC (Pasukan Pemeliharaan menghadapi dilema—karena sebagian besar Perdamaian PBB di Republik Demokratik bantuan tersebut tidak diberikan melalui institusi Kongo).54 Mengatasi hambatan terhadap kontraksi nasional—sehingga hal tersebut dapat merusak dan perekrutan akan meningkatkan kemampuan kapasitas institusional nasional. Namun, PBB dan institusi regional untuk melaksanakan badan internasional dan LSM yang memiliki operasi perdamaian guna mengatasi kekerasan mandat kemanusiaan dan pembangunan dapat secara tepat waktu. Adopsi paket bantuan global mengupayakan hasil dini dan transformasi PBB pada musim semi 2010 merupakan langkah institusional. Misalnya, UNICEF telah penting untuk mencapai tujuan ini. mengembangkan kapasitas aktor nasional Penundaan yang sama telah memengaruhi dan lokal untuk melindungi hak kelompok kerja sama keamanan bilateral. Antara tahun 2008 yang dirugikan. Yang paling sukses adalah dan 2010, Amerika serikat memberikan dana aktivitas yang mendukung individu (seperti sebesar US$1,6 juta kepada Mérinda Initiative guru), meningkatkan kapasitas organisasional untuk memberikan bantuan pelaksanaan hukum (seperti struktur manajemen sekolah), serta di Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah. mengembangkan kapasitas masyarakat negara Menjelang Juli 2010, hanya 9 persen dari dana dan sipil secara bersamaan. Di Sri Lanka, tersebut yang dikeluarkan.55 UNICEF telah bekerja sama dengan Kementerian Dana global untuk perdamaian dan Pendidikan dan masyarakat untuk mengadopsi pembangunan negara juga telah meningkat pendekatan sekolah yang ramah bagi anak— beberapa tahun belakangan ini untuk mengisi meskipun di wilayah yang terkena dampak kekosongan pendanaan dalam situasi transisi. konflik—meningkatkan kehadiran guru dan Misalnya, UN Peacebuilding Fund—UNPBF Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 215 (Bantuan Dana Perdamaian PBB) memiliki peran alat penilaian diplomatik, pembangunan, dan kata katalis untuk menjembatani fase kemanusiaan keamanan. Namun, ini jarang dikoordinasikan dan transisional serta pembangunan. Sementara dengan proses penilaian dan perencanaan itu, State-Building and Peacebuilding Fund— internasional lain. Hanya dalam dua kasus PCNA SPF (Bantuan Dana Pembangunan Negara dan (Georgia dan Liberia), mitra kemanusiaan dan Perdamaian) mampu menggerakkan sumber pembangunan sepenuhnya mengoordinasikan daya teknis dan finansial serta mendorong permintaan bantuan kemanusiaan dan proses koherensi dengan perencanaan pembangunan penilaian kebutuhan—untuk memastikan berjangka panjang.56 Di Nepal, misalnya, PBF konsistensi di antara tindakan kemanusiaan dan telah memberikan dana katalis sebesar US$2,2 transisional dan pembangunan, serta mendorong juta untuk melepaskan dan merehabilitasi keberlanjutan yang diperlukan dari respons kelompok minoritas, melakukan perekrutan kemanusiaan terhadap pembangunan.62 pascagencatan senjata, serta mengembalikan Proses penilaian dan perencanaan wanita ke masyarakat. Proses pelepasan tersebut internasional juga telah memberikan hasil yang dilaksanakan berdasarkan kantonisasi di beragam dalam melibatkan aktor nasional dan beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau menghubungkan proses pengembangan strategi. selama periode empat minggu; pendanaan awal Proses-proses tersebut biasanya terstruktur ini diikuti dengan investasi Pemerintah Norwegia di sekitar transisi yang berlainan dari konflik dan Inggris untuk mendanai upaya reintegrasi ke pascakonflik yang mengabaikan berbagai yang dilaksanakan selanjutnya.57 transisi yang diperlukan untuk kemajuan. Alat kolaboratif bagi pengembangan Proses-proses tersebut sering kali mengabaikan strategi nasional internasional telah ada beberapa perhatian terhadap sektor keamanan dan tahun belakangan ini untuk menentukan tujuan, hukum. Walaupun dapat diadaptasikan pada prioritas pendanaan, dan indikator kemajuan di berbagai situasi, proses-proses tersebut jarang negara-negara yang terkena dampak konflik. digunakan untuk pencegahan atau analisis Dengan berfokus pada hasil dini, alat-alat bentuk kekerasan lintas batas dan yang saling tersebut juga memiliki langkah-langkah untuk terkait (seperti kejahatan terorganisasi dan membantu transformasi institusional. Alat- perdagangan ilegal)—atau umumnya tidak alat tersebut terdiri atas Post Conflict Needs berfokus pada tekanan eksternal.63 Assessments—PCNA (Penaksiran Kebutuhan Proses perencanaan internasional pada Pascakonflik)58 hingga kerangka kesepakatan tahap awal transisi telah menjamur.64 Selain internasional dan perdamaian strategis.59 Jika strategi pengentasan kemiskinan, Burundi telah diimplementasikan secara efektif, alat tersebut memiliki 13 strategi dan rencana internasional dapat mendorong pemangku kepentingan atau nasional-internasional pada jadwal yang nasional dan internasional untuk mendukung berbeda dan dengan prioritas yang berbeda program prioritas tindakan yang disepakati antara tahun 2008 dan 2010.65 Di beberapa bersama dan terkoordinasi dengan baik yang negara, jenis risiko ini telah diminimalkan oleh peka terhadap pemicu konflik. dukungan yang kuat terhadap perencanaan Namun, pada praktiknya, perencanaan pemerintah dan dialog dengan donor mengenai bersama dan alat penilaian tidak digunakan hasilnya. Tolok ukur transisi Timor Leste semaksimal mungkin. Kekurangannya antara pada tahun 2001–2002 dan kerangka transisi lain tidak adanya integrasi program ekonomi, Liberia yang berfokus pada hasil tahun 2002 keamanan, kemanusiaan, dan politik yang menggunakan format perencanaan matriks nyata—serta fokus pada isu pembangunan sederhana untuk memperoleh hasil yang ekonomi atau teknis mengenai kurangnya diharapkan dari pemerintah dan donor.66 perhatian untuk masalah politik dan keamanan, Rencana ini memiliki efek “double compact� serta pengabaian hukum transisional.60 Beberapa (ide yang pertama kali digagaskan oleh Ashraf pemerintah bilateral—seperti Inggris dan Ghani dan Clare Lockhart).67 Double compact Amerika Serikat 61—telah mengintegrasikan menjelaskan hasil tersebut dalam bentuk yang 216 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 sederhana bahwa pemerintah memberikan hasil Komitmen keamanan jangka panjang juga tersebut kepada negaranya, dan dapat digunakan langka. Mayoritas misi perdamaian dilaksanakan untuk memfasilitasi tindakan lintas pemerintah mulai dari dua hingga enam tahun untuk alasan di lingkungan institusional yang lemah. Hasil- yang dapat dipahami. Keberadaan jangka panjang hasil tersebut juga dirancang untuk membuat di lapangan akan menelan banyak biaya serta tidak komitmen donor menjadi jelas, dan memonitor diinginkan oleh masyarakat dan negara lokal. apakah komitmen ini telah terpenuhi. Pada Memang, ada misi PBB yang telah berlangsung praktiknya, donor yang memberitahukan selama beberapa dekade—seperti UN Military banyaknya dana yang telah mereka keluarkan Observer Group (Kelompok Pengamat Militer di negara penerima bantuan—dan untuk PBB) di India dan Pakistan (sejak 1949) dan aktivitas apa saja—sering kali lemah sehingga UN Peacekeeping Force (Pasukan Pemeliharaan mempersulit upaya pelaku reformasi nasional Perdamaian PBB) di Cyprus (sejak 1964)—tetapi untuk memberikan janji publik.68 ukurannya kecil dan bersifat mandat. Komitmen keamanan jangka panjang adalah alternatif untuk pelaksanaan misi yang terlalu lama atau terlalu Mendukung transformasi institusional pendek. Namun, penggunaan alternatif tersebut Elemen pembangun bantuan internasional untuk memberikan bantuan keamanan jangka yang penting untuk transformasi institusional panjang sangatlah jarang. Pengecualiannya yang berhasil adalah waktu dan kesabaran, adalah pasukan Uni Eropa untuk Kongo yang pendekatan yang paling sesuai dengan konteks memberikan bantuan cepat dan strategis bagi politik lokal, serta kapasitas pendukung untuk MONUC selama pemilu 2006.71 reformasi institusional di bidang keamanan, Meskipun kebutuhan akan bantuan hukum, dan lapangan kerja. Rekam jejak berkelanjutan untuk membangun institusi, masyarakat internasional dalam mendukung volatilitas aliran dana adalah masalah utamanya, elemen pembangun ini beragam. terutama di negara-negara rapuh. Para praktisi telah lama menegaskan bahwa fluktuasi bantuan donor akan mengacaukan stabilisasi anggaran Waktu dan kesabaran dan defisit fiskal, serta bantuan yang dapat Bantuan internasional perlu diberikan secara diprediksi diperlukan untuk meningkatkan berkelanjutan selama minimal 15 tahun untuk kapasitas pemerintah untuk merencanakan menyokong transformasi institusional jangka anggaran secara rasional.72 Situasi yang tidak panjang. Keberlangsungan merupakan sesuatu aman memerlukan bantuan yang konsisten yang telah dipahami oleh beberapa LSM karena menimbulkan potensi bahwa reformasi internasional selama beberapa waktu (Boks yang terhambat akan berbalik. Namun, bantuan 6.6), sedangkan donor bilateral dan multilateral untuk negara rapuh dan terkena dampak konflik telah mulai mengadopsi kerangka waktu yang jauh lebih volatil dibandingkan bantuan untuk lebih panjang. Contohnya adalah kesepakatan negara berkembang lainnya—bahkan dua kali 10 tahun kemitraan DFID Inggris, kesepakatan lebih volatil dengan biaya efisiensi volatilitas Belanda dengan Burundi baru-baru ini mengenai lebih besar di negara rapuh dibandingkan di rencana 10 tahun reformasi sektor keamanan, negara yang memiliki institusi yang lebih kuat dan bantuan 10 tahun untuk negara-negara (lihat Boks 6.7). Dalam studi terbaru, kerugian pascakonflik dari Bank Dunia. Namun, sebagian ekonomi terkait bantuan pembangunan resmi besar donor dan kerangka pendanaan mencakup volatil dua kali lebih tinggi untuk negara lemah 3 hingga 5 tahun, di mana banyak proyeknya dibandingkan untuk negara kuat (2,54 persen yang memiliki siklus yang lebih pendek. berbanding 1,19 persen PDB).73 Perkiraan ini Reformasi yang mendasar jarang dicapai dalam menunjukkan bahwa dari 30 hingga 50 persen jangka waktu tersebut, begitu pula dengan subjek volatilitas disebabkan oleh donor, peristiwa terhadap negosiasi ulang ketika suatu strategi yang terjadi di negara penerima, dan tindakan atau proyek berakhir. yang diambil oleh negara penerima. Dengan Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 217 BOKS 6.6  Jaringan Pembangunan Aga Khan: Pengetahuan lokal, keberlangsungan, dan ekspektasi realistis Selama beberapa dekade, Aga Khan telah membantu upaya lokal di Afganistan Utara, Pakistan Utara, dan Tajikistan Timur—wilayah-wilayah yang secara geografis dan ekonomi terisolasi, lingkungan termarginalkan, dan rawan ketegangan etnis. Jaringan Pembangunan Aga Khan (Aga Khan Development Network—AKDN) upayakan tradisi swadaya untuk “memfasilitasi perubahan yang... berkelanjutan dan dapat dipertahankan pada masa mendatang�.69 Di Afganistan, Tajikistan, dan Pakistan, AKDN menegaskan komitmennya dalam protokol, kesepakatan, dan perjanjian dengan pemerintah lokal, distrik, dan nasional. AKDN membangun basis donor yang beragam, termasuk kontribusi lokal, nasional, dan internasional; berinvestasi dalam manajemen lokal dan kapasitas implementasi; mengembangkan pendekatan dan pelayanan yang dapat dipertahankan oleh mitra dan institusi lokal jika kepentingan donor berkurang; serta mengadopsi pendekatan yang waspada dengan wilayah dan perpanjangan program, kecuali jika didorong oleh permintaan lokal, prioritas, dan kesiapan.70 Keterlibatan AKDN biasanya lebih dari 20 tahun. Dengan bekerja sama dengan masyarakat, institusi lokal, dan pemerintah, pendekatan pembangunan AKDN didasarkan pada kepercayaan yang diperoleh melalui komitmen jangka panjang terhadap wilayah dan masyarakat negara-negara tersebut. Komitmen tersebut tercermin dalam diri stafnya: 95 persen staf AKDN adalah ekspatriat nasional atau regional yang bekerja sama dengan masyarakat selama bertahun-tahun. Sumber: Aga Khan Development Network 2003, 2010; Agence Française de Développement dkk. 2005; Commission on Growth and Development 2008. menggunakan metodologi yang dikembangkan Pendekatan yang diadaptasikan dengan di Kharas dan mengadopsi asumsi konservatif, konteks lokal pengurangan volatilitas 30 persen oleh donor akan memberikan nilai untuk setiap negara Masyarakat internasional tetap tergoda untuk penerima bantuan sebesar US$27–30 juta. menekankan bentuk, bukannya fungsi yang Durasi proyek yang pendek dan ukuran harus dicapai.78 Dalam setahun setelah dibentuk, proyek yang kecil menambah permasalahan misalnya, Otoritas Sementara Koalisi (Coalition tersebut. Meskipun median operasi Asosiasi Provisional Authority) di Irak menyebarluaskan Pembangunan Internasional (Internasional lebih dari 100 aturan dan perintah terpisah yang Development Association—IDA, “dana bantuan berkaitan dengan masalah keamanan, ekonomi, untuk yang paling miskin� dari Bank Dunia) dan administratif. Walaupun para konseptor adalah US$22,7 juta, sedikitnya US$116,000 internasional mencoba berimprovisasi dalam dan US$65,000 untuk beberapa donor bilateral.75 situasi yang kompleks dan volatil, mereka Berdasarkan studi Komisi Eropa, 63 persen terhambat dengan terbatasnya pengetahuan semua proyek donor di Kamboja memiliki mereka tentang bahasa Arab, realita sosiopolitik durasi kurang dari lima tahun, dan lebih dari lokal, dan prinsip yurisprudensi Irak yang sepertiganya berdurasi kurang dari satu tahun.76 lebih luas. Seperti yang dilaporkan oleh Tinjauan kinerja mitra bantuan di Mozambik Inspektur Jenderal Khusus Amerika Serikat mengindikasikan bahwa kebanyakan hanya untuk Rekonstruksi Irak, “Otoritas Sementara untuk dua tahun meskipun jumlah proyek Koalisi—dan badan pemerintah Amerika bantuan lebih dari satu tahun bertambah.77 Serikat yang mendukungnya—menunjukkan Siklus keberlangsungan proyek yang lebih lama ketidakmampuan memahami budaya Irak dan sangat penting karena ketepatan waktu untuk hubungan politik internal yang rumit yang ada transformasi institusional juga penting meskipun di antara dan di dalam kelompok Irak�.79 dalam kondisi yang paling dipercepat. Respons umum masyarakat internasional terhadap defisit kapasitas keseluruhan dalam 218 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 6.7  Bantuan yang datang dan berhenti: Volatilitas di negara-negara rapuh Selama lebih dari 20 tahun, negara-negara yang mengalami kerapuhan, kekerasan, atau konflik yang panjang mengalami lebih banyak volatilitas dalam bantuan yang diterimanya. Figur A menunjukkan bahwa koefisien varians (coefficient variance—CV) bantuan pembangunan resmi (official development assistance—ODA) bersih di luar penghapusan utang lebih tinggi untuk negara-negara yang mengalami lebih banyak kekerasan sejak tahun 1990. Hubungan yang digambarkan oleh garis tren yang naik secara statistik ini sangat signifikan, dan menunjukkan bahwa suatu negara yang mengalami kekerasan selama 20 tahun memperoleh volatilitas bantuan dua kali lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak mengalami kekerasan. Volatilitas pendapatan menghasilkan biaya yang cukup tinggi bagi semua pemerintah, terutama dalam situasi rapuh di mana hal tersebut dapat membelokkan arah upaya reformasi dan menghambat pembangunan institusi F I G U R A   Volatilitas bantuan lebih tinggi untuk negara yang mengalami kekerasan 1,4 Koefisien varians ODA neto, di luar 1,2 penghapusan utang 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Jumlah tahun-tahun di mana angka pembunuhan, konflik, dan kerapuhan sangat tinggi. Negara berpendapatan Linear (Negara rendah berpendapatan rendah) Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. Volatilitas ini diilustrasikan oleh Figur B—total bantuan bagi Burundi, Republik Afrika Tengah, Guinea-Bissau, dan Haiti tidak biasa menurun hingga 20 atau 30 persen dalam satu tahun dan meningkat hingga 50 persen pada tahun berikutnya (bantuan kemanusiaan dan penghapusan utang yang tidak termasuk dalam statistik ini akan semakin meningkatkan volatilitas). F igur B   Perubahan persentase tahunan bantuan yang dicairkan per kapita, neto penghapusan utang, dan bantuan kemanusiaan Bantuan untuk negara-negara rapuh ini sangat volatil selama 15 tahun terakhir. Bantuan untuk Guinea-Bissau dua kali lebih besar pada tahun 2003, tetapi dipotong setengahnya pada tahun berikutnya. Republik Afrika Tengah pun mengalami peningkatan bantuan dua kali lipat pada tahun 2004 dan pemotongan sebesar 25 persen pada tahun 2005. Ini berlaku di semua negara rapuh di mana varians bantuannya adalah 0,7 dibandingkan 0,3 di negara- negara berkembang. 150 % perubahan tahunan dalam bantuan 100 50 per kapita 0 –50 –100 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Burundi Republik Afrika Tengah Guinea-Bissau Haiti Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 219 situasi rapuh adalah bantuan teknis. Karena kapasitas yang berkelanjutan, seperti halnya mereka terhambat oleh kontrak pendek dan bantuan teknis “normal�. tekanan untuk memberikan laporan, para UN Independent Review of Civilian penasihat teknis sering kali berfokus pada Capacities (Badan Peninjau Kapasitas Warga praktik terbaik yang ditransplantasikan dari Sipil Independen PBB) menarik kesimpulan pengalaman negara lain yang dapat menghambat yang sama baru-baru ini yang menekankan pencarian pendekatan yang paling sesuai dan kepemilikan dan kemitraan nasional sebagai berkonteks spesifik. Di negara-negara rapuh, prinsip utama untuk respons masyarakat bantuan teknis berjalan dengan baik pada sipil PBB.88 Menghasilkan kapasitas untuk periode perubahan haluan ketika pemimpin dan melaksanakan proyek yang dirancang donor pelaku reformasi mencari bantuan di wilayah- sangat berbeda dalam hal filosofi dan pendekatan wilayah yang spesifik.80 Atribut bantuan teknis terhadap dukungan kapasitas institusional yang efektif dalam lingkungan yang rapuh telah nasional untuk melaksanakan layanan publik ditetapkan.81 Namun, meskipun ada pemahaman yang berkualitas baik.89 umum mengenai elemen rancangan yang baik, Pembelajaran Selatan-Selatan memberikan kebanyakan bantuan teknis tidak dipersiapkan janji untuk pembangunan yang efektif dan dengan baik atau diimplementasikan secara pendekatan yang paling sesuai karena dapat efektif. Beberapa kritik tersebut meliputi memperoleh pengetahuan dari negara yang telah berikut ini. mengalami transisi atau memiliki karekteristik politik regional, ekonomi, atau sosiokultural • Seperempat bantuan internasional untuk yang sama.90 Sekarang, Bank Pembangunan Afganistan digunakan untuk bantuan Afrika (African Development Bank—AfDB), teknis yang ditujukan untuk menyokong UNDP, dan Bank Dunia memiliki fasilitasi pembangunan kapasitas pemerintah dengan Selatan-Selatan yang spesifik; AfDB adalah dampak yang minimal.82 yang paling besar dan berfokus pada negara- • Lebih dari 80 sen untuk setiap dolar bantuan negara rapuh.91 yang diterima Kosovo digunakan untuk Pembelajaran dari transformasi di negara- bantuan teknis, tetapi ini tidak menghasilkan negara berpendapatan menengah akan sangat kapasitas yang berkelanjutan dalam institusi berharga. LSM Brasil, Viva Rio, bekerja di pemerintah.83 wilayah kumuh Bel Air, Haiti, untuk mengurangi • Meskipun hanya ada lima donor yang terlibat kekerasan bersenjata, dengan menggunakan dalam kerja sama teknis di Sierra Leone pengalamannya bekerja di favela Brasil. 92 pada tahun 2007, hanya 22 persen bantuan Kerja sama segitiga untuk mendukung kerja sama Selatan-Selatan yang melibatkan donor dikoordinasikan dengan program negara.84 pembiayaan dan mitra selatan menyediakan • Layanan teknis donor menelan biaya bantuan teknis serta menunjukkan beberapa 11 persen dan 30 persen lebih mahal keberhasilan dalam peacebuilding.93 Republik dibandingkan layanan yang diberikan oleh Irlandia terlibat dalam kemitraan pembelajaran penyedia lain.85 segitiga dengan Liberia dan Timor Leste Aktor regional dan bilateral86 juga telah mengenai peranan wanita dalam mencegah menciptakan kapabilitas sipil dengan para ahli konflik, manajemen, dan resolusi.94 Kerja sama yang dapat diturunkan dengan pemberitahuan Selatan-Selatan dapat terbukti relevan dalam singkat ke negara-negara yang terkena dampak mendukung manajemen eksekutif.95 Wilayah kekerasan.87 Namun, jumlah personel ekspatriat penting lainnya untuk kerja sama Selatan-Selatan yang tinggi, terutama jika diturunkan untuk adalah pembelajaran sebaya (peer learning) untuk periode yang singkat tanpa memahami konteks kepemimpinan yang efektif dan manajemen negara tersebut, tidak akan mampu membangun konflik yang sukses.96 220 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Sistem badan internasional internal institusional yang paling sesuai untuk mengembangkan kapasitas atau sulit mencapai Kecepatan tanggap terhadap konteks lokal dalam tujuan transparansi dan antikorupsi di lingkungan situasi rapuh juga terhambat oleh proses internal yang memiliki kesulitan pertimbangan ekonomi yang awalnya dikembangkan untuk lingkungan politik (Boks 6.8). Deklarasi Dili Kelompok yang lebih stabil. Misalnya, prosedur pengadaan g7+ negara-negara rapuh pada Mei 2010 institusi finansial internasional didasarkan pada menyatakan: “Walaupun kami semua menerima asumsi keamanan yang sedang berlangsung, standar internasional, komunitas donor harus tingkat kapasitas institusional negara yang layak, memahami kondisi dan kebutuhan kami. Itulah dan pasar kompetitif. Dengan demikian, proses- sebabnya kami memberikan periode transisional proses tersebut sulit beradaptasi dengan situasi untuk memperkuat kapabilitas dan sistem kami, di mana kondisi keamanan berubah antara serta tidak ingin mendapatkan persyaratan dan rancangan dengan tender suatu proyek—di mana kondisi prosedural yang lambat dan rumit.�99 sejumlah kecil mitra pemerintah yang memenuhi Para pemimpin yang bertanggung jawab syarat sulit mengelola dokumentasi pengadaan menghargai kemampuan sistem fidusia yang yang rumit, serta di mana jumlah kontraktor berfungsi dengan baik untuk mengurangi rent- yang memenuhi syarat yang siap bersaing dan seeking oportunistis dan memperkuat perilaku bergerak sangat terbatas. berbasis aturan. Namun, sistem tersebut Pada awalnya, Sekretariat PBB pun memerlukan proses yang diadaptasikan dengan mengembangkan sistem pengadaan yang dirancang realita kondisi lokal.100 untuk mendukung fungsinya sebagai layanan Saran untuk pengadaan yang “paling penasihat berbasis kantor pusat dan sekretariat sesuai� tidaklah sulit. Pengalaman negara bagi Majelis Umum. Ketika operasi perdamaian menunjukkan kebutuhan akan proses kontrak dilaksanakan, sistem-sistem ini diperluas dengan yang memungkinkan negosiasi langsung dengan adaptasi yang relatif sedikit terhadap semua pengetahuan pasar regional; fokus pada kecepatan persyaratan operasi perdamaian meskipun ada mobilisasi dan rekam jejak dalam beroperasi di perbedaan konteks dan tujuan. Sebagian besar lingkungan yang tidak aman dalam mengontrak; badan penyedia bantuan bilaterial tidak memiliki informasi yang lebih baik pada sektor “kebijakan risiko� yang spesifik untuk situasi swasta lokal mengenai prosedur pengadaan; rapuh dan terkena dampak konflik—tetapi melakukan subkontrak ke kontraktor lokal untuk mereka menerapkan kriteria normal. Beberapa membangun kapasitasnya; melakukan pratender donor memiliki pendekatan atau instrumen yang secara internasional di bawah kontrak kuantitas mengenali masalah tersebut, tetapi ini tidak diarus- variabel. Melakukan pengawasan pengadaan utamakan pada seluruh strategi atau kriteria oleh masyarakat sipil untuk membangun keputusan pendanaan proyek.97 kepercayaan, menyederhanakan proses dan Ketika lingkungan tidak aman, dokumentasi yang konsisten dengan pedoman prosedur standar ini (konformisme prosedural donor yang ada, dan mendesentralisasikan sebagaimana yang disebut oleh Presiden Liberia pengambilan keputusan donor kepada negara.101 Ellen Johnson Sirleaf dalam Boks 6.4) sering Namun, pencarian praktik pengadaan yang kali tidak memberikan hasil yang diinginkan. paling sesuai telah berjalan lebih jauh di beberapa Karena sifatnya yang rumit dan memakan donor dibandingkan donor lainnya, dan sistem waktu, prosedur ini sulit dikelola bagi mitra multilateral belum memiliki inovasi dalam institusional yang lemah dan dapat menyebabkan pengadaan bilateral. penundaan. Di lingkungan seperti Kamboja, Fragmentasi upaya bantuan internasional Liberia, dan Sudan, sangat sulit mencari juga bertentangan dengan penyediaan bantuan kontraktor internasional yang memenuhi syarat institusional pada skala yang memadai. Tidak untuk melakukan penawaran pada proyek dan hanya jumlah donor dan program vertikal mobilisasinya sering kali lambat.98 Prosedur yang bertambah banyak hingga melebihi standar juga dapat menghambat pendekatan jumlah negara penerima bantuan,102 tetapi juga Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 221 BOKS 6.8  Mengumumkan perkiraan biaya merupakan cara terbaik? Pertukaran kepentingan antara transparansi dengan kolusi Peluang transisi: Tekanan untuk bertindak cepat Pemangku kepentingan utama: Badan pemerintah dalam situasi rapuh. yang mengajukan tender, masyarakat domestik, perusahaan domestik, donor dan perusahaan internasional. Tekanan utama: Persepsi kroni terhadap kontraktor Tantangan institusional: Tingkat keamanan yang dari kelompok politik, etnis, regional tertentu dalam rendah, kapasitas institusional yang rendah, persaingan kontrak yang dapat memperburuk risiko kekerasan. yang dangkal, tradisi praktik korupsi dari masa lalu. Dilema akuntabilitas ganda: Melaksanakan proses yang dapat diterima oleh donor dan investor internasional, sekaligus mencapai kecepatan dan legitimasi dalam konteks sosial. Dalam kesepakatan pinjamannya, Bank Dunia sering kali mengharuskan negara mitranya untuk memublikasikan perkiraan biaya pembangunan jalan. Jika pasarnya kompetitif, publikasi perkiraan tersebut dapat menghasilkan penawaran yang lebih rendah. Publikasi tersebut juga memastikan penerapan norma transparansi dan kesetaraan— semua penawar memiliki posisi yang sama dan perusahaan yang memiliki kedekatan dengan otoritas jalan tidak boleh melakukan kesepakatan “di bawah meja�. Risikonya adalah praktik pengadaan ini akan memfasilitasi niat buruk—kolusi. Jika perusahaan menegosiasikan kesepakatan dengan harga kolusif, perkiraan biaya memberikan target atau titik fokus untuk kesepakatan mereka. Efek ini diilustrasikan secara dramatis dalam perbandingan Integritas Institusional Bank Dunia dari harga yang diperkirakan terhadap tawaran 46 kontrak untuk pembangunan dan perbaikan jalan selama 2009 dan 2010 di bawah proyek yang didanai Bank di negara Eropa Timur. Kedekatan keduanya tidak terbayangkan tanpa kolusi (lihat Figur). Akibatnya, norma pengadaan tidak mencapai tujuan dukungan yang cepat—penundaan yang terjadi dalam publikasi perkiraan tidak pula mendorong proses yang sah dan transparan—karena kolusi. F igur A   Kedekatan tawaran yang tidak terbayangkan tanpa kolusi 5 4,5 4 Biaya (dalam juta US$) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 Jumlah kontrak Biaya yang diperkirakan Biaya aktual Sumber: Diadaptasi dari diskusi dengan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Integritas pada tahun 2010. bantuan itu sendiri telah terfragmentasikan. Di OECD terbaru mengidentifikasi 32 negara yang Republik Demokratik Kongo, 30 donor aktif menerima bantuan dari 15 donor atau lebih.104 mendanai 362 proyek di sektor kesehatan, 262 Sebaliknya, studi di Botswana dan Republik proyek dengan dana kurang dari US$1 juta, Korea menunjukkan bahwa keberhasilan dan 305 proyek di sektor hukum, 199 proyek pembangunan dalam kasus-kasus ini disebabkan dengan dana kurang dari US$1 juta.103 Studi oleh adanya satu donor atau yang dominan.105 222 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Bantuan yang terfragmentasikan memberikan PBB. Namun, ini masih merupakan kapasitas beban administratif pada kapasitas yang lemah, kecil untuk mengelola pertumbuhan saat bukannya membangun kapasitas tersebut. ini dalam penyebaran kebijakan, belum lagi mendukung kapasitas internasional yang lebih Fokus pada keamanan, keadilan, dan luas.109 Tidak ada mekanisme yang sama untuk lapangan kerja bagi masyarakat pelatihan personel peradilan nasional bersama untuk dipaparkan pada sistem dan praktik yang Bantuan untuk negara-negara yang berupaya berbeda, serta sedikit pengetahuan mengenai mengembangkan sistem polisi, keadilan, pendekatan pembangunan institusi dalam situasi dan tahanan yang teratur dengan baik dalam yang rapuh. menghadapi ancaman kekerasan lebih terbatas Hambatan struktural dalam arsitektur dibandingkan bantuan yang disediakan untuk internasional juga membatasi bantuan membangun kapasitas militer. Pasokan personel internasional untuk keamanan dan keadilan. dibatasi karena negara tidak memiliki kapasitas Anggaran perdamaian PBB dapat membantu cadangan polisi atau peradilan kriminal yang penyebaran satuan kepolisian, tetapi hanya dimiliki oleh militer. Untuk bidang hukum, jika suatu negara berada dalam mandat Dewan UN Independent Review on Civilian Capacities Keamanan. Ini menimbulkan hambatan politik menemukan bahwa hal tersebut merupakan salah yang besar bagi negara yang mencari bantuan satu kekosongan terbesar dalam mekanisme sipil internasional untuk sektor polisinya, tetapi ragu internasional meskipun ada upaya untuk mengisi untuk menyetujui agenda Dewan Keamanan. kekosongan tersebut.106 Departemen Operasi Tanpa operasi perdamaian, pemerintah nasional Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Department dapat mencari bantuan sipil atau nasihat dari of Peacekeeping Operations—UNDPKO), donor PBB dan bantuan operasional dari aktor bilateral. bilateral, IADB, UNDP, dan lain-lainnya telah Namun, bantuan PBB tidak mencakup penurunan memperdalam kapasitasi pemberian bantuan unit polisi aktual, sedangkan bantuan dari aktor yang terkait dengan keamanan dan keadilan bilateral tidak memiliki legitimasi dukungan warga negara, dan Bank Dunia telah menambah yang diberikan oleh organisasi multilateral yang bantuannya untuk masalah hukum dan membawahi pemerintah nasional. peradilan—tetapi celah utama dalam personel Bab 5 menjelaskan masalah yang terjadi di dan pemberian bantuan tetap ada. tingkat negara dari pemutusan antara bantuan Dukungan untuk sistem peradilan kriminal untuk militer dan polisi dengan bantuan untuk sering kali lebih sulit diberikan dibandingkan sistem keadilan sipil. Tidak adanya titik fokus dukungan untuk reformasi militer dan yang jelas untuk peradilan kriminal secara pembangunan kapasitas karena adanya disparitas keseluruhan dalam sistem internasional dapat yang besar dalam kebijakan, kerangka hukum, menjadi faktor penyebab masalah ini—herannya, dan struktur organisasional antara penyedia ada badan internasional untuk berbagai fungsi, negara-bangsa yang berbeda.107 Disparitas ini tetapi tidak ada badan yang mengurus masalah telah menyebabkan ketegangan dalam dukungan peradilan kriminal. Fragmentasi bantuan internasional untuk kepolisian dan hukum sipil finansial untuk sektor keamanan dan fungsi dari Bosnia hingga Timor Leste.108 Organisasi keadilan sipil karena pembagian dalam “Bantuan regional seperti Uni Eropa telah berfokus pada Pembangunan Resmi di bawah Aturan DAC�, pelatihan untuk menjembatani perbedaan dalam serta aturan finansial yang berbeda di bawah misi praktik nasional. Standing Police Capacity PBB perdamaian dan dukungan sukarela di wilayah- beranggotakan 50 orang, dan Office of Rule of wilayah ini juga memperburuk pendekatan yang Law and Security Institution (Badan Peraturan terputus di lapangan. Hukum dan Institusi Keamanan) juga telah mulai Terkait penciptaan lapangan kerja, membuat kemajuan dalam mengembangkan perubahan yang dapat dipahami oleh donor doktrin standar dan paket pelatihan untuk unit untuk memfokuskan bantuan pada MDG telah polisi yang akan diturunkan dalam operasi menghasilkan banyak pihak yang mendedikasikan Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 223 sejumlah besar bantuan pembangunan mereka besar terhadap pembangunan sektor swasta untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar sebagaimana yang dijamin oleh pentingnya seperti air dan sanitasi—dengan penekanan pertumbuhan yang adil dan penciptaan lapangan yang relatif kecil pada penciptaan lapangan kerja untuk mencegah kekerasan.113 kerja. Layanan penasihat kebijakan ekonomi internasional telah berfokus pada pertumbuhan, Akuntabilitas ganda dan mengelola bukannya pekerjaan. Ini meliputi pertimbangan risiko tindakan pertumbuhan tenaga kerja intensif sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan, tetapi Aktor internasional tahu bahwa keterlibatan yang memberikan penekanan yang relatif kecil cepat, komitmen jangka panjang, dan dukungan terhadap nilai lapangan kerja dalam pencegahan bagi institusi nasional sangat penting untuk kekerasan serta jenis dan kualitas lapangan mencegah siklus kekerasan yang berulang.114 kerja yang dapat memperkuat kohesi sosial Lalu, mengapa praktik internasional berubah dan mendorong peran positif bagi pemuda di secara lambat? Kami berpendapat bahwa hal masyarakat. Akibatnya, ada sedikit konsensus ini dikarenakan “dilema akuntabilitas�—aktor pada jenis intervensi terkait lapangan kerja yang internasional baik itu bilateral maupun multilateral secara sistematis dapat membuat perbedaan di lebih mengutamakan konstituensi dan pemangku lingkungan yang rapuh. Pengecualiannya adalah kepentingan domestik mereka dibandingkan penggunaan lapangan kerja publik berbasis mitra mereka atau warga negara penerima masyarakat: walaupun memiliki rancangan bantuan. Ini membuat mereka menekankan yang sangat berbeda, program yang didukung sejumlah risiko—risiko tindakan dan risiko oleh donor bilateral; badan PBB; institusi keterlibatan dengan institusi mitra yang lemah— finansial internasional di Afganistan, Indonesia, dengan mengorbankan risiko kelambanan atau Nepal, Burundi, Rwanda, dan berbagai negara tidak adanya hasil pembangunan institusi jangka Amerika Latin telah menghasilkan lapangan panjang, di mana akuntabilitasnya kurang (Figur kerja transisional yang cukup signifikan. 6.2). Konsekuensinya meningkat dua kali lipat: Beberapa donor bilateral, seperti Amerika mengistimewakan risiko reputasional tindakan Serikat dan India, juga telah mendedikasikan di atas risiko konsekuensial penundaan dan proporsi signifikan bantuan mereka di negara- keraguan untuk menyalurkan dana dan bantuan negara rapuh untuk aktivitas yang menghasilkan melalui anggaran institusi nasional yang rapuh. pendapatan. Bekerja di negara rapuh melibatkan Peran sektor swasta dalam mengurangi ketidakpastian, fluiditas, dan risiko tinggi— dan mengatasi efek kekerasan pada tingkat tetapi ada risiko tindakan dan risiko kelambanan lokal dan nasional telah diakui sekarang secara yang mengambil tindakan. Contoh yang sangat luas,110 terutama jika penciptaan lapangan kerja sederhana mengilustrasikan masalah tersebut: dan pendapatan diupayakan untuk melebihi Suatu komunitas beranggotakan 100.000 orang pekerjaan yang didanai donor dan berjangka menghadapi ancaman kemanusiaan yang buruk. pendek. Beragam skema inovatif, termasuk yang Dunia eksternal mau membantu dan memiliki didukung oleh IFC dan beberapa donor bilateral, dua pilihan untuk melakukannya. Keduanya telah terbukti efektif dalam membangun diperkirakan menelan biaya US$50 juta. Untuk kapasitas sektor swasta dan kewirausahaan; opsi A, donor eksternal menunggu enam bulan contohnya menghubungkan pendidikan dengan untuk memastikan bahwa semua dana akan pengembangan kewirausahaan.111 Donor seperti digunakan secara tepat dan hanya 20 persen jiwa Bank Pembangunan Multilateral, Jepang, Cina, yang dapat diselamatkan. Untuk opsi B, donor memberikan investasi yang signifikan dalam yakin dapat menyelamatkan 80 persen dana infrastruktur yang mendukung pembangunan tersebut agar dapat menjadi solusinya. Umumnya, sektor swasta. 112 Namun, masyarakat kita akan mengatakan bahwa opsi B yang harus internasional tidak memberikan perhatian yang dipilih. Memang, sensitivitas risiko kelambanan 224 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Figur 6.2 Bantuan internasional untuk negara-bangsa—Dua menyebabkan kekerasan jika tidak ada tindakan dilema akuntabilitas yang diambil—kemungkinan 80 persen untuk ilustrasi tersebut. Namun, untuk program sekolah, seseorang mungkin akan menilai bahwa risiko ini lebih rendah dibandingkan dengan Akuntabilitas Aktor Aktor menghabiskan beberapa bulan untuk merancang Nasional Internasional program yang akan memberikan hasil yang Akuntabilitas lebih baik. Kebanyakan orang akan mendukung pendanaan penurunan tentara melalui udara, gaji, dan listrik—tetapi program sekolah dapat Akuntabilitas Akuntabilitas ditunda. Namun, pada praktiknya, komunitas pembangunan akan memperlakukan masalah listrik dan sekolah dengan cara yang sama; dan walaupun Dewan Keamanan PBB mengambil Konstituensi domestik Konstituensi domestik keputusan dengan cepat, infrastruktur pendukung untuk misi perdamaian dihasilkan dalam opsi Sumber: Tim WDR. A. Tantangan strategisnya adalah peralihan dari seharusnya menjadi akan—dengan kata lain, mengambil tindakan dan toleransi tingkat untuk merancang kembali sistem manajemen risiko fidusia tertentu mendukung intervensi— risiko guna menyelaraskan penaksiran risiko dan dan sebagian besar aktor kemanusiaan akan pengambilan risiko dengan hasil yang optimal. mengadopsi opsi B. Contoh lebih lanjut mengenai dampak Sekarang, pertimbangkan intervensi akuntabilitas ganda adalah keengganan pembangunan atau perdamaian berikut: donor untuk menyalurkan bantuan melalui pengiriman tentara melalui udara; memberi anggaran nasional dan institusi nasional di bantuan dana untuk membayar gaji polisi, negara yang terkena dampak kekerasan dan mendanai tenaga pendidikan dan kesehatan, rapuh meskipun berdampak pada transformasi serta menjaga sistem listrik berfungsi; dan sebuah institusi. Selain menghindari efek negatif sistem program untuk membuka sekolah kembali paralel, bantuan melalui anggaran mendukung dipandang mampu mencegah penyebaran mekanisme institusional pengambilan keputusan kekerasan. Tersedia pilihan yang sama—opsi A, politik mengenai prioritas dan pertukaran menunggu enam bulan agar yakin bahwa dana kepentingan, mempengaruhi pengembangan dapat digunakan secara tepat, tetapi dengan manajemen finansial publik dan sistem risiko hanya menyelamatkan kira-kira 20 persen akuntabilitas, serta menciptakan alat untuk populasi; atau opsi B, bertindak cepat dengan mengoordinasikan bantuan internasional.115 tingkat keyakinan yang tinggi bahwa hanya 80 Namun, donor menghadapi dilema—bantuan persen dana yang digunakan secara tepat. Lagi- untuk institusi yang lemah diperlukan jika lagi, kebanyakan orang akan mengatakan bahwa institusi tersebut dapat berkembang, tetapi opsi B yang harus dipilih. kelemahan institusi tersebut menimbulkan Tidak ada kepastian bahwa intervensi risiko politik dan fidusia.116 Dalam keterlibatan pembangunan akan menyelamatkan jiwa dan berisiko tinggi ini, masyarakat internasional mencegah penyebaran kekerasan—sedangkan cenderung mengandalkan organisasi bilateral intervensi yang terburu-buru sering kali dan multilateral untuk melaksanakan fungsi mengalami kegagalan. Namun, bagaimana yang biasanya dilaksanakan oleh negara117 agar jika risikonya terdiferensiasikan? Seseorang terhindar dari penyalahgunaan sumber daya atau mungkin akan menilai bahwa penundaan kekerasan atau pelanggaran HAM oleh pihak- pasukan perdamaian serta bantuan dana pihak yang dibantu. untuk membayar gaji dan sistem listrik akan Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 225 Pilihan yang ada untuk manajemen risiko tingkat risiko fidusia dan reputasional yang berbeda. Pilihan tersebut meliputi program Beragam pendekatan yang berkaitan dengan pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat tingkat risiko fidusia dan reputasional yang (Bab 4), serta melakukan kontrak dengan LSM berbeda dapat digunakan oleh institusi nasional. dengan menggunakan pendanaan berbasis Pendekatan tersebut meliputi pengawasan hasil dan bantuan berbasis output pada sektor- dan monitoring independen program yang sektor utama. Dukungan langsung terhadap dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya, di pemerintahan subnasional dan bantuan Afganistan dan Tepi Barat dan Jalur Gaza di melalui badan-badan nonpemerintah yang bawah Bank Dunia—yang mengatur dana mempekerjakan staf lokal adalah cara lain untuk kepercayaan multidonor—pengawasan mengelola bantuan di luar sistem anggaran independen telah digunakan untuk menyelidiki pemerintah dalam situasi pemerintahan yang pembelian dan pengeluaran yang dilakukan oleh lemah, serta mempertahankan fokus pada institusi nasional dan kontraktor internasional.118 kapasitas institusional lokal dan personel yang Contoh yang terkait adalah penyaluran dana memiliki keahlian. donor hanya berdasarkan audit bulanan atau Mengumpulkan dana juga merupakan triwulan yang tidak memenuhi syarat oleh cara untuk mengelola risiko. MDTF (Dana perusahaan audit eksternal yang bersertifikasi, Perwalian Multidonor) telah semakin banyak seperti yang dilaksanakan untuk Uganda digunakan dalam situasi rapuh dan terkena Veterans Assistance Program (Program Bantuan dampak konflik—misalnya di Afganistan Veteran Uganda).119 Yang ketiga ada pada dan Sudan Utara (Boks 6.9), Irak, Indonesia, badan manajemen dan pembelian finansial Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Haiti. MDTF eksternal, di mana perusahaan internasional juga dapat mengatasi dilema akuntabilitas memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk ganda. Untuk aktor nasional, mereka dapat manajemen dan pembelian finansial program meningkatkan transparansi investasi donor, serta mempertahankan anggaran dan akun memastikan koherensi yang lebih besar dengan terkonsolidasi suatu program, seperti yang perencanaan nasional, dan memberikan wadah dilaksanakan dalam demobilisasi dan reintegrasi untuk mobilisasi sumber daya. Bagi donor, di Anggola, Guinea-Bissau, dan Sierra Leone.120 MDTF dapat mengurangi biaya transaksi dan Yang keempat adalah program “kunci ganda� menyediakan forum bagi kolaborasi dan dialog di mana aktor nasional dan internasional donor dengan pemerintah nasional meskipun menandatangani transaksi yang penting dan sekretariat MDTF dapat memberikan informasi berisiko tinggi, seperti Liberia Governance and yang tidak dapat mereka cari sendiri.121 MDTF Economic Management Assistance Program dapat membuat donor mampu mengadopsi (GEMAP) yang dibahas pada Bab 4. Yang kelima pendekatan kolektif terhadap risiko yang adalah bantuan dalam bentuk natura terhadap inheren dalam situasi transisi.122 Dalam konteks item-item dalam anggaran nasional, seperti kemanusiaan, mekanisme yang dikumpulkan di Zimbabwe, di mana donor bilateral telah dapat meningkatkan tingkat pendanaan karena mendanai, membeli, dan menyediakan item-item mereka mampu membuat donor mengeluarkan tersebut melalui kontraktor seperti penyediaan dana yang lebih besar yang dapat mereka kelola obat-obatan untuk klinik milik negara. secara langsung. Pendekatan ini dapat mengelola risiko Namun, MDTF jarang menjadi instrumen fidusia donor serta memberikan ruang pendanaan yang paling penting dalam situasi untuk mendirikan dan memperkuat sistem konflik—total pendanaan melalui 18 MDTF nasional. Namun, karena pendekatan tersebut operatif pada tahun 2007 sebesar US$1,2 miliar memerlukan keahlian internasional, pendekatan masih merupakan pecahan bantuan dana tersebut umumnya mahal. Sejumlah pilihan yang kecil untuk negara yang terkena dampak yang lebih lokal juga tersedia untuk digunakan konflik.123 Terlebih lagi, kinerja MDTF tidak oleh institusi nasional, sekaligus menangani 226 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 6.9  Dana kepercayaan multidonor: Afganistan dan Sudan Utara Jenis Kekerasan: Kekerasan antarkelompok, etnis, dan politik; kejahatan teroganisasi dan perdagangan ilegal; lintas batas; transnasional, ideologis. Peluang Transisi: Ruang yang besar untuk Pemangku kepentingan utama: Pemerintah perubahan; Bonn Accord/ Kesepakatan Perdamaian federal dan lokal, satuan keamanan, milisi, pemimpin Komprehensif (Comprehensive Peace Agreement— masyarakat, kelompok masyarakat sipil, warga negara, CPA); pemilu; anggaran pembangunan nasional. wanita, mitra internasional, kelompok bersenjata transnasional. Tekanan utama: Kekerasan dan trauma yang Tantangan Institusional: Hambatan akuntabilitas berkepanjangan, kekerasan lintas batas, jaringan dan kapasitas yang parah dalam institusi administrasi kriminal, pendapatan rendah, pengangguran, korupsi, publik, keamanan, peradilan, dan politik; kurangnya diskriminasi gender. representasi wanita. Dilema akuntabilitas ganda: Hambatan akuntabilitas dan kapasitas pada tingkat nasional membuat dana kepercayaan multidonor menjadi solusi yang menarik: kesepakatan dana kepercayaan memanfaatkan mandat serta kompetensi PBB dan Bank Dunia. Afganistan UNDP memberikan Afghan Interim Authority Fund—AIAF (Dana Otoritas Interim Afgan) yang didukung oleh 24 donor dan bernilai US$73 juta untuk periode enam bulan guna membayar kebutuhan pemulihan layanan sipil: membayar gaji serta merehabilitasi bangunan pemerintah dan peralatan pengadaan. Bantuan ini mendukung kapabilitas dan legitimasi pemerintah pada fase transisi awal, serta menjembatani celah tersebut hingga MDTF selanjutnya dapat memberikan bantuan anggaran dan program investasi keuangan dalam jangka panjang. Afghanistan Reconstruction Trust Fund—ARTF (Dana Kepercayaan Rekonstruksi Afganistan) yang didukung oleh 32 donor menyalurkan dana melalui “recurrent window� untuk mendanai anggaran (gaji pegawai negeri dan biaya fasilitas, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan) serta “investment window� untuk membantu Program Prioritas Nasional pemerintah. ARTF untuk mengoordinasikan dana dan mengurangi beban pemerintah, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung peran anggaran nasional dalam mempromosikan tujuan nasional. Sejak kemunculannya pada tahun 2002, donor telah memberikan US$4 miliar (hingga Desember 2010) yang kontribusi terbesar untuk anggaran Afganistan. ARTF bergerak cepat dengan menyalurkan 99 persen dananya pada tahun 2003–2004 dan 75 persen pada tahun 2005–2006 yang berperan sebagai alat utama untuk membayar gaji pemerintah, serta proyek utama seperti Terowongan Salang dan NSP. UNDP mengelola Law and Order Trust Fund for Afghanistan—LOFTA (Dana Kepercayaan Hukum dan Tata Tertib untuk Afganistan) yang sebagian besar mendanai gaji polisi. Fase LOFTA saat ini didanai oleh 15 donor yang menyediakan dana sekitar US$306 juta. Sudan Utara MDTF untuk Sudan Utara sebesar US$545 juta dibentuk pada tahun 2005 dari 14 donor dengan Bank Dunia sebagai pengelolanya. Pemerintah Sudan Utara, donor, LSM, dan masyarakat sipil telah mengkritik bahwa MDTF tersebut lambat dan tidak efisien, sering mengalami penundaan pencairan, dan tidak fleksibel. Peninjauan menunjukkan bahwa Bank Dunia menyepelekan kesulitan logistik, defisiensi institusional, dan tantangan komunikasi—serta melakukan pengawasan manajerial yang tidak konsisten, terutama dalam fase awal yang kritis. Sebagian penyebabnya adalah dilema yang dihadapi oleh Bank Dunia dalam mencoba menyeimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh tindakan cepat (kemungkinan penggunaan dana yang tidak tepat) dengan risiko kelambanan mengambil tindakan (gagal mencairkan dana dan tidak mencapai tujuan). Bank Dunia telah mengambil langkah untuk memperbaiki manajemen dana—pencairan pada tahun 2010 sebesar US$188 juta dan mencapai total US$400 juta pada Desember 2010 (hampir tiga perempat dana yang dikomitmenkan). Sumber: Scanteam 2007; Fenton dan Phillips 2009; Randel 2010; Atos Consulting 2009; Scanteam 2010; OECD 2010c; Government of Afghanistan dan UNDP 2010; World Bank 2005a, 2009a, 2010b, 2010j; Randel dan Mowjee 2006. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 227 sama di semua negara dalam hal kecepatan dan perkiraan terbaiknya adalah kehilangan 36 pemberian hasil, kualitas proses, dan persepsi persen kasus, serta perkiraan yang rendah dan keberhasilan pemangku kepentingan. Evaluasi tinggi sering kali dipisahkan oleh urutan besar MDTF baru-baru ini menunjukkan inkonsistensi atau kecilnya kasus tersebut.127 Kualitas data proses manajemen MDTF di dalam dan di mengenai kematian tidak langsung akibat perang seluruh badan, kebutuhan akan manajemen lebih buruk—perkiraan korban jiwa di Irak ekspektasi yang lebih baik, pengawasan dan untuk tahun 2003 hingga 2006 berkisar antara evaluasi dampak yang lebih kuat, penyaluran 50.000 hingga 600.000.128 Data pembunuhan juga dana yang lebih cepat untuk mendukung tidak memadai untuk monitoring kekerasan. pembangunan kepercayaan nasional, serta Meskipun setiap negara OECD melaporkan penekanan pada bantuan melalui sistem nasional statistik pembunuhan untuk setiap tahun selama untuk membantun institusi.124 Menyeimbangkan lima tahun terakhir, hanya 62 persen negara tuntutan penyediaan dana jangka pendek dan berkembang yang melakukan satu observasi pembangunan kapasitas institusional jangka atau lebih selama lima tahun terakhir dan hanya panjang diilustrasikan dalam pengalaman MDTF 29 persen negara yang terkena dampak konflik Sudan Selatan. di Sub-Sahara Afrika melaporkan tingkat Karena bersifat kelas berat dan sistem pembunuhan. pemerintahannya yang kompleks, MDTF Pendekatan inovatif yang menelusuri juga dapat meningkatkan risiko keengganan konflik dan kekerasan yang dilaporkan pada badan yang menjadi tuan rumah. Akibatnya, media massa lokal sedang digunakan di Aceh donor bilateral mentransfer risiko tersebut sejak kesepakatan perdamaian pada Agustus ke pengelola MDTF multilateral.125 Selain itu, 2005.129 Sumber informasi lain mengenai sikap terdapat mikromanajemen yang dilakukan oleh terhadap kekerasan domestik adalah Multiple donor portofolio MDTF dan alokasi dana yang Indicator Cluster Surveys berkala UNICEF yang menghambat keselarasannya dengan strategi dan mencakup sekitar 100 negara yang sebagian besar anggaran nasional.126 merupakan negara rapuh dan terkena dampak kekerasan. Namun, secara keseluruhan, ada Mengawasi perkembangan dari beberapa dasar yang disepakati untuk mengukur keadaan rapuh penurunan tingkat kekerasan. Pengumpulan data yang lebih baik adalah cara yang mudah untuk Yang membuat dilema akuntabilitas ganda meningkatkan respons internasional (Bab 9). menjadi lebih buruk adalah lemahnya sistem Membuat jajak pendapat untuk mengukur untuk mengawasi perkembangan dari keadaan kepercayaan dan ekspektasi warga negara rapuh. Satu-satunya kerangka global yang dari waktu ke waktu jarang digunakan di disepakati untuk mengukur hasil bantuan negara-negara rapuh. Jajak pendapat berbasis pembangunan adalah MDG dan indikator persepsi dapat menjadi bagian yang penting terkaitnya. Tidak ada ukuran global untuk dalam mengukur prioritas warga negara dan menilai kemajuan upaya guna meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. keamanan warga negara. Jadi, sejumlah indikator Data tersebut jarang dikumpulkan secara sederhana untuk mengukur kemajuan dalam konsisten di negara rapuh130 karena komunikasi meredakan kekerasan dan menciptakan institusi yang buruk dan organisasi yang tidak yang lebih baik akan membuat masyarakat mendapatkan cukup dana hingga kekhawatiran internasional dan pemimpin nasional mampu cara penggunaan informasi tersebut.131 Namun, menelusuri kemajuan manajemen kekerasan kemajuan teknologi membuat pengumpulan bersamaan dengan MDG. data survei lebih muda—WDR ini, misalnya, Selain itu, tidak ada data global yang melakukan survei SMS (layanan pesan singkat) dapat diandalkan pada tingkat atau pola di Republik Demokratik Kongo.132 ketidakamanan. Data mendasar mengenai kematian akibat peperangan sangat minim— 228 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Pelajaran keterlibatan internasional • Kedua, “konformisme prosedural� pada badan internasional tidak sesuai dengan Paradoks akuntabilitas ganda sangat dipahami tantangan pembangunan kepercayaan yang oleh para aktor di lapangan—pertanyaannya cepat dan pendekatan yang paling sesuai adalah bagaimana berkinerja lebih baik. Setiap laporan utama mengenai bantuan untuk transformasi institusional. internasional yang berkaitan dengan negara • Ketiga, tantangan baru dan lanskap bantuan yang terkena dampak konflik pada dekade internasional yang berubah memerlukan lalu telah menegaskan batasan pada pengaruh upaya baru untuk bekerja sama. Permasalahan bantuan internasional untuk meredakan konflik politik dan kekerasan kriminal yang dan menghasilkan transformasi institusional kompleks memerlukan kapasitas diplomatik, dalam kondisi yang rapuh. Bab ini membahas keamanan, dan aktor pembangunan—serta penerapan konsisten praktik-praktik yang paling kesepahaman yang lebih baik di antara mitra sesuai yang manfaatnya telah terbukti, dan OECD, mitra yang berpendapatan rendah, menghasilkan tiga kesimpulan berikut. mitra yang berpendapatan menengah, dan • Pertama, ada celah yang serius dalam mitra regional. dukungan untuk keamanan, keadilan, dan lapangan kerja di negara yang sedang mengupayakan pencegahan kekerasan. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 229 FITUR 6  Cerita dua program bantuan—Liberia dan Guinea-Bissau Liberia: Kepemimpinan yang kuat, bantuan pemulihan yang kritis Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan politik, kekerasan kriminal dan terkait geng, trafficking. Peluang transisi: Ruang yang besar untuk perubahan setelah CPA Pemangku kepentingan utama: Mantan pejuang, korban, pada September 2003. pemerintah, partai oposisi, mitra internasional dan penjaga perdamaian. Tekanan utama: Warisan pelanggaran, kekerasan, trauma dan Tantangan institusional: Hambatan akuntabilitas dan kapasitas ketidakpercayaan, korupsi, pengangguran, persaingan etnis. dalam bidang ekonomi, keamanan, peradilan, dan politik. Dilema akuntabilitas ganda: Harus meningkatkan kapasitas dalam institusi nasional dan lingkungan dengan risiko fidusia yang sangat tinggi. M asyarakat internasional dapat memberikan bantuan yang sangat penting bagi negara rapuh selama transisi yang sulit. Jika dilakukan dengan baik, bantuan yang terisolasi satu sama lain oleh perang, memungkinkan perdagangan kembali berjalan, dan memfasilitasi upaya pemulihan kemanusiaan. Dengan menggunakan ini dapat membuat perbedaan yang besar bagi negara- sumber daya dan keahlian berbagai badan dalam bidang negara yang berusaha menghindari atau pulih dari konflik, politik, keamanan, dan pembangunan, proyek tersebut tetapi hanya jika proses domestik menuju ke arah positif. membuahkan hasil dalam waktu singkat, sekaligus Sejarah bantuan internasional baru-baru ini bagi Liberia memfasilitasi reformasi di sektor transportasi dalam dan Guinea Bissau memberikan dua cerita yang sangat jangka waktu menengah. Dengan melewati hambatan berlawanan (lihat Boks 6.10). pembangunan infrastruktur, hal tersebut menawarkan Masyarakat internasional memainkan peranan peluang pekerjaan jangka pendek untuk sebagian besar penting dalam mendukung CPA Accra di Accra, Ghana, mantan pejuang dan nonpejuang. pada September 2003 yang mengakhiri dua perang saudara Pemulihan Liberia juga menunjukkan bagaimana Liberia. PBB menurunkan 25.000 pasukan perdamaian. organisasi dapat membantu. ECOWAS bekerja sama Dengan rasio populasi-pasukan tertinggi dalam sejarah dengan donor untuk membangun kepercayaan yang misi perdamaian, misi tersebut mencegah perlawanan terkait dengan lingkungan Liberia. GEMAP (lihat Boks terhadap proses perdamaian dan memberikan jaminan 4.2) yang diperkenalkan pada pemilu 2005 memberikan pihak ketiga bahwa perdamaian akan terjaga. otoritas “dual key� di wilayah pendapatan dan pengeluaran. Namun, pemerintahan transisi Liberia mengalami Dengan dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah masalah korupsi yang serius (lihat di bawah ini). Namun, dan masyarakat internasional, program tersebut dirancang dengan jaminan kesepakatan damai dan keamanan secara khusus untuk meyakinkan populasi dan donor internasional, PDB Liberia mengalami pertumbuhan bahwa masa penjarahan dan korupsi telah berakhir dan sebesar 6,4 persen setahun antara tahun 2004 hingga 2008 pelayanan akan diberikan dengan baik. Perekonomian telah (terkontraksi hampir sepertiganya pada tahun 2003). Pada meningkat di bawah GEMAP, dan program tersebut telah periode yang sama, komunitas bantuan internasional membantu memperkuat kepercayaan dalam institusi negara memberikan bantuan sebesar US$2,6 miliar kepada Liberia, dengan komitmen dan niat konsisten untuk menanggung sekitar US$146 per kapita per tahun (total pengeluaran risiko secara bersama-sama. Meskipun ada sisi positifnya, internasional, termasuk keamanan, lebih tinggi dengan kritik menunjukkan bahwa transfer pengetahuan yang jumlah US$415 per kapita pada tahun 2008—yang paling lambat serta kapasitas terhadap pemerintah lokal dan tinggi di Afrika saat ini). pemangku kepentingan menciptakan ketergantungan— Ini belum semuanya. Aktor internasional seperti dengan menyoroti pentingnya keterlibatan eksternal PBB dan Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah dengan institusi nasional. Liberia untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui Tujuh tahun setelah penandatanganan CPA, Liberia program inovatif guna menyediakan lapangan pekerjaan, memenuhi syarat untuk upaya Bank Dunia/IMF Heavily memulihkan perekonomian, dan memberikan bukti nyata Indebted Poor Countries yang menghasilkan penghapusan proses perdamaian. “Roads with UNMIL� memperbaiki utang per kapita tertinggi dalam sejarah. Proses perdamaian ratusan kilometer jalan, menghubungkan wilayah pedesaan yang telah terkonsolidasikan didorong oleh kepemimpinan (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 230 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FITUR 6  Cerita dua program bantuan—Liberia dan Guinea-Bissau (lanjutan) nasional yang gigih serta berorientasi pada hasil dan Berkebalikan dengan bantuan internasional dukungan internasional yang pragmatis. Sekarang, terkoordinasi untuk Liberia, tidak ada upaya internasional tantangannya adalah memastikan bahwa periode bantuan yang sama yang dilakukan untuk Guinea-Bissau. Ini internasional yang sukses ini tidak berakhir sebelum mencerminkan kurangnya kepercayaan internasional waktunya, tekanan yang muncul terus teridentifikasi terhadap pemerintahan nasional dan kepemimpinan dengan jelas, serta institusi yang sah dan bertanggung negara tersebut—tetapi kondisi yang sama muncul di jawab terus menerima bantuan. Liberia sebelum pemilu 2005. Guinea-Bissau: Proses nasional yang lemah, bantuan internasional yang tidak merata Jenis kekerasan: Konflik sipil, kekerasan politik, kejahatan terorganisasi dan perdagangan ilegal, kejahatan transnasional. Peluang transisi: Peluang perubahan yang singkat dan berulang: Pemangku kepentingan utama: Pemerintah federal dan lokal, pemilihan multipartai, kesepakatan damai setelah perang saudara, militer, warga negara, institusi regional, mitra internasional, kartel obat Pakta Stabilitas Nasional. internasional. Tekanan utama: Kekerasan dan trauma berkepanjangan, persaingan Tantangan institusional: Hambatan akuntabilitas dan kapasitas etnis, dukungan eksternal untuk pemberontak domestik, jaringan dalam institusi pemerintahan, keamanan, peradilan, dan politik; tidak kriminal internasional, pendapatan rendah, pengangguran, korupsi. adanya akses terhadap layanan; tidak adanya inklusi kelompok yang berbeda. Dilema akuntabilitas ganda: Masyarakat internasional yang menganggap tindakan pencegahan terlalu berisiko; aktor nasional yang memerlukan bantuan dini. Selama lebih dari 15 tahun, telah ada peluang sporadis, UNOGBIS (Markas Bantuan Perdamaian di Guinea-Bissau). tetapi dengan komitmen kepemimpinan untuk mengatasi Konferensi donor diadakan untuk membantu pemulihan keretakan dalam masyarakat dan hanya mendapatkan dan rekonstruksi pascaperang, serta IMF dan Bank Dunia sedikit bantuan dari masyarakat internasional. Saat ini, memberikan bantuan darurat. Harapan tersebut terhambat Guinea-Bissau tetap menjadi salah satu negara termiskin oleh pemerintahan yang buruk—tanpa mekanisme yang di dunia dan merupakan “penerima bantuan� dengan mendukung seperti di Liberia. peringkat indeks pembangunan manusia 164 dari 169 Respons masyarakat internasional adalah isolasi lebih negara pada tahun 2010. lanjut. Dalam lingkungan yang semakin berisiko, IMF Sejak kemerdekaannya pada tahun 1960-an, menghentikan bantuannya, sedangkan Bank Pembangunan Guinea-Bissau telah dipimpin oleh rezim satu partai Afrika dan Bank Dunia menghentikan programnya. Tanpa yang terganggu oleh kudeta dan perang saudara (1998– bantuan anggaran, gaji pegawai negeri sipil tidak terbayar. 1999). Tekanan internasional untuk demokrasi sebagai PDB menurun hingga 4,1 persen pada tahun 2002 dan 0,6 kondisi untuk bantuan menghasilkan pergerakan tentatif persen pada tahun 2003. Kemudian, kudeta menyusul. menuju sistem politik multipartai pada tahun 1991. Satu Pemilihan diadakan pada tahun 2005, pemerintah baru peluang datang pada tahun 1994 dengan diadakannya terbentuk, dan masyarakat internasional kembali terlibat. pemilihan multipartai pertama. Namun, terlepas dari PBB memperkuat mandat UNOGBIS untuk memasukkan pernyataan bahwa pemilihan tersebut “transparan, bebas, dialog politik dan rekonsiliasi nasional pendukung serta dan adil�, masyarakat internasional tetap absen. Selama menegakkan hukum dan HAM. Ada kesepakatan antara perang saudara, masyarakat internasional pun menjaga pemerintah baru dengan beberapa donor di negara jarak, sedangkan institusi regional seperti ECOWAS tersebut mengenai prioritas strategis—mereformasi sektor dan Uni Afrika mencoba untuk melakukan mediasi dan keamanan, membayar gaji militer dan pegawai negeri, serta mengupayakan perdamaian. memulihkan beberapa layanan listrik. Perdamaian dan pemilihan pada tahun 1999– IMF melanjutkan pemberian bantuannya dan 2000 memberikan harapan baru, dan PBB mendirikan pertemuan donor diadakan di Lisbon pada Februari Peacebuilding Support Offiece in Guinea-Bissau— 2005. Namun, dana yang dihasilkan hanya 1,5 juta Euro. (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 231 FITUR 6  Cerita dua program bantuan—Liberia dan Guinea-Bissau (lanjutan) Perundingan donor pada tahun 2006 lebih memberikan Guinea-Bissau tetap rapuh dan tidak aman. hasil—di tengah-tengah kekhawatiran mengenai Pada tahun 2009, negara tersebut kembali mengalami pengaruh perdagangan obat dan jaringan kriminal, kekacauan dengan terjadinya pembunuhan presiden, dana sebesar 280 juta dolar Amerika Serikat dicairkan jenderal besar, dan dua menteri. Perdagangan obat walaupun situasi politik tetap tidak stabil dan penyaluran terlarang telah menjadi masalah utama. Reformasi sektor dana mengalami hambatan. keamanan tetap integral dalam mengatasi kekerasan yang Pada tahun 2007, atas reaksi terhadap pemecatan semakin meningkat ini, tetapi sejauh ini hanya menerima perdana menteri yang tidak berdasarkan hukum oleh sedikit bantuan dari aktor internasional. Uni Eropa dan presiden, anggota parlemen membentuk koalisi mayoritas. ECOWAS telah membantu membayar tunggakan gaji, Mereka menyatukan tiga partai terbesar di majelis untuk serta Angola dan Afrika Selatan menjalankan program mendukung pakta stabilitas nasional—dan setelah yang baik. Namun, sebagian masyarakat internasional negosiasi selama berbulan-bulan, memberikan mosi tidak tetap absen—tanpa kepemimpinan nasional yang percaya yang memaksa presiden mengangkat perdana bertanggung jawab, masyarakat internasional tidak mau menteri baru. Harapan semakin hancur ketika pakta atau tidak mampu mengambil risiko dan memberikan tersebut runtuh sehingga memicu krisis politik baru dan bantuan berkelanjutan yang dapat membantu memulihkan kejatuhan pemerintah. Pada tahun 2008, pemilihan baru situasi di Guinea-Bissau. yang memperoleh bantuan internasional terbatas untuk memastikan bahwa staf pemilihan dibayar menghasilkan Sumber: AllAfrika 2009; Andersen 2010; Atkinson 2008; Bøås 2009; Dwan dan Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive pemerintah baru. Mansion 2009; Giovine dkk. 2010; UNDP 2010b; Internasional Crisis Group 2008a, 2009b; Gberie 2003b; Economist Intelligence Unit 2008b; IRIN 2005; Vulliamy 2008. refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 BOKS 6.10  Bantuan internasional yang tidak merata untuk pencegahan kekerasan dan pemulihan di Afrika Barat Mohammed Ibn Chambas, Sekretaris Jenderal Kelompok Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (African, Caribbean, and Pacific—ACP), Mantan Presiden ECOWAS; Anggota Dewan Penasihat WDR Kita berasumsi bahwa keberhasilan di Liberia akan menjadi dana yang cukup meskipun dampak destabilisasinya di negara justifikasi yang cukup untuk memperoleh respons yang dan wilayah tersebut masih terasa. cepat dan kuat dari masyarakat internasional di Guinea- Yang paling utama, kegagalan yang memberikan dana Bissau untuk menghindari kekerasan dan konflik yang untuk reformasi sektor keamanan sangat mengecewakan dan berulang. Padahal, hal tersebut tidak demikian. Akibatnya, mengherankan. Impunitas dan serangan terhadap bidang negara tersebut masih bersusah payah dalam mengatasi politik oleh militer hanya dapat dilawan dengan reformasi ketidakstablian, kekerasan, konflik, atau disintegrasi negara sektor keamanan komprehensif yang mengatasi kelemahan karena perdagangan obat terlarang. hukum, institusional, serta kapasitas berbagai badan keamanan Ketidakpedulian masyarakat internasional membuat (militer, polisi, imigrasi, penjara, bea cukai) dan sistem peradilan. sejumlah upaya regional tidak mampu membuat negara ECOWAS tidak berhasil memperoleh sumber daya yang tersebut kembali pulih dan mengalami kemajuan nyata. diperlukan Guinea-Bissau untuk menghasilkan reformasi yang Konferensi donor di Jenewa pada tahun 2006 yang menggalang sangat dibutuhkan dalam sektor strategis ini. dana untuk sektor keamanan dan rencana rekonstruksi nasional Perbedaan bantuan internasional untuk Liberia dan tidak memberikan hasil yang baik; ECOWAS menjadi institusi Guinea-Bissau cukup menonjol, serta merupakan sumber yang paling banyak memberikan dana. Strategi nasional untuk frustasi terbesar bagi kami di ECOWAS. memerangi perdagangan obat terlarang juga tidak mendapatkan 232 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Catatan 1. Pada tahun 1990, Freedom House memberikan Mozambik nilai terburuk untuk kebebasan sipil dan nilai kedua terburuk untuk hak politik pada skala 1 hingga 7, tetapi skor tersebut naik menjadi 3 pada tahun 2009. Freedom House menggunakan skala 1 hingga 7 di mana 7 mengindikasikan tingkat kebebasan yang terendah, yaitu tidak ada atau hanya ada sedikit hak politik karena penindasan yang dilakukan oleh pemerintah, terkadang bersamaan dengan perang saudara. Negara-negara dan wilayah lain yang mendapatkan nilai 1 menikmati hak politik yang luas, termasuk pemilihan yang bebas dan adil. 2. Mega proyek tersebut meliputi peleburan alumunium Mozal, pabrik hidroelektrik Bassa Cahora, dan proyek gas Sasol. Lihat CAdeado dan Hamela 2009; World Bank 2005b. 3. UNDPKO 2010b, 2010c. 4. Perhitungan tim WDR berdasarkan OECD 2010d. 5. Davies dkk. 2008; Meidan 2006. 6. Bantuan bilateral Selatan-Selatan meningkat hingga 68 persen dari tahun 2004 hingga 2008 menjadi diperkirakan US$626 juta. Data untuk beberapa mitra pembangunan non-DAC utama, seperti Cina dan India, tidak termasuk dalam perkiraan ini (lihat OECD-DAC 2010b). 7. Organisasi dan pemerintah multilateral berikut ini memiliki utusan atau perwakilan khusus bagi Afganistan atau Afganistan dan Pakistan pada tahun 2009–2010: Inggris, Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, Belanda, Swedia, Norwegia, Prancis, Australia, Belgia, Cina, Jerman, Jepang, Denmark. 8. New York University Center on International Cooperation 2009. 9. Harvey dkk. 2010. 10. Interdependensi ini telah diketahui dengan jelas dalam kerangka Bank Dunia untuk respons cepat terhadap krisis dan situasi darurat yang membuatnya mampu berpartisipasi dalam upaya bantuan internasional terintegrasi untuk program-program yang meliputi hubungan yang penting untuk wilayah-wilayah di luar kompetensi inti Bank tersebut, sekaligus mempertahankan keterlibatannya di wilayah-wilayah kompetensi intinya (World Bank 2007d, 2008b; Stewart dan Brown 2007). 11. Misi terintegrasi PBB adalah instrumen di mana PBB berusaha membantu negara-negara dalam masa transisi dari perang menuju perdamaian, atau mengatasi situasi yang sama kompleksnya yang memerlukan respons PBB melalui berbagai aktor dan pendekatan dalam kerangka manajemen krisik politik-strategis secara keseluruhan. Lihat Eide dkk. 2005; Campbell, Kaspersen, dan Weir 2007. 12. “Pendekatan seluruh pemerintah� merujuk pada bagaimana badan dan kementerian dalam administrasi pemerintahan dapat bekerja sama untuk mengembangkan respons komprehensif terhadap negara rapuh dalam krisis. Lihat DFID 2010, Stewrt dan Brown 12007; OECD-DAC 2006. 13. “Pendekatan seluruh sistem� merujuk pada bagaimana organisasi regional dan internasional serta arsitektur internasional secara umum dapat mengembangkan koherensi kebijakan dan respons komprehensif terhadap negara rapuh dalam krisis. Lihat DFID 2010. 14. Ini meliputi U.K. Stabilization Unit (Unit Stabilisasi Inggris) (dibentuk pada tahun 2004 sebagai Post-Conflict Reconstruction Unit [Unit Rekonstruksi Pascakonflik]), Amerika Serikat. Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization (Badan Koordinator untuk Rekonstruksi dan Stabilisasi), Canada’s Stabilization and Reconstruction Task Force (Satuan Tugas Stabilisasi dan Rekonstruksi Kanada), UN Peacebuilding Committee and Peacebuilding Support Office (Komite Perdamaian dan Badan Bantuan Perdamaian PBB); dan AusAID Fragile States Unit (Unit Negara Rapuh AusAID) (dibentuk pada tahun 2005). 15. OECD-DAC 2006. 16. Wainwright 2005; Dinnen, Porter, dan Sage 2010. 17. Stewart dan Brown 2007. 18. OEDC-DAC 2007b. 19. Harborne dkk. 2010. 20. Chalmers 2007. 21. Peixoto, Andrade, dan Azevedo 2008. 22. Biaya anggaran tahunan yang disusun untuk misi politik PBB, misi Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (Organization for Security and Cooperation in Europe—OSCE), dan perwakilan Uni Eropa oleh New York University’s Center on Internatioanl Cooperation. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 233 23. Light mediation start-up budget—LMSB (anggaran awal mediasi ringan) meliputi biaya tim mediasi kecil yang diperlukan untuk mengatasi konflik yang terbatas. Konflik tersebut biasanya di antara dua negara atau partai koheren dalam satu negara (tanpa dimensi regional) yang dapat menerima resolusi dalam periode waktu singkat (dalam satu tahun). LMSB akan membuat UNDPA melaksanakan upaya mediasi dengan cepat dan mempertahankannya hingga tiga bulan, sedangkan pembiayaan penuh untuk upaya tersebut dikembangkan dan disumber-dayakan. Heavy mediation start-up budget—HMSB (anggaran awal mediasi berat) meliputi biaya awal mengatasi situasi konflik yang rumit. Konflik yang rumit biasanya memiliki dimensi lokal dan regional, serta tim mediasi biasanya diturunkan di berbagai lokasi. Konflik kompleks biasanya memerlukan modal yang besar serta keberadaan dalam wilayah dan negara tetangga. Dalam hal ini, HMSB dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan keberadaan PBB awal di lapangan selama periode satu tahun, sedangkan pendanaan tim mediasi penuh untuk tahun pertama dan selanjutnya dikembangkan dan disumber-dayakan. 24. Kritik awal dan masih relevan untuk masalah ini dapat ditemukan dalam de Soto dan del Castillo 1994. 25. World Bank 2008b. 26. Untuk pembahasan interaksi antara HAM dengan masyarakat mediasi, serta penggabungan provisi HAM yang secara progresif lebih besar ke dalam kesepakatan damai, lihat Stedman 1996. 27. Stedman 1996. 28. PBB 2000, 2011. 29. Misalnya, perdamaian Guatemala menggabungkan komitmen signifikan untuk kesetaraan gender guna menghilangkan diskriminasi wanita, termasuk mendorong partisipasi politik wanita dan aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sumber daya lain—keberhasilan yang diatribusikan hanya pada satu- satunya anggota dalam negosiasi perdamaian. Lihat Potter 2005. 30. UNIFEM, UN Action Against Sexual Violence in Conflict, dan UNDPKO 2010. 31. International Alert dan Women Waging Peace 2004. 32. Pertemuan delegasi anglophone dan francophone di Kenya pada tahun 2010 yang diadakan oleh UNDP menghasilkan frase “kapasitas kolaboratif �, dan selanjutnya mendefinisikan ulang institusi yang relevan dengan pencegahan dan pemulihan dari kekerasan sebagai “jaringan dinamis struktur, mekanisme, sumber daya, nilai, dan keahlian independen yang berkontribus terhadap pencegahan konflik dan perdamaian dalam masyarakat (UN Interagency Framework for Coordination on Preventive Action 2010, 1). 33. Commonwealth Secretariat 2006; The Carter Center 2007; UNDP 2010b. 34. Wolpe dan McDonald 2006. 35. Glosarium WDR menjelaskan mekanisme komitmen sebagai cara untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa niat untuk memperbaiki kebijakan lama tidak akan berbalik, termasuk menciptakan fungsi independen untuk kesepakatan implementasi atau monitoring. Ini mengikuti definisi ekonomi umum mekanisme komitmen atau alat komitmen (misalkan lihat Dixit 1980, Schelling 1960, dan Spence 1977). Doyle dan Sambanis (2006, 111) menemukan bahwa kesepakatan dan misi PBB berjalan beriringan serta menemukan “korelasi positif (walaupun tidak besar) antara mandat PBB dengan penandatanganan kesepakatan damai karena kesepakatan diperlukan untuk operasi PBB tertentu�. PBB dapat memfasilitasi kesepakatan damai antara pihak-pihak, dan menegakkan perdamaian ketika kesepakatan menjadi terlepas karena tanpa kesepakatan dan misi PBB transformasional, keberhasilan kemungkinan turun dari nilai awal sekitar 80 persen hingga kurang dari 5 persen pada nilai ketegangan yang ekstrem� (Doyle dan Sambanis 2006, 130). Lihat juga Human Security Centre 2005; Fortna 2008; Walter dan Kydd 2002. 36. Hartzell, Hoddie, dan Roghchild 2001. 37. Walter dan Kydd 2002. 38. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI— Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif) adalah koalisi pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat sipil, investor, dan organisasi internasional. Hal tersebut untuk memperkuat pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif melalui pembentukan standar global untuk transparansi di bidang perminyakan, gas dan pertambangan. Lihat EITI 2009. 39. Natural Resource Charter (Piagam SDA) adalah sekumpulan prinsip ekonomi untuk pemerintah dan masyarakat mengenai cara mengelola peluang yang diciptakan oleh SDA untuk pembangunan. Piagam tersebut terdiri atas dua belas aturan atau prinsip yang merangkum pilihan dan strategi yang dapat diupayakan pemerintah untuk meningkatkan prospek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dari eksploitasi SDA. Lihat Natural Resource Charter 2010. 234 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 40. Informasi tambahan terkait GEMAP di Liberia dapat ditemukan pada Bab 4, Boks 4.3. 41. Studi komprehensif 204 kasus sanksi yang diberikan antara tahun 1914 dan 2006, setengahnya terjadi setelah tahun 1990, menemukan sekitar sepertiga sanksi tersebut berhasil (Hufbauer dkk. 2007). 42. Nossal 1999; Wallensteen dkk. 2007. 43. Van Genugten dan de Groot 1999; Bessler, Garfield dan McHugh 2004. 44. Cortright, Lopez, dan Gerber 2002. 45. UN 2006a, 3. 46. CICIG telah memberikan dua paket reformasi hukum pada Kongres Guatemala yang berupaya memperbaiki kerangka hukum dan institusional pengusutan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi CICIG. Hingga saat ini, Kongres tersebut telah menyetujui empat hukum esensial: Law on Arms and Ammunition (Hukum Senjata dan Amunisi), Law to Strengthen Criminal Prosecutions (Hukum untuk Memperkuat Pengusutan Kriminal), Law on Jurisdiction in High-Risk Criminal Proceedings (Hukum mengenai Yurisdiksi dalam Peradilan Pidana Berisiko Tinggi), dan Refoms to the Law Against Organized Crime and Incidents (Reformasi untuk Hukum Kejahatan dan Insiden Terorganisasi). Lihat CICIG 2009. 47. Lihat, misalnya, Deklarasi Lomé mengenai Kerangka untuk Respons OAU terhadap Perubahan Inkonstitusionil Pemerintah (Organisasi Persatuan Afrika 2000) dan Piagam Demokratis Inter-Amerika (OAS 2001). 48. PBB dan institusi finansial internasional mempertimbangkan sikap regional dalam pendekatan mereka terhadap pemerintah, tetapi tidak ada mekanisme terstruktur untuk membahas ini dengan institusi regional. 49. Fokus utama bantuan kemanusiaan beberapa tahun belakangan ini adalah empat penyakit mematikan—infeksi pernapasan akut, penyakit diare, malaria, dan campak—merupakan pembunuh utama dalam situasi perang. Semua dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang sangat rendah. Cakupan peningkatan imunisasi di seluruh dunia selama 30 tahun belakangan ini telah berkontribusi besar dalam mengurangi kematian akibat penyakit ini. Antara tahun 1974 dan 2006, cakupan penyakit yang dapat dicegah vaksin meningkat dari 5 persen hingga lebih dari 75 persen populasi dunia. Selain mencegah dan mengobati penyakit, sejumlah anggaran bantuan kemanusiaan diberikan untuk mengatasi gizi buruk. Tingkat kematian anak akibat gizi buruk telah berkurang karena hal ini dan menjadikan protokol pengobatan lebih baik. Bersamaan dengan dampak penyelamatan jiwa, upaya imunisasi pada masa damai telah mengurangi tingkat kematian pada masa perang akibat penyakit dan gizi buruk. Lihat Proyek Laporan Keamanan Manusia (Human Security Report Project), akan terbit; Guha- Sapir dan D’Aoust 2010. 50. Pengecualian tersebut meliputi di mana branding akan “membahayakan kebebasan intrinsik atau netralitas sebuah program atau materi di mana kebebasan atau netralitas adalah aspek intrinsik program dan materi tersebut.� USAID 2009a, 16; 2010. 51. Stoddard, Harmer, dan Haver 2006. 52. “Proses Brooking� yang menyatukan UNHCR, UNDP, dan Bank Dunia pada tahun 2000 untuk mengatasi secara efektif “celah� yang muncul dalam program pemulihan-pembangunan, pendanaan, dan strategi. 53. Lihat bagian reformasi pendidikan dan kesehatan sebagai tantangan jangka menengah yang krusial pada Bab 5. Lihat juga World Bank 2002a, 2008g. 54. Jones, Gowan, dan Sherman 2009. 55. U.S. Government Accountability Office 2010b. 56. Garassi 2010. 57. Government of Nepal, UNDP, dan UNDG 2010. 58. World Bank dan UN 2007. 59. Kerangka penilaian konflik dan kerapuhan internasional meliputi: Amerika Serikat: Interagency Conflict Assessment Framework, 2009; Inggris: Strategic Conflict Assessment; DFID: Conducting Conflict Assessments: Guidance Notes, 2002; SIDA: Manual for Conflict Analysis, 2006; UNDP: Conflict-Related Development Analysis, 2003; USAID: Conducing a Conflict Assessment, 2005; World Bank, Conflict Analysis Framework, 2002. 60. Chandran, Slotin, dan Sorensen 2010. 61. U.S. Department of State 2009; DFID 2002. 62. World Bank dan UN 2008. 63. OECD-DAC 2010a. 64. World Bank dan UN 2007; lihat juga Dialog Internasional mengenai Upaya Perdamaian dan Pembangunan Negara (International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding) 2010. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 235 65. Strategi yang dihasilkan oleh Bank Pembangunan Afrika (Country Strategy Paper 2008–2011); EC (Country Strategy Paper and Indicative Programme, 2008–2013); PBB (UN Development Assistance Framework, 2010– 2014); Bank Dunia (Poverty ReductionStrategy Paper, 2006–2009; 2008 Country Assistance Strategy); Austria (Three Year Program on Austrian Development Policy, 2006–2008); Belgia (Indicative Cooperation Program, 2007–2009, Indicative Cooperation Program, 2010–2013); Prancis (Framework Partnership Agreement, 2006– 2010); Swedia (Strategy to Great LakesRegion, termasuk Burundi, 2004–2008); dan Amerika Serikat (Strategic Statement 2006–2008). Lihat AfDB 2008; European Commission and Republic of Burundi 2007; Government of Burundidan UN 2009; Republic of Burundi 2006; World Bank 2008e; Austrian Federal Ministry for European and International Affairs 2006; Belgium Development Agency 2006, 2009; French Ministry of Foreign Affairs 2006; SIDA 2005; Government of Burundi 2005. 66. Pengecualian yang menonjol untuk fragmentasi strategi bantuan donor adalah persiapan sebuah kerangka bantuan negara di Republik Demokratik Kongo. Setelah pemilihan 2006, donor menghadapi kebutuhan untuk mulai merencanakan periode pascapemilihan di lanskap politik yang rapuh dan tidak pasti. Kerangka strategi bersama, berdasarkan lima pilar yang ditemukan dalam Program Pemberantasan Kemiskinan, menarik mitra Republik Demokratik Kongo sebagai cara untuk mengurangi risiko, sekaligus mempersiapkan keterlibatan mitra dalam dialog substantif dengan pemerintah baru pada isu-isu yang diidentifikasi dan disepakati sebelumnya setelah dibentuk. Di bawah inisiatif Integrated Office PBB dalam misi perdamaian Republik Demokratik Kongo PBB dan Bank Dunia, Kerangka Bantuan Negara dikembangkan sebagai pendekatan strategis umum terhadap bantuan pemulihan dan pembangunan, dan disepakati oleh tujuh belas mitra internasional. Namun, tantangan perencanaan donor bersama tersebut adalah menjaganya tetap fleksibel untuk merespons tantangan baru, yang muncul di Republik Demokratik Kongo. Lihat juga Rohland dan Cliffe 2002; Republic of Liberia dan UN 2007. 67. Ashraf Ghani dan Clare Lockhart, dalam Fixing Failed States, menganalisis masalah pembentukan legitimasi dan menutup celah kedaulatan di negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik melalui lensa “doublecompact�. Doublecompact tersebut berfokus pada “jaringan hak dan kewajiban yang mendukung klaim negara atas kedaulatan...� dan pertama merujuk pada “compact... antara negara dengan warganya... tertanam dalam sejumlah aturan yang koheren,� serta kedua, “antara negara dan masyarakat internasional untuk memastikan ketaatan terhadap norma dan standar internasional terkait akuntabilitas dan transparansi�(Ghani and Lockhart 2008, 8). 68. Cox dan Thornton 2010. 69. Aga Khan Development Network 2003. 70. Konsisten dengan temuan berbagai penilaian dan studi pembangunan yang dilakukan beberapa tahun ini, termasuk Agence Française de Développement dkk. 2005 dan Commission on Growth and Development 2008. 71. Gowan 2007. 72. Poin-poin ini dibuat secara paksa oleh menteri keuangan dari 12 engara Afrika yang terkena dampak konflik pada dua peristiwa pascakonflik pada tahun 2002 dan 2003 (World Bank 2002b, 2003). 73. Kharas 2008. 74. Volatilitas memakan biaya di semua aktivitas ekonomi dengan ekspektasi yang tercermin oleh premium risiko. Kerugian akibat volatilitas dapat berbentuk biaya tambahan manajemen finansial; biaya peluang dana yang menganggur (keuntungan tidak terduga) atau peluang investasi yang hilang (defisit); biaya terkait peminjaman dan penumpukan hutang ketika ada ketidakpastian mengenai jumlah yang diperlukan dan kredit konsesional yang digunakan; dan biaya terkait volatilitas dalam pengeluaran fiskal dan nilai tukar nyata yang dapat dihasilkan dari volatilitas bantuan (Kharas 2008). Biaya-biaya ini bias semakin bertambah dengan adanya perilaku “penggiringan� donor, yang sering kali lebih responsif terhadap ketidakstabilan dan kekerasan politik. Selain itu, biaya defisit mungkin lebih tinggi di negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik. Meskipun defisit bantuan di negara berkembang dapat mengakibatkan biaya di atas, defisit di negara rapuh atau terkena dampak konflik dapat membuat momen transisi menjadi menyimpang sehingga menginterupsi reformasi dan kemungkinan menyebabkan krisis politik. 75. Birdsall dkk. 2010. 76. Council for the Development of Cambodia 2010. 77. Killick, Castel-Branco, dan Gerster 2005. 236 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 78. Namun, beberapa bentuk berjalan dengan baik. Misalnya, balot rahasia serta pemisahan wanita dan anak-anak dari penjara laki-laki mendukung hasil-hasil mendasar pada sebagian besar situasi. 79. Special Inspector General for Iraq Reconstruction 2009, 326. Namun demikian, masyarakat internasional mendukung tindakan paling sesuai dalam situasi konflik yang kompleks (lihat Bab 5). Untuk contoh selanjutnya, pada tahun 2003–2004, meskipun kondisi untuk pelucutan senjata komprehensif di Haiti tidak terjadi, UNPD melaksanakan proyek inovatif yang menghubungkan pelucutan senjata dengan pendekatan masyarakat yang melibatkan kampanye informasi, dukungan terhadap mekanisme resolusi konflik masyarakat, serta proyek mikro yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat dan mantan anggota geng bersenjata. Di Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak tahun 2002, Bank Dunia dan beberapa donor telah mendanai pengeluaran nongaji untuk Menteri Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Urusan Sosial melalui MDTF Program Bantuan Layanan Darurat (Emergency Services Support Program) sebagai respons fiskal yang semakin menurun dan krisis ekonomi. 80. Lihat Collier 2007. 81. Atribut ini, misalnya, meliputi kualitas dan pengalaman ahli (pemerintah harus memperoleh profesional yang sangat kompeten dan berkomitmen untuk bekerja di lingkungan yang sulit); program yang sederhana dapat diimplementasikan dengan cepat; koordinasi efektif di antara donor untuk memastikan kebijakan yang konsisten; partisipasi pemimpin nasional untuk memajukan proses; dan hubungan dengan program tertentu (sehingga nasihat dan pelatihan mendukung inisiatif baru) (World Bank 2000). 82. Waldman 2008, 10; Michailof 2007. 83. Institute for State Effectiveness 2007. 84. OECD 2008. 85. National Academy of Public Administration 2006. 86. Kapasitas sipil biasanya digolongkan sebagai standing capacity (dapat berada di negara dalam waktu 72 jam, dan tetap diturunkan minimal untuk 60 hari); standby capacity (dapat berada di negara dalam waktu 60 hari, tetapi diturunkan selama minimal 180 hari); dan rostered capacity (dapat berada di negara dalam waktu 180 hari, penurunan berdasarkan kontrak) (lihat Chandran dkk. 2009; Sisk 2010; Korski dan Gowan 2009). Australia’s International Deployment Group (IDG), misalnya, adalah pasukan siaga beranggotakan lebih dari 500 petugas polisi federal Australia yang dilatih dan siap untuk diturunkan dalam misi perdamaian (lihat Peake dan Brown 2010). U.S. Office of the Coordinator for Reconstructionand Stabilization (Badan Koordinator Rekonstruksi dan Stabilisasi Amerika Serikat) terdiri atas kapasitas siaga sipil personel antaragensi. 87. Misalnya, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Australia. 88. PBB, akan terbit. 89. Lihat Baird 2010. 90. Dari berbagai bentuk bantuan yang dihasilkan oleh kerja sama Selatan-Selatan, bantuan teknis adalah yang paling sering. Walaupun banyak proyek bantuan teknis yang berfokus pada pembantunan ekonomi dan sosial, negara-negara di Global South juga telah mengembangkan kapasitas khusus dalam upaya perdamaian pascakonflik. Contohnya meliputi bantuan Afrika Selatan untuk membangun kapasitas struktural bagi layanan publik melalui peer learning di antara sekolah sektor publik (Institut Pengembangan Manajemen) di Ministries for Public Administration (Kementerian Administrasi Publik) di Burundi, Rwanda, dan Sudan Selatan. Kerja sama antara 45 kota di El Salvador, Guatemala, dan Honduras membantu mengelola barang-barang publik regional seperti air di wilayah Trifinio. Lihat OECD 2010f. 91. Pada tahun 2008, AfDB membentuk Fragile States Facility (FSF) untuk “membantu negara rapuh secara efektif guna mengonsolidasikan perdamaian, menstabilkan ekonomi, serta memberikan dasar untuk pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang� (AfDB 2011, 1). FSF memiliki tiga pilar dana: Pilar I, bantuan suplemental untuk mendanai infrastruktur, pembangunan kapasitas negara, dan akuntabilitas; Pilar II, penghapusan tunggakan; serta Pilar III, bantuan teknis dan pembangunan kapasitas. Negara yang memenuhi syarat adalah negara yang memiliki peringkat AfDB/CPIA Bank Dunia kurang dari 3,2 atau negara yang telah memperoleh bantuan operasi upaya perdamaian, penjagaan perdamaian, atau mediasi PBB selama 3 tahun terakhir. Pilar III memberikan bantuan dan kapasitas teknis untuk mengisi celah kritis di sektor publik melalui penugasan staf profesional dari negara tetangga dan kesempatan pelatihan pekerjaan untuk membentuk kader pekerja sipil yang berkelanjutan—negara rapuh yang memiliki kapasitas dalam manajemen dan implementasi reformasi. Program tersebut biasanya diimplementasikan sebagai komponen rencana pembangunan kapasitas Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 237 komprehensif yang terintegrasi. Hingga Maret 2010, fasilitas kerja sama Selatan-Selatan ini telah menerima sumber daya sejumlah Units of Accounts (UA) 85,39 juta—setara dengan 13,2 persen total sumber daya FSF (AfDB 2010, 5). 92. Viva Rio menegosiasikan kesepakatan damai di antara 14 kelompok yang berseteru, dan tingkat pembunuhan di Bel Air fell turun dari 26 per 100.000 pada tahun 2006–2007 menjadi 17 pada tahun 2008–2009—lebih rendah dibandingkan kota Amerika Latin lainnya (OECD 2010f). 93. Lihat UNPBSO 2010. 94. OECD 2010f. 95. UN, akan terbit. 96. Misalnya, hampir sepertiga “penasihat perdamaian dan pembangunan� yang diturunkan oleh UNDP dan UNDPA untuk membangun kapasitas tersebut di negara-negara yang terkena dampak kekerasan sebelumnya merupakan mantan mediator atau fasilitator internal dari “Mont Fleur� yang memiliki visi di Afrika Selatan yang diimplementasikan dengan bantuan PBB secara diam-diam atau telah dilatih oleh mereka. Lihat 2010a. 97. Pendanaan yang diberikan melalui Office of the Transition Initiatives di USAID adalah salah satu contohnya. Pendanaan transisi ini tidak bergantung pada kebijakan dan prosedur yang sama dengan pendanaan lain yang diberikan oleh USAID. Departemen Timur Tengah dan Afrika Utara DFID telah membuat Matriks Program Penilaian Risiko yang menaksir faktor risiko dalam program konflik. Saat ini, Uni Eropa sedang mengembangkan kerangka untuk menganalisis risiko yang terkait dengan bantuan anggaran bagi negara rapuh. 98. Untuk Kamboja, lihat Jones 2009. Untuk Liberia, lihat World Bank 2010k. 99. International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding 2010, 9. 100. Colletta dan Tesfamichael 2003. 101. Colletta dan Tesfamichael 2003. 102. World Bank 2007a. 103. Analisis Bank Dunia yang disiapkan untuk lokakarya 2009 di Kinshasa mengenai efektivitas bantuan. 104. OECD-DAC 2008. 105. Azam, Devarajan, dan O’Connell 2002; Bräutigam 2000. 106. UN, akan terbit. 107. Etzioni 1999. Amerika Serikat, misalnya, menggunakan beberapa lapis badan polisi dan sebagian besar di bawah kontrol pemerintah, sedangkan negara-negara Eropa mendukung satuan polisi nasional dengan divisi khusus. Penyediaan keamanan di masyarakat yang sama juga bisa berbeda: penggunaan kamera di berbagai tempat untuk menelusuri rakyat sipil di sejumlah kota Eropa akan dianggap invasif di Amerika Serikat yang memiliki sejarah dan tradisi menghargai privasi individu. 108. Lemay-Hébert 2009; Graydon 2005; Greenfell 2006; Wisler 2005; Vetschera dan Damian 2006. 109. UNPOL 2011. 110. Untuk tinjauan karekteristik sektor swasta pascakonflik dan cara-cara keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, lihat Mac Sweeney 2008. 111. Misalnya, IFC telah bekerja sama dengan Nestlé dan ECOM (perusahaan perdagangan komoditas lunak) untuk membantu petani kecil di sektor kopi di dunia (dengan gabungan investasi dan intervensi penasihat), serta bermitra dengan Standard Chartered Bank untuk memperkuat keahlian bisnis pengusaha kecil dan menengah di Pakistan. IFC juga bermitra dengan BBC di Afganistan pada sejumlah acara radio “edutainment� yang menggabungkan pendidikan dengan hiburan mengenai isu-isu seperti pengangguran, infrastruktur, dan layanan yang tidak memadai, dan bertujuan untuk membangkitkan kesadaran manfaat usaha bisnis kecil dan memberikan informasi praktis mengenai isu-isu terkait bisnis kecil. Survei umpan balik pendengar baru-baru ini menemukan bahwa para pendengar belajar melalui cerita dan pengalaman orang lain soal cara memulai bisnis kecil dan menghasilkan pendapatan, serta banyak yang mengambil tindakan berdasarkan informasi dalam acara tersebut untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka (BBC World Service Trust 2010). 112. OECD dan WTO 2008; Kawai dan Takagi 2004; Davies dkk. 2008; Meidan 2006. 113. Battle 2008; World Bank 2011b. 114. OECD-DAC 2007b. 115. World Bank dan AfDB 2010. 116. Lebih tepatnya karena anggaran adalah alat untuk tawar-menawar politik; ketika pemerintah memiliki sedikit sumber daya dalam anggaran, kekuatan menegosiasikan pakta yang cukup inklusif menjadi 238 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 berkurang. Kemampuannya untuk menyeimbangkan proses pembangunan institusi yang lebih inklusif juga berkurang karena pemberian pelayanan sosial merupakan alat yang penting (lihat juga Ghani, Lockhart, dan Carnahan 2005). 117. Lihat Boyce dan Forman 2010; Porter, Andrews, dan Wescott 2010. 118. Untuk penjelasan Dana Holst di Tepi Barat dan Jalur Gaza, lihat Schiavo-Campo 2003. 119. Mondo 1995; Colletta, Kostner, dan Wiederhofer 1996. 120. Untuk Angola, lihat World Bank 2009c. Untuk Guinea-Bissau, lihat Arzeni, Cesanelli, dan Pes 2004. 121. Scanteam 2010; Garrasi 2010. 122. OECD 2010i; Scanteam 2010; Garrasi 2010. 123. Boyce dan Forman 2010. 124. OECD 2010i; Scanteam 2010; Garrasi 2010. 125. OECD 2010i. 126. Garrasi 2010. 127. Lihat Harbom dan Wallensteen 2010. 128. Lihat Roberts 2010 untuk pembahasan estimasi Irak dan Butty 2010 untuk pembahasan yang sama dengan Andrew Mack mengenai Human Security Report Project (Proyek Laporan Keamanan Manusia) mengenai estimasi untuk Republik Demokratik Kongo, 1996 hingga sekarang. 129. Lihat situs Conflict and Development Programs in Indonesia (Program Konflik dan Pembangunan di Indonesia) (http://www.conflictanddevelopment.org) untuk informasi terkini mengenai konflik dan kekerasan di Aceh. 130. Salah satu contohnya adalah monitoring bulanan persepsi warga Palestina mengenai kondisi politik, ekonomi, dan sosial oleh Near East Consulting, http://www.neareastconsulting.com. 131. Scheye dan Chigas 2009; Agoglia, Dziedzic, dan Sotirin 2008. 132. DRC Speaks! Proyek geo-polling menggunakan teknologi ponsel untuk melaksanakan survei. Proyek tersebut diciptakan oleh Mobile Accord bekerja sama dengan WDR dan donasi SMS oleh Vodacom Kongo. Dengan menggunakan SMS melalui ponsel, proyek tersebut membuat 140.000 warga Kongo berbagi pikiran, perasaan, dan kekhawatiran tanpa ada filter. Bantuan internasional terhadap pembangunan kepercayaan dan transformasi institusi 239 B ab ini memperluas analisis Laporan ke dalam lingkup upaya-upaya internasional untuk menghadapi berbagai tekanan regional dan global yang diasosiasikan dengan risiko kekerasan. Di sini, kita menghadapi kekosongan (lacuna) yang berbeda: lembaga-lembaga yang memiliki dukungan di tingkat negara telah mengabaikan tekanan-tekanan global, dan lembaga-lembaga yang mengurusi tekanan global sangat sedikit memperhatikan karekteristik khusus dari negara-negara yang terkena dampak kekerasan. Memperbaiki hal ini memerlukan pendekatan bercabang dua: mengambil langkah yang lebih menentukan untuk menguatkan kapasitas negara yang institusinya lemah guna membangun penahan guncangan global. Sering kali, pendekatan harus dimulai di tingkat regional, di mana negara-negara dapat menghimpun kapasitas dan melakukan upaya bersama untuk mengelola dampak sistem global. Tidak ada satu negara atau masyarakat pun yang tidak tertembus, dan mayoritas perekonomian negara- negara benar-benar saling terkait dengan sistem ekonomi regional dan global. 7 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL Bab Tindakan Internasional untuk KEKERASAN dan DUKUNGAN KERAPUHAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Memitigasi Tekanan Eksternal G lobalisasi ekonomi menghadapkan tekanan internasional—bayangkan dampak negara-negara dengan berbagai perdagangan narkoba terhadap kota-kota di tekanan ekonomi eksternal, Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun serius, mulai dari korupsi internasional hingga tekanan-tekanan ini belum membahayakan kekurangan sumber daya. Negara-negara legitimasi atau kekuatan institusi domestik yang institusi politiknya lemah juga sering dan memicu kekerasan skala besar. menghadapi berbagai bentuk campur Namun, bagi negara yang institusinya tangan eksternal dalam negosiasi internal lemah, perubahan besar harga minyak atau mereka. Kelompok-kelompok sosial dalam makanan dapat meningkatkan ketegangan negara sering memiliki hubungan dengan sosial yang tidak dapat ditangani secara populasi eksternal yang dapat menjadi memadai oleh mekanisme internalnya. sumber penting dukungan—tetapi bisa Karena banyak negara rapuh memiliki juga menjadi campur tangan politik dan populasi dan perekonomian yang kecil, keamanan. Semakin banyak kelompok- pengaruh mereka terhadap pasar dan sistem kelompok transnasional yang bermotivasi global sangat kecil. Mekanisme internasional ideologis yang membina hubungan dengan yang berfokus pada isu-isu global atau kelompok-kelompok internal untuk transnasional seperti perdagangan narkoba menekan negara atau melakukan kekerasan cenderung mengabaikan dampak-dampak dalam hubungan negara-masyarakat. terhadap negara-negara rapuh. Respons Sama seperti tekanan internal, bantuan dan penjagaan perdamaian bagi tekanan keamanan dan ekonomi eksternal negara-negara rapuh biasanya dikhususkan saling terhubung. Contohnya adalah bagi negara tertentu sehingga mengabaikan trafficking. Pedagang senjata sering dimensi regional pengaturan ekonomi dan mentransfer narkoba dan komoditas 1 keamanan negara itu serta dampak kekuatan dengan menggunakan teknik pemalsuan, transnasional atau global. Jika mekanisme korupsi, dan pencucian uang yang sama.2 transnasional atau global berinteraksi Trafficking berdampak sangat merusak bagi dengan negara-negara rapuh, kebijakannya sistem keamanan dan ekonomi nasional. sering kali hanya sesuai untuk negara yang Jika institusi penyangga lemah, lebih besar dan mampu yang lebih banyak tekanan eksternal dapat merepotkan tata menyumbang PDB global yang dalam kelola internal. Bahkan, negara-negara prosesnya mengabaikan keterbatasan yang institusinya kuat pun menghadapi kapasitas negara-negara rapuh. 242 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Selain itu, sistem-sistem internasional Yang lebih sering terjadi seperti diilustrasikan yang dirancang untuk memecahkan isu- pada Bab 1, kekerasan di negara-negara rapuh isu transnasional sering kali terfragmentasi kini melibatkan organisasi-organisasi nonnegara dan bertumpang tindih. Bagi negara-negara yang beroperasi secara lintas perbatasan. Celah- berkapasitas administrasi besar, fragmentasi celah di perbatasan dapat menjadi rute pelarian sistem internasional menjadi gangguan kecil; bagi pemberontak atau geng organisasi kriminal bagi negara-negara berkapasitas administrasi dari kejaran pasukan bersenjata nasional. kecil, merespons tuntutan sistem internasional Di banyak wilayah di dunia—Asia Selatan, yang terfragmentasi dapat menyerap semua Asia Tenggara, Afrika Barat, Afrika Tengah, kapasitas yang ada untuk memecahkan satu Semenanjung Afrika, Timur Tengah, Amerika bidang isu. Tengah, wilayah Andean—berbagai negara Kerja sama regional dapat membantu para menghadapi serangan-serangan lintas perbatasan aktor nasional untuk mengendalikan tekanan oleh kelompok-kelompok nonnegara, dukungan internal dan membangun penahan tekanan negara tetangga terhadap pemberontak internal, eksternal. Bagi sebagian besar negara pada atau pelaku trafficking dan teroris transnasional.3 hampir semua isu, wilayahlah yang paling banyak Banyak zona ketidakamanan dan kekerasan yang memikul beban akibat kekerasan, bukan dunia. terkonsentrasi di wilayah-wilayah perbatasan. Kerja sama regional pun menawarkan potensi Dengan banyaknya perbatasan yang ditetapkan imbalan besar bagi isu-isu, seperti transit ilegal di era kolonial yang sama sekali tidak berkaitan komoditas serta ekspansi peluang perdagangan dengan pola pemukiman, populasi di kedua sisi yang produktif dan legal. perbatasan yang tidak aman bisa saja memiliki identitas etnis, norma budaya, serta hubungan kekeluargaan dan perdagangan yang sama. Tekanan keamanan eksternal Bab 1 membahas tentang bagaimana Ketidakamanan dan perdagangan lintas konflik-konflik internal ditimbulkan atau dipicu perbatasan, terutama senjata kecil dan narkoba, oleh dinamika lintas perbatasan atau global. dapat merusak tata kelola dan pembangunan Jika para aktor responsif terhadap tata kelola institusi yang stabil dan berlegitimasi. Namun, di sekitarnya, langkah-langkah yang diambil negara dan wilayah yang lebih rapuh juga tidak negara-negara sekitar itu dapat menjadi penting dapat merespons tantangan-tantangan ini tanpa bagi transisi yang berhasil. Stabilitas relatif dapat banyak bantuan dari dunia internasional: sumber dipulihkan di Republik Demokratik Kongo daya dan tenaga manusia yang mereka miliki hanya setelah perjanjian Rwanda-Republik bisa benar-benar direpotkan oleh para aktor Demokratik Kongo ditandatangani pada tahun nonnegara ini. 2007.4 “Esquipulas Process� di Amerika Tengah, yang mengakhiri perang Nikaragua pada tahun 1987, melibatkan perjanjian yang ditandatangani Ketidakamanan lintas perbatasan oleh lima presiden Amerika Tengah serta Bagi sebagian besar negara rapuh, dimensi perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap regional dari ketidakamanan sangat penting. rezim Sandinista.5 Kelompok Sahabat (Groups Bab 2 menunjukkan bagaimana berbagai of Friends) dan mekanisme-mekanisme serupa tekanan keamanan eksternal dapat mempertajam lainnya berhasil mempertemukan negara-negara ketegangan internal dan mengancam keberhasilan tetangga yang menginginkan pakta internal stabil penyelesaian awal untuk mengakhiri konflik. yang memecahkan tekanan lintas perbatasan.6 Invasi, keberadaan pasukan asing, atau Meskipun demikian, respons keamanan pendudukan dapat merepotkan negara. Kasus- internasional biasanya dilakukan di tingkat kasus semacam itu—seperti di Afganistan, nasional, bukan subregional. Seperti dibahas Irak, serta Tepi Barat dan Jalur Gaza beberapa pada Bab 6, operasi perdamaian internasional tahun belakangan ini—menimbulkan banyak jarang dilakukan untuk menghadapi ancaman perdebatan tentang negara-negara rapuh keamanan lintas perbatasan, bahkan jika sumber meskipun jumlahnya dewasa ini masih sedikit. utama ketidakamanannya berupa kelompok Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 243 yang beroperasi secara subregional. Sebagai contoh, PBB memiliki tiga operasi perdamaian Boks 7.1  Program Demobilisasi dan Reintegrasi berbeda yang diluncurkan di wilayah-wilayah Multinegara: Menghadapi kekerasan Afrika yang diinfiltrasi oleh Tentara Perlawanan Tuhan (Lord’s Resistance Army)—tetapi regional setiap operasi itu dimandatkan dan dikelola MDRP merupakan suatu inisiatif regional yang dipimpin oleh Bank Dunia yang di di tingkat nasional, dan setiap operasi tidak dalamnya, antara tahun 2002 dan 2009, lebih dari 40 rekanan berkolaborasi untuk dapat menggunakan atau memindahkan melucuti senjata, mendemobilisasi, dan mereintegrasikan sekitar 300.000 pejuang sumber dayanya ke wilayah operasi lain. di Wilayah Danau Besar di Afrika. Tujuh negara bertetangga yang terlibat perang Logika yang mendasari hal ini adalah Dewan di Republik Demokratik Kongo berpartisipasi dalam MDRP: Angola, Burundi, Keamanan dan negara-negara anggota PBB Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Rwanda, peka terhadap kedaulatan nasional; ironisnya, dan Uganda. kebijakan ini memberikan keuntungan taktis Program regional ini merupakan respons terbaik terhadap konflik regional yang melintasi perbatasan. Meskipun program pelucutan senjata, demobilisasi, bagi kelompok-kelompok yang mengabaikan dan reintegrasi (disarmament, demobilization, and reintegration—DDR) diterapkan perbatasan yang berdaulat. Kelemahan ini di tingkat nasional, kerangka regional MDRP membantu membangun kepercayaan memperjelas diperlukannya peningkatan peran akan pelucutan senjata bersama dengan meningkatkan transparansi antarprogram dan kapabilitas regional, satu topik yang dibahas serta mendukung kegiatan pembelajaran bersama dan kolaboratif. Pendekatan lebih mendalam pada Bab 9. Multi-Country regional ini juga memungkinkan pengumpulan dana untuk program regional Demobilization and Reintegration Program— yang kemudian mendorong alokasi sumber daya secara efisien oleh negara- MDRP (Program Demobilisasi dan Reintegrasi negara yang berpartisipasi. Sebagai program regional, MDRP dapat mendukung kegiatan lintas perbatasan, termasuk DDR pasukan-pasukan iregular yang perlu Multinegara) di Afrika Tengah adalah satu direpatriasi ke negara asal mereka. perkecualian (Boks 7.1). Bagi program-program seperti MDRP yang memiliki elemen nasional dan Program-program pembangunan umumnya regional, perhatian harus dicurahkan terutama pada aspek-aspek regional, juga dikelola di tingkat nasional meskipun termasuk menempatkan tim dan sumber daya khusus. Menghasilkan tindakan perbatasan sering membagi wilayah-wilayah kolektif untuk kegiatan regional dan membangun insentif bagi para aktor untuk dengan ikatan sosioekonomi yang dekat. Salah berpikir di luar perbatasan negara mereka tidak mudah, terutama karena negara- satu contohnya adalah program pembangunan di negara menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri mereka. Melakukan inisiatif multipemangku kepentingan regional besar seperti MDRP pada dasarnya wilayah Suku Pashtun yang meliputi perbatasan juga merupakan upaya berisiko tinggi dan memiliki imbalan tinggi. Afganistan-Pakistan yang mengharuskan Bank Dunia, negara-negara donor, dan komunitas pembangunan yang lebih kedua tata kelola untuk menghadapi isu-isu luas harus siap menerima risiko, kesulitan, dan ketidakpastian dalam menerapkan ketidakamanan yang sama, tata kelola lokal yang program semacam itu pada situasi pascakonflik—terutama jika proses perdamaian lemah, serta identitas etnis dan sosial yang kuat. dan pemilu nasional menentukan laju operasi DDR. Namun, dialog antara kedua institusi nasional Sumber: Correia 2010. relatif sedikit membahas pelajaran yang dapat diambil.7 Tentu saja, operasi keamanan dan pembangunan internasional dirancang secara kerja sama dan perdagangan lintas perbatasan tepat untuk memperkuat, bukan memperlemah sebagai alat pencegahan konflik. Program ini kedaulatan nasional. Jika hubungan dengan memiliki empat komponen. Pertama, program negara-negara sekitar mengalami ketegangan, ini mengupayakan demarkasi perbatasan mengelola program lintas perbatasan dapat darat dan laut karena kurang dari seperempat menjadi rumit secara politik. perbatasan Afrika secara formal telah ditandai Sejumlah program lintas perbatasan dan disepakati. Pertikaian kemungkinan inovatif memang ada. Menyadari bahwa berlanjut dengan penemuan sumber minyak perbatasan yang tidak aman banyak menjadi pada masa mendatang. Kedua, program ini sumber konflik, Persatuan Afrika (Uni Afrika) mendorong kerja sama lintas perbatasan untuk meluncurkan African Union Border Program menghadapi kegiatan kriminal yang bergerak. (Program Perbatasan Persatuan Afrika) pada Ketiga, program ini mendukung program tahun 2007 untuk mendemarkasi wilayah- perdamaian lintas perbatasan. Keempat, program wilayah perbatasan sensitif serta mendorong ini mengonsolidasikan keuntungan integrasi 244 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 ekonomi melalui pembentukan jaringan ekonomi prinsip global di tingkat regional. Namun, regional. Sebuah proyek pelopor diluncurkan di banyak organisasi regional yang memerlukan wilayah Sikasso di Mali dan Bobo Dioualasso dukungan untuk menjalankan peran-peran ini. di Burkina Faso—yang menyatukan para aktor Kerja sama dan integrasi lintas perbatasan di lokal, swasta, dan publik untuk memperkuat wilayah Eropa dapat menjadi inspirasi untuk kerja sama ekonomi. Namun, program ini memecahkan beberapa tantangan wilayah kekurangan sumber daya.8 perbatasan di wilayah lain (lihat Boks 7.1 dan Contoh lain program lintas perbatasan pembahasan integrasi ekonomi regional di adalah inisiatif antarlembaga PBB yang sejak bagian setelah ini). tahun 2004 hingga 2009 mendukung upaya nasional untuk stabilisasi wilayah perbatasan Trafficking utara Ekuador dengan Kolombia. Di samping tengah menghadapi konflik sosial internal, Kondisi keamanan dan ekonomi internal juga Ekuador juga dihadapkan dengan infiltrasi dapat terancam oleh trafficking eksternal. kegiatan kelompok bersenjata di Kolombia Pada Februari 2010, Dewan Keamanan PBB yang menyebabkan masyarakat di sepanjang melaporkan adanya “ancaman serius dalam perbatasan direpotkan oleh pengungsi, kekerasan beberapa kasus oleh perdagangan narkoba geng, dan peredaran narkoba. Namun, pada dan kejahatan terorganisasi transnasional bagi tahun 2009 setelah diadakan program lintas keamanan internasional di berbagai wilayah perbatasan, kejahatan dan kekerasan berkurang, di dunia.�10 Bab 1 membahas tentang peran pelayanan meningkat, dan diadakan dialog untuk trafficking dalam melahirkan kekerasan di menyelesaikan konflik-konflik lokal. Yang lebih negara-negara rapuh, terutama jika pendapatan penting, meskipun hubungan diplomatis kedua ilegal memberikan kekuatan bagi kelompok- negara itu mengalami pasang surut, kerja sama kelompok nonnegara untuk membayar kepolisian bilateral yang bertahan lama dapat dibangun dan angkatan bersenjata nasional. untuk menghadapi isu-isu ini.9 Selama 15 tahun terakhir, berbagai Organisasi regional juga berperan penting inisiatif regional dan global diluncurkan untuk dalam mengatasi kekerasan lintas perbatasan. menangani trafficking ilegal. Semua inisiatif Seperti diperlihatkan oleh contoh Uni Afrika tersebut umumnya menggunakan salah satu dan sejarah kerja sama di Eropa pasca-Perang dari dua jenis mekanisme untuk menghentikan Dunia II, organisasi regional dapat membantu trafficking dan menggiring pelakunya ke negara-negara menangani populasi bergerak dan pengadilan: berupaya mengidentifikasi dan infiltrasi kekerasan di perbatasan. Organisasi menghalangi komoditas yang diselundupkan regional juga dapat memicu penerapan prinsip- pada titik produksi,11 transit, pemrosesan, atau tabel 7.1  Untuk mengalahkan trafficking komoditas, perhatikan karekteristik fisik dan pasar produknya Estimasi nilai arus Konsentrasi Konsentrasi Kemudahan Kemudahan trafficking per Rasio nilai-ke- produksi pemrosesan atau melacak asal identifikasi Komoditas tahun berat/portabilitas pasar penjualan produk konsumen Berlian US$127 juta13 Tinggi Tinggi Tinggi Tergantung14 Tinggi Minyak US$1 miliar15 Sedang Sedang Tinggi Ya Sedang Kayu US$6 miliar16 Rendah Rendah Rendah Ya17 Rendah Senjata US$170 juta– Sedang Rendah 19 Rendah Terbatas20 Rendah US$320 juta18 Narkoba (kokain, US$143 miliar21 Tinggi Sedang Rendah Tidak Rendah heroin) Sumber: UNODC 2009a, 2010a; Lawson dan MacFaul 2010; Small Arms Survey Project 2001; Greene 2001. Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 245 konsumsi; atau berupaya mengidentifikasi untuk memverifikasi legalitas asal dan izin kayu dan menghancurkan arus keuangan yang serta keahlian untuk mengidentifikasi spesies didanai dan dihasilkan dari trafficking ilegal. kayu yang dilarang. Inisiatif-inisiatif lain, seperti panduan tentang Kebalikan dari berlian, senjata (khususnya “Responsible Supply Chains of Minerals from senjata api kecil) sangat portabel, diproduksi Conflict Affected and High-Risk Areas� yang oleh banyak perusahaan, dijual di mana-mana, belum lama ini diluncurkan, memiliki sasaran dan murah. Meskipun terjadi penurunan total yang tidak hanya berfokus untuk melacak arus, nilai dolar perdagangan senjata sejak akhir tetapi juga pada perlindungan HAM dan dari Perang Dingin, tidak ada penurunan sebanding kehilangan penghidupan.12 Berbagai upaya dalam transfer senjata kecil dan ringan (small untuk menghadapi trafficking komoditas arms and light weapons —SALW). Jumlah secara fisik dibahas di sini; upaya-upaya untuk nilai tahunan SALW diestimasi antara US$4 menghadapi dimensi keuangan trafficking miliar dan US$6 miliar yang 10–20 persennya dibahas pada bagian berikutnya tentang tekanan merupakan transaksi ilegal.22 Terdapat lebih ekonomi eksternal. dari 900 juta senjata ringan yang beredar di Berbagai pendekatan untuk menghadapi seluruh dunia yang diproduksi oleh lebih dari trafficking komoditas ditentukan oleh 1.000 perusahaan yang tersebar di lebih dari 100 karekteristik fisik dan pasarnya; karekteristik- negara.23 SALW bertanggung jawab atas hampir karekteristik ini menentukan kemudahan dalam 500.000 kematian setahun yang 50.000 hingga pelacakan dan interdiksi secara fisik. Trafficking 300.000-nya terjadi dalam konflik bersenjata, komoditas yang produksi, pemrosesan, atau terutama di negara-negara miskin.27 Meskipun penjualannya terkonsentrasi lebih mudah tidak menyebabkan konflik internal, SALW dikendalikan (Tabel 7.1). Ini dapat menjelaskan menggandakan dampaknya. Selain korban sipil sebagian aspek keberhasilan awal Proses dalam jumlah besar, penyalahgunaan SALW Kimberley dalam menangani “berlian konflik� juga berdampak negatif terhadap pembangunan. (Boks 7.2). Kayu, lain halnya dengan batu mulia Penggunaan SALW secara ilegal berpengaruh atau sumber daya lain, memiliki jejak besar dan bagi ancaman jiwa, membebani sistem pelayanan banyak titik produksi dan pemrosesan hulu. kesehatan, meningkatkan kriminalitas, dan Selain itu, kayu mudah dicampurkan dengan pelanggaran HAM.25 kayu legal—yang memerlukan sistem terperinci Boks 7.2  Proses Kimberley untuk “berlian konflik� Proses Kimberley—sebuah skema sertifikasi untuk memastikan asal berlian mentah merupakan sumber bebas konflik— dicetuskan untuk menghentikan aliran “berlian konflik� yang digunakan untuk mendanai pemberontakan di negara- negara seperti Republik Demokratik Kongo, dan dilaksanakan secara bersama oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, industri, dan pemerintah. Proses Kimberley dikembangkan dari rekomendasi sanksi komite Dewan Keamanan PBB yang menyelidiki hubungan antara trafficking komoditas dengan kekerasan di Republik Demokratik Kongo. Skema sertifikasi berlian Proses Kimberly menetapkan persyaratan luas bagi ke-49 anggotanya (yang mewakili 75 negara) guna memastikan bahwa berlian mentah yang dikirim tidak pernah menjadi sumber dana bagi kekerasan. Meskipun berlian memiliki rasio nilai-ke-berat tinggi dan sangat mudah berpindah, pasar borongan berlian dan tempat pemrosesannya terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu, yaitu sebagian besar pasarnya terletak di Antwerp dan tempat pemrosesannya di Mumbai. Sekitar 80 persen dari berlian mentah dan lebih dari 50 persen batu mulia yang telah digosok masuk ke Antwerp terlebih dulu. Hanya berlian bernilai tinggi yang kini digosok di New York; sebagian besar berlian bernilai rendah digosok di Mumbai dan sekitarnya yang tempat-tempat pemrosesannya menyumbang sekitar 90 persen produksi berlian halus global pada tahun 2009. Jumlah produsen berlian legal juga sedikit. Semua faktor ini mempersulit perdagangan berlian konflik tanpa mengundang perhatian. Sumber: Goreaux 2001; Montgomery 2010; Kimberley Process Certification Scheme 2009, 2010. 246 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 7.3  Perekonomian perdagangan kokaina Pada tahun 2008, rata-rata per kilo kokaina memasuki koridor transit Mesoamerika pada kisaran harga US$1.000.28 Kemudian, jumlah satu kilo yang sama dijual di sisi perbatasan Amerika Serikat seharga US$33.500. Angka-angka ini, estimasi poin berdasarkan nilai pasar rata-rata, dapat berubah bergantung pada kondisi pasar, kemurnian, organisasi, serta integrasi vertikal produksi dan perdagangan kokaina. Meskipun demikian, dengan estimasi kasar ini sebagai titik awal, potensi keuntungan rata-rata transfer kokaina melalui koridor transit Mesoamerika ke Amerika Serikat lebih dari US$30.000 sebelum dikurangi biaya-biaya perdagangan lain. Jika 10 hingga 20 persen dari biaya digunakan untuk transportasi, keamanan, dan tenaga kerja serta 20 hingga 30 persen kokaina dalam transit disita, maka potensi keuntungan dari perdagangan setiap satu kilo kokaina menjadi US15.000 dan US$21.000. Bahkan, dengan memperhitungkan pengurangan ini, kisaran keuntungan ini jauh lebih tinggi daripada PDB per kapita tahun 2008 di negara mana pun di wilayah itu. Namun, dalam perspektif ekonomi, pelaku perdagangan narkoba prospektif harus memperhitungkan dua biaya potensial lain: biaya peluang pemekerjaan dibatalkan yang memberikan keuntungan serta premi risiko yang diasosiasikan dengan pekerjaan perdagangan yang berbahaya dan ilegal. Kenaikan interdiksi dan penangkapan baru-baru ini juga akan menaikkan biaya-biaya ini. Sumber: Perhitungan tim WDR berdasarkan Demombynes 2010; UNODC 2010a. Fokus pada penyelundupan senjata di Pelacakan dan interdiksi pengedar negara-negara rapuh telah berubah dari arena narkoba dilakukan secara terfragmentasi. Upaya internasional menjadi arena subregional.26 internasional untuk melacak dan menyita obat- Departemen Urusan Pelucutan Senjata PBB telah obatan ilegal sangat intensif. Namun, akibat meningkatkan upayanya melalui kerja sama tingginya nilai narkoba dalam jumlah kecil dengan donor-donor besar untuk memberantas sekalipun, upaya-upaya ini gagal menghentikan penyelundupan senjata subregional—termasuk arus global. Sebaliknya, mengonsentrasikan membuka kantor-kantor cabang seperti di upaya di satu bidang sering kali hanya dapat Afrika Barat. Namun, operasi perdamaian PBB mengubah rute trafficking. Karena biaya yang bersifat spesifik untuk negara membatasi pengiriman transit, termasuk suap dan interdiksi senjata yang melintasi perbatasan. intimidasi terhadap pejabat dalam rute, hanya Serupa dengan hal itu, operasi perdamaian PBB sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh dari di Libanon selatan menghadapi pembatasan trafficking; jaringan kriminal telah mengatasi mandat dan politik untuk menyelidiki klaim atau beradaptasi dengan sistem interdiksi yang pengiriman senjata ringan dan berat untuk paling canggih sekalipun. Kesulitan intrinsik kekuatan-kekuatan bersenjata nonnegara di ini diperparah oleh fragmentasi upaya-upaya lintas perbatasan .27 untuk menghentikan arus peredaran narkoba Perdagangan narkoba juga semakin penting (Boks 7.4). di negara-negara rapuh. Heroin, kokaina, dan Sebagian besar upaya untuk memberantas beragam jenis obat rekreasi dilarang di hampir perdagangan narkoba berfokus pada semua negara. Naiknya permintaan selama penyaluran—atau pada tindakan yang dilakukan beberapa tahun terakhir melambungkan harga- oleh negara-negara produsen dan transit. Karena harga dan menghasilkan keuntungan besar konsumsi narkoba dilarang di hampir semua bagi jaringan ilegal yang mengedarkan narkoba negara, hanya mekanisme yang terbatas yang (lihat Boks 7.3). Jaringan heroin dan kokaina— dapat digunakan untuk mengurangi keterkaitan yang diorganisasikan dalam jalur para militer dengan kekerasan melalui tindakan di sisi untuk melindungi diri mereka dari pesaing dan permintaan. Buruknya rekam jejak upaya global lembaga penegakan hukum—bertanggung jawab untuk menghentikan perdagangan narkoba, dan atas tingginya tingkat kematian dan kerusuhan. kekerasan ekstrem yang diasosiasikan dengan Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 247 Boks 7.4  Upaya multiinterdiksi: Kokaina di Amerika Di Amerika, jalur kokaina dimulai dari produksi di perkebunan di hanya tiga negara Amerika Selatan (pada tahun 2008, Kolombia menghasilkan 51 persen dari produksi global, Peru 36 persen, dan Bolivia 13 persen);33 transit melalui Amerika Tengah, Meksiko, dan Karibia; serta dijual secara borongan dan eceran di Amerika Serikat. Berbagai inisiatif tengah diupayakan untuk menghentikan arus peredaran ini: sepuluh program bilateral atau regional dengan banyak negara ikut serta dalam lebih dari satu program (lihat peta). Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan respons internasional, terutama karena peningkatan penegakan hukum di satu wilayah sering menyebabkan perpindahan ke wilayah lain. Pencetusan inisiatif Karibia dibenarkan salah satunya karena “upaya-upaya terakhir untuk memperkuat upaya pengendalian narkoba di sepanjang perbatasan barat daya (Amerika Serikat) tampaknya berdampak besar terhadap perpindahan rute transit kembali ke Karibia�.34 Kondisi kerja sama internasional memberantas narkoba di Amerika saat ini (yang terfragmentasi) Peta ini mengilustrasikan terfragmentasinya fokus regional dan tumpang tindihnya mandat sepuluh inisiatif yang berkaitan dengan perdagangan narkoba di Amerika. Setiap garis yang diberi warna menunjukkan inisiatif berbeda dan menghubungkan negara anggota yang terlibat dalam inisiatif tersebut. Mérida Inter-American Drug Abuse Inisiatif Control Comission (CICAD)– Inisiatif oleh Organization of American States (OAS) Kelompok Konsultasi The Caribbean Basin Tingkat Tinggi AS-Meksiko Security Initiative (CBSI) untuk Kerja Sama Bilateral Permanent Central American Commision for the Regional Security System (RSS) - Eradication of Production, Trafficking, Inisiatif oleh Organisation of Consumption and Illicit Use of Narcotic Eastern Caribbean States (OECS) and Psychotropic Substances and Related Crimes (CCP)- Inisiatif oleh Central American Integration System (SICA) Andean Counterdrug Plan Columbia Initiative (ACI) Central American Regional Andean Cooperation Plan for the Security Initiative (CARSI) Control of Illegal Drugs–Inisiatif oleh Comunida Andina (CAN) IBRD 38420 March 2011 Sumber: UNODC 2009b; U.S. Office of National Drug Control Policy 1999; Seelke, Sun Wyler, dan Beittel 2011; Central American Integration System 2009; Inter-American Drug Abuse Control Commission 2010; Andean Council of Foreign Ministers 2001; Embassy of the United States di Meksiko 2010. upaya-upaya ini, telah memicu perdebatan Ketidakamanan dan ketidakdilan: tentang legalisasi dan beberapa langkah tentatif Ancaman ideologis transnasional untuk menguji usul tersebut (terutama untuk marijuana, tetapi lebih luas lagi untuk beberapa Gerakan-gerakan ideologis transnasional yang obat-obatan di Portugal). Opini masyarakat pun disertai kekerasan29 dapat merebak di negara- berbeda-beda (Boks 7.5). negara yang terkena dampak kekerasan dan 248 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 7.5  Pendapat pakar: Dukungan dan penolakan atas legalisasi obat terlarang secara teregulasi untuk mengurangi kekerasan Tim WDR meminta dua pakar terkemuka tentang topik ini untuk mengungkapkan pendapat mereka. Menolak Mark A.R. Kleiman, UCLA School of Public Affairs Jika penghindaran negara-negara yang gagal merupakan satu-satunya tujuan kebijakan, maka legalisasi semua obat terlarang akan dikehendaki secara transparan. Negara-negara gagal dan konflik sipil menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi peredaran narkoba, sedangkan produksi narkoba melemahkan negara-negara dan memicu konflik sipil. Sementara itu, pendapatan dari narkoba digunakan untuk mendukung pemberontakan, para aktor nonnegara bersenjata lain, dan para pejabat korup. Namun, penyalahgunaan narkoba menimbulkan masalah bagi pelaku penyalahgunaan dan keluarga, tetangga, serta rekan kerja mereka. Pelarangan bukan jawaban yang sempurna: pelarangan dapat memperparah masalah-masalah itu, menciptakan kekerasan dan korupsi di pasar-pasar ilegal (di negara-negara produsen, transit, dan konsumen), serta memperparah masalah penahanan massal. Namun, pelarangan juga cenderung mengurangi konsumsi narkoba. Penyalahgunaan alkohol lebih umum dilakukan dan menghasilkan lebih banyak kekerasan akibat mabuk daripada penyalahgunaan narkoba. Jadi, ada tarik-menarik antara keamanan dan tata kelola dengan pengendalian penyalahgunaan narkoba: legalisasi narkoba teregulasi akan menjadi pukulan telak untuk terorisme, tetapi akan meningkatkan kasus penyakit akibat penyalahgunaan zat terlarang. Terkadang, ada kalangan yang mengklaim bahwa manfaat penuh pelarangan dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dapat dicapai melalui gabungan pajak dan regulasi, tanpa menimbulkan biaya pelarangan berbentuk kekerasan. Namun, klaim ini berpijak pada dua keyakinan yang keliru bahwa pajak dan regulasi tidak akan dilanggar secara menguntungkan, serta kekuatan ekonomi dan politik dari industri obat yang dilegalisasi tidak akan berhasil melahap berbagai kekuatan yang membatasi cakupan pasar mereka. Secara efektif, perpajakan dan regulasi secara teknis mungkin dapat diterapkan dengan larangan pemasaran, pembatasan perdagangan hanya bagi koperasi, atau pemberian kewenangan kepada dokter dan apoteker yang bekerja dengan kode etik profesional. Namun, tidak ada alasan untuk percaya bahwa sistem kendali efektif sedemikian akan dipertahankan atau selalu stabil. Rezim kendali penyalahgunaan narkoba internasional dewasa ini juga berpijak pada dua kekeliruan: pertama, tindakan negara-negara produsen akan dapat membatasi penyalahgunaan di “hilir�; kedua, karena produksi narkoba menciptakan masalah keamanan dan tata kelola, segala kegiatan antinarkoba pada dasarnya akan membantu memecahkan masalah-masalah itu. Sebagian besar upaya “kendali sumber� sia-sia dan upaya antinarkoba negara-sumber—tidak hanya penegakan, tetapi juga pembangunan alternatif—pada dasarnya adalah memperparah, bukan memperbaiki masalah keamanan dan tata kelola. Hal tersebut dilakukan dengan menaikkan harga-harga (yang berarti juga pendapatan karena permintaan akhir sangat tidak elastis untuk mengumpulkan harga) dan memberkan keuntungan kompetitif kepada pelaku trafficking yang memiliki senjata paling banyak dan paling berpengaruh: teroris, pemberontak, warlord, kelompok kejahatan transnasional bersenjata, dan pejabat korup. Hal yang sama terjadi dengan “substitusi tanaman� atau “pembangunan alternatif�. Di Afganistan, gabungan upaya penegakan hukum dan pembangunan berfokus pada budidaya opium di wilayah-wilayah yang dikendalikan Taliban sehingga meningkatkan hasil bagi Taliban dari segala “pajak� yang mereka kumpulkan dari petani opium dan penyuling heroin. Mungkin untuk membayangkan upaya penegakan hukum yang difokuskan pada persinggungan antara perdagangan narkoba dengan masalah keamanan dan tata kelola—demi memberantas pelaku trafficking dan wilayah penanaman yang paling berkontribusi bagi instabilitas. Namun, sama seperti perpajakan dan regulasi, membayangkan kebijakan yang lebih baik tidak sama dengan menerapkannya. Penegakan hukum di negara sumber akan berdampak minimal bagi persoalan narkoba di negara-negara konsumen kaya. Lahan untuk menanam opium bukan merupakan sumber daya langka, dan menciutkan suplai dari satu produsen biasanya berarti menaikkan produksi di daerah lain. Upaya pengurangan permintaan yang berhasil dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba serta menciutkan pendapatan dari usaha-usaha ilegal, termasuk yang mengancam stabilitas pemerintah negara produsen. Memaksa penyalah guna narkoba dalam pengawasan pengadilan kriminal karena kejahatan lain lebih berpotensi untuk menurunkan volume total. Kita harus mencoba mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang menerapkan pelarangan, serta membangun rezim kendali narkoba yang memenuhi tujuan penurunan tingkat penyakit akibat penyalahgunaan narkoba dan kerusakan yang mereka timbulkan dengan biaya keamanan dan tata kelola minimal. (boks dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 249 Boks 7.5  Pendapat pakar: Dukungan dan penolakan atas legalisasi obat terlarang secara teregulasi untuk mengurangi kekerasan (lanjutan) Untuk Jeffrey A. Miron, Department of Economics, Harvard University Pelarangan narkoba di seluruh dunia sudah berusia sekitar 100 tahun. Selama periode tersebut, tata kelola nasional dan subnasional menghabiskan jumlah besar untuk kepolisian, jaksa penuntut, dan penjara untuk menegakkannya. Pendukung pelarangan percaya bahwa dunia diuntungkan dengan menghindari konsumsi, ketagihan, dan aspek-aspek negatif lain yang lebih besar—meskipun biayanya besar. Oleh karena itu, menurut perspektif ini, manfaat pelarangan melebihi biayanya. Pelarangan sebenarnya menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih menganggu, alih-alih mencegahnya. Untuk mengetahuinya, mari kita amati konsekuensi-konsekuensi pelarangan. Pertama, pelarangan melahirkan kekerasan karena mendorong pasar-pasar ke bawah permukaan. Di pasar legal, para partisipan menyelesaikan perselisihan mereka melalui iklan dan jalur hukum; namun, di pasar bawah tanah, mekanisme nonkekerasan ini tidak tersedia sehingga para partisipan menggunakan kekerasan. Pelaku trafficking berkonfrontasi dengan sesama pesaingnya dan menembak pegawai yang mencuri, konsumen yang tidak membayar, dan penyuplai yang tidak menegosiasikan ulang kontrak. Pelaku trafficking juga menggunakan kekerasan terhadap upaya penegakan hukum yang hendak menangkap mereka, terhadap politisi yang mendukung ekstradisi di Amerika Serikat, dan terhadap kaum sipil yang bekerja sama dengan polisi. Kekerasan melonjak di Amerika Serikat, contohnya, sebagai respons atas pelarangan alkohol federal pada tahun 1920, tetapi kemudian menurun dengan cepat setelah larangan itu dicabut. Pelarangan juga melahirkan korupsi. Mereka yang melanggar hukum memiliki insentif kuat untuk menyuap polisi, hakim, dan politisi. Pelarangan berkontribusi menyebarkan HIV, hepatitis, dan penyakit-penyakit melalui darah lain karena menaikkan harga narkoba. Jika harga narkoba mahal, pengguna memiliki insentif untuk melakukan injeksi daripada mengonsumsi dengan cara yang kurang berisiko karena injeksi memberikan kepuasan maksimal dengan biaya minimal. Dampaknya tidak hanya bagi pengguna narkoba, tetapi juga bagi populasi lebih luas. Pelarangan menciptakan sumber dana bagi kelompok-kelompok kekerasan, termasuk kelompok teroris dan organisasi pemberontak. Pelaku trafficker memerlukan perlindungan dari penegakan hukum dan militer sehingga mereka menyewa kelompok teroris untuk melindungi diri mereka. Teroris diuntungkan karena menerima pemasukan yang mendukung operasi mereka. Tanpa dukungan ini, kelompok-kelompok teroris seperti Taliban di Afganistan, FARC di Kolombia, dan Shining Path di Peru akan menghadapi kesulitan lebih besar untuk mendanai gerakan mereka. Di sisi lain, legalisasi akan memungkinkan polisi dan militer untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk melawan kelompok teroris dan pemberontak daripada memberantas pelaku trafficking. Semua dampak ini merupakan konsekuensi merugikan dari pelarangan. Dari hal tersebut, satu-satunya justifikasi yang memungkinkan bagi pelarangan adalah pelarangan dapat mengurangi penggunaan narkoba atau efek samping merugikan dari penggunaan narkoba. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa pelarangan adalah paling banyak berdampak kecil dalam mengurangi penggunaan narkoba. Pencabutan larangan alkohol hanya menghasilkan kenaikan penggunaan sebanyak 20 persen, sedangkan kebijakan dekriminalisasi Portugal untuk konsumsi obat untuk pribadi pada tahun 2001 tidak menimbulkan kenaikan serupa (sebenarnya, penggunaan mengalami penurunan setelahnya). Di berbagai negara, tingkat penggunaan tidak banyak berhubungan dengan ketat-tidaknya rezim pelarangan. Belanda menerapkan kebijakan toleran terhadap penggunaan marijuana, misalnya, tetapi tingkat penggunaan tidak jauh berbeda dengan di Amerika Serikat. Bukti ini tidak mengecualikan kemungkinan bahwa penggunaan dapat meningkat dalam jumlah banyak dalam legalisasi, tetapi keyakinan bahwa penggunaan atau adiksi akan meningkat tidak konsisten dengan bukti ini. Masyarakat memiliki opsi untuk melegalisasi narkoba, tetapi menyasar penyalahgunaan—seperti dilakukan untuk alkohol dan barang lain yang dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab, tetapi mayoritas orang menggunakannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsistensi mensyaratkan pendekatan serupa terhadap narkoba. Kesimpulannya, pelarangan memiliki berbagai dampak yang merugikan, dan paling maksimal adalah memiliki keuntungan sedikit dan bersifat spekulatif. Legalisasi berarti bahaya narkoba akan menimpa mereka yang memilih risiko ini di mana sebagian besar dari mereka melakukannya di bawah pelarangan, bukan sebagai pengamat tidak bersalah dan dalam pengawasan institusi penegakan hukum. Pilihan antara pelarangan dengan legalisasi pun menjadi jelas. Legalisasi bukan senjata pamungkas, tetapi tanpa dipertanyakan lagi merupakan yang terbaik di antara yang terburuk. 250 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 rapuh dengan mengangkat isu bersama dengan para aktor internasional yang berkecimpung gerakan-gerakan lokal dan mengambil sumber dengan kebijakan kontraterorisme global harus daya dari rute trafficking transnasional. Masuknya memperhatikan cara kekerasan lokal dan institusi gerakan-gerakan ideologis transnasional ke yang lemah dapat membantu mendorong dalam kekerasan yang sedianya terlokalisasi gerakan global. menambahkan sumber daya, keahlian, dan pemicu ideologis yang sangat mampu mengubah Tekanan ekonomi eksternal keseimbangan kekuatan dan menekan kapabilitas domestik dalam merespons.30 Negara-negara dan wilayah-wilayah rapuh Laporan ini tidak bertujuan untuk dapat terpapar pada berbagai tekanan ekonomi membahas secara mendalam kinerja pendekatan eksternal. Beberapa contoh tekanan ekonomi global atau regional terhadap kontraterorisme. eksternal utama, termasuk korupsi yang Penerapan strategi kontraterorisme komprehensif didorong oleh kepentingan korporat luar, arus oleh Majelis Umum PBB tahun lalu menjadi keuangan ilegal yang terkait dengan korupsi, titik awal keterlibatan secara multilateral, dan penghindaran pajak, dan trafficking—serta pemerintah-pemerintah (melalui mekanisme guncangan harga yang dikaitkan dengan bilateral dan regional) meningkatkan kerja sama meningkatnya permintaan pangan dan bahan mereka dalam kegiatan kontraterorisme.33 bakar global serta tekanan untuk memperoleh Namun, gerakan terorisme global dapat akses atau kepemilikan SDA penting (tanah, berkembang biak dari ketiadaan apa yang air, dan energi). Lagi-lagi, negara-negara yang digarisbawahi Laporan ini sebagai elemen memiliki sistem tata kelola relatif dan daya tawar penting dalam membangun ketahanan terhadap lemah tidak dapat diharapkan untuk menghadapi kekerasan: akuntabilitas institusional, legitimasi, berbagai tekanan eksternal semacam itu tanpa dan kapabilitas. Kelompok-kelompok yang bantuan global dan regional. termotivasi secara ideologis mungkin memiliki kemampuan tertentu untuk melakukan Korupsi transnasional penetrasi jika keberadaan dan jangkauan tata kelola yang sah terbatas (seperti di Sahel dan Seperti digarisbawahi pada Bab 5, upaya- Afganistan). Gerakan-gerakan global ini sering upaya untuk melawan korupsi merupakan mengungkapkan dasar perjuangan mereka dalam bagian penting dan sulit secara politik dari istilah ketidakadilan dan eksklusi34—sebuah proses reformasi nasional. Korupsi jarang pesan yang dapat beresonansi dengan persepsi menjadi tantangan lokal saja; pelaku kejahatan lokal akan politik dan kebijakan yang didorong internasional berperan penting dalam dinamika oleh kaum elite dan eksklusioner. korupsi dan dapat menimbulkan hambatan besar Penelitian tentang interaksi antara dimensi bagi upaya transformasi nasional. Kemajuan akan lokal dengan internasional dari rekrutmen ditentukan setidaknya oleh upaya internasional dan mobilisasi teroris terlalu terbatas untuk untuk menangani dimensi eksternal korupsi. Kini, memungkinkan dibuatnya pernyataan definitif prinsip bahwa negara harus mengkriminalkan mengenai hubungan antara kekerasan, tindakan rakyatnya yang mengorupkan pejabat pembangunan, transformasi institusional, negara lain telah ditetapkan secara kukuh dalam dan terorisme. Namun, yang kita ketahui hukum internasional meskipun terdapat ruang menunjukkan bahwa para praktisi pembangunan perbaikan dalam penerapannya. internasional dan diplomat yang bekerja untuk Setidaknya, sejak tahun 2000, banyak mendukung koalisi nasional dan transformasi negara maju yang sebenarnya menumbuhkan institusional harus memperhatikan potensi korupsi di lingkungan nasional mereka dengan bagi kelompok-kelompok yang dimarginalkan memperbolehkan warga mereka atau perusahaan- dan wilayah-wilayah yang terabaikan untuk perusahaan untuk mengurangkan pajak dari uang menjadi lahan subur perekrutan ideologis yang suap yang diberikan kepada pejabat tata kelola berubah menjadi kekerasan. Sementara itu, lain.35 Sepuluh tahun berlalu; situasi pun berubah Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 251 drastis. Konvensi Antisuap—Konvensi untuk negara lain untuk mengatasi kesulitan-kesulitan Melawan Suap terhadap Pejabat Publik Asing ini. Menurut hukum Inggris, misalnya, (Anti-Bribery Convention—Convention on penggunaan hasil korupsi untuk berinvestasi Combinating Bribery of Foreign Public Officials) di Inggris merupakan pelanggaran terhadap yang diadakan oleh OECD dan Konvensi PBB undang-undang antipencucian uang—Komisi Melawan Korupsi (UN Convention Against Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria telah Corruption) mewajibkan pihak-pihak negara memberikan informasi kepada pihak berwenang memberikan sanksi kriminal untuk penyuapan Inggris yang memungkinkan dilaksanakannya terhadap pejabat publik asing. Titik balik yang pengadilan di Inggris terkait pencurian aset menakjubkan ini penting bagi negara-negara negara Nigeria. Para pejabat Haiti dan Amerika yang tata kelolanya rapuh. Suap yang diberikan Serikat telah bekerja sama untuk mengadili kepada para pejabat negara-negara ini untuk seorang pejabat senior otoritas telekomunikasi memenangkan konsesi mineral, kontrak Haiti di pengadilan Amerika Serikat atas senjata, atau peluang bisnis menguntungkan dakwaan menerima suap dari perusahaan- lain yang hampir selalu berasal dari luar perusahaan Amerika. Tiga warga Amerika perbatasan mereka—sehingga menghentikan Serikat juga terbukti bersalah atas pelanggaran suap transnasional yang sangat penting untuk yang berkaitan dengan pembayaran suap pada membatasi korupsi di negara-negara ini. perusahaan Haiti.37 Namun, memberikan sanksi kepada pihak Seiring tumbuhnya hubungan antara yang menyuap pejabat publik asing masih dalam otoritas penegakan hukum di negara maju dengan proses. Evaluasi Transparency International negara berkembang, pihak-pihak berwenang juga terhadap Konvensi Antisuap OECD menemukan mulai melakukan penyelidikan bersama dengan bahwa hanya 7 dari 38 negara yang mengikuti bukti-bukti yang tersedia untuk digunakan di konvensi tersebut dan melakukan penegakan pengadilan di kedua negara. Penyelidikan ini undang-undang domestik secara aktif yang memberikan peluang pendidikan berharga jika mengkriminalkan suap terhadap pejabat publik para penyidik yang berpengalaman dari negara- asing. Sembilan negara lain sedang melakukan negara maju bermitra dengan para penyidik upaya untuk memberlakukan pelarangan. Dua dari negara berkembang. Bahkan, Departemen puluh negara lain hanya melakukan sedikit Integritas Institusional Bank Dunia berencana upaya atau sama sekali tidak berupaya untuk mengikuti model ini jika model ini menyebut melakukannya. Meskipun ini merupakan bukti suap dalam proyek Bank otoritas bagi peningkatan dari laporan pertamanya pada tahun pejabat nasional (Boks 7.6). 2005 yang menemukan empat negara yang telah mengadili lebih dari satu kasus, Transparency Aliran dana internasional ilegal International menyimpulkan bahwa “tingkat penegakan hukum saat ini terlalu rendah untuk Upaya untuk mengadili korupsi komoditas juga membuat konvensi ini berhasil�.36 diiringi oleh upaya untuk menghalangi alian dana Kini, masyarakat internasional tengah dari kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan korupsi merancang berbagai tindakan inovatif untuk lainnya, termasuk peredaran narkoba. Banyak mengadili para pejabat yang terlibat korupsi inisiatif internasional yang tengah dilakukan di transnasional. Namun, jika terdapat bukti bahwa bidang ini. Sejumlah besar undang-undang dan pejabat publik di sebuah negara rapuh menerima program adalah untuk mengidentifikasi dan suap, pembuktian kasus tersebut menimbulkan menghentikan pencucian dana ilegal—baik yang tantangan hukum, teknis, dan logistik yang dihasilkan dari korupsi, penghindaran pajak, sering kali di luar kapasitas penyidik dan maupun peredaran narkoba—melalui sistem penuntut pada situasi rapuh. Jika keterbatasan keuangan yang sah. Ini penting bagi pencegahan kapasitas atau politik menghalangi pengadilan, kekerasan: banyak gerakan bersenjata dalam pihak berwenang di wilayah yurisdiksi yang konflik sipil dan politik yang didanai oleh lebih lemah memanfaatkan undang-undang sumber-sumber ini. 252 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 7.6  Bermitra dengan negara-negara klien untuk melawan korupsi dalam proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia Wakil Presiden Bank Dunia untuk Integritas menyelidiki tuduhan korupsi, penipuan, pemaksaan, kolusi, dan upaya untuk menutup-nutupi perbuatan-perbuatan tersebut dalam proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Jika sebuah keluhan terbukti, proses pun dimulai dan dapat menyebabkan pelarangan bagi perusahaan atau individu untuk mengikuti lelang dalam kontrak yang didanai oleh Bank Dunia—beserta rujukan yang sesuai kepada aparat penegakan hukum untuk kemungkinan dilakukannya pengadilan kriminal menurut hukum nasional. Selama 6 tahun terakhir, 67 individu dan perusahaan telah dilarang mengikuti lelang dalam kontrak-kontrak Bank Dunia mulai dari dua tahun hingga waktu yang tidak ditentukan. Daftar ini mencakup perusahaan-perusahaan yang sangat kecil dan organisasi nonpemerintah di negara-negara berkembang hingga penerbit Inggris (Macmillan Limited) dan China Road and Bridge Corporation yang merupakan BUMN besar. Selama periode ini, Bank Dunia juga melakukan perjanjian penyelesaian dengan Siemens AG yang di dalamnya Siemens Group menyetujui untuk mundur secara sukarela dari lelang dalam kontrak-kontrak yang didanai Bank Dunia selama dua tahun. Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan Bank Dunia, Siemens akan mengalokasikan US$100 juta selama 15 tahun ke depan dalam upaya global melawan penipuan dan korupsi. Macmillan dan perusahaan-perusahaan lain telah menyetujui untuk bekerja sama dengan upaya yang tengah dilakukan Bank Dunia untuk melawan penipuan dan korupsi dalam proyek- proyeknya serta menerapkan program kesesuaian antikorupsi. Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, dan Bank Pembangunan Inter-Amerika telah sepakat untuk mengakui pelarangan oleh setiap bank. Jadi, pada masa mendatang, sebuah perusahaan yang dilarang oleh satu bank tidak akan berhak untuk mengikuti lelang dalam kontrak oleh bank-bank lain. Sejak dibentuk pada tahun 2001, Integrity Vice Presidency Bank Dunia telah merujuk 112 kasus kepada lembaga penegakan hukum nasional. Rujukan pada tahun 2001–2006 menghasilkan dakwaan di pengadilan nasional Bolivia, Guinea, Norwegia, dan Amerika Serikat atas tuduhan menerima suap, penggelapan, atau pelanggaran-pelanggaran korupsi lain. Baru-baru ini, sebuah rujukan memicu Komisi Antikorupsi Kenya untuk melakukan 38 penyelidikan kriminal yang dua di antaranya tengah dalam proses pengadilan. Berdasarkan informasi dari Bank Dunia, pemerintah Norwegia mengadili tiga mantan pegawai Norconsult atas tuduhan suap, dan Kejaksaan Agung Palestina membuka penyelidikan terhadap sebuah kontraktor dalam proyek yang didanai Bank Dunia dengan tuduhan penipuan. Sumber: World Bank 2010h. Financial Action Task Force yang dibentuk meningkatkan kemampuan masyarakat pada tahun 1990 untuk mengendalikan aliran internasional secara bersama-sama untuk dana keuntungan peredaran narkoba, kini membangun kasus yang kuat melawan kejahatan memiliki peraturan untuk mengendalikan terorganisasi dan transnasional. Dengan pencucian dana ilegal—dan unit-unit intelijen menggunakan prinsip serupa yang diterapkan keuangan pun melawan pencucian uang di dalam pengadilan terhadap Al Capone atas tingkat nasional.38 Unit-unit semacam ini, yang tuduhan penghindaran pajak penghasilan pada hadir di 116 negara, bekerja sama dalam inisiatif tahun 1931, bukti transaksi keuangan ilegal Egmont Group.39 Ekspansi intelijen keuangan memberikan cara untuk mengadili kriminal ini pun diiringi oleh meningkatnya perhatian berat atas “pelanggaran kuasa� (proxy offense) bank-bank dan lembaga keuangan lain untuk tanpa harus mengandalkan saksi kejahatan mengawasi dan melaporkan transaksi oleh yang dapat disuap atau diancam. Pada Agustus konsumen—dan diiringi pula oleh meningkatnya 2009, 70 negara dan dependensi sepakat untuk perhatian lembaga penegakan hukum untuk membentuk Global Forum on Transparency mengikuti “jejak aliran dana�.40 and Exchange of Information for Tax Purposes Langkah-langkah pertemuan intelijen, guna mengurangi penghindaran pajak melalui pengawasan, dan pengumpulan bukti ini penggabungan usaha, korporasi, dan lembaga Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 253 lain di luar negeri yang mengumpulkan pajak. ada. Tindakan internasional yang efektif Dengan mengambil model Financial Action Task bergantung pada jaringan kuat dan pertukaran Force, forum ini akan melaksanakan tinjauan informasi antaryurisdiksi. Bahkan, dalam sejawat oleh para anggota dan nonanggota jangka menengah, negara-negara berkembang terpilih untuk menentukan apakah mereka telah kemungkinan kecil dapat membangun kapasitas mengikuti sedikitnya 12 persetujuan pertukaran untuk menjalankan unit intelijen keuangan di informasi pajak, menegakkan peraturan yang tingkat yang diperlukan untuk memberikan memungkinkan mereka untuk memenuhi hasil. Sumber daya lebih baik digunakan untuk permintaan informasi dari mitra perjanjian menghentikan aliran dana ke yurisdiksi rahasia44 mereka, dan memberikan informasi secara nyata daripada mengendalikan aliran keluar dari jika diminta. negara-negara rapuh. Namun, banyaknya inisiatif ini Kerja sama lintas perbatasan tidak menjadi suatu tantangan. Kini, lebih dari 74 selamanya berjalan mulus. Untuk mengadili inisiatif global, regional, dan multinegara kasus pencucian uang dan trafficking lintas mengumpulkan dan menggunakan informasi perbatasan, yurisdiksi-yurisdiksi harus berbagi tentang pencucian uang, korupsi internasional, data yang mungkin tidak memengaruhi warga trafficking komoditas tertentu, dan terorisme. atau institusi mereka dan harus percaya bahwa Dari ke-74 inisiatif ini, 30 di antaranya berfokus yurisdiksi lain tidak membocorkan data tersebut pada pencucian uang atau korupsi, sedangkan 37 kepada mereka yang terkena imbas. Badan Kerja lainnya menangani komoditas spesifik (narkoba, Sama Pembangunan Norwegia (Norwegian senjata, mineral ilegal, dan SDA).41 Selain itu, Agency for Development Cooperation— terdapat banyak lembaga nasional: 4 negara NORAD) mensponsori suatu jaringan informal OECD saja memiliki sedikitnya 22 lembaga yang yang menyatukan para penuntut dan pejabat menangani isu-isu ini.42 lembaga antikorupsi dari negara-negara maju Sistem pengidentifikasian pencucian dan berkembang dua kali dalam setahun untuk uang atau pendanaan terorisme menetapkan berbagi informasi dan berkolaborasi dalam hubungan antara orang dengan transaksi. berbagai kasus. Dengan bantuan dari Bank Semakin terperinci datanya, semakin besar pula Pembangunan Asia dan OECD, para pejabat kemungkinan data itu untuk mengungkapkan lembaga antikorupsi di Asia Selatan dan Pasifik kejahatan. Namun, melacak dan menyelidiki bertemu secara rutin untuk membahas masalah- kegiatan-kegiatan “berbasis kriteria� (transaksi masalah umum. Bank Dunia mendukung kurs asing, transfer kawat internasional) Aliasi Pemburu Korupsi Internasional bersama memperbanyak arus data bagi unit intelijen UNODC dan Stolen Asset Recovery Initiative. keuangan. Agar beroperasi dengan baik, Dewasa ini, memanfaatkan sistem secara inisiatif-inisiatif ini memerlukan kemampuan optimal memerlukan kesabaran. Meskipun canggih. Analisis aliran dana transnasional dapat terdapat kemajuan dewasa ini, ada tiga persoalan mengungkapkan informasi untuk digunakan yang memerlukan perhatian. Persoalan pertama dalam beberapa yurisdiksi yang berbeda, dan adalah kapasitas yang beragam antaryurisdiksi analisis di lingkungan kapasitas yang lebih baik yang lebih berat pada organisasi-organisasi negara pun dapat sangat bermanfaat bagi negara-negara maju. Persoalan kedua adalah ketidaksesuaian berkembang (Boks 7.7). Meskipun kemampuan insentif antarnegara, bahkan antara berbagai analitis di beberapa negara lebih kaya lebih institusi di suatu negara. Persoalan ketiga adalah tinggi, hal ini tidak terjadi di sebagian besar harmonisasi yang belum sempurna antara negara berpendapatan rendah dan sedang.43 berbagai inisiatif internasional. Pada dasarnya, Mencari informasi untuk mengungkap suatu sistem global yang lebih bersatu yang jaringan canggih memerlukan sumber daya mampu menganalisis aliran dana dan memperkuat dan kemampuan analitis yang tidak dimiliki sistem keuangan negara akan menguntungkan oleh banyak unit. Selain itu, kemampuan semua negara, terutama jika diperkuat oleh sistem penuntutan dan yudisial tidak selalu sistem keadilan yang lebih kuat di negara-negara 254 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 7.7  Strategi pergerakan uang risiko tinggi oleh Komisi Kejahatan Australia Melalui program kejahatan keuangannya, Komisi Kejahatan Australia tengah memelopori pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dana yang dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi. Pendekatan terhadap pencucian uang ini, yang disusun bersama Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (Australian Transaction Reports and Analysis Center—AUSTRAC), menganalisis data transaksi keuangan guna mengidentifikasi dan mengawasi pergerakan uang “berisiko tinggi� (yaitu pergerakan yang paling berkemungkinan melibatkan dana ilegal). Untuk mengidentifikasi aliran ini serta struktur usaha dan entitas kriminal yang terkait, komisi tersebut mengembangkan sebuah metode untuk mengidentifikasi jumlah aliran dana yang tidak lazim dan tidak diharapkan yang melalui sistem perbankan AUSTRAC dan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication—SWIFT (Masyarakat Telekomunikasi Keuangan Antarbank Internasional). Pendekatan yang amat selektif ini memungkinkan para penyidik untuk menyasar sumber daya mereka secara efisien. Para individu dan kelompok yang diidentifikasi dengan cara ini diperiksa silang dengan catatan kriminal mereka; jika ditemukan kecurigaan, diselidiki lebih mendalam melalui pengawasan, wawancara, dan koersi jika perlu. Intelijen memungkinkan para penyidik untuk mengikuti transaksi risiko tinggi ke dan dari Australia serta mengidentifikasi pelaku kriminal potensial pada setiap akhir mata rantai uang. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi sebuah sindikat kejahatan Asia Tenggara yang mengimpor narkotika senilai A$129 juta selama lima minggu pada tahun 2001. Sindikat tersebut kemungkinan besar pernah melakukan impor serupa selama 12 bulan sebelumnya yang berarti dana ilegal senilai lebih dari A$1 miliar untuk sindikat ini saja. Sindikat kejahatan Asia Tenggara lain yang terdiri atas empat toko kecil mentransfer keuntungan dari transaksi narkoba senilai A$300 juta ke luar negeri selama 12 bulan pada tahun 2001. Sumber: Australian Crime Commission 2010; Government of Australia 2010. yang terkena dampak konflik. Komitmen global Seperti diulas pada Bab 1, perubahan dengan kompleksitas dan lingkup ini akan iklim dapat memperparah tekanan terkait SDA memerlukan tambahan besar sumber daya dan akibat dampak potensialnya terhadap produksi kehendak politik di semua tingkat. Tantangan makanan, ketersediaan air, permintaan energi, yang ada tidak boleh diremehkan—meskipun dan pola penggunaan lahan (seperti buangan jumlah yurisdiksi global yang menangani banyak karbon dan produksi bahan bakar hayati). Kini, transaksi global cukup kecil (lihat Bab 9).45 perubahan iklim telah memengaruhi sistem air, serta suplai lahan pertanian di sejumlah wilayah. Perubahan iklim dan tekanan ekonomi Tekanan sumber daya tidak terpisah: negara-negara lebih kaya juga Secara tidak berimbang, negara-negara rapuh mengalami penurunan persediaan air dan rawan terhadap guncangan sumber daya tengah mencari sumber-sumber makanan, air, berskala global. Tidak seperti negara-negara dan lahan baru di luar negeri yang sering kali di berpendapatan rendah lain, negara-negara rapuh negara-negara rapuh. amat bergantung pada impor makanan dan Kerawanan pangan memerlukan prioritas rentan terhadap kenaikan global harga komoditas perhatian. Bagian pertanian dalam bantuan dan kelangkaan sumber daya dasar. Berbagai pembangunan resmi menurun dari tingkat 17 tekanan pun membesar seiring pertumbuhan persen pada tahun 1980-an menjadi 5 persen ekonomi di negara-negara berpendapatan pada tahun 2006–2008 dengan hanya 18 persen sedang melahirkan kelas menengah baru yang dari pengeluaran ini (dengan nilai sekitar US$1,2 menerapkan pola konsumsi makanan dan energi miliar) masuk ke negara-negara rapuh dan terkena OECD. Perubahan iklim—dan upaya mencari dampak konflik.46 Sejumlah upaya regional dan tindakan adaptif—cenderung menguatkannya. global untuk menangani kerawanan pangan dan Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 255 produktivitas pertanian tengah dijalankan kini (Boks 7.8), tetapi masih lebih banyak yang perlu Boks 7.8  Perkembangan pendekatan regional dan global dilakukan di tingkat negara untuk membangun pertanian di negara-negara tersebut. terhadap kerawanan pangan S ebaliknya, perjanjian perairan Sistem peringatan awal yang efektif. Sistem peringatan awal keamanan pangan internasional menunjukkan tanda-tanda multilembaga yang menggunakan data satelit untuk mengantisipasi kegagalan kesuksesan dalam mengurangi risiko panen dan kekurangan pangan mencakup Global Information and Early Warning kekerasan. Sumber daya perairan bersama System (Sistem Peringatan Awal dan Informasi Global) untuk meningkatkan lebih menstimulasi upaya mencari kompromi perencanaan respons keamanan pangan di 22 negara Afrika yang rawan daripada konflik dengan interaksi kerja sama kekeringan—dan Jaringan Sistem Peringatan Kelaparan Dini yang mengawasi suplai pangan dan permintaan di semua negara dengan penekanan khusus bagi antara negara-negara riparian (perairan) selama 80 negara berpendapatan rendah yang kekurangan pangan. 50 tahun terakhir jauh melebihi angka konflik Keahlian regional. Unit Pengindraan Jauh Masyarakat Pembangunan Afrika sebanyak dua berbanding satu.47 Masyarakat Selatan (Southern African Development Community’s [SADC] Remote Sense Unit) internasional juga membantu memecahkan isu- di Harare, Zimbabwe, dan Pusat Regional AGRHYMET di Niamey, Niger, merupakan isu riparian seperti penggunaan air. Namun, ada dua lembaga khusus yang memberikan bantuan keamanan pangan nasional faktor penentu. Meskipun banyak sistem perairan dan lokal, serta membantu membangun kapasitas lokal dalam pengembangan bersama memiliki kerangka kerja sama, sekitar kebijakan dan program pertanian. Upaya regional terbaru termasuk pembentukan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN (ASEAN Food Security Information 150 sistem masih belum memilikinya. Banyak System—AFSIS) pada tahun 2002 oleh negara-negara anggota ASEAN plus Cina, dari ke-150 sistem itu yang memperlihatkan Jepang, dan Republik Korea. Tujuan AFSIS adalah meningkatkan keamanan pangan tekanan air tinggi (ketersediaan air per kapita di Asia Tenggara melalui pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi terkait rendah) dan kerapuhan di satu atau lebih negara keamanan pangan secara sistematis. riparian. Perubahan iklim dapat memengaruhi Mekanisme stabilitas harga regional. AFSIS terkait erat dengan Proyek tata kelola berdasarkan kuantitas tertentu Percontohan Cadangan Beras Darurat (Asia Selatan East Asia Emergency Rice (yang berkebalikan dengan proporsi) arus Reserve Pilot Project) yang tengah membangun mekanisme bantuan bersama untuk berbagi persediaan beras di antara 13 negara ASEAN dan AFSIS, menghadapi air yang ditentukan (Peta 7.1). Berdasarkan kekurangan pangan, dan membantu menstabilkan harga di wilayah tersebut. kondisi ini, ada kondisi yang lebih sesuai untuk Mekanisme keuangan. Asuransi bagi masyarakat pertanian dapat terbukti memutakhirkan dan memperbaiki elemen- efektif di negara-negara di mana konflik atas akses dan kendali SDA diperparah elemen tertentu dari sistem perjanjian perairan selama masa kekeringan, banjir, atau kelangkaan akibat iklim lain. Asuransi berbasis yang ada (lihat Bab 8). indeks bergantung pada pengukuran objektif seperti curah hujan (terlalu kecil, Pencarian suplai energi dan makanan global terlalu besar), dan tindakan-tindakan untuk berbagi risiko antara petani dengan memperbesar tekanan terhadap lahan pertanian pasar asuransi. Skema ini diterapkan pertama kali dalam bencana gagal panen (di di negara-negara berkembang, terutama jika Etiopia) atau kematian ternak (di Mongolia). Meskipun telah diterapkan di lebih dari 15 negara, skala asuransi berbasis indeks masih harus ditingkatkan atau dilakukan institusinya lemah. Konflik berbasis lahan secara berkelanjutan, terutama di negara-negara berpendapatan rendah. umumnya diperlakukan sebagai isu murni yang bersifat nasional, atau paling tinggi adalah Sumber: Bora dkk. 2010; Brinkman dan Hendrix 2010. isu subregional. Namun, penggunaan lahan semakin rawan terhadap tekanan persaingan eksternal. Sewa atau pembelian komersial tidak meningkat dengan tata kelola yang baik, oleh pemerintah asing atau perusahaan yang lain halnya dengan jenis investasi asing lain. didukung pemerintah asing dapat bertumpang Sebaliknya, investasi lahan asing cenderung tindih dengan klaim lahan komunal dan memicu paling banyak di negara-negara dengan gabungan ketegangan—yang paling dikenal di Madagaskar pengelolaan lahan yang buruk, lahan yang luas, di mana perjanjian sewa lahan luas semacam dan mekanisasi yang rendah. Penemuan ini itu melahirkan kebencian masyarakat, diiringi mendukung meningkatnya perhatian terhadap oleh ketegangan-ketegangan panjang lain, kemampuan institusi lokal dan nasional untuk serta menyebabkan protes dan dijatuhkannya memberikan perlindungan yang memadai bagi pemerintah pada awal tahun 2009.48 kelompok-kelompok yang rentan terhadap Penelitian terbaru oleh Bank Dunia akuisisi lahan. menyatakan bahwa investasi lahan asing 256 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 peta 7.1  Ketersediaan air, kerapuhan, dan potensi konflik riparian di Afrika Negara-negara rapuh tidak selalu mengalami tekanan di bidang perairan. Sebagian besar telah menandatangani perjanjian internasional. Meskipun demikian, sejumlah kerentanan masih tersisa. (Bidang merah di peta menunjukkan wilayah riparian yang mengalami cekaman air dan memiliki sedikit atau tanpa komponen persetujuan. Bidang biru memiliki cekaman air rendah atau termitigasi). Cekaman air (m3/orang/tahun) dan cakupan perjanjian bantaran sungai internasional Cekaman air dengan sedikit atau tanpa komponen perjanjian Cekaman rendah atau termitigasi Cekaman tidak tersedia Negara-negara rapuh atau dipengaruhi konflik (2006–2010) IBRD 38421 March 2011 Sumber: De Stefano dkk. 2010. Turut memperlemah pengelolaan di pola lahan terhadap migrasi; Komisi Hak-Hak wilayah dengan permintaan lahan yang Properti bagi Masyarakat Miskin Internasional meningkat adalah izin proyek yang dikeluarkan (International Commission on Property Rights tanpa uji tuntas, persaingan antarinstitusi yang for the Poor) telah menganalisis dampak transfer tanggung jawabnya bertumpang tindih, dan hak lahan secara arbitrer atau tidak diregulasi bagi kapasitas yang tidak memadai. Semua masalah masyarakat miskin. Bank Dunia memberikan ini diperparah oleh kurangnya transparansi. tinjauan komprehensif tentang bagaimana Catatan resmi tentang akuisisi lahan sering tekanan-tekanan internasional memengaruhi tidak lengkap; buruknya data transfer lahan ketersediaan dan penggunaan lahan domestik, dan mengurangi keamanan kepemilikan dan sebuah kelompok kerja internasional menyajikan investasi, meningkatkan kemungkinan konflik, rancangan panduan untuk meningkatkan serta mempersulit pengumpulan pajak tanah pengelolaan lahan dan SDA lain (Boks 7.9). dan pengawasan kemajuan proyek.49 Upaya ini perlu diperdalam guna memastikan Perhatian internasional terhadap tekanan bahwa investasi lahan tidak merampas sarana lahan mengalami fragmentasi. FAO meneliti penghidupan dari masyarakat lokal. dampak perubahan pola produksi dan konsumsi Dalam berbagai dialog internasional tentang makanan terhadap penggunaan lahan; Organisasi pangan, energi, dan iklim, negara-negara rapuh Migrasi Internasional melacak dampak perubahan memiliki suara yang lemah meskipun mereka Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 257 Boks 7.9  Pendekatan global terhadap lahan Sebagai respons atas meningkatnya investasi yang melibatkan penggunaan lahan pertanian, air, padang rumput, dan wilayah hutan secara signifikan di negara-negara maju dan berkembang, FAO, Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (International Fund for Agricultural Development —IFAD), Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (United Nations Conference on Trade and Development—UNCTAD), dan Bank Dunia meluncurkan proses konsultatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk membangun panduan sukarela untuk akuisisi hak lahan skala besar yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini ditujukan untuk membantu “memberantas kelaparan dan kemiskinan, memperbaiki lingkungan, mendukung pembangunan ekonomi nasional dan lokal, dan mereformasi administrasi publik� dengan menetapkan prioritas untuk makanan domestik, tempat tinggal, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Rancangan “Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods and Resources� adalah sebagai berikut. 1. Hak-hak yang ada atas lahan dan SDA terkait diakui dan dihormati. 2. Investasi tidak membahayakan, tetapi memperkuat keamanan pangan. 3. Proses untuk mengakses lahan dan sumber daya lain, kemudian melakukan investasi terkait bersifat transparan, diawasi, dan memastikan akuntabilitas oleh semua pemangku kepentingan di dalam lingkungan usaha, hukum, dan regulasi yang benar. 4. Semua pihak yang terpengaruh secara materiil diajak berkonsultasi, dan persetujuan dari konsultasi dicatat serta dilaksanakan. 5. Para investor memastikan bahwa proyek-proyek menghormati aturan hukum, mencerminkan praktik industri terbaik, keberkelangsungan secara ekonomi, dan menghasilkan nilai bersama yang bertahan lama. 6. Investasi menghasilkan dampak sosial dan distribusional yang dikehendaki, serta tidak memperparah kerentanan. 7. Dampak lingkungan akibat sebuah proyek dikuantifikasi dan berbagai tindakan dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan seraya meminimalkan risiko/keparahan dampak negatif dan memitigasinya. Rancangan panduan ini akan tersedia untuk ditinjau oleh pihak-pihak yang sama pada tahun 2011. Sumber: Dikutip dari FAO dan lembaga lainnya (2010). terkena dampak signifikan. Sama halnya dengan dalam program perlindungan sosial. Bentuk dialog-dialog internasional tentang antiterorisme, bantuan ini bisa bermacam-macam (lihat Bab dampak terhadap wilayah-wilayah rapuh sering 8 dan 9). Meskipun sistemnya bersifat global, terabaikan, dan negara-negara yang paling tidak banyak mekanisme penumpu yang paling perlu berkembang memiliki kapasitas terbatas untuk diperhatikan bersifat regional—hal ini tidak hanya berkontribusi. Pengecualian penting adalah cara berlaku untuk isu-isu terkait sumber daya, tetapi negara-negara Afrika mengumpulkan energi juga secara umum untuk otoritas dan masyarakat diplomatis mereka di bawah kepemimpinan nasional penumpu terhadap tekanan eksternal. Etiopia dalam negosiasi perubahan iklim Cancun tahun 2010 untuk berkontribusi dalam perjanjian Antara yang global dengan nasional: pendanaan adaptasi sebesar US$100 miliar per Tekanan regional, dukungan global tahun—sebuah model yang layak ditiru oleh forum-forum lain.50 Ke depannya, negosiasi Seperti semua negara, negara-negara rapuh internasional tentang isu-isu iklim, energi, dan berada dalam ruang regional dan global. Ruang kelangkaan pangan perlu mengawasi dampak- regional penting karena sejumlah alasan. dampak terhadap negara-negara rapuh. Hubungan personal di subregional sering Para donor internasional juga dapat bersifat mendalam yang memungkinkan para membantu negara-negara rapuh untuk melalui aktor dan institusi regional untuk melakukan tekanan eksternal volatil dengan berinvestasi persuasi moral dan menciptakan insentif 258 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 untuk kepemimpinan yang bertanggung jawab. Wilayah-wilayah yang pernah mengalami Negara-negara tetangga merupakan sumber konflik menghadapi dilema. Kelompok kriminal perdagangan, kerja sama, bahkan potensi terorganisasi dan dukungan lintas perbatasan kapasitas administrasi bersama. Sisi negatifnya, bagi pemberontakan mengancam potensi negara-negara tetangga dapat menjadi sumber kolaborasi lintas perbatasan. Namun, kolaborasi kerawanan dan campur tangan politik. dan layanan administrasi bersama dapat Organisasi regional memungkinkan pijakan menciptakan keuntungan bersih dalam kapasitas kuat untuk melakukan tindakan.51 Sejak akhir yang akan memungkinkan semua negara yang era Perang Dingin, organisasi regional menjadi berpartisipasi untuk menghadapi kekerasan semakin penting dan sesuai dengan prinsip terorganisasi secara lebih baik. Di Amerika “subsidiaritas regional� yang diejawantahkan Tengah, proses perdamaian secara eksplisit dalam Pasal 8 Piagam PBB.52 Bab 1 pada Laporan menghubungkan negara-negara sekitar dalam ini membahas kemajuan mengesankan yang pengawasan dan penerapan perjanjian, termasuk dicapai dalam melawan kudeta dan tata kelola penerapan di wilayah mereka sendiri. Ini tidak militer yang opresif di Afrika dan Amerika hanya membantu mengurangi kekerasan—proses Latin. African Peer Review Mechanism yang ini memberikan fondasi untuk integrasi ekonomi diupayakan oleh Uni Afrika dan upaya mediasi subregional yang lebih besar. Bahkan, negara- oleh ECOWAS menunjukkan bahwa dukungan negara yang mengalami ketegangan hubungan lingkungan memiliki manfaat.53 Negara-negara atau gangguan oleh kelompok-kelompok di anggota African Peer Review Mechanism wilayah masing-masing dapat menemukan berpartisipasi secara sukarela dan menggunakan kepentingan bersama dalam menghadapi forum ini untuk bekerja demi mewujudkan ancaman transnasional dan melindungi sumber tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Kemitraan daya bersama seperti air. Di Timur Tengah, Baru untuk Pembangunan Afrika. Mekanisme ini inisiatif lintas perbatasan untuk mengelola mengevaluasi dan meninjau kemajuan melalui sumber daya air berhasil melewati guncangan serangkaian indikator tata kelola, pertumbuhan hubungan politik dan keamanan;55 Thailand dan ekonomi, dan integrasi regional yang ambisius.54 Myanmar memiliki kerja sama yang berhasil di Tingkat kapasitas untuk bertindak beragam bidang kesehatan dan trafficking. di wilayah-wilayah yang berbeda: keamanan Karekteristik fisik, demografi, dan ekonomi regional, kondisi politik, dan ekonomi tidak dari negara-negara rapuh meningkatkan hasil lebih kuat dari kepentingan bersama mereka. yang baik dari kerja sama regional. Dari 38 negara Organisasi regional juga menggabungkan yang diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai kelebihan komparatif mereka dalam negara rapuh saat ini, 24 di antaranya memiliki kepemimpinan politik dengan kapasitas teknis populasi penduduk di bawah 10 juta jiwa dan 13 global. Di Asia Tenggara, misalnya, ASEAN lainnya adalah negara yang dikelilingi daratan melaksanakan kepemimpinan politik di sejumlah (landlocked) atau negara kepulauan di luar jalur hubungan internasional dengan dukungan teknis laut utama. Perekonomian negara-negara rapuh dari organisasi-organisasi lain. Di Timor Leste, memiliki kelemahan struktural yang sama: ASEAN memberikan banyak kapasitas diplomasi isolasi fisik di seluruh atau sebagian dari negara dan perdamaian utama dalam misi perdamaian tersebut, ditambah tingginya biaya transportasi PBB. Di Aceh, Indonesia, ASEAN memimpin ke pasar tujuan ekspor, permintaan di dalam misi pengawasan bersama dengan Uni Eropa negeri yang terbatas (dan ekonomi skala yang atas permintaan Pemerintah Indonesia untuk terbatas), institusi nasional yang lemah, dan mendukung perjanjian damai. Di Myanmar, jarangnya personel terlatih. Kurangnya daya pasca-Badai Nargis, ASEAN membantu saing dan rendahnya pendapatan nasional ini membuka akses bagi pekerja kemanusiaan sering kali dapat ditanggulangi hanya karena dengan bantuan dari PBB, Bank Pembangunan bantuan asing dan bukan dari pengambilan SDA. Asia, dan Bank Dunia. Faktor-faktor ini dapat menciptakan gabungan Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 259 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 BOKS 7.10  Peran institusi dan inisiatif regional dalam menentukan norma dan mencegah kekerasan Pengalaman ASEAN dalam mencegah dan bangkit dari krisis Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN; Anggota Dewan Penasihat WDR Banyak konflik yang bergejolak di dataran ASEAN. Namun, peran politik yang berkumpul, serta kapasitas teknis mitra-mitra region ini tidak sepenuhnya tanpa pengalaman dalam mediasi lainnya. Pekerjaan kami dalam mendukung pemulihan pasca- dan resolusi konflik. ASEAN telah memainkan peran penting Topan Nargis didukung oleh tim teknis dari Bank Dunia, dan upaya-upayanya. Troika ASEAN pada konflik Kamboja tahun berkinerja bersama PBB. Dalam Misi Pengawasan Aceh, kami 1997–1999, operasi penjaga perdamaian Timor Leste sejak bekerja sama dengan kolega dari Uni Eropa yang membawa tahun 1999, Rekonsiliasi Aceh tahun 2005, serta bencana topan pengetahuan teknis yang berharga. Nargis Myanmar pada Mei 2008 merupakan kasus-kasus mediasi Yang ketiga, semakin banyaknya operasi semacam ini dan resolusi di mana region ini dan beberapa negara anggota yang kami jalankan, semakin kuat pula kapasitas kami. Di ASEAN telah memberikan sumbangsih berharga dan memetik Timor Leste, pelatihan dan penggemblengan militer bersama pelajaran dari prosesnya. Ibaratnya, menyatukan potongan- selama bertahun-tahun antara Filipina, Korea, dan Thailand potongan puzzle, mengibarkan bendera perdamaian, serta yang didukung oleh mitra di luar region seperti Amerika mengimprovisasi modalitas dan pola terbaik dari materi-materi Serikat pun akhirnya tidak sia-sia. Tentara-tentara di medan yang tersedia dan sesuai. dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan menjalankan operasi Satu pelajaran penting bagi kami adalah struktur ASEAN gabungan tanpa hambatan—dan pengalaman di Timor Leste kami dapat memainkan peran politik penting ketika timbul ini pun menambah kapasitas kami. Di Myanmar, peran ASEAN hal-hal sensitif di antara negara-negara anggotanya. Ada adalah mengambil personel dari negara-negara anggota kesaling-percayaan yang lebih tinggi antara Indonesia dengan kami, seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura, yang negara-negara ASEAN yang berpartisipasi dalam operasi Timor memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan pemulihan Leste. Kami berkecimpung dalam prinsip “tidak ada interfensi� pascabencana—serta membangun kapasitas dalam Sekretariat yang kaku dengan menawarkan kepada para tentara yang kami. Terkait pada program pembangunan kapasitas jangka ada di bawah komando gabungan dengan pemimpin militer panjang bersama mitra donor kami, pengalaman-pengalaman ASEAN yang memegang peran kepemimpinan aktif. Indonesia ini membuat kami lebih siap menghadapi tantangan baru memudahkan mitra ASEAN-nya dengan memberikan pada masa datang. Hasil-hasil upaya dalam menangani konflik undangan untuk datang dan membantu. Di Myanmar, ASEAN politik dan bantuan bencana alam telah membantu ASEAN memainkan peran sentral dalam dialog dengan Pemerintah meningkatkan kapasitasnya untuk mengoordinasikan strategi setelah terjadinya Taufan Nargis yang membantu membuka kerja sama pembangunan kami. Kami telah belajar untuk area-area yang terkena bencana—di mana lebih dari 130.000 menahan kekerasan sporadis dan ketegangan di region ini, serta pria, wanita, dan anak-anak tewas dan banyak lagi korban tidak akan membiarkan hal buruk tersebut menggelincirkan mengalami kondisi trauma—untuk bantuan internasional. usaha pembangunan komunitas ASEAN demi mewujudkan Pelajaran kedua adalah kami dapat menemukan kombinasi keamanan bersama dan kemakmuran terus-menerus bagi kapasitas yang bermanfaat antara pengetahuan lokal dengan rakyat ASEAN. yang tidak sehat dari apa yang disebut dengan cenderung berujung pada kelompok-kelompok “pembangunan dan kebergantungan di daerah identitas yang terpecah dan marginalisasi. yang terisolasi�.56 Peluang perekonomiannya kecil: negara- Area terpencil dan tidak aman memiliki negara berkembang yang dikelilingi daratan sedikit infrastruktur—dan membutuhkan lebih saja memiliki rata-rata PDB per kapita tiga banyak lagi.57 Area yang berbukit dan memiliki perlima dari tetangga-tetangganya yang sedikit jalan raya adalah area yang sulit bagi memiliki perairan. 58 WDR 2009 mengenai pemerintah untuk memberikan layanan geografi ekonomi menggarisbawahi tantangan dasar dan melakukan penertiban. Isolasi akan jarak dan perpecahan bagi pembangunan 260 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 PETA 7.2  Tantangan infrastruktur region Sub-Sahara ekonomi dan transit yang tidak aman yang mengurangi permintaan dari kepentingan bisnis, Afrika di negara-negara rapuh serta berujung pada rendahnya pengembalian Infrastruktur regional benar-benar terbatas di negara-negara rapuh di Afrika. Peta dari investasi. Pengembalian investasi ini dapat di bawah ini menunjukkan keberadaan pembangkit listrik, saluran listrik, dan jalan diperbaiki jika investasinya merupakan bagian di Sub-Sahara Afrika (negara-negara rapuh diberi warna merah muda). Area-area dari jaringan regional. Namun, pemerintah dapat dengan infrastruktur yang minim memiliki sedikit penduduk yang dapat disokong, tetapi area lain—seperti area perbatasan antara Republik Afrika Tengah, Cad, bersikap tidak antusias atas dasar kedaulatan dan Sudan—benar-benar terisolasi akibat keadaan yang tidak aman. Kurangnya untuk mengizinkan investasi regional ataupun infrastruktur ini mengurangi jual-beli di perbatasan negara dan akses terhadap internasional area perbatasan yang bermasalah. listrik yang mengenyahkan area yang tidak aman dari hubungan ekonomi. Ketika permasalahan ketidakpercayaan dapat diatasi—misalnya dengan melibatkan pihak ketiga atau organisasi gabungan yang netral—layanan regional bersama akan memiliki catatan yang baik. Penyediaan beberapa layanan pemerintah oleh institusi regional dapat menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik yang tidak dapat diberikan oleh negara-negara— dan dapat membangun kader pegawai sipil yang berkualitas tinggi. Untuk negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik dari penyatuan layanan regional dapat menguatkan serta bukan meruntuhkan kedaulatan nasional dan Pembangkit listrik kepercayaan warga terhadap pemerintah (Boks tenaga air dan panas lebih besar dari 100MW 7.11). Contohnya ditunjukkan di Karibia dan Ketersediaan Sub-Sahara Afrika di mana solusi regional telah saluran listrik memperbaiki kualitas berbagai layanan publik. dan jalan aspal Mahkamah Agung Karibia Timur merupakan Saluran listrik yang direncanakan dan jalan pengadilan tinggi regional untuk enam negara tidak diaspal merdeka60 dan tiga Wilayah Seberang Laut Negara rapuh (2011) Britania. 61 Negara-negara yang dibawahi IBRD 38422 March 2011 mahkamah ini menduduki peringkat tinggi di Sumber: Briceno-Garmendia dan Foster 2010 angka Rule of Law pada Institut Bank Dunia tahun 2008 yang diambil dari survei terhadap perusahaan, warga, dan para pakar. Pacific Plan di Sub-Sahara Afrika, dan membutuhkan for Regional Integration and Cooperation yang institusi yang tidak pandang bulu sebagai digagas Forum Kepulauan Pasifik membuat landasan upaya integrasi.59 Di banyak bagian ketetapan untuk penyatuan layanan nasional dunia, jalan dan infrastruktur lainnya tidaklah secara regional (bea, kesehatan, pendidikan, tersedia di area-area terpencil dan tidak aman olahraga).62 (Peta 7.2). Di Pasifik, biaya transportasi yang Administrasi bersama juga memiliki tinggi akibat kapal angkut yang berkapasitas potensi yang signifikan. Negara-negara kecil dan kecil memainkan peran pengisolasian yang rapuh dapat diuntungkan oleh penyatuan fungsi sama dengan kurangnya jalan di area Sahara administratif. Sebagaimana yang telah dijelaskan dan Sahelian di Afrika Utara serta di wilayah pada Bab 4, layanan publik dengan kualitas buruk berbukit penghasil narkoba di Myanmar. merupakan rintangan serius bagi pertumbuhan Kurangnya insentif ekonomi untuk ekonomi dan mengurangi kepercayaan warga infrastruktur adalah alasan. Alasan atas sulitnya terhadap pemerintah.63 Sebagian besar negara mengadakan infrastruktur di area terpencil menghabiskan 12 persen PDB-nya untuk barang adalah gabungan dari rendahnya aktivitas dan jasa pemerintah. Namun, negara-negara Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 261 BOKS 7.11  Menyatukan layanan-layanan secara regional Dalam tiga dekade ke belakang, peran organisasi regional sebagai penyedia layanan umum telah meningkat di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Karibia timur. Kemerdekaan politik mendatangkan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, tetapi kemerdekaan politik juga berarti layanan- layanan yang tadinya disediakan oleh institusi kolonial harus disuplai oleh institusi nasional yang belum memiliki pengalaman. Beberapa negara menjawabnya dengan menyatukan sumber daya-sumber daya secara regional dan mengalihdayakan penyediaan layanan publik pada organisasi- organisasi regional yang baru dibentuk. Dalam sebagian besar kasus, sifat layanan-layanan yang dialihdayakan ini adalah pemberi saran, bukan pelaksana. Misalnya, negara mengandalkan organisasi regional untuk memberikan nasihat mengenai supervisi perbankan (sebagaimana Eastern Caribbean Central Bank atau Banque des Etats de l’Afrique Centrale,66 dan Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest),67 sedangkan mempertahankan peran pemerintah yang berkuasa di setiap negara untuk menjalankan rekomendasi tersebut. Jika ditinjau kembali, model ini berjalan dengan baik ketika ada tradisi kerja sama di bank pusat yang berjalan sebelum adanya kemerdekaan. Dengan menyatukan sumber daya, negara-negara dapat menciptakan layanan dengan kualitas yang lebih baik dan pegawai sipil yang lebih baik pula dibandingkan dengan jika setiap negara bertindak sendiri-sendiri. Suksesnya model ini telah mendorong eksperimen-eksperimen lainnya. Eastern Caribbean Central Bank, Civil Aviation Authority, dan Mahkamah Agung—yang merupakan organisasi regional di bawah Revised Organization of Eastern Caribbean States Treaty—telah diikuti oleh regulator telekomunikasi gabungan, Eastern Caribbean Telecommunications Authority, dan mekanisme penyatuan risiko bencana alam bersama, Caribbean Catastrophic Risk Insurance Fund. Organisasi-organisasi ini juga telah meninggikan standar ekspektasi publik dan politikus atas kualitas layanan publik. Hal yang serupa juga, bank sentral regional diikuti pada tahun 1993 oleh Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires di Afrika Tengah dan Barat—yang didirikan untuk menyelaraskan undang-undang bisnis di antara negara-negara anggotanya dan berfungsi sebagai pengadilan banding di atas tingkat negara dalam aspek undang- undang bisnis. West Africa Telecommunications Regulatory Agreement, yang didirikan pada tahun 2002, telah berusaha mewujudkan penyelarasan dan pemaduan pasar telekomunikasi di Afrika Barat. Meskipun peran organisasi-organisasi regional sebagai penyedia layanan publik belum berkembang seperti di region Pasifik, yang sebagiannya diakibatkan oleh jarak yang sangat membentang luas serta latar belakang budaya dan sejarah yang lebih beraneka, University of South Pacific merupakan sebuah inisiatif yang dapat dicontoh region lain. Dibuka pada tahun 1968 dan disokong oleh 12 negara Kepulauan Pasifik, institusi ini diakui internasional sebagai institusi pembelajaran tinggi. Sumber: Favaro 2008, 2010. yang tidak rapuh menghabiskan sekitar dua kali dipercaya—sebuah peran yang telah dimainkan lipat dari yang dikeluarkan oleh negara-negara Bank Pembangunan Asia yang memberikan rapuh per kapitanya64 (negara rapuh atau terkena dampak yang baik pada Subregion Mekong dampak konflik yang berpendapatan rendah Besar.68 Organisasi-organisasi regional selama ini menghabiskan US$38 per kapita untuk barang telah mendorong pemimpin-pemimpin negara dan jasa pemerintah, sedangkan negara tidak untuk menelaah rencana-rencana semacam ini— rapuh yang berpendapatan rendah menghabiskan dan mencari bantuan dari pihak ketiga dalam US$80) (Tabel 7.2). Buruknya kualitas layanan mengatasi kekerasan dan menuntun transisi. publik merupakan rintangan serius bagi Bantuan dari luar dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang menyusutkan inisiatif regional dan institusi regional untuk kepercayaan warga terhadap pemerintah.65 merealisasikan potensi negara-negara di Penempaan rencana regional bersama dalamnya secara penuh dalam menyentuh tautan sering kali diuntungkan oleh dukungan dari keamanan dan pembangunan. Sebagaimana mediasi pihak ketiga yang dirasa netral. Sebagai integrasi awal Eropa (lihat Boks 7.12), ketika contoh, institusi-institusi Uni Eropa yang region-region memiliki hasrat politik untuk bergulir dan berkembang telah mensponsori menelusuri pembagian kapasitas administratif banyak rencana yang menerapkan kerja sama atau penyatuan fungsi atau layanan, bantuan lintas region pada tingkat nasional dan lokal eksternal untuk proses tersebut bisa tidak ternilai (lihat Boks 7.12). harganya. Sejauh ini, bantuan internasional Kecurigaan antara negara-negara tetangga cenderung mendukung upaya nasional daripada dapat diperbaiki oleh pihak ketiga yang regional. Dukungan bagi organisasi regional 262 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 7.12  Langkah Eropa awal untuk menciptakan kepentingan politik bersama secara damai Diciptakannya Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community—ECSC)—pelopor Uni Eropa—menunjukkan bagaimana integrasi ekonomi dapat menyokong perdamaian dan keamanan. ECSC dibentuk untuk menciptakan pasar bersama dan memonitor produksi dan penggunaan batu bara dan baja secara gabungan —yang secara strategis merupakan barang penting. Pakta ECSC ditandatangani di Paris pada tahun 1951, serta mengarah pada pergerakan bebas dari batu bara dan baja serta akses bebas pada sumber produksi. Otoritas Tinggi bersama menyupervisi pasar, kepatuhan terhadap aturan persaingan, dan transparansi harga. ECSC bebasnya produksi batu bara dan baja di industi utama Jerman pada masa pascaperang tanpa memberi kesan mengancam keamanan negara-negara tetangganya. Pembebasan produksi dan pembentukan kepercayaan diri regional terhadap pasar batu bara dan baja ini merupakan hal yang penting tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi Jerman, tetapi juga pemilihan ekonomi Eropa secara keseluruhan. Konsep kerja sama lintas negara untuk memacu investasi, mengatur produksi, membuka pasar, serta membangun kepercayaan dan keyakinan dapat diterapkan di region lain yang mudah tergoncang ketidakstabilan atau region yang sedang dalam proses pemulihan dari konflik. Bentuk kerja sama lain di Eropa juga telah berhasil mengembangkan pertukaran yang produktif di lintas negara dan region. “Euro region� dimulai sebagai bentuk inovatif dari kerja sama lintas negara (antara dua atau lebih negara yang memiliki region pembatas yang sama) pada akhir tahun 1950-an. Untuk menstimulasi perekonomian lintas negara, sosiobudaya, dan kerja sama luang, model Euroregion tumbuh dan didorong melalui penciptaan pasar bersama Eropa dan transisi demokratis baru-baru ini. Saat itu, ada lebih dari 100 Euroregion tersebar di Eropa, dan model ini ditiru saat ini di wilayah Eropa timur dan tengah. Kerja sama selalu dibarengi dengan permasalahan di area-area yang tadinya terkena dampak konflik, tetapi ada contoh yang baik dari program pembangunan, sosial, dan keamanan lintas negara yang melibatkan area-area di mana kaum etnik minoritas tinggal di beberapa negara atau di area-area yang pernah mengalami trauma perang antarnegara atau perang saudara pada masa lalu. Sumber: Lockhart 2010; Eichengreen 2010; Kelley 2004; Kubicek 2003; Schimmelfennig dan Sedelmeier 2002; European Union 1951; Greta dan Lewandowski 2010; Otocan 2010; Council of Europe 1995; Council of Europe and Institute of International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik dkk. 2000. TABEL 7.2  Administrasi bersama dapat membantu negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik dalam menyediakan layanan publik dengan kualitas yang lebih baik Belanja pemerintah untuk barang dan jasa Konsumsi pemerintah, % PDB US$ per kapita US$ paritas daya beli per kapita Pendapatan rendah Negara rapuh dan terkena dampak konflik 11 38 131 Negara tidak rapuh 15 80 267 Pendapatan menengah-bawah Negara rapuh dan terkena dampak konflik 13 247 858 Negara tidak rapuh 13 470 1.296 Sumber: Favaro 2010. Catatan: Rata-rata dari data terbaru yang tersedia (2001 hingga 2008) untuk 88 negara dengan pendapatan rendah dan menengah-bawah (data hilang untuk 11 negara rapuh dan terkena dampak konflik). semakin banyak pada tahun-tahun belakangan menciptakan penyangga dalam menghadapi ini. Namun, dukungan ini dimaksudkan secara ancaman dari luar serta menyediakan cara umum sebagai bantuan teknis bagi organisasi yang hemat biaya untuk memperbaiki kapasitas regional dan bukan bagi penjalanan program- institusi memerlukan adanya perhatian yang jauh program regional skala besar (bantuan Eropa lebih besar dalam bantuan internasional—sebuah untuk menjaga kedamaian Afrika adalah persoalan yang akan dibahas pada Bab 9. pengecualian). Potensi rencana regional untuk Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 263 FITUR 7  Asia Tengah: Tekanan eksternal dan bantuan eksternal Jenis kekerasan: Kekerasan politik, konflik antarkelompok lokal, konflik lokal dengan hubungan ideologis transnegara. Peluang transisi: Ruang yang moderat untuk perubahan. Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, partai oposisi, mitra regional. Tekanan utama: Warisan penjajahan masa lalu, pengelolaan SDA Tantangan institusional: Kurangnya akuntabilitas politik dan trans-batas wilayah, pelanggaran HAM, diskriminasi nyata atau yang perangkulan, kapasitas forum dan institusi regional yang terbatas. dirasakan, korupsi. K erja sama regional diterima secara luas sebagai sebuah proses dan alat untuk mencegah konflik, memajukan pertumbuhan ekonomi, serta memfasilitasi integrasi negara- membuat kelima negara di dalamnya menjalin hubungan saling ketergantungan yang istimewa. Dalam kenyataan keseharian, usaha koordinasi pipa gas dan minyak yang negara dalam satu region dengan masyarakat internasional. lintas batas negara, transmisi listrik, serta distribusi air Contoh baik dari kerja sama regional adalah Uni Eropa sudah menjadi keharusan. yang bergerak selama lebih dari setengah abad dari yang Mengingat perekonomiannya yang kecil, relatif awalnya merupakan Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa terisolasi, serta mengandalkan ekspor barang-barang yang terdiri atas enam negara. ASEAN dan kelompok- primer, integrasi regional negara-negara ini dan kelompok subregional lainnya juga sering dikutip sebagai pembangunan pasarnya pada prinsipnya dapat membantu model yang dapat dicontoh untuk pencegahan konflik mengembangkan kelompok penyuplai dan layanan umum dan kerja sama ekonomi di Asia Tengah. Namun, hampir pelengkap sehingga memperbaiki akses kelima negara ini 20 tahun setelah Kazakhstan, Kyrgiztan, Tajikistan, ke pasar dunia. Asosiasi dan jaringan komunitas lokal Turkmenistan, dan Uzbekistan menjadi negara-negara yang dulu dibangun selama masa Soviet dan didasarkan merdeka pecahan Uni Soviet, baru ada sedikit kemajuan pada kontur subregion ekonomi seperti Fergana Valley— dalam kerja sama regional di Asia Tengah dan risiko konflik sekarang dipisahkan oleh batas-batas tiga negara—dapat mungkin meningkat. diaktifkan kembali sebagai basis perdagangan antarregion Meskipun tautan budayanya kental dan pengalaman yang lebih baik sehingga akan mengurangi risiko konflik pembangunannya serupa (sebagai bagian dari lintas batas negara. perekonomian yang direncanakan secara terpusat untuk Jika pendekatan regional dijalankan dan diperkuat, abad ke-20), kelima negara Asia Tengah ini mengejar jalur tekanan-tekanan eksternal yang negatif dapat dihadang yang berbeda serta angka transisi ekonomi dan politik secara lebih efektif dan efisien. Hal-hal negatif ini di yang berbeda pula—sebagiannya adalah karena pilihan antaranya kerusakan lingkungan, di mana sekaratnya kebijakan dan sebagian lagi adalah karena warisan Soviet. Laut Aral menjadi contoh paling nyata; degradasi tanah Pendekatan mereka yang berbeda dan sokongan SDA dan desertifikasi yang telah mengurangi hasil ladang serta yang tidak merata telah berujung pada hasil yang semakin ketersediaan tanah yang dapat ditanami; tempat transit lama semakin berbeda dalam pembangunan, kemiskinan, dan penjualan narkoba; serta yang terakhir adalah dampak dan tentunya stabilitas. Selain itu, kepentingan kelima perubahan iklim. negara ini yang terkadang bertentangan—misalnya dalam Dua penelitian internasional telah memperkirakan pemanfaatan dan pengelolaan air—memengaruhi sikap bahwa kerja sama regional yang membaik dapat negara-negara ini sehingga membuka pandangan untuk meningkatkan PDB regional Asia Tengah antara 50 dan menjalin kerja sama regional. 100 persen—dan pendapatan per kapita regional sebanyak lebih dari 100 persen—sekitar 10 tahun. Biaya transportasi Apakah kerja sama regional itu penting? yang lebih rendah dapat meningkatkan perdagangan antara negara-negara tetangga yang lebih besar seperti Cina, Iran, Geografi, sejarah, dan orang-orang Asia Tengah—serta Rusia, dan secara tidak langsung adalah region Asia Selatan. posisinya yang hampir semuanya dikelilingi daratan, Pengelolaan dan pemanfaatan air yang lintas batas negara, begitu juga infrastruktur yang terpadu untuk energi, pertanian irigasi, serta sumber air dan energi lain yang transportasi, dan air yang diwarisi dari Uni Soviet— berhubungan akan menjadi lebih hemat biaya. Pendekatan (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) 264 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 FITUR 7  Asia Tengah: Tekanan eksternal dan bantuan eksternal (lanjutan) kolaboratif untuk menciptakan kebaikan bersama, seperti baru-baru ini terjadi dan kekerasan antaretnik dapat keragaman hayati, lingkungan, dan kesehatan publik, akan membuat negara-negara tetangganya tidak stabil. Hasil menerima dampak baik dari ekonomi skala—begitu juga dari kepentingan-kepentingan yang berlainan ini adalah peningkatan keamanan, manajemen bencana alam, dan semakin berkurangnya kefektifan dan pengaruh dari forum pengekangan penjualan narkoba. dan institusi regional di mana kapasitas manajerial dan pengambilan keputusannya masih terbatas. Jika penting, mengapa kerja sama regional semakin surut? Kekangan institusional Penjelasan atas kerja sama yang tidak berkembang, bahkan Satu-satunya institusi regional yang melibatkan kelima menyurut—kurang dari 20 tahun setelah kemerdekaan— negara Asia Tengah adalah (Dana Internasional adalah karena kepentingan setiap negara dalam kerja untuk Menyelamatkan Laut Aral—sebuah badan yang sama regional itu berbeda-beda, dan pembangunan di memiliki satu tujuan yang dibangun pada awal 1990- setiap negara masih dalam proses. Faktor-faktor semakin an untuk mengerahkan sumber-sumber finansial untuk surutnya kerja sama di antaranya sebagai berikut. menangulangi dampak lingkungan, kemanusiaan, dan sosial dari semakin mengeringnya Laut Aral. Selain itu, • Pendekatan-pendekatan yang berlainan terhadap, PBB telah mensponsori tiga grup regional. Special Program dan angka yang berbeda dari, transisi ekonomi— for the Economies of Central Asia—sebuah kerangka ditunjukkan secara nyata oleh perbedaan antara untuk dialog bertahap yang sebenarnya diinspirasi oleh Kazakhtan yang menjalankan ekonomi yang relatif Kazakhstan—hanya memiliki sumber yang sangat terbatas. terbuka dengan Uzbekistan yang menjalankan ekonomi UN Regional Center for Conflict Resolution, yang berbasis yang relatif tertutup di Ashgabat, mengedepankan dialog, keamanan, dan • Pandangan yang berbeda antara dua negara hulu kesalingpahamanan antarnegara Asia Tengah. Central (Kyrgiztan dan Tajikistan) dengan tiga negara hilir Asia Regional Information and Coordination, yang baru- (Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan) terhadap baru ini didirikan dan berbasis di Almaty, Kazakhstan, pengelolaan dua sumber air utama yang lintas negara merupakan tempat untuk bertukar intelegensi untuk di region ini (sungai Amu Darya dan Syr Darya serta mengidentifikasi dan mengacaukan jaringan penjualan anak sungai keduanya) untuk pembangkit listrik tenaga narkoba serta memperkuat kapasitas peradilan pidana air dan irigasi regional. Program Kerjasama Ekonomi Regional Asia Tengah, yang dibentuk dan didanai utamanya oleh Bank • Persaingan dalam mencari target yang sama di pasar di Pembangunan Asia, merupakan kemitraan dari delapan luar region dan pasar dunia yang sering kali dipersulit negara dan enam institusi multilateral untuk memajukan dengan kepentingan dan motivasi yang bersaingan dari dan memfasilitasi kerja sama regional dalam transportasi, aktor-aktor luar yang penting di subregion fasilitas perdagangan, kebijakan jual-beli, dan energi. • Identitas budaya, etnik, dan agama kelima negara ini yang menyala kembali—setelah 70 tahun ditekan Pelajaran apakah yang dapat diambil? selama era Soviet—ditambah dengan tekanan dan kekangan pembangunan negara yang modern. Sebuah survei pada tahun 2008 tentang institusi kerja sama regional di seluruh dunia menunjukkan lima pelajaran Faktor yang tidak begitu kentara, tetapi masih utama yang relevan dengan Asia Tengah. signifikan adalah klaim yang bertentangan akan siapa yang menjadi pemimpin region Asia Tengah dari dua • Kerja sama regional yang efektif itu memerlukan negara terbesarnya (Kazakhstan dan Uzbekistan), serta waktu dan upaya untuk berkembang yang menuntut ketidakstabilan yang semakin parah di dua negara penerapan yang inkremental, bertahap, dan fleksibel terkecil dan paling rapuh (Tajikistan dan Kyrgistan)— dengan target yang realistis. terutama di Kyrgiztan di mana huru-hara politik yang (fitur dilanjutkan ke halaman selanjutnya) Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 265 FITUR 7  Asia Tengah: Tekanan eksternal dan bantuan eksternal (lanjutan) • Kerja sama ini juga menuntut adanya kepemimpinan luar secara teori betapapun baiknya. Jika bukan resolusi, yang stabil pada tingkat negara, institusi, dan mediasi terhadap konflik yang diwarisi oleh kelima negara individu. Asia Tengah merupakan prasyarat untuk menciptakan kerja • Ukuran dan keanggotaan institusi regional harus selalu sama regional yang semakin luas lagi. Kerja sama regional terkelola. lebih cenderung bergulir di area-area kepentingan dan perhatian yang sama dan nyata yang jumlahnya terbatas • Sumber dan instrumen keuangan dibutuhkan untuk dan jelas. menyokong investasi dan kerja sama regional. Pakar-pakar lainnya, Linn dan Pidufala (2008), • Aktor-aktor eksternal haruslah membantu kapan pun menganggap hubungan antara kelima negara ini terjalin keadaannya memungkinkan. lebih disebabkan oleh persaingan dan permusuhan— Selain temuan di atas, analisis yang dilakukan akan pengaruh, kepemimpinan, pasar, dan sumber daya Kelompok Evaluasi Independen Bank Dunia pada tahun dengan tambahan bahwa hubungan seperti ini mungkin 2007 mengenai program-program regional—termasuk bukanlah fenomena yang sifatnya sementara berkenaan dua program di Asia Tengah—memberikan daftar lima dengan pembangunan negara. Menurut pandangan ini, fitur rancangan dari program yang baik dan sejalan dengan permasalahan region Asia Tengah sepertinya tidak akan prinsip-prinsip ini: kuatnya komitmen negara pada kerja dapat dipecahkan dalam waktu dekat, dan prioritas utama sama regional; target yang sesuai dengan kapasitas negara bagi aktor-aktor luar adalah mengurangi risiko semakin dan region; jelasnya definisi dan koordinasi peran-peran parahnya masalah tersebut hingga menyebabkan konflik institusi negara dan region; kesepakatan tata kelola yang yang nyata. bertanggung jawab; serta rencana ketidakterputusan Kerja sama yang lebih baik di Asia Tengah—untuk hasil program. mencegah konflik serta menjaga dan memajukan stabilitas Asia Tengah memenuhi sedikit kriteria di atas. Lebih regional—semakin diperlukan dan semakin mendesak, khusus lagi, hanya ada sedikit atau tidak ada komitmen terutama dalam energi dan air serta perdagangan dan negara pada kerja sama regional—dengan alasan yang telah transportasi yang sejauh ini terbukti alot. Meskipun kerja dijelaskan di atas—di luar kerja sama teknis dan birokratis sama yang lebih baik semakin buruk, fokus dan upaya yang minim yang dibutuhkan untuk menjamin keefektifan terkoordinasi dari aktor-aktor eksternal menjadi semakin fungsi-fungsi infrastruktur terpadu yang dimiliki kelima penting. Dalam konteks ini, penekanan yang pragmatis negara tersebut. Memang, hubungan negara-negara Asia dari Kerjasama Ekonomi Regional Asia Tengah terhadap Tengah memburuk dalam dua puluh tahun terakhir, investasi yang terkoordinasi dalam infrasuktrur energi dan terutama dengan ketegangan antara beberapa negara transportasi yang memberikan kebaikan bagi dua negara karena rencana untuk menyelesaikan dua proyek tenaga atau lebih dapat menjadi model yang dapat dicontoh oleh air di era-Soviet. Sebagian negara-negara ini sepakat untuk mitra lainnya. menerima keputusan dari penilaian independen yang Jika kerja sama memang lebih cenderung ad hoc dan didanai oleh pihak luar yang dilakukan terhadap salah di area-area kecil yang menjadi kepentingan dan perhatian satu proyek akan realistis atau tidaknya proyek tersebut bersama—tidak melibatkan keseluruhan lima negara— secara ekonomi, lingkungan, dan teknis—yang ternyata kerangka operasional yang fleksibel, dan bukan rencana menandakan ketertarikan negara-negara tersebut pada atau strategi regional yang panjang lebar, adalah cara yang solusi bilateral yang dapat diterima kedua belah pihak. benar untuk menentukan tindakan aktor-aktor luar. Aktor- aktor luar dapat membantu mengadakan pertemuan, Dari konflik ke kerja sama memediasi, menyelesaikan persoalan-persoalan. Namun, tanpa ketertarikan dan kemauan politis dari negara-negara Pengalaman mengiyakan analisis yang dilakukan seorang tersebut, peran aktor-aktor ini tidak akan maksimal. pakar Asia Tengah, Matveeva (2007), yang menyimpulkan bahwa kerja sama regional tidak dapat ditentukan dari Sumber: Houdart dan Pearce 2010; dkk. dituliskan pada catatan akhir.69 266 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Catatan 1. Untuk melihat pembahasan tentang hubungan ini, misalnya, lihat Naim 2006. 2. Lihat Baker 2005. 3. Rubin 2002; Small Arms Survey Project 2005, 2009. 4. Gambino 2010; U.S. Department of State 2010. 5. Oliver 1999. 6. “Kelompok Sahabat� PBB dibentuk pada era pasca-Perang Dingin sebagai alat mediasi bagi negara-negara yang berupaya mencegah atau keluar dari konflik. Kelompok sahabat telah beroperasi selama hampir lebih dari dua dekade, menyediakan kelompok inti dari negara-negara berkepentingan yang menerapkan persuasi diplomatis dalam mengupayakan penyelesaian damai. Sebagian besar kelompok inti tersebut bersifat informal dengan mandat yang dinegosiasikan dan beragam, bukan kaku, berdasarkan konteks negaranya. Lihat Whitfield 2007. 7. Patel dan Ross 2007; O’Loughlin, Witmer, dan Linke 2010. 8. Lihat African Union 2007a. 9. UNDP 2010a. 10. UN Security Council 2010b. 11. Untuk heroin dan kokaina yang ilegal di hampir semua negara. 12. Lihat OECD 2010h. 13. Nilai berlian konflik dan ilegal diestimasi. Pada tahun 2008, berlian konflik diestimasi menyumbang 0,1 persen total produksi global berlian kasar sebesar US$12,7 miliar. Lihat Kimberley Process Certification Scheme 2009, 2010. 14. Ahli batu mulia umumnya mampu mengidentifikasi asal berlian jika mereka menerima beberapa paket batu mulia dari wilayah yang sama. Namun, mereka sulit mengidentifikasi asal satu ons batu dari berbagai wilayah yang telah dicampur, dan mereka benar-benar tidak mampu mengidentifikasi asal batu mulia yang telah digosok (lihat Goreaux 2001). 15. Ini adalah estimasi minyak yang diselundupkan hanya dari Nigeria, di mana masalahnya terkonsentrasi, dan didasarkan pada estimasi 150.000 barel per hari di tingkat harga US$20 per barel—jauh lebih kecil dari harga minyak dunia sehingga menarik pembeli besar (lihat UNODC 2009a). 16. Estimasi nilai produk kayu yang diimpor secara ilegal pada tahun 2008 (lihat Lawson dan MacFaul 2010, hlm. 125). 17. Meskipun asal kayu mungkin dilacak secara teknis (dan ini memang menjadi fokus sejumlah inisiatif “kehutanan bertanggung jawab�), hal ini bergantung pada penandaan negara asal dan rantai penahanan yang aman, atau pada analisis DNA yang lebih rumit. 18. UNODC 2010a, 129. 19. Jumlah pembuat senjata kecil legal diestimasi meningkat dari kurang dari 200 perusahaan pada tahun 1980 menjadi lebih dari 600 pada tahun 2001. Pada tahun 2001, 95 negara sedikitnya memiliki kapasitas untuk memproduksi senjata kecil secara legal. Lihat Small Arms Survey Project 2001. 20. Sebagian besar, tetapi tidak semua, senjata kecil dan ringan diberi tanda pada titik produksi, misalnya dengan nomor seri dan merek produsen yang distempel, digoreskan, atau diukirkan pada bagian logal senjata. Namun, jika ada, tanda-tanda itu tidak memberikan cukup informasi untuk dapat mengidentifikasi secara unik dan melacak secara andal, serta tidak ada pencatatan yang terpusat. Lihat Greene 2001. 21. UNODC 2010a, 82, 111. 22. Perdagangan senjata ringan dan kecil terjadi secara ilegal di pasar gelap dan abu-abu. Untuk mengetahui definisi kedua jenis pasar tersebut, lihat Stohl dan Grillot 2009. Untuk mengetahui informasi tentang SALW, lihat Small Arms Survey Project 2006. Porsi ilegal yang diestimasi dilaporkan dalam Marsh 2002. 23. Small Arms Survey Project 2011. 24. Lihat Cukier 2002 dan Markowski dkk. 2009. 25. Untuk mengetahui dampak SALW terhadap pembangunan, lihat Bourne 2007. 26. Lihat Small Arms Survey Project 2009. 27. Ben-Ari 2010; Worsnip 2009; UN Security Council 2009. 28. Demombynes 2010. 29. Meskipun ada banyak definisi terorisme dan pertanyaan tentang kelompok yang harus disebut sebagai organisasi Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 267 teroris diperdebatkan, Konvensi PBB 12 yang telah diadopsi oleh Majelis Umum menetapkan taktik-taktik tertentu yang diklasifikasikan sebagai terorisme. 30. Contohnya dewasa ini adalah keberadaan organisasi-organisasi teroris transnasional yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dalam konflik-konflik subnasional di Indonesia dan Filipina (lihat Putzel 2003; Kilcullen 2009; Acharya dan Acharya 2007). 31. UN General Assembly 2006. 32. Berman dkk. 2009; Berman 2009; Berman dan Iannaccone 2006. 33. UNODC 2009b, 65. 34. U.S. Office of National Drug Control Policy, 1999, 26. 35. OECD 1996, 2009; Greenberger 1995; Gantz 1998; Hines 1995. 36. Transparency International 2010, 8. 37. Messick 2011. Lihat juga Boks 8.4 pada Bab 8. 38. FATF (Financial Action Task Force—Satuan Tugas Aksi Finansial) dibentuk pada tahun 1990 oleh para menteri keuangan negara-negara G-7 untuk melawan perdagangan narkotika ilegal dan pencucian uang melalui kerja sama internasional yang diperkuat. Misi awal FATF adalah berfokus untuk mencegah penggunaan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain untuk tujuan pencucian uang. Sebagai langkah awal dan berdasarkan analisis situasi yang ada, FATF membuat serangkaian rekomendasi untuk tindakan-tindakan spesifik, termasuk penyesuaian sistem hukum dan regulasi nasional yang akan membantu mendeteksi, mencegah, dan menghukum penyalahgunaan sistem keuangan untuk melakukan pencucian uang. Pasca-serangan teroris 11 September, FATF mengeluarkan panduan tambahan untuk melawan pendanaan teroris. FATF mengandalkan jaringan kerja sama unik yang melibatkan lebih dari 180 yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk organisasi multilateral, seperti G-20, PBB, Bank Dunia, dan IMF. Selain itu, delapan lembaga regional sejenis FATF dibentuk selama beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari jaringan ini. Lihat Financial Action Task Force 2010. 39. Unit Intelijen Keuangan Egmont Group merupakan pertemuan informal antara unit-unit intelijen keuangan (financial intelligence units—FIU) di tingkat internasional yang dibentuk pada tahun 1995. FIU adalah pusat nasional untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan keuangan yang mencurigakan atau tidak lazim oleh industri keuangan dan perusahaan atau profesi lain yang diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang dicurigai sebagai pencucian uang atau pendanaan terorisme. FIU umumnya bukan merupakan lembaga penegakan hukum; misi mereka adalah menganalisis informasi yang diperoleh. Jika bukti memadai dari kegiatan melanggar hukum ditemukan, kasusnya diserahkan kepada penuntut umum. Tujuan Egmont Group adalah menyediakan forum bagi FIU di seluruh dunia untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta untuk mendorong penerapan program domestik di bidang ini. Intscher 2010. 40. Intscher 2010. 41. Perhitungan tim WDR. 42. Sebagai contoh, Financial Crimes Enforcement Network—FInCEN (Jaringan Pemberantasan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat), Serious Organized Crime Agency—SOCA (Lembaga Kejahatan Terorganisasi Berat) di Inggris, Australian Transaction Reports and Analysis Center—AUSTRAC (Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia), dan Canadian Transaction Reports and Analysis Center—FINTRAC (Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Kanada). 43. Banyak FIU (sekitar 60–65 persen) hanya menerima Laporan Transaksi Mencurigakan yang memenuhi uji kecurigaan tertentu, dan sebagian besar berupa transaksi domestik yang umumnya melibatkan jumlah relatif sedikit. Ini merupakan persyaratan pelaporan minimal yang diwajibkan oleh Rekomendasi FATF. Sejumlah kecil FIU (sekitar 25–30 persen) juga menerima atau memiliki akses terhadap Large Cash Transaction Report yang dilaporkan hanya berdasarkan transaksi yang melebihi nilai ambang yang ditentukan oleh undang- undang atau peraturan. Sebagian kecil FIU (mungkin 10–15 persen) menerima Foreign Exchange Transaction Report yang umumnya melebihi nilai ambang yang ditentukan. Sebagian kecil FIU (mungkin 5–8 persen) menerima atau mengakses Election Funds Transfer Reports (“transfer kawat�) yang umumnya di atas nilai ambang dan terutama untuk tujuan internasional, tetapi dalam beberapa kasus juga merupakan transfer domestik. Lihat Intscher 2010. 44. Yang dimaksud dengan yurisdiksi kerahasiaan adalah yurisdiksi yang memudahkan aliran dana ilegal dari tiga sumber yang bertumpang tindih: suap, kegiatan kriminal, dan trade mispricing (penetapan harga yang salah) lintas perbatasan. Yurisdiksi kerahasiaan merugikan pembangunan di negara-negara miskin karena 268 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 para individu yang memanfaatkan yurisdiksi ini dapat melakukan bermacam-macam kejahatan, seperti penghindaran pajak, tidak membayar tunjangan cerai, pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penipuan, perdagangan orang dalam, penggelapan, pelanggaran keputusan pailit, pemalsuan, dan lain-lain. 45. Satu hambatan berhubungan dengan privasi: akses terhadap informasi transfer kawat, misalnya, berarti melanggar privasi jutaan konsumen yang menggunakan transfer kawat untuk tujuan yang sepenuhnya legal. 46. OECD 2010b; Willman 2010. 47. De Stefano dkk. 2010. 48. Cooke dan Brown 2010. 49. World Bank 2010f. 50. Dana Iklim Hijau akan mendukung berbagai proyek, program, kebijakan, dan kegiatan lain untuk membangun negara-negara peserta dengan menggunakan jendela dana tematis. Dana tersebut akan diatur oleh Dewan Iklim Hijau yang terdiri atas 24 anggota dan para anggota lain dengan jumlah anggota yang sama dari pihak- pihak negara maju dan berkembang. Aset Dana Iklim Hijau akan dikelola oleh suatu majelis perwalian, dan Bank Dunia diundang untuk berfungsi sebagai perwalian interim yang akan ditinjau tiga tahun setelah operasionalisasi dana itu. Negosiasi Cancun juga memutuskan bahwa sekretarian independen akan mendukung pengoperasian dana. Diputuskan pula bahwa Dana Iklim Hijau akan dirancang oleh Panitia Transisi yang terdiri atas 40 anggota dengan 15 anggota dari pihak negara maju dan 25 anggota dari pihak negara berkembang. 51. Contoh utama kerja sama regional dalam pencegahan konflik diperlihatkan oleh kebangkitan Eropa dewasa ini setelah berabad-abad mengalami kekerasan antarnegara yang berpuncak dengan perang paling merusak dalam sejarah. Dari Marshall Plan dan Organisasi Kerja Sama Eropa hingga pembentukan Uni Eropa dan perangkulan terhadap negara-negara bekas Uni Soviet, kesepakatan formal sosial yang berkembang sejauh ini berhasil melalui serangkaian pembangunan politik dan sosial yang rentan serta melahirkan persatuan politik dan ekonomi yang diramalkan sedikit orang 65 tahun lalu. Proses keanggotaan saat ini memberikan insentif besar bagi negara-negara kandidat untuk mencapai standar tata kelola, keamanan, dan HAM yang telah ditentukan. Lockhart 2010; Eichengreen 2010; Grimm 2010. 52. Lihat Wulf dan Debiel 2009. 53. Lihat Shiawl-Kidanekal 2004. 54. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, lihat NEPAD 2010. 55. World Bank 2007b; Kramer 2008. 56. “Biaya ‘wedge’ yang diasosiasikan dengan ukuran kecil, modal manusia dan institusi yang belum maju, serta jarak pasar berarti cakupan ekspor barang manufaktur atau jasa kecil; sebagian besar kelangsungan ekonomi nasional di wilayah Pasifik justru berakar di tiga arus pendapatan eksternal: i) sewa pengerukan SDA; ii) arus dana bantuan dan fiskal; serta iii) remiten dari ekspor tenaga kerja.� Lihat World Bank 2009b. 57. Lihat, sebagai contoh, Fearon dan Laitin 1999, 2003. 58. Faye dkk. 2004. 59. World Bank 2008h. 60. Antigua dan Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, serta Saint Vincent dan Grenadines. 61. Anguila, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Montserrat. Lihat Byron dan Dakolias 2008. 62. Lihat Pacific Island Forum Secretariat 2005. 63. Lihat juga La Porta dkk. 1999; Acemoglu, Johnson, dan Robinson 2001; Hall dan Jones 1999. 64. Hasil ini berlaku untuk negara-negara berpendapatan rendah dan menengah-bawah baik secara nominal maupun dari paritas daya beli yang disesuaikan. 65. Favaro 2010. 66. Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) melayani enam negara: Kamerun, Afrika Tengah, Cad, Guinea Khatulistiwa, Gabon, dan Kongo 67. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) melayani delapan negara: Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, dan Togo. Tindakan internasional untuk memitigasi tekanan eksternal 269 68. Negara-negara Subregion Mekong Besar (Greater Mekong Subregion—GMS) (Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) telah menerapkan serangkaian proyek regional dengan cakupan luas yang meliputi transportasi, listrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, turisme, jual-beli, investasi sektor swasta, dan pertanian. Proyek-proyek ini dijalankan dengan bantuan dari Bank Pembangunan Asia yang memiliki catatan telah bekerja sama dengan negara-negara tersebut secara bilateral, serta sanggup menawarkan panggung dialog dan memberikan pengetahuan teknis dan keahlian yang telah membantu menetapkan standar yang konsisten dan dapat diterima semua pihak. GMS diakui sebagai region dengan jual-beli lintas negara yang membaik, dan di sisi lain mengurangi tingkat kemiskinan serta menciptakan kepentingan bersama dalam stabilitas ekonomi dan perdamaian. Lihat World Bank 2006d. 69. UNDP 2005a; Asian Development 2006; Linn dan Pidufala 2008; World Bank 2007c; Matveeva 2007; Olcott 2010. BAGIAN 3 Pilihan Praktis dan Rekomendasi B ab ini membahas pelajaran praktis dan pilihan negara untuk mencegah kejahatan terorganisasi dan kekerasan politik serta mengatasi dampak- dampaknya. Target pembacanya adalah para pengambil keputusan strategis di negara-negara yang berupaya mengatasi kekerasan atau mencegahnya—para pelaku reformasi nasional di pemerintahan dan masyarakat sipil, serta perwakilan internasional di lapangan. Laporan ini telah menekankan bahwa upaya untuk membangun kepercayaan dan mentransformasi institusi agar keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan perlu diadaptasikan ke dalam konteks politik lokal di setiap negara pada setiap peluang atau momen transisi—dan ada kebutuhan akan kerendahan hati karena pelajaran mengatasi pola kekerasan berulang yang berubah sedang disempurnakan dan diperluas di lapangan setiap waktu. Oleh karena itu, bab ini menjelaskan prinsip dasar dan alat pilihan yang muncul dari pelajaran negara, serta mengilustrasikan bagaimana hal ini dapat diadaptasikan ke dalam konteks yang berbeda. 8 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL Bab MENG EM B MENTRANSFORMAS AL IKA N KEP MENG EM ERCAYA DIRI BA L MENTRANSFORMA IKA NK AN EPER MENG I IN EMB A TIT CAYAAN DIRI MENTRANSFORM LIK USI S AN KEP SI I ERCAYA TIT NS US AN DIRI I ASI TIT INS USI KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Arah dan Pilihan Praktis Negara Prinsip dan pilihan, bukan resep untuk membedakan prinsip-prinsip ini L dalam strategi negara. Bagian kedua aporan ini membahas beberapa merangkum alat praktis untuk membangun cara berpikir mengenai pendekatan kepercayaan dan memberikan contoh pencegahan kekerasan dan bagaimana alat-alat ini diadaptasikan ke pemulihan dalam situasi rapuh. Tujuannya dalam situasi negara yang berbeda. Bagian bukan untuk menjadi “buku petunjuk� ketiga membahas wawasan dari rancangan yang memaparkan resep—setiap konteks program untuk menghubungkan hasil awal politik dan sejarah negara berbeda, serta dengan pembangunan institusi jangka tidak ada solusi yang dapat berlaku untuk panjang, serta mengilustrasikan bagaimana semua konteks tersebut. Seperti yang telah alat-alat semacam itu diadaptasikan ke dijelaskan sebelumnya, memulihkan situasi dalam konteks negara. Bagian terakhir rapuh bukanlah proses yang singkat dan membahas secara singkat pelajaran linear. Negara-negara melalui berbagai mengenai cara menangani tekanan transisi selama periode, setidaknya satu eksternal dan mengumpulkan sumber generasi sebelum mencapai resiliensi daya eksternal. Beberapa tantangan terkait institusional. Karena tingkat kepercayaan bantuan eksternal serta tekanan regional sangat rendah di lingkungan berisiko tinggi, dan global berada di luar kapasitas negara membangun kepercayaan dan dukungan individu dan perwakilan donor. Jadi, bab politik di antara pemangku kepentingan ini harus dilanjutkan dengan Bab 9 yang di setiap perubahan adalah hal yang utama membahas arah kebijakan global. dalam transformasi institusional. Mengelola dinamika dan beberapa transisi ini adalah dasar dari keahlian negarawan, dan bab ini Prinsip dasar dan kerangka negara banyak membahas pelajaran dari pelaku tertentu untuk pencegahan reformasi nasional dan pengalaman negara kekerasan dan pemulihan pada Bab 4 dan 5. Tidak ada pengganti yang berkelanjutan untuk penilaian politik yang bijaksana, pengetahuan mendalam para aktor, inovasi, Prinsip dasar dan kalkulus taktis yang hanya dapat Analisis Laporan ini menegaskan bahwa dimiliki oleh pelaku reformasi nasional. institusi dan tata kelola yang penting bagi Bagian pertama menjelaskan prinsip pembangunan secara umum memiliki dasar yang timbul dari berbagai situasi cara kerja yang berbeda pada situasi berbeda di mana masyarakat telah mampu rapuh. Memulihkan kepercayaan melalui mencegah dan pulih dari peristiwa inklusi serta hasil awal dan nyata pada kekerasan dan mengembangkan resiliensi tingkat lokal merupakan hal yang lebih institusional, serta menjelaskan kerangka utama sebelum melaksanakan reformasi 274 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 institusional yang lebih luas. Taktik utama para momentum untuk transformasi institusional pelaku reformasi nasional dan mitranya yang yang lebih dalam. Transformasi institusi digunakan untuk memulihkan kepercayaan di membutuhkan waktu satu generasi, tetapi tengah-tengah kekerasan dan kerapuhan adalah siklus politik berjalan dalam waktu singkat— membangun koalisi yang “cukup inklusif �. Upaya hasil awal dapat memenuhi imperatif untuk membangun koalisi akan menghasilkan dan menghasilkan insentif untuk proyek kesuksesan jika upaya tersebut dapat mengatasi pembangunan institusi jangka panjang. kelemahan mendasar yang meningkatkan • Mengutamakan pembangunan fungsi risiko siklus kekerasan berulang—defisit dalam institusional dasar yang memberikan keamanan, hukum, dan penciptaan lapangan kerja. Siklus pembangunan kepercayaan keamanan, keadilan, dan lapangan kerja dan transformasi institusional berulang dari bagi masyarakat (dan layanan terkait) waktu ke waktu. Untuk membangkitkan dan merupakan hal yang masuk akal—dan mempertahankan “siklus yang baik� ini dalam yang memastikan bahwa upaya baru tidak menghadapi tantangan kekerasan berulang dan kehilangan kredibilitas karena korupsi. kapasitas institusional yang lemah, ada empat Kemajuan di bidang-bidang ini dan prinsip utama. koordinasi di antara bidang-bidang tersebut • Inklusi merupakan hal yang penting untuk merupakan landasan untuk perubahan yang memulihkan kepercayaan, tetapi koalisi lebih luas. Reformasi lain yang memerlukan tidak harus “sepenuhnya inklusif�. Koalisi konsensus akrual dan kapasitas sosial yang yang cukup inklusif bekerja dengan dua cara. lebih besar—reformasi politik, desentralisasi, Pada tingkat luas, koalisi tersebut membangun reformasi ekonomi yang lebih dalam, dukungan nasional untuk perubahan dengan perubahan sikap sosial terhadap kelompok menarik dukungan pemangku kepentingan termarginalkan—dilaksanakan secara internasional relevan yang dibutuhkan. sistematis dari waktu ke waktu setelah Pada tingkat lokal, koalisi tersebut bekerja reformasi dasar ini mengalami kemajuan dengan pemimpin dan anggota masyarakat yang berarti. untuk mengidentifikasi prioritas serta • Jangan membiarkan kesempurnaan menjalankan program. Koalisi yang cukup menjadi hambatan untuk kemajuan— inklusif juga berlaku untuk kekerasan ambil pilihan yang pragmatis dan paling kriminal dan kekerasan politik melalui sesuai untuk menghadapi tantangan. Dalam kolaborasi dengan pemimpin masyarakat, situasi yang tidak aman, tidak mungkin perusahaan, parlemen, masyarakat sipil— mencapai kesempurnaan teknis dalam serta dengan negara tetangga, donor, dan pendekatan terhadap keamanan, keadilan, investor regional. atau pembangunan. Ada kebutuhan untuk • Beberapa hasil awal diperlukan untuk bersikap pragmatis demi menghadapi membangun kepercayaan masyarakat dan tantangan dalam realita politik dengan menciptakan momentum transformasi pendekatan yang dapat disempurnakan institusional jangka panjang. Ketika tingkat dari waktu ke waktu. Terkadang, beberapa kepercayaan rendah, masyarakat tidak pendekatan ini akan memiliki aspek sekunder percaya bahwa rencana besar reformasi sementara yang terkait dengannya. Misalnya, akan berjalan dengan baik. Beberapa hasil lapangan pekerjaan yang diciptakan bisa awal yang mendemonstrasikan potensi jadi tidak mencapai tujuan jangka panjang keberhasilan dapat mendorong kepercayaan, untuk tingkat kecakapan dan gaji yang memulihkan kepercayaan dalam prospek tinggi. Masyarakat dan struktur tradisional tindakan kolektif, dan membangun mungkin tidak memiliki keterwakilan wanita Arah dan pilihan praktis negara 275 TABEL 8.1  Tantangan dan peluang dalam situasi tertentu Jenis kekerasan: Sipil, kriminal, lintas batas, subnasional, dan/atau ideologi. Peluang transisi: Peluang dapat bersifat bertahap dan Pemangku kepentingan utama: Keseimbangan terbatas, atau dapat memberikan ruang yang besar untuk pemangku kepentingan meliputi pemangku kepentingan perubahan. internal dengan pemangku kepentingan eksternal, pemangku kepentingan negara dengan pemangku kepentingan nonnegara, pemangku kepentingan berpendapatan tinggi dengan pemangku kepentingan berpendapatan rendah. Tekanan Utama: Situasi menimbulkan gabungan tekanan Tantangan institusional: Derajat dan gabungan kapasitas, internal dengan tekanan eksternal yang berbeda; tingkat akuntabilitas, serta inklusi hambatan dalam institusi negara perbedaan antara kelompok identitas etnis, sosial, regional, dan negara memengaruhi strategi. atau agama yang tinggi dan rendah. atau kelompok pemuda. Upaya antikorupsi ini. Apakah ini merupakan momen untuk mungkin harus difokuskan pada korupsi mengedepankan visi transformasional jangka besar, sekaligus menoleransi kelemahan panjang atau membuat kemajuan tambahan? finansial di bidang lain. Yang kedua adalah tiga jenis tekanan. Dalam situasi di mana perbedaan internal antara kelompok etnis, agama, sosial, atau geografis Kerangka untuk mengadaptasikan strategi di merupakan faktor utama dalam mobilisasi negara tertentu kekerasan, strategi memerlukan komponen yang Dalam prinsip-prinsip umum ini, setiap negara mendorong inklusi politik, ekonomi, atau sosial. perlu menilai situasi khususnya dan menemukan Tekanan eksternal seperti serangan dari jaringan jalannya sendiri. Para pelaku reformasi nasional perdagangan obat terlarang atau guncangan akan menghadapi beberapa jenis kekerasan, ekonomi global memerlukan kerja sama dengan tekanan eksternal dan internasional, tantangan mitra regional atau global. institusional, pemangku kepentingan yang Yang ketiga adalah jenis ancaman perlu dilibatkan untuk membuat perbedaan, kekerasan. Pendekatan yang berhasil dalam serta peluang transisi yang berbeda. Laporan mengatasi kekerasan politik, komunal, atau ini mencakup beberapa variasi yang paling kriminal memiliki kesamaan dalam defisit penting dalam situasi negara melalui penilaian institusional mendasar yang menimbulkan sederhana (Tabel 8.1). Ada lima faktor yang siklus kekerasan berulang—dan prioritas umum harus dipertimbangkan dalam menerapkan untuk mengembangkan institusi tersebut guna strategi yang diadaptasi—setiap faktor tentunya memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan bergantung pada penilaian politik. kerja bagi masyarakat. Namun, gabungan jenis Yang pertama adalah momen transisi kekerasan tertentu membuat perbedaan yang dan peluang perubahan. Beberapa situasi berarti. Kapasitas penyelidikan serta pengusutan karena faktor politik, ekonomi, atau keamanan formal polisi dan institusi hukum sipil merupakan memberikan ruang yang lebih besar untuk hal yang lebih penting, misalnya dalam situasi perubahan—kesepakatan damai, suksesi kekerasan kriminal terorganisasi dibandingkan kepemimpinan atau elektoral, atau bahkan krisis perang saudara atau konflik komunal—walaupun yang menghasilkan peluang perubahan. Situasi hal tersebut penting untuk keduanya. Kekerasan lain memberikan ruang yang lebih terbatas yang dipicu oleh ideologi akan membutuhkan untuk perubahan—masalah yang menghasilkan penekanan yang lebih pada inklusi keamanan, perdebatan, tekanan untuk melakukan reformasi keadilan, dan sosial karena bentuk kekerasan oleh kelompok-kelompok di luar pemerintahan, ini tidak dipengaruhi oleh faktor lapangan kerja atau rencana reformasi pemerintah baru. Jenis atau ekonomi. strategi harus mempertimbangkan pertanyaan 276 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Yang keempat adalah jenis tantangan internasional, atau mitra bilateral—seperti di institusional. Ketika negara memiliki kapasitas Liberia setelah penandatanganan Kesepakatan yang cukup kuat, tetapi inklusinya lemah, aksi Damai Komprehensif pada tahun 2003 dan reformasi perlu melibatkan kelompok yang dalam penilaian kebutuhan pascakrisis di termarginalkan untuk mengambil keputusan dan Pakistan pada tahun 2009–2010. Banyak alat memastikan bahwa mereka merasakan manfaat penilaian kebutuhan yang baik yang tersedia dari pertumbuhan ekonomi, layanan, dan untuk tujuan ini, seperti penilaian kebutuhan perbaikan kesejahteraan. Ketika akuntabilitas pascakonflik/pascakrisis yang dikembangkan yang lemah merupakan sumber ketegangan, oleh Bank Dunia, PBB, dan Komisi Eropa. strategi perlu difokuskan pada kecepatan Proses nasional-internasional yang lebih formal respons terhadap warga negara dan pengambilan memiliki manfaat dalam menghasilkan buy-in, tindakan terhadap penyelewengan. Ketika serta bantuan finansial yang memungkinkan kapasitas dan akuntabilitas lemah, sebaiknya dari mitra internasional walaupun mereka juga gunakan mekanisme negara-masyarakat, negara- memiliki ekspektasi tinggi untuk bangunan masyarakat sipil, negara-sektor swasta, dan finansial cepat yang memerlukan pengelolaan negara-internasional untuk melaksanakan dan secara saksama. mengawasi upaya reformasi. Satu pelajaran utama mengenai proses Yang kelima adalah pemangku kepentingan. penilaian dan perencanaan adalah proses Para pemimpin politik ekonomi nasional dan tersebut sering kali memakan waktu lama yang subnasional serta para pemberontak atau mantan sulit diadaptasikan ke dalam tantangan baru pemberontak—meskipun bukan merupakan yang akan muncul selanjutnya. Memahami kelompok termiskin—dapat menjadi pemangku analisis laporan mengenai sifat ancaman kepentingan paling penting dalam mencapai kekerasan dan suksesi dari berbagai transisi yang keamanan dan hasil awal, serta mereka perlu dilalui oleh negara di mana untuk mengatasinya melihat manfaat dari reformasi jika mereka membutuhkan penilaian risiko dan peluang yang ingin mendukungnya. Ketika negara tetangga, lebih sederhana dan reguler. Penilaian juga dapat donor internasional, dan investor memengaruhi diperkuat dengan hal-hal berikut. keberhasilan reformasi, mereka perlu dilibatkan • Mempertimbangkan apakah masyarakat dalam diskusi mengenai strategi dan pemerolehan mendukung spektrum peluang transisi, hasil awal. tekanan, tantangan institusional, dan Untuk analisis yang lebih mendalam mengenai konteks setiap negara, para pemimpin pemangku kepentingan. nasional dan mitra internasionalnya memerlukan • Mempertimbangkan sejarah upaya pada alat untuk menaksir risiko, mengembangkan masa lalu dan kekerasan yang pernah terjadi prioritas, dan merumuskan rencana tindakan. sebelumnya. Pemerintah nasional dapat melibatkan ahli dari • Mengidentifikasi hasil awal yang diperlukan departemennya atau partai politik—seperti untuk membantu kepercayaan pemangku yang dilakukan oleh Afrika Selatan dalam kepentingan dan jalan menuju transformasi mengembangkan program rekonstruksi dan institusional jangka panjang. pembangunannya pada tahun 1993 dan 1994, • Menjaga strategi tetap sederhana dan atau seperti yang dilakukan oleh Kolombia realistis mengenai jumlah prioritas yang dalam meninjau kelebihan dan kekurangan diidentifikasi dan ketepatan waktunya sesuai upaya sebelumnya untuk mengatasi kekerasan dengan perubahan yang direkomendasikan pada awal 2000-an.1 penilaian kebutuhan pascakrisis PBB-Bank Jika aktor eksternal memainkan peranan penting, para pemimpin nasional Dunia-Uni Eropa. dapat mengupayakan penilaian nasional- • Memastikan bahwa aktor politik, keamanan, internasional bersama dengan bantuan dari dan pembangunan di tingkat nasional dan institusi regional, PBB, institusi finansial internasional melakukan penilaian dan Arah dan pilihan praktis negara 277 TABEL 8.2  Alat utama untuk memulihkan kepercayaan Sinyal: Kebijakan dan prioritas Sinyal: tindakan cepat Mekanisme komitmen Tindakan pendukung pada masa mendatang • Tujuan keamanan masyarakat • Proses partisipatori • Kebebasan badan pelaksana • Penilaian risiko dan prioritas • Prinsip utama dan ketepatan • Hasil keamanan, keadilan, dan utama • Komunikasi akibat waktu yang realistis dalam pembangunan lokal • Pengawasan pihak ketiga yang kelambanan dalam melaksanakan reformasi • Pengangkatan pejabat independen mengambil tindakan politik, desentralisasi, korupsi, pemerintah yang kredibel • Sistem dual key • Rencana sederhana dan layanan hukum dasar, dan • Transparansi anggaran • Pelaksanaan fungsi ukuran kemajuan pada 2–3 keadilan transisional • Penurunan pasukan keamanan internasional hasil awal • Menggunakan kapasitas • Menghapus kebijakan yang • Komunikasi strategis negara, masyarakat, LSM, dan bersifat diskriminatif internasional Sumber: Tim WDR. Catatan: LSM = lembaga swadaya masyarakat. melaksanakan strategi secara bersama- dukungannya diperlukan untuk melaksanakan sama. Ketika penilaian dan rencana hanya reformasi; serta mitra negara tetangga dan dipimpin oleh satu departemen, misalnya, internasional. Melibatkan pemimpin wanita dan departemen lain mungkin enggan untuk kelompok wanita merupakan langkah yang baik mengimplementasikannya. Demikian dalam menciptakan tekanan untuk perubahan. Untuk membangun dukungan tingkat juga dengan strategi yang mendatangkan nasional dan lokal, sinyal politik dan kebijakan sejumlah bantuan diplomatik, keamanan, yang menunjukkan perubahan sangatlah penting. dan pembangunan dari mitra eksternal, Sinyal-sinyal yang membantu membangun persiapannya harus dikonsultasikan. dukungan politik di antara kelompok pemangku kepentingan sangat efektif jika sinyal-sinyal Pendekatan praktis terhadap tersebut berdasarkan pada tindakan cepat, pembangunan kepercayaan bukannya hanya pada penyampaian niat. Memberikan sinyal melalui tindakan Alat dasar cepat dapat meliputi pengangkatan pejabat pemerintah yang kredibel (nasional dan lokal) Ketika dihadapkan dengan krisis atau peluang yang dapat membantu kepercayaan kelompok transisi, para pelaku reformasi nasional dan pemangku kepentingan. Penurunan pasukan mitra internasionalnya memiliki berbagai keamanan dapat mengembalikan kepercayaan alat untuk membangun kepercayaan dan dengan memberikan sinyal adanya peningkatan koalisi yang “cukup inklusif � berdasarkan perlindungan warga sipil—seperti ketika pelajaran dari pengalaman sejumlah negara Kolombia menurunkan kontingen militer (Tabel 8.2). Kelompok pemangku kepentingan untuk melindungi transit jalan sipil pada tahun utama yang dukungannya sering diperlukan 2002–2003.2 Efek yang sama dapat dicapai untuk membangun koalisi (dalam beberapa dengan menghapus unit yang memiliki sejarah kombinasi berdasarkan situasi negara) meliputi penyelewengan atau ketidakpercayaan dengan pemimpin serta populasi yang dipengaruhi dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, penghapusan dijadikan target kekerasan; aktor keamanan rezim hukum yang cepat dipandang sebagai hal baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang bersifat diskriminatif atau kejam—hukum pemberontak; pemimpin politik yang memiliki apartheid, hukuman kolektif, pembatasan pekerja pengaruh dalam partai yang berkuasa dan dari kelompok tertentu oleh pemerintah— partai oposisi; masyarakat bisnis dan sipil yang 278 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dapat membantu mengembalikan kepercayaan. utama serta warga negara bahwa penyampaian Transparansi dalam anggaran dan pengeluaran akan dilakukan terbukti bermanfaat. Ini meliputi dapat menjadi sinyal yang penting mengenai tata pembentukan badan independen khusus untuk kelola yang lebih baik, seperti halnya perdebatan mengimplementasikan program, seperti badan anggaran publik dan sistem pelaporan pada rekonstruksi Indonesia di Aceh5 dan pengawasan parlemen di Timor Leste setelah kekerasan komitmen pihak ketiga yang independen. Pihak dan ketidakstabilan kembali terjadi pada tahun ketiga bisa berasal dari nasional, seperti halnya 2006–2007.3 Sebagian besar sinyal memerlukan badan independen atau pengawasan masyarakat gabungan muatan keamanan, politik, dan sipil lokal—atau melibatkan kerja sama nasional ekonomi—dengan alokasi sumber daya yang dan internasional, seperti halnya Governance and kredibel dan ukuran transparansi, misalnya Economic Management Action Plan di Liberia6 rencana politik dan keamanan cadangan. dan Commision against Impunity in Guatemala.7 Beberapa pilihan untuk memberikan sinyal Pihak ketiga juga dapat berasal dari internasional, perubahan akan membentuk penyampaian dan memberikan pengawasan atau pelaksanaan tindakan pada masa depan, bukannya tindakan langsung untuk periode transisional—seperti cepat. Misalnya, sinyal mengenai pendekatan pengawasan elektoral misi perdamaian PBB dan ketepatan waktu untuk reformasi sektor atau regional, atau Misi Pengawasan Aceh politik dan keamanan, desentralisasi, serta ASEAN-Eropa yang mendukung implementasi keadilan tradisional sering kali menjadi bagian kesepakatan damai Aceh.8 dari pembangunan kepercayaan—namun, Beberapa tindakan pendukung dapat berdasarkan pengalaman mengenai ketepatan membantu membangun kepercayaan dan waktu, generasional sering kali diperlukan menarik dukungan pemangku kepentingan. Pada untuk menyelesaikan reformasi instititusional beberapa situasi, ada keengganan yang kuat dalam komprehensif yang dijelaskan pada Bab 3. wacana internasional untuk mengenali potensi Sinyal-sinyal reformasi politik dapat meliputi eskalasi kekerasan dan beratnya tantangan. Jika tindakan cepat pada pemilihan atau pengambilan risiko eskalasi krisis tidak dipahami sepenuhnya sejumlah langkah persiapan—seperti dengan oleh semua pemimpin nasional, berikan pesan badan eksekutif transisional dan proses reformasi yang akurat dan dapat dipahami mengenai konstitusional di Afrika Selatan yang didukung konsekuensi kelambanan mengambil tindakan oleh pendidikan hukum serta tindakan nasional dapat membangkitkan momentum kemajuan.9 dan lokal untuk mempertahankan keamanan Misalnya, analisis teknis dapat dihasilkan selama proses politik melalui Kesepakatan Damai dari kekerasan dan manfaat keamanan yang Nasional. Pelaksanaan pemilu dengan segera dipulihkan—seperti halnya manfaat regional yang mengindikasikan bahwa ini bukanlah perdamaian di Afganistan dan kejahatan bisnis hasil akhirnya—tetapi sebagai langkah menuju di beberapa negara.10 Analisis ekonomi dan sosial transformasi institusi dan praktik demokratis juga dapat menunjukkan bagaimana kekerasan (seperti yang dijelaskan dalam input oleh dan institusi yang gagal menjadi penyebab Lakhdar Brahimi dan Nitin Desain pada Bab ketertinggalan wilayah nasional atau subnasional 5, Boks 5.11)—merupakan hal yang penting. dalam pembangunan dibandingkan dengan Perhatian khusus juga perlu diberikan pada proses negara tetangganya, atau bagaimana negara lain partisipatori lokal—seperti komitmen untuk yang gagal mengatasi ancaman menghadapi melibatkan masyarakat yang terkena dampak konsekuensi pembangunan yang berat dan kekerasan dalam mengidentifikasi prioritas dan berlangsung lama. melaksanakan program di wilayahnya.4 Analisis Laporan ini juga memberikan Untuk mendapatkan dukungan pemangku pesan yang jelas dari pengalaman global kepentingan di lingkungan yang memiliki untuk mendukung upaya mengajak pemangku tingkat kepercayaan rendah, mekanisme kepentingan demi mengambil tindakan-tindakan komitmen khusus untuk membujuk kelompok berikut ini. pemangku kepentingan politik dan ekonomi Arah dan pilihan praktis negara 279 • Tidak ada negara yang dapat mengabaikan atau tiga hasil awal cukup pada setiap periode wilayah mengalami siklus kekerasan berulang pembangunan kepercayaan. Setelah hasil-hasil ini atau melepaskan warga negaranya. dicapai dengan baik, kapasitas lain yang tersedia • Pengangguran, korupsi, dan eksklusi (kepemimpinan dan manajerial, teknis, serta meningkatkan risiko kekerasan—serta finansial) dapat ditargetkan pada transformasi institusional. Tentunya, hasil-hasil tersebut institusi dan tata kelola yang sah yang harus diperoleh kembali pada interval reguler, memberikan kemakmuran bagi setiap serta membantu dan bukannya menghambat warga negaranya merupakan sistem kuat pembangunan institusi jangka panjang.13 yang melindungi negara dari berbagai jenis Hasil awal dapat berbentuk kemajuan hasil kekerasan. politik dan hukum, keamanan, atau pembangunan, • Keamanan warga negara adalah tujuan serta melibatkan kombinasi dari ketiganya. Di paling utama yang didukung oleh keadilan Afrika Selatan, mekanisme transisional yang dan lapangan pekerjaan. memastikan partisipasi luas dalam pengambilan • Para pemimpin harus meraih peluang keputusan politik, keamanan, dan ekonomi sebelum kekerasan mengalami eskalasi atau selama transisi memainkan peranan penting. Di timbul kembali. Kosovo, keamanan jalan raya merupakan hasil awal yang penting untuk meningkatkan aktivitas Komunikasi strategis mengenai kebutuhan perdagangan dan lapangan kerja.14 Di Liberia, akan perubahan dan visi positif untuk masa perbaikan keamanan, listrik, dan pemberantasan depan sangatlah penting—tidak satu pun korupsi sangat penting dalam memulihkan pihak yang mau mendukung upaya baru jika ia kepercayaan. 15 Afganistan 16 dan Republik tidak tahu bahwa upaya tersebut ada, atau jika Demokratik Kongo17 membuka kembali rute maksud dan tujuan upaya tersebut menyimpang. transit utama untuk impor dan ekspor melalui Pelajaran mengenai komunikasi strategis meliputi upaya keamanan dan pembangunan yang saling jaminan bahwa pemerintah mengomunikasikan terkait demi meningkatkan persediaan modal visi perubahan dan rencana spesifiknya secara dan menurunkan harga produsen. Di Cile dan konsisten; meraih dukungan dari masyarakat Argentina, manajemen makroekonomi yang sipil; serta mengarahkan komunikasi untuk bertanggung jawab, perlindungan sosial, dan meredakan kekhawatiran, sekaligus tidak upaya tindakan keadilan transisional membantu memberikan janji yang tidak dapat mereka memulihkan kepercayaan setelah negara tersebut tepati. Mekanisme konsultasi tradisional dan mengalami transisi dari rezim militer. teknologi baru juga menghasilkan potensi untuk Pilihan hasil awal dan cara penyampaiannya memobilisasi input warga negara yang lebih luas sangat penting karena hal tersebut menentukan ke dalam perdebatan, seperti halnya pengadaan insentif untuk pembangunan institusi selanjutnya. pertemuan masyarakat tradisional di Afrika Misalnya, jika layanan dan pekerjaan umum Barat11 atau aktivis pemuda yang menggunakan hanya diberikan melalui program nasional dan jejaring sosial untuk memberikan dukungan perlindungan sosial hanya melalui bantuan populer dan menentang tindakan kekerasan kemanusiaan internasional, masyarakat memiliki yang dilakukan oleh FARC (Angkatan Bersenjata sedikit insentif untuk ikut berpartisipasi dalam Revolusioner Kolombia) di Kolombia.12 pencegahan kekerasan; dan institusi nasional Hal tersebut membantu menghasilkan tidak memiliki insentif untuk melindungi warga rencana dan anggaran yang jelas yang negara yang lemah. Memanfaatkan kemitraan mengidentifikasi hasil awal dan pendekatan dalam memberikan hasil awal dengan masyarakat terhadap pembangunan institusi jangka panjang sipil, komunitas, organisasi berbasis kepercayaan berdasarkan realisme ketepatan waktu dan atau sektor swasta memiliki dua keuntungan, yaitu ketersediaan sumber daya. Pelajaran utama memperluas cakupan kapasitas yang tersedia dari pengalaman negara adalah memperoleh bagi negara serta menciptakan rasa keterlibatan hasil awal di setiap wilayah tidaklah perlu. Dua yang lebih besar bagi pemangku kepentingan dan 280 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 warga negara dalam pencegahan dan pemulihan eksklusi tersebut dapat menimbulkan bahaya jika dari situasi krisis. Oleh karena itu, pembangunan didorong oleh oposisi internasional untuk terlibat kepercayaan jangka pendek dan upaya jangka dengan kelompok yang memiliki dukungan panjang untuk mentransformasikan institusi politik yang kuat. Proses keadilan transisional harus dihubungkan. dapat dan sering kali harus membentuk bagian dari dialog mengenai arah baru. Namun, strategi Membedakan alat pembangunan inklusi dapat berubah dari waktu ke waktu kepercayaan untuk disesuaikan dengan karena memungkinkan untuk memarginalkan situasi negara kelompok yang melakukan pelanggaran secara konsisten, seperti halnya Revolutionary United Gabungan tertentu dari peluang transisi, Front (RUF) di Sierra Leone.18 tekanan, pemangku kepentingan, dan tantangan Terkait pertukaran kepentingan antara institusional menentukan pemilihan jenis inklusi dengan efisiensi, pertanyaan utamanya pendekatan dalam membangun kepercayaan. adalah seberapa jauh. Eksklusi kelompok atau Jika kekuatan politik diperebutkan dan kelompok wilayah dari koalisi inti berisiko menumbuhkan oposisi berpotensi menghambat kemajuan, kebencian serta memicu tekanan pada babak pengembangan kapasitas kolaboratif di antara perebutan kekuasaan dan kekerasan selanjutnya. partai politik menjadi hal yang penting. Jika Namun, pelibatan semua orang berisiko kepemimpinan politik tidak diperebutkan, terlalu memperluas kapasitas pengambilan mengutamakan pendekatan untuk membangun keputusan kolaboratif. Ketegangan ini sering koalisi antara partai yang berkuasa dengan kali memiliki bentuk tertentu bagi pemimpin pemangku kepentingan utama—seperti politik dalam memperluas kekuasaan melalui pemimpin nasional, masyarakat sipil, militer, pembentukan pos senior baru dan partisipasi dan pengusaha—dapat menjadi cukup inklusif dalam pengambilan keputusan ketika tindakan- untuk menciptakan momentum perubahan. tindakan ini menghambat penyampaian hasil. Jika keterlibatan mitra eksternal—investor, Untuk kebijakan nasional, partai politik dan donor, mitra diplomatik, negara tetangga— pemerintah telah menjelaskan bahwa ada dapat memberikan dukungan tambahan atau hierarki pengambilan keputusan—dengan membantu mengelola tekanan eksternal, sinyal- memberikan banyak pandangan dan terlibat sinyal yang membangun kepercayaan mereka dalam tindakan untuk mengimplementasikan menjadi hal yang lebih penting. (Boks 8.1 strategi, tetapi dengan satu badan yang membandingkan pengalaman Kolombia dan mengambil keputusan akhir. Untuk pengambilan Afrika Selatan dalam upaya awal pembangunan keputusan partisipatori lokal, fakta keterlibatan kepercayaan, serta membentuk koalisi yang masyarakat sering kali dipandang sebagai sinyal cukup inklusif.) positif yang memberikan waktu yang diperlukan Dua pertukaran kepentingan yang akan untuk memperoleh buy-in lokal. diputuskan dalam setiap konteks negara terkait penggunaan strategi inklusi untuk membangun kepercayaan adalah inklusi versus keadilan Pendekatan program untuk meng- untuk para pelanggar hukum pada masa lalu dan hubungkan hasil awal dengan transfor- inklusi versus efisiensi. Terkait inklusivitas dan masi institusi keadilan untuk kelompok, pengalaman negara Alat dasar menunjukkan bahwa kelompok tersebut dapat dikeluarkan secara sah dari dialog politik jika ada Cara perancangan program pasti bervariasi keyakinan yang berkembang di antara populasi sesuai dengan situasi negara, tetapi pengalaman bahwa mereka telah mengorbankan haknya menunjukkan ada sejumlah alat program dasar untuk berpartisipasi karena pelanggaran pada yang dilaksanakan pada skala nasional atau masa lalu, seperti halnya FARC yang dikeluarkan subnasional yang dapat diadaptasikan ke dalam dari pembicaraan politik di Kolombia. Namun, konteks negara yang berbeda—dari negara Arah dan pilihan praktis negara 281 BOKS 8.1  Pembangunan kepercayaan di Afrika Selatan (1990–1994) serta Kolombia (2002 dan seterusnya) Jenis kekerasan: Kedua negara telah mengalami konflik sipil berkepanjangan dan tingginya tingkat kekerasan kriminal. Peluang transisi: Afrika selatan menghadapi transisi yang lebih Pemangku kepentingan utama: Di Afrika Selatan, pemangku fundamental pada pemilihan 1994 dan akhir masa apartheid. kepentingan utama untuk dua protagonis utama, Partai Nasional Sebelum pemilihan 2002, Kolombia menghadapi krisis karena tidak yang berkuasa dan Kongres Nasional Afrika, merupakan anggota tercapainya kesepakatan damai dan meningkatnya kekerasan, mereka sendiri dan konstituensi sekutu, Inkatha dan partai kecil tetapi awalnya memiliki ruang yang lebih kecil untuk perubahan lainnya, pasukan keamanan, bisnis domestik dan internasional, institusional besar. serta negara tetangga. Di Kolombia, sebelum dan selama pemilihan presiden, pemangku kepentingan utama dalam menetapkan arah baru adalah partai yang berkuasa, bisnis, militer, dan beberapa kelompok masyarakat sipil. Tekanan utama: Pada dasarnya, tekanan Afrika Selatan bersifat Tantangan institusional: Kedua negara memiliki kapasitas yang internal: ketimpangan sosial yang besar antara warga negara berkulit relatif tinggi, tetapi akuntabilitas institusi negara dan kohesi hitam dengan warga negara berkulit putih; ketegangan etnis; tingkat sosialnya rendah. pengangguran yang tinggi. Kolombia tidak hanya menghadapi ketimpangan sosial yang tinggi, tetapi juga menghadapi tekanan eksternal dari jaringan kejahatan terorganisasi. Afrika Selatan Di Afrika Selatan, pembangunan koalisi yang cukup inklusif pada pemilihan 1995 adalah untuk melibatkan semua partai politik dan masyarakat sipil dalam diskusi mengenai masa depan negara tersebut—walaupun ANC mempertahankan hierarki yang membuat pengambilan keputusan tetap berada di tangan Aliansi ANC dan anggota United Democratic Front. Di Kolombia, koalisi yang cukup inklusif untuk mengimplementasikan Democratic Security Policy tidak mencakup semua partai: pemberontak FARC dikeluarkan secara otomatis karena mereka tidak diakui oleh pemerintah Kolombia sebagai organisasi politik. Partai yang berkuasa memperoleh dukungan dari militer; sebagian besar organisasi bisnis; dan beberapa kelompok masyarakat sipil yang juga penting dalam memimpin protes populer yang menuntut tindakan di bidang keamanan; serta pemimpin masyarakat di wilayah yang terkena dampak kekerasan. Kelompok bisnis sangat penting dalam mendukung pajak kekayaan pemerintah yang memberikan sumber keuangan yang penting bagi Democratic Security Policy. Di kedua negara tersebut, protagonis utama mengirimkan sinyal untuk menunjukkan perubahan. Di Afrika Selatan, ini melibatkan pergerakan dalam ANC untuk mengadopsi pendekatan inklusif terhadap partai dan kepentingan lain serta pergerakan yang dilakukan oleh Partai Nasional dari wacana mengenai hak kelompok ke wacana mengenai hak individu—tindakan cepat seperti penghentian pemberontakan bersenjata dan keputusan Partai Nasional untuk membebaskan Nelson Mandela serta mencabut pencekalan ANC, Partai Komunis, Pan Africanist Congress (PAC), dan Azanian People’s Organization—AZAPO (Organisasi Rakyat Azania); serta penyampaian kebijakan masa depan seperti pembentukan pemerintah provinsi untuk memberikan kesempatan berkuasa bagi partai kecil, keamanan kerja untuk pegawai negeri sipil berkulit putih, serta kesehatan gratis bagi ibu dan anak untuk masyarakat luas. Kolombia Di Kolombia, penggunaan kata “demokratis� dalam menggambarkan pendekatan keamanan ditujukan untuk menunjukkan bahwa kebijakan masa depan tidak akan melibatkan pelanggaran HAM yang sering terjadi pada masa lalu di Kolombia dan di negara Amerika Latin lainnya. Penugasan pasukan militer untuk menjaga transit jalan sipil dan peningkatan anggaran untuk militer ditujukan demi menghasilkan dukungan bisnis, militer, dan populer. Namun, di Afrika Selatan, penyampaian kebijakan masa depan berjalan secara lebih baik dibandingkan Kolombia dalam hal komitmen program Rekonstruksi dan Pembangunan menuju transformasi sosial dan institusional yang mencerminkan latar belakang politik Aliansi ANC serta ruang perubahan yang lebih besar pada masa transisi. Di kedua negara tersebut, tingkat pemeliharaan sinyal awal ini dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan, tetapi penting untuk menggerakkan dukungan. Para pemimpin setiap negara menggunakan jenis mekanisme komitmen yang berbeda untuk memberikan jaminan bahwa penyampaian kebijakan tidak akan berjalan ke arah sebaliknya: mekanisme luas untuk pengambilan keputusan transisional, perubahan konstitusional dan hukum, serta pengawasan pemilihan di Afrika Selatan yang mencerminkan pembangunan koalisi yang lebih inklusif; dan mekanisme yang lebih sempit di Kolombia untuk memastikan kerja sama antara badan militer dengan sipil, seperti pembentukan kerangka koordinasi baru, Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), yang melapor kepada presiden. Sumber: Afrika Selatan: konsultasi WDR dengan mantan negosiator utama dari Aliansi ANC dan Partai Nasional di Afrika Selatan, 2010; Eades 1999; Piron dan Curran 2005; Roque dkk. 2010. Kolombia: Arboleda 2010; Guerrero 1999; Centro de Coordinación de Acción Integral 2010; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010; wawancara WDR dengan Mantan Presiden �lvaro Uribe, 2010. 282 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 berpendapatan rendah hingga tinggi serta pendidikan hukum; serta aktivitas sosial dan dengan jenis kekerasan kriminal dan politik yang kultural. Aktivitas yang “mengakui� keanggotaan berbeda (Tabel 8.3). Program ini berdasarkan masyarakat dapat menjadi bagian penting dari pada konsep pembangunan ritme keberhasilan hal ini melalui program yang sederhana, seperti yang berulang dengan menghubungkan hasil pendaftaran kelahiran dan peristiwa hidup. awal untuk membangun kepercayaan dengan transformasi institusional jangka panjang. Wawasan 2 : Memprioritaskan program Program tersebut dijaga dalam jumlah kecil untuk reformasi keamanan dan keadilan dasar telah merefleksikan pelajaran negara mengenai bidang menjadi alat utama yang digunakan negara keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan untuk mengembangkan resiliensi kekerasan. bagi warga negara yang diprioritaskan. Alat Program berbasis masyarakat merupakan hal program dasar ini dirancang untuk dilaksanakan yang penting, tetapi tidak dapat memberikan dalam kombinasi. Tindakan terhadap keamanan perubahan institusional yang lebih luas jika sendiri tidak memiliki rekam jejak yang baik berdiri sendiri. Pelajaran dari program reformasi dalam memberikan hasil jangka panjang di keamanan dan keadilan adalah berfokus pada lapangan. Program ekonomi sendiri juga tidak fungsi dasar yang membangun kepercayaan dan cukup untuk mengatasi masalah kekerasan. Lima kinerja seperti berikut ini. wawasan umum untuk rancangan program dapat • Tindakan awal yang penting adalah menghubungkan pembangunan kepercayaan memperkuat pengawasan satuan keamanan yang cepat dengan transformasi institusional terhadap masyarakat sipil bersamaan dengan jangka panjang. meningkatkan kapasitas; memproses proses Wawasan 1 : Program pemberdayaan penanganan kasus kriminal di pengadilan; masyarakat multisektor sangat penting untuk prosedur penyelidikan dan penahanan yang menjalin hubungan negara-masyarakat dari memadai dalam pemeliharaan keamanan; bawah ke atas, serta menghasilkan perbaikan serta memeriksa transparasi anggaran dan pembangunan. Program top-down melalui pengeluaran untuk membongkar jaringan negara dapat membantu membangun kapasitas kriminal di semua fungsi keamanan dan teknis, tetapi dapat disalahartikan dengan peradilan kriminal. Analisis anggaran dan proses pemalsuan kepercayaan dalam institusi pengeluaran serta memperkuat proses negara dan hubungan negara-masyarakat. keuangan publik dalam bidang-bidang Rancangan program bottom-up berjalan dengan ini membentuk sebagian reformasi awal. struktur masyarakat untuk mengidentifikasi Dalam beberapa situasi, toleransi upah dan memberikan prioritas untuk pencegahan keamanan yang terlalu besar (seperti yang kekerasan. Sinyal yang paling jelas adalah memercayakan dana pada struktur masyarakat terjadi dalam reformasi awal Afrika Selatan) untuk mengidentifikasi dan melaksanakan diperlukan hingga muncul peluang untuk aktivitas lokal, seperti NSP di Afganistan. mengintegrasikan mantan anggota satuan Model kedua, yang dapat digabungkan dengan keamanan ke masyarakat sipil. Pengalaman dana hibah masyarakat, adalah badan negara negara yang dapat memberikan wawasan dan LSM bekerja sama untuk mengonsultasikan meliputi Argentina, Bosnia-Herzegovina, aktivitas mereka dengan dewan masyarakat. Cile, El Salvador, Indonesia, Mozambik, Contohnya adalah program pencegahan Nikaragua, dan Sierra Leone. kekerasan multisektor Amerika Latin yang • Menghubungkan reformasi keamanan menggabungkan pemeliharaan keamanan dan keadilan sangatlah penting. Salah dengan akses terhadap keadilan lokal dan layanan satu kelemahan yang paling umum dalam resolusi persengketaan, menciptakan lingkungan pengalaman negara adalah banyaknya fisik yang aman (seperti tempat berdagang, tindakan yang diambil untuk mereformasi transit); pelatihan pekerjaan dan kejuruan; Arah dan pilihan praktis negara 283 Tabel 8.3  Alat inti untuk transformasi institusi Keamanan warga negara Hukum Lapangan kerja dan layanan terkait Reformasi dasar dan pendekatan yang “paling sesuai� Reformasi sektor keamanan: Reformasi sektor hukum: Program pemberdayaan masyarakat • Dirancang untuk memberikan manfaat • Kebebasan dan hubungan dengan multisektor: Memadukan keamanan, bagi keamanan warga negara reformasi keamanan lapangan kerja, keadilan, pendidikan, dan • Peningkatan kapasitas dihubungkan • Memperkuat proses penanganan kasus infrastruktur bagi warga negara dengan hasil kinerja realistis yang dasar berkelanjutan dan fungsi keadilan • Memperluas layanan hukum berdasarkan Program lapangan kerja: • Membongkar jaringan kriminal melalui mekanisme tradisional/masyarakat • Penyederhanaan aturan dan pemulihan pengawasan, pemeriksaan masyarakat sipil, infrastruktur untuk menciptakan lapangan dan transparasi anggaran Langkah-langkah tindakan antikorupsi: kerja sektor swasta • Menggunakan sistem bermodal rendah • Menunjukkan bahwa sumber daya nasional • Program publik langka panjang untuk pemeliharaan keamanan daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan • Ekspansi aset masyarakat umum sebelum membongkar sistem rent • Program rantai nilai • Kontrol penangkapan rent • Dukungan sektor informal • Menggunakan mekanisme akuntabilitas • Migrasi tenaga kerja sosial • Pemberdayaan ekonomi wanita Pelaksanaan perlindungan kemanusiaan dan sosial: Dengan transisi yang direncanakan dari provisi internasional Kebijakan makroekonomi: Berfokus pada volatilitas harga konsumen dan lapangan kerja Program yang bertahap dan sistematis • Kapasitas dan akuntabilitas bertahap dalam • Reformasi politik dan elektoral • Reformasi ekonomi struktural seperti fungsi keamanan khusus • Desentralisasi swastanisasi • Keadilan transisional • Reformasi pendidikan dan kesehatan • Reformasi antikorupsi komprehensif • Inklusi kelompok yang termarginalkan Sumber: Tim WDR. sistem keamanan tanpa mengambil tindakan • Reformasi keamanan dan keadilan harus untuk mereformasi sistem keadilan. Ini lebih dari sekadar reformasi di atas kertas, menyebabkan beberapa masalah. Pertama, dan mencapai masyarakat lokal. Memperluas peningkatan penahanan yang dilakukan akses terhadap sistem keadilan di wilayah oleh satuan keamanan yang tidak diproses yang tidak terjangkau akan membantu, seperti melalui pengadilan dapat menyebabkan menggunakan pengadilan keliling (mobile hukuman yang berkepanjangan tanpa courts). Namun, kapasitas sistem keadilan proses atau membebaskan pelanggar hukum formal untuk menangani resolusi perselisihan kembali ke masyarakat, seperti dalam lokal sering kali terbatas. Memadukan sistem reformasi polisi yang relatif sukses di Haiti formal dan informal seperti yang dilakukan pada tahun 1990-an dan 2000-an.19 Kedua, Timor Leste dengan memasukkan tindakan jika sistem keadilan sipil tidak ada di wilayah keadilan tradisional ke dalam sistem formal;20 yang tidak aman, militer dan polisi akan paralegal komunitas; dan penggunaan melaksanakan fungsi keadilan serta koreksi kapasitas LSM untuk mendukung akses di luar mandat dan kapasitasnya—dan terhadap keadilan bagi orang miskin, seperti mungkin menghasilkan penyalahgunaan. di Nikaragua dan Sierra Leone, dapat membantu mengatasi masalah ini.21 284 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Wawasan 3: Kembali pada penciptaan • Penyederhanaan aturan, seperti eliminasi lapangan kerja tanpa mempertimbangkan hambatan birokratis terhadap aktivitas bisnis keuntungan materi dengan memberikan peran yang dilakukan oleh Bosnia-Herzegovina, dan pekerjaan produktif bagi pemuda. Upaya dapat menghasilkan kepercayaan bisnis.25 menciptakan lapangan kerja dan memperluas Penyederhanaan, bukannya membuat peluang ekonomi dalam kemakmuran yang peraturan bisnis bertambah rumit, sangat berhasil masih menjadi perdebatan—tidak penting untuk mengunjukkan hasil cepat hanya di wilayah rapuh, tetapi juga di seluruh dan beradaptasi dengan hambatan kapasitas dunia agar dapat bangkit dari krisis finansial institusional. global. Karena tidak ada konsensus mengenai kebijakan yang tepat yang dapat menciptakan • Investasi dalam rantai nilai (value chain) lapangan kerja—begitu pun dalam lingkungan untuk sektor tenaga kerja intensif—yang di mana ketidakamanan menjadi penghambat menghubungkan produsen, pedagang, dan perdagangan dan investasi—rancangan program konsumen—dapat mendukung penciptaan harus disesuaikan dengan intervensi pragmatis lapangan kerja dan menyatukan kelompok yang telah berhasil. Berdasarkan pengalaman pada regional, sosial, atau etnis yang terkena Bab 5, pelajarannya meliputi hal-hal berikut ini. dampak kekerasan, seperti investasi pada • Peran pekerjaan dalam mencegah kekerasan Kopi yang dilakukan oleh Rwanda dan hasil memberikan alasan untuk pendanaan olahan susu yang dilakukan oleh Kosovo.26 program lapangan kerja secara publik yang • Lapangan kerja di sektor pertanian dan bijaksana, seperti di India atau Indonesia. informal sering kali dipandang sebagai Untuk memastikan bahwa program ini sesuai alternatif kedua terbaik setelah sektor dengan penciptaan lapangan kerja jangka formal. Namun, pekerjaan di bidang tersebut panjang dan memperkuat kohesi sosial, sering kali memberikan prospek yang pelaksanaan program lapangan kerja melalui realistis untuk penciptaan lapangan kerja institusi masyarakat yang memastikan bahwa skala besar. Dukungan dapat meliputi akses upah ditetapkan untuk menghindari aktivitas terhadap keuangan dan pelatihan, peraturan dan program sektor swasta yang menyimpang, yang tidak memberatkan, serta infrastruktur menjaga rancangan tetap sederhana agar pasar dan transit. sesuai dengan kapasitas administratif, serta • Program ekspansi aset telah terbukti melengkapi program dengan pelatihan bermanfaat dalam beberapa transisi yang kejuruan dan kecakapan hidup.22 berhasil—seperti reformasi lahan di • Mengatasi hambatan infrastruktur bagi sektor Republik Korea dan Jepang serta program swasta sangat penting untuk hasil awal dan perumahan di Singapura.27 Namun, transisi pertumbuhan tenaga kerja intensif jangka tersebut memerlukan modal politik agar panjang. Infrastruktur perdagangan dan redistribusinya berhasil (di Republik Korea transit seperti jalan dan pelabuhan menjadi dan Jepang, kekuasaan kalangan tuan tanah hal yang sangat penting bagi aktivitas sektor mulai melemah) serta sumber daya publik swasta. Namun, hambatan utama yang yang memadai, akses terhadap keuangan sering disebutkan dalam survei perusahaan swasta, dan kapasitas institusional. Program Bank Dunia di wilayah yang mengalami yang lebih kecil untuk memberikan transfer kekerasan adalah Listrik.23 Pendekatan untuk bagi korban kekerasan, seperti transfer merestitusi kapasitas listrik dapat melibatkan Timor Leste untuk orang-orang telantar, program yang cepat meskipun program ini memberikan model ekspansi aset yang tidak optimal secara teknis pada periode lebih sederhana.28 awal, seperti yang dialami oleh Lebanon dan • Kesepakatan migrasi tenaga kerja juga Liberia setelah perang sipil.24 memberikan contoh kebijakan yang paling sesuai dalam beberapa situasi: semua negara Arah dan pilihan praktis negara 285 lebih suka menciptakan lapangan kerja di OECD pada tahap awal pembangunannya. negara tersebut. Namun, jika pengangguran Terlebih lagi, sistem patronase yang berakar kuat usia produktif sangat besar, kesepakatan merupakan salah penyebab situasi kekerasan migrasi yang dikelola yang memberikan sehingga membongkar sistem tersebut sebelum informasi dan perlindungan bagi pekerja menggantinya dengan sistem lain yang lebih transparan akan meningkatkan risiko. Namun, tersebut adalah alternatif “paling sesuai� tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan risiko yang baik.29 kekerasan yang membuat tindakan antikorupsi menjadi hal yang penting. Dua mekanisme utama Wawasan 4 : Melibatkan wanita dalam muncul sebagai langkah awal yang realistis untuk program pemberdayaan keamanan, keadilan, meningkatkan kontrol terhadap korupsi pada dan ekonomi dapat memberikan hasil dan situasi yang sangat rapuh. mendukung perubahan institusional jangka panjang. Meskipun tingkat keterlibatan wanita • Yang pertama adalah mencegah korupsi dalam reformasi akan berbeda-beda menurut serius dalam konsesi dan kontrak baru, konteks lokal, pengalaman dari seluruh wilayah termasuk konsesi dan kontrak untuk SDA, dan berdasarkan bentuk kekerasan menunjukkan dengan membuat prosesnya lebih transparan bahwa memperbanyak keterlibatan wanita serta memanfaatkan kapasitas audit dan akan sangat membantu. Karena jumlah rumah inspeksi sektor swasta. tangga yang dikepalai wanita di masyarakat yang • Yang kedua adalah menggunakan mekanisme terkena dampak kekerasan sangat besar, wanita akuntabilitas sosial untuk mengawasi sering kali terpaksa terlibat dalam aktivitas penggunaan dana—membuat anggaran ekonomi. Menargetkan pemberdayaan ekonomi wanita dapat menjadi bagian utama program transparan dan menggunakan kapasitas penciptaan lapangan kerja seperti di Nepal,30 dan masyarakat sipil untuk mengawasinya, mungkin memberikan dampak yang lebih lama seperti halnya penggunaan transparansi terhadap status wanita dibandingkan rencana anggaran dalam program yang dilaksanakan tindakan gender nasional. Reformasi untuk masyarakat. meningkatkan staf wanita serta pekerjaan gender tertentu dalam pasukan keamanan dan sistem Mengelola pertukaran kepentingan: Menuju keadilan, seperti di Nikaragua, Liberia, dan reformasi yang lebih sistematis Sierra Leone, serta pasukan polisi berpendapatan tinggi yang menghadapi kekerasan di perkotaan Pertukaran kepentingan utama dalam pendekatan telah memberikan hasil yang baik.31 Melibatkan yang paling sesuai yang menghubungkan pemimpin wanita dalam pengambilan keputusan pembangunan kepercayaan yang cepat dengan pada program yang dilaksanakan masyarakat juga transformasi institusional jangka panjang adalah dapat mengubah sikap terhadap gender. Namun, menyeimbangkan dampak positif dan dampak seperti yang ditunjukkan oleh Afganistan pada negatifnya. Sektor keamanan yang terlalu besar Bab 5, hal itu memerlukan waktu. dapat menyedot sumber daya dari aktivitas produktif lainnya. Layanan yang diberikan oleh Wawasan 5: Upaya yang berfokus pada kelompok nonpemerintah atau sektor swasta antikorupsi yang menunjukkan bahwa akan sangat mahal. Lapangan kerja yang didanai program baru dapat dilaksanakan dengan baik secara publik dapat menjauhkan masyarakat dari merupakan hal yang penting untuk kredibilitas. pekerjaan sektor swasta jika tidak dirancang Ini tidak berarti memberantas semua korupsi dengan baik. sekaligus—hal tersebut sama tidak mungkinnya Jika pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang yang memiliki tingkat menimbulkan biaya yang melebihi manfaatnya korupsi yang tinggi memberantas korupsi tersebut setelah keamanan, kapasitas institusional negara, dalam satu malam, seperti halnya bagi masyarakat dan pasar kompetitif kembali berjalan normal— 286 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 hal tersebut membantu merancang strategi exit cakupan pelayanan listrik, jumlah bisnis yang yang jelas, tetapi fleksibel. Ini dapat melibatkan terdaftar, dan hari kerja yang dibuat. Namun, pergerakan dari sistem nonpemerintah ke ini tidak akan memberikan gambaran risiko sistem negara atau dari sistem informal ke dan kemajuan yang lebih sistematis. Indikator sistem formal. pelengkap yang bermanfaat akan meliputi bidang Selanjutnya adalah mengurangi dampak yang berhubungan langsung dengan keamanan, negatifnya. Misalnya, kesepakatan migrasi tenaga keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara kerja dapat dibarengi dengan informasi dan untuk jangka panjang dan jangka pendek— perlindungan bagi pekerja. Tindakan publik untuk tingkat ketidakamanan aktual; lapangan mendukung lapangan kerja dapat dirancang untuk kerja; akses terhadap keadilan; dan perbedaan menghindari tekanan pada perekrutan sektor kesejahteraan antara kelompok etnis, agama, swasta dengan menjaga agar upah berada pada geografis, dan sosial seperti yang ditunjukkan tingkat self-selecting dan menggunakan kontrol pada Tabel 8.4. Indikator tersebut juga meliputi terhadap penciptaan lapangan kerja tambahan pembangunan kepercayaan, hubungan negara oleh pemilik perusahaan. Pelajaran yang sama dengan masyarakat, dan legitimasi institusional. juga berlaku bagi reformasi yang sistematis, Indikator tata kelola memerlukan waktu tetapi lebih bertahap (lihat Tabel 8.3). Menyebut untuk berubah—ukuran jangka pendek yang bidang ini sebagai “sistematis dan gradual� bermanfaat adalah melakukan jajak pendapat tidak berarti bahwa bidang ini tidak penting— tentang persepsi masyarakat terhadap institusi, bidang ini memainkan peranan penting dalam seperti yang dilakukan oleh Haiti ketika mengukur transisi yang berhasil dari penyerahan Irlandia kinerja polisinya pada peralihan awalnya.33 Utara hingga reformasi hukum dan pendidikan Data jajak pendapat tersebut merupakan bagian transisional di Afrika Selatan dan Jerman.32 reguler dari informasi kebijakan pemerintah di Namun, kesamaannya adalah melibatkan jaringan negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan institusi yang kompleks dan norma sosial. Jadi, menengah, tetapi tidak demikian bagi negara dalam banyak situasi, tindakan yang sistematis berpendapatan rendah dan rapuh yang tidak dan bertahap adalah yang paling baik. diragukan lagi akan sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan. Mengawasi hasil Seperti halnya dengan pembahasan hasil awal, hal yang penting bahwa indikator Para pelaku reformasi nasional dan mitra kemajuan menentukan insentif yang tepat internasionalnya memerlukan cara yang efisien untuk pembangunan institusi selanjutnya. untuk mengawasi hasil program-program ini, Misalnya, jika pasukan keamanan memiliki baik untuk menunjukkan keberhasilan maupun target yang ditetapkan berdasarkan jumlah menciptakan umpan balik pada bidang-bidang pemberontak yang dibunuh atau ditangkap— yang tertinggal. MDG sangat penting untuk atau berdasarkan jumlah penjahat yang mengalihkan perhatian pada isu kemiskinan ditangkap—mereka akan sangat bergantung dan sosial, serta tetap menjadi tujuan jangka pada pendekatan koersif dan tidak akan ada panjang yang penting dalam situasi paling rapuh insentif untuk membangun kepercayaan jangka sekalipun. Namun, tujuan tersebut bergerak panjang dengan masyarakat. Sebaliknya, target sangat lambat untuk bertindak sebagai umpan yang berdasarkan pada keamanan warga negara balik bagi para pengambil keputusan—dan (kebebasan bergerak dan lain-lain) menciptakan tujuan tersebut tidak berfokus pada keamanan, insentif jangka panjang untuk peran pasukan keadilan, atau lapangan kerja bagi masyarakat. keamanan dalam mendukung hubungan Tabel 8.4 menunjukkan indikator sampel negara-masyarakat yang efektif. Demikian pula, untuk mengukur hasil awal intervensi program. jika kemajuan di bidang keamanan, keadilan, Ukuran berorientasi hasil ini akan bervariasi dan lapangan kerja hanya diawasi melalui berdasarkan konteks negara, tetapi dapat meliputi indikator akses, hanya ada sedikit insentif bagi kebebasan bergerak di sepanjang rute transit, institusi negara untuk bekerja sama dengan Arah dan pilihan praktis negara 287 TABEL 8.4  Indikator ukuran hasil Indikator Keamanan warga negara Keadilan Lapangan kerja dan layanan terkait Indikator program • Kebebasan bergerak di • Jumlah orang yang memiliki akses • Keterwakilan dalam mekanisme sampel: perolehan sepanjang rute transit terhadap keadilan (misalnya, pengambilan keputusan negara dan berorientasi pada hasil (penurunan pasukan pengadilan keliling, paralegal masyarakat (program masyarakat keamanan berfokus masyarakat, sistem keadilan multisektor) pada keamanan warga tradisional) • Jumlah hari kerja dan infrastruktur kecil atau negara) • Transparansi pengambilan proyek yang menghasilkan pendapatan (sampel yang terkait • Penurunan statistik keputusan dan pemenuhan target (program lapangan kerja) dengan program tingkat kejahatan (publikasi anggaran, pengeluaran, • Jumlah bisnis yang terdaftar dan dicantumkan dalam dan audit) beroperasi, termasuk bisnis tenaga kerja tanda kurung) intensif yang besar yang melanjutkan operasinya di wilayah yang tidak aman (keamanan, penyederhanaan aturan, hambatan infrastruktur) • Persentase kelompok rawan yang mendapatkan layanan dan transfer melalui institusi nasional (perlindungan sosial masyarakat, bantuan kemanusiaan, vaksinasi) • Pengurangan dalam tingkat/volatilitas harga konsumen (kebijakan makro dan/ atau hambatan infrastruktur) Pengawasan sistematis • Jumlah kematian akibat • Survei persepsi menurut kelompok • Persepsi peningkatan peluang lapangan kepercayaan jangka kekerasan (etnis, geografis, agama, kelas) kerja pendek terhadap • Data survei persepsi terkait peningkatan kesejahteraan • Survei kepercayaan bisnis institusi mengenai tren dalam dari waktu ke waktu dan kaitannya keamanan dan dengan yang lain kepercayaan terhadap • Data survei persepsi terkait pasukan keamanan kepercayaan terhadap institusi nasional, sektor keamanan; serta terhadap korupsi secara nasional dan oleh wilayah dan kelompok Pengawasan sistematis • Survei korban • Data survei rumah tangga • Data rumah tangga mengenai pekerjaan jangka panjang mengenai ketimpangan vertikal dan partisipasi tenaga kerja terhadap transformasi dan horizontal serta akses terhadap institusional layanan keadilan • Indikator tata kelola difokuskan kembali pada tingkat kemajuan dalam waktu yang realistis Sumber: Tim WDR. masyarakat dalam mencegah kekerasan dan Menyesuaikan rancangan program dengan memperhatikan kepercayaan warga negara konteks bahwa institusi tersebut responsif terhadap kebutuhan mereka. Gabungan indikator yang Gagasan pendekatan yang paling sesuai telah mengukur persepsi warga negara serta hasil digunakan dalam WDR: daripada meniru keamanan, keadilan, dan lapangan kerja untuk program yang telah digunakan di tempat lain, mengawasi kemajuan dapat memberikan solusi mengadaptasi rancangan program tersebut bagi kedua bidang tersebut. ke dalam konteks lokal dapat memastikan bahwa program tersebut akan memberikan hasil dalam dinamika politik lokal. Misalnya, meskipun pendekatan masyarakat multisektor 288 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Boks 8.2  Mengadaptasikan rancangan program tingkat masyarakat ke dalam konteks negara: Afganistan, Burundi, Kamboja, Kolombia, Nepal, dan Rwanda Elemen dasar program berbasis masyarakat untuk pencegahan kekerasan dan pemulihan sangatlah sederhana dan dapat diadaptasikan ke dalam konteks negara luas. Semua program masyarakat yang didukung oleh negara pada intinya terdiri atas mekanisme pengambilan keputusan masyarakat untuk memutuskan prioritas serta penyediaan bantuan dana dan bantuan teknis untuk mengimplementasikannya. Dalam model ini, ada banyak variasi yang dapat diadaptasikan ke dalam jenis tekanan dan kapasitas institusional yang berbeda, serta ke dalam peluang untuk transisi yang berbeda. Tiga sumber variasi yang penting adalah bagaimana pengambilan keputusan masyarakat dilakukan, siapa yang mengontrol dana, dan tempat program tersebut dalam pemerintahan. Tekanan dan kapasitas institusional yang berbeda memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat. Di berbagai wilayah yang mengalami kekerasan, dewan masyarakat yang ada telah hancur atau didiskreditkan. Langkah pertama adalah membangun kembali bentuk representasi partisipatori yang kredibel. Di Burundi, misalnya, LSM lokal menyelenggarakan pemilihan untuk komite pembangunan masyarakat representatif dalam komune yang berpartisipasi yang mengatasi perpecahan etnis. Demikian juga, NSP di Afganistan dimulai dengan pemilihan di seluruh desa untuk memilih dewan pembangunan masyarakat. Namun, program Indonesia untuk wilayah yang terkena dampak kekerasan, seperti Aceh, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi, tidak mencakup pemilihan komunitas baru. Dewan masyarakat umumnya utuh, dan hukum nasional telah memberikan pemilihan desa yang demokratis dan bersifat lokal. Indonesia juga bereksperimen dengan memisahkan desa Muslim dan Kristen untuk meminimalkan ketegakan antarkomunitas. Namun, pada akhirnya menggunakan dana dan dewan umum untuk menjembatani perbedaan antarkedua komunitas ini. Tantangan institusional yang berbeda juga memengaruhi pihak yang mengelola dana. Program harus menimbang pertukaran kepentingan antara tujuan pertama pembangunan kepercayaan dengan risiko kehilangan dana dan pemborosan sumber daya. Pendekatan yang berbeda terhadap rancangan program untuk menyesuaikan dengan konteks adalah sebagai berikut. • Di Indonesia, di mana kapasitas lokal cukup kuat, dewan kecamatan membentuk unit manajemen finansial yang diaudit secara rutin, tetapi memiliki tanggung jawab penuh untuk semua aspek kinerja finansial. • Di Burundi, tidak adanya kemajuan dalam desentralisasi secara keseluruhan dan dalam pengawasan dana melalui struktur masyarakat berarti tanggung jawab pengelolaan dana tetap di tangan mitra LSM. Sebaliknya, di Rwanda, ruang yang lebih besar untuk perubahan setelah genosida berarti dewan dapat diintegrasikan ke dalam rencana desentralisasi pemerintah. • Dalam NSP di Afganistan, LSM juga bertanggung jawab untuk mengelola dana, sedangkan dewan diberi pelatihan dalam bidang pembukuan. Namun, dalam satu tahun, dana hibah ditransfer secara langsung kepada dewan. • Di Kolombia, tantangan institusional utama adalah mendekatkan negara dengan masyarakat dan mengatasi ketidakpercayaan antara badan keamanan dengan pemerintah sipil, dana dipegang oleh setiap kementerian, tetapi persetujuan aktivitasnya diberikan oleh tim multisektor yang berkonsultasi dengan masyarakat. • Di Nepal, program masyarakat menunjukkan banyak pilihan rancangan dengan beberapa program yang memberikan tanggung jawab utama pengawasan dana kepada LSM mitra, di mana komite sekolah masyarakat adalah pemilik sah fasilitas sekolah serta dapat menggunakan dana pemerintah untuk merekrut staf dan memberikan pelatihan kepada mereka. • Dalam program Seila Kamboja, dewan dibentuk di bawah dukungan UNDP, kemudian dimasukkan ke struktur komune yang baru dibentuk pemerintah. Jenis momen transisi dan lingkungan tata kelola juga memengaruhi bagaimana struktur pengambilan keputusan masyarakat sejajar dengan administrasi pemerintah formal. Banyak negara yang bangkit dari konflik juga melakukan reformasi konstitusional dan administratif setelah program masyarakat respons awal diluncurkan. Mungkin, akan ada ketegangan antara tata kelola nasional dan lokal dengan pemangku kekuasaan di pusat dan di masyarakat. Di Afganistan, di mana isu center-perphery merupakan pemicu utama konflik dan di mana warlord terus mengancam stabilitas negara tersebut, program pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat (Community-Driven Development—CDD) harus peka terhadap dinamika nasional-lokal. Walaupun dibentuk di bawah dukungan peraturan wakil presiden pada tahun 2007, Community Development Council (Dewan Pembangunan Masyarakat) Afganistan masih ditinjau untuk integrasi formalnya ke dalam struktur administratif nasional. Dalam situasi krisis berkepanjangan atau dalam sistem otoriter lainnya, program CDD dapat dirancang untuk mempertahankan kapasitas manusia dan menawarkan jalan untuk perdebatan tingkat lokal karena tidak adanya kemajuan tingkat nasional. Program CDD yang dirancang dalam lingkungan dengan ruang perubahan yang lebih terbatas dapat bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh nonpemerintah yang mempekerjakan tenaga kerja lokal untuk membangun keahlian—dan berfokus pada isu nonpolitik yang “netral� dalam perdebatan masyarakat. Sumber: Guggenheim 2011. Arah dan pilihan praktis negara 289 BOKS 8.3  Pendekatan antikorupsi di Liberia dan Mozambik Jenis kekerasan: Kedua negara menghadapi perang saudara yang berkepanjangan. Peluang transisi: Kedua negara mengalami transisi Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, partai besar: kesepakatan damai yang diikuti dengan transisi oposisi, masyarakat sipil, dan donor adalah pemangku elektoral. kepentingan yang penting terkait isu korupsi di kedua negara: institusi regional memainkan peranan yang lebih berisiko di Liberia dibandingkan di Mozambik pada isu yang terkait dengan korupsi. Tekanan utama: Korupsi di bawah pemerintahan Tantangan institusional: Kedua negara memiliki transisional di Liberia antara tahun 2002 dan 2004 yang institusi negara dengan kapasitas rendah dan mencapai proporsi yang sangat tinggi mengancam pendapatan pajak yang rendah dengan masalah kemajuan kesepakatan perdamaian dengan denudasi akuntabilitas yang lebih besar di Liberia dibandingkan di SDA negara tersebut, dan berpotensi mendanai Mozambik. kekerasan elektoral. Peningkatan perdagangan di Mozambik tidak hanya menimbulkan potensi peningkatan pendapatan pajak, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap korupsi. Tingkat pengangguran yang tinggi serta ketegangan regional dan etnis yang berkepanjangan adalah isu di kedua negara tersebut—dengan kebutuhan yang seimbang untuk menarik investor dan dana donor untuk keuangan guna menyokong dana publik. Kedua negara melakukan outsourcing beberapa fungsi utama pada sektor swasta, serta menjalankan pengawasan tambahan untuk menangkal korupsi dan peningkatan tambahan. Namun, fungsi-fungsi yang dipilih dan sifat pengawasan eksternal tersebut berbeda-beda. Liberia berfokus pada inspeksi kehutanan dan konsensi SDA yang mencerminkan peran pendapatan SDA dalam mendanai kekerasan. Sementara itu, Mozambik berfokus pada bea cukai sebagai sumber pendapatan tambahan yang rawan korupsi. Melalui GEMAP, Liberia melaksanakan pengawasan “dual key� oleh para ahli kontrak serta konsesi regional dan internasional. Uni Afrika dan ECOWAS berperan penting dalam mencapai kesepakatan ini, bersamaan dengan institusi finansial internasional, PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dalam mengidentifikasi potensi dampak penyebaran korupsi secara regional. Dalam tahap awalnya, kesepakatan ini lebih berfokus pada akuntabilitas, bukannya transfer kapasitas yang merefleksikan sifat tantangan korupsi pada masa itu. Baru-baru ini, program tersebut telah menekankan transfer kapasitas secara lebih kuat. Setelah pemilihan, pemerintah baru juga mengontrak perusahaan inspeksi swasta untuk membangun dan mengoperasikan sistem untuk melacak kayu dari daerah penebangan melalui transportasi hingga penjualan. Sistem tersebut memastikan pemerintah memperoleh semua pendapatan karena pemerintah tidak akan mengeluarkan izin ekspor hingga Bank Sentral mengonfirmasi bahwa semua pajak telah dibayar. Di Mozambik, pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk menjalankan inspeksi bea cukai dan mengumpulkan pendapatan bea cukai. Kedua strategi tersebut membuahkan hasil dengan peningkatan pendapatan dan dana donor. Sumber: Giovine dkk. 2010; Dwan dan Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive Mansion 2009; Hubbard 2005; Mosse 2007; De Wulf dan Sokol 2004; Crown Agents 2007. dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam yang dilaksanakan tidak menargetkan untuk konteks yang berbeda seperti di Pantai Gading, satu kelompok etnis atau agama tertentu, tetapi Guatemala, dan Irlandia Utara—tekanan spesifik membangun ikatan antara kelompok-kelompok di Pantai Gading dan Irlandia Utara yang tersebut. Boks 8.2 menunjukkan bagaimana alat berhubungan dengan perpecahan geografis inti program negara-masyarakat multisektor telah dan religius membuat rancangan program diadaptasikan dalam konteks yang berbeda. tersebut harus memastikan bahwa aktivitas 290 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Jenis tekanan dan tantangan yang berbeda harga makanan yang volatil. Contoh lain adalah membuat perbedaan. Boks 8.3 menunjukkan peningkatan kerawanan lingkungan—misalnya contoh pendekatan antikorupsi di Liberia bagaimana mengurangi penyebaran dampak dan Mozambik yang menggunakan kapasitas pembajakan Somalia terhadap ekonomi negara nonpemerintah untuk mengawasi fungsi utama. tetangga dan industri perikanan.34 Secara ironis, Di Liberia, dana yang dikorupsi dari SDA—serta contoh lain meliputi pertimbangan dampak kekhawatiran akan risiko penyimpangan dana tindakan yang berhasil terhadap perdagangan publik setelah Kesepakatan Damai Komprehensif ilegal atau kelompok pemberontak di negara pada tahun 2003—mendukung kemitraan tetangga—misalnya apakah tindakan ini akan sektor negara-swasta dan negara-internasional mendorong ketidakamanan keluar dari batas untuk mencegah berulangnya kekerasan yang negara, seperti pembongkaran kartel obat disebabkan oleh korupsi. Di Mozambik, korupsi terlarang yang dilakukan Kolombia untuk tidak menjadi isu perpecahan selama konflik, Amerika Tengah dan Meksiko. tetapi meningkat dalam perdagangan yang Tindakan untuk mengatasi tekanan terkait program rekonstruksi yang menciptakan eksternal dapat diambil dalam bidang keamanan, risiko baru, misalnya dalam fungsi bea cukai. keadilan, dan pembangunan (Tabel 8.5). Beberapa tindakan untuk mengatasi tekanan dan peluang eksternal berada di bidang diplomatik Faktor Eksternal: Mengurangi Eksternal dan keamanan. (Laporan ini tidak membahasnya dan Memperoleh Dukungan Eksternal secara terperinci, tetapi jelas bahwa tindakan Masyarakat tidak dapat melakukan transformasi tersebut penting untuk membangun kepercayaan institusi dengan sendirinya—mereka perlu pemangku kepentingan eksternal.) Kerja mendapatkan dukungan eksternal untuk sama lintas batas, penurunan pasukan untuk mengubah dan mengelola tekanan eksternal, menunjukkan tidak adanya campur tangan baik dari guncangan ekonomi maupun atau keterlibatan dalam pendekatan keamanan perdagangan ilegal dan korupsi internasional. bersama, atau sinyal diplomatis sederhana Banyak hambatan terhadap bantuan eksternal seperti kunjungan Syekh Sharif Somalia ke dan manajemen tekanan eksternal ini berada di Pemerintah Etiopia pada Maret 2010 setelah luar kendali setiap negara. Bab 9 membahas arah dinominasikan sebagai presiden, atau kerja sama kebijakan internasional untuk isu-isu ini. Namun, Timor Leste dengan Pemerintah Indonesia— pada tingkat nasional, para pemimpin nasional dapat membentuk bagian alat dasar yang penting dan mitra internasionalnya dapat membantu untuk memulihkan kepercayaan. memperoleh dukungan eksternal dan membuat Program lintas batas untuk menghubungkan program kerja sama untuk mengatasi tekanan pendekatan keamanan dan pembangunan yang sama-sama dirasakan oleh mitra eksternal. dapat dilakukan oleh pemerintah nasional. Suatu keterbukaan untuk mendiskusikan kerja Factoring dalam tekanan eksternal sama keamanan dan pembangunan di seluruh wilayah berbatasan yang tidak aman—demi Strategi pembangunan nasional jarang mencapai tujuan bersama di bidang keamanan, melibatkan penilaian tekanan eksternal keadilan, dan lapangan kerja bagi warga potensial atau tindakan kolaboratif dengan negara—berpotensi membuahkan hasil. Kerja pihak lain untuk mengatasinya—tetapi tindakan sama antara provinsi tenggara Cina dengan terhadap tekanan eksternal dapat menjadi kunci negara ASEAN di bawah upaya Greater Mekong pencegahan kekerasan yang efektif. Penilaian Subregion—meskipun masih memiliki potensi risiko dan peluang reguler, seperti yang dijelaskan ekspansi—telah mengatasi beberapa isu ini.35 sebelumnya, juga harus meliputi pertimbangan Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki dan perencanaan tekanan eksternal. Salah sejumlah model untuk mengupayakan kerja satu contohnya adalah dampak keamanan sama lintas batas: meskipun beberapa model potensial terhadap tekanan ekonomi, seperti tersebut hanya tepat untuk lingkungan ekonomi Arah dan pilihan praktis negara 291 dan institusional yang maju, banyak yang Akan sangat membantu jika pemimpin melibatkan subwilayah yang masih tertinggal nasional dan mitra internasionalnya di lapangan dan mengalami konflik setelah Perang Dunia menentukan prioritas yang jelas pada tingkat II atau setelah Perang Balkan.36 Pelajaran dari program di bidang keamanan, keadilan, dan kerja sama lintas batas di Eropa tampak meliputi pembangunan. Jika aktor nasional terbagi dalam kebutuhan untuk memulai dengan isu ekonomi prioritasnya (misalnya dengan kementerian dan sosial (termasuk kapasitas administratif berbeda yang mengedepankan permintaan ini, yang diupayakan di universitas), serta tindakan atau perwakilan donor yang tidak setuju dengan bersama dalam mengatasi masalah keamanan prioritas keseluruhan), modal internasional dan dan perdagangan ilegal—sekaligus menghindari struktur multilateral yang mengatur tidak akan tindakan yang mengakibatkan ketegangan menerima pesan yang jelas untuk memfokuskan politik atau budaya, terutama ketegangan yang upaya. Prioritas sebaiknya ditentukan dalam melibatkan kelompok etnis yang mendiami jumlah program yang sangat terbatas, seperti di wilayah perbatasan. Liberia setelah perang saudara atau Kolombia Bentuk kerja sama yang menjanjikan dalam menghadapi kekerasan kriminal setelah untuk mengatasi tekanan eksternal yang tahun 2002.37 Penggunaan proses anggaran mengakibatkan penyimpangan lebih jauh adalah nasional untuk memutuskan program prioritas mengatasi jaringan korupsi dan pencucian menciptakan pengaruh untuk mengoordinasikan uang melalui kerja sama penyelidikan atau pesan dan implementasi antara kementerian pengusutan. Jika yurisdiksi yang lebih kuat keamanan dengan pembangunan. bekerja sama dengan institusi yang lebih lemah, Mewaspadai kebutuhan mitra internasional upaya-upaya ini berpotensi membangun untuk menunjukkan hasil dan mengelola kapasitas serta membuahkan hasil praktis risiko dapat meningkatkan hasil dari bantuan dalam memberantas impunitas. Investigasi dan internasional. Mitra internasional memiliki pengusutan yang melibatkan perdagangan ilegal tekanan domestiknya sendiri—seperti dapat meningkatkan jenis kerja sama ini yang menunjukkan bahwa dana bantuan tidak dapat dilakukan untuk lingkungan yang berbeda, disalahgunakan dan mampu mengatribusikan seperti di Haiti dan Nigeria (Boks 8.4). hasil terhadap upayanya. Pertukaran risiko dan hasilnya membantu menemukan cara Memobilisasi dukungan internasional untuk menjembatani perbedaan. Di Indonesia, setelah tsunami dan kesepakatan perdamaian Beberapa hambatan terhadap dukungan Aceh, pemerintah bersepakat dengan donor internasional berasal dari kebijakan dan sistem bahwa bantuan mendatang akan “diberi tanda di kantor pusat multilateral dan negara donor secara bersama-sama� dari Badan Rekonstruksi (Bab 9). Pemimpin nasional dan mitranya di Indonesia dan donor dengan langkah transparansi lapangan tidak dapat menentukan perubahan khusus. Ini membuat kedua belah pihak mampu menuju sistem internasional ini secara individu, menunjukkan hasil nyata dan mengelola risiko, tetapi dapat bertindak memaksimalkan manfaat sekaligus menyokong hubungan negara- dukungan yang ada. masyarakat setelah krisis. Dalam kesepakatan TABEL 8.5  Alat inti—Tindakan nasional untuk mengatasi tekanan eksternal Keamanan warga negara Keadilan Lapangan kerja dan layanan terkait • Kerja sama perbatasan • Koordinasi respons permintaan dan • Kapasitas administratif suplementer • Intelijen militer, polisi, dan penawaran yang disatukan finansial • Investigasi dan pengusutan lintas • Program pembangunan lintas batas yurisdiksi • Perlindungan sosial untuk mengurangi • Menjalin hubungan antara sistem tekanan ekonomi global formal dengan informal 292 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 BOKS 8.4  Kerja sama bilateral untuk memberantas korupsi dan pencucian uang di Haiti dan Nigeria Tekanan utama: Di kedua negara, korupsi yang berhubungan dengan pencucian uang internasional telah menghambat kapasitas institusi nasional untuk mengatasi kekerasan. Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, partai oposisi, masyarakat sipil, dan donor adalah pemangku kepentingan penting terkait isu korupsi di Haiti dengan Amerika Serikat yang memainkan peranan penting. Donor tidak terlalu penting di Nigeria, tetapi masyarakat sipil lebihnya lebih kuat dibandingkan di Haiti. Tantangan institusional: Hambatan politik untuk mengusut korupsi sangat tinggi di kedua negara. Kapasitas dalam sistem peradilan kriminal untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang kompleks terjadi di Nigeria, tetapi tidak di Haiti. Kedua negara menjalin hubungan dengan lembaga penegak hukum negara lain. Pemerintah Haiti memanfaatkan kapasitas dari Amerika Serikat tidak hanya selama fase investigasi, tetapi juga dalam pengusutan. Sebaliknya, di Nigeria, pejabat lokal memanfaatkan kapasitas investigasi Inggris untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk vonis hukuman di pengadilan Nigeria. Karena mantan presiden Haiti, Jean-Bertrand Aristide, mengasingkan diri pada tahun 2004, pemerintah Haiti yang berkuasa berusaha mengembalikan dana yang hilang akibat kesepakatan dengan perusahaan telekomunikasi Amerika yang korup. Menurut pemerintah, Haiti Teleco, perusahaan telekomunikasi milik negara Haiti, telah menyediakan layanan dengan harga diskon ke penyedia layanan Amerika sebagai balasan atas suap pejabat pemerintah senior dan staf Teleco utama. Kasus tersebut melibatkan skema tarif yang kompleks dengan suap yang dialirkan melalui rekening bank perantara di luar negeri. Membuktikan hal tersebut di Haiti merupakan sebuah tantangan karena tidak ada polisi dan penyidik yang berpengalaman menangani kasus kejahatan finansial yang rumit. Setelah gempa melanda Haiti pada Januari 2010, hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin. Pada Desember 2009, Departemen Hukum Amerika Serikat mendakwa dua mantan karyawan Teleco yang menerima suap dengan tuduhan pencucian uang. Pada Juni 2010, salah satu dari dua karyawan tersebut divonis serta dihukum empat tahun penjara dan denda sebesar US$1,8 juta untuk dikembalikan ke Pemerintah Haiti dan denda lain sebesar US$1,6 juta. Karyawan kedua sedang menunggu pengadilan. Di Nigeria, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (Economic and Financial Crimes Commission—EFCC) bekerja sama dengan U.K. Crown Prosecution Service dan Scotland Yard untuk mengembangkan bukti melawan gubernur korup di tiga negara bagian Nigeria. EFCC memberi informasi kepada pemerintah Inggris mengenai kemungkinan bahwa gubernur tersebut menyembunyikan hasil korupsinya di bank London atau investasi real estat. Dalam salah satu kasus tersebut, gubernur yang bersangkutan diperiksa di Inggris atas tuduhan pencucian uang; dalam kasus lain, bukti digunakan untuk memeriksa mereka di Nigeria. Di bawah undang-undang Nigeria, gubernur negara bagian tersebut menikmati kekebalan hukum selagi menjabat. Dalam satu contoh, bukti yang dikembangkan oleh badan peradilan kriminal Inggris diberikan oleh pejabat penegak hukum Inggris ke komite badan pembuat undang-undang negara yang menyatakan mencabut jabatan gubernur tersebut sehingga menghilangkan kekebalan hukumnya dan membuatnya dapat dituntut di Nigeria. Selama penyelidikan ini, EFCC bekerja sama dengan pejabat Inggris dan menerima pelatihan di lapangan. Sumber: Messick 2011. koordinasi donor untuk negara yang sangat bahwa kapasitas internasional dapat membantu bergantung pada bantuan, “double impact�­­—yang memberikan hasil yang cepat, sekaligus dijelaskan pada Bab 6—dapat menjadi alat yang mendukung peningkatan legitimasi institusi bermanfaat. Kesepakatan ini memetakan hasil nasional. Bantuan kemanusiaan internasional, yang ingin diberikan oleh pemerintah kepada misalnya, tidak hanya dapat menyelamatkan warga negaranya serta mengklarifikasi komitmen jiwa, tetapi juga dapat membantu memberikan mutual antara pemerintah dengan donor. hasil pembangunan kepercayaan yang cepat. Semua pertukaran kepentingan yang Namun, pengiriman bantuan impor makanan penting untuk para pelaku reformasi nasional dan juga dapat mengganggu produksi di pasar lokal; mitra internasionalnya adalah untuk memastikan penyediaan bantuan kesehatan, pendidikan, Arah dan pilihan praktis negara 293 BOKS 8.5  Tahapan transisi dari bantuan kemanusiaan internasional ke institusi lokal: Afganistan dan Timor Leste Jenis kekerasan: Kedua negara memiliki sejarah konflik eksternal dan sipil dengan kekerasan yang besar terjadi di Afganistan dan di Timor, gelombang konflik politik dan komunal yang lebih terbatas, serta kekerasan geng pada tahun 2005–2006. Peluang transisi: Transisi signifikan terjadi di kedua negara: yang Pemangku kepentingan utama: Pemerintah, masyarakat sipil, terutama signifikan adalah ruang perubahan di bawah otoritas serta donor kemanusiaan dan pembangunan adalah pemangku transisional PBB di Timor pada tahun 1999–2002. kepentingan utama. Tantangan institusional: Pemberian layanan yang terbatas, hambatan kapasitas, banyak donor yang menjadi tantangan besar. Timor Leste Setelah referendum PBB mengenai kemerdekaan Agustus 1999, Timor Leste mengalami kekerasan dan kehancuran infrastruktur serta penurunan layanan negara. Akan tetapi, pada periode transisi sebelum dan setelah kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste mampu memberikan hasil yang cepat dan pembangunan institusi jangka panjang di sektor kesehatan dalam empat fase. Pada fase pertama, LSM internasional dan nasional memainkan peranan sentra dalam memberikan layanan kesehatan darurat di seluruh wilayah Timor yang didanai secara independen melalui bantuan kemanusiaan. Pada fase kedua, pejabat kesehatan sementara yang dibentuk pada tahun 2000 mengembangkan rencana kesehatan dan indikator kinerja serta menandatangani nota kesepahaman dengan LSM untuk menstandardisasi layanan yang diberikan di wilayah yang berbeda yang masih didanai oleh bantuan kemanusiaan independen. Pada fase ketiga, LSM dikontrak secara langsung oleh pejabat transisional untuk melaksanakan fungsi manajemen lokal dan fungsi pelayanan. Pada tahap keempat, Pejabat Kesehatan Sementara digantikan oleh kementerian kesehatan yang baru yang mengasumsikan manajemen distrik sistem dan fasilitasnya dengan LSM dalam pemberian layanan khusus dan peran pembangunan kapasitas, tetapi mengurangi personel lokal dari waktu ke waktu. Semua badan internasional utama di sektor kesehatan bekerja sama dalam kerangka ini. Hingga tahun 2004, tahapan tanggung jawab dan pembangunan kapasitas ini telah membuat 90 persen populasi memiliki akses fasilitas kesehatan dengan berjalan kaki selama dua jam. Antara tahun 2000 dan 2004, penggunaan fasilitas ini meningkat dari 0,75 kunjungan pasien per kapita hingga 2,13. Kementerian kesehatan dan operasi distrik merupakan salah satu di antara beberapa fungsi negara masih beroperasi, dan memberikan bantuan bagi populasi yang kehilangan tempat tinggal. Afganistan Pada saat kejatuhan Taliban pada tahun 2002, layanan kesehatan dasar Afganistan berada dalam kondisi yang mengenaskan dengan angka kematian bayi diperkirakan mencapai 1.600 per 100.000 kelahiran. Kementerian kesehatan masyarakat Afganistan meninjau paket layanan kesehatan prioritas untuk masalah tersebut (yang memakan biaya sekitar US$4 per kapita per tahun) dan mengontrak LSM untuk melaksanakannya, sekaligus melakukan pengawasan dan evaluasi ketat. LSM dipilih secara kompetitif dan diberi sanksi jika kinerjanya buruk. Hasilnya menjanjikan, di mana ada peningkatan jumlah fasilitas kesehatan utama yang berfungsi sebesar 136 persen antara tahun 2002 dan 2007. Walaupun situasi keamanan memburuk, jumlah kunjungan pasien antara tahun 2004 dan 2007 meningkat hingga hampir 400 persen. Hasil- hasil ini tidak hanya bergantung pada dukungan politik, tetapi juga komitmen yang diberikan oleh kementerian kesehatan masyarakat untuk tidak menyepelekan prosesnya. Dengan mengontrak LSM secara otonom, sekaligus memastikan akuntabilitas, pemerintah Afganistan memperoleh dan mempertahankan kepemimpinan kebijakan di sektor kesehatan. Hal tersebut membuat kementerian kesehatan masyarakat mampu mengatasi masalah SDM yang langka, kurangnya fasilitas, dan hambatan logistik. Tingkat keseriusan kekerasan yang terjadi di Afganistan menghambat institusi nasional untuk mengasumsikan peranan yang dimainkan oleh LSM dari waktu ke waktu, seperti di Timor Leste. Namun, pemerintah Afganistan dan kementerian kesehatan masyarakat masih mampu mencapai hasil yang baik di bidang kesehatan dalam lingkungan yang tidak pasti yang didominasi oleh ketidakamanan dan tantangan institusional. Sumber: Baird 2010; Rohland dan Cliffe 2002; Tullock dkk. 2003. 294 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 serta air dan sanitas dalam jangka panjang lalu di negara mereka maupun mengadaptasi dapat menghambat upaya untuk meningkatkan pengalaman dari seluruh dunia. Alat dalam kredibilitas institusi lokal. Sebagian besar bab ini menawarkan pilihan untuk adaptasi ini. masalah ini dapat dihindari melalui transisi Pembangunan kepercayaan melalui pendekatan bertahap dari kapasitas kemanusiaan ke kolaboratif serta hasil awal dan reformasi institusi lokal (Boks 8.5). Pendekatan yang mendasar yang dapat memberikan keamanan, sama dapat digunakan di sektor lain; CICIG, keadilan, dan lapangan kerja bagi warga negara misalnya, menggabungkan pembangunan memiliki beberapa elemen yang sama. Namun, kapasitas yudisial dengan penggunaan staf mereka perlu diadaptasikan dengan baik ke dalam internasional untuk membantu penyelidikan konteks politik lokal. Tugas pelaku reformasi dan pengusutan.38 Governance and Economic nasional dan perwakilan internasional di Management Program (Program Manajemen lapangan dibuat lebih mudah atau lebih sulit oleh Pemerintahan dan Ekonomi) di Liberia telah lingkungan yang mendukung kebijakan global— berubah dari fokus awal terhadap dukungan serta di kantor pusat aktor bilateral dan institusi eksekutif internasional untuk akuntabilitas global. Bab 9 membahas kebijakan global untuk terhadap sumber daya publik ke pembangunan mendukung upaya negara mencegah kekerasan kapasitas dalam sistem nasional.39 dan memulihkan situasi di lapangan. Para pelaku reformasi nasional dan mitra internasionalnya kaya akan pengalaman— baik dalam mengevaluasi upaya pada masa Catatan 1. Konsultasi WDR dengan mantan negosiator utama dari Aliansi ANC dan Partai Nasional di Afrika Selatan, 2010; wawancara tim WDR dengan mantan presiden Alfaro Uribe, 2010; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010. 2. Arboleda 2010; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010. 3. Porter dan Rab 2010. 4. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, lihat bagian pemerolehan hasil awal pada Bab 4. 5. Barron dan Burke 2008; World Bank 2010a. 6. Dwan dan Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive Mansion 2009. Lihat juga Boks 4.3 pada Bab 4. 7. CICIG 2009; Férnandez 2010; Donovan 2008; UN 2006a; Hudson 2010. Lihat juga Boks 6.4 pada Bab 6. 8. Braud dan Grevi 2005; Schulze 2007. Lihat juga Fitur 4 pada Bab 4. 9. Lihat bagian mengenai dukungan terhadap pembangunan koalisi yang cukup inklusif pada Bab 6. 10. Lihat UNODC 2010a; Duffield 2000; Kohlmann 2004. Lihat juga bagian mengenai dampak penyebaran kekerasan dan Fitur 1 pada Bab 1. 11. Robinson 1994; Kingah dan Kingah 2010. 12. Salazar 2007; Murphy 2008; Bronstein 2007. 13. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian mengenai penyampaian hasil awal pada Bab 4. 14. Cousens dan Harland 2006; Statistical Office of Kosovo 2010; Chesterman 2004. Lihat juga Boks 4.7 pada Bab 4. 15. Dwan dan Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive Mansion 2009; Baily dan Hoskins 2007. Lihat juga Boks 4.3 dan Boks 4.6 pada Bab 4. 16. BBC News 2010. 17. World Bank 2011a. 18. Dupuy dan Binningsbø 2008. Lihat juga pembahasan mengenai koalisi yang cukup inklusif pada Bab 4 19. UNDPKO 2010a. Lihat juga Boks 4.5 pada Bab 4. 20. Graydon 2005; Greenfell 2006; Timor Leste Independent Comprehensive Need Assessment Team 2009. Arah dan pilihan praktis negara 295 21. Untuk Nikaragua, lihat Scheye 2009. Untuk Sierra Leone, lihat Dale 2009. Lihat juga bagian mengenai keadilan pada Bab 5 untuk pembahasan yang lebih mendalam. 22. Lamb dan Dye 2009; Tajima 2009; lihat bagian mengenai keuangan publik untuk lapangan kerja pada Bab 5 untuk pembahasan yang lebih mendalam. 23. World Bank 2010d. 24. Untuk Lebanon, lihat World Bank 2008f, 2009d; Republic of Lebanon Ministry of Environment 1999, Boks 5.9 pada Bab 5. Untuk Liberia, lihat Bailey dan Hoskins 2007; McCandless 2008, Boks 4.6 pada Bab 4; Boks 6.5 pada Bab 6. 25. Herzberg 2004. Lihat juga bagian mengenai lapangan pekerjaan pada Bab 5. 26. USAID Rwanda 2006; Grygiel 2007; Parker 2008; Chohan-Pole 2010; Boudreaux 2010. Lihat juga Boks 5.8 pada Bab 5. 27. Untuk reformasi lahan di Jepang, lihat Kawagoe 1999; untuk pengalaman pembangunan negara yang lebih luas di Jepang, lihat Tsunekawa dan Yoshida 2010; untuk reformasi lahan di Korea, lihat Shin 2006. Untuk Singapura, lihat Boks 5.2 pada Bab 5 28. Lopes 2009. 29. World Bank 2006b; Kireyev 2006; Economic Times 2008. Lihat juga bagian mengenai keuangan publik untuk lapangan kerja pada Bab 5. 30. Ashe dan Parrott 2001. Lihat juga Boks 5.10 pada Bab 5. 31. Mobekk 2010; Bastick, Grimm, dan Kunz 2007. Lihat juga bagian mengenai keamanan pada Bab 5 untuk informasi lebih lanjut. 32. Untuk Irlandia Utara, lihat Barron dkk. 2010. Lihat juga bagian mengenai desentralisasi dan devolusi pada Bab 5. Untuk Afrika Selatan, lihat Hayner 2010; UNOHCHR 2006. Untuk Jerman, lihat Grimm 2010. Lihat juga bagian yang berjudul “Keadilan transisional untuk mengetahui kejahatan pada masa lalu� pada Bab 5. 33. UNDPKO 2010a. Lihat juga Boks 5.5 pada Bab 5. 34. Bowden 2010; Gilpin 2009. Lihat juga bagian mengenai dampak penyebaran kekerasan pada Bab 1. 35. World Bank 2006d. Lihat bagian yang berjudul “Antara global dengan nasional: Tekanan regional, dukungan regional� pada Bab 7. 36. Greta dan Lewandowski 2010; Otocan 2010; Council of Europe 1995; Council of Europe dan Institute of International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik dkk. 2000. Lihat juga Boks 7.11 pada Bab 7. 37. Liberia: Giovine dkk. 2010; Boks 4.6 pada Bab 4. Kolombia: wawancara tim WDR dengan mantan presiden �lvaro Uribe, 2010; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010. 38. CICIG 2009; Férnandez 2010; Donovan 2008; UN 2006a; Hudson 2010. Lihat juga Boks 6.4 pada Bab 6 39. Dwan dan Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive Mansion 2009. Lihat juga Boks 4.3 pada Bab 4. B ab ini membahas tentang arah kebijakan internasional baru. Bantuan internasional untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional dan tata kelola yang memberikan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Usaha untuk meringankan faktor-faktor yang mengganggu hal-hal tersebut sangat penting agar dapat memutuskan lingkaran setan kekerasan yang digambarkan dalam Laporan ini, tetapi diperlukan sebuah sistem internasional yang disesuaikan untuk mengatasi risiko-risiko kekerasan pada abad ke-21. Hal ini berarti bahwa menitikberatkan bantuan untuk pencegahan kekerasan kriminal dan politis melalui bantuan keamanan, keadilan, dan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan lebih terpadu; reformasi prosedur-prosedur lembaga internasional; respons pada tingkat regional; serta memperbarui usaha kerja sama di antara negara berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi. 9 KEAMANAN, KEADILAN, DAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA TEKANAN EKSTERNAL Bab KEKERASAN dan KERAPUHAN DUKUNGAN EKSTERNAL DAN INSENTIF Arah Baru Bantuan Internasional S istem internasional telah mencapai Kemampuan secara internasional mengatasi kemajuan yang luar biasa dalam tantangan-tantangan kelembagaan untuk mengurangi kekerasan pada abad mencegah kekerasan—keamanan, keadilan, ke-20. Pengurangan secara keseluruhan dan lapangan pekerjaan untuk rakyat— dalam peperangan antarnegara disebabkan relatif rendah. Proses-proses di lembaga- oleh berdiri dan berkembangnya sebuah lembaga internal sering kali terlalu lambat arsitektur internasional setelah Perang untuk membantu membangun kepercayaan Dunia II yang memandang bahwa diri dan terlalu cepat selesai, kurang bersatu perdamaian dan kesejahteraan adalah dengan pembangunan lembaga-lembaga hal yang berkaitan erat, serta merupakan nasional, serta terlalu banyak menghabiskan standar global bersama dan cara-cara baru perhatian pada “cara pelaksanaan terbaik� dalam hal tindakan kolektif untuk mengatasi dan bukannya pada fungsionalitas yang ancaman-ancaman. Adaptasi dari sistem itu disesuaikan dengan konteks politik pada akhir Perang Dingin menjadi alat-alat setempat. Pemisahan antara lembaga- baru yang berkontribusi pada pengurangan lembaga diplomatis, keamanan, dan jumlah dan kerusakan perang-perang sipil. pengembangan serta inisiatif-inisiatif yang Laporan ini menekankan bahwa kemajuan menangani konflik politik dan kekerasan dalam mengatasi kekerasan merupakan kriminal masih ada meskipun terdapat sebuah proses nasional, dan para aktor kaitan antara masalah-masalah itu. Usaha- nasional harus melakukan transformasi usaha yang dilakukan lebih ditargetkan pada kelembagaan. Namun, banyak respons tingkat nasional daripada tingkat regional, nasional yang dianalisis pada Bagian 2 dan inisiatif global untuk mengatasi korupsi dalam Laporan ini, “Pelajaran-pelajaran dan trafficking tidak memiliki sarana untuk dari Respons Nasional dan Internasional� “mengikuti uangnya� (follow the money) dicapai dengan bantuan internasional. Sulit pada yurisdiksi wilayah yang rapuh Fokus dibayangkan bagaimana para pemimpin pada alat-alat bantu yang lebih pintar sangat yang sungguh-sungguh di Eropa, penting mengingat keadaan terbatasnya Indonesia, Republik Korea, Mozambik, dana bantuan saat ini. Irlandia Utara, Singapura, atau Timor Leste Perubahan keseimbangan kekuasaan pasca-Perang Dunia II dapat menstabilkan internasional juga memperluas lingkaran negara atau region mereka tanpa bantuan para aktor yang berpengaruh. Dengan dari luar negeri. meningkatnya pengaruh ekonomi serta Namun, sistem internasional terhambat diplomatik negara-negara berpendapatan oleh struktur-struktur dan proses-proses rendah dan menengah, titik berat pada yang tidak disesuaikan dengan baik terhadap pengaruh tindakan nasional telah tantangan-tantangan pada masa kini berpindah. Negara-negara berpendapatan seperti yang disebutkan pada Bab 6 dan 7. sedang, termasuk banyak negara yang 298 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 memiliki sejarah bantuan solidaritas dan Jalur 1: Mencegah siklus kekerasan yang program-program bantuan, memikul tanggung berulang-ulang dengan berinvestasi jawab lebih besar untuk memberikan dampak pada keamanan, peradilan, dan sampai ke luar batas negaranya. Lembaga- lapangan pekerjaan untuk penduduk lembaga regional memainkan peran yang lebih Permintaan bantuan internasional yang dapat besar. Pada situasi-situasi rapuh, berbagai membantu wilayah-wilayah yang sedang berjuang tekanan domestik yang dialami oleh donor- untuk mencegah kekerasan politik dan kriminal donor OECD, negara-negara penerima bantuan, cukup tinggi. Pencegahan berarti tidak hanya dan negara-negara berpendapatan menengah— mencegah kekerasan baru di wilayah-wilayah “dilema akuntabilitas ganda� pada rekanan yang sudah damai, tetapi juga mengurangi akuntabilitas baik kepada konstituen domestik risiko terulangnya kekerasan di negara-negara dan para pemegang kepentingan maupun kepada yang telah mengalami siklus pada masa lalu, para pemimpin dan rakyat negara penerima contohnya Guatemala atau Yaman. Siklus bantuan yang dibahas pada Bab 6—sering kali kekerasan politik dan kriminal yang berulang- berarti pandangan mereka tentang prioritas dan ulang memerlukan pemikiran yang luar biasa di yang dapat diharapkan dari para aktor nasional luar paradigma pengembangan yang tradisional. bersifat terpisah-pisah. Masalah-masalah keamanan penduduk tidak Secara keseluruhan, keterbatasan- sesuai dengan pembangunan “arus utama�. keterbatasan ini berarti bantuan internasional Masalah-masalah ini memiliki berbagai bentuk belum mengumpulkan sumber daya yang di wilayah-wilayah subnasional di negara-negara diperlukan untuk mengatasi tantangan- yang lebih besar dan lebih makmur, di negara- tantangan abad ke-21, yaitu kekerasan dan negara yang sedang memulihkan diri setelah lemahnya kekuasaan yang terjadi berulang-ulang konflik yang perlu mencegah dari terulangnya dan saling berhubungan. Untuk mendapatkan konflik, dan di wilayah-wilayah yang sedang perubahan yang nyata dalam hal pendekatan, menghadapi ancaman baru atau ancaman Laporan ini mengajukan empat jalur untuk yang muncul kembali. Bantuan internasional memperbaiki respons global terhadap masalah yang lebih efektif untuk mengurangi risiko keamanan dan pembangunan. memerlukan (1) alat-alat gabungan yang • Jalur 1: Mencegah siklus kekerasan yang menghubungkan keamanan, keadilan, lapangan berulang-ulang dengan berinvestasi pekerjaan dan layanan terkait untuk masyarakat, pada keamanan, peradilan, dan lapangan serta (2) investasi struktural dalam kapasitas pekerjaan untuk penduduk. peradilan dan penyediaan pekerjaan. • Jalur 2: Reformasi sistem lembaga internal untuk mendukung tindakan cepat agar Kesenjangan operasional dalam kapasitas— mengembalikan kepercayaan diri dan Alat-alat baru untuk tindakan gabungan pengembangan lembaga jangka panjang. Para aktor internasional semakin menyadari • Jalur 3: Bertindak pada tingkat regional dan bahwa pembangunan dan keamanan berjalan global untuk tekanan-tekanan eksternal. saling beriringan. Namun, sebagian besar • Jalur 4: Mengumpulkan pengalaman dan instrumen internasional tidak demikian. Alat- dukungan dari negara-negara berpendapatan alat utama yang ditampilkan pada Bab 8 adalah rendah, menengah, dan tinggi serta lembaga- untuk mencegah terulangnya siklus tindakan lembaga global dan regional untuk bercermin kekerasan serta memerlukan tindakan gabungan pada perubahan pemandangan kebijakan dari para aktor politik, keamanan, pembangunan, politik dan bantuan internasional. dan kemanusiaan. Namun, para aktor ini biasanya menilai prioritas dan mengembangkan program mereka secara terpisah, sedangkan Arah baru bantuan internasional 299 usaha-usaha untuk membantu pelaku reformasi kepercayaan diri dan transformasi kelembagaan nasional dikesampingkan dan tidak menjadi jangka panjang. keharusan. “Misi integrasi� PBB dan berbagai Pelajaran utama dari pengalaman- inisiatif seluruh pemerintah bilateral dan pengalaman bantuan internasional—yaitu empat regional muncul untuk menghadapi tantangan jenis program yang mengharuskan adanya pengembangan gabungan, diplomatik, serta usaha gabungan dari para aktor pembangunan, strategi dan operasi keamanan. Namun, model- keamanan, politik, dan kemanusiaan— model ini masih menghadapi kenyataan bahwa diperlukan dalam situasi-situasi yang tidak aman bidang yang berbeda disertai dengan sasaran, (Tabel 9.1). Program-program ini akan menjadi model usaha, kerangka waktu perencanaan, alat-alat operasional dengan prioritas utama proses pengambilan keputusan, aliran dana, dan bagi mitra-mitra internasional untuk mengenai perhitungan risiko yang berbeda pula. Tindakan- sasaran tindakan gabungan di lapangan. tindakan yang dilakukan sering kali berhenti Pengembangan kumpulan produk-produk pada masalah “koordinasi�, padahal seharusnya katalis khusus yang dapat dilakukan dalam skala bergerak ke arah program yang menggabungkan nasional dan subnasional akan meningkatkan usaha-usaha di lapangan.1 kemampuan lembaga-lembaga internasional Cakupan pengalaman praktis yang untuk memberikan respons secara efektif tersedia pada sistem internasional dalam terhadap permintaan-permintaan bantuan dari mendukung pendekatan-pendekatan terpadu pemerintah dalam pencegahan siklus tindakan untuk mencegah terulangnya siklus tindakan kekerasan. Di antara anggota-anggota organisasi- kekerasan menjadi semakin baik. Telah ada organisasi multilateral, koherensi dan konsistensi peningkatan dalam mediasi global dan regional, yang lebih baik dalam hal posisi yang diambil penitikberatan pada reformasi sektor keamanan, dalam tata kelola badan-badan multilateral peningkatan dalam pengembangan kapasitas akan membantu perkembangan operasi-operasi polisi, dan penguatan tautan antara penjagaan gabungan seperti ini. perdamaian dengan bantuan sipil. Beberapa program yang inovatif telah dikembangkan, Prinsip-prinsip operasi gabungan seperti “infrastruktur perdamaian� (peace infrastructure) yang didukung oleh UNDP dan Prinsip-prinsip yang sama dalam pengelolaan UNDPA,2 proyek-proyek keamanan masyarakat operasi-operasi gabungan juga diperlukan— IADB, dan kolaborasi keamanan transit antara sekali lagi bergerak lebih dari sekadar Bank Dunia dengan misi-misi perdamaian PBB. “koordinasi�. Untuk pengelolaan dalam negeri, Inisiatif-inisiatif seperti ini biasanya mendukung banyak tindakan internasional masih tersendat, tindakan-tindakan gabungan yang berkaitan seperti dalam sebuah ungkapan, “Semua orang dengan keamanan, keadilan, dan pekerjaan ingin mengoordinasi, tetapi tidak ada yang untuk masyarakat, tetapi belum berada pada ingin dikoordinasi.� Dalam kasus ini, Laporan arus utama implementasi diplomatik, keamanan, ini menyarankan digunakannya prinsip atau pembangunan di lapangan. subsidiaritas: semakin mendekati tindakan Cara lain untuk menjalankan urusan- kekerasan, pemahaman tentang prioritas- urusan ini harus ada. Diperlukan adanya prioritas lokal semakin baik dan pengelolaan pergerakan dari hanya mengutak-atik praktik gabungan semakin efektif. Secara umum, hal ini yang ada menuju serangkaian alat-alat mendasar berarti memberdayakan kepemimpinan nasional untuk menautkan pembangunan dan keamanan, dalam koordinasi bantuan dan memastikan pembangunan dan mediasi, serta pembangunan bahwa mereka mendapat dukungan dalam dan bantuan kemanusiaan. Alat-alat baru melakukan hal ini. Dalam kasus lain, subsidiaritas itu harus diarahkan untuk menghasilkan bisa berarti memberdayakan lembaga-lembaga efek katalis dalam membantu pembangunan regional untuk membantu peran koordinasi pemerintah nasional. 300 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 TABEL 9.1  Alat-alat internasional untuk menautkan pembangunan kepercayaan diri dan transformasi kelembagaan dalam bidang politik, keamanan, pembangunan, dan kemanusiaan Penilaian Perpindahan dari peringatan awal ke perencanaan untuk segala kemungkinan terulangnya siklus tindakan kekerasan. risiko dan Meskipun model-model lembaga dan akademik untuk peringatan awal terus mendapatkan kemajuan, tidak ada model yang dapat peluang memprediksi terjadinya tindakan kekerasan secara tepat waktu atau menyertakan semua variasi lokal. Hal yang lebih berguna adalah cara perencanaan yang dapat diterima sebagai sebuah langkah awal oleh negara dan wilayah subnasional dengan lembaga- lembaga yang lemah terus-menerus dihadapkan pada risiko kewalahan oleh berbagai tekanan. Perubahan ke perencanaan dan alat-alat penilaian sebagai dasar untuk tindakan gabungan. Untuk beradaptasi dengan kenyataan siklus kekerasan dan transisi yang terjadi berkali-kali, proses-proses penilaian harus menjadi lebih ringan dan lebih fleksibel agar dapat memberikan penilaian risiko serta peluang yang reguler dan berulang. Penilaian ini akan mendapatkan manfaat dari realisme pada prioritas dan rentang waktu; analisis ekonomi politik yang lebih kuat; serta fokus yang lebih besar pada sasaran keamanan, keadilan, dan lapangan kerja untuk rakyat. Keamanan, Bantuan teknis dan keuangan untuk program-program kemasyarakatan multisektoral yang melibatkan kepolisian dan keadilan, dan peradilan serta kegiatan-kegiatan pembangunan. Usaha-usaha ini dapat berjalan berdasarkan inisiatif di Amerika Latin dan Afrika lapangan untuk memberikan resolusi pertikaian lokal dan layanan peradilan, kepolisian, lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja, ruang publik pekerjaan dan perniagaan yang aman, serta program-program sosial dan budaya yang mempromosikan toleransi. Tim teknis gabungan dan dana untuk mendukung aspek-aspek strategis, teknis, dan keuangan publik pada reformasi kelembagaan dalam sektor keamanan dan peradilan—dengan para spesialis dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan keuangan publik yang melengkapi usaha-usaha personel keamanan, polisi, dan peradilan. Usaha-usaha ini akan dibangun berdasarkan pengetahuan yang disampaikan dalam Laporan ini yang menitikberatkan pada fungsi-fungsi dasar untuk membangun kepercayaan dan kinerja (termasuk fungsi anggaran dan pengeluaran); hubungan antara polisi, peradilan sipil, dan sistem koreksi; serta akses untuk layanan peradilan pada tingkat lokal, termasuk melalui perpaduan antara sistem formal dengan informal. Tautan ke Mendukung kapasitas lokal dan nasional dalam mediasi serta membangun koalisi. Negara-negara yang sedang mengalami mediasi yang transisi yang sangat cepat dan siklus kekerasan harus melakukan negosiasi perjanjian internal baru, serta membangun konsensus, berkelanjutan dalam hal kebijakan-kebijakan yang efektif untuk mengatasi banyak tantangan yang dihadapi. Pada gilirannya, negosiasi-negosiasi ini akan mengharuskan kedua pihak memiliki akses pada mediator internal serta kemampuan mereka sendiri dan panggung yang otonom untuk dialog dan resolusi konflik. Dengan membantu membangun dan menerapkan kapasitas tersebut, bantuan pengembangan telah berkontribusi pada pemilihan umum yang damai, contohnya dalam beberapa kasus sejak tahun 2004 dan yang paling baru adalah selama referendum konstitusional di Kenya pada tahun 2010. Oleh karena itu, pengembangan lebih jauh pada kapasitas lokal dan nasional dalam mengelola konflik yang siklis, perubahan yang deras, dan perubahan yang cepat tidak hanya sangat penting, tetapi juga dapat dilakukan. Mendukung keahlian untuk mediasi internasional. Agar usaha-usaha ini dapat memberikan hasil yang berkelanjutan, hal-hal ini harus dikaitkan dengan bantuan pembangunan yang dapat memberikan kepercayaan diri dan transformasi institusi serta harus tersedia untuk pemerintah dalam jangka panjang. Keahlian yang semakin baik dari lembaga-lembaga bilateral dan international financial institutions—IFI (lembaga keuangan internasional) ke lembaga regional PBB serta perwakilan masyarakat sipil dan mediator khusus PBB akan membantu menjembatani kesenjangan dalam bantuan politik, keamanan, dan ekonomi. Bantuan pengembangan saat krisis memuncak. Negara-negara yang berusaha mencegah peningkatan kekerasan kriminal dan politik sering kali membutuhkan bantuan keuangan pada saat yang tepat—meskipun sebagian hal ini dapat dipenuhi dengan meningkatkan kemampuan prediksi pendanaan untuk mediasi, memulai bantuan pengembangan yang telah direncanakan, dan menitikberatkan kegiatan-kegiatan keamanan atau pembangunan di daerah-daerah yang mendapatkan ancaman yang tinggi. Ketika bantuan keuangan tambahan khusus diperlukan (contohnya dalam situasi tekanan eksternal tinggi dan institusi yang lemah), para pemimpin yang bertanggung jawab atas reformasi nasional dapat diukur dari sinyal-sinyal yang siap mereka berikan—contoh, mereka dapat membuka akses internasional ke wilayah-wilayah yang terkena dampak kekerasan, serta memberikan laporan anggaran dan pengeluaran yang transparan dengan bantuan rencana pencegahan regional yang telah diterima (lihat Boks 9.1 tentang investasi dalam pencegahan). Bantuan Panduan dalam penyusunan tahap bantuan kemanusiaan untuk membangun kapasitas kelembagaan seiring waktu. Ketika kemanusiaan kapasitas kelembagaan nasional dan tata kelola sedang membaik, panduan berdasarkan praktik-praktik yang baik oleh UNDP, untuk UNICEF, WHO, WFP, dan banyak partner LSM dalam memadukan pemberian layanan dengan pembangunan kapasitas. Rentang pembangunan waktu untuk penyusunan tahap transisi dari bantuan kemanusiaan internasional ke kapasitas kelembagaan nasional pada setiap institusi negara bisa berbeda-beda. Kerangka kerja yang lebih kuat sehingga bantuan kemanusiaan internasional dapat “diberi label bersama� dengan lembaga-lembaga lokal, atau bantuan pemberian materi-materi dan staf kemanusiaan yang diberikan untuk membantu operasi-operasi perlindungan sosial negara dengan pengawasan yang baik. Ketika hal ini tidak dimungkinkan, penggunaan mekanisme yang dijalankan oleh masyarakat dan staf lokal untuk memberikan bantuan kemanusiaan akan membantu membangun kapasitas lokal yang kuat. Arah baru bantuan internasional 301 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 9.1  Mencegah kekerasan: Memprioritaskan investasi dalam reformasi keamanan dan keadilan rakyat Investasi dalam pencegahan Kenzo Oshima, Wakil Presiden Senior, Japan International Cooperation Agency (JICA), Mantan perwakilan tetap dari Jepang untuk PBB; Anggota Dewan Penasihat WDR Pentingnya pencegahan konflik telah dipahami selama bertahun- seperti Uni Afrika, ASEAN, dan ECOWAS. Harapan besar saya adalah tahun, dan para advokat telah berdebat dengan sepenuh hati untuk WDR 2011 dapat meyakinkan para pemegang kepentingan ini bahwa hal ini. Namun, ketika Pasal 1 pada Piagam PBB ditulis—yang berisi kolaborasi pada investasi pencegahan konflik sangat dibutuhkan. “mengambil tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan Sementara itu, Dewan Keamanan PBB memegang otoritas utama di menghilangkan ancaman-ancaman terhadap perdamaian�—fokus bawah hukum internasional untuk pencegahan konflik bersenjata; pihak- utama adalah perang antarnegara. Sejak itu, sifat konflik bersenjata pihak lain juga dapat memainkan peran yang sangat penting. Pihak-pihak berubah. Meskipun kita tidak menyadari tentang ukurannya selama ini, termasuk pemerintah, yang pada akhirnya paling bertanggung jawab bertahun-tahun, telah ada pergeseran yang signifikan dari konflik mengatasi kekerasan. Semua aktor ini hadir pada pertemuan khusus antarnegara menjadi konflik intranegara serta dari perang sipil “klasik� Komisi Perdamaian (Peacebuilding Commission—PBC) PBB yang didirikan menjadi gabungan masalah-masalah kekerasan kriminal dan politik tahun 2005 untuk mengikuti rekomendasi High-Level Panel on Threats, yang menuntut pergeseran yang sesuai pada fokus pencegahan yang Challenges, and Change (Panel Tingkat Tinggi untuk Ancaman, Tantangan, kita miliki. dan Perubahan) dari Sekretaris Jenderal PBB. Namun, sementara dua Kasus Afganistan merupakan contoh dari akibat ketidaksadaran tugas diajukan oleh Panel Tingkat Tinggi untuk komisi ini, salah satu ini. Setelah mundurnya Soviet, masyarakat internasional tidak yang menitikberatkan pada respons terhadap risiko besar terjadinya memperhatikan perjuangan internal yang terjadi. Lalu, pada awal konflik baru—“membantu negara-negara menghindari keruntuhan dan dekade 2000-an, “konflik yang terlupakan� itu menjadi ancaman terjadinya perang�—tidak disertakan dalam fungsi utamanya. Dengan keamanan global yang serius. Secara internasional, kapasitas kita untuk adanya batasan ini, tinjauan ulang arsitektur usaha perdamaian PBB memperkirakan risiko bahwa suatu negara akan mengalami konflik pada tahun 2010 mengajukan bahwa Komisi menggunakan potensi serta kapasitas kita untuk meredakan ancaman itu secara tepat waktu yang diberikan oleh mandat yang ada sebaik-baiknya dengan mengakui masih lemah. Kelemahan itu menjadi bagian dari penyebab kegagalan sempitnya mandat tersebut untuk memperluas peran pencegahan kita untuk mencegah terjadinya konflik. konflik. Baik dengan jalan ini maupun jalan lain, fakta menunjukkan bahwa Masyarakat internasional harus menemukan cara yang lebih baik menautkan para para aktor politik, keamanan, dan ekonomi adalah bagian untuk berkoordinasi dengan mekanisme yang tidak hanya menyertakan yang sangat penting pada cara sistem internasional untuk membantu lembaga-lembaga PBB, tetapi juga lembaga-lembaga keuangan negara-negara mencegah ancaman konflik baru atau bentuk kekerasan internasional dan organisasi-organisasi regional atau subregional, lain secara lebih baik. Keamanan dan peradilan sebagai reformasi yang mendasar Zeid Ra’ad Al-Hussein, Perwakilan Kerajaan Hashemite Yordania untuk PBB; Anggota Dewan Penasihat WDR Perang menyebabkan kriminalitas; maksud saya bukan tindakan yang baru lahir ini tidak dapat melakukan yang kedua dan dalam banyak kekejaman yang biasanya diasosiasikan dengan perang, tetapi saya kasus terlalu lemah untuk melakukannya, masyarakat internasional merujuk pada munculnya kawan lama dari perang dan para praktisinya: harus melakukannya untuk pemerintah tersebut. Masyarakat pengambilan keuntungan dari perang. Para penyelundup senjata, internasional harus memberikan doktrin untuk kepolisian internasional bahan bakar, kendaraan dan narkotika dalam perang akan mengikat dan operasi bantuan peradilan kriminalitas, serta bantuan eksekutif yang lain untuk menciptakan jaringan kegiatan pasar gelap yang yang cepat dan fleksibel untuk membantu pemerintah menjalankan sangat efisien. Jadi, ketika perdamaian terganggu, mereka tidak hanya fungsi kepolisian dan peradilan serta fasilitas koreksi. Ini sudah cukup. berpotensi selamat dari perang dan terorganisasi dengan sangat baik, Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. tetapi juga demikian dengan momentum. Setelah ada keamanan dan sistem peradilan yang fungsional, Pemerintahan yang baru terbentuk di dalam negara yang sebuah negara yang sedang memulihkan diri dari perang berharap mengalami kekerasan hanya bisa berharap dapat mengimbanginya— untuk mempertahankan rendahnya tingkat korupsi publik, dan tentunya mengatasi atau mengalahkannya dalam jangka memberantas kejahatan terorganisasi secara keseluruhan, serta panjang—jika dua syarat awal dapat dipenuhi dengan tindakan vital siap menerima arus investasi langsung dari luar negeri (foreign direct oleh masyarakat internasional sendiri. investment—FDI) dan bentuk bantuan keuangan lainnya. Jika kita Pertama, negara sasaran harus diberikan bantuan keamanan, tidak memahami betapa pentingnya keamanan dan keadilan terhadap kemudian harus mampu memberikan sistem peradilan yang efektif semua aspek perdamaian akibat kurangnya perhatian kita—tetap ada kepada rakyatnya, termasuk polisi dan fasilitas koreksi. Jika pemerintah kejahatan terorganisasi—adalah turunan dari perang itu sendiri. 302 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Ketika mekanisme koordinasi nasional kepolisian dengan peradilan sipil. Bagian tidak memiliki otoritas atau kapasitas yang cukup berikut merupakan rekomendasi-rekomendasi untuk memengaruhi para aktor internasional untuk mengatasi kesenjangan dalam bantuan yang lebih kuat, kepemimpinan gabungan global- ketenagakerjaan dan kepastian hukum. lokal atau global-nasional dapat meningkatkan kepercayaan diri dan daya tarik. ASEAN, PBB, dan Lapangan pekerjaan Kelompok Inti Tripartit Pemerintah Myanmar (Myanmar Government Tripartite Core Group) Telah dijelaskan pada Bab 5 dan 8, hanya ada setelah Siklon Nargis di Myanmar adalah satu sedikit konsensus pada rangkaian kebijakan yang contoh, dan Bosnia Board of Principals3 membuat dapat mempertahankan pertumbuhan padat struktur yang melibatkan mitra internasional dan karya ketika menghadapi tingkat pengangguran para pejabat senior pemerintah sebagai petugas. yang tinggi, bahkan lebih sedikit lagi dalam Ketika perwakilan khusus regional atau PBB lingkungan yang penuh kekerasan. Hal yang diberikan tugas koordinasi, Bank Dunia dapat sudah kita miliki adalah sekumpulan contoh mempertimbangkan untuk mengoordinasikan kebijakan dan program yang “baik� yang terlihat kerja perwakilannya di lapangan dengan lebih memberikan hasil dalam menciptakan lapangan saksama di belakang kepemimpinan mereka— pekerjaan pada berbagai situasi negara. Pada dengan arahan yang jelas dalam mobilisasi tingkat internasional, evaluasi yang lebih baik sumber daya yang mendukung peran politik PBB dalam intervensi program dan lingkungan atau organisasi-organisasi regional. makroekonomi yang dapat memberikan hasil adalah prioritas yang penting. Kesenjangan struktural dalam kapasitas— Pada tingkat nasional, para pemimpin keadilan dan pekerjaan tidak dapat menunggu terciptanya konsensus internasional untuk kebijakan ketenagakerjaan Seperti telah dibahas dalam Laporan ini, yang lebih komprehensif—mereka harus lembaga-lembaga yang memberikan keamanan, menjawab tantangan tunakarya muda di wilayah- keadilan, dan pekerjaan untuk rakyat memiliki wilayah yang tidak aman saat ini berdasarkan alat- peran yang sangat penting dalam menciptakan alat yang mereka miliki. Salah satu pendekatan daya tolak terhadap terulangnya siklus yang bijaksana adalah mendukung program- tindakan kekerasan. Sayangnya, bidang-bidang program seperti yang dijelaskan pada Bab 8, prioritas ini tidak memiliki sumber daya ditambah dengan evaluasi dan umpan balik yang yang cukup dan tidak memiliki kepentingan memberikan informasi untuk menyempurnakan dalam kerangka internasional saat ini. kebijakan dan rancangan program. Dalam setiap bidang, terdapat kesenjangan Program-program prioritas untuk struktural dalam pengetahuan dan kapasitas menciptakan lapangan pekerjaan di mana operasional. Bantuan kebijakan ekonomi masih pendekatan ini diterapkan termasuk investasi cenderung dititikberatkan pada pertumbuhan dalam infrastruktur yang mendukung, khususnya daripada ketenagakerjaan meskipun semakin listrik dan transit. Gugus program kedua adalah meningkatnya permintaan bantuan untuk investasi dalam hal keahlian; mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan dari negara-negara hubungan antara produsen, pedagang, dan yang menghadapi situasi rapuh karena penduduk konsumen; serta memperluas akses terhadap muda yang tunakarya dan tersisihkan. Bantuan keuangan dan aset-aset. Terakhir, mengakui pada negara-negara yang berjuang untuk bahwa pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor mengembangkan kepolisian, peradilan sipil, swasta yang cukup untuk menyerap tenaga kerja dan sistem koreksi yang dikelola dengan baik muda ke bursa tenaga kerja membutuhkan di hadapan ancaman-ancaman kekerasan yang waktu sampai satu generasi dalam situasi rapuh, tidak menentu lebih sedikit daripada bantuan serta memerlukan bantuan dan evaluasi yang yang diberikan untuk membangun kapasitas dilakukan secara bersamaan untuk tindakan- militer—dan terdapat pemisahan antara bidang tindakan ketenagakerjaan dalam masa transisi. Arah baru bantuan internasional 303 Usaha-usaha untuk memperkuat dukungan Polisi dan peradilan internasional pada ketenagakerjaan harus menarik alat-alat gabungan keamanan, peradilan, Untuk memenuhi permintaan yang semakin dan ekonomi. Secara tradisional, pengangguran tinggi untuk bantuan dalam masalah peradilan hanya dipandang sebagai sebuah fungsi pada tindak kriminal, sistem-sistem untuk mendukung kondisi ekonomi. Namun, di wilayah-wilayah kepolisian dan peradilan harus fleksibel. Masalah yang sangat tidak aman, bantuan keamanan ini memiliki tiga sisi. Pertama, sebagian negara internasional dapat membantu memastikan memiliki kapasitas kepolisian yang cukup, tetapi perdagangan dan transit yang aman sehingga memiliki kesenjangan pada aspek-aspek lain memungkinkan adanya investasi yang produktif dalam sistem peradilan sipil—atau kesenjangan dari dalam dan luar negeri. Untuk pencegahan tersebut ada pada kapasitas kepolisian, bukan kekerasan, terdapat pula tautan antara masalah pada sistem peradilan. Negara-negara lain pekerjaan, peradilan, dan identitas. Program- memiliki kesenjangan pada dewannya. Kedua, program yang memperkuat peran pemuda beberapa negara akan membutuhkan bantuan yang tersisihkan sebagai anggota masyarakat sebagai bagian dari paket bantuan pengelolaan serta membantu penciptaan lapangan pekerjaan konflik dengan dukungan dari Dewan Keamanan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya PBB atau lembaga regional. Negara-negara lain membutuhkan investasi dan evaluasi lebih jauh. akan membutuhkan bantuan-bantuan khusus Pendekatan-pendekatan ini akan dapat untuk memperkuat sektor kepolisian dan membantu. Namun, kemungkinan akan ada peradilan sipil tanpa pengaruh politik yang tekanan yang berkelanjutan dari penduduk lebih luas. Ketiga, sebagian negara akan lebih muda tunakarya, kecuali jika sebuah usaha memilih mekanisme global. Usaha apa pun internasional yang signifikan diluncurkan. untuk memperdalam kapasitas internasional Sebuah pendekatan yang lebih berani dapat guna memberikan bantuan harus dibangun mengumpulkan kemampuan dari lembaga- berdasarkan fleksibilitas respons ini. Bantuan lembaga pengembangan, sektor swasta, yayasan- itu juga harus dapat membantu otoritas nasional yayasan, dan LSM untuk mendukung kemitraan menghadapi tantangan lintas batas negara yang global baru untuk membangkitkan investasi di khusus—dari masalah kejahatan keuangan sampai negara-negara dan masyarakat di mana tingkat masalah trafficking. Tantangan-tantangan khusus pengangguran dan ketersisihan sosial yang ini akan dibahas pada bagian berikutnya. tinggi berkontribusi pada risiko terjadinya Langkah awal untuk meningkatkan konflik. Dengan menitikberatkan pada respons internasional terhadap pembangunan penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek kapasitas peradilan tindak kriminal adalah keuangan, bantuan penasihat untuk usaha kecil menambah persediaan personel. Pemerintah dan menengah, pelatihan, dan penjaminan, nasional, baik pada negara berpendapatan tinggi inisiatif ini juga akan membantu inisiatif sosial maupun menengah, dapat berinvestasi (atau dan budaya yang mempromosikan kapasitas terus berinvestasi) dalam meningkatkan jumlah kolaboratif dalam masyarakat, toleransi sosial, anggota kepolisian dan peradilan kriminal yang dan pengakuan terhadap peran ekonomi para tersedia untuk tugas luar negeri melalui program pemuda. Kapasitas sektor swasta untuk menarik bilateral dan multilateral. Terdapat tiga pilihan perusahaan-perusahaan besar yang berniaga utama yang tersedia untuk meningkatkan dan berinvestasi di wilayah-wilayah yang persediaan ini, dan semuanya diharapkan tidak aman (menciptakan hubungan dengan menarik pensiunan anggota sebagai penasihat pengusaha lokal) serta perusahaan-perusahaan penugasan anggota aktif, dan penyediaan formed teknologi yang dapat membantu konektivitas police units (unit polisi yang dibentuk oleh PBB— dan pelatihan di wilayah-wilayah yang tidak penerjemah). Formed police units diminta oleh aman dan terpencil. sejumlah kecil negara di bawah misi perdamaian 304 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 PBB, tetapi permintaan jelas meningkat pada membantu masalah-masalah peradilan. tahun-tahun belakangan ini terkait dengan Terdapat wilayah-wilayah di mana, dengan penempatan militer. Penugasan para anggota permintaan pemerintah, Bank dan IFI dapat aktif dapat dibantu dengan sistem karier dan mempertimbangkan untuk memainkan promosi yang mengakui dan memberikan peran yang lebih besar dalam mendukung penghargaan untuk pengalaman internasional. pengembangan pencegahan tindakan kekerasan Dalam ketiga bidang ini, penugasan petugas sesuai mandat yang diterima—seperti hubungan polisi wanita terbukti berharga. antara pengelolaan keuangan publik dan Untuk fungsi-fungsi lain pada sistem reformasi dengan pembangunan institusi sektor peradilan sipil, kapasitas yang ada saat ini untuk keamanan, administrasi hukum, pengembangan menyediakan personel lebih lemah daripada sistem peradilan dan pendekatan multisektoral kepolisian. Dalam usaha yang sedang berjalan pada tingkat masyarakat yang menggabungkan untuk menambah para ahli sipil, ketersediaan kepolisian sipil dan layanan peradilan dengan para profesional dan administrator hukum program-program kohesi sosial, pembangunan, harus terus menerima perhatian khusus—tetapi dan penciptaan lapangan pekerjaan. dengan fokus pada kapasitas dari selatan yang Namun, IFI tidak pantas untuk mendukung dapat memberikan pengalaman reformasi aspek-aspek operasional inti pada sistem sistem-sistem yang lemah di lingkungan kontes peradilan kriminal. Sebuah arahan yang jelas politik yang sulit. dalam sistem PBB akan membantu. Pilihan- Anggota kepolisian dan peradilan juga pilihan yang lebih halus untuk perubahan di harus ditempatkan dengan pelatihan yang sesuai. bidang ini termasuk model “penyedia layanan Baik pada kepolisian maupun peradilan sipil global� yang saat ini sedang dibahas—dengan yang lebih luas, sistem-sistem nasional sangat satu lembaga mengarahkan polisi dan lembaga berbeda dalam hal struktur organisasi, kerangka lain pada aspek lain dalam sistem peradilan sipil, kerja hukum, dan praktik lebih berbeda daripada atau satu lembaga mengarahkan penempatan- kapasitas militer. Seperti dijelaskan pada Bab penempatan pada fungsi-fungsi eksekutif dan 6, Standing Police Capacity PBB dan Office lembaga lain pada transformasi kelembagaan. of Rule of Law and Security Institutions telah Karena tema yang konsisten dalam Laporan ini memulai pengembangan doktrin dan pelatihan adalah kebutuhan untuk menautkan bantuan terstandar bagi unit-unit polisi yang bersedia kepada polisi dan sistem peradilan sipil, ditugaskan dalam operasi-operasi PBB. Namun, pembagian kerja pada sistem internasional tidak ada mekanisme yang sama untuk pelatihan secara ideal akan memfasilitasi penautan ini dan bersama bagi personel peradilan nasional demi bukan semakin memisahkan kapasitas. Pilihan- memaparkan mereka terhadap berbagai sistem pilihan yang lebih berani untuk perubahan dan praktik, serta kurangnya pengetahuan adalah meruntuhkan pemisah antara bantuan tentang pendekatan terhadap pembangunan untuk kepolisian dengan peradilan—baik pada institusi dalam situasi rapuh. Memperluas tingkat negara dengan memfasilitasi integrasi pelatihan dalam kedua bidang melalui pusat antara pengelolaan keuangan dengan program pelatihan global dan regional akan meningkatkan bantuan untuk kepolisian dan peradilan, dampak kapasitas personel tambahan. Dalam maupun dengan mengidentifikasi satu tanggung program-program bantuan bilateral, kemitraan jawab organisasi.4 kelembagaan jangka panjang antara lembaga- lembaga yang memberikan bantuan teknis Jalur 2: Reformasi prosedur lembaga dengan lembaga mitra nasional dapat menjadi internal mekanisme lain untuk memperkuat kepekaan bantuan pada konteks lokal. Komitmen internasional yang baru terhadap Sementara itu, untuk lapangan pekerjaan, program-program yang menggabungkan tautan pendekatan keamanan dan pengembangan keamanan, peradilan, dan lapangan pekerjaan yang digabungkan akan diperlukan untuk untuk rakyat—serta terhadap peningkatan Arah baru bantuan internasional 305 pada kapasitas struktural untuk mendukung Perdamaian dan Pembangunan Negara), peradilan dan mengatasi tantangan lapangan reformasi prosedur-prosedur kelembagaan pekerjaan—hanya akan efektif jika lembaga- internal, terutama prosedur pengadaan, adalah lembaga internasional dapat memberikan saran utama dalam reformasi internasional. bantuan dengan cepat dan mengambil risiko yang Prinsip-prinsip untuk menjembatani perbedaan diperlukan untuk mendukung pengembangan pandangan negara-negara donor dan penerima institusi nasional. Tanpa tindakan-tindakan ini, tentang risiko serta panduan untuk reformasi penekanan yang lebih besar pada pencegahan kelembagaan yang muncul dari analisis Laporan tidak akan dicerminkan dalam peningkatan ini adalah sebagai berikut. kinerja di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, • Pertama, menerima kaitan antara hasil usaha diperlukan reformasi lembaga internal, alat-alat keamanan dengan pembangunan. Beberapa baru untuk mengelola risiko dan hasil, serta sistem internal dalam lembaga-lembaga mekanisme-mekanisme untuk mengakhiri pola berhenti dan pergi pada bantuan internasional. multilateral dirancang untuk mendukung kaitan antara hasil usaha keamanan dengan Prinsip-prinsip reformasi lembaga internal pembangunan. Tujuan-tujuan program cenderung ditentukan secara sempit. Untuk membantu negara-negara dengan bantuan Intervensi ekonomi dan sosial dalam situasi- pemulihan kepercayaan diri yang cepat dan situasi yang tidak aman dapat dirancang transformasi institusi jangka panjang, reformasi untuk berkontribusi pada hasil usaha internal diperlukan oleh lembaga-lembaga keamanan dan peradilan rakyat (misalnya internasional untuk meningkatkan kemampuan pengurangan angka pembunuhan). reaksi. Banyak individu yang bekerja di negara- Program-program keamanan juga dapat negara yang berada di negara-negara rapuh dan terkena dampak konflik adalah para profesional dirancang untuk berkontribusi pada hasil berdedikasi yang berusaha mendukung usaha- pembangunan (misalnya peningkatan usaha nasional. Namun, mereka tersendat angka perdagangan). Hal ini mengharuskan oleh struktur-struktur, alat-alat, dan proses- lembaga-lembaga agar menggunakan proses yang dirancang untuk konteks dan pengukur hasil di luar bidang “teknis� yang tujuan lain. Pendekatan-pendekatan yang biasanya, dan bekerja sama dalam kerangka dirancang sesuai dengan konteks lokal sama kerja program gabungan yang dibahas di atas. pentingnya dengan pendekatan internasional Memberikan penghargaan atas kemitraan dan reformasi nasional. Penyusunan anggaran, juga akan membantu jalinan kerja sama. penyusunan staf, pengukuran hasil, dan sistem • Kedua, adaptasi dengan kenyataan tidak fidusia memerlukan perubahan yang signifikan adanya keamanan, kapasitas kelembagaan, untuk mencapai kesesuaian dalam situasi-situasi dan pasar yang sepenuhnya kompetitif rapuh di hampir semua lembaga multilateral pada situasi rapuh. Ketika ketidakamanan dan banyak lembaga bilateral. Sistem-sistem yang sudah ada yang menghindari risiko secara tinggi, baik biaya maupun keuntungan dari implisit—memaksakan kendali yang rumit intervensi akan berubah secara dramatis yang dibuat untuk negara-negara yang lebih dalam rentang waktu yang pendek. Hal ini stabil dan berkapasitas tinggi, serta sering kali menunjukkan harus ada fleksibilitas dalam memilih untuk menunda bantuan ketika risiko anggaran administratif dan perencanaan staf. sedang tinggi—tidak memberikan hasil yang Anggaran program menyiratkan harus ada konsisten. Bagi para pemimpin negara-negara penyusunan tahap yang saksama di mana lemah di kelompok g7+5 yang mulai melakukan beberapa program akan lebih bermanfaat pertemuan secara teratur sebagai bagian dari jika ditangguhkan, tetapi juga menempatkan International Dialogue on Peacebuilding and lebih banyak perhatian pada kecepatan Statebuilding (Dialog Internasional untuk 306 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 (bukan masalah efisiensi biaya atau kualitas) bertindak. Meskipun demikian, para donor dalam mengontrak personel, barang, akan memerlukan beragam cara untuk pekerjaan, dan layanan ketika tindakan cepat mengelola risiko keterlibatan mereka yang lebih bermanfaat. Ketika pasar persaingan akan dibahas pada bagian selanjutnya. sangat kecil dan tidak transparan, kendali • Keempat, menerima bahwa beberapa usaha pengadaan lain—seperti pratender program akan gagal, kemudian disesuaikan secara internasional di bawah kontrak dengan cepat. Tingkat keberhasilan program- kuantitas yang variabel, atau proses kontrak program bantuan seharusnya lebih rendah yang memungkinkan negosiasi langsung pada situasi-situasi rapuh dibandingkan dengan dasar pengetahuan pasar regional— dengan pada situasi pembangunan yang dapat dilakukan. Ketika kapasitas lembaga stabil karena risiko kontekstualnya lebih tidak cukup, prosedur harus disederhanakan tinggi. Hal ini dibenarkan karena hasil sampai didapat proses yang paling sederhana, yang didapat akan lebih baik jika program- bersama dengan mekanisme yang fleksibel program itu bekerja dengan baik—tidak untuk melaksanakan beberapa kegiatan atas hanya dalam hal perdamaian dan keamanan, nama lembaga-lembaga penerima. tetapi juga dalam hal pembangunan karena • Ketiga, menyeimbangkan risiko tindakan negara-negara ini memulai dari awal yang dengan risiko kelambanan (atau tidak begitu rendah pada MDG. Masalah politis melakukan tindakan). Implikasi pertama bagi para donor dalam menerima suatu dalam prinsip ini adalah negara-negara tingkat kegagalan adalah persepsi bahwa yang membutuhkan bantuan dan rekan- para aktor internasional terlalu naif dengan rekan internasional mereka harus menerima risiko dan bertindak lamban ketika masalah perhatian dari setiap pihak terhadap risiko. muncul. Pilihan-pilihan untuk mengubah Perdana menteri negara yang berada pada cara dengan cepat ketika kegagalan terjadi situasi rapuh tidak salah jika mencari adalah penting dalam mengelola risiko bantuan yang cepat untuk membayar gaji donor tanpa meninggalkan bantuan dan menyediakan perlengkapan untuk pada lembaga-lembaga nasional. Untuk pasukan keamanan negara; seorang menteri menghindari terganggunya kontinuitas kerja sama pembangunan tidak salah program, memasukkan segala kemungkinan jika mengkhawatirkan risiko korupsi dan ke dalam rancangan program sejak awal pelanggaran HAM. Untuk menyelaraskan adalah hal yang sangat penting, dan akan kepentingan, mereka harus memahami dibahas pada bagian selanjutnya. batasan-batasan masing-masing. Implikasi Penerapan prinsip-prinsip ini akan kedua adalah solusi akan mengharuskan membantu lembaga-lembaga bilateral dan kebutuhan-kebutuhan ini diseimbangkan, multilateral dalam mereformasi sistem- dan tidak didominasi oleh penghindaran sistem internal dengan cara yang sesuai untuk risiko. Desentralisasi tanggung jawab dan mengelola risiko dan memberikan hasil yang akuntabilitas kepada staf internasional di lebih baik. Prinsip-prinsip ini dapat dimasukkan lapangan dapat meningkatkan daya respons ke prosedur lembaga dengan beberapa cara: (1) terhadap risiko kelambanan. Publikasi meningkatkan penggunaan dana kontingensi yang transparan tentang pencapaian waktu yang cukup dengan pengawasan yang sesuai; (2) mengadaptasi model-model seperti pengadaan sasaran pencairan dana dari donor dan untuk masyarakat yang sudah disiapkan untuk kegiatan-kegiatan—serta alasan untuk pasar yang kecil dan kapasitas kelembagaan yang keterlambatan—juga akan membantu rendah dalam proses pengadaan nasional; (3) mendorong pihak internasional agar Arah baru bantuan internasional 307 menggunakan tindakan-tindakan yang sesuai kesia-siaan, atau penyalahgunaan. Mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan biaya ini dapat mengelola risiko, tetapi menghalangi kontrol, seperti staf yang mampu mengawasi kemajuan nyata dalam pembangunan lembaga di harga-harga regional dalam proses pengadaan lapangan. Ketika diperlukan adanya kontinuitas yang tidak kompetitif; (4) menyederhanakan bantuan, risiko memang ada dan diperlukan proses, mendelegasikan otoritas, dan inovasi dalam strategi nasional agar sesuai dengan mempercepat waktu perputaran; serta (5) konteks politik (lihat Figur 9.1). Sebuah alternatif mengubah insentif dan mekanisme pengawasan terlibat secara lebih cepat dan konsisten melalui kinerja bagi staf untuk memastikan bahwa siapa lembaga-lembaga nasional, tetapi membedakan pun yang belajar dari kegagalan dan beradaptasi cara pemberian bantuan untuk mengelola risiko dengan cepat akan mendapatkan penghargaan. dan hasil. Beberapa donor memiliki toleransi Respons akan berbeda-beda bergantung pada risiko yang lebih tinggi dan akan mampu lembaga—tetapi prinsip-prinsip yang umum memilih cara-cara yang lebih bersifat langsung akan membantu memperbaiki komplementaritas melalui anggaran nasional dan lembaga nasional; bantuan lembaga internasional. donor-donor lain akan memerlukan pengawasan yang lebih ketat atau keterlibatan pihak swasta Pengelolaan risiko dan hasil dalam pemberian bantuan. Berbagai pilihan tersedia untuk mengelola risiko, termasuk yang Pengelolaan risiko donor saat ini mengandalkan berikut ini. dua mekanisme utama: penundaan atau penangguhan bantuan ketika risiko terlalu tinggi, • Meningkatkan kontingensi di dalam dan penggunaan kendali markas besar daripada anggaran dengan asumsi perencanaan yang mekanisme pemberian yang disesuaikan transparan. Ketika tata kelola pemerintahan dengan kondisi lokal. Sebagian besar dari kedua tidak stabil, anggaran program pembangunan mekanisme ini digerakkan untuk memenuhi serta anggaran untuk misi politik dan tekanan akuntabilitas ganda dari para konstituen domestik untuk menghindari risiko korupsi, perdamaian akan mendapatkan manfaat FIGUR 9.1  Mengadaptasi cara pemberian bantuan dengan risiko Bantuan reguler Penyeimbangan risiko dan pembangunan lembaga Fokus pada Ukuran Mekanisme Mekanisme pengentasan kontingensi pengawasan pemberian kemiskinan dan siaga yang berbeda yang berbeda Negara Lingkungan Fleksibel untuk Melacak ke masyarakat, risiko risiko dan peluang; pengeluaran; negara ke PBB, ekspektasi yang pengawasan dan negara Mekanisme Eksekusi biasa nonpemerintah transparan independen ke LSM dengan kunci ganda bantuan pemerintah Program-program, Pemberdayaan ekonomi, personel lokal Penyeimbangan risiko dan pembangunan keamanan, dan dan sistem institusi: Tindak kekerasan yang memuncak peradilan kemasyarakatan atau pascakrisis dengan risiko tinggi terulang kembali Penyeimbangan risiko untuk menghindari ketidakikutsertaan Peningkatan risiko Sumber: Tim WDR. 308 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dari ukuran kontingensi yang lebih besar struktur kemasyarakatan, masyarakat sipil, sehingga kegiatan-kegiatan dan mekanisme- sektor swasta, serta lembaga pelaksana PBB mekanisme dapat disesuaikan ketika risiko dan lembaga pelaksana internasional lain dan peluang baru muncul tanpa mengganggu dalam melaksanakan program bersama keseluruhan bantuan. Asumsi-asumsi dalam dengan lembaga negara. perencanaan untuk kontingensi seperti itu— Dalam situasi-situasi yang lebih ekstrem di sebagai contoh, mekanisme-mekanisme mana para donor biasanya akan mundur, pilihan- pengawasan tambahan akan diadopsi pilihan berikut dapat dipertimbangkan. jika langkah-langkah tata kelola tertentu • Pertimbangkan kapasitas eksekutif untuk yang sudah disepakati telah memburuk— melengkapi sistem kendali nasional, seperti harus transparan baik bagi pemerintah mekanisme “kunci ganda�, yaitu ketika penerima maupun badan pengelola lembaga kapasitas manajemen lini internasional internasional. bekerja beriringan dengan para aktor • Pembedaan mekanisme pengawasan ketika nasional, serta proses-proses kelembagaan memberikan bantuan melalui anggaran dikelola oleh dewan gabungan nasional dan nasional dan lembaga nasional. Mekanisme internasional. pengawasan untuk mengadaptasi risiko • Penggunaan personel lokal dan termasuk berubah dari bantuan anggaran struktur-struktur kemasyarakatan menjadi pengeluaran “terlacak� melalui untuk memberikan program-program sistem-sistem pemerintahan6—serta dari kemanusiaan, ekonomi, dan sosial yang mekanisme pelaporan dan kendali internal masih mempertahankan fokus pada yang biasa menjadi agen-agen pengawas kapasitas kelembagaan serta mengurangi keuangan independen, pengawasan keluhan perginya para intelektual atau ahli lokal ke secara independen, dan agen-agen teknis luar negeri. independen. • Pembedaan mekanisme pemberian Risiko juga dapat dibagi dengan bantuan ketika memberikan bantuan mengumpulkan dana. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai skala, pengumpulan dana melalui lembaga nasional. Variasi dalam dapat memberi pemerintah penerima satu mekanisme pemberian bantuan termasuk program yang besar dan memberi mitra-mitra TABEL 9.2  Indikator jangka pendek yang menarik dan dapat dilakukan Cakupan data terkini: Setidaknya 5 tahun Kekerasan Kematian dalam Tingkat Kepercayaan pada lembaga nasional pertempuran pembunuhan 100% cakupan, Banyak setiap 3–4 tahun, sebagian jarang Rapuh 24% cakupan Negara-negara presisi rendah sekali cakupan berpendapatan rendah 100% cakupan, Tidak Rapuh 48% cakupan Dua tahun sekali presisi rendah 100% cakupan, Negara-negara berpendapatan menengah 64% cakupan Setiap tahun, sebagian lebih sering lagi presisi sedang 100% cakupan, Negara-negara berpendapatan tinggi presisi tinggi 78% cakupan Setiap bulan/minggu (insiden rendah) Sumber: Kalkulasi tim WDR. Arah baru bantuan internasional 309 internasional sebuah cara untuk mendukung dan mempertahankan dukungan investasi program-program yang melebihi kontribusi berkelanjutan—dan terkadang merupakan hal nasional mereka sendiri. Pengumpulan dana yang berisiko dan sulit pada reformasi institusi. juga dapat menjadi cara yang efektif untuk Indikator-indikator yang diperlihatkan pada mengumpulkan risiko, serta memindahkan beban Bab 8 tentang keamanan, kepercayaan terhadap tanggung jawab kesia-siaan, penyalahgunaan, lembaga-lembaga nasional, dan kemajuan dalam atau korupsi dari pundak setiap donor ke sistem tata kelola terkait dengan catatan sejarah tentang multilateral. Multidonor trust funds—MDTF lamanya transformasi terjadi di negara lain dapat (dana perwalian multidonor) telah menunjukkan membantu para donor dan pelaku reformasi hasil yang sangat baik dalam beberapa situasi. nasional—dengan memperlihatkan bahwa Namun, kinerja dari dana ini bercampur aduk kemajuan sedang dibuat walaupun terdapat dengan kritik mulai dari kelambatan serta beberapa kemunduran. kerumitan prosedur dan perjanjian tata kelola, Para aktor internasional juga dapat serta tidak adanya pengawasan dan evaluasi hasil berperan dalam membantu negara-negara yang ketat dan dukungan yang terbatas pada mengembangkan kapasitas untuk mengukur sistem-sistem nasional. Sebagian kecil bantuan indikator-indikator ini (lihat Tabel 9.2). Estimasi internasional untuk negara-negara yang terkena WDR mengindikasikan bahwa informasi dampak kekerasan mengalir melalui MDTF, dan kematian pada konflik sipil tersedia untuk semua merendahkan dampak keseluruhannya. Program- negara berkembang meskipun hanya 24 persen program gabungan keamanan-peradilan- dari negara-negara rapuh memiliki data angka pembangunan dan reformasi lembaga internal pembunuhan dan presisi informasi kematian yang digambarkan di atas akan membantu saat pertempuran kemungkinan lebih rendah. meringankan tantangan-tantangan ini. Negara-negara yang bermitra, Kantor PBB untuk Pengukuran kemajuan transisi—seperti Obat-Obatan dan Kejahatan (UN Office on Drugs dibahas pada Bab 8 dari sudut pandang para and Crime—UNDOC), IFI, serta universitas- pelaku reformasi nasional—dapat membantu universitas dan LSM yang mengumpulkan data para aktor internasional dalam merespons konflik dapat mengedepankan hal ini. Sebuah risiko. Para pelaku reformasi nasional dan usaha serupa dapat mengembangkan indikator para donor harus menunjukkan hasil pada yang berguna: pengukuran kepercayaan terhadap parlemen mereka, media, pembayar pajak, dan lembaga melalui polling. Dalam hal kepercayaan rakyat. Ukuran-ukuran standar pembangunan terhadap lembaga, informasi biasa tentang seperti pertumbuhan ekonomi dan MDG keamanan dan persepsi rakyat tentang negara adalah sasaran jangka panjang dan indikator tersedia di sebagian besar negara berpendapatan yang baik, tetapi tidak selalu bermanfaat dalam tinggi dan di beberapa negara berpendapatan situasi-situasi rapuh dalam jangka waktu yang menengah, tetapi jarang tersedia di negara- pendek. Indikator-indikator ini bergerak negara rapuh yang paling membutuhkannya. terlalu lambat untuk memberikan umpan Survei polling biayanya murah dan dapat balik kepada pemerintah dan mitra-mitra sering dilakukan—dan teknologi baru sedang internasionalnya dalam hal kecepatan dan muncul untuk melakukan survei melalui arah kemajuan. Indikator-indikator ini tidak telepon seluler yang dilakukan oleh Laporan ini mengukur keamanan atau kekhawatiran rakyat sebagai bagian dari penelitian latar belakang di secara langsung tentang masalah-masalah, Republik Demokratik Kongo.7 Estimasi Laporan seperti ketidaksetaraan, pengangguran, atau mengindikasikan bahwa sebagian besar negara kepercayaan pada lembaga-lembaga nasional. memiliki data polling. Namun, di negara-negara Pengembangan indikator-indikator rapuh, data dikumpulkan dengan frekuensi yang dapat menunjukkan kemajuan jangka yang tidak sering. Sebuah kemitraan barometer pendek tidak hanya masalah teknis—hal regional, Statistik 40, dan IFI dapat membantu ini penting pada tingkat politik baik bagi negara-negara yang lebih miskin dan lebih rapuh pemerintah nasional maupun para donor untuk dalam menggunakan alat-alat polling yang memperlihatkan keberhasilan jangka pendek digunakan oleh negara-negara kaya. 310 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Mengakhiri pola bantuan yang stop-go dibandingkan negara-negara berkembang lainnya meskipun negara-negara rapuh sangat Lembaga-lembaga internasional juga perlu membutuhkan keberlanjutan pembangunan memikirkan secara saksama tentang cara lembaga sosial dan kenegaraan. Terdapat memperpanjang durasi bantuan untuk memenuhi pilihan-pilihan untuk mengurangi kelabilan realita transformasi institusi selama satu generasi (lihat Boks 9.3), termasuk memberikan ambang tanpa menaikkan biaya. Seperti telah diajukan batas jumlah bantuan berdasarkan cara yang oleh Komisaris Perdamaian dan Keamanan, sesuai; memperbarui alokasi bantuan ke negara- Duta Besar Ramtane Lamamra, dan Wakil Sekjen negara yang paling rapuh ketika jenis program untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian Alain tertentu telah memperlihatkan kemampuan Le Roy (Boks 9.2), kelenturan tata cara alternatif untuk berjalan secara efektif dan sesuai skala untuk usaha perdamaian dapat membantu (seperti diajukan pada surat kerja terkini oleh hal ini secara substansial, termasuk kapasitas Pusat Pembangunan Global [Centre for Global over-the-horizon. Dibangun atas kerja sama Development]);8 serta mendedikasikan suatu yang semakin berkembang, lembaga-lembaga persentase bantuan untuk program-program keamanan multilateral—Dewan Perdamaian yang lebih besar dan berjangka lebih panjang dan Keamanan Uni Afrika (African Union Peace di negara-negara rapuh dan terkena dampak and Security Council), UNDPKO, Uni Eropa, kekerasan di bawah kerangka kerja OECD- dan NATO—dapat bekerja sama dengan IFI DAC. Telah dijelaskan secara garis besar pada untuk melaksanakan pemeriksaan menyeluruh Bab 6, penurunan kelabilan sebesar 30 persen pada biaya dan manfaat penempatan over-the- dapat memberikan nilai sekitar US$30 juta horizon dan bentuk usaha perdamaian lain yang per tahun di setiap negara rapuh dan terkena fleksibel untuk memberikan bantuan jangka dampak kekerasan. panjang pada situasi-situasi rapuh dengan biaya yang masuk akal. Pengaturan sumber daya yang lebih baik Jalur 3: Mengurangi tekanan eksternal: untuk fasilitasi mediasi dan diplomasi juga Tindakan baru regional dan global merupakan hal mudah karena biaya selalu Bantuan langsung untuk negara-negara harus rendah, dan dapat mengurangi risiko eskalasi dilengkapi dengan tindakan pada tingkat kekerasan. Hal ini dapat dikaitkan dengan regional dan global untuk mengurangi tekanan usaha-usaha untuk mengembangkan norma eksternal. Analisis pada Laporan ini menekankan bahwa bantuan mediasi atau fasilitasi harus secara konsisten peran tekanan eksternal dalam tersedia untuk negara-negara yang terlalu lama meningkatkan risiko kekerasan sehingga penting melebihi pola—sehingga menjadi tersedia guna bahwa rekomendasi tindakan tidak mengabaikan memfasilitasi pembangunan kepercayaan diri hal yang penting ini. Tindakan yang tegas, praktis, yang sedang berlangsung selain resolusi krisis dan terkoordinasi dapat menghilangkan tekanan yang darurat. eksternal yang mengganggu stabilitas dalam Untuk lembaga-lembaga pengembangan, jangka pendek dan panjang. Bantuan dapat mengakhiri pola bantuan stop-go untuk program- ditingkatkan untuk mengembangkan “daerah program yang menunjukkan hasil pada aspek penyangga� regional dan internasional untuk keamanan, peradilan, dan lapangan pekerjaan— menyerap dan mengurangi tekanan-tekanan atau hanya mempertahankan kohesi sosial serta ini. Analisis pada Laporan ini menunjukkan tiga kapasitas manusia dan kelembagaan—dapat bidang pada tindakan-tindakan, seperti kerja meningkatkan dampak tanpa meningkatkan sama lintas perbatasan, memperkuat tindakan biaya keseluruhan. Telah dijelaskan sebelumnya, melawan trafficking dan aliran dana gelap yang kelabilan banyak mengurangi keefektifan bantuan dapat menyulut kekerasan, serta melindungi dan efeknya dua kali lebih besar pada negara- negara-negara rapuh dari kekurangan makanan negara rapuh dan terkena dampak kekerasan dan sumber daya. Arah baru bantuan internasional 311 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 9.2  Pengaturan usaha perdamaian yang fleksibel Ramtane Lamamra, Komisaris Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika; Anggota Dewan Penasihat WDR; dan Alain Le Roy, Wakil Sekjen Operasi Perdamaian PBB Masyarakat yang berusaha menjauh dari kekerasan Perang Dingin di zona penyangga atau di sepanjang perbatasan menghadapi masalah akut dalam hal ketidakpercayaan, yang diperebutkan, operasi perdamaian saat ini bersifat dinamis, ketidakpastian, dan tidak adanya kepercayaan pada dilaksanakan di lingkungan-lingkungan yang kompleks secara lembaga-lembaga negara. Penggunaan mediasi dan operasi politik, dan sering kali mencakup wilayah yang sangat luas. perdamaian sebagai “mekanisme komitmen� seperti yang PBB dan Uni Afrika beroperasi bersama di Sudan dan digambarkan dalam Laporan ini dapat membantu mengatasi Somalia untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Kemitraan rintangan-rintangan ini sampai selesai. Mekanisme ini juga yang penting antara kedua organisasi ini bukan tanpa kerumitan dapat diperluas ke para pejabat negara, dan berkontribusi dan kontroversi, tetapi memperlihatkan tekad bersama untuk dalam penyusunan aturan hukum. menjawab tantangan-tantangan di depan mata. Dalam konteks ini, kami menerima pesan-pesan dalam WDR menitikberatkan pada fakta bahwa ketidakpastian dan Laporan ini tentang peran yang dapat dimainkan operasi lembaga yang lemah yang memungkinkan terjadinya kekerasan perdamaian dalam membantu negara menjauh dari kekerasan dapat bertahan di masyarakat selama beberapa dekade, jauh yang secara umum sesuai dengan pengalaman kami. Temuan setelah periode operasi perdamaian intensif. Dalam banyak dalam Laporan ini bahwa penempatan pasukan perdamaian kasus, pasukan perdamaian harus dipanggil kembali ketika suatu internasional memiliki durasi sesuai dengan pembangunan masa pemulihan yang pendek diikuti oleh siklus kekerasan baru. politik yang sesuai dengan pengalaman kami. Kesimpulan Dilema yang ada di sini bahwa otoritas-otoritas nasional bahwa temuan ini juga memberikan kontribusi positif terhadap dan badan mandat internasional sering kali enggan untuk pertumbuhan ekonomi memperkuat argumen bahwa mempertimbangkan operasi perdamaian dengan jangka waktu pembangunan dan keamanan saling berdampingan. Kami lebih panjang. Solusi-solusi yang lebih kreatif harus ditemukan. juga sepakat bahwa Laporan ini menekankan pada pentingnya Hal ini bisa termasuk kombinasi dari program-program transformasi lembaga-lembaga nasional menjadi para penjamin pengembangan sektor keamanan dan reformasi jangka panjang, keamanan dan kesejahteraan dalam jangka panjang. pengawasan ringan, dan penguatan over-the-horizon. Pengaturan Agar sasaran ini tercapai, operasi perdamaian harus over-the-horizon telah digunakan dan menghasilkan efek diberikan kemampuan yang sesuai. Walaupun Uni Afrika dan yang baik dalam tahap yang intensif pada operasi perdamaian, PBB memiliki mandat dan menghadapi tuntutan yang berbeda, contohnya pada Operasi Artemis oleh Uni Eropa di Republik kami memiliki tantangan yang sama dalam mengelola operasi Demokratik Kongo. Jika pembangunan dan keamanan memang perdamaian yang dilaksanakan di wilayah-wilayah yang sulit berjalan berdampingan, maka seharusnya demikian pula tanpa adanya kemampuan penuh yang diperlukan agar berhasil. dengan operasi perdamaian dan bantuan ekonomi untuk proses Masyarakat internasional belajar dengan cara yang keras pada transformasi lembaga-lembaga nasional—termasuk program- tengah dekade 1990-an tentang kerugian jiwa dan politik dari program gabungan, contohnya pada reformasi sektor keamanan kegagalan dalam melengkapi operasi perdamaian dengan dan pengelolaan SDA. Kami sepakat dengan usulan Laporan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas ini untuk memeriksa secara lebih saksama biaya, manfaat, serta mereka. Dalam beberapa kasus, ini adalah masalah ukuran; kemungkinan pengaturan untuk bantuan keamanan dan politik dalam kasus-kasus lain, masalah kualitas atau fleksibilitas. bagi para aktor nasional yang memerlukan pergeseran yang Berbeda dengan operasi perdamaian yang statis pada masa lebih permanen dari risiko kekerasan. Potensi-potensi lintas perbatasan: proporsi bantuan keuangan dan teknis mereka Pembangunan, keamanan, dan penyatuan ke progam pengembangan lintas perbatasan administratif dan infrastruktur regional, serta berbagai bentuk kerja sama administratif dan ekonomi Dukungan untuk potensi-potensi regional tidak regional—dengan memberikan prioritas pada memiliki sumber daya yang cukup. Dengan region-region yang terkena dampak kekerasan. mengetahui pentingnya tekanan eksternal untuk Bantuan itu dapat berbentuk sebagai berikut. kekerasan, para donor dapat meningkatkan 312 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 9.3  Mencegah kekerasan: Prioritas pada investasi dalam reformasi keamanan dan peradilan Mengatasi dilema risiko donor dan hasil: Belajar dari aturan Tinbergen Paul Collier, Profesor Ilmu Ekonomi dan Direktur Pusat Studi Ekonomi Afrika, Oxford University; Anggota Dewan Penasihat WDR Dalam mengalokasikan bantuan, para donor saat ini ingin mendapatkan kembali legitimasi di mata rakyatnya—tetapi mempertimbangkan dua tujuan dasar: bantuan harus berdasarkan harus mendukung tindakan yang berkaitan dengan stabilisasi dan kebutuhan dan bantuan harus digunakan sebaik-baiknya. Namun, hanya diberikan dengan mekanisme pengawasan tambahan yang sayangnya, di negara-negara rapuh, dua tujuan ini biasanya melacak pengeluaran. Dana yang melalui pemerintah dapat disalurkan bertentangan: kebutuhan di sini lebih tinggi daripada di tempat lain, langsung ke tingkat lokal dan diawasi melalui laporan masyarakat. tetapi pemerintah tidak mampu menggunakan bantuan dengan baik. Penyediaan layanan sosial dapat ditambah jika bantuan disalurkan Akibatnya, volume bantuan sering kali tidak cukup ketika perhatian melalui lembaga-lembaga publik di luar layanan sipil konvensional, para donor berubah-ubah antara kebutuhan dengan keefektifan. serta diawasi bersama oleh pemerintah dan pihak-pihak ketiga, seperti Jan Tinbergen, salah satu pemenang Nobel yang paling masyarakat sipil dan donor. Lembaga-lembaga itu dapat mendanai dihormati, merumuskan sebuah prinsip sederhana yang menerangkan klinik, sekolah, dan pekerjaan umum yang dijalankan oleh gereja, dilema donor dan menunjukkan resolusi. Ia memperlihatkan bahwa LSM, serta masyarakat lokal dengan meminta akuntabilitas publik dan sejumlah tujuan dapat dicapai jika ada instrumen-instrumen kebijakan standar kualitas yang disepakati. independen dengan jumlah yang sama. Para donor telah berusaha Aturan Tinbergen juga mengatakan cara tujuan-tujuan dikaitkan mencapai dua tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dan menjamin dengan instrumen-instrumen. Dilema donor dapat diatasi dengan keefektifan dengan satu instrumen—volume bantuan. Pendekatan mengaitkan tujuan memenuhi kebutuhan dengan volume bantuan, seperti ini pasti akan gagal: salah satu dari tujuan-tujuan itu harus dan tujuan penggunaan bantuan sebaik-baiknya dengan memberikan dikorbankan atau instrumen kedua dikemukakan. Karena tidak satu bantuan. Negara-negara rapuh memerlukan volume bantuan yang pun dari tujuan-tujuan itu dapat dikorbankan, implikasinya adalah para besar, tetapi cara pemberian bantuan harus terlihat berbeda dari donor harus mengembangkan instrumen lain. konteks-konteks bantuan jika pemerintahannya efektif. Mengeluarkan Instrumen itu adalah tata cara untuk memberikan bantuan: uang di negara-negara rapuh bukanlah hal rumit: sebagai contoh, tata cara harus beragam sesuai dengan kapasitas pemerintah. pendekatan-pendekatan dijalankan oleh masyarakat, sekolah-sekolah Bantuan anggaran atau proyek investasi yang tidak terburu-buru, tidak misi, dan klinik-klinik telah beroperasi dengan baik di lingkungan- bersyarat, dan tidak diawasi sesuai untuk negara-negara yang aman lingkungan yang paling sulit selama bertahun-tahun. Secara nyata, dan dikelola dengan baik—tetapi diperlukan adanya pengembangan kebutuhan itu lebih besar daripada di lingkungan-lingkungan lain mekanisme alternatif untuk menyalurkan bantuan dalam situasi- sehingga manfaat bantuan itu juga lebih besar. Namun, untuk situasi yang rapuh. Jenis-jenis instrumen baru diperlukan dan harus memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi dengan cara memperhatikan spektrum risiko dari pemerintah yang memiliki niat yang efektif biaya dan dapat membangun ketahanan kelembagaan, cara yang baik—tetapi mengalami ketidakamanan, lembaga-lembaga yang pemberian bantuan yang mendorong dilakukannya eksperimentasi, lemah, sampai pemerintah yang lebih kotor. Pengeluaran berulang dievaluasi hasilnya, dan diadaptasi agar memberikan respons cepat dapat didukung, dan tentunya harus didukung, jika pemerintah terhadap keberhasilan dan kegagalan juga diperlukan. Catatan WDR: Pendekatan-pendekatan lain untuk mengurangi kelabilan Pusat Pembangunan Global mengajukan peningkatan skala proyek-proyek yang sukses di negara-negara rapuh dan terkena dampak kekerasan. Seperti diuraikan pada Gelb 2011, hal ini akan melibatkan pengawasan yang tepat waktu, transparansi penuh, dan evaluasi independen untuk dana perwalian yang ditujukan sebagai porsi investasi untuk peningkatan skala. Dengan mengurangi panjang putaran umpan balik dalam pengawasan dan evaluasi proyek, pendekatan ini akan meluruskan insentif bagi mereka yang memberikan bantuan serta mereka yang menerima bantuan dan memberikan penghargaan atas keberhasilan pada awal siklus proyek sehingga menjadikan pendekatan ini cocok sepenuhnya dengan bantuan berbasis hasil. Komitmen OECD-DAC. Kemungkinan yang lebih jauh adalah memeriksa sebuah komitmen di bawah kerangka kerja OECD-DAC agar sebagian program bantuan menjadi bantuan jangka panjang dan berskala besar. Ada risiko untuk intervensi yang kecil dan cepat dalam situasi-situasi rapuh, dan tidak diinginkan adanya kehilangan fleksibilitas dalam memberikan bantuan semacam ini. Namun, persentase bantuan saat ini pada bentuk bantuan yang kecil, terfragmentasi, dan jangka pendek tampak terlalu tinggi (lihat Bab 6) untuk memberikan manfaat pada pembangunan kelembagaan. Agenda Accra memercayakan kepada para donor untuk mengembangkan cara penyaluran jangka panjang guna membantu pengembangan “negara-negara yang mampu, bertanggung jawab, dan responsif�. Arah baru bantuan internasional 313 • Infrastruktur perdagangan dan transit. program pembangunan lintas perbatasan Banyak region yang mengalami konflik hanya melakukan pengaturan khusus untuk dan kekerasan memiliki kesenjangan- berbagi pengalaman, atau beberapa kasus kesenjangan yang jelas dalam infrastruktur melakukan pengaturan bersama yang formal perdagangan antara wilayah produsen dan untuk merancang dan mengawasi program. konsumen dengan infrastruktur pelabuhan • Bantuan keamanan regional. Meskipun dan bandara. Wilayah-wilayah ini cukup kekerasan sering melintasi perbatasan luas seperti Afrika Tengah dan Asia tengah, negara, respons internasional biasanya tetap tetapi juga wilayah-wilayah subnasional berada di dalam negara. Dua pendekatan yang tidak memiliki banyak akses untuk yang telah diprakarsai memerlukan perdagangan, seperti wilayah-wilayah timur pertimbangan lebih jauh: misi-misi politik laut India. Ketika infrastruktur dibangun regional—termasuk kantor-kantor PBB di di wilayah-wilayah yang terkena dampak Afrika dan Asia Tengah—dan kantor di Asia kekerasan, sebaiknya gunakan teknologi- Tengah ini melakukan diplomasi preventif teknologi yang padat karya dan pekerja lokal yang terkait dengan pengelolaan perbatasan untuk mengurangi ketegangan dalam hal serta pabean dan inisiatif pemberantasan manfaat. Di beberapa wilayah, pembahasan trafficking. Pendekatan kedua adalah inisiatif tentang infrastruktur ekonomi bersama pemberantasan trafficking, seperti gabungan dengan keuntungan bersama juga dapat PBB/ECOWAS West African Coast Initiative menciptakan pintu untuk pembahasan lebih untuk kejahatan terorganisasi. lanjut dalam bidang politik atau keamanan. • Kapasitas bersama regional teknis dan Dalam beberapa kasus, beberapa reformasi administratif. Telah dibahas pada Bab kebijakan sederhana perlu dilakukan secara 7, penggabungan kapasitas administratif bersamaan karena hal ini dapat menjadi subregional dapat memungkinkan negara- penghalang yang besar untuk perdagangan negara untuk mengembangkan kemampuan lintas perbatasan seperti pada masalah kelembagaan yang tidak dapat mereka infrastruktur. kelola sendiri. Terdapat banyak inisiatif • Program pembangunan lintas perbatasan. yang dilakukan di bidang ini, bergantung Banyak wilayah perbatasan yang tidak pada kebutuhan regional—dari program- aman memiliki kesamaan struktur sosial program yang memberikan bantuan khusus dan ekonomi, di mana kesamaan, medan, untuk reformasi keamanan dan peradilan etnis, atau sejarah menciptakan ikatan serta program-program kemasyarakatan yang alami. Namun, hanya beberapa multisektor pada tingkat regional, sampai negara yang memanfaatkan hal ini untuk kapasitas administratif yang tergabung demi berbagi pengalaman dalam pengembangan mengatasi masalah keahlian dan pelatihan program di kedua sisi perbatasan yang untuk para pemuda dan fasilitas-fasilitas tidak aman itu. Sebagai contoh, program- universitas bersama. program pembangunan yang didorong oleh Daripada mengambil pendekatan- masyarakat kemungkinan besar memiliki pendekatan yang agak inkrimental dalam kelebihan dan kekurangan yang sama dalam inisiatif lintas perbatasan tertentu, donor organisasi masyarakat, seperti pada sektor internasional dapat mengambil langkah yang swasta. Sektor-sektor pembangunan seperti lebih besar dengan membiayai pendekatan- kesehatan, yang memiliki aspek-aspek pendekatan regional. Prinsip inisiatif-inisiatif potensi publik regional dan internasional, seperti ini akan dibangun di atas pengetahuan dapat menjadi satu bentuk kerja sama yang politik lokal dan legitimasi lembaga-lembaga tidak memunculkan perdebatan. Penyusunan regional, serta digabungkan dengan kapasitas 314 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 keuangan lembaga-lembaga global. Melalui keuangan global. Sekitar selusin unit lembaga-lembaga regional yang bekerja sama dan intelijen keuangan di pasar-pasar atau pusat- lembaga-lembaga internasional, pendekatan ini pusat finansial besar memiliki integritas, dapat mengadaptasi pengalaman dari inisiatif- kemandirian, dan kapasitas teknis untuk inisiatif yang telah berhasil menggabungkan melakukan analisis. Usaha-usaha bersama kapasitas regional bersama, seperti peradilan untuk menganalisis aliran-aliran uang yang di wilayah Karibia.9 Pendekatan ini juga dapat mencurigakan dan bertukar informasi akan mengambil pelajaran dari kerja sama lintas meningkatkan kemampuan mereka untuk perbatasan yang masih ada, seperti inisiatif- mendeteksi aliran-aliran uang gelap. inisiatif Subregion Mekong Besar, Afrika Barat dalam hal pemberantasan trafficking dan • Pusat-pusat keuangan global dapat integrasi ekonomi, serta program-program meningkatkan keterbukaan penyediaan Uni Eropa di wilayah-wilayah yang pernah informasi dan kerja sama mereka dengan terkena dampak kekerasan.10 Pendekatan ini proses-proses pengembalian aset. Sebagai akan mendukung inisiatif-inisiatif politik pada bagian dari usaha ini, lembaga-lembaga lembaga-lembaga regional (seperti African keuangan global dapat melakukan analisis Union Border Programme [Program Perbatasan strategis dan menyediakannya untuk Uni Afrika]11 dan inisiatif-inisiatif subregional negara-negara yang terkena dampak. Untuk ASEAN) dengan memiliki ahli keuangan dan menghargai privasi, analisis ini dapat teknis dari mitra-mitra global. Jika dirancang berbasis pada perubahan aliran keseluruhan dengan baik, ekspansi inisiatif-inisiatif regional dan bukan informasi rekening individu. seperti ini juga akan memiliki keunggulan dalam Alat-alat analisisnya sudah ada, seperti melindungi kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang disampaikan pada Bab 7 tentang dari kelabilan bantuan yang disebabkan oleh fluktuasi tata kelola pemerintahan nasional. analisis aliran uang gelap di Australia yang dihasilkan dari korupsi atau pencucian uang. Mencegah trafficking dan aliran uang gelap Namun, pendekatan-pendekatan ini belum yang dapat memicu kekerasan diterapkan secara global. • Negara-negara berkembang dan pusat- Ikuti uangnya: inti tindakan melawan trafficking pusat keuangan dapat berusaha untuk obat-obatan terlarang dan SDA adalah melacak memastikan bahwa investasi menggunakan aliran dana gelap. Bagi wilayah-wilayah yang dana hasil korupsi di negara-negara mereka terkena dampak berat trafficking dan korupsi, merupakan sebuah pelanggaran hukum seperti Amerika Tengah atau Afrika Barat, kebanyakan negara tidak memiliki apa pun antipencucian uang di negara-negara mendekati kapasitas nasional yang diperlukan mereka. Sebagai bagian dari komitmen ini, untuk mengumpulkan dan memproses informasi mereka juga dapat meningkatkan kerja sama transaksi keuangan atau untuk menyelidiki dan mereka dengan pihak penegak hukum di menuntut para pelanggar. Bersama-sama dengan negara-negara rapuh. Hal ini akan dibangun inisiatif-inisiatif yang membantu mendukung di atas preseden terkini untuk penyelidikan persatuan global untuk mengatasi masalah gabungan dan paralel, seperti yang dilakukan korupsi, seperti International Corruption Hunter’s di antara Inggris dengan Nigeria serta di Alliance dan StAR, terdapat tiga tindakan yang antara Amerika Serikat dengan Haiti yang akan membantu mengurangi kekerasan dan digambarkan pada Bab 8.12 aliran uang gelap yang menyokongnya. Mekanisme-mekanisme untuk • Memperkuat kapasitas untuk mengoordinasi dampak berlebih kebijakan- melaksanakan analisis strategis terhadap kebijakan politik sangat penting. Dampak aliran uang gelap ini di negara-negara berlebih dari tindakan yang berhasil melawan kunci yang memiliki mayoritas transfer trafficking di satu negara dapat memengaruhi Arah baru bantuan internasional 315 negara lain—tindakan yang dilakukan oleh sistem-sistem rantai efektif yang mencegah Kolombia melawan kartel-kartel obat-obatan komoditas-komoditas dari sumber-sumber gelap terlarang telah memberikan efek riak ke masuk ke rantai persediaan. seluruh Amerika Tengah, Meksiko, bahkan Membentuk tanggung jawab bersama Afrika Barat.13 Efek serupa dapat menyinggung yang baru untuk melawan trafficking juga akan komoditas-komoditas lain, misalnya pelarangan menghasilkan analisis pilihan yang lebih baik. atau batasan penebangan pohon di satu negara Sebagai contoh, akan ada nilai pada usaha-usaha akan meningkatkan permintaan kayu di negara- bersama di antara negara-negara produsen dan negara lain yang tidak memiliki kebijakan yang konsumen untuk memahami implikasi-implikasi sama. Tanpa membatasi kedaulatan, sebuah dari perdebatan-perdebatan terkini tentang panggung dialog di antara negara-negara penggabungan pilihan-pilihan permintaan akan membantu pemerintah mengidentifikasi dalam hal obat-obatan terlarang, termasuk dampak potensial sejak awal, memperdebatkan legalisasi, dengan penguatan penawaran. biaya dan manfaatnya pada tingkat regional, Hal ini memerlukan analisis yang mendalam serta mempertimbangkan pilihan-pilihan terhadap implikasi-implikasi kesehatan, sosial, untuk mengoordinasi kebijakan atau melakukan dan ekonomi akibat penggunaan legalisasi tindakan guna mengurangi dampak terhadap penggunaan obat-obatan di bawah beberapa negara-negara yang dipengaruhi oleh keputusan- macam perundang-undangan, serta tren- keputusan negara lain. Lembaga-lembaga tren dalam pola-pola konsumsi. Hal ini juga regional dapat memimpin dialog-dialog seperti memerlukan analisis terhadap sistem-sistem ini, dan lembaga global seperti UNODC. untuk mengatur dan mengendalikan obat- Usaha-usaha bersama dalam mencegah obatan terlarang yang menjadi legal serta trafficking pada SDA juga dapat menghasilkan memastikan pengakuan hukum untuk obat- tindakan yang lebih efektif. Natural Resource obatan yang tetap terlarang. Charter yang baru adalah sebuah cara efektif yang dibangun di atas inisiatif-inisiatif sebelumnya, Tindakan-tindakan untuk melindungi seperti Kimberly Process dan EITI, dengan negara-negara rapuh dari ketidakamanan menitikberatkan pada komunikasi luas dan pangan dan guncangan sumber daya tekanan penduduk.14 Persyaratan-persyaratan hukum pasar internasional adalah bentuk Pengetahuan tentang dampak guncangan lain dari tindakan negara konsumen untuk pangan, energi, dan sumber daya terbatas. melawan trafficking. Dalam hal kayu, skema- Permintaan dunia untuk pangan dan energi skema ini termasuk persyaratan sertifikasi di yang semakin meningkat dapat memberikan Amerika Serikat di bawah Lacey Act, kebijakan pengaruh yang sangat buruk pada negara-negara usaha pengadaan di Eropa yang mengharuskan rapuh dan terkena dampak kekerasan. Usaha- lembaga-lembaga pemerintah hanya membeli usaha analisis baru adalah langkah pertama yang kayu yang dipastikan legal, dan regulasi uji penting dalam memahami fenomena ini. Satu tuntas Uni Eropa yang akan diberlakukan langkah ke depan adalah bagi lembaga-lembaga yang melibatkan kerja sama bilateral dengan yang relevan—Bank Dunia, Program Energi negara-negara produsen tertentu. Sistem- PBB (UN Energy Programme), Badan Energi sistem persyaratan pasar seperti ini dapat Internasional (International Energy Agency), diperkuat dengan perjanjian berbagi informasi dan lain-lain—untuk bekerja sama dalam sebuah di antara penegak hukum di negara produsen World Resources Outlook guna menggabungkan dan konsumen untuk membantu negara berbagai laporan dan analisis yang sudah konsumen mencegah pengiriman produk yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini secara mencurigakan. Negara-negara konsumen dan terpisah.15 Laporan seperti ini akan memberikan para aktor internasional juga harus memberikan hasil analisis terpadu yang berharga kepada para bantuan tambahan untuk membangun kapasitas pembuat kebijakan yang saat ini tidak mereka di negara-negara produsen untuk menerapkan miliki. Laporan ini dapat memeriksa keadaan 316 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 pengetahuan tentang ketersediaan sumber daya data satelit untuk mengantisipasi kegagalan yang penting—termasuk minyak bumi, pangan, panen dan kekurangan pangan adalah Global air, dan kemungkinan lahan—bersama dengan Information and Early Warning System (Sistem bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi Informasi Global dan Peringatan Dini) yang setiap sumber daya itu; dimensi-dimensi ekonomi disponsori oleh PBB17—yang memiliki sasaran dari ketersediaan sumber daya, termasuk risiko meningkatkan perencanaan respons keamanan kenaikan harga, tren-tren inflasi, dan bagaimana makanan di 22 negara Afrika yang rawan harga sumber daya berinteraksi dengan tren-tren kekeringan—dan Sistem Jaringan Peringatan lain di ekonomi internasional; serta kerentanan Kelaparan Dini (Famine Early Warning System terhadap tren-tren kelangkaan di antara orang- Network),18 yang disponsori oleh USAID yang orang miskin dan wilayah-wilayah yang terkena mengawasi persediaan dan permintaan pangan dampak kekerasan. Tanpa analisis seperti ini, di semua negara dengan menitikberatkan pada risiko dari konsekuensi-konsekuensi yang 80 negara yang berpendapatan rendah dan tidak diharapkan dari kebijakan yang dibuat mengalami kekurangan pangan. tetap tidak dapat diatasi—seperti untuk bio- Sistem-sistem perdagangan intenasional fuel dengan implikasi dari tindakan-tindakan harus melindungi negara-negara rapuh dari promosi keamanan energi terhadap keamanan tekanan persaingan sumber daya internasional pangan tidak banyak diperhatikan. dalam mencari lahan atau energi. Inisiatif- Untuk negara-negara rapuh yang tidak inisiatif yang mengatasi masalah-masalah dapat menyokong keamanan pangan secara ini, seperti Extractive Industry Transparency menyeluruh, pilihan-pilihan yang sesuai dapat Initiative (EITI), Equator Principles,19 dan dilakukan. Sebuah sistem persediaan pangan Santiago Principles,20 telah merumuskan standar- global dapat dipercaya akan ideal, tetapi sebuah standar untuk menjadi panduan keikutsertaan cadangan darurat yang mandiri—yang dikelola di sektor-sektor tertentu, serta banyak lembaga secara regional—dapat mengejar ketertinggalan dan perusahaan besar telah membuat panduan dalam respons bantuan pangan. Dengan sendiri. Namun, usaha-usaha yang lebih luas disimpan dalam fasilitas-fasilitas penyimpanan untuk dibangun di atas inisiatif-inisiatif yang nasional yang ada di lokasi-lokasi strategis, saat ini berjalan masing-masing juga diperlukan. cadangan seperti ini akan memungkinkan Di dunia agro-investasi skala besar baru-baru respons yang sangat cepat. Sebuah contoh ini—di mana tidak ada perjanjian industri adalah program Cadangan Beras Darurat Asia dalam hal regulasi mandiri, Bank Dunia dan Timur (East Asia Emergency Rice Reserve) yang FAO, IFAD, UNCTAD, dan mitra-mitra lain— didirikan oleh sepuluh negara anggota ASEAN, merumuskan sejumlah prinsip agro-investasi Cina, Jepang, dan Republik Korea untuk yang bertanggung jawab yang menekankan memberikan bantuan pangan dan memperkuat pada penghormatan atas hak lahan dan sumber keamanan pangan dalam keadaan darurat serta daya, keamanan pangan, transparansi, tata kelola mengurangi kemiskinan.16 yang baik, lingkungan yang baik, konsultasi dan Skema-skema peringatan dini yang efektif partisipasi, serta ketahanan sosial dan lingkungan juga dapat menjadi pendekatan terbaik kedua (lihat Boks 7.9).21 dalam mengatasi ketidakamanan pangan. Dengan menghadapi dampak-dampak Sementara mengurangi kemungkinan dan potensial baru dari perubahan iklim, bantuan dampak dari guncangan harga pangan menjadi internasional dapat diberikan pada subregion di pilihan terbaik pertama, sistem-sistem peringatan mana negara-negara rapuh memiliki perbatasan dini yang efektif untuk pangan dan pertanian sungai. Bergantung pada situasi, usaha ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi, dapat mencakup perubahan dari perjanjian- menilai, serta mengawasi evolusi risiko-risiko perjanjian yang berdasarkan pada volume ke konflik dan tingkat keamanan pangan, terutama perjanjian-perjanjian yang berdasarkan pada di negara-negara rapuh. Contoh dari sistem- persentase untuk mengatasi dampak potensial sistem peringatan dini yang menggunakan dari kurangnya aliran air; ke perjanjian- Arah baru bantuan internasional 317 perjanjian yang berdasarkan pada pembagian badan regional, negara-negara berpendapatan keuntungan dari pengembangan lahan di daerah menengah, dan tokoh-tokoh OECD mengenai aliran sungai yang memberikan manfaat kepada apa yang dapat diharapkan secara realistis dari semua penghuni tepi sungai; serta ke perjanjian- para pemimpin nasional dalam mengembangkan perjanjian baru jika sebelumnya tidak ada. tata kelola; mengenai periode waktunya; serta Usaha-usaha untuk membantu pengembangan mengenai “bentuk-bentuk� atau “fungsi-fungsi� perjanjian pengelolaan air lintas perbatasan dari tata kelola yang baik (misalnya, pemilihan atau subregional dapat meredakan ketegangan umum dibandingkan dengan praktik-praktik dan regional, bahkan jika dampak-dampak iklim proses-proses demokratis, serta meminimalkan tidak memengaruhi tingkat aliran air. korupsi dalam praktiknya dibandingkan dengan pembangunan hukum-hukum usaha pengadaan dan komisi antikorupsi). Jalur 4: Mengumpulkan dukungan dari Standar ganda yang dipahami juga dikritisi negara-negara berpendapatan rendah, oleh para pembicara WDR yang merenungkan menengah, dan tinggi, serta dari lem- sebuah sentimen bahwa negara-negara dan baga-lembaga global dan regional organisasi-organisasi pendonor yang telah Bantuan internasional di negara-negara rapuh menghadapi tantangan tata kelola internal dan terkena dampak kekerasan telah berubah mereka sendiri dapat mendekati kekurangan di dalam 20 tahun terakhir dengan lebih banyak negara-negara berkembang yang rapuh dengan bantuan dan masukan politik dari negara-negara rasa malu yang lebih besar. Negara-negara maju berpendapatan menengah yang memiliki sejarah tidak kebal dari korupsi, penyuapan, pelanggaran bantuan solidaritas. Beberapa lembaga regional HAM, atau kegagalan merencanakan anggaran juga memainkan peran yang lebih besar dalam yang cukup untuk keuangan publik. Dengan masalah keamanan dan pembangunan. Namun, demikian, implementasi efektif dari standar- pembahasan-pembahasan tentang konflik standar tata kelola yang baik juga merupakan global dan kekerasan, norma-norma pemimpin sebuah tantangan di negara-negara maju, yang bertanggung jawab dalam merespons terlebih lagi ketika masyarakat internasional masalah-masalah itu, serta bentuk bantuan telah memainkan peranan pemerintah eksekutif internasional telah lebih banyak digerakkan atau peran keamanan di daerah-daerah yang oleh para aktor di wilayah utara daripada terkena dampak kekerasan. para aktor di wilayah selatan. International Kurangnya dukungan bersama terhadap Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding norma-norma pemimpin yang bertanggung (Dialog Internasional mengenai Perdamaian jawab juga harus diperhatikan karena kemajuan dan Pembangunan Negara) telah dibentuk dalam norma-norma global sangat penting untuk untuk membantu mengatasi kekurangan ini. mengurangi risiko kekerasan. Standar-standar Proses WDR juga telah melakukan konsultasi regional dan global—serta mekanisme rekognisi yang memiliki cakupan luas dengan negara- dan sanksi pada konstitusionalitas, HAM, negara berpendapatan rendah dan menengah, dan korupsi—telah menyediakan dukungan para pembuat kebijakan regional, institusi- dan insentif untuk para pemimpin nasional, institusi regional, serta dengan mitra-mitra khususnya jika kemampuan sistem domestik donor tradisional. Konsultasi tersebut tidak yang menyediakan hadiah dan tanggung jawab hanya menemukan banyak persetujuan—fokus itu lemah. Standar-standar HAM, misalnya, pada pembangunan insititusi dan tata kelola telah menjadi nilai rujukan penting untuk para serta keamanan, peradilan, dan lapangan reformis yang memimpin upaya guna mengubah pekerjaan untuk rakyat—tetapi juga beberapa rezim militer otoriter di banyak daerah menjadi ketidaksepakatan. sistem-sistem yang lebih bertanggung jawab Konsultasi-konsultasi WDR sering kali dengan keuntungan untuk keamanan warga menyingkap pandangan-pandangan yang negara dan pembangunan yang lebih luas. berbeda di antara tokoh-tokoh nasional, badan- Deklarasi Lomé pada tahun 2000 membangun 318 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 standar negara Afrika, dan sebuah mekanisme maupun agama—akan memiliki pelajaran respons regional terhadap perubahan-perubahan yang relevan untuk pihak lain. Pertukaran inkonstitusional di pemerintahan—seperti seperti itu akan meningkatkan pemahaman yang dijelaskan sebelumnya—telah membantu bahwa tantangan-tantangan dari kekerasan mengurangi jumlah kudeta secara signifikan itu tidak lain daripada yang lain untuk sejak tahun 1990-an dan tindakan kontinental negara-negara berkembang, dan negara- yang kuat untuk mendukung pemerintah negara berkembang tidak sendirian saat konstitusional.22 berupaya menemukan solusi. Tindakan-tindakan sederhana yang dapat • Menyusun bantuan internasional di balik memperkuat kolaborasi di antara negara-negara berpendapatan lebih tinggi, menengah, dan upaya tata kelola regional secara lebih rendah dalam permasalahan-permasalahan baik. Ketika institusi-institusi regional bersama dalam kekerasan dan pembangunan mengambil inisiatif, seperti Uni Afrika atas baik global maupun lokal, di antaranya adalah konstitusionalitas, institusi-institusi regional sebagai berikut. memiliki keuntungan bandingan yang besar • Meningkatkan pertukaran Selatan-Selatan dalam kaitannya dengan negara-negara dan Selatan-Utara dalam pencegahan anggota. Peranan penyelenggaraan potensial kekerasan . Pertukaran Selatan-Selatan dari institusi-institusi regional juga sangat memiliki potensi yang sangat besar untuk diakui pada konsultasi-konsultasi WDR oleh menyediakan kemampuan dan pelajaran pembicara-pembicara negara berpendapatan yang relevan pada situasi-situasi rapuh lebih tinggi, menengah, dan rendah secara terkini dan terkena dampak kekerasan.23 sama (lihat Boks 9.4). Mendukung panggung Baru-baru ini, negara-negara berpendapatan regional untuk membahas aplikasi norma- rendah dan menengah yang telah melalui norma tata kelola merupakan cara yang pengalaman transisi sendiri memiliki lebih efektif untuk meningkatkan kepemilikan. banyak tawaran kepada mitranya—seperti Mengadopsi struktur-struktur yang lebih yang ditunjukkan dalam Laporan ini di mana jelas untuk membahas respons terhadap negara-negara Amerika Latin menawarkan perkembangan atau kemunduran utama beberapa perspektif atas pencegahan dalam tata kelola (seperti tindakan kekerasan kota serta reformasi keamanan kudeta) di antara tokoh-tokoh bilateral dan peradilan; Cina atas penciptaan dan multilateral juga akan meningkatkan lapangan kerja; India atas lapangan kerja pembagian informasi dan potensi untuk publik lokal dan praktik-praktik demokratis; respons terkoordinasi tanpa menciptakan negara-negara Asia Tenggara dan Afrika ikatan kewajiban yang tidak dapat diterima atas pembangunan berbasis masyarakat di pada tokoh-tokoh nasional.24 daerah-daerah konflik. Namun, pertukaran • Memperluas inisiatif untuk mengakui Selatan-Utara juga penting. Meskipun para pemimpin yang bertanggung jawab. kemampuan institusionalnya berbeda, Sementara selalu ada peranan untuk banyak negara, provinsi, dan kota Utara dan kritisisme yang jujur dan transparan, Selatan menghadapi beberapa tekanan yang pendekatan-pendekatan dari Utara yang sama. Pendekatan-pendekatan program— dilihat berfokus secara tidak proporsional seperti mengatasi perdagangan manusia, pada kritisisme di situasi rapuh dapat mengintegrasikan kembali mantan-mantan menimbulkan ketidaksetujuan. Inisiatif- anggota geng dan menarik anak-anak muda, inisiatif, seperti Ibrahim Prize untuk para serta memelihara toleransi dan ikatan sosial pemimpin Afrika, ditiru untuk mengakui di masyarakat yang berbeda baik secara etnis para pemimpin dengan berbagai peranan Arah baru bantuan internasional 319 (contohnya, menteri-menteri yang indikator tersebut memelihara pembelajaran di memiliki dampak permanen terhadap antara institusi-institusi negara berpendapatan korupsi atau para pemimpin militer rendah, menengah, dan lebih tinggi. Komisi yang mengimplementasikan reformasi Perdamaian PBB—yang menyatukan sektor keamanan yang berhasil). Inisiatif- kembali negara-negara, donor-donor, negara penyumbang pasukan, dan badan-badan inisiatif multi-pemangku kepentingan, regional yang rapuh—memiliki potensi yang seperti Estractive industries Transparency belum tereksploitasi untuk memberikan saran Initiative, dapat mempertimbangkan dalam kerangka waktu yang realistis. penyediaan untuk mengakui pemimpin individual atau kelompok pemimpin yang telah memperbaiki transparansi Pembelajaran global yang berkelanjutan pendapatan dan pengeluaran sumber daya, Laporan ini menggabungkan berbagai elemen baik di pemerintahan, masyarakat sipil, kuat dari penelitian yang ada atas keamanan maupun perusahaan. dan pengembangan, serta menambahkannya Harapan yang lebih fokus dan realistis dengan pekerjaan kuantitatif dan kualitatif yang diterapkan dalam jadwal untuk perbaikan baru. Namun, persiapannya telah memperjelas tata kelola juga akan membantu menjembatani kesenjangan dalam pengetahuan—dari isu- kesenjangan pada perspektif-perspektif isu yang berkembang seperti hubungan antara antarnegara-negara yang menerima bantuan tindak kejahatan terorganisasi dengan kekerasan internasional, mitra-mitra internasional politik yang belum pernah diteliti secara jelas, berpendapatan menengah dan lebih tinggi mereka, sampai kurangnya model-model konseptual yang serta institusi-institusi global dan regional. kuat dan pengujian proses-proses transformasi Ini sangat penting, khususnya pada protes- institusional serta ketiadaan data evaluasi pada protes sosial baru-baru ini yang menunjukkan pilihan-pilihan kebijakan dan program penting keluhan-keluhan dan harapan-harapan yang seperti intervensi peradilan dan lapangan kerja. kuat atas perubahan tata kelola—yang tidak Prioritas-prioritas untuk penelitian selanjutnya diambil oleh analisis standar keamanan dan serta pekerjaan kebijakan di antaranya adalah kemajuan pembangunan. Indikator-indikator sebagai berikut. yang digambarkan pada Bab 8 bertujuan untuk • Mengisi kesenjangan pada data. Ada mengatasi kekurangan ini melalui fokus pada kesenjangan dalam data mengenai apakah negara-negara tersebut berada pada kekerasan (khususnya kekerasan kriminal) jalur demi membuat perbaikan institusional dan kepercayaan warga negara pada dan tata kelola di dalam kerangka waktu yang institusi nasional. Variabel-variabel lain realistis yang telah dicapai reformis yang lebih cepat—serta melalui fokus pada bagaimana untuk menuju model-model konseptual warga negara memandang kecenderungan pada secara penuh dan mengevaluasi pilihan- legitimasi dan kinerja lembaga-lembaga nasional pilihan kebijakan juga hilang. Prioritas- di ranah keamanan politik dan pembangunan. prioritas untuk kelanjutan pekerjaan Hal-hal tersebut akan menjadi cara yang WDR adalah sistem peradilan kriminal, sederhana, seperti yang disebutkan Louise indikator-indikator kinerja institusional atas Arbour pada Boks 9.4, untuk membandingkan kemampuan dan pertanggungjawaban pada kemajuan, stagnasi, atau kemunduran. sistem peradilan keamanan dan kriminal, Memastikan bahwa indikator-indikator itu serta data lapangan pekerjaan. mengukur hasil—bukan hanya bentuk institusi • Menguji model-model konseptual . (hukum yang berlaku, komisi antikorupsi yang WDR telah mengemukakan hipotesis dibentuk)—adalah penting untuk memastikan yang diambil dari konsultasi regional dan bahwa indikator tersebut mendorong, bukannya negara yang konsisten dengan data lintas menekan tindakan nasional inovatif, dan 320 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 refleksi dari anggota dewan penasihat: WDR 2011 Boks 9.4  Peranan institusi-institusi regional dan insiatif-inisiatif dalam pengesetan norma dan pencegahan kekerasan Menguatkan kembali konsensus norma-norma dan standar-standar internasional—Peranan organisasi- organisasi regional Louise Arbour, Presiden Direktur International Crisis Group; mantan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM; Anggota Dewan Penasihat WDR Baik berdasarkan nilai-nilai universal, seperti sakralnya hidup perbedaan-perbedaaan radikal pada pelaksanaan peradilan seseorang, maupun berdasarkan aturan-aturan hukum yang sesungguhnya. Namun, putusan perselisihan berdasarkan internasional, ada beberapa norma yang diterima secara prinsip-prinsip keadilan, netralitas, transparansi, integritas, universal—tercermin pada Piagam PBB dan instrumen- simpati, dan utamanya pertanggungjawaban bisa berbentuk instrumen internasional lainnya. apa saja. Norma-norma ini tidak diimplementasikan sendiri. Karena Dalam bantuannya terhadap pembangunan, tokoh-tokoh mereka mencakup hak keberagaman budaya, interpretasi internasional harus menolak ekspor bentuk daripada intinya, mereka harus mencerminkan keberagaman lokal, nasional, dan dan menerima regionalisasi norma yang mengembangkan— regional. Penolakan terhadap ekspor “nilai-nilai Barat� mungkin bukannya menghalangi—ciri-ciri universal mereka yang tidak lebih dari penolakan cara asing dalam mengekspresikan sesungguhnya. Dengan semangat yang sama, tokoh-tokoh norma tertentu, bukannya penolakan terhadap norma tersebut. regional harus menerjemahkan norma-norma internasional Institusi-institusi regional dapat menjembatani jarak antara dengan cara yang relevan secara budaya, dan menolak praktik- norma-norma universal dengan budaya lokal. Budaya atau praktik yang tidak bersimpati. praktik tersebut harus disesuaikan, pada intinya, dengan inti Semua harus menerima bahwa standar-standar yang prinsip-prinsip internasional di mana masyarakat internasional ditentukan oleh norma-norma universal merupakan aspirasi. menurunkan keterikatannya. Jika tidak, keberagaman budaya Ukuran-ukuran kinerja harus mencerminkan baik kemajuan, dapat menolak atau melemahkan kerangka internasional. stagnasi, maupun regresi di suatu negara ke arah idealisasi Pada sektor peradilan, misalnya, keseragaman model-model umum yang universal. dan prosedur-prosedur institusional mungkin mengaburkan negara yang tersedia atau analisis kasus negara, peradilan, dan pekerjaan. Seperti kualitatif. Semua akan diuntungkan dari yang dibahas pada Bab 2 (Boks 2.5), pengujian dan penelitian lebih lanjut untuk penelitian yang lebih lanjut dibutuhkan mengidentifikasi jalur-jalur mendetail dari pada hubungan antara lapangan kerja reformasi yang berhasil dan alasan-alasan dengan pencegahan kekerasan. kegagalan. Hal ini termasuk pentingnya • Mengevaluasi pilihan kebijakan dan transformasi institusional nasional dan program. Ada juga kekurangan evaluasi hasil-hasil tata kelola untuk mendukung yang merupakan dampak pada hubungan pencegahan kekerasan; pembangunan antara intervensi kebijakan dan program kepercayaan sebagai awal dari transformasi tertentu dengan hasil keamanan. Pada institusional yang lebih luas; ciri-ciri koalisi- tingkat kebijakan makro, kerugian dan koalisi yang cukup inklusif untuk reformasi keuntungan dari reformasi kedua terbaik pada situasi rapuh; bagaimana hal-hal pada situasi ketidakamanan dan lembaga tersebut disesuaikan atau dikonsolidasikan yang lemah membutuhkan perhatian lebih selama beberapa transisi; serta rancangan lanjut—seperti juga urutan reformasi untuk dan keuntungan tindakan institusional meningkatkan pendapatan dan memperluas yang lebih awal pada keamanan warga pengeluaran pemerintah, serta kerugian dan Arah baru bantuan internasional 321 keuntungan integrasi regional. Pada tingkat norma-norma kritis dan adaptasinya pada program, mengevaluasi pentingnya hasil-hasil konteks nasional. Panggung ini juga bisa didapat pembangunan yang cepat dan pentingnya dari inisiatif penelitian baru, “Democratizing pendekatan-pendekatan pembangunan Development Economics� dari kelompok peneliti keamanan yang terintegrasi akan sangat di Bank Dunia yang mempromosikan “Open Data, Open Knowledge, and Open Solutions� membantu para pembuat kebijakan. Agenda untuk mendukung pembelajaran Selatan-Selatan evaluasi yang lebih fokus untuk menganalisis dan penelitian kolaboratif mengenai tantangan- dampak intervensi yang bersifat rencana tantangan umum dan solusi.27 demi mengatasi pengangguran pada situasi konflik atau kekerasan yang meningkat Agenda tindakan yang menarik juga akan berkontribusi pada pendekatan internasional yang lebih proaktif terhadap Dapatkah masyarakat internasional membantu penciptaan lapangan kerja, termasuk pemulihan di negara-negara yang menghadapi peranan pembangunan sektor swasta. ancaman yang berulang atau baru? Sekarang, Analisis kerugian dan keuntungan ekonomi area-area yang signifikan—Afrika utara dan dari pilihan perdamaian yang fleksibel, Timur Tengah; Afrika Tengah, Tanduk Afrika, dan Afrika Barat; Asia Tengah dan Barat daya; seperti yang disarankan oleh Commissioner Amerika Tengah—menghadapi risiko siklus Lamamra dan Under-Secretary-General le kekerasan yang baru atau berulang. Akankah Roy, dapat memberi tahu pembangunan- masyarakat internasional mampu membantu— pembangunan kebijakan pada masa tidak hanya menghentikan sementara satu mendatang.25 episode akut, tetapi juga mengurangi risiko • Menelusuri dampak fenomena baru yang siklus yang berkelanjutan? Penanganan cara berkembang, termasuk permintaan yang biasa tidak mungkin memberikan hasil-hasil meningkat dengan cepat atas persediaan yang mendukung. Yang dibutuhkan adalah sumber daya energi dan sumber daya yang konsensus yang diperbarui di antara para langka, serta perubahan iklim, pada area tokoh internasional dalam dialog mereka yang berisiko pada munculnya kekerasan. dengan para pemimpin nasional berdasarkan harapan-harapan yang berprinsip dan realistis. Agenda penelitian pada masa mendatang Mendukung konsensus ini pada tingkat praktis memang kaya,26 dan jaringan yang kuat dari akan membutuhkan bantuan yang berfokus badan-badan publik, konsultan (penasihat dan pada waktu yang baik untuk institusi- masalah politik atau ekonomi), universitas, dan institusi yang dapat membantu mencegah LSM dapat berkolaborasi secara produktif untuk kenaikan kekerasan. Hal itu akan membutuhkan melaksanakannya. Panggung kolaboratif bersama kesediaan untuk mencoba cara-cara baru dalam untuk pengetahuan atas kekerasan, kerapuhan, melakukan sesuatu dalam bantuan humaniter, dan pembangunan juga akan memiliki manfaat pengembangan, keamanan, dan mediasi untuk dari penelitian bersama yang dipimpin oleh membantu membangun legitimasi institusional ilmu-ilmu politik dan sosial (termasuk ekonomi) nasional. Hal itu juga akan membutuhkan serta badan-badan politik, keamanan, humaniter, tindakan tegas untuk mencegah tekanan-tekanan dan pengembangan dalam area yang paling di luar negara ini dari kemajuan yang sangat interdisipliner ini. Panggung seperti itu dapat besar, tetapi rapuh. memelihara penelitian dengan institut-institut Semua rekomendasi dalam Laporan ini pada di negara-negara rapuh dan terkena dampak dasarnya memiliki konsep risiko global bersama. kekerasan serta di negara-negara berpendapatan Risikonya berkembang dengan ancaman baru menengah yang telah mengalami kekerasan— terhadap stabilitas yang muncul dari tindak sehingga membantu menghasilkan pelajaran kejahatan terorganisasi internasional dan dan pembelajaran yang ditekankan di sini, serta ketidakstabilan ekonomi global. Lanskap relasi memberitahukan konsensus baru mengenai 322 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 kekuatan internasional juga berubah saat negara- dan institusi-institusi multilateral. Perubahan negara berpendapatan rendah dan menengah yang nyata akan membutuhkan rasionalitas meningkatkan bagian mereka pada pengaruh yang kuat untuk para pemimpin politik. Namun, ekonomi global dan kontribusi mereka pada ada rasionalitas dualistis: kerapuhan dan pemikiran kebijakan global. Pemikiran kembali kekerasan merupakan halangan utama terhadap yang mendasar diperlukan pada pendekatan- pembangunan, dan tidak lagi terbatas pada area pendekatan tokoh-tokoh internasional untuk atau kota yang miskin dan terpencil. Dekade ini mengatur risiko-risiko global secara kolektif— telah menyaksikan penembusan ketidakstabilan dan sebagai mitra yang setara. yang meningkat dalam kehidupan global— Rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak pada terorisme, perdagangan obat terlarang mudah untuk diimplementasikan. Mereka yang meluas, dan jumlah pengungsi yang membutuhkan para pemimpin politik yang bersih bergerak secara internasional yang meningkat. dari negara-negara berkembang dan negara- Memutuskan siklus kekerasan yang berulang negara maju, serta mendukung perhatian untuk merupakan tantangan bersama yang menuntut mengubah badan-badan pengembangan bilateral tindakan mendesak. Catatan 1. Stewart dan Brown 2007. 2. Ojielo 2007; Odendaal 2010; UNDPA 2010a. 3. Menambahkan sebuah kajian menyeluruh yang dilaksanakan oleh Office of the High Representative (ketua badan implementasi perdamaian warga sipil di Bosnia-Herzegovina) berdasarkan permintaan dari Peace Implementation Council, struktur koordinasi dari Masyarakat Internasional di Bosnia-Herzegovina “diefisienkan� pada tahun 2002 untuk menghilangkan upaya dan tanggung jawab yang tumpang tindih serta meningkatkan efisiensi. Sebagai bagian dari proses ini, Board of Principals dibentuk di bawah kepemimpinan High Representative untuk bertindak sebagai badan koordinasi utama untuk kegiatan masyarakat internasional di Bosnia-Herzegovina. Board of Principals bertemu sekali dalam seminggu di Sarajevo dan dihadiri oleh Office of the High Representative, Stabilisation Force (SFOR) yang dipimpin NATO, Office of Security and Cooperation in Europe (OSCE), European Union Police Mission, UNHCR, Komisi Eropa, Bank Dunia, IMF, dan UNDP. Lihat Office of the High Representative dan European Union Special Representative 2011. 4. Menyadari keuntungan potensi publik dari beberapa jenis bantuan keamanan—seperti yang dipertimbangkan OECD-DAC dengan menyediakan saluran terpisah untuk melaporkan bantuan di daerah-daerah ini—juga dapat membantu. 5. g7+ adalah sebuah kelompok terbuka negara-negara berpendapatan rendah yang mengalami konflik dan kerapuhan. Kelompok ini didirikan pada tahun 2008 dan terdiri atas negara-negara berikut ini: Afganistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Cad, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Haiti, Liberia, Nepal, Pulau Solomon. Sierra Leone, Sudan Selatan, dan Timor Leste. 6. Contoh praktis dari jenis peralihan ini adalah Etiopia pada tahun 2005 ketika pemerintah dan para donor setuju untuk bergerak dari bantuan budget reguler ke sebuah program transfer pada pemerintah lokal dan kota. Program ini mencakup ukuran-ukuran untuk memastikan bahwa semua daerah di negara tersebut, tanpa melihat bagaimana mereka memberikan suara pada pemilihan umum dan menerima bantuan pemerintah pusat yang berkelanjutan. 7. Kelompok WDR, bersama dengan Mobile Accord dan bantuan donasi yang besar berupa SMS (short message service) dari Vodacom Congo, melaksanakan proyek geo-polling yang dikenal dengan DRC Speaks! Proyek ini menggunakan teknologi telepon seluler untuk melakukan survei tersebut. Dengan menggunakan SMS melalui telepon seluler, proyek tersebut memungkinkan lebih dari 140.000 orang Kongo untuk berbagi, tanpa saringan, pikiran, perasaan, dan kekhawatiran. Lihat bagian monitoring kemajuan dari kerapuhan pada Bab 6 untuk informasi lebih lanjut. 8. Gelb 2010. 9. Lihat Favaro 2010. Arah baru bantuan internasional 323 10. Untuk Subregion Greater Mekong, lihat World Bank 2006d; bagian tekanan dan bantuan regional pada Bab 7. Untuk Afrika Barat, lihat Favaro 2008, 2010; Boks 7.10 pada Bab 7. Untuk daerah perbatasan Eropa, lihat Greta dan Lewandowski 2010; Otocan 2010; Council of Europe 1995; Council of Europe and Institute of International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik dkk. 2000; Boks 7.11 pada Bab 7. 11. Untuk African Union Border Programme Cooperation, lihat African Union 2007a. 12. Lihat Messick 2011; Boks 8.4 pada Bab 8. 13. Lihat Arboleda 2010; UNODC 2010a; konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan personel keamanan di Kolombia, 2010; fitur, Bab 3. 14. Natural Resource Charter merupakan sekumpulan prinsip umum dan panduan praktis secara bertahap untuk keluar dari “kutukan SDA�. Perjanjian ini tidak memiliki warisan atau pensponsoran politik; disiapkan oleh sebuah kelompok independen para ahli global pada ekstraksi sumber daya yang dapat diperbarui secara ekonomi; dan dikumpulkan oleh Paul Collier, Pimpinan Pusat Kajian Ekonomi Afrika di Universitas Oxford. Perjanjian ini untuk memelihara koordinasi baik di sepanjang rantai putusan dari eksplorasi ke pengeluaran maupun di antara tokoh-tokoh internasional dan para pemangku kepentingan dengan menyediakan kerangka tindakan yang menyatukan dan menyeluruh. Perjanjian ini menyediakan alat dan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menghindari manajemen yang salah dari mengurangi kekayaan ini dan memastikan mereka memberikan keuntungan yang permanen. Perjanjian ini terdiri atas 12 prinsip yang memerinci prinsip-prinsip yang luas, rekomendasi-rekomendasi spesifik, dan panduan praktis. Perjanjian ini juga merupakan sekumpulan informasi dan saran untuk memandu pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan SDA sehingga peluang yang mereka sediakan dipertahankan dalam sebuah cara yang menghasilkan secara maksimal dan mendukung keuntungan untuk warga negara. Perjanjian ini menyediakan sebuah clearing house untuk perbandingan informasi dan penyebaran informasi serta praktik terbaik dalam tata kelola dan manajemen ekonomi yang kaya sumber daya. Informasi lebih lanjut mengenai perjanjian ini dapat ditemukan di situs web mereka: http://www. naturalresourcecharter.org/. 15. Evans 2010. 16. Brinkman dan Hendrix 2010; Bora dkk. 2010. 17. FAO 2010. 18. USAID Famine Early Warning Systems Network 2010. 19. Equator Principles (EP) adalah sekumpulan standar voluntary untuk menentukan, menilai, serta mengatur risiko sosial dan lingkungan dalam proyek keuangan. EP dianggap “standar emas� industri finansial untuk proyek keuangan yang dapat diperbarui dan didasarkan pada standar kinerja IFC pada ketahanan sosial dan lingkungan, serta berdasarkan pada World Bank Environmental, Health, and Safety General Guidelines (Panduan Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keamanan Bank Dunia). Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk berperan sebagai nilai standar umum dan kerangka untuk implementasi di mana masing-masing mengadopsi institusi dari kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, serta standar-standar sosial dan lingkungan internal mereka sendiri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan proyek keuangannya. Prinsip-prinsip ini tidak menciptakan hak apa pun atau kewajiban kepada, siapa pun, pihak publik ataupun swasta, serta institusi yang mengadopsi dan mengimplementasikan EP tanpa ketergantungan pada atau dukungan dari IFC atau Bank Dunia. Equator Principles ini dapat ditemukan seluruhnya di http://www.equator-principles. com/documents/Equator_Principles.pdf. 20. Santiago Principles dikembangkan pada tahun 2008 oleh International Working Group of Sovereign Wealth Funds (SWF), dan merepresentasikan upaya kolaboratif oleh ekonomi-ekonomi negara yang maju, baru, dan berkembang untuk merencanakan sebuah kerangka komprehensif 24 panduan “praktik terbaik� voluntary yang ditujukan untuk menyediakan pemahaman yang lebih jelas atas operasi SWF. Adopsi mereka atas asas voluntary menandakan komitmen yang kuat pada prinsip-prinsip tersebut, dan implementasi lebih lanjut harus meningkatkan peranan stabilisasi yang dimainkan oleh SWF di pasar finansial serta membantu mempertahankan aliran bebas investasi lintas batas. Sampai sekarang, 23 negara menjadi anggotanya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web International Working Group of Sovereign Wealth Funds di http:// www.iwg-swf.org. 21. FAO dan lembaga lainnya (2010). 22. Lihat Organization of African Unity 2000. Lihat juga bagian dengan judul “Perang antarnegara dan perang saudara telah menurun sejak mencapai puncaknya pada awal 1990-an� pada Bab 1. 324 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 23. Dari berbagai bentuk yang telah diambil dari kerja sama Selatan-Selatan, bantuan teknis menjadi bagian yang paling umum. Meskipun banyak proyek bantuan teknis berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, negara-negara di Global South juga telah mengembangkan kemampuan khusus dalam perdamaian pascakonflik. Contohnya termasuk bantuan Afrika Selatan demi membangun kemampuan struktural untuk layanan publik melalui pembelajaran sesama di antara sekolah-sekolah negeri (Management Development Institutes) di Kementerian Administrasi Umum di Burundi, Rwanda, dan Sudan Selatan, semua negara yang muncul dari konflik kekerasan. Kerja sama antara 45 kota madya di El Salvador, Guatemala, dan Honduras membantu mengatur barang-barang publik regional, seperti air di daerah Trifinio. Di Trifinio, kerja sama Selatan-Selatan telah mengubah zona ketegangan (no-man’s armed borders) menjadi zona integrasi dan pembangunan. Lihat OECD 2010f. 24. Pandangan Uni Afrika mengenai negara-negara Afrika Barat yang baru-baru ini mengalami kudeta adalah bantuan donor terhadap program-program sosial dan program-program pengurangan kemiskinan harus berlanjut di negara ini, tetapi bantuan skala besar itu harus diukur untuk membantu kembali ke “jalur konstitusional�. Pada praktiknya, para donor dibagi antara mereka yang menghentikan bantuan sepenuhnya dengan mereka yang terus membantu tanpa perubahan (konsultasi tim WDR dengan pejabat pemerintahan di Uni Afrika di Addis Ababa, 2010). 25. Sebuah contoh perbaruan terkini dalam evaluasi di negara-negara rapuh mencakup Initiative Development Impact Evaluation (DIME) yang baru yang berfokus pada pertanyaan legitimasi dan penggunaan institusi- institusi publik, penyaluran layanan publik, tindakan kolektif lokal, modal sosial, dan kepercayaan pada pejabat-pejabat terpilih dalam proyek-proyek di Aceh (Indonesia), Afganistan, Angola, Republik Afrika Tengah, Kamboja, dan Guinea. 26. Laporan ini melengkapi penelitian selanjutnya pada 2011, termasuk isu kedua Global Burden of Armed Violence dari Deklarasi Genewa, volume selanjutnya dari Human Security Report yang diterbitkan saat Laporan ini dipublikasikan di media, serta Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict edisi berikutnya. 27. Zoellick 2010a. Bibliografi Laporan ini memberikan gambaran berbagai dokumen Bank Dunia (World Bank) yang luas dan banyak sumber lainnya. Analisis latar belakang adalah hasil kontribusi dari: Beatriz Abizanda, Aga Khan Development Network, Nathalie Alvarado, Sanam Naraghi-Anderlini, Matthew Andrews, Jairo Arboleda, Paul Arthur, Claus Astrup, Alexandra Avdeenko, Kathryn Bach, Mark Baird, Patrick Barron, Peter Bartu, Christina Biebesheimer, Arthur G. Blundell, Morten Bøås, Saswati Bora, James Boyce, Henk-Jan Brinkman, Tilman Brück, Rex Brynen, Iride Ceccacci, Brian Center, Pinki Chaudhuri, Asger Christensen, James Cockayne, Tara Cooper, Maria C. Correia, David Craig, Christopher Cramer, Martha Crenshaw, Olivia D’Aoust, Victor A.B. Davies, Pablo de Greiff, Alex de Waal, Dimitri F. De Pues, Frauke de Weijer, Christopher Delgado, Gabriel Demombynes, Deval Desai, Peter Dewees, Sinclair Dinnen, Le Dang Doanh, Barry Eichengreen, Gregory Ellis, Sundstøl Eriksen, FAFO, Alexander Evans, Doug Farah, Edgardo Favaro, James D. Fearon, Ministry of Foreign Affairs of Finland, Hedda Flatø, Shepard Forman, Paul Francis, Anthony Gambino, Esther Garcia, Scott Gates, Alan Gelb, Luigi Giovine, Blair Glencorse, Jack A. Goldstone, Margarita Puerto Gomez, Sonja Grimm, Jean-Marie Guehenno, Scott Guggenheim, Debarati Guha-Sapir, Paul-Simon Handy, Bernard Harborne, Niels Harild, Emily Harwell, Håvard Hegre, Cullen S. Hendrix, Anke Hoeffler, Karla Hoff, Richard Horsey, Fabrice Houdart, Yasheng Huang, Elisabeth Huybens, Inter-American Development Bank, Syeda S. Ijaz, Horst Intscher, Kremena Ionkova, Michael Jacobson, Prashant Jha, Japan International Cooperation Agency (JICA), Michael Johnston, Patricia Justino, Tarcisius Kabutaulaka, Gilbert Khadaglia, Anne Kielland, Robert Krech, Christof P. Kurz, Sarah Laughton, Constantino Lluch, Norman V. Loayza, Clare Lockhart, Megumi Makisaka, Alexandre Marc, Keith Martin, Omar McDoom, Mike McGovern, John-Andrew McNeish, Pratap Bhanu Mehta, Kenneth Menkhaus, Richard Messick, Ministry of Rural Development of India (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal India), Nadir Mohammed, Hannah Nielsen, Håvard Mokleiv Nygård, OECD International Network on Conflict and Fragility—OECD/INCAF (Jaringan Internasional untuk Konflik dan Kerapuhan), David Pearce, Mary Porter Peschka, Nicola Pontara, Douglas Porter, Ministry of Foreign Affairs of Portugal (Kementerian Luar Negeri India), Monroe Price, Habib Rab, Clionadh Raleigh, Martha Ramirez, Anne Sofie Roald, Esther Rojas-Garcia, Paula Roque, Narve Rotwitt, Caroline Sage, Yezid Sayigh, Mark Schneider, Richard Scobey, Jake Sherman, Sylvana Q. Sinha, Judy Smith-Höhn, Joanna Spear, Anna Spenceley, Radhika Srinivasan, Frances Stewart, Håvard Strand, Scott Straus, Nicole Stremlau, Naotaka Sugawara, Deepak Thapa, Åge Tiltnes, Monica Toft, Robert Townsend, Bakary Fouraba Traore, Keiichi Tsunekawa, Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme—UNDP), the United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO), Departemen Politik PBB (United Nations Departement of Political Affairs—UNDPA), Bernice van Bronkhorst, Philip Verwimp, Joaquin Villalobos, Sarah von Billerbeck, Henriette von Kaltenborn-Stachau, Barbara F. Walter, Jusuf Wanandi, Xueli Wang, Clay Wescott, Teresa Whitfield, Alys Willman, Michael Woolcock, Michael Wyganowski, Kohei Yoshida. Makalah-makalah latar belakang untuk Laporan ini tersedia di www.worldbank.org/wdr2011 atau melalui perwakilan Bank Dunia yang mengelola Laporan Pembangunan Dunia (World Development Report). Sudut pandang yang diekspresikan dalam makalah-makalah ini tidak mencerminkan Bank Dunia atau Laporan ini. Banyak pihak internal dan eksternal (dari Bank Dunia) yang memberikan opini mereka kepada tim. Opini yang membangun, bimbingan, dan kontribusi disajikan oleh Patricio Abinales, Ségolène Adam, James W. Adams, Douglas Addison, Ozong Agborsangaya-Fiteu, Sanjeev S. Ahluwalia, B-1 B-2 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Ahmad Ahsan, Bryant Allen, Noro Andriamihaja, Edward Aspinall, Laura Bailey, Bill Battaile, Ferid Belhaj, Eric Bell, Christina Biebesheimer, Anna Bjerde, Brian Blankespoor, Chris Blattman, Edith H. Bowles, Mike Bourke, Sean Bradley, Cynthia Brady, Anne Brown, Gillie Brown, Colin Bruce, Paola Buendia, Roisín de Burca, William Byrd, Charles Call, Otaviano Canuto, Michael Carnahan, Francis Carneiro, Paloma Anos Casero, Mukesh Chawla, Judy Cheng-Hopkins, Fantu Cheru, Punam Chuhan-Pole, Laurence Clarke, Kevin Clements, Cybèle Cochran, Colombia’s Departamento Nacional de Planeación (DNP), Daniele Conversi, Louise Cord, Pamela Cox, Jeff Crisp, Geoffrey Dabelko, Beth Daponte, Monica Das Gupta, Elisabeth David, Martin David, John Davidson, Scott Dawson, Shanta Devarajan, James Dobbins, Joost Draaisma, Gregory Keith Ellis, Ibrahim Elbadawi, Obiageli Kathryn Ezekweli, Kene Ezemenari, Judith Fagalasuu, Oscar Fernandez- Taranco, Ezzedine Choukri Fishere, Cyprian F. Fisiy, Ariel Fiszbein, Robert L. Floyd, Verena Fritz, Francis Fukuyama, Ivor Fung, Varun Gauri, Madhur Gautam, Germany’s Deutscher Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Coralie Gevers, Indermit S. Gill, Chiara Giorgetti, Giorgia Giovannetti, Edward Girardet, Jack Goldstone, Kelly Greenhill, Pablo de Greiff, Scott E. Guggenheim, Tobias Haque, Bernard Harborne, David Harland, Jenny Hedman, Joel Hellman, Bert Hofman, Virginia Horscroft, Elisabeth Huybens, Elena Ianchovichina, Patchamuthu Illangovan, Sana Jaffrey, Martin Jelsma, Emmanuel E. Jimenez, Hilde Johnson, Mary Judd, Sima Kanaan, Alma Kanani, Phil Keefer, Caroline M. Kende-Robb, Homi Kharas, Young Chul Kim, Mark Kleiman, Steve Knack, Sahr Kpundeh, Aart Kraay, Keith Krause, Aurélien Kruse, Arvo Kuddo, Sibel Kulaksiz, Julien Labonne, Tuan Le, Theodore Leggett, René Lemarchand, Anne-Marie Leroy, Brian Levy, Esther Loening, Ana Paula Fialho Lopes, Chris Lovelace, Andrew Mack, Charles Maier, Sajjad Malik, David Mansfield, Alexandre Marc, Roland Marchal, Ernesto May, Alastair McKechnie, Dave McRae, Pratap Mehta, Piers Merrick, Jeffrey Miron, Peter Moll, Mick Moore, Adrian Morel, Edward Mountfield, Robert Muggah, Izumi Nakamitsu, Eric Nelson, Carmen Nonay, Antonio Nucifora, Liam O’Dowd, OECD/ INCAF, Adyline Waafas Ofusu-Amaah, Patti O’Neill, Robert Orr, Marina Ottaway, Phil Oxhorn, Kiran Pandey, Andrew Parker, Martin Parry, Borany Penh, Nadia Piffaretti, Nicola Pontara, Rae Porter, Ben Powis, Giovanna Prennushi, Gérard Prunier, Vikram Raghavan, Bassam Ramadan, Peter Reuter, Joey Reyes, Dena Ringold, David Robalino, Michael Ross, Mustapha Rouis, Jordan Ryan, Joseph Saba, Abdi Samatar, Nicholas Sambanis, Kirsti Samuels, Jane Sansbury, Mark Schneider, Colin Scott, John Sender, Yasmine Sherif, Janmejay Singh, David Sislen, Eduardo Somensatto, Radhika Srinivasan, Scott Straus, Camilla Sudgen, Vivek Suri, Swiss Agency for Development and Cooperation—SDC (Badan Pembangunan dan Kerja Sama Swiss), Almamy Sylla, Stefanie Teggemann, Thomas John Thomsen, Martin Tisné, Alexandra Trzeciak-Duval, Anne Tully, Carolyn Turk, Oliver Ulich, the United Kingdom’s Department for International Development—DFID (Departemen Pembangunan Internasional), United States Agency for International Development—USAID (Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional), Peter Uvin, Manuel Vargas, Antonius Verheijen, Thierry Vircoulon, M. Willem van Eeghen, Axel van Trotsenburg, Juergen Voegele, Femke Vos, Tjip Walker, John Wallis, El Ghassim Wane, Dewen Wang, Achim Wennmann, Alys Willman, Andreas Wimmer, Susan Wong, Rob Wrobel, Tevfik Yaprak, dan Philip Zelikow. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak di seluruh dunia yang telah berpartisipasi dan memberikan opininya. Selain itu, kami berterima kasih kepada para blogger dan anggota masyarakat yang telah “menuangkan� berbagai hal di blog kami: http://blogs.worldbank. org/conflict/. Meskipun berbagai upaya untuk mengompilasi sebuah daftar yang komprehensif telah dilakukan, beberapa pihak yang mungkin telah berkontribusi tidak tercantum secara tidak sengaja. Tim meminta maaf atas kelalaian ini dan tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi untuk Laporan ini. Daftar Pustaka ­ Daftar ini menjelaskan karya-karya informal yang telah dihasilkan yang kemungkinan tidak ada di (suatu) perpustakaan umum. Abadie, Alberto. 2006. “Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism�. American Economic Review 96 (2): 50–56. Abbas, Hassan. 2008. “From FATA to the NWFP: The Taliban Spread Their Grip in Pakistan�. CTC Sentinel 1 (10): 3–5. __________. 2010. “Inside Pakistan’s North-West Frontier Province: The Political Landscape of the Insurgency�. Counterterrorism Strategy Initiative Policy Paper, New America Foundation, Washington, D.C. Abbink, Klaus, dan Benedikt Herrmann. 2009. “Pointless Vendettas�. Center for Research in Experimental Economics and Political Decision-Making, University of Amsterdam, Amsterdam. Acemoglu, Daron, Simon Johnson, dan James A. Robinson. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation�. American Economic Review 91 (5): 1369–1401. __________. 2005. “Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth�. Dalam Handbook of Economic Growth. Philippe Aghion dan Stephen N. Durlauf (eds.). Amsterdam: Elsevier. Acemoglu, Daron, dan James A. Robinson. 2006. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge University Press. Acharya, Amitav, dan Arabinda Acharya. 2007. “The Myth of the Second Front: Localizing the ‘War on Terror’ in Southeast Asia�. The Washington Quarterly 30 (4): 75–90. Addison, Tony. 2009. “The Political Economy of the Transition from Authoritarianism�. Dalam Transitional Justice and Development: Making Connections, Pablo de Greiff dan Roger Duthie (eds.). New York: International Center for Transitional Justice. Advancement Project. 2009. “Advancement Project�. Advancement Project, Washington, D.C. http://www. advancementproject.org. African Development Bank. 2008. “Burundi: 2008–2011 Country Strategy Paper�. African Development Bank, Tunis. __________. 2010. “The Fragile States Facility (FSF) Guidelines on Administration of the Technical Assistance and Capacity Building (TCB) Program of Pillar III Operations�. African Development Bank, Tunis. __________. 2011. “Accompanying States Towards Sustainable Development�. African Development Bank, Tunis. http://www.afdb.org. African Union. 2006. “Draft Policy Framework for Post-conflict Reconstruction and Development (PCRD)�. African Union, Addis Ababa. __________. 2007a. “Declaration on the African Union Border Programme and its Implementation Modalities as Adopted by the Conference of African Ministers in Charge of Border Issues Held in Addis Ababa�. African Union, Addis Ababa. __________. 2007b. “Framework for Post-conflict Reconstruction and Technical and Vocational Education and Training (TVET)�. African Union, Addis Ababa. Afrobarometer. 2009. “Afrobarometer�. Afrobarometer, Accra. Afshari, Ali dan H. Graham Underwood. 2009. “The Green Wave�. Journal of Democracy 20 (4): 6–10. Aga Khan Development Network. 2003. “Speech by His Highness the Aga Khan�. Pertemuan Tahunan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Tashkent, 5 Mei. D-1 D-2 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 __________. 2010. “The Aga Khan Development Network: A Long-Term Approach to Development in Conflict- prone Areas�. Catatan latar belakang untuk World Development Report 2011 (WDR 2011). Agarwal, Sanjay, Rasmus Heltberg, dan Myrtle Diachok. 2009. “Scaling up Social Accountability in World Bank Operations�. Social Development Department, World Bank, Washington, D.C. Agence Française de Développement, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, DFID (U.K. Department for International Development), dan World Bank. 2005. “Propoor Growth in the 1990s: Lessons and Insights from 14 Countries�. World Bank, Washington, D.C. Agence France-Presse. 1999. “East Timorese Rebels Vow to Confine Troops to Barracks: UN�. Agence France- Presse, 28 Juli. Agoglia, John, Michael Dziedzic, dan Barbara Sotirin (eds.). 2008. Measuring Progress in Conflict Environments (MPICE): A Metrics Framework. Washington, D.C: United States Institute of Peace. Alda, Erik dan José Cuesta. 2010. “A Comprehensive Estimation of Costs of Crime in South Africa and Its Implications for Effective Policy Making�. Journal of International Development (Edisi Online). Alden, Christopher. 2001. Mozambique and the Construction of the New African State: From Negotiations to Nation Building. London: Palgrave Macmillan. AllAfrica. 2009. “Liberia: GEMAP Has Succeeded�. AllAfrica.com, 30 Oktober. Altbeker, Antony. 2005. “Paying for Crime: South African Spending on Criminal Justice�. ISS Working Paper 115, Institute for Security Studies, Pretoria. Alvarado, Nathalie dan Beatriz Abizanda. 2010. “Some Lessons Learnt in Citizen Security by the IADB�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. American Psychological Association. 1996. “Violence and the Family: Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and the Family�. American Psychological Association, Washington, D.C. Amnesty International. 2005. “Israel and the Occupied Territories: Conflict, Occupation and Patriarchy: Women Carry the Burden�. Amnesty International, London. Anastasijevic, Dejan. 2006. “Organized Crime in the Western Balkans�. Makalah ini dipresentasikan pada First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, Ljubljana, 23 November. Andean Council of Foreign Ministers. 2001. “Andean Cooperation Plan for the Control of Illegal Drugs and Related Offenses�. Andean Community General Secretariat, Cartagena, Colombia. Anderlini, Sanam. 2000. “Women at the Peace Table: Making a Difference�. UN Development Fund for Women, New York. __________. 2010a. “Gender Background Paper�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010b. “What the Women Say: Participation and UNSCR 1325�. International Civil Society Action Network, Washington, D.C.; Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. Andersen, Louise. 2010. “Outsiders Inside the State. Post-conflict Liberia between Trusteeship and Partnership�. Journal of Intervention and Statebuilding 4 (2): 129–152. Andeweg, Rudy B. 2000. “Consociational Democracy�. Annual Review of Political Science 3: 509–536. Andreas, Peter. 2004. “The Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia�. International Studies Quarterly 48 (1): 29–52. Andrews, Matthew. 2010. “Good Government Means Different Things in Different Countries�. Governance 23 (1): 7–35. Anyanwu, John C. 2004. “Economic and Political Causes of Civil Wars in Africa: Some Econometric Results�. Peace, Conflict, and Development 4: 1–15. Arai, Yukiko, Ata Cissé, dan Madjiguene Sock. 2010. “Promoting Job Creation for Young People in Multinational Enterprises and Their Supply Chains: Liberia�. Employment Sector Report 7, International Labour Organization Geneva. Arboleda, Jairo. 2010. “Security and Development in Colombia�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Daftar pustaka D-3 Argandoña, Antonio. 2003. “The Social Dimensions of Labour Market Institutions�. Dalam The Social Dimensions of Employment: Institutional Reforms in Labor Markets, Antonio Argandoña dan Jordi Gual (eds.). Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing. Arias, Patricia. 2009. “Seguridad Privada en América Latina: El Lucro y los Dilemas de una Regulación Deficitaria�. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago. Arnson, Cynthia J. dan I. William Zartman (eds). 2005. Rethinking the Economics of War: The Intersection of Need, Creed and Greed. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Arzeni, Simone, Enrico Cesanelli, dan Stefano Pes. 2004. “Programme de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration des Ex-combatants (PDRRI): Rapport Final�. International Organization for Migration, Bissau. Ashe, Jeffrey dan Lisa Parrott. 2001. “Impact Evaluation: PACT’s Women’s Empowerment Program in Nepal: A Savings and Literacy Led Alternative to Financial Institution Building�. Brandeis University; Freedom from Hunger, Waltham, MA. Ashforth, Adam. 2009. “Ethnic Violence and the Prospects for Democracy in the Aftermath of the 2007 Kenyan Elections�. Public Culture 21 (1): 9–19. Asian Development Bank. 2006. “Central Asia: Increasing Gains from Trade through Regional Cooperation in Trade Policy, Transport, and Customs Transit�. Asian Development Bank, Mandaluyong City, Filipina. Aspinall, Edward. 2005. The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh? Washington, D.C.: East-West Center. Atkinson, Philippa. 2008. “Liberal Interventionism in Liberia: Towards a Tentatively Just Approach?� Conflict, Security and Development 8 (1): 15–45. Atos Consulting. 2009. “Evaluation of the Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA) Phase IV: Report�. Atos Consulting, Paris. Atran, Scott. 2003. “Genesis of Suicide Terrorism�. Science 299 (5612): 1534–1539. AusAID. 2009. “Australian Aid to Water Supply and Sanitation Service Delivery in East Timor and Indonesia: Evaluation Report�. AusAID, Canberra. Australian Crime Commission. 2010. “Australian Crime Commission: Unite the Fight Against Nationally Significant Crime�. Australian Crime Commission, Sydney. Austrian Federal Ministry for European and International Affairs. 2006. “Three Year Programme on Austrian Development Policy 2006–2008�. Austrian Federal Ministry for European and International Affairs, Vienna. Axelrod, Robert. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. Azam, Jean-Paul, Shantayanan Devarajan, dan Stephen A. O’Connell. 2002. “Equilibrium Aid Dependence�. University of Toulouse, Toulouse, France. Processed. Azam, Jean-Paul dan Alice Mesnard. 2003. “Civil War and the Social Contract�. Public Choice 115 (3–4): 455–475. Bagwitz, Daniel, Reinhold Elges, Helmut Grossmann, dan Gabriele Kruk. 2008. “Private Sector Development in (Post-) Conflict Situations: Guidebook�. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn, Germany. Baily, Virginia dan Veronica Hoskins. 2007. “Liberia: Peacebuilding Fund�. Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series 44 (9): 17550B. Baird, Mark. 2010. “Service Delivery in Fragile and Conflict-Affected States�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Baker, Paul, Friedrich von Kirchbach, Mondher Mimouni, dan Jean-Michel Pasteels. 2002. “Analytical Tools for Enhancing the Participation of Developing Countries in the Multilateral Trading System in the Context of the Doha Development Agenda�. Aussenwirtschaft 57 (3): 343–369. Baker, Raymond W. 2005. Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Ball, Nicole dan Malcolm Holmes. 2002. “Integrating Defense into Public Expenditure Work�. U.K. Department for International Development, London. D-4 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Ballentine, Karen dan Heiko Nitzschke. 2006. “Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict�. Dalam Security and Development: Investing in Peace and Prosperity. Robert Picciotto dan Rachel Weaving (eds.). Oxfordshire, U.K.: Routledge. Banerjee, Abhijit V. dan Esther Duflo. 2009. “The Experimental Approach to Development Economics�. Annual Review of Economics 1: 151–178. Bannon, Ian dan Paul Collier. 2003. Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions. Washington, D.C.: World Bank. Barakat, Sultan. 2006. “Mid-term Evaluation Report of the National Solidarity Programme�. Post-war Reconstruction and Development Unit, University of York, York, U.K.; Ministry of Rural Rehabilitation and Development, Islamic Republic of Afghanistan, Kabul. Barron, Patrick. 2010. “Community-Driven Development in Post-conflict and Conflict-Affected Areas�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Barron, Patrick, Paul Arthur, Peter Bartu, dan Teresa Whitfield. 2010. “Sub-national Violence in Middleand Higher-Income Countries�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Barron, Patrick dan Adam Burke. 2008. “Supporting Peace in Aceh: Development Agencies and International Involvement�. Policy Studies 47, East-West Center, Washington, D.C. Barron, Patrick, Macartan Humphreys, Laura Paler, dan Jeremy Weinstein. 2009. “Community-Based Reintegration in Aceh: Assessing the Impacts of BRA-KDP�. Indonesian Social Development Paper 12, World Bank, Washington, D.C. Bartoli, Andrea. 2005. “Learning from the Mozambique Peace Process: The Role of the Community of Sant’Egidio�. Dalam Analyzing Successful Transfer Effects in Interactive Conflict Resolution. Ron Fisher (ed.). Lanham, MD: Lexington Books. Bastick, Megan, Karin Grimm, dan Rahel Kunz. 2007. Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the Security Sector. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. Batchelor, Peter dan Paul Dunne. 1998. “The Restructuring of South Africa’s Defence Industry�. Africa Security Review 7 (6): 27–43. Bateson, Regina. 2010. “Summary of Recent Research: Public Security in Post War Guatemala�. Tesis Program Doktoral (Ph.D.), Yale University, New Haven, CT. Battle, Clare. 2008. “‘Fighting Talk’: The DCED Expert Meeting on Private Sector Development in Postconflict Situations�. The Donor Committee for Enterprise Development, Cambridge, U.K. Bayer, Resat dan Matthew C. Rupert. 2004. “Effects of Civil Wars on International Trade, 1950–1992�. Journal of Peace Research 41 (6): 699–713. BBC News. 2002. “What is Loya Jirga?�. BBC News, 1 July. __________. 2010. “The Salang Tunnel: Afghanistan’s Lifeline�. BBC News, 10 Februari. BBC World Service Trust. 2010. “Afghan Education Projects�. BBC World Service Trust, London. http:// www. bbc.co.uk. Beasley, Kenneth W. 2006. “Job Creation in Postconflict Societies�. Issue Paper 9, Center for Development Information and Evaluation, U.S. Agency for International Development, Washington, D.C. Beath, Andrew, Christia Fotini, Ruben Enikolopov, dan Shahim Ahmad Kabuli. 2010. “Randomized Impact Evaluation of Phase-II of Afghanistan’s National Solidarity Program: Estimates of Interim Program Impact from First Follow-up Survey�. World Bank, Washington, D.C. http://www.nsp-ie.org/ reportsimpacts. html. Beato, Claudio C. 2005. “Case Study ‘Fico Vivo’ Homicide Control Project in Belo Horizonte�. World Bank, Washington, D.C. Becker, Gary S. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach�. Journal of Political Economy 76 (2): 169–217. Bedeski, Robert. 1994. The Transformation of South Korea: Reform and Reconstitution in the Sixth Republic Under Roh Tae Woo, 1987–1992. London: Routledge. Daftar pustaka D-5 Beijing Declaration and Platform for Action. 1995. “Chapter IV. E. Women and Armed Conflict�. Fourth World Conference on Women, United Nations, Beijing. Belgium Development Agency. 2006. “Indicative Cooperation Programme (2007–2009)�. Belgium Development Agency, Brussels. __________. 2009. “Indicative Cooperation Programme (2010–2013)�. Belgium Development Agency, Brussels. Bellina, Séverine, Dominique Darbon, Stein S. Eriksen, dan Ole J. Sending. 2009. “The Legitimacy of the State in Fragile Situations�. Report 20/2009 Discussion, Norwegian Agency for Development Cooperation, Oslo; The French Ministry of Foreign and European Affairs, Paris. Ben-Ari, Benyamin. 2010. “An International Band-Aid: UNIFIL II and the Endeavor into Southern Lebanon�. Publications in Contemporary Affairs, Provo, UT. Berger, Rachel. 2003. “Conflict over Natural Resources Among Pastoralists in Northern Kenya: A Look at Recent Initiatives in Conflict Resolution�. Journal of International Development 15 (2): 245–257. Berman, Eli. 2009. Radical, Religious and Violent: The New Economics of Terrorism. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology. Berman, Eli, Joseph Felter, Jacob N. Shapiro, dan Michael Callen. 2009. “Do Working Men Rebel? Insurgency and Unemployment in Iraq and the Philippines�. Working Paper 15547, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Berman, Eli dan Laurence R. Iannaccone. 2006. “Religious Extremism: The Good, the Bad, and the Deadly�. Public Choice 128 (1): 109–129. Berrebi, Claude. 2007. “Evidence About the Link Between Education, Poverty, and Terrorism among Palestinians�. Peace Economics, Peace Science, and Public Policy 13 (1): 1–38. Besley, Timothy dan Torsten Persson. 2009. “Repression or Civil War?� American Economic Review 99 (2): 292–297. __________. 2010. “State Capacity, Conflict and Development�. Econometrica 78 (1): 1–34. Bessler, Manuel, Richard Garfield, dan Gerard Mc Hugh. 2004. “Sanctions Assessment Handbook: Assessing the Humanitarian Implications of Sanctions�. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; Inter-Agency Standing Committee, New York. Betancourt, Theresa S. dan Timothy Williams. 2008. “Building an Evidence Base on Mental Health Interventions for Children Affected by Armed Conflict�. Intervention 6 (1): 39–56. Bhavnani, Ravi dan Dan Miodownik. 2009. “Ethnic Polarization, Ethnic Salience, and Civil War�. Journal of Conflict Resolution 53 (1): 30–49. Bijleveld, Catrien, Aafke Morssinkhof, dan Alette Smeulers. 2009. “Counting the Countless: Rape Victimization during the Rwandan Genocide�. International Criminal Justice Review 19 (2): 208–224. Bilcik, Vladimir, Alexander Duleba, Michal Klyap, dan Svitlana Mitryayeva. 2000. “Role of the Carpathian Euroregion in Strengthening Security and Stability in Central and Eastern Europe�. Makalah ini dipresentasikan pada Carpathain Euroregion: Prospects and Challenges workshop, Truskavets, Ukraina, 23–25 November. Birdsall, Nancy, Homi Kharas, Ayah Mahgoub, dan Rita Perakis. 2010. “Quality of Official Development Assistance Assessment�. Brookings Institution; The Center for Global Development, Washington, D.C. Business Climate Legal and Institutional Reform (BizCLIR). 2007. “Overhauling Contract Enforcement: Lessons from Rwanda�. BizCLIR Issues Paper 17, U.S. Agency for International Development, Washington, D.C. Blattman, Christopher. Akan terbit. “Post-conflict Recovery in Africa: The Micro Level�. Dalam Oxford Companion to the Economics of Africa, Shantayanan Devarajan, Ernest Aryeetey, Ravi Kanbur, dan Louis Kasekende (eds.). Oxford, U.K.: Oxford University Press. Blattman, Christopher dan Edward Miguel. 2010. “Civil War�. Journal of Economic Literature 48 (1): 3–57. Blum, Rachel dan Jerome LeBleu. 2010. “Employment Generation in Post-conflict Environments: Linking Short-and Long-Term Initiatives�. Dalam Civil Power in Irregular Conflicts. Franklin D. Kramer, Thomas Dempsey, Joseph Gregoire, dan Susan Merrill (eds.). Alexandria, VA: CNA Analysis and D-6 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Solutions; Carlisle, PA: U.S. Army Peacekeeping and Stability Operations Institute; Arlington, VA: Association of the U.S. Army. Blundell, Arthur G. 2010. “Forests and Conflict: The Financial Flows That Fuel War�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Bøås, Morten. 2009. “Making Plans for Liberia: A Trusteeship Approach to Good Governance�. Third World Quarterly 30 (7): 1329–1341. Bøås, Morten, Åage Tiltnes, dan Hedda Flatø. 2010. “Comparing the Cases�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Boko, Sylvain H. 2008. “Social Accountability in Post-conflict and Fragile States�. Makalah ini dipresentasikan pada Affiliated Network for Social Accountability: Africa Annual Stakeholder Conference, Addis Ababa, 19–20 Mei. Bora, Saswati, Robert Townsend, Iride Ceccacci, dan Christopher Delgado. 2010. “Food Security and Conflict�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Bott, Sarah, Andrew Morrison, dan Mary Ellsberg. 2005. “Preventing and Responding to Gender-Based Violence in Middle-and Low-Income Countries: A Global Review and Analysis�. Policy Research Working Paper 3618, World Bank, Washington, D.C. Boudreaux, Karol C. 2010. “A Better Brew for Success: Economic Liberalization in Rwanda’s Coffee Sector�. World Bank, Washington, D.C. Boudreaux, Karol C. dan Jutta Tobias. 2009. “The Role of Entrepreneurship in Conflict Reduction in the Post- genocide Rwandan Coffee Industry: Quantitative Evidence from a Field Study�. Working Paper 09-24, Mercatus Center, George Mason University, Arlington, VA. Bourne, Mike. 2007. Arming Conflict: The Proliferation of Small Arms. New York: Palgrave Macmillan. Bowden, Anna. 2010. “The Economic Cost of Maritime Piracy�. One Earth Future Foundation, Louisville, CO. Bowman, Brett, Richard Matzopoulos, Alexander Butchart, dan James A. Mercy. 2008. “The Impact of Violence on Development in Low- to Middle-Income Countries�. International Journal of Injury Control and Safety Promotion 15 (4): 209–219. Boyce, James dan Shepard Forman. 2010. “Financing Peace: International and National Resources for Post- conflict Countries and Fragile States�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Bradbury, Mark. 2008. Becoming Somaliland. Bloomington, IN: Indiana University Press. Braithwaite, Valerie dan Margaret Levi (eds.). 1998. Trust and Governance. New York: Russell Sage Foundation. Brancati, Dawn. 2006. “Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?� International Organization 60 (3): 651–685. Brands, Hal. 2009. “Los Zetas and Mexico’s Transnational Drug War�. World Politics Review (Edisi Online). Braud, Pierre-Antoine dan Giovanni Grevi. 2005. “The EU Mission in Aceh: Implementing Peace�. Occasional Paper 61, European Union Institute for Security Studies, Paris. Bräutigam, Deborah. 2000. Aid Dependence and Governance. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Briceño-Garmendia, Cecilia dan Vivien Foster, eds. 2010. Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. Washington, D.C.: World Bank. Brick, Jennifer. 2008. “The Political Economy of Customary Village Organizations in Rural Afghanistan�. Makalah ini dipresentasikan pada Annual Meeting of the Central Eurasian Studies Society, Washington, D.C., 18–21 September. Brinkman, Henk-Jan dan Cullen S. Hendrix. 2010. “Food Insecurity and Conflict: Applying the WDR Framework�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Bronstein, Hugh. 2007. “Outraged Colombians March Against Rebel Kidnappers�. Reuters, 5 Juli.. Brown, Michael E. 1996. “Introduction�. Dalam The International Dimensions of Internal Conflict. Michael E. Brown (ed.). Cambridge, MA: Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Daftar pustaka D-7 Brück, Tilman, Valpy Fitzgerald, dan Arturo Grigsby. 2000. “Enhancing the Private Sector Contribution to Post-War Recovery in Poor Countries�. Queen Elizabeth House Working Paper 45, University of Oxford, Oxford, U.K. Brück, Tilman dan Kati Schindler. 2008. “The Impact of Conflict and Fragility on Households: A Conceptual Framework with Reference to Widows�. Research Paper 2008/83, United Nations University—World Institute for Development Economic Research Paper, Helsinki. Brückner, Markus dan Antonio Ciccone. 2010. “International Commodity Prices, Growth and the Outbreak of Civil War in Sub-Saharan Africa�. The Economic Journal 120 (544): 519–534. Buhaug, Halvard dan Kristian S. Gleditsch. 2008. “Contagion or Confusion? Why Conflicts Cluster in Space�. International Studies Quarterly 52 (2): 215–233. Buhaug, Halvard dan Henrik Urdal. 2010. “An Urbanization Bomb? Population Growth and Social Disorder in Cities�. Makalah ini dipresentasikan pada Urban Affairs Association Annual Conference, Honolulu, HI, 10 Maret. Butchart, Alexander, David Brown, Alexis Khanh-Huynh, Phaedra Corso, Nicolas Florquin, dan Robert Muggah. 2008. “Manual for Estimating the Economic Costs of Injuries Due to Interpersonal and Self- Directed Violence�. World Health Organization (WHO), Geneva; Department of Health and Human Services, Washington, D.C.; Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA. Butty, James. 2010. “A New Study Finds Death Toll in Congo War Too High�. Voice of America, 21 Januari. Byron, Dennis dan Maria Dakolias. 2008. “The Regional Court Systems in the Organization of Eastern Caribbean States and the Caribbean�. Dalam Small States, Smart Solutions: Improving Connectivity and Increasing the Effectiveness of Public Services. Edgardo Favaro (ed.). Washington, D.C.: World Bank. Cadeado, Calton dan Hipolito Hamela. 2009. “A Suis Generis Case of Power-Sharing in Mozambique�. Peace and Development Research, World Bank, Washington, D.C. Campbell, Susanna P., Anja T. Kaspersen, dan Erin Weir. 2007. “Integrated Mission Revisited: Synthesis of Findings�. Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Oslo. Carl, Andy dan Lorraine Garasu. 2002. “Weaving Consensus: The Papua New Guinea—Bougainville Peace Process�. Conciliation Resources, London. Carpenter, R. Charli. 2006. “Recognizing Gender-Based Violence against Civilian Men and Boys in Conflict Situations�. Security Dialogue 37 (1): 83–103. Carter, Stephen dan Kate Clark. 2010. “No Shortcut to Stability: Justice, Politics and Insurgency in Afghanistan�. Chatham House, London. Cederman, Lars-Erik, Andreas Wimmer, dan Brian Min. 2010. “Why Do Ethnic Groups Rebel?: New Data and Analysis�. World Politics 62 (1): 87–119. Central American Integration System. 2009. “Central American Integration System�. General Secretariat of Central American Integration System, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. http://www.sica.int. Centre for Good Governance. 2009. “Social Audit of NREGS (AP) in Andhra Pradesh�. Centre for Good Governance, Hyderabad, India. Centro de Coordinación de Acción Integral. 2010. “Reporte Ejecutivo Plan Nacional de Consolidación�. Centro de Coordinación de Acción Integral, Bogotá. Cerra, Valerie dan Sweta C. Saxena. 2008. “Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery�. American Economic Review 98 (1): 439–457. Chalk, Peter. 2008. “The Maritime Dimensions of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States�. RAND Corporation, Santa Monica, CA. Chalmers, Malcolm. 2007. “Spending to Save? An Analysis of the Cost Effectiveness of Conflict Prevention�. Defense and Peace Economics 18 (1): 1–23. Chamarbagwala, Rubiana dan Hilcías E. Morán. 2011. “The Human Capital Consequences of Civil War: Evidence from Guatemala�. Journal of Development Economics 94 (1): 41–61. Chandran, Rahul, Jake Sherman, Bruce Jones, Shepard Forman, Anne le More, Andrew Hart, dan Yochino Funaki. 2009. “Rapid Deployment of Civilians for Peace Operations: Status, Gaps and Options�. Center on International Cooperation, New York University, New York. D-8 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Chandran, Rahul, Jenna Slotin, dan Gigja Sorensen. 2010. “Strategic Planning, Peacebuilding and Statebuilding: Background Paper for the International Dialogue�. Center on International Cooperation, New York University, New York. Chang, Yun-Shik dan Steven H. Lee. 2006. Transformations in Twentieth Century Korea. New York: Routledge. Chauveau, Jean-Pierre dan Paul Richards. 2008. “West African Insurgencies in Agrarian Perspective: Côte d’Ivoire and Sierra Leone Compared�. Journal of Agrarian Change 8 (4): 515–552. Cheeseman, Nic dan Blessing-Miles Tendi. 2010. “Power-Sharing in Comparative Perspective: The Dynamics of ‘Unity Government’ in Kenya and Zimbabwe�. Journal of Modern African Studies 48 (2): 203–229. Chen, Shaohua, Martin Ravallion, dan Prem Sangraula. 2008. “Dollar a Day Revisited�. World Bank Economic Review 23 (2): 163–184. Chesterman, Simon. 2004. You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-Building. New York: Oxford University Press. Christensen, Clayton M. 2003.The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book that Will Change the Way You Do Business. New York: HarperCollins. Chuhan-Pole, Punam. 2010. “Yes Africa Can: Success Stories from a Dynamic Continent�. Office of the Chief Economist, Africa Region, World Bank, Washington, D.C. Chun, Suk dan Inger Skjelsbæk. 2010. “Sexual Violence in Armed Conflicts�. Policy Brief I/2010, International Peace Research Institute of Oslo, Oslo. Cincotta, Richard, Robert Engelman, dan Daniele Anastasion. 2003. “The Security Demographic: Population and Civil Conflict after the Cold War�. Population Action International, Washington, D.C. Cingranelli, David L. dan David L. Richards. 1999. “Measuring the Level, Pattern, and Sequence of Government Respect for Physical Integrity Rights�. International Studies Quarterly 43 (2): 407–417. __________. 2010. “CIRI Human Rights Data Project�. Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Data Project, Binghamton, NY. http://ciri.binghamton.edu/. Clark, John F. 1994. “The National Conference as an Instrument of Democratization in Francophone Africa�. Journal of Third World Studies 11 (1): 304–335. Clark, Philo dan Zachary A. Kaufman. 2011. “Rwanda: Recent History�. Dalam Africa South of the Sahara 2012, Iain Frame (ed.). London: Routledge. Clements, Kevin P. 2010. Traditional, Charismatic and Grounded Legitimacy. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Cliffe, Sarah, Scott Guggenheim, dan Markus Kostner. 2003. “Community-Driven Reconstruction as an Instrument in War-to-Peace Transitions�. Conflict Prevention and Reconstruction Series Working Paper 7, Social Development Department, World Bank, Washington, D.C. Coalition for International Justice. 2005. “Following Taylor’s Money: A Path of War and Destruction�. Coalition for International Justice, Washington, D.C. Coldham, Simon. 1984. “The Settlement of Land Disputes in Kenya: An Historical Perspective�. The Journal of Modern African Studies 22 (1): 59–71. Colletta, Nat J. dan Michelle L. Cullen. 2000. Violent Conflict and the Transformation of Social Capital: Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia. Washington, D.C.: World Bank. Colletta, Nat J., Markus Kostner, dan Ingo Wiederhofer. 1996. “Case Studies in War-to-Peace Transition: The Demobilization and Reintegration of Ex-combatants in Ethiopia, Namibia, and Uganda�. Discussion Paper 331, Africa Technical Department Series, World Bank, Washington, D.C. Colletta, Nat J. dan Gebreselassie Tesfamichael. 2003. “Bank Engagement after Conflict: A Client Perspective�. World Bank, Washington, D.C. Collier, Paul. 2007. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It. New York: Oxford University Press. Collier, Paul, Lisa Chauvet, dan Håvard Hegre. 2007. “The Security Challenge in Conflict-prone Countries�. Challenge Paper, Copenhagen Consensus 2008, Copenhagen. Collier, Paul, Lani Elliott, Håvard Hegre, Anke Hoeffler, Marta Reynal-Querol, dan Nicholas Sambanis. 2003. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Washington, D.C.: World Bank. Daftar pustaka D-9 Collier, Paul dan Anke Hoeffler. 1998. “On Economic Causes of Civil War�. Oxford Economic Papers 50 (4): 563–573. __________. 2002. “On the Incidence of Civil War in Africa�. Journal of Conflict Resolution 46 (1): 13–28. __________. 2004. “Greed and Grievance in Civil War�. Oxford Economic Papers 56 (4): 563–595. Collier, Paul, Anke Hoeffler, dan Mans Söderbom. 2008. “Post Conflict Risks�. Journal of Peace Research 45 (4): 461–478. Collier, Paul dan Nicholas Sambanis (eds.). 2005. Understanding Civil War: Evidence and Analysis. Washington, D.C.: World Bank. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 2009. “Two Years of Work: A Commitment to Justice�. CICIG, Guatemala City. __________. 2010. “Mensaje a los Jóvenes de Guatemala Acerca de la Elección de Fiscal General de la Nación�. CICIG, Guatemala City. Comité de Defensa para los Derechos Humanos en Honduras (CODEH). 2008. “Crimen, Delincuencia e Impunidad: Manifestaciones de Violencia y Conflictividad Social�. CODEH, Tegucigalpa. Commission on Growth and Development. 2008. “The Growth Commission Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development�. Commission on Growth and Development, Washington, D.C. Commission on Human Security. 2003. “Human Security Now: Protecting and Empowering People�. Commission on Human Security, New York. Commonwealth Secretariat. 2006. “Guyana General and Regional Elections: Report of the Commonwealth Observer Group�. Commonwealth Secretariat, London. Comunità di Sant’Egidio. 2010. “The BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) Programme�. Comunità di Sant’Egidio, Rome. Cooke, Julian dan Mervyn Brown. 2011. “Recent History: Madagascar�. Europa World Online, London. http:// www.europaworld.com. Correia, Maria C. 2010. “MDRP and Regionality�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Cortright, David, George Lopez, dan Linda Gerber. 2002. “Sanctions Sans Commitment: An Assessment of UN Arms Embargoes�. Dalam Sanctions and the Search for Security Challenges to UN Action, David Cortright, George Lopez, dan Linda Gerber (eds.). Boulder, CO: Lynne Reinner. Council for the Development of Cambodia. 2010. “The Cambodia ODA Database�. Cambodian Rehabilitation and Development Board, Government of Cambodia, Phnom Penh. http://cdc.khmer.biz. Council of Europe. 1995. “Examples of Good Practice of Transfrontier Co-operation Concerning Members of Ethnic Groups Residing on the Territory of Several States�. Council of Europe, Strasbourg, France. Council of Europe and Institute of International Sociology of Gorizia. 2003. “Cross-Border Cooperation in the Balkan/Danube Area: An Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats�. Council of Europe, Strasbourg, France; Institute of International Sociology of Gorizia, Gorizia, Italy. Cousens, Elizabeth dan David Harland. 2006. “Post-Dayton Bosnia and Herzegovina�. Dalam Twenty-First Century Peace Operations. William J. Durch (ed.). Washington, D.C.: United States Institute of Peace. Cox, Marcus dan Nigel Thornton. 2010. “Applied Knowledge: Managing Results in Conflict-Affected and Fragile States: A Stock-Take of Lessons, Experience, and Practice�. U.K. Department for International Development, London. Cramer, Christopher. 2002. “Homo Economicus Goes to War: Methodological Individualism, Rational Choice and the Political Economy of War�. World Development 30 (11): 1845–1864. __________. 2006. Violence in Developing Countries: War, Memory, Progress. Bloomington, IN: Indiana University Press. __________. 2010. “Unemployment and Participation in Violence�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Crawford, Adam. 1999. The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnerships. New York: Oxford University Press. Crisis Management Initiative. 2011. “Aceh�. Crisis Management Initiative, Helsinki. http://www.cmi.fi/. D-10 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Crook, Richard C. dan James Manor. 1998. Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Cross, Tim. 2010. “Youth Violence Prevention around the World: The Youth Build Case Study�. Dalam Beyond Suppression: Global Perspectives on Youth Violence. Robert Cohen, Joan S. Hoffman, dan Lyndee Knox (eds.). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. Crown Agents. 2007. “Customs Reform Programme 1997–2006: The Modernisation of Alfândegas de Moçambique�. Crown Agents, Sutton, U.K. Cukier, Wendy. 2002. “Small Arms and Light Weapons: A Public Health Approach�. Brown Journal of World Affairs 9 (1): 261–280. Cumings, Bruce. 2005. “State Building in Korea: Continuity and Crisis�. Dalam States and Development: Historical Antecedents of Stagnation and Advance. Matthew Lange dan Dietrich Rueschemeyer (eds.). New York: Palgrave Macmillan. Cunningham, Wendy, Lorena M. Cohen, Sophie Naudeau, dan Linda McGinnis. 2008. “Supporting Youth at Risk: A Policy Toolkit for Middle-Income Countries�. World Bank, Washington, D.C. Curtis, Glenn. E. dan Tara Karacan. 2002. “The Nexus among Terrorists, Narcotics Traffickers, Weapons Proliferators, and Organized Crime Networks in Western Europe�. Federal Research Division, Library of Congress, Washington, D.C. D’Anieri, Paul. 2006. “Explaining the Success and Failure of Post Communist Revolutions�. Communist and Post-Communist Studies 39 (3): 331–350. Dahlberg, Linda L. 1998. “Youth Violence in the United States: Major Trends, Risk Factors, and Prevention Approaches�. American Journal of Preventive Medicine 14 (4): 259–272. Dahlberg, Linda L. dan Etienne G. Krug. 2002. “Violence: A Global Public Health Problem�. Dalam WorldReport on Violence and Health. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi, dan Rafael Lozano (eds.). Geneva: WHO. Dale, Pamela. 2009. “Delivering Justice to Sierra Leone’s Poor: An Analysis of the Work of Timap for Justice�. World Bank, Washington, D.C. Davies, Martyn, Hannah Edinger, Nastasya Tay, dan Sanusha Naidu. 2008. “How China Delivers Development Assistance to Africa�. Centre for Chinese Studies, University of Stellenbosch, Matieland, South Africa. Davies, Stephen, Dimieari von Kemedi, dan Mark Drennan. 2005. “Illegal Oil Bunkering in the Niger Delta�. Niger Delta Peace and Security Strategy Working Group, Port Harcourt, Nigeria. de Figueiredo, Rui J.P. Jr., dan Barry R. Weingast. 1999. “The Rationality of Fear: Political Opportunism and Ethnic Conflict�. Dalam Civil Wars, Insecurity and Interventions. Jack Snyder dan Barbara F. Walter (eds.). New York: Columbia University Press. de Greiff, Pablo. 2006. The Handbook of Reparations. New York: Oxford University Press. __________. 2010. “Transitional Justice, Security, and Development�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. De Groot, Olaf J. 2010. “The Spillover Effects of Conflict on Economic Growth in Neighbouring Countries in Africa�. Defence and Peace Economics 21 (2): 149–164. De Silva, K.M. 2005. A History of Sri Lanka. New York: Penguin Books. de Soto, Alvaro dan Graciana del Castillo. 1994. “Obstacles to Peacebuilding�. Foreign Policy 94: 69–83. de Soysa, Indra. 2002. “Paradise Is a Bazaar? Greed, Creed, and Governance in Civil War, 1989–99�. Journal of Peace Research 39 (4): 395–416. De Stefano, Lucia, James Duncan, Shlomi Dinar, Kerstin Stahl, Kenneth Strzepek, dan Aaron T. Wolf. 2010. “Mapping the Resilience of International River Basins to Future Climate Change: Induced Water Variability�. Water Sector Board Discussion Paper 15, World Bank, Washington, D.C. de Waal, Alex dan Julie Flint. 2008. Darfur: A New History of a Long War. London: Zed Books; London: International African Institute. De Wulf, Luc dan José B. Sokol (eds.). 2004. Customs Modernization Initiatives: Case Studies. Washington, D.C.: World Bank. Daftar pustaka D-11 de Zwart, Frank. 2000. “The Logic of Affirmative Action: Caste, Class and Quotas in India�. Acta Sociologica 43 (3): 235–249. del Ninno, Carlo, Kalanidhi Subbarao, dan Annamaria Milazzo. 2009. “How to Make Public Works Work: A Review of Experiences�. Social Protection Discussion Paper 905, World Bank, Washington, D.C. Demirgüc-Kunt, Asli, Leora F. Klapper, dan Georgios A. Panos. 2011. “Entrepreneurship in Post-conflict Transition: The Role of Informality and Access to Finance�. Economics of Transition 19 (1): 27–78. Demombynes, Gabriel. 2010. “Drug Trafficking and Violence in Central America and Beyond�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Demombynes, Gabriel dan Michael Clemens. 2010. “When Does Rigorous Impact Evaluation Make a Difference? The Case of the Millennium Villages�. Working Paper 225, Center for Global Development, Washington, D.C. Development Alternatives Incorporated. 2010. “Facility for New Market Development (FNMD)�. Development Alternatives Incorporated, Bethesda, MD. Di John, Jonathon dan James Putzel. 2009. “Political Settlements�. Governance and Social Development Resource Centre, International Development Department, University of Birmingham, Birmingham, U.K. Dinnen, Sinclair, Douglas Porter, dan Caroline Sage. 2010. “Conflict in Melanesia: Common Themes, Different Lessons�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Dixit, Avinash. 1980. “The Role of Investment in Entry Deterrence�. Economic Journal 90 (357): 95–106. Dobbins, James, Seth G. Jones, Keith Crane, dan Beth C. DeGrasse. 2007. The Beginner’s Guide to Nation- Building. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Dobbins, James, Seth G. Jones, Keith Crane, Andrew Rathmell, Brett Steele, Richard Teltschik, dan Anga Timilsina. 2005. The UN’s Role in Nation-Building: From the Congo to Iraq. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Donovan, Megan K. 2008. “The International Commission against Impunity in Guatemala: Will Accountability Prevail?� Arizona Journal of International and Comparative Law 25 (3): 779–824. Doyle, Michael W. dan Nicholas Sambanis. 2006. Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations. Princeton, NJ: Princeton University Press. Duailibi, Sergio, William Ponicki, Joel Grube, Ilana Pinsky, Ronaldo Laranjeira, dan Martin Raw. 2007. “The Effect of Restricting Opening Hours on Alcohol-Related Violence�. American Journal of Public Health 97 (12): 2276–2280. Dudley, Steven S. 2010. “Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras�. Dalam Shared Responsibility: U.S.-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime. Erik L. Olson, David A. Shirk, dan Andrew Selee (eds.). Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars; San Diego, CA: Trans-Border Institute, University of San Diego. Duffield, Mark. 2000. “Globalization, Transborder Trade, and War Economies�. Dalam Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Mats R. Berdal dan David M. Malone (eds.). Boulder, CO: Lynne Rienner. Dupuy, Kendra dan Helga M. Binningsbø. 2008. “Buying Peace with Diamonds? Power-sharing Agreements in Sierra Leone�. CSCW Policy Brief 7, Center for the Study of Civil War, Peace Research Institute of Oslo, Oslo. Dwan, Renata dan Laura Bailey. 2006. “Liberia’s Governance and Economic Management Assistance Program (GEMAP): A Joint Review by the Department of Peacekeeping Operations’ Peacekeeping Best Practices Section and the World Bank’s Fragile States Group�. Fragile States Group, World Bank, Washington, D.C.; Best Practices Section, Department of Peacekeeping Operations, United Nations, New York. Eades, Lindsay M. 1999.The End of Apartheid in South Africa. Westport, CT: Greenwood Press. Easterly, William, Jozef Ritzen, dan Michael Woolcock. 2006. “Social Cohesion, Institutions, and Growth�. Economics and Politics 18 (2): 103–120. Economic Times. 2008. “Australia Announces Pacific Guest Worker Scheme�. Economic Times, 17 Agustus. Economist Intelligence Unit. 2008a. “Country Profile: Burundi�. Economist Intelligence Unit, London. http:// www.eiu.com. D-12 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Economist Intelligence Unit. 2008b. “Country Profile: Guinea-Bissau�. Economic Intelligence Unit, London. http://www.eiu.com. __________. 2010. “Country Profiles�. Economist Intelligence Unit, London. http://www.eiu.com. Edis, Richard. 1995. “Mozambique’s Successful Peace Process: An Insider’s View�. Cambridge Review of International Affairs 9 (2): 5–21. Eichengreen, Barry. 2010. “Lessons from the Marshall Plan�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Eide, Espen B., Anja T. Kaspersen, Randolph Kent, dan Karen von Hippel. 2005. “Report on Integrated Missions: Practical Perspectives and Recommendations�. UN Executive Committee on Humanitarian Affairs, New York. Ekeh, Peter. 2002. “A Review of HRW’s and CLEEN’s Report The Bakassi Boys: The Legitimization of Murder and Torture on State Sponsored Vigilante Groups in Nigeria�. Dawodu.com, 27 Mei. El Jack, Amani. 2003. “Gender and Armed Conflict Overview Report�. Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, U.K. Elbadawi, Ibrahim, Håvard Hegre, dan Gary J. Milante. 2008. “The Aftermath of Civil War�. Journal of Peace Research 45 (4): 451–459. Embassy of the United States in Mexico. 2010. “Borders and Law Enforcement. A Border Community United: The U.S.-Mexico Border�. U.S. Department of State, Mexico City. http://mexico.usembassy.gov/. Encyclopedia of the Nations. 2010. “Benin-History�. Encyclopedia of the Nations. http://www.nationsencyclopedia. com/. Epstein, David L., Robert H. Bates, Jack A. Goldstone, Ida Kristensen, dan Sharyn O’Halloran. 2006. “Democratic Transitions�. American Journal of Political Science 50 (3): 551–569. Esteban, Joan dan Debraj Ray. 2008. “Polarization, Fractionalization and Conflict�. Journal of Peace Research 45 (2): 163–182. Estrada, Daniela. 2010. “Unfinished Business�. Inter Press Service News Agency, 30 Juli. Etzioni, Amitai. 1999. The Limits of Privacy. New York: Basic Books. Europa Publications. 2001. “Europa World Online�. Europa Publications. http://www.europaworld.com. European Affairs. 2010. “Led by the EU and NATO, International Efforts to Stem Maritime Piracy Begin to Pay Off �. European Affairs, European Institute, Washington, D.C. European Commission and Republic of Burundi. 2007. “République du Burundi: Communauté Européenne: Document de Stratégie Pays et Programme Indicatif National 2008–2013�. European Commission, Lisbon. European Union. 1951. “Treaty Establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty�. European Union, Brussels. http://europa.eu. Europol. 2007. “EU Terrorism Situation and Trend Report 2007�. Europol, The Hague, Netherlands. Evans, Alex. 2010. “Resource Scarcity, Climate Change and the Risk of Violent Conflict�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Even-Zohar, Chaim. 2003. “Sierra Leone Diamond Sector Financial Policy Constraint�. Management Systems International, Washington, D.C.; Peace Diamond Alliance, Freetown, Sierra Leone. Everett, Silas. 2009. “Law and Justice in East Timor: A Survey of Citizen Awareness and Attitudes regarding Law and Justice�. The Asia Foundation, San Francisco, CA. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 2009. “What is the EITI?� EITI, Oslo. Fabio, Sanchez. 2007. Las Cuentas de la Violencia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Falch, Åshild. 2010. “Women’s Political Participation and Influence in Post-conflict Burundi and Nepal�. Peace Research Institute of Oslo, Oslo. Farrell, Graham dan Ken Clark. 2004. “What Does the World Spend on Criminal Justice?� HEUNI Paper 20, European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki. Favaro, Edgardo (ed.). 2008. Small States, Smart Solutions: Improving Connectivity and Increasing the Effectiveness of Public Services. Washington, D.C.: World Bank. __________. 2010. “Using Regional Institutions to Improve the Quality of Public Services�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Daftar pustaka D-13 Faye, Michael L., John W. McArthur, Jeffrey D. Sachs, dan Thomas Snow. 2004. “The Challenges Facing Landlocked Developing Countries�. Journal of Human Development and Capabilities 5 (1): 31–68. Fearon, James D. 1995. “Rationalist Explanations for War�. International Organization 49 (3): 379–414. __________. 2004. “Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer than Others?� Journal of Peace Research 41 (3): 275–301. __________. 2005. “Primary Commodity Exports and Civil War�. Journal of Conflict Resolution 49 (4): 483– 507. __________. 2006. “Ethnic Mobilization and Ethnic Violence�. Dalam Oxford Handbook of Political Economy. Barry R. Weingast dan Donald A. Wittman (eds.). New York: Oxford University Press. __________. 2010a. “Governance and Civil War Onset�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010b. “Homicide Data�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Fearon, James D. dan David D. Laitin. 1999. “Weak States, Rough Terrain, and Large-Scale Ethnic Violence Since 1945�. Makalah ini dipresentasikan pada 1999 Annual Meetings of the American Political Science Association, Atlanta, GA, 2 September. __________. 2003. “Ethnicity, Insurgency, and Civil War�. American Political Science Review 97 (1): 75–90. Fearon, James D., Macartan Humphreys, dan Jeremy Weinstein. 2009. “Can Development Aid Contribute to Social Cohesion after Civil War? Evidence from a Field Experiment in Post-conflict Liberia�. American Economic Review 99 (2): 287–291. Fenton, Wendy dan Melissa Phillips. 2009. “Funding Mechanisms in Southern Sudan: NGO Perspectives�. Humanitarian Exchange Magazine 42: 25–27. Férnandez, Carlos Castresana. 2010. “CICIG Review: A Report on CICIG’s Activities�. Makalah ini dipresentasikan pada Central American Regional Workshop, dalam World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development, Meksiko, 21 Juni. Filippini, Leonardo. 2009. “Criminal Prosecutions for Human Rights Violations in Argentina�. International Center for Transitional Justice, Buenos Aires. Financial Action Task Force. 2010. “20 Years of the FATF Recommendations: 1990–2010�. Financial Action Task Force, Paris; Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. Finegan, T. Aldrich dan Robert A. Margo. 1994. “Added and Discouraged Workers in the Late 1930s: A Re- examination�. Journal of Economic History 54: 64–84. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2010. “Global Information Early Warning System on Food and Agriculture�. FAO, Rome. FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan World Bank. 2010. “Principles for Responsible Agricultural Investment That Respects Rights, Livelihoods and Resources�. Catatan Diskusi, FAO, Rome; IFAD, Rome; UNCTAD, Geneva; World Bank, Washington, D.C. Formisano, Michel. 2002. “Econometría Espacial: Características de la Violencia Homicida en Bogotá�. El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Bogotá. Fortna, Virginia P. 2008. Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices after Civil War. Princeton, NJ: Princeton University Press. Foxnews.com. 2001. “The Oklahoma City Bombing: Fast Facts�. FoxNews.com, 5 September. http://www. foxnews.com/. French Ministry of Foreign Affairs. 2006. “Framework Partnership Document: France; Republic of Burundi (2006–2010)�. French Ministry of Foreign Affairs, Paris. Friends Committee on National Legislation. 2009. “Kenya: Temporary Ceasefire or Lasting Peace?� Policy Brief, Friends Committee on National Legislation, Washington, D.C. Frühling, Hugo, Joseph S. Tulchin, dan Heather A. Golding (eds.). 2003. Crime and Violence in Latin America: Citizen Security, Democracy, and the State. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Ithaca, NY: Cornell University Press. D-14 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Gadir, Ali A., Ibrahim A. Elbadawi, dan Atta El-Batahani. 2005. “Sudan’s Civil War: Why Has It Prevailed for So Long?� Dalam Understanding Civil War: Evidence and Analysis. Paul Collier dan Nicholas Sambanis (eds.). Washington, D.C.: World Bank. Gaibulloev, Khusrav dan Todd Sandler. 2008. “Growth Consequences of Terrorism in Western Europe�. Kyklos 61 (3): 411–424. Gambino, Anthony W. 2010. “Democratic Republic of Congo�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Gantz, David. 1998. “Globalizing Sanctions Against Foreign Bribery: The Emergence of a New International Legal Consensus�. Northwestern Journal of International Law and Business 18 (2): 457–497. Garang, John. 1987. John Garang Speaks. London: Kegan Paul International. Garrasi, Donata. 2010. “Funding Peacebuilding and Recovery: A Comparative Review of System-wide Multi- donor Trust Funds and Other Funding Instruments for Peacebuilding and Post-conflict Recovery�. U.K. Department for International Development, London. Garrett, Laurie. 2005. “HIV and National Security: Where Are the Links?� Council on Foreign Relations, Washington, D.C. Garzón, Juan C. 2008. “Mafia and Co.: The Criminal Networks in Brazil, Mexico, and Colombia�. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. Gates, Scott, Håvard Hegre, Håvard M. Nygård, dan Håvard Strand. 2010. “Human, Economic, and Social Consequences of Fragility and Conflict�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Gates, Scott dan Kaare Strøm. 2008.“Power Sharing and Civil Conflict�. CSCW Policy Brief I/2008, Center for the Study of Civil War, Peace Research Institute of Oslo, Oslo. Gberie, Lansana. 2003a. “L’Afrique de l’Ouest: Entre Pierres et Étincelles. L’Économie Politique des Diamants et la Déstablisation Régionale�. Partenariat Afrique Canada, Ottawa. __________. 2003b. “ECOMOG: The Story of an Heroic Failure�. African Affairs 102 (406): 147–154. Gelb, Alan. 2010. “How Can Donors Create Incentives for Results and Flexibility for Fragile States? A Proposal for IDA�. Working Paper 227, Center for Global Development, Washington, D.C. Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press. Geneva Conventions. 1949. “Geneva Conventions Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War�. Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Geneva. Geneva Declaration. 2008. “Global Burden of Armed Violence�. Geneva Declaration on Armed Violence and Development, Geneva. __________. 2010. “More Violence, Less Development: Examining the Relationship between Armed Violence and MDG Achievement�. Geneva Declaration on Armed Violence and Development, Geneva. Gerson, Allan dan Nat J. Colletta. 2002. Privatizing Peace: From Conflict to Security. Ardsley, NY: Transnational Publishers. Gettleman, Jeffrey. 2009. “Radical Islamists Slip Easily Into Kenya�. New York Times, 21 Juli. GhanaWeb. 2006. “Workshop on Conflict Resolution Ends at Dodowa�. GhanaWeb, 1 April. http://ghanaweb. net. Ghani, Ashraf C. dan Clare Lockhart. 2008. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World. New York: Oxford University Press. Ghani, Ashraf C., Clare Lockhart, dan Michael Carnahan. 2005. “Closing the Sovereignty Gap: An Approach to State-Building�. Working Paper 253, Overseas Development Institute, London. Gilpin, Raymond. 2009. “Counting the Costs of Somali Piracy�. Center for Sustainable Economics Working Paper, United States Institute for Peace, Washington, D.C. Giovine, Luigi, Robert Krech, Kremena Ionkova, dan Kathryn Bach. 2010. “Holding on to Monrovia: Protecting a Fragile Peace through Economic Governance and Short-Term Employment�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Gleditsch, Kristian S. 2007.“Transnational Dimensions of Civil War�. Journal of Peace Research 44 (3): 293– 309. Gleditsch, Kristian S. dan Michael D. Ward. 1999. “Interstate System Membership: A Revised List of the Independent States since 1816�. International Interactions 25 (4): 393–413. Daftar pustaka D-15 __________. 2000. “War and Peace in Space and Time: The Role of Democratization�. International Studies Quarterly 44 (1): 1–29. Gleditsch, Nils P., Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg, dan Håvard Strand. 2002. “Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset�. Journal of Peace Research 39 (5): 615–637. Glenny, Misha. 2008. McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld. New York: Alfred A. Knopf. Glick, Reuven dan Alan M. Taylor. 2005. “Collateral Damage: Trade Disruption and the Economic Impact of War�. NBER Working Paper 11565, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Global Terrorism Database. 2010. “Global Terrorism Database�. Konsorsium Nasional untuk Studi Terorisme dan Respons terhadap Terorisme, Universitas Maryland, College Park, MD. http://www.start.umd.edu/ gtd/. Goldstein, Joshua dan Juliana Rotich. 2008. “Digitally Networked Technology in Kenya’s 2007–2008 Post- Election Crisis�. Research Publication No. 2008–09, Berkman Center for Internet and Society, Harvard University, Cambridge, MA. Goldstone, Jack A. 2010. “Representational Models and Democratic Transitions in Fragile and Post-conflict States�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Goldstone, Jack A., Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted R. Gurr, Michael B. Lustik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder, dan Mark Woodward. 2010. “A Global Model for Forecasting Political Instability�. American Journal of Political Science 54 (1): 190–208. Goldstone, Jack A. dan Jay Ulfelder. 2004. “How to Construct Stable Democracies�. Washington Quarterly 28 (1): 9–20. Gómez, Armando C. 2008. “Diagnóstico de la Seguridad Pública y Privada en Guatemala, Honduras y El Salvador�. Organization of American States, Washington, D.C. Gomez, Margarita P. dan Asger Christensen. 2010. “The Impacts of Refugees on Neighboring Countries: A Development Challenge�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Gonçalve, Danyelle N. 2008. “Os Processos de Anistia Política No Brasil: Do Perdão à ‘Reparação’�. Revista Ciencia Sociais 39 (1): 38–48. Goreaux, Louis. 2001. “Conflict Diamonds�. Africa Region Working Paper Series 13, World Bank, Washington, D.C. Government of Aceh, Syiah Kuala University, dan World Bank. 2008. “Managing Resources for Better Outcomes in a Special Autonomy Region: Aceh Public Expenditure Analysis Update 2008�. Government of Aceh; Syiah Kuala University; World Bank, Jakarta. Government of Afghanistan dan UNDP. 2010. “ARTF Administrator’s Report on Financial Status: As of December 21, 2010�. Government of Afghanistan; UNDP, Kabul. Government of Australia. 2010. “Australian Transaction Reports and Analysis Centre�. Government of Australia, West Chatswood, Australia. Government of Burundi dan United Nations (UN). 2009. “Strategie Integree D’Appui des Nations Unies au Burundi 2010–2014: Consolidation de las Paix et Relévement Communautaire�. Government of Burundi; UN, Bujumbura. Government of Nepal, UNDP, dan UN Development Group (UNDG). 2010. “Third Consolidated Annual Report on Activities Implemented Under the United Nations Peace Fund for Nepal: Report of the Administrative Agent of the United Nations Peace Fund for Nepal for the Period 1 January to 31 December 2009�. Government of Nepal; UNDP; UNDG, Kathmandu. Government of the Republic of Indonesia dan Free Aceh Movement. 2005. “Helsinki Memorandum of Understanding�. Government of Republic of Indonesia; Free Aceh Movement, Helsinki. Government of the Republic of Liberia Executive Mansion. 2009. “Liberia Makes Progress on Corruption, Transparency International Index Shows�. Government of the Republic of Liberia Executive Mansion, Monrovia. http://www.emansion.gov.lr. D-16 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Gowan, Richard. 2007. “EUFOR RD Congo, UNIFIL, and Future European Support to the UN�. Makalah ini dipresentasikan pada Security and Defence Agenda: The EU’s Africa Strategy: What are the Lessons of the Congo Mission? Brussels, 7 Maret. Graydon, Carolyn. 2005. “Local Justice Systems in Timor-Leste: Washed Up, or Watch this Space?� Development Bulletin 68: 66–70. Greenberger, Robert S. 1995.“Foreigners Use Bribes to Beat U.S. Rivals in Many Deals, New Report Concludes�. Wall Street Journal, 12 Oktober. Greene, Owen. 2001. “Enhancing Traceability of Small Arms and Light Weapons Flows: Developing an International Marking and Tracing Regime�. Biting the Bullet Briefing Paper 5, British American Security Information Council; International Alert; Saferworld, London. Greenfell, Laura. 2006. “Legal Pluralism and the Rule of Law in Timor Leste�. Leiden Journal of International Law 19: 305–337. Greta, Maria dan Krzysztof Lewandowski. 2010. “Euroregion’s ‘Mission’ and the Success of the Lisbon Strategy�. Business and Economic Horizons 1 (1): 14–20. Grimm, Sonja. 2010. “Germany’s Post-1945 and Post-1989 Education Systems�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Grindle, Merilee S. 2010.“Good Governance: The Inflation of an Idea�. Faculty Research Working Papers RWP10-023, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA. Grossman, Herschel I. 1991. “A General Equilibrium Model of Insurrections�. American Economic Review 81 (4): 912–921. Grygiel, Julie. 2007. “Kosovo Dairy Value Chain Case Study: Guided Case Studies in Value Chain Development for Conflict-Affected Environments�. Micro Report 95, U.S. Agency for International Development, Washington, D.C. Guehenno, Jean-Marie. 2010. “Public Security, Criminal Justice, and Reforming the Security Sector�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Guerrero, Rodrigo. 1999. “Programa Desarrollo, Seguridad y Paz DESEPAZ de la Ciudad de Cali�. Makalah ini dipresentasikan pada Banco Interamericano de Desarrollo Programas Municipales para la Prevención y Atención de la Violencia, Rio de Janeiro, 29–30 Juli. __________. 2006. “Violence Prevention Through Multi-sectoral Partnerships: The Cases of Cali and Bogotá�. African Safety Promotion: A Journal of Injury and Violence Prevention 4 (2): 88–98. Guerrero-Serdán, Gabriela. 2009. “The Effects of the War in Iraq on Nutrition and Health: An Analysis Using Anthropometric Outcomes of Children�. Households in Conflict Network Working Papers 55, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, U.K. Guggenheim, Scott. 2011. “Community-Driven Development versus Flexible Funding to Communities in Conflict and Post-conflict Environments�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Guha-Sapir, Debarati, dan Olivia D’Aoust. 2010. “Demographic and Health Consequences of Civil Conflict�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Gupta, Jyotirindra D. 1970. Language Conflict and National Development: Group Politics and National Language Policy in India. Berkeley, CA: University of California Press. Gurr, Ted R. 1968. “A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices�. American Political Science Review 62 (4): 1104–1124. __________. 1970. Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press. Gutiérrez Sanín, Francisco. 2008. “Telling the Difference: Guerrillas and Paramilitaries in the Colombia War�. Politics and Society 36 (1): 3–34. Hall, Robert E. dan Charles I. Jones. 1999. “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker Than Others?� Quarterly Journal of Economics 114 (1): 83–116. Hanson, Stephanie. 2010. “Combating Maritime Piracy�. Council on Foreign Relations, Washington, D.C. Harbom, Lotta dan Peter Wallensteen. 2010. “Armed Conflicts, 1946–2009�. Journal of Peace Research 47 (4): 501–509. Daftar pustaka D-17 Harborne, Bernard dan Caroline Sage. 2010. “Security and Justice Overview�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Harborne, Bernard, Mike McGovern, Gilbert Khadaglia, dan Paul Francis. 2010. “Avoidance or Prevention�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Harild, Niels dan Asger Christensen. 2010. “The Development Challenge of Finding Durable Solutions for Refugees and Internally Displaced People�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Harriott, Anthony (ed.). 2004. Understanding Crime in Jamaica: New Challenges for Public Policy. Kingston, Jamaika: University of West Indies Press. __________. 2008. Organized Crime and Politics in Jamaica: Breaking the Nexus. Kingston. Jamaika: Canoe Press, University of West Indies. Hartzell, Caroline, Mathew Hoddie, dan Donald Rothchild. 2001. “Stabilizing the Peace after Civil War: An Investigation of Some Key Variables�. International Organization 55 (1): 183–208. Hartzell, Caroline A. 2006.“Structuring the Peace: Negotiated Settlements and the Construction of Conflict Management Institutions�. Dalam Conflict Prevention and Peacebuilding in Post-War Societies: Sustaining the Peace. T. David Mason dan James D. Meernik (eds.). New York: Routledge. Harvey, Paul, Abby Stoddard, Adele Harmer, Glyn Taylor, Victoria DiDomenico, dan Lauren Brander. 2010. “The State of the Humanitarian System: Assessing Performance and Progress�. Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action, London. Harwell, Emily. 2010. “Forests in Fragile and Conflict-Affected States�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Hassan, Nasra. 2001. “An Arsenal of Believers: Talking to the ‘Human Bombs’�. The New Yorker, 19 November 2001. Hayner, Priscilla. 2010. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. New York: Routledge. Hegre, Håvard dan Nicholas Sambanis. 2006. “Sensitivity Analysis of Empirical Results on Civil War Onset�. Journal of Conflict Resolution 50 (4): 508–535. Heimann, Fritz dan Gillian Dell. 2010. “Progress Report: Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention 2010�. Transparency International, Berlin. Heinemann-Grüder, Andreas, Tobias Pietz, dan Shay Duffy. 2003. “Turning Soldiers into a Work Force: Demobilization and Reintegration in Post-Dayton Bosnia and Herzegovina�. Brief 27, Bonn International Center for Conversion, Bonn, Germany. Henrich, Joseph, Jean Ensminger, Richard McElreath, Abigail Barr, Clark Barrett, Alexander Bolyanatz, Juan C. Cardenas, Michael Gurven, Edwins Gwako, Natalie Henrich, Carolyn Lesorogol, Frank Marlowe, David Tracer, dan John Ziker. 2010. “Markets, Religion, Community Size, and the Evolution of Fairness and Punishment�. Science 327 (5972): 1480–1484. Heraclides, Alexis. 1990. “Secessionist Minorities and External Involvement�. International Organization 44 (3): 341–378. Herbst, Jeffrey. 2000. States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton, NJ: Princeton University Press. Herz, John. 1950. “Idealist Internationalism and the Security Dilemma�. World Politics 2 (2): 157–180. Herzberg, Benjamin. 2004. “Investment Climate Reform: Going the Last Mile: The Bulldozer Initiative in Bosnia and Herzegovina�. Policy Research Working Paper 3390, World Bank, Washington, D.C. Heuveline, Patrick dan Bunnak Poch. 2007. “The Phoenix Population: Demographic Crisis and Rebound in Cambodia�. Demography 44 (2): 405–426. Hewitt, J. Joseph, Jonathan Wilkenfeld, dan Ted R. Gurr. 2010. Peace and Conflict 2010. Boulder, CO: Paradigm Publishers. Hines, James R. 1995. “Forbidden Payment: Foreign Bribery and American Business After 1977�. NBER Working Paper 5266, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Hirshleifer, Jack. 1995. “Anarchy and Its Breakdown�. Journal of Political Economy 103 (1): 26–52. D-18 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Hobbes, Thomas. 1651. “Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil�. Andrew Crooke, London. Hoeffler, Anke, Sarah von Billerbeck, dan Syeda S. Ijaz. 2010. “Post-conflict Recovery and Peace Building�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Hoff, Karla. 2010. “Experiments and the Study of Conflict�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Hoff, Karla dan Joseph E. Stiglitz. 2004a. “After the Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist Societies�. American Economic Review 94 (3): 753–763. __________. 2004b. “The Transition Process in Postcommunist Societies: Toward a Political Economy of Property Rights�. Dalam Toward Pro-Poor Policies: Aid, Institutions and Globalization. Bertil Tungodden, Nicholas Stern, dan Ivar Kolstad (eds.). Washington, D.C.: World Bank; New York: Oxford University Press. __________. 2008. “Exiting a Lawless State�. Economic Journal 118 (531): 1474–1497. Horowitz, Donald L. 2000. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, CA: University of California Press. Horsey, Richard dan Nikolas Win Myint. 2010. “Engaging with Countries in Situations of Political Impasse�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Houdart, Fabrice dan David Pearce. 2011. “World Bank Staff Analysis for the WDR 2011�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Huang, Yasheng dan Xueli Wang. 2010. “Employment and Social Capital Formation in China: Evidence from Rural Migrant Worker Surveys�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Hubbard, Michael. 2005. “Changing Customs: Lessons from Mozambique�. International Development Department, University of Birmingham, Birmingham, U.K. Hudson, Andrew dan Alexandra W. Taylor. 2010. “The International Commission against Impunity in Guatemala: A New Model for International Criminal Justice Mechanisms�. Journal of International Criminal Justice 8 (1): 53–74. Hufbauer, Gary C., Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, dan Barbara Oegg. 2007. Economic Sanctions Reconsidered. Washington, D.C.: Peterson Institute for International Economics. Hughes, Richard L., Robert C. Ginnett, dan Gordon J. Curphy. 2005. Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. New York: McGraw-Hill Irwin. Human Rights Watch. 2009. “Soldiers Who Rape, Commanders Who Condone: Sexual Violence and Military Reform in the Democratic Republic of Congo�. Human Rights Watch, New York. Human Security Report Project. 2005. Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century. New York: Oxford University Press. __________ (eds.). Akan terbit. “Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and the Shrinking Costs of War�. Vancouver: Human Security Report Project. Hume, Cameron R. 1994. Ending Mozambique’s War: The Role of Mediation and Good Offices. Washington, D.C.: United States Institute of Peace. Hunt, Swanee dan Cristina Posa. 2001. “Women Waging Peace�. Foreign Policy 124: 38–47. Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press. Huyse, Luc dan Mark Salter (eds.). 2008. Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict: Learning from African Experiences. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Ibáñez, Ana María dan Andrés Moya. 2006. “The Impact of Intra-state Conflict on Economic Welfare and Consumption Smoothing: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia�. Household in Conflict Network Working Paper 23, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, U.K. Igreja, Victor dan Beatrice Dias-Lambranca. 2008. “Restorative Justice and the Role of Magamba Spirits in Post- Civil War Gorongosa, Central Mozambique�. Dalam Traditional Justice and Reconciliation After Violent Conflict: Learning from African Experiences. Luc Huyse dan Mark Salter (eds.). Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Daftar pustaka D-19 Imai, Kosuke dan Jeremy Weinstein. 2000. “Measuring the Economic Impact of Civil War�. Working Paper 51, Center for International Development, Harvard University, Cambridge, MA.International Committee of the Red Cross (ICRC). 2001. “Women Facing War�. ICRC, Geneva. Indian Ministry of Rural Development. 2005. “The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act�. Government of India, New Delhi. http://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx. __________. 2010. “Background Material for the World Development Report on Conflict, Security and Development�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011.International Finance Corporation (IFC). 2008. “IFC Smart Lessons: Creating Opportunities for Women Entrepreneurs in Conflict-Affected Countries�. IFC, Washington, D.C. Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE). 2010. “Multiple Faces of Education in Conflict- Affected and Fragile Contexts�. INEE, New York, Paris, and Geneva. International Labour Organization (ILO). 2009. “Socio-Economic Reintegration of Ex-combatants: Guidelines�. ILO, Geneva. __________. 2010. “Local Economic Recovery in Post-conflict: Guidelines�. ILO, Geneva. Institute for State Effectiveness. 2007. “Kosovo: Developing a Strategy for the Future�. Institute for State Effectiveness, Washington, D.C. Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad. 2010. “Observatorio de la Violencia en Honduras, Muertes Violentas y No Intencionales�. Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad Observatorio Nacional de la Violencia Edición, Tegucigalpa. Inter-American Drug Abuse Control Commission. 2010. “Statute of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)�. Organization of American States, Washington, D.C. Internal Displacement Monitoring Centre. 2007. “International Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2006�. Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva. __________. 2008. “Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2007�. International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva. __________. 2010. “International Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2009�. International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva. International Alert and Eastern Africa Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women. 2007. “Women’s Political Participation in Countries Emerging from Conflict in the Great Lakes Region of Africa: Report of the Consultation Workshop�. International Alert; Eastern Africa Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women, London. International Alert and Women Waging Peace. 2004. “Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action�. International Alert, London. International Center for Research on Women. 2002. “Women-Initiated Community Level Responses to Domestic Violence: Summary Report of Three Studies�. International Center for Research on Women, Washington, D.C. International Center for Transitional Justice. 2010. “Truth Seeking�. International Center for Transitional Justice, New York. http://www.ictj.org. International Centre for the Prevention of Crime. 2005. “Urban Crime Prevention and Youth at Risk: Compendium of Promising Strategies and Programmes from Around the World�. Makalah ini dipresentasikan pada 11th United Nations Congress on Crime and Criminal Justice, Bangkok, 18–25 April. __________. 2008. “Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives�. International Centre for the Prevention of Crime, Montreal. International Crisis Group. 1999. “Macedonia: Towards Destabilization?� Europe Report 67, International Crisis Group, Brussels. __________. 2003. “Serbia After Djindjic�. Europe Briefing 46, International Crisis Group, Brussels. __________. 2005. “Aceh: So Far So Good�. Asia Briefing 44, International Crisis Group, Brussels. __________. 2007. “Burundi: Finalizing Peace with the FNL�. Africa Report 131, International Crisis Group, Brussels. D-20 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 __________. 2008a. “Guinea-Bissau: In Need of a State�. Africa Report 142, International Crisis Group, Brussels. __________. 2008b. “Kenya in Crisis�. Africa Report 137, International Crisis Group, Brussels. __________. 2009a. “Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy�. Africa Report 150, International Crisis Group, Brussels. __________. 2009b. “Guinea-Bissau: Building a Real Stability Pact�. Africa Briefing 57, International Crisis Group, Brussels. __________. 2009c. “Yemen: Defusing the Saada Time Bomb�. Middle East Report 86, International Crisis Group, Brussels. __________. 2009d. “Zimbabwe: Engaging the Inclusive Government�. Africa Briefing 59, International Crisis Group, Brussels. International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding. 2010. “Dili Declaration and Annex: Statement by the g7+�. International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, Dili. Intscher, Horst. 2010. “Financial Intelligence Unit Capabilities�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Jahr, Nicholas. 2010. “Can Liberia’s Anti-corruption Program Serve as New Model?� World Politics Review, 14 Mei. Jayaraman, Anuja, Tesfayi Gebreselassie, dan S. Chandrasekhar. 2009. “Effect of Conflict on Age at Marriage and Age at First Birth in Rwanda�. Population Research and Policy Review 28 (5): 551–567. Jeffries, Richard dan Clare Thomas. 1993. “The Ghanaian Elections of 1992�. African Affairs 92 (368): 331– 366. Jervis, Robert. 1978. “Cooperation under the Security Dilemma�. World Politics 30 (2): 167–214. Jeyaseelan, L., Shuba Kumar, Nithya Neelakantan, Abraham Peedicayil, Rajamohanam Pillai, dan Nata Duvvury. 2007. “Physical Spousal Violence against Women in India: Some Risk Factors�. Journal of Biosocial Science 39 (5): 657–670. Jha, Prashant. 2010. “Politics and Violence in the Tarai�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Johnston, Michael. 2010. “Anti-Corruption Strategies in Fragile States�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Jones, Bruce D. 1999. “Military Intervention in Rwanda’s Two Wars: Partisanship and Indifference�. Dalam Civil Wars, Insecurity, and Intervention, Barbara F. Walter dan Jack Snyder (eds.). New York: Columbia University Press. Jones, Bruce D., Richard Gowan, dan Jake Sherman. 2009. “Building on Brahimi: Peacekeeping in an Era of Strategic Uncertainty�. Center on International Cooperation, New York University, New York. Jones, David S. 2009.“Public Procurement in Cambodia�. Dalam International Handbook of Public Procurement. Khi V. Thai (ed.). Boca Raton, FL: Auerbach Publications. Jones, Sam. 2008. “Sustaining Growth in the Long Term�. Dalam Post-stabilization Economics in Sub-Saharan Africa: Lessons from Mozambique. Jean A.P. Clément dan Shanaka J. Peiris (eds.). Washington, D.C.: International Monetary Fund. Jordan, David C. 1999. Drug Politics: Dirty Money and Democracies. Norman, OK: University of Oklahoma Press. Jornal O Globo. 2010. “Cálculo Mostra ser Viável Beneficiar com UPPs Moradores de Todas as Favelas do Rio�. Jornal O Globo, 14 Desember. Justino, Patricia dan Philip Verwimp. 2008. “Poverty Dynamics, Violent Conflict and Convergence in Rwanda�. Research Working Paper 4, MICROCON, Brighton, U.K. Kalyvas, Stathis. 2006. The Logic of Violence in Civil War. New York: Cambridge University Press. Kambuwa, Marvin dan Malcolm Wallis. 2002. “Performance Management and Integrated Development Planning in South Africa�. Makalah ini dipresentasikan pada Twenty-Fourth Round Table Conference of the African Association for Public Administration and Management (AAPAM) . Maseru, 25–29 November. Kang, David. 2002. Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Daftar pustaka D-21 Kanungo, Prameeta. 2004. “Public Expenditure Tracking Surveys: Application in Uganda, Tanzania, Ghana, and Honduras�. Working Paper 51468, World Bank, Washington, D.C. Kaplan, Seth D. 2008. Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development. Westport, CT: Praeger Security International. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi. 2010a. “Governance Matters 2009: Worldwide Governance Indicators 1996–2008�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010b. “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues�. Policy Research Working Paper 5430, World Bank, Washington, D.C. Kawagoe, Toshihiko. 1999. “Agricultural Land Reform in Postwar Japan: Experiences and Issues�. Policy Research Working Paper 2111, World Bank, Washington, D.C. Kawai, Masahiro dan Shinji Takagi. 2004. “Japan’s Official Development Assistance: Recent Issues and Future Directions�. Journal of International Development 16 (2): 255–280. Keefer, Philip. 2008. “Insurgency and Credible Commitment in Autocracies and Democracies�. The World Bank Economic Review 22 (1): 33–61. __________. Akan terbit. “Why Follow the Leader? Action, Credible Commitment and Conflict�. Dalam Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict. Michelle Garfinkel dan Stergios Skaperdas (eds.). Oxford, U.K.: Oxford University Press. Keefer, Philip, Eric Neumayer, dan Thomas Plümper. 2010. “Earthquake Propensity and the Politics of Mortality Prevention�. Policy Research Working Paper 5182, World Bank, Washington, D.C. Keita, Kalifa. 1998. “Conflict and Conflict Resolution in the Sahel: The Tuareg Insurgency in Mali�. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle, PA. Kelley, Judith G. 2004. Ethnic Politics in Europe: The Power of Norms and Incentives. Princeton, NJ: Princeton University Press. Kelly, Jocelyn. 2010. “Rape in War: Motives for Militia in DRC�. USIP Special Report 243, United States Institute of Peace, Washington, D.C. Kenya Ministry of Public Health and Sanitation. 2007. “An Estimate of the Economic Costs of Injuries Due to Interpersonal and Self-Directed Violence in Kenya, 2007�. Government of Kenya. Nairobi. Processed. Kharas, Homi. 2008. “Measuring the Cost of Aid Volatility�. Wolfensohn Centre for Development Working Paper 3, Brookings Institution, Washington, D.C. Kilcullen, David. 2009. The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. New York: Oxford University Press. Killick, Tony, Carlos N. Castel-Branco, dan Richard Gerster. 2005. “Perfect Partners? The Performance of Programme Aid Partners in Mozambique, 2004�. Programme Aid Partners; U.K. Department for International Development, Maputo. Kimani, Mwaura. 2008. “Kenya: MPs Push for Cut in Cabinet Size�. Norweigian Council of Africa: Africa News Update, 15 Mei. Kimberley Process Certification Scheme. 2009. “Kimberley Process Rough Diamond Statistics�. Kimberley Process Certification Scheme, Kinshasa. __________. 2010. “The Kimberley Process�. Kimberley Process Certification Scheme, Kinshasa. http://www. kimberleyprocess.com. Kimhi, Shaul dan Shemuel Even. 2004. “Who Are the Palestinian Suicide Bombers?� Terrorism and Political Violence 16 (4): 815–840. Kingah, Petronilla K. dan Stephen S. Kingah. 2010. “African Traditions and the Modern Human Rights Mechanisms: The Case for Women in Cameroon and Africa�. Cameroon Journal on Democracy and Human Rights 4 (2): 81–105. Kingma, Kees. 1997. “Post-War Demobilization and the Reintegration of Ex-combatants into Civilian Life�. Makalah ini dipresentasikan pada USAID Conference: Promoting Democracy, Human Rights, and Reintegration in Post-conflict Societies, Washington, D.C., 30–31 Oktober. Kireyev, Alexei. 2006. “The Macroeconomics of Remittances: The Case of Tajikistan�. IMF Working Paper 06/2, International Monetary Fund, Washington, D.C. D-22 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Knox, Colin. 1996. “Emergence of Power Sharing in Northern Ireland: Lessons from Local Government�. Journal of Conflict Studies 16 (1): 7–29. Kohlmann, Evan F. 2004. Al-Qaida’s Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network. Oxford, U.K.: Berg. Korski, Daniel dan Richard Gowan. 2009. “Can the EU Rebuild Failing States? A Review of Europe’s Civilian Capacities�. European Council on Foreign Relations, London. Kramer, Annika. 2008. “Regional Water Cooperation and Peacebuilding in the Middle East�. Initiative for Peacebuilding; Adelphi Research, Brussels. Kreimer, Alcira, John Eriksson, Robert Muscat, Margaret Arnold, dan Colin Scott. 1998. “The World Bank’s Experience with Post-conflict Reconstruction�. World Bank, Washington, D.C. Krishnan, Suneeta, Corinne H. Rocca, Allan E. Hubbard, Kalyani Subbiah, Jeffrey Edmeades, dan Nancy S. Padian. 2010. “Do Changes in Spousal Employment Status Lead to Domestic Violence? Insights from a Prospective Study in Bangalore, India�. Social Science and Medicine 70 (1): 136–143. Krueger, Alan B. dan David L. Laitin. 2008. “Kto-Kogo?: A Cross-Country Study of the Origins and Targets of Terrorism�. Dalam Terrorism, Economic Development, and Political Openness. Philip Keefer dan Norman Loayza (eds.). New York: Cambridge University Press. Krueger, Alan B. dan Jitka Maleckova. 2003. “Education, Poverty, and Terrorism: Is There a Causal Connection?� Journal of Economic Perspectives 17 (4): 119–144. Kubicek, Paul J. (ed.). 2003. The European Union and Democratization. London: Routledge. Kumar, Vimal dan Stergios Skaperdas. 2009. “On the Economics of Organized Crime�. Dalam Criminal Law and Economics. Nuno Garoupa (ed.). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. Kuzio, Taras. 2006. “Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions�. Communist and Post Communist Studies 39 (3): 365–386. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishny. 1999. “The Quality of Government�. Journal of Law, Economics, and Organization 15 (1): 222–279. Lacina, Bethany dan Nils P. Gleditsch. 2005. “Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths 2005�. European Journal of Population 21 (2–3): 145–166. Lacina, Bethany, Nils P. Gleditsch, dan Bruce Russett. 2006. “The Declining Risk of Death in Battle�. International Studies Quarterly 50 (3): 673–680. Laitin, David D. 1998. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, NY: Cornell University Press. __________. 2000. “What Is a Language Community?� American Journal of Political Science 44 (1): 142–155. __________. 2007. Nations, States, and Violence. New York: Oxford University Press. Lamb, Guy dan Dominique Dye. 2009. “Security Promotion and DDR: Linkages between ISM, DDR, and SSR within a Broader Peacebuilding Framework�. Congeso Internacional de Desarme, Demovilización y Reintegración, Cartagena, Kolombia; Republik Kolombia, Cartagena, Kolombia. Langer, Arnim. 2005. “Horizontal Inequalities and Violent Group Mobilization in Côte d’Ivoire�. Oxford Development Studies 33 (1): 25–45. Latinobarómetro. 2009. “Latinobarómetro: Opinion Pública Latinoamericana�. Latinobarómetro, Santiago. http://www.latinobarometro.org. Lawson, Sam dan Larry MacFaul. 2010. “Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response�. Chatham House, London. Lemay-Hébert, Nicolas. 2009. “UNPOL and Police Reform in Timor-Leste: Accomplishments and Setbacks�. International Peacekeeping 16 (3): 393–406. Leslie, Glaister. 2010. “Confronting the Don: The Political Economy of Gang Violence in Jamaica�. Occasional Paper 26, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva. Lewis, Dustin A. 2009. “Unrecognized Victims: Sexual Violence against Men in Conflict Settings under International Law�. Wisconsin International Law Journal 27 (1): 1–49. Li, Quan dan Ming Wen. 2005. “The Immediate and Lingering Effects of Armed Conflict on Adult Mortality: A Time-Series Cross-National Analysis�. Journal of Peace Research 42 (4): 471–492. Lijphart, Arend. 1969. “Consociational Democracy�. World Politics 21 (2): 207–225. Daftar pustaka D-23 __________. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, CT: Yale University Press. Linn, Johannes dan Oksana Pidufala. 2008. “The Experience with Regional Economic Cooperation Organizations: Lessons for Central Asia�. Wolfensohn Center for Development Working Paper 4, Brookings Institution, Washington, D.C. Lipman, Janna. 2009. “Charles Taylor’s Criminal Network, Exploiting Diamonds and Children�. Graduate Student Research, Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, George Mason University. Fairfax, VA. Processed. Lipton, Michael. 2009. Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs. New York: Routledge. Llorente, Maria V. dan Angela Rivas. 2005. “Case Study of Reduction of Crime in Bogotá: A Decade of Citizen’s Security Policies�. Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, D.C. Loayza, Norman, Pablo Fajnzylber, dan Daniel Lederman. 2002a. “Inequality and Violent Crime�. Journal of Law and Economics 45 (1): 1–40. __________. 2002b. “What Causes Violent Crime?� European Economic Review 46 (7): 1323–1357. Lockhart, Clare. 2010. “EU Accession: Norms and Incentives�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Lockhart, Clare dan Blair Glencorse. 2010. “Afghanistan and Its Neighbors: State-Building and State Failure in the Post-Taliban Period�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Lopes, Ibere. 2009. “Land and Displacement in Timor-Leste�. Humanitarian Exchange Magazine 43: 12–14. Lund, Michael. 2010. Engaging Fragile States: An International Policy Primer. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Lupsha, Peter A. 1991. “Drug Lords and Narco-Corruption: The Players Change but the Game Continues�. Crime, Law, and Social Change 16 (1): 41–58. Lustick, Ian S., Dan Miodownik, dan Roy J. Eidelson. 2004. “Secessionism in Multicultural States: Does Sharing Power Prevent or Encourage It?� American Political Science Review 98 (2): 209–229. Lutz, Ellen L. dan Caitlin Reiger (eds.). 2009. Prosecuting Heads of State. New York: Cambridge University Press. Mac Sweeney, Naoise. 2008. “Private Sector Development in Post-conflict Countries: A Review of Current Literature and Practice�. The Donor Committee for Enterprise Development, Cambridge, U.K. Mack, Andrew. 2003. “Re-building Business: The World Bank and Private Sector Development in Postconflict Nations�. World Bank, Washington, D.C. Macmillan, Ross dan Rosemary Gartner. 1999. “When She Brings Home the Bacon: Labor-Force Participation and the Risk of Spousal Violence against Women�. Journal of Marriage and Family 61 (4): 947–958. Manning, Carrie dan Monica Malbrough. 2009. “Learning the Right Lessons from Mozambique’s Transition to Peace�. Taiwan Journal of Democracy 5 (1): 77–91. Mansfield, Edward D. dan Jack Snyder (eds.). 2005. Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War. Cambridge, MA: MIT Press. Markowski, Stefan, Stephanie Koorey, Peter Hall, dan Jurgen Brauer. 2009. “Multi-channel Supply Chain for Illicit Small Arms�. Defence and Peace Economics 20 (3): 171–191. Marsh, Nicholas. 2002. “Two Sides of the Same Coin: The Legal and Illegal Trade in Small Arms�. Brown Journal of World Affairs 9 (1): 217–228. Martin, Philippe, Thierry Mayer, dan Mathias Thoenig. 2008. “Civil Wars and International Trade�. Journal of the European Economic Association 6: 541–555. Mas, Ignacio dan Dan Radcliffe. 2010. “Mobile Payments Go Viral: M-PESA in Kenya�. Bill and Melinda Gates Foundation, Seattle, WA. Mason, Ann. 2003. “Colombia’s Democratic Security Agenda: Public Order in the Security Tripod�. Security Dialogue 34 (4): 391–409. Mata, Javier F. dan Sebastian Ziaja. 2009. “Users’ Guide on Measuring Fragility�. Deutches Institut für Entwicklungspolitik, Oslo; UN Development Programme, New York. D-24 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Mattero, Minna dan Charmagne Campbell-Patton. 2008. “Measuring the Impact of Youth Voluntary Service Programs: Summary and Conclusions of the International Experts’ Meeting�. World Bank, Washington, D.C.; Innovations in Civic Participation, Washington, D.C. Matveeva, Anna. 2007. “The Regionalist Project in Central Asia: Unwilling Playmates�. CSRC Series 2, Working Paper 13, Crisis States Research Centre, London School of Economics and Political Science, London. Mayer-Rieckh, Alexander dan Pablo de Greiff (eds.). 2007. Justice as Prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies. New York: Social Sciences Research Council: International Center for Transitional Justice. Maynard, Kimberly A. 1997. “Rebuilding Community: Psychosocial Healing, Reintegration, and Reconciliation at the Grassroots Level�. Dalam Rebuilding Societies After Civil War: Critical Roles for International Assistance. Krishna Kumar (ed.). Boulder, CO: Lynne Rienner. McCall, John C. 2004. “Juju and Justice at the Movies: Vigilantes in Nigerian Popular Videos�. African Studies Review 47 (3): 51–67. McCandless, Erin. 2008. “Lessons from Liberia Integrated Approaches to Peacebuilding in Transitional Settings�. ISS Occasional Paper 160, Institute for Security Studies, Pretoria. McCauley, Cynthia D. dan Ellen Van Velsor (eds.). 2004. The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development. San Francisco, CA: Jossey-Bass. McLeod, Darryl dan Maria E. Dávalos. 2008. “Post-conflict Employment Creation for Stabilization and Poverty Reduction�. UN Development Programme, New York. McNeish, John-Andrew. 2010. “Natural Resource Management: Rethinking Resource Conflict�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Mehta, Pratap B. 2010. “Some Notes on Conflicts and Decentralisation in India�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Meidan, Michal. 2006. “China’s Africa Policy: Business Now, Politics Later�. Asian Perspective 30 (4): 69–93. Mejia, Daniel dan Daniel M. Rico. 2010. “La Microeconomía de la Producción y Tráfico de Cocaína en Colombia�. Universidad de los Andes, Bogotá; El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Bogotá. Meléndez, Quiñónez. 2007. “Una Visión sobre la Situación de la Seguridad en Nicaragua, Costa Rica y Panamá�. Instituto de Estudios Estrategicos y Politicas Públicas. Managua. Processed. Melville, Amanda. 2003. “Psychosocial Interventions: Evaluations of UNICEF Supported Projects (1999–2001)�. UN Children’s Fund Indonesia, Jakarta. Menkhaus, Ken. 2006. “Governance without Government in Somalia: Spoilers, State Building, and the Politics of Coping�. International Security 31 (3): 74–106. __________. 2010. “Somalia and the Horn of Africa�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Menon, Nidhiya dan Yana van der Meulen Rodgers. 2010. “War and Women’s Work: Evidence from the Conflict in Nepal�. Working Paper Series 19, Department of Economics and International Businesss School, Brandeis University, Waltham, MA. Messick, Richard. 2011. “Anti-Corruption Approaches in Nigeria and Haiti�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Messner, Steven F., Lawrence E. Raffalovich, dan Peter Shrock. 2002. “Reassessing the Cross-National Relationship between Income Inequality and Homicide Rates: Implications of Data Quality Control in the Measurement of Income Distribution�. Journal of Quantitative Criminology 18 (4): 377–395. Michailof, Serge. 2007. “Review of Technical Assistance and Capacity Building in Afghanistan: Discussion Paper for the Afghanistan Development Forum�. World Bank, Kabul. Michalcik, Vladislav dan Ceara Riggs. 2007. “People Power: Country Studies and Lessons Learned from National Non-Violent Movements 2003–2005�. Occasional Paper 18, Institute for Multi-Track Diplomacy, Washington, D.C. Mills, Rob dan Qimiao Fan. 2006. “The Investment Climate in Post-conflict Situations�. Policy Research Working Paper 4055, World Bank, Washington, D.C. Mobekk, Eirin. 2010. “Gender, Women and Security Sector Reform�. International Peacekeeping 17 (2): 278– 291. Daftar pustaka D-25 Mondo, Emilio. 1995. “Uganda’s Experience in National Management of Demobilisation and Reintegration�. Makalah ini dipresentasikan pada Workshop on Demobilisation in South Africa, Institute for Defence Policy; The Hanns Seidel Foundation; and the German Agency for Technical Cooperation (GTZ), Pretoria, 17–18 Mei. Montalvo, José G. dan Marta Reynal-Querol. 2005. “Ethnic Polarization, Potential Conflict, and Civil Wars�. American Economic Review 95 (3): 796–816. Montgomery, Michael. 2010. “India’s Diamond Industry Strengthening�. Diamond Investing News, 15 Maret. Moran, Mary H. dan M. Anne Pitcher. 2004. “The ‘Basket Case’ and the ‘Poster Child’: Explaining the End of Civil Conflicts in Liberia and Mozambique�. Third World Quarterly 25 (3): 501–519. Morel, Adrian, Makiko Watanabe, dan Rob Wrobel. 2009. “Delivering Assistance to Conflict-Affected Communities: The BRA-KDP Program in Aceh�. Indonesian Social Development Paper 13, World Bank, Jakarta. Morfit, Michael. 2007. “The Road to Helsinki: The Aceh Agreement and Indonesia’s Democratic Development�. International Negotiation 12 (1): 111–143. Morozzo Della Rocca, Roberto. 2003. Mozambique: Achieving Peace in Africa. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Morozzo Della Rocca, Roberto dan Luca Riccardi. 2003. “The Peace Process in Mozambique�. Dalam Community and the State in Lusophone Africa. Malyn Newitt, Patrick Chabal, dan Norrie Macqueen (eds.). London: King’s College. Moser, Caroline O.N. 2009.Ordinary Families, Extraordinary Lives: Assets and Poverty Reduction in Guayaquil, 1978–2004. Washington, D.C.: Brookings Institution. Mosse, Marcelo. 2007. “Corruption and Reform in the Customs in Mozambique�. Centro de Integridade Publica, Maputo. Mufson, Steven. 2009. “Nigerian Rebels Drive Up Oil Prices�. Washington Post, 30 Juni. Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP). 2006. “Reinsertion: Bridging the Gap between Demobilization and Reintegration�. MDRP, Washington, D.C. Multi-Stakeholder Review (MSR). 2009. “Multi-Stakeholder Review of Post-conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh�. MSR, Jakarta. Mungiu-Pippidi, Alina, dan Igor Munteanu. 2009. “Moldova’s ‘Twitter Revolution.’� Journal of Democracy 20 (3): 136–142. Muñoz, Mercedes G. 2010. “Las Jornadas de Trabajo en Las Empresas de Seguridad Privada: Flexibilidad Laboral o un Sistema de Explotación del Sudor?� Diálogos Revista Electrónica de Historia 11 (2): 233–263. Murdoch, James C. dan Todd Sandler. 2002. “Economic Growth, Civil Wars, and Spatial Spillovers�. Journal of Conflict Resolution 46 (1): 91–110. __________. 2004. “Civil Wars and Economic Growth: Spatial Dispersion�. American Journal of Political Science 48 (1): 138–151. Murphy, Helen. 2008. “Colombians Stage ‘Million Voices’ March Against FARC: Update 3�. Bloomberg, 4 Februari. Murray, Christopher J.L., Gary King, Alan D. Lopez, Niels Tomijima, dan Etienne G. Krug. 2002. “Armed Conflict as a Public Health Problem�. British Medical Journal 324 (7333): 346–349. Murshed, S. Mansoob dan Scott Gates. 2006. “Spatial-Horizontal Inequality and the Maoist Insurgency in Nepal�. Dalam Spatial Disparities in Human Development. Ravi Kanbur, Anthony Venables, dan Guanghua Wan (eds.). Tokyo: UN University Press. Murshed, S. Mansoob dan Mohammad Z. Tadjoeddin. 2007. “Reappraising the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict�. Research Working Paper 2, MICROCON, Brighton, U.K. Naim, Moises. 2006. Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats Are Hijacking the Global Economy. New York: Anchor. Narayan, Deepa dan Patti Petesch (eds.). 2010. Moving Out of Poverty: Rising from the Ashes of Conflict. Washington, D.C.: World Bank. D-26 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Nathan, Laurie. 2005. “The Frightful Inadequacy of Most of the Statistics: A Critique of Collier and Hoeffler on Causes of Civil War�. Discussion Paper 11, Crisis States Research Centre, London School of Economics and Political Science, London. National Academy of Public Administration. 2006. “Why Foreign Aid to Haiti Failed: A Summary Report of the National Academy of Public Administration�. Academy International Affairs Working Paper 06-04, National Academy of Public Administration, Washington, D.C. National Counterterrorism Center. 2010. “Worldwide Incidents Tracking System�. National Counterterrorism Center, McLean, VA. http://wits.nctc.gov. National Intelligence Council. 2000. “National Intelligence Estimate: Global Infectious Disease Threat and Its Implications for the United States�. National Intelligence Council, Washington, D.C. Natural Resource Charter. 2010. “The Twelve Precepts�. Natural Resource Charter, London. http://www. naturalresourcecharter.org. Navarro, Marysa. 2001. “The Personal Is Political: Las Madres de Plaza de Mayo�. Dalam Power and Popular Protest: Latin American Social Movements. Susan Eckstein (ed.). Berkeley, CA: University of California Press. Ndegwa, Stephen dan Brian Levy. 2004. “The Politics of Decentralization in Africa: A Comparative Analysis�. Dalam Building State Capacity in Africa: New Approaches, Emerging Lessons. Brian Levy dan Sahr Kpundeh (eds.). Washington, D.C.: World Bank. Ndulo, Muna B. 2009. “The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers during Peacekeeping Missions�. Berkeley Journal of International Law 27: 127–161. Neumayer, Eric. 2003. “Good Policy Can Lower Violent Crime: Evidence from a Cross-National Panel on Homicide Rates, 1980–97�. Journal of Peace Research 40 (6): 619–640. New York University Center on International Cooperation. 2009. Annual Review of Global Peace Operations 2009. Boulder, CO: Lynne Rienner. Nilsson, Desirée. 2008. “Partial Peace: Rebel Groups Inside and Outside of Civil War Settlements�. Journal of Peace Research 45 (4): 479–495. Nilsson, Desirée dan Anna K. Jarstad. 2008. “From Words to Deeds: The Implementation of Power- Sharing Pacts in Peace Accords�. Conflict Management and Peace Science 25 (3): 206–223. Nitsch, Volker dan Dieter Schumacher. 2004. “Terrorism and International Trade: An Empirical Investigation�. European Journal of Political Economy 20 (2): 423–433. North, Douglass C. 1989. “Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction�. World Development 17 (9): 1319–1332. __________. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance . New York: Cambridge University Press. __________. 1995. “The New Institutional Economics and Third World Development�. Dalam The New Institutional Economics and Third World Development. John Harris, Janet Hunter, dan Colin M. Lewis (eds.). London: Routledge. North, Douglass C., John J. Wallis, dan Barry R. Weingast. 2009. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press. Northouse, Peter G. 2008. Introduction to Leadership: Concepts and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Nossal, Kim R. 1999. “Liberal-Democratic Regimes, International Sanctions, and Global Governance�. Dalam Globalization and Global Governance. Raimo Väyrynen (ed.). Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers. Nunn, Nathan. 2008. “The Long-Term Effects of Africa’s Slave Trades�. Quarterly Journal of Economics 123 (1): 139–176. Nunn, Nathan dan Leonard Wantchekon. Akan terbit. “The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa�. American Economic Review. Nwana, Harry. 2000. “Who Are the Bakassi Boys?� Vanguard, 28 Desember. O Dia Online. 2010. “Rio Assina Convênio para Investimentos Privados nas UPPs�. O Dia Online, 24 Agustus. Daftar pustaka D-27 O’Loughlin, John, Frank D.W. Witmer, dan Andrew M. Linke. 2010. “The Afghanistan-Pakistan Wars, 2008–2009: Micro-geographies, Conflict Diffusion, and Clusters of Violence�. Eurasian Geography and Economics 51 (4): 437–471. Odendaal, Andries. 2010. “Local Peacebuilding in Ghana�. Makalah ini dipresentasikan pada Experience- sharing Seminar on Building Infrastructures for Peace, Naivasha, Kenya, 2–4 Februari. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 1996. “Recommendation of the Council on the Tax Deductibility of Bribes to Foreign Public Officials�. OECD, Paris. __________. 2004. “Lessons Learned on Donor Support to Decentralisation and Local Governance�. OECD, Paris. __________. 2007. “Enhancing the Delivery of Justice and Security�. OECD, Paris. __________. 2008. “Sierra Leone�. Dalam 2008 Survey on Monitoring the Paris Declaration: Making Aid More Effective by 2010. OECD (ed.). Accra: OECD. __________. 2009. “Recommendation of the Council on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions�. OECD, Paris. __________. 2010a. “Do No Harm: International Support for Statebuilding�. OECD, Paris. __________. 2010b. “Focus on Aid to Agriculture�. OECD, Paris. http://www.oecd.org/dac/stats/agriculture. __________. 2010c. “Monitoring the Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations: Fragile States Principles Monitoring Survey Global Report�. OECD, Paris. __________. 2010d. “OECD Stat Extracts�. OECD, Paris. http://stats.oecd.org. __________. 2010e. “Second Round of Monitoring: Georgia Monitoring Report�. Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, Istanbul Anti-Corruption Action Plan, OECD, Paris. __________. 2010f. “South-South Cooperation in the Context of Aid Effectiveness: Telling the Story of Partners Involved in More Than 110 Cases of South-South and Triangular Cooperation�. OECD, Paris. __________. 2010g. “The State’s Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity�. OECD, Paris. __________. 2010h. “Towards Clean Minerals from Conflict Zones�. OECD, Paris. __________. 2010i. “Transition Financing: Building a Better Response�. OECD, Paris. __________. 2011. “Supporting Statebuilding in Situations of Conflict and Fragility: Policy Guidance�. OECD, Paris. OECD dan World Trade Organization (WTO). 2008. “Japan�. Dalam Aid for Trade at a Glance 2007: Country and Agency Chapters. OECD dan WTO (eds.). Paris: OECD; Geneva: WTO. Organisation for Economic Co-operation and Development–Develompent Assistance Committee (OECD-DAC). 2006. “Whole of Government Approaches to Fragile States�. OECD-DAC, Paris. __________. 2007a. “OECD-DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice�. OECD-DAC, Paris. __________. 2007b. “Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations�. OECD- DAC, Paris. __________. 2008. “Scaling Up: Aid Fragmentation, Aid Allocation, and Aid Predictability: Report of 2008 Survey of Aid Allocation Policies and Indicative Forward Spending Plans�. OECD-DAC, Paris. __________. 2010a. “Aid Risks in Fragile and Transitional Contexts: Key Messages from the Forthcoming Publication Aid Risks in Fragile and Transitional Contexts�. International Network on Conflict and Fragility, OECD-DAC, Paris. __________. 2010b. “Resource Flows to Fragile and Conflict-Affected States: Annual Report 2008�. International Network on Conflict and Fragility, OECD-DAC, Paris. Organization of American States (OAS). 2001. “Inter-American Democratic Charter�. OAS, Lima. Office of the High Representative and European Union Special Representative. 2011. “Basic Information�. Office of the High Representative; European Union Special Representative, Sarajevo. http://www.ohr.int. Ojielo, Ozonnia. 2007. “Designing an Architecture for Peace: A Framework of Conflict Transformation in Ghana�. Makalah ini dipresentasikan pada First Biennial Conference and General Assembly of the Society for Peace Studies and Practice, Abuja, 22–25 Januari. D-28 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Olcott, Martha B. 2010. “Rivalry and Competition in Central Asia: Bringing People Together to Accelerate Growth and Well-Being in Emerging Markets�. Makalah ini dipresentasikan pada Eurasia Emerging Markets Forum, Thun, Switzerland, 23–25 Januari. Oliver, Johanna. 1999. “The Esquipulas Process: A Central American Paradigm for Resolving Regional Conflict�. Ethnic Studies Report 17 (2): 149–179. Orentlicher, Diane. 2004. “Independent Study on Best Practices, Including Recommendations, to Assist States in Strengthening Their Domestic Capacity to Combat All Aspects of Impunity�. UN Economic and Social Council, New York. __________. 2005. “Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity�. UN Economic and Social Council, New York. Organization of African Unity. 2000. “Lomé Declaration on the Framework for an OAU Response to Unconstitutional Change of Government�. Organization of African Unity, Lomé. Østby, Gudrun. 2008. “Inequalities, the Political Environment and Civil Conflict: Evidence from 55 Developing Countries�. Dalam Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies. Frances Stewart (ed.). Basingstoke, U.K.: Palgrave Macmillan. Otocan, Mariano. 2010. “Euroregion as a Mechanism for Strengthening Transfrontier and Interregional Co- operation: Opportunities and Challenges�. Makalah ini dipresentasikan pada European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and Council of Europe’s Interregional and Transfrontier Co-operation: Promoting Democratic Stability and Development Seminar, Trieste, Itali, 22–25 Februari. Oxford Reference Online. 2001. “The Oxford Companion to the Politics of the World�. Oxford University Press. http://www.oxfordreference.com. Pacific Island Forum Secretariat. 2005. “The Pacific Plan for Strengthening Regional Cooperation and Integration�. Pacific Island Forum Secretariat, Fiji. Padilla, Felix M. 1992.The Gang as an American Enterprise. Piscataway, NJ: Rutgers University Press. Pakistan Ministry of Information and Broadcasting. 2010. “Promise, Policy, Performance: Two Years of People’s Government 2008–2010�. Government of Pakistan, Islamabad, Pakistan. Pan, Esther. 2005. “Middle East: Reorganizing the Palestinian Security Forces�. Council on Foreign Relations, Washington, D.C. Panda, Pradeep dan Bina Agarwal. 2005. “Marital Violence, Human Development and Women’s Property Status in India�. World Development 33 (5): 823–850. Papagianni, Katia. 2009. “Political Transitions after Peace Agreements: The Importance of Consultative and Inclusive Political Processes�. Journal of Intervention and Statebuilding 3 (1): 47–63. Pape, Robert R. 2003. “The Strategic Logic of Suicide Terrorism�. American Political Science Review 97 (3): 343–361. Paris, Roland. 2004. At War’s End: Building Peace after Civil Conflict. New York: Cambridge University Press. Parker, Joan C. 2008.“A Synthesis of Practical Lessons from Value Chain Projects in Conflict-Affected Environments�. Micro Report 105, U.S. Agency for International Development, Washington, D.C. Parson, Devin. 2010. “In the Wrong Hands: Los Zetas and the Gun Laws that Help Them Thrive�. Council on Hemispheric Affairs, Washington, D.C. Patel, Ana C., Pablo de Greiff, dan Lars Waldorf (eds.). 2009. Disarming the Past: Transitional Justice and Ex- combatants. New York: Social Science Research Council. Patel, Seema dan Steven Ross. 2007. “Breaking Point: Measuring Progress in Afghanistan�. Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C. Patrick, Stewart. 2006. “Weak States and Global Threats: Assessing Evidence of Spillovers�. Working Paper 73, Center for Global Development, Washington, D.C. Pavanello, Sara dan Timothy Othieno. 2008. “Improving the Provision of Basic Services for the Poor in Fragile Environments�. Overseas Development Institute, London. Peake, Gordon dan Kaysie Studdard Brown. 2010. “Policebuilding: The International Deployment Group in the Solomon Islands�. International Peacekeeping 12 (4): 520–532. Daftar pustaka D-29 Peixoto, Betânia Totino, Mônica Viegas Andrade, dan João Pedro Azevedo. 2007. “Avaliação Do Programa Fica Vivo No Município De Belo Horizonte�. Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, Rio de Janeiro. __________. 2008. “Avaliação Econômica do Programa Fica Vivo: O Caso Piloto�. Textos para Discussão Cedeplar, UFMG td336, Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Peltz, Amelia T. 2006.“Gender Based Violence in Palestine�. MIFTAH (The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy), Jerusalem. Perry, Alex. 2008. “Congo: The Forgotten Conflict�. Time.com, 18 Juni. Peruvian Truth and Reconciliation Commission. 2003. “Peruvian Truth and Reconciliation Commission Report�. Peruvian Truth and Reconciliation Commission, Lima. Peschka, Mary. 2010. “The Role of the Private Sector in Fragile and Conflict-Affected States�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Peterson, Roger dan Sarah Zuckerman. 2010. “Revenge or Reconciliation: Theory and Method of Emotions in the Context of Colombia’s Peace Process�. Dalam Law in Peace Negotiations. Morten Bergsmo dan Pablo Kalmanovitz (eds.). Oslo: Forum for International Criminal and Humanitarian Law. Piron, Laure-Hélène dan Zaza Curran. 2005. “Public Policy Responses to Exclusion: Evidence from Brazil, South Africa, and India�. Overseas Development Institute, London. Plümper, Thomas dan Eric Neumayer. 2006. “The Unequal Burden of War: The Effect of Armed Conflict on the Gender Gap in Life Expectancy�. International Organization 60 (3): 723–754. Popkin, Margaret. 2000. Peace Without Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. Porter, Douglas, Matt Andrews, dan Clay Wescott. 2010. “Public Finance Management in Fragile and Conflicted Settings�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Porter, Douglas dan Habib Rab. 2010. “Timor-Leste’s Recovery from the 2006 Crisis: Some Lessons�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Posen, Barry. 1993. “The Security Dilemma and Ethnic Conflict�. Survival 35 (1): 27–47. Posner, Daniel N. 2004. “Measuring Ethnic Fractionalization in Africa�. American Journal of Political Science 48 (4): 849–863. Potter, Antonia. 2005. “We the Women: Why Conflict Mediation is Not Just a Job for Men�. Centre for Humanitarian Dialogue, Geneva. Powell, Jonathan M. dan Clayton L. Thyne. 2011. “Global Instances of Coups from 1950 to Present: A New Dataset�. Journal of Peace Research 48 (2): 249–259. Presidencia República de Colombia. 1993. “Decreto Numero 2707 de 1993�. Presidencia República de Colombia, Bogotá. __________. 2010. “La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperation Internacional�. Presidencia República de Colombia, Bogotá. http://www.accionsocial.gov.co. Prieto-Rodríguez, Juan dan Cesar Rodríguez-Gutiérrez. 2003. “Participation of Married Women in the European Labor Markets and the ‘Added Worker Effect’ in Europe�. Journal of Socio-Economics 32 (4): 429–446. Pritchett, Lant dan Frauke de Weijer. 2010. “Fragile States: Stuck in a Capability Trap?� Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Putzel, James. 2003. “The Philippine-US Alliance in Post September 11 Southeast Asia�. Dalam Global Response to Terrorism: 9/11, Afghanistan and Beyond. Mary Buckley dan Rick Fawn (eds.). London: Routledge. Quinn, Michael J. 2007. “Mozambique 1975–1992�. Dalam Civil Wars of the World: Major Conflicts since World War II, Volume 1. Karl DeRouen Jr. dan Uk Heo (eds.). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. Raleigh, Clionadh. 2010. “Conflict Contagion Patterns�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre, dan Joachim Carlsen. 2010. “Introducing ACLED: An Armed Conflict Location and Event Dataset�. Journal of Peace Research 47 (5): 651–660. RAND Corporation. 2009. “National Socioeconomic Survey (SUSENAS)�. RAND Corporation, Santa Monica, CA. D-30 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Randel, Judith. 2010. “Experience with Humanitarian Funds�. Makalah ini dipresentasikan pada OECD- INCAF/EU Risk Management Conference, Brussels, 15 Juni. Randel, Judith dan Tasneem Mowjee. 2006. “Review of Trust Fund Mechanisms for Transition Financing�. Development Initiatives, Somerset, U.K. Rehn, Elisabeth dan Ellen Johnson Sirleaf. 2002. “Violence Against Women�. Dalam Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace Building. Elizabeth Rehn dan Ellen Johnson Sirleaf (eds.). NewYork: UN Development Fund for Women. Republic of Burundi. 2006. “Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)�. Republic of Burundi, Bujumbura. Republic of Lebanon Ministry of Environment. 1999. “Lebanon’s First National Communication Report�. Government of Lebanon, Beirut. Republic of Liberia dan UN. 2007. “United Nations Development Assistance Framework Liberia 2008–2012: Consolidating Peace and National Recovery for Sustainable Development�. Republic of Liberia; UN, Monrovia. Reyntjens, Filip. 2007. “Briefing: Democratic Republic of Congo: Political Transition and Beyond�. African Affairs 106 (423): 307–317. Riascos, Alvaro J. dan Juan Vargas. 2004. “Violence and Growth in Colombia: What Do We Know After 10 Years of Quantitative Research?� Webpondo.org: Recursos para Economistas & Colombia. http://www. webpondo.org/files_ene_mar04/rgc.pdf. Rich, Patricia. 2010. “Politician’s Assassination Raises Doubts over Mexico Drug Policy�. Open Security: Contemporary Conflict. http://www.opendemocracy.net/opensecurity/security_briefings/290610. Richards, Paul. 1996. Fighting For the Rainforest: War, Youth and Resources in Sierra Leone. Oxford, U.K.: Heinemann Educational Books. Roberts, Adam. 2010. “Lives and Statistics: Are 90% of War Victims Civilians?� Survival 52 (3): 115–136. Robinson, Pearl T. 1994.“The National Conference Phenomenon in Francophone Africa�. Comparative Studies in Society and History 36 (3): 575–610. Rodgers, Dennis, Robert Muggah, dan Chris Stevenson. 2009. “Gangs of Central America: Causes, Costs, and Interventions�. Occasional Paper 23, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva. Rodrik, Dani. 2000. “Institutions for High-Quality Growth: What They Are And How to Acquire Them�. NBER Working Paper 7540, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. __________. 2008. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton, NJ: Princeton University Press. Rodrik, Dani, Arvind Subramanian, dan Francesco Trebbi. 2004. “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development�. Journal of Economic Growth 9 (2): 131– 165. Rohland, Klaus dan Sarah Cliffe. 2002. “The East Timor Reconstruction Programme: Successes, Problems and Tradeoffs�. CPR Working Paper 26361, World Bank, Washington, D.C. Roque, Paula, Judy Smith-Höhn, Paul-Simon Handy, Le Dang Doanh, David Craig, dan Omar McDoom. 2010. “Exit Pathways: South Africa, Mozambique, Vietnam, Cambodia, Rwanda�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Ross, Michael. 2003. “The Natural Resource Curse: How Wealth Can Make You Poor�. Dalam Natural Resources and Violent Conflict. Ian Bannon dan Paul Collier (eds.). Washington, D.C.: World Bank. Rosset, Peter, Raj Patel, dan Michael Courville (eds.). 2006. Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform. Oakland, CA: Food First: Institute for Food and Development Policy. Rozema, Ralph. 2008. “Urban DDR Processes: Paramilitaries and Criminal Networks in Medellín, Colombia�. Journal of Latin American Studies 40 (3): 423–452. Rubin, Barnett R. 2002. Blood on the Doorstep: The Politics of Preventive Action. Washington, D.C.: Century Foundation: Council on Foreign Relations. Daftar pustaka D-31 Sage, Caroline dan Deval Desai. 2010. “Public Security, Criminal Justice, and Reforming the Security Sector�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Salazar, Hernando. 2007. “Colombians Against Kidnapping�. BBC News, 15 Juli. Salehyan, Idean. 2007. “Transnational Rebels: Neighboring States as Sanctuary for Rebel Groups�. World Politics 59 (2): 217–242. Salehyan, Idean dan Kristian S. Gleditsch. 2006. “Refugees and the Spread of Civil War�. International Organization 60 (2): 335–366. Sambanis, Nicholas. 2001. “Do Ethnic and Nonethnic Civil Wars Have the Same Causes? A Theoretical and Empirical Inquiry (Part I)�. Journal of Conflict Resolution 45 (3): 259–282. __________. 2004. “What Is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition�. Journal of Conflict Resolution 48 (6): 814–858. Samity, Sharmajibee M. 2003.“‘Shalishi’ in West Bengal A Community-Based Response to Domestic Violence�. Economic and Political Weekly 38 (17): 1665–1673. Sapelli, Claudio. 2000. “The Political Economy of the Chilean Transition to Democracy�. Cuadernos de Economía 37 (112): 537–556. Satyanath, Shanker, Edward Miguel, dan Ernest Sergenti. 2004. “Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach�. Journal of Political Economy 112 (4): 725–753. Sawyer, Amos. 2004. “Violent Conflicts and Governance Challenges in West Africa: The Case of the Mano River Basin Area�. Journal of Modern African Studies 42 (3): 437–463. Sayigh, Yezid. 2010. “The West Bank and Gaza Strip�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Scanteam. 2007. “Review of Post-crisis Multi-Donor Trust Funds: Final Report�. Scanteam, Oslo. __________. 2010. “Flexibility in the Face of Fragility: Programmatic Multi-Donor Trust Funds in Fragile and Conflict-Affected Situations�. World Bank, Washington, D.C. Schelling, Thomas C. 1960. Strategy of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press. __________. 1971. “Dynamic Models of Segregation�. Journal of Mathematical Sociology 1 (2): 143–186. __________. 1978. Micromotives and Macrobehavior. New York: W.W. Norton & Company. Schelnberger, Anna K. 2005. “Decentralisation as a Means of Conflict Management: A Case Study of Kibaale District, Uganda�. IEE Working Papers 181, Institute of Development Research and Development Policy, Ruhr University, Bochum, Germany. Scheye, Eric. 2009. “State-Provided Service, Contracting Out, and Non-State Networks: Justice and Security as Public and Private Goods and Services�. The International Network of Conflict and Fragility, Development Assistant Committee, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. Scheye, Eric dan Diana Chigas. 2009. “Development of a Basket of Conflict, Security, and Justice Indicators�. Online Publication. http://www.scribd.com/doc/23391272/Conflict-Security-Justice-Global-Indicators- Final-Report. Schiavo-Campo, Salvatore. 2003. “Financing and Aid Management Arrangements in Post-conflict Situations�. CPR Working Papers 6, World Bank, Washington, D.C. Schimmelfennig, Frank dan Ulrich Sedelmeier. 2002. “Theorizing EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the State of Research�. Journal of European Public Policy 9 (4): 500–528. Schneider, Friedrich, Andreas Buehn, dan Claudio E. Montenegro. 2010. “New Estimates for the Shadow Economies all over the World�. International Economic Journal 24 (4): 443–461. Schulze, Kirsten E. 2007. “Mission Not So Impossible: The Aceh Monitoring Mission and Lessons Learned for the EU�. Internaitonal Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin. Secretaría de Gobierno de Medellín. 2010. “Informe de Indicadores Objetivos sobre Seguridad Ciudadana�. Medellín Como Vamos, Medellín. http://www.medellincomovamos.org. Seelke, Clare R., Liana Sun Wyler, dan June S. Beittel. 2011. “Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and U.S. Counterdrug Programs�. Congressional Research Service, Washington, D.C. Seely, Jennifer. 2001. “A Political Analysis of Decentralisation: Co-opting the Tuareg Threat in Mali�. Journal of Modern African Studies 39 (3): 499–524. D-32 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Selvarajan, S. 2008. “Ex-post Economic Analysis of the National Solidarity Programme (NSP)�. World Bank, Washington, D.C. Shanty, Frank dan Patit P. Mishra (eds). 2008. Organized Crime: From Trafficking to Terrorism. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. Sharma, Gopal. 2008. “Nepalis Face 16 Hour Daily Power Cuts by February�. Reuters, 24 Agustus. Sharp, Kay, Taylor Brown, dan Amdissa Teshome. 2006. “Targeting Ethiopia’s Productive Safety Net Programme (PSNP)�. Overseas Development Institute, London. Shemyakina, Olga. 2006. “The Effect of Armed Conflict on Accumulation of Schooling: Results from Tajikistan�. HiCN Working Papers 12, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, U.K. Sherman, Jake. 2010. “Criminal Justice�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Shiawl-Kidanekal, Teferra. 2004. “Conflict Prevention and Management in Africa�. Dalam Conflict Prevention: From Rhetoric to Reality. Albrecht Schnabel dan David Carment (eds.). Lanham, MD: Lexington Books. Shin, Gi-Wook. 2006. “Agrarian Roots of Korean Capitalism�. Dalam Transformations in Twentieth Century Korea. Chang Yun-Shik dan Steven H. Lee (eds.). New York: Routledge. Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). 2005. “Strategy for Swedish Support to the African Great Lakes Region Including Country Strategies for Rwanda, the Democratic Republic of the Congo and Burundi: November 2004–December 2008�. Sida, Stockholm. Siddiqui, Niloufer. 2011. “Broken Justice�. Foreign Policy, 1 Februari. Silberschmidt, Margrethe. 1999. Women Forget that Men are the Masters: Gender Antagonism and Socio- Economic Change in Kisii District, Kenya. Uppsala, Norway: Nordiska Afrikainstitutet. __________. 2001. “Disempowerment of Men in Rural and Urban East Africa: Implications for Male Identity and Sexual Behavior�. World Development 29 (4): 657–671. Sirivi, Josie T. dan Marilyn T. Havini. 2004. As Mothers of the Land: The Birth of The Bougainville Women For Peace And Freedom. Canberra: Pandanus Books, Research School of Pacific and Asian Studies. Sirleaf, Ellen Johnson. 2007a. “Challenges for New Leadership Teams in Fragile States�. Capacity Development Briefs 21, World Bank Institute, World Bank, Washington, D.C. __________. 2007b. “Key Note Address by Her Excellency Ellen Johnson Sirleaf, President of the Republic of Liberia�. UN Institute for Training and Research, Torino Retreat, Turin, Itali, 31 Agustus. Sisk, Timothy D. 2010. “Cooperating for Peace: The Challenge and Promise of Partnerships in Peace Operations�. Geneva Centre for Security Policy, Geneva. Skaperdas, Stergios. 1996. “Contest Success Functions�. Economic Theory 7 (2): 283–290. Skaperdas, Stergios, Rodrigo Soares, Alys Willman, dan Stephen C. Miller. 2009. “The Costs of Violence�. World Bank, Washington, D.C. Small Arms Survey Project. 2001. Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem. Oxford, U.K.: Oxford University Press. __________. 2005. Small Arms Survey 2005: Weapons at War. Oxford, U.K.: Oxford University Press. __________. 2006. Small Arms Survey 2006: Unfinished Business. Oxford, U.K.: Oxford University Press. __________. 2009. Small Arms Survey 2009: Shadows of War. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. __________. 2011. “Small Arms Survey: Weapons and Markets�. Small Arms Survey, Geneva. http://www. smallarmssurvey.org/weapons-and-markets.html. Smith, Anthony L. 2004. “Trouble in Thailand’s Muslim South: Separatism, not Global Terrorism�. Asia- Pacific Security Studies 3 (10): 1–4. Snyder, Jack. 2000. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. New York: W.W. Norton & Company. Snyder, Jack dan Robert Jervis. 1999. “Civil War and the Security Dilemma�. Dalam Civil Wars, Insecurity, and Intervention. Barbara F. Walter dan Jack Snyder (eds.). New York: Columbia University Press. Solow, Robert M. 1990. The Labor Market as a Social Institution. Malden, MA: Blackwell Publishing. South Africa Ministry of Defence. 1996. “White Paper on National Defence for the Republic of South Africa�. Government of South Africa, Pretoria. http://www.info.gov.za/whitepapers/1996/defencwp.htm. Daftar pustaka D-33 Spear, Joanna dan Bernard Harborne. 2010. “Improving Security in Violent Conflict Settings�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Spears, Ian S. 2002. “Africa: The Limits of Power-Sharing�. Journal of Democracy 13 (3): 123–136. Special Court for Sierra Leone Office of the Prosecutor. 2007. “The Prosecutor vs. Charles Ghankay Taylor– Indictment�. Special Court for Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone. http://www.sc-sl.org/CASES/ ProsecutorvsCharlesTaylor/tabid/107/Default.aspx. Special Inspector General for Iraq Reconstruction. 2009. “Hard Lessons: The Iraq Reconstruction Experience�. U.S. Independent Agencies and Commissions, Washington, D.C. Spence, A. Michael. 1977. “Entry, Investment, and Oligopolistic Pricing�. Bell Journal of Economics 8 (2): 534–544. Stanley, William dan David Holiday. 2002. “Broad Participation, Diffuse Responsibility: Peace Implementation in Guatemala�. Dalam Ending Civil Wars: The Implementation of Peace Agreements. Stephen Stedman, Elizabeth Cousens, dan Donald Rothchild (eds.). Boulder, CO: Lynne Reinner. Statistical Office of Kosovo. 2010. “Export-Import�. Kosovo Ministry of Public Administration, Pristina, Kosovo. http://esk.rks-gov.net/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=36. Stedman, Stephen. 1996. “Negotiation and Mediation in Internal Conflict�. Dalam The International Dimensions of Internal Conflict. Michael E. Brown (ed.). Cambridge, MA: Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Stern, Jessica. 2003. Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. New York: Harper Collins. Stewart, Frances. 2005. “Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development�. Dalam Wider Perspectives on Global Development. United Nations University–World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) (ed.). Helsinki: UNU-WIDER. __________. 2010. “Horizontal Inequalities as a Cause of Conflict: A Review of CRISE Findings�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Stewart, Frances, Cindy Huang, dan Michael Wang. 2001. “Internal Wars: An Empirical Overview of Economic and Social Consequences�. Dalam War and Underdevelopment. Frances Stewart dan Valpy Fitzgerald (eds.). Oxford, U.K.: Oxford University Press. Stewart, Patrick dan Kaysie Brown. 2007. Greater than the Sum of its Parts?: Assessing ‘Whole of Government’ Approaches to Fragile States. New York: International Peace Academy. Stoddard, Abby, Adele Harmer, dan Katherine Haver. 2006. “Providing Aid in Insecure Environments: Trends in Policy and Operations�. HPG Briefing Paper 23, Overseas Development Institute, London. Stohl, Rachel dan Suzette Grillot. 2009. The International Arms Trade. Cambridge, U.K.: Polity Press. Stramm, Andreas, Christoph Jost, Konstanze Kreiss, Katharina Meier, Mike Pfister, Philipp Schukat, dan Henning A. Speck. 2006. “Strengthening Value Chains in Sri Lanka’s Agribusiness: A Way to Reconcile Competitiveness with Socially Inclusive Growth?� Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn, Germany. Strassler, Robert (ed.). 1996. The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War. New York: Free Press. STRATFOR. 2009. “Central America: An Emerging Role in the Drug Trade�. STRATFOR, Austin, TX. Straus, Scott. 2010. “Mali and Its Sahelian Neighbors�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Strom, Kevin J. dan John M. MacDonald. 2007. “The Influence of Social and Economic Disadvantage on Racial Patterns in Youth Homicide Over Time�. Homicide Studies 11 (1): 50–69. Suhrke, Astri, Torunn Wimpelmann, dan Marcia Dawes. 2007. “Peace Processes and State Building: Economic and Institutional Provisions of Peace Agreements�. Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway. Sundberg, Ralph. 2008. “Collective Violence 2002–2007: Global and Regional Trends�. Dalam States in Armed Conflict 2007. Lotta Harbom dan Ralph Sundberg (eds.). Uppsala, Sweden: Universitetstryckeriet. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO). 2002. “Sucofindo International Certification Services�. SUCOFINDO, Jakarta. http://222.124.12.244/sics.htm. Sutton, Adam, Adrian Cherney, dan Rob White. 2008. Crime Prevention: Principles, Perspectives and Practices. New York: Cambridge University Press. D-34 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Svensson, Jakob. 2000. “The Cost of Doing Business: Firms’ Experience with Corruption in Uganda�. Africa Region Working Paper 6, World Bank, Washington, D.C. Tajima, Yuhki. 2009. “Background Paper on Economic Reintegration�. Congeso Internacional de Desarme, Demovilización y Reintegración, Cartagena; Republik Kolombia, Cartagena, Kolombia. Thapa, Deepak. 2010. “Nepal�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. The Carter Center. 2007. “Final Report to the Guyana Elections Commission on the 2006 General and Regional Elections�. The Carter Center, Atlanta, GA. The Economist. 2010. “Crime and Punishment in Guatemala: Kamikaze Mission: The UN’s Prosecutor Resigns, Taking an Enemy with Him�. The Economist,17 Juni. The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). 2010. “African Peer Review Mechanism (APRM)�. NEPAD, Midrand. http://www.nepad.org. The PRS Group. 2010. “International Country Risk Guide�. The PRS Group, East Syracuse, NY. http://www. prsgroup.com. The SEEP Network. 2009. “Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis�. The SEEP Network, Washington, D.C. Thornton, Gary, Ray Yannone, Larry Martinez, dan Vanessa Trevino. 2011. “Los Angeles Almanac�. Los Angeles Almanac, Los Angeles, CA. http://www.laalmanac.com. Timor-Leste Independent Comprehensive Need Assessment Team. 2009. “The Justice System of Timor-Leste: An Independent Comprehensive Need Assessment�. UN Integrated Mission in East Timor, Dili. Timor-Leste Ministry of Finance. 2010. “Timor-Leste Development Partners Meeting: Background Paper�. Government of Timor Leste, Dili. Toft, Monica D. 2003.The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory. Princeton, NJ: Princeton University Press. Torres, Anastasia B. 2002. “Gender and Forced Migration�. Forced Migration Online, Oxford, U.K. Transparency International. 2011. “Building Integrity and Countering Corruption in Defence and Security: 20 Practical Reforms�. Defence and Security Programme, Transparency International, London. Tsunekawa, Keiichi dan Kohei Yoshida. 2010. “State Building, Economic Development, and Democracy: The Japanese Experience�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Tukahebwa, Geoffrey B. 2000. “The Role of District Councils in Decentralisation�. Dalam Decentralisation and Civil Society in Uganda: The Quest for Good Governance. Apolo Nsibambe (ed.). Kampala: Fountain Publishers. Tulloch, Jim, Fadia Saadah, Rui M. de Araujo, Rui P. de Jesus, Sergio Lobo, Isabel Hemming, Jane Nassim, dan Ian Morris. 2003. Initial Steps in Rebuilding the Health Sector in East Timor. Washington, DC: National Academies Press. U.K. Department for International Development (DFID). 2002. “Conducting Conflict Assessments: Guidance Notes�. DFID, Center for Conflict Analysis and Prevention, London. __________. 2009. “Building the State and Securing the Peace�. DFID, London. __________. 2010. “Working Effectively in Conflict-Affected and Fragile Situations�. DFID, London. UN Integrated Regional Information Networks (IRIN). 2005. “Guinea-Bissau: Donors to Firm up Aid Pledges after 2005 Presidential Election�. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Bissau. __________. 2009. “South Africa 2009: Land Reform: Same Problem, Different Approach�. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Johannesburg. __________. 2010. “Kenya-Somalia: Insecurity without Borders�. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Garissa/Mandera. U.S. Committee for Refugees and Immigrants. 2009. “World Refugee Survey 2009�. U.S. Committee for Refugees and Immigrants, Arlington, VA. U.S. Department of State. 2008. “Interagency Conflict Assessment Framework�. Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization, U.S. Department of State, Washington, D.C. __________. 2010. “Background Note: Democratic Republic of the Congo�. U.S. Department of State, Washington, D.C. Daftar pustaka D-35 U.S. Energy Information Administration. 2011. “Petroleum & Other Liquids�. Independent Statistics and Analysis, U.S. Energy Information Administration, Washington, D.C. U.S. Government Accountability Office. 2007. “Stabilizing and Rebuilding Iraq: U.S. Ministry Capacity Development Efforts Need an Overall Integrated Strategy to Guide Efforts and Manage Risk�. Report to Congressional Committees, U.S. Government Accountability Office, Washington, D.C. __________. 2010a. “Maritime Security: Actions Needed to Assess and Update Plan and Enhance Collaboration among Partners Involved in Countering Piracy off the Horn of Africa�. U.S. Government Accountability Office, Washington, D.C. __________. 2010b. “Mérida Initiative: The United States Has Provided Counternarcotics and Anticrime Support but Needs Better Performance Measures�. U.S. Government Accountability Office, Washington, D.C. U.S. Office of National Drug Control Policy. 1999. “FY1999 Drug Budget Program Highlights�. U.S. Office of National Drug Control Policy, Rockville, MD. http://www.ncjrs.gov/ondcppubs/publications/policy/ budget99/spending.html. UN. 1998. “Rome Statute of the International Criminal Court�. UN, Rome. __________. 2000. “UN Security Council Resolution 1325�. UN, New York. __________. 2002. “Women, Peace and Security�. UN, New York. __________. 2004a. “A More Secure World: Our Shared Responsibility: Report of the Secretary General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and Change�. UN, New York. __________. 2004b. “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies: Report of the Secretary General�. UN, New York. __________. 2006a. “Agreement between the United Nations and the State of Guatemala on the Establishment of an International Commission Against Impunity in Guatemala�. UN, New York. __________. 2006b. “Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards�. UN, New York. __________. 2007. “MDG Monitor: Tracking the Millennium Development Goals�. UN, New York. http://www. mdgmonitor.org/. __________. 2011. “UN Security Council Resolution 1960�. UN, New York. __________. Akan terbit. “United Nations Review of International Civilian Capacities�. UN, New York. UN Assistance Mission in Afghanistan dan UN Office of the High Commissioner on Human Rights (UNOHCHR). 2010. “Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan�. UN Assistance Mission in Afghanistan; UNOHCHR, Kabul. UN Children’s Fund (UNICEF). 2004. “The Situation of Women and Girls: Facts and Figures�. UNICEF, New York. http://www.unicef.org/gender/index_factsandfigures.html. __________. 2007. “Birth Registration and Armed Conflict�. Innocenti Research Centre, UNICEF, Florence, Italy. UN Development Fund for Women (UNIFEM), UN Action Against Sexual Violence in Conflict, dan UN Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO). 2010. “Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice�. UNIFEM; UN Action Against Sexual Violence in Conflict; UNDPKO, New York. UN Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO). 2010a. “Haiti Police Reform�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010b. “List of Operations�. UNDPKO, New York. __________. 2010c. “United Nations Peacekeeping Fact Sheet�. UNDPKO, New York. http://www.un.org/en/ peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml. UN Department of Political Affairs (UNDPA). 2010a. “Input to World Development Report on the Theme of Fragility and Conflict: Conflict Prevention Efforts in West Africa�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010b. “Lessons Learned from Guatemala and Guyana�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. D-36 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 UN Development Programme (UNDP). 2005a. “Central Asia Human Development Report: Bringing Down Barriers: Regional Cooperation for Human Development and Human Security�. Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States, UNDP, Bratislava. __________. 2005b. “International Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World�. Human Development Report Office, UNDP, New York. __________. 2005c. “¿Cuánto Cuesta la Violencia a El Salvador?� UNDP, San Salvador. __________. 2006. “El Costo Económico de la Violencia en Guatemala�. UNDP, Guatemala City. __________. 2008a. “Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala: Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD en Guatemala�. UNDP, Guatemala City. __________. 2008b. “Post-conflict ‘Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity�. Bureau for Crisis Prevention and Recovery, UNDP, New York. __________. 2010a. “Building ‘Collaborative Capacity’: UN Development Assistance for Conflict Prevention through Internally Negotiated Solutions to Crises�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010b. “The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development�. Human Development Report Offices, UNDP, New York. UN General Assembly. 2005a. “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of the International Humanitarian Law�. UN, New York. __________. 2005b. “Resolution Adopted by the General Assembly: 2005 World Summit Outcome�. UN, New York. __________. 2006. “Resolution Adopted by the General Assembly: The United Nations Global Counter- Terrorism Strategy�. UN, New York. __________. 2009a. “Activities of the International Commission Against Impunity in Guatemala: Report of the Secretary General�. UN, New York. __________. 2009b. “Human Security: Report of the Secretary General�. UN, New York. __________. 2010. “Resolution Adopted by the General Assembly: Follow-up to Paragraph 143 on Human Security of the 2005 World Summit Outcome�. UN, New York. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2009. “2008 Global Trends: Refugees, Asylum-Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons�. UNHCR, Geneva. __________. 2010. “Global Appeal 2010–2011: Real People, Real Needs�. UNHCR, Geneva. UN Inter-Agency Framework for Coordination on Preventive Action. 2010. “The United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action�. UN Interagency Framework Team for Preventive Action, New York. UN Inter-Agency Information and Analysis Unit. 2010. “Electricity in Iraq Factsheet�. UN Inter-Agency Information and Analysis Unit, New York. UNODC dan World Bank. 2007. “Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean�. UNODC, Geneva; Amerika Latin dan Wilayah Kep. Karibia, World Bank, Washington, D.C. UN Office for Project Services (UNOPS). 2009. “Rural Roads Connect Villages to the World�. UNOPS, New York. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR). 2006. “Rule of Law Tools for Post- conflict States: Truth Commissions�. UNOHCHR, Geneva. __________. 2010. “Voice of Victims: Transitional Justice in Nepal�. UNOHCHR, Geneva. UN Office on Drugs and Crime (UNODC). 2007. “Crime and Development in Central America: Caught in the Crossfire�. UNODC, Vienna. __________. 2008. “Crime and its Impact on the Balkans and Affected Countries�. UNODC, Vienna. __________. 2009a. “Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment�. UNODC, Vienna. __________. 2009b. “World Drug Report 2009�. UNODC, Vienna. Daftar pustaka D-37 __________. 2010a. “The Globalization of Crime: The Threat of Transnational Organized Crime�. UNODC, Vienna. __________. 2010b. “World Drug Report 2010�. UNODC, Vienna. UN Peacebuilding Support Office (UNPBSO). 2010. “Background Note: The Role of the PBC in Marshalling Resources for Countries on Its Agenda�. UNPBSO, New York. UN Police Division (UNPOL). 2011. “Office of Rule of Law and Security Institutions�. UNPOL, New York. http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/orolsi.shtml. UN Population Fund (UNFPA). 2002. “The Impact of Conflict on Women and Girls: A UNFPA Strategy for Gender Mainstreaming in Areas of Conflict and Reconstruction�. Makalah ini dipresentasikan pada Impact of Conflict on Women and Girls: A Consultative Meeting on Mainstreaming Gender in Areas of Conflict and Reconstruction, Bratislava, 13–15 November. UN Statistics Division (UNSTAT). 2010. “United Nations Statistics Division�. UNSTAT, New York. http:// unstats.un.org/unsd/default.htm. UN Security Council. 2006. “Report of the Secretary-General on Timor-Leste pursuant to Security Council resolution 1690�. UN, New York. __________. 2009. “Ninth Semi-annual Report of the Secretary-General on the Implementation of Security Council Resolution 1559 (2004)�. UN, New York. __________. 2010a. “Haiti Can Return to ‘Path of Stability’ in Two Years, Given Necessary Support in Weathering Risks of Next 18 Months, Security Council Told�. UN, New York. __________. 2010b. “Statement by the President of the Security Council�. UN, New York. UN Verification Mission in Guatemala. 2003. “Fourteenth Report on Human Rights of the United Nations Verification Mission in Guatemala�. UN Verification Mission in Guatemala, Guatemala City. __________. 2004. “Informe de Verificación: El Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico�. UN Verification Mission in Guatemala, Guatemala City. Uppsala University. 2009. “Uppsala Conflict Data Program Database�. Uppsala University, Uppsala, Sweden. http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase. Urdal, Henrik. 2004. “The Devil in the Demographics: The Effect of Youth Bulges on Domestic Armed Conflict, 1950–2000�. Social Development Papers 14, World Bank, Washington, D.C. U.S. Agency for International Development (USAID). 2009a. “ADS Chapter 320: Branding and Marking�. USAID, Washington, D.C. __________. 2009b. “Bringing Justice to Rural Colombia�. USAID, Washington, D.C. __________. 2010. “USAID Branding�. USAID, Washington, D.C. http://www.usaid.gov/branding/. USAID Burundi. 2005. “Burundi Strategy Statement 2006–2008�. USAID, Bujumbura. USAID Famine Early Warning Systems Network. 2010. “USAID Famine Early Warning Systems Network�. USAID, Washington, D.C. http://www.fews.net. USAID Guatemala. 2008. “Fact Sheet: 24-Hour Courts Rule of Law Program�. USAID, Pinula, Guatemala. USAID Rwanda. 2006. “Restoring Hope through Economic Opportunity: Final Report of the Agribusiness Development Assistance to Rwanda (ADAR) Project�. USAID, Kisali. van de Walle, Nicolas, and Michael Bratton, eds. 1997. Democratic Experiment in Africa: Regime Transformations in Comparative Perspectives. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Van der Elst, Kristel, dan Nicholas Davis (eds.). 2011. Global Risks 2011: An Initiative of the Risk Response Network. Geneva: World Economic Forum, Edisi ke-6. Van der Graaf, General Henny. 2001. “Flames of Peace: Disarmament and post-Conflict Peacebuilding in Mali�. Dalam Managing the Remnants of War: Micro-disarmament as an Element of Peacebuilding. Sami Faltas dan Joseph Di Chiaro III (eds.). Bonn, Germany: Bonn International Center for Conversion. Van Genugten, Willem J. M., dan Gerard A. de Groot (eds.). 1999. United Nations Sanctions: Effectiveness and Effects, Especially in the Field of Human Rights. Antwerp, Belgium: Intersentia. Verdú, Rodrigo G., Wendy Cunningham, Linda McGinnis, Cornelia Tesliuc, dan Dorte Verner. 2008. Youth at Risk in Latin America and the Caribbean. Understanding the Causes, Realizing the Potential. Washington, D.C.: World Bank. D-38 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Verhey, Beth. 2001. “Child Soldiers: Preventing, Demobilizing and Reintegrating�. Africa Region Working Paper 23, World Bank, Washington, D.C. Verpoorten, Marijke. 2003. “The Determinants of Income Mobility in Rwanda, 1990–2002�. Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium. Processed. Verwimp, Philip dan Jan Van Bavel. 2005. “Child Survival and Fertility of Refugees in Rwanda after the Genocide: Special Issue of the Demography of Violent Conflict�. European Journal of Population 21 (2–3): 271–290. Vetschera, Heinz dan Matthieu Damian. 2006. “Security Sector Reform in Bosnia and Herzegovina: The Role of the International Community�. International Peacekeeping 13 (1): 28–42. Villaveces, Andrés, Peter Cummings, Victoria E. Espitia, Thomas D. Koepsell, Barbara McKnight, dan Arthur L. Kellermann. 2000. “Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in Two Colombian Cities�. Journal of the American Medical Association 283 (9): 1205–1209. Von Kaltenborn-Stachau, Henriette. 2008. “The Missing Link: Fostering Positive Citizen-State Relations in Post- conflict Environments�. Brief for Policy Makers, Communications for Governance and Accountability Program, World Bank, Washington, D.C. Vulliamy (ed.). 2008. “How a Tiny West African Country Became the World’s First Narco State�. The Observer, 9 Maret. Wainwright, Elsina. 2005. “How is RAMSI Faring? Progress, Challenges, and Lessons Learned�. Australian Strategic Policy Institute, Canberra. Walby, Sylvia. 2004. “The Cost of Domestic Violence�. Women and Equality Unit, Department of Trade and Industry, London. Waldman, Matt. 2008. “Falling Short: Aid Effectiveness in Afghanistan�. Agency Coordinating Body for Afghan Relief, Kabul. Wallensteen, Peter, Damien Fruchart, Paul Holtom, Siemon Wezeman, dan Daniel Strandow. 2007. “United Nations Arms Embargoes: Their Impact on Arms Flows and Target Behaviour�. Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm; Uppsala University, Uppsala, Sweden. Walter, Barbara, dan Andrew H. Kydd. 2002. “Sabotaging the Peace: Politics of Extremist Violence�. International Organization 56 (2): 263–296. Walter, Barbara F. 1997.“The Critical Barrier to Civil War Settlement�. International Organization 51 (3): 335– 364. __________. 1999. “Designing Transitions from Civil War�. Dalam Civil Wars, Insecurity, and Intervention. Barbara F. Walter dan Jack Snyder (eds.). New York: Columbia University Press. __________. 2004. “Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War�. Journal of Peace Research 41 (3): 371–388. __________. 2010. “Conflict Relapse and the Sustainability of Post-conflict Peace�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Ward, Jeanne dan Mendy Marsh. 2006. “Sexual Violence Against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources�. Makalah ini dipresentasikan pada Symposium on Sexual Violence in Conflict and Beyond, Brussels, 21–23 Juni. Weingast, Barry. 1997. “The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law�. American Political Science Review 91 (2): 245–263. Wennmann, Achim. 2009. “Getting Armed Groups to the Table: Peace Processes, the Political Economy of Conflict and the Mediated State�. Third World Quarterly 30 (6): 1123–1138. Whitfield, Teresa. 2007. Friends Indeed? the United Nations, Groups of Friends, and the Resolution of Conflict. Washington, D.C.: United States Institute of Peace. Wilkinson, Steven I. 2000. “India, Consociational Theory and Ethnic Violence�. Asian Survey 40 (5): 767– 791. Williams, Rocky. 2005. “Demobilisation and Reintegration: The South African Experience�. Journal of Security Sector Management, Rocky Williams Tribute Issue. http://www.ssronline.org/jofssm/issues/jofssm_sp_04_ rocky_ddr.pdf?CFID=2695055&CFTOKEN=53045118. Daftar pustaka D-39 Williamson, Oliver E. 1985. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. New York: Free Press. Willman, Alys. 2010. “Preventing and Reducing Armed Violence in Urban Areas: OECD Programming Note�. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. Willman, Alys, dan Megumi Makisaka. 2010. “Interpersonal Violence Prevention: A Review of the Evidence and Emerging Lessons�. Makalah latar belakang untuk WDR 2011. Wilson, Scott. 2002. “Re-opening Mozambique: Lessons Learned from the Feeder Road Programme�. International Labour Organization, Geneva; UN Development Programme, Maputo; Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm; dan Administraçao Nacional de Estradas, Maputo. Wisler, Dominique. 2005. “The Police Reform in Bosnia and Herzegovina�. Dalam After Intervention: Public Security Management in Post-Conflict Societies: From Intervention to Sustainable Local Ownership. Anja Ebnother dan Philipp Fluri (eds.). Vienna: Bureau for Security Policy, Austrian Ministry of Defence; Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces; dan Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Wolpe, Howard dan Steve McDonald. 2006. “Burundi’s Transition: Training Leaders for Peace�. Journal of Democracy 17 (1): 126–132. Women’s Refugee Commission. 2008. Disabilities Among Refugees and Conflict- Affected Populations. New York: Women’s Refugee Commission. __________. 2009. Refugee Girls: The Invisible Faces of War. New York: Women’s Refugee Commission. Wood, Elisabeth J. 2003. Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. __________. 2008. “The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social Networks�. American Review of Political Science 11: 539–561. World Bank. 1999a. “Aid Coordination and Post-conflict Reconstruction: The West Bank and Gaza Experience�. Precís 185, Operations Evaluation Department, World Bank, Washington, D.C. __________. 1999b. Violence in Colombia: Building Sustainable Peace and Social Capital. Washington, D.C.: World Bank. __________. 2000. “The Economics of War-to-Peace Transition�. Post-conflict Unit Discussion Note 4, World Bank, Washington, D.C. __________. 2002a. “East Timor SP: Third Community Empowerment Project�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2002b. “Post-conflict Learning Event�. World Bank, Dar Es Salaam, Tanzania. __________. 2003. “Post-conflict Workshop�. World Bank, Maputo. __________. 2004. “West Bank and Gaza: Country Financial Accountability Assessment�. West Bank and Gaza Operational Core Services Unit, Middle East and North Africa Region, World Bank, Washington, D.C. __________. 2005a. “Memorandum of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a Proposal for the World Bank to Administer Two Multi- Donor Trust Funds for Sudan�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2005b. “Mozambique Country Economic Memorandum: Sustaining Growth and Reducing Poverty�. Poverty Reduction and Economic Management, Africa Region, World Bank, Washington, D.C. __________. 2006a. “Anti-Corruption in Transition 3: Who is Succeeding and Why?� World Bank, Washington, D.C. __________. 2006b. “At Home and Away: Expanding Job Opportunities for Pacific Islanders Through Labor Mobility�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2006c. “Engaging with Fragile States: An IEG Review of World Bank Support to Low-Income Countries Under Stress�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2006d. “Labor Migration in the Greater Mekong Sub-Region Synthesis Report: Phase I�. World Bank, Washington, D.C. D-40 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 __________. 2006e. “Project Appraisal Document for a Proposed Loan in the Amount of US$29.3 Million to Jamaica for an Inner City Basic Services for the Poor Project�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2006f. World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, D.C.: World Bank. __________. 2007a. “Aid Architecture: An Overview of the Main Trends in Official Development Assistance Flows�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2007b. “Making the Most of Scarcity: Accountability for Better Water Management in the Middle East and North Africa�. MENA Development Reports, Office of the Chief Economist, Middle East and North Africa Region. World Bank, Washington, D.C. __________. 2007c. “The Development Potential of Regional Programs: An Evaluation of World Bank Support of Multicountry Operations�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2007d. “Toward a New Framework for Rapid Bank Response to Crises and Emergencies�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2008a. “Aceh Poverty Assessment 2008: The Impact of the Conflict, the Tsunami, and Reconstruction on Poverty in Aceh�. World Bank, Jakarta. __________. 2008b. “Activities within World Bank Core Competencies in the Context of Crises and Emergencies: A Good Practice and Guidance Note�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2008c. “Burundi: Investing in Leadership Development through the Rapid Results Approach�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2008d. “Cash Transfer Programs in Emergency Situations: A Good Practice and Guidance Note�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2008e. “Country Assistance Strategy for the Republic of Burundi for the Period of FY09–FY12�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2008f. “Republic of Lebanon: Electricity Sector Public Expenditure Review�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2008g. “State (Trans-) Formation in Timor-Leste: Building Institutions that Contribute to Peace�. OPCFC Occasional Note 3, Fragile and Conflict-Affected Countries Unit, World Bank, Washington, D.C. __________. 2008h. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington, D.C.: World Bank. __________. 2009a. “Afghanistan Reconstruction Trust Fund: Newsletter Issue 01�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2009b. “Blue Water: Towards a World Bank Group Pacific Strategy�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2009c. “Implementation, Completion and Results Report on an IDA Grant in the Amount of SDR 24 Million (US$3 Million Equivalent) and a MDRP Grant in the Amount of US$48.4 Million and a European Commission Grant in the Amount of EUR 13.4 Million (US$16.6 Million Equivalent) to the Republic of Angola for an Emergency Demobilization and Reintegration Project�. Sustainable Development Department, Fragile States, Conflict and Social Development Unit, Africa Region, World Bank, Washington, D.C. __________. 2009d. “Lebanon: Social Impact Analysis for the Electricity and Water Sectors�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2009e. “Nepal: Bringing the Poorest into Schools�. World Bank, Washington, D.C. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/ 0,,contentMDK:22324235~menuPK:158937~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:223547,00. html. __________. 2009f. “Rapport sur l’Évaluation de la Gestion Financière des Forces de Défense et de Sécurité en République Centrafricaine�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010a. “Background Brief on Aceh�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. Daftar pustaka D-41 __________. 2010b. “Business Warehouse Data�. World Bank, Washington, D.C. http://go.worldbank.org/ Q8GHD25UA0. __________. 2010c. “Crime and Violence in Central America�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010d. “Enterprise Surveys�. World Bank, Washington, D.C. http://www.enterprisesurveys.org. __________. 2010e. Global Monitoring Report 2010: The MDGs after the Crisis. Washington, D.C.: World Bank. __________. 2010f. “Implementation and Completion and Results Report (IDA Grant Nos. H246, H325, H451) to the Republic of Tajikistan�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010g. “Index of Legislative Instruments Applicable from the Beginning of Afghanistan Interim Administration 2001 until 2009�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010h. “Integrity Vice Presidency Annual Report: Fiscal 2010�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010i. “LCSPS Comments to the 2011 WDR on Justice Sector Reform in Latin America�. Catatan latar belakang untuk WDR 2011. __________. 2010j. “Multi-Donor Trust Fund for Southern Sudan: Taking Stock and a Way Forward�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010k. “Project Paper on a Proposed Additional Grant in the Amount of SDR 13.6 Million (US$29 Million Equivalent) from the Pilot Crisis Response Window Resources (As a Part of a Total of US$47 Million Equivalent, including US$27 from Liberia Reconstruction Trust Fund) to the Republic of Liberia for the Urban and Rural Infrastructure Rehabilitation Project�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010l. “The Global Land Rush: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?� World Bank, Washington, D.C. __________. 2010m. “Violence in the City: Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2010n. “World Development Indicators 2010�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2011a. “In DR Congo, a Bridge Proves Key to Lower Food Prices�. World Bank, Washington, D.C. __________. 2011b. “World Investment and Political Risk 2010�. World Bank Group Multilateral Investment Guarantee Agency, Washington, D.C. World Bank dan Asian Development Bank (ADB). 2010. “Post Crisis Needs Assessment�. World Bank, Washington, D.C.; ADB, Islamabad. World Bank dan African Development Bank (AfDB). 2010. “Providing Budget Aid in Situations of Fragility: A World Bank–African Development Bank Common Approach paper�. World Bank, AfDB, Washington, D.C. World Bank dan UN (United Nations). 2007. “In Support of Peacebuilding: Strengthening the Post Conflict Needs Assessment�. World Bank, Washington, D.C.; UN, New York. __________. 2008. “Georgia: Joint Needs Assessment�. World Bank, Washington, D.C.; UN, New York. World Bank, U.S. Agency for International Development (USAID), International Finance Cooperation (IFC), dan World Bank Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). 2009. “A Rough Guide to Investment Climate Reform in Conflict-Affected Countries�. World Bank, USAID, IFC, dan MIGA, Washington, D.C. WHO. 2010. “Violence and Injury Prevention and Disability�. WHO, Geneva. http://www.who.int/violence_ injury_prevention/en/. Worsnip, Patrick. 2009. “UN Council Extends Lebanon Force with Same Mandate�. Reuters, 27 Agustus. Wright-Neville, David. 2004. “Dangerous Dynamics: Activists, Militants and Terrorists in Southeast Asia�. Pacific Review 17 (1): 27–46. Wulf, Herbert dan Tobias Debiel. 2009. “Conflict Early Warning and Response Mechanisms: Tools For Enhancing the Effectiveness of Regional Organisations? A Comparative Study of the AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF and PIF�. Crisis States Research Centre Working Paper 49, Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science, London. D-42 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Zakaria, Fareed. 2003. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York: W.W. Norton & Company. Zamora, Ruben dan David Holiday. 2007. “The Struggle for Lasting Reform: Vetting Processes in El Salvador�. Dalam Justice as Prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies. Alexander Mayer-Rieckh dan Pablo de Greiff (eds.). New York: Social Science Research Council. Zoellick, Robert. 2010a. “Democratizing Development Economics: An Address by the Honorable Robert Zoellick, President of the World Bank�. Georgetown University, Washington, D.C., 29 September. __________. 2010b. “Keynote Speech at the International Institute for Strategic Studies 6th Global Strategic Review Conference�. International Institute for Strategic Studies, Washington, D.C., 12 September. Indikator-indikator Terpilih 2011 Tabel A1  Keamanan Catatan-catatan teknis Indikator-indikator Pembangun Dunia Terpilih 2011 Pendahuluan Klasifikasi ekonomi berdasarkan wilayah dan pendapatan, Tahun 2011 Tabel 1  Indikator-indikator utama pembangunan Tabel 2  Kemiskinan Tabel 3  Sasaran Pembangunan Milenium: Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan hidup Tabel 4  Aktivitas perekonomian Tabel 5  Perdagangan, bantuan, dan pendanaan Tabel 6  Indikator-indikator utama untuk perekonomian lainnya Catatan-catatan teknis IT-1 IT-2 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel A1  Keamanan “Peacebuilding� dan     Pengungsi   “peacekeeping� Pengeluaran militer     Populasi muda Tentara, Kematian Peperangan Pembunuhan polisi, % akibat % total terkait yang disengaja Berdasarkan Pengungsi pengamat pengeluaran bencana populasi % populasi kematian per 100.000 negara Berdasarkan internal Nama militer pemerintah % Bencana alam alam berusia pria berusia (jumlah) orang suaka negara asal (jumlah) operasia (jumlah) pusat PDB (jumlah) (jumlah) 15–34 thn. 15–34 thn.   2000–2008 2000–2009 2009 2009 2008 2010 2009 2009 2009 2000–2008b 2000–2009 2009 2009 Afganistan 26.589 4,5 37 2.887.123 200.000 UNAMAc 18 9,2 2,1 .. .. 34 18 Angola 3.535 .. 14,734 141.021 61.700 .. 4,6 .. .. 34 17 Armenia 0 2,5 3.607 18.000 8.000 16,1 4,0 .. .. 37 19 Bangladesh 0 2,6 228.586 10.432 65.000 10,8 1,1 137 13.241 34 15 Belize 0 32,7 230 17 .. .. 1,1 .. .. 36 19 Benin 0 .. 7.205 411 .. 6,8 1,0 .. .. 34 17 Bhutan 0 1,4 .. 89.070 .. .. .. .. .. 40 21 Bolivia 0 12.6 679 573 .. 7,9 1,6 39 916 36 18 Burkina Faso 0 3,6 543 990 .. 12,1 1,3 .. .. 34 17 Burundi 4.937 .. 24.967 94.239 100.000 BINUB 13 .. 3,8 36 833 33 17 Cad 4.328 .. 338.495 55.014 186.000 MINURCATd .. 6,5 .. .. 32 15 Cape Verde 0 .. .. 24 .. 2,1 0,6 .. .. 38 19 Cina 0 1,2 300.989 180.558 .. 17,9 2,0 731 111.029 32 17 Djibouti 0 0,7 12.111 622 .. .. 3,7 .. .. 38 17 Ekuador 0 18,0 116.557 1.027 .. .. 3,3 .. .. 35 17 El Salvador 0 51,8 30 5.051 .. 2,9 0,6 28 1.813 36 17 Eritrea 57 .. 4.751 209.168 32.000 .. .. .. .. 34 17 Etiopia 3.555 3,3 121.886 62.889 200.000 .. 1,3 .. .. 33 16 Filipina 5.433 3,8 95 993 314.000 4,9 0,8 163 10.331 36 18 Gambia 0 .. 10.118 1.973 .. .. 0,7 .. .. 33 17 Georgia 648 7,1 870 15.020 300.000 29,3 5,6 .. .. 29 15 Ghana 0 1,8 13.658 14.893 .. 1,9 0,7 .. .. 36 18 Guatemala 0 46,0 131 5.768 .. 3,6 0,4 41 2.216 33 16 Guinea 1.174 .. 15.325 10.920 19.000 .. .. 35 1.103 33 17 Guinea-Bissau 0 .. 7.898 1.109 .. UNIOGBIS .. .. .. .. 35 17 Guyana 0 20,7 727 .. .. .. .. .. 34 18 Haiti 244 18,6 3 24.116 6.000 MINUSTAH 11.797 .. 0,0 .. .. 36 18 Honduras 0 58.0 19 1.166 .. 3,8 0,8 31 435 37 19 India 31.599 2,8 185.323 19.514 500.000 16,3 2,8 365 63.679 35 18 Indonesia 1.940 1,1 798 18.213 150.000 .. 0,9 232 182.209 34 18 Irak 124.002 .. 35.218 1.785.212 2.842.000 UNAMI 233 .. 6,3 .. .. 37 19 Kamboja 0 .. 135 17.025 .. 12,8 1,2 .. .. 39 20 Kamerun 0 5,9 99.957 14.766 .. .. 1,6 .. .. 36 18 Kenya 0 4,8 358.928 9.620 400.000 8,9 1,8 85 2.075 37 19 Kepulauan Marshall 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 36 18 Kepulauan Solomon 0 .. .. 66 4.000 .. .. .. .. 37 19 Kirghizia 0 7,8 .. 2.612 .. 21,4 3,6 16 323 38 19 Kiribati 0 5,2 .. 33 .. .. .. .. .. 36 18 Komoro 0 .. .. 268 .. .. .. 14 187 33 17 Kosovo 0 .. 423 .. .. UNMIK 16 .. .. .. .. 37 19 Laos 0 .. .. 8.398 .. 3,7 0,4 .. .. 35 18 Lesotho 0 34,8 .. 10 .. 3,1 2,6 .. .. 40 19 Liberia 2.487 1,3 6.952 71.599 6.000 UNMIL 9.369 .. 0,8 10 103 33 16 Madagaskar 0 .. .. 274 .. 9,9 1,1 .. .. 34 17 Malawi 0 .. 5.443 130 .. .. 1,2 38 2.390 35 17 Maladewa 0 1,1 .. 16 .. .. .. .. .. 48 30 Mali 97 .. 13.538 2.926 .. 14,4 2,0 .. .. 32 16 Maroko 0 0,5 73 2.286 .. 11,0 3,4 52 1.545 36 18 Mauritania 0 .. 26.795 39.143 .. .. 3,8 .. .. 35 17 Mesir 0 0,6 94.406 6.990 .. 7,6 2,1 98 3.189 37 19 Mikronesia 0 .. 1 .. .. .. .. .. .. 36 18 Moldova 0 7,7 141 5.925 .. 1,9 0,5 .. .. 35 18 Mongolia 0 11,9 11 1.495 .. 5,8 1,4 .. .. 39 20 Mozambik 0 .. 3.547 136 .. .. 0,9 50 2.017 33 17 Myanmar 2.883 0,2 .. 406.669 503.000 .. .. 17 138.968 37 19 Nepal 11.520 1,8 108.461 5.108 50.000 UNMIN 72 12,8 1,6 51 3.120 36 17 Niger 128 .. 325 822 .. 10,6 .. .. .. 33 17 Nigeria 124 1,3 9.127 15.609 100.000 .. 0,9 .. .. 35 18 Nikaragua 0 13,0 120 1.478 .. .. 0,7 20 335 39 20 Pakistan 11.107 7,3 1.740.711 35.132 50.000 21,8 2,9 123 78.582 36 19 Pantai Gading (Côte d´lvoire) 1.265 3,9 24.604 23.153 621.000 UNOCI 9.080 8,8 1,6 .. .. 36 18 Papua Nugini 0 8,8 9.703 70 .. .. 0,5 25 397 35 18 Paraguay 0 12,3 89 77 .. 5,0 0,8 .. .. 36 18 Republik Afrika Tengah 350 .. 27.047 159.554 108.000 MINURCATd 1.456 .. 1,8 .. .. 35 17 Republik Demokratik Kongo 75.118 .. 185.809 455.852 1.400.000 MONUSCO 19.008 .. 1,1 126 8.164 34 17 Republik Demokratik Korea 0 .. .. .. 30.000 .. .. .. .. 31 16 Republik Kongo 116 .. 111.411 20.544 7.800 5,3 1,3 .. .. 33 17 Rwanda 3.800 1,5 54.016 129.109 .. .. 1,5 .. .. 36 18 Samoa 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 33 17 Sao Tome dan Principe 0 .. .. 33 .. .. .. .. .. 34 17 Senegal 184 3,0 22.151 16.305 10.000 .. 1,6 .. .. 35 17 Sierra Leone 212 2,4 9.051 15.417 3.000 .. 2,3 .. .. 34 16 Somalia 3.983 .. 1.815 678.309 1.100.000 .. .. 53 3.161 32 16 Sri Lanka 24.807 7,4 251 145.721 500.000 18,5 3,5 25 35.891 33 17 Sudan 12.363 .. 186.292 368.195 6.000.000 UNMISe 10.592 .. 4,2 68 3.794 36 18 Suriah 0 3,0 1.054.466 17.914 65.000 .. 4,2 .. .. 38 19 Swiss 0 1,0 759 32 .. .. 2,1 .. .. 38 20 Tajikistan 0 2,3 2.679 562 .. .. .. 31 180 39 20 Tanzania 0 1,0 118.731 1.204 .. .. 1,0 67 1.466 36 18 Tepi Barat dan Jalur Gaza 0 3,9 .. 95.201f 100.000 .. .. .. .. 37 19 Indikator-indikator terpilih 2011 IT-3 Tabel A1  Keamanan (lanjutan) “Peacebuilding� dan     Pengungsi   “peacekeeping� Pengeluaran militer     Populasi muda Tentara, Kematian Peperangan Pembunuhan polisi, % akibat % total terkait yang disengaja Berdasarkan Pengungsi pengamat pengeluaran bencana populasi % populasi kematian per 100.000 negara Berdasarkan internal Nama militer pemerintah % Bencana alam alam berusia pria berusia (jumlah) orang suaka negara asal (jumlah) operasia (jumlah) pusat PDB (jumlah) (jumlah) 15–34 thn. 15–34 thn.   2000–2008 2000–2009 2009 2009 2008 2010 2009 2009 2009 2000–2008b 2000–2009 2009 2009 Thailand 2.067 7,9 105.297 502 .. 8,3 1,8 79 9.929 32 16 Timor Leste 0 .. 1 7 30.000 UNMIT 1.518 .. 11,8 .. .. 36 19 Togo 0 .. 8.531 18.378 1.000 13,0 2,0 .. .. 37 18 Tonga 0 .. .. 5 .. .. .. .. .. 40 21 Tunisia 0 1,2 92 2.260 .. 4,4 1,4 .. .. 38 19 Turkimenistan 0 2,9 60 743 .. .. .. .. .. 39 19 Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Uganda 5.432 8,7 127.345 7.554 869.000 17,1 2,2 75 1.817 34 17 Ukraina 0 6,3 7.334 24.522 .. 7,2 2,9 .. .. 30 15 Uzbekistan 247 2,5 555 6.669 3.000 .. .. .. .. 39 20 Vanuatu 0 .. 4 .. .. .. .. .. .. 38 20 Vietnam 0 1,9 2.357 339.289 .. .. 2,2 .. .. 38 19 Yaman 0 4,0 170.854 1.934 .. .. 4,4 .. .. 37 19 Yordania 0 1,8 450.756 2.129 160.000 16,1 6,1 .. .. 36 19 Zambia 0 7,5 56.785 206 .. 5,7 1,7 .. .. 38 19 Zimbabwe 0 8,4 3.995 22.449 880.000 .. .. .. .. 35 15 Pendapatan rendah .. .. .. .. .. .. 1,5 .. .. .. .. Pendapatan menengah .. .. .. .. .. 16,1 2,1 .. .. .. .. a. Data per Oktober 2010. UNAMA adalah Misi Bantuan PBB di Afganistan, BINUB adalah Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (Kantor Terpadu PBB di Burundi), MINURCAT adalah Misi PBB di Republik Afrika Tengah dan Cad, MONUSCO adalah Misi Stabilisasi Organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo, UNOCI adalah Operasi PBB di Pantai Gading, UNIOGBIS adalah Kantor Penjaga Perdamaian Terpadu PBB di Guinea-Bissau. MINUSTAH adalah Misi Stabilisasi PBB di Haiti, UNMOGIP adalah Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan, UNAMI adalah Misi Bantuan PBB untuk Irak, UNMK adalah Misi Administrasi Sementara di Kosovo, UNMIL adalah Misi PBB di Liberia, UNMIN adalah Misi PBB di Nepal, UNMIS adalah Misi PBB di Sudan, dan UNMIT adalah Misi Terpadu PBB di Timor Leste. b. Jumlah selama periode tersebut. c. Misi politik dikelola oleh Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB. d. Termasuk pasukan penjaga perdamaian di Cad. e. Tidak termasuk 22.061 tentara, polisi, dan pengamat militer dari Uni Afrika–Operasi Hibrida PBB di Darfur. f. Hanya mencakup pengungsi di bawah mandat Badan Pengungsi PBB. IT-4 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Catatan Teknis Pengungsi berdasarkan negara suaka Menunjukkan jumlah pengungsi yang ditampung oleh Tabel A1. Keamanan suatu negara hingga akhir tahun 2009. Sumber: United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). Peperangan terkait kematian Pengungsi berdasarkan negara asal Perkiraan terbaik dari total kematian akibat peperangan Menunjukkan jumlah pengungsi yang berasal dari setiap dalam perang sipil dari tahun 2000 hingga 2008. Untuk negara. Sumber: UNHCR. negara yang mengalami lebih dari satu kali perang saudara, perkiraan terbaik dari jumlah kematian keseluruhan akibat Pengungsi internal peperangan dari semua konflik diambil. Sumber: PRIO Battle Deaths Dataset Version 3.0. Ketika perkiraan terbaik Data pengungsi internal atau pengungsi di negera sendiri hilang dalam PRIO Battle Deaths Dataset Version 3.0, (internally displaced persons) mencatat jumlah pengungsi di perkiraan terbaik dari dataset (v 5) UCDP Battle Deaths negera sendiri dalam suatu negara pada akhir tahun 2008. diambil. Ketika perkiraan terbaik tidak tersedia baik dari Sumber: U.S. Committee for Refugees and Immigrants. PRIO Battle Deaths Dataset Version 3.0 maupun dari dataset (v 5) UCDP Battle Deaths, rata-rata tertimbang Operasi Peacekeeping atau Misi Politik PBB dari perkiraan rendah dan tinggi dari PRIO Battle Deaths Dataset Version 3.0 diambil sebagai perkiraan terbaik. Nama Operasi Peacekeeping atau Misi Politik PBB, jika ada, hingga Oktober 2010. Sumber: PBB. Pembunuhan yang disengaja Personel PBB Mencatat angka pembunuhan per 100.000 jiwa untuk tahun terakhir data tersedia dari tahun 2000 hingga 2009. Jumlah pasukan PBB, polisi sipil, dan pengamat militer Angka-angka ini telah diracik menjadi satu dari semua hingga Oktober 2010. Sumber: PBB. sumber yang mengumpulkan statistik pembunuhan baik dari sektor kesehatan maupun peradilan pidana. Data Pengeluaran militer sebagai persentase pengeluaran dari Survei Tren Kejahatan (Crime Trends Survey—CTS) pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh United Nation Office in Drugs Pengeluaran militer sebagai persentase pengeluaran and Crime (UNODC) dan Organisasi Kesehatan Dunia pemerintah pusat. Data pengeluaran militer dari Stockholm (World Health Organization—WHO) digunakan sebagai International Peace Research Institute (SIPRI) berasal dua sumber utama statistik pembunuhan, tetapi pilihan dari definisi Organisasi Pakta Atlantik Utara (North dijatuhkan pada program kerja CTS milik UNODC karena Atlantic Treaty Organization—NATO) yang terdiri atas lingkupnya yang lebih besar. Analisis regresi diterapkan semua pengeluaran saat ini dan pengeluaran modal untuk untuk menentukan tingkat korelasi antara sumber dari angkatan bersenjata, termasuk angkatan penjaga damai; sektor peradilan pidana/polisi dan sektor kesehatan dengan menteri pertahanan dan pelaku pemerintahan lainnya kedua sumber data utama tersebut. Ketika korelasi dengan terlibat dalam proyek pertahanan; angkatan paramiliter, sumber-sumber lainnya tinggi, korelasi ini digunakan jika dianggap dilatih dan diperlengkapi untuk operasi untuk mengisi setiap observasi yang terlewat dalam sumber militer; dan kegiatan ruang militer. Pengeluaran untuk data utama. Setelah kekurangannya diisi, kedua sumber kegiatan militer di antaranya untuk personel militer dan data ini digabungkan menjadi satu set pembunuhan yang sipil; operasi dan pemeliharaan; pembelian; litbang militer; didasarkan pada analisis regresi, kemudian dilengkapi oleh dan bantuan militer (dalam pengeluaran militer dari negara statistik dari sumber-sumber nasional. Sumber: UNODC- donor). Yang tidak disertakan adalah pertahanan sipil dan CTS; Eurostat (Kesehatan dan Peradilan Pidana); Archer pengeluaran saat ini untuk kegiatan militer sebelumnya, and Gartner Comparative Crime Data (1978); WHO dan seperti tunjangan veteran, demobilisasi, konversi, dan United Nations Children’s Fund (UNICEF); Pan American penghancuran senjata. Namun, definisi ini tidak dapat Health Organization; TransMONEE Database; sumber- diterapkan untuk semua negara karena memerlukan lebih sumber nasional. Indikator-indikator terpilih 2011 IT-5 banyak informasi yang mendetail dibandingkan dengan Sumber: SIPRI, Buku tahunan: Armaments, informasi yang telah tersedia sebelumnya tentang hal- Disarmament and International Security. Catatan: Data hal yang disertakan dalam anggaran militer dan pos-pos untuk beberapa negara didasarkan pada data parsial dan pengeluaran militer di luar anggaran. (Misalnya, anggaran tidak pasti atau perkiraan kasar. militer mungkin atau tidak mungkin meliputi pertahanan sipil, cadangan dan tenaga pelengkap, polisi dan angkatan Jumlah bencana alam paramiliter, angkatan dengan target ganda seperti polisi militer dan sipil, pasukan cadangan dan tambahan, Jumlah bencana alam di suatu negara dari tahun 2000 pasukan kepolisian dan paramiliter, pasukan fungsi ganda hingga 2008. Jumlah ini terdiri atas bencana biologis, seperti pasukan militer dan polisi, bantuan militer, pensiun hidrologis, meteorologis, teknologis, klimatologis, dan untuk personel militer, dan kontribusi jaminan sosial geofisis. Sumber: Center for Research on the Epidemiology yang dibayarkan oleh satu bagian pemerintah ke bagian of Disasters (CRED). pemerintah yang lain.) Sumber: SIPRI, Buku tahunan: Armaments, Jumlah kematian akibat bencana alam Disarmament and International Security. Catatan: Data Jumlah kematian akibat semua bencana alam dalam suatu untuk beberapa negara didasarkan pada data parsial dan negara dari tahun 2000 hingga 2009. Jumlah ini terdiri tidak pasti atau perkiraan kasar. atas bencana biologis, hidrologis, meteorologis, teknologis, klimatologis, dan geofisis. Sumber: CRED. Pengeluaran militer sebagai persentase PDB Pengeluaran militer sebagai persentase produk domestik Total populasi muda usia 15 hingga 34 tahun bruto (PDB). Data pengeluaran militer dari SIPRI diambil Persentase total populasi muda usia 15 hingga 34 tahun dari definisi NATO yang terdiri atas semua pengeluaran dari total populasi (baik pria maupun wanita). Sumber: saat ini dan pengeluaran modal untuk angkatan bersenjata, Penghitungan yang didasarkan pada data dari United States termasuk angkatan penjaga damai; menteri pertahanan Census International Database. dan pelaku pemerintahan lainnya terlibat dalam proyek pertahanan; angkatan paramiliter, jika dianggap dilatih dan Total populasi muda pria usia 15 hingga 34 tahun diperlengkapi untuk operasi militer; dan kegiatan ruang militer. Pengeluaran untuk kegiatan militer, di antaranya Persentase total populasi muda pria usia 15 hingga 34 tahun untuk personel militer dan sipil; operasi dan pemeliharaan; dari total keseluruhan populasi. Sumber: Penghitungan pembelian; litbang militer; dan bantuan militer (dalam yang didasarkan pada data dari United States Census pengeluaran militer dari negara donor). Yang tidak International Database. disertakan adalah pertahanan sipil dan pengeluaran saat ini untuk kegiatan militer sebelumnya, seperti tunjangan Indeks Integritas Hak-hak Fisik veteran, demobilisasi, konversi, dan penghancuran senjata. Namun, definisi ini tidak dapat diterapkan untuk semua Indikator ini mengukur tingkat pelanggaran hak asasi negara karena memerlukan lebih banyak informasi yang manusia (HAM) di suatu negara. Ini merupakan indikator mendetail dibandingkan dengan informasi yang telah gabungan yang tersusun dari empat subkomponen: tersedia sebelumnya tentang hal-hal yang disertakan dalam penyiksaan, penghilangan orang atas dasar politik, anggaran militer dan pos-pos pengeluaran militer di luar pembunuhan ekstrajudisial, dan penahanan atas dasar anggaran. (Misalnya, anggaran militer mungkin atau tidak politik. Indeksnya berkisar antara 0 (tidak ada perhatian mungkin meliputi pertahanan sipil, cadangan dan tenaga dari pemerintah terhadap keempat hak ini) hingga 8 pelengkap, polisi dan angkatan paramiliter, angkatan (perhatian penuh dari pemerintah terhadap keempat hak dengan target ganda seperti polisi militer dan sipil, ini). Sumber: CIRI (Cingranelli-Richards) Human Rights pasukan cadangan dan tambahan, pasukan kepolisian dan Data Project, University of Binghamton, New York. paramiliter, pasukan fungsi ganda seperti pasukan militer Jumlah tahun dari setiap pemimpin yang berkuasa. dan polisi, bantuan militer, pensiun untuk personel militer, Dihitung dari Archigos Dataset of Political Leaders (H.E. dan kontribusi jaminan sosial yang dibayarkan oleh satu Goemans, Kristian Skrede Gleditsch, dan Giacomo Chiozza) bagian pemerintah ke bagian pemerintah yang lain.) dan Central Intelligence Agency World Factbook. IT-6 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Indikator-indikator Pembangunan Dunia Terpilih 2011 P ada edisi tahun 2011 ini, data pembangunan berlaku bagi sebagian besar statistik yang dilaporkan oleh disajikan dalam enam tabel yang memperlihatkan negara-negara dan badan-badan internasional, perbedaan data sosioekonomi komparatif pada lebih dari 130 ketepatan waktu dan keandalan secara tidak terhindarkan perekonomian untuk tahun terakhir ketersediaan data, muncul dari perbedaan kapabilitas dan sumber daya untuk beberapa indikator, dan untuk tahun sebelumnya. yang dialokasikan untuk pengumpulan dan penyusunan Tabel tambahan menyajikan indikator-indikator dasar dari data dasar. Untuk sejumlah topik, sumber-sumber data 78 perekonomian dengan sedikit data atau populasi kurang yang saling bersaing perlu ditinjau oleh staf Bank Dunia dari 3 juta jiwa. guna memastikan bahwa data tersedia yang paling andal Indikator-indikator yang disajikan di sini merupakan disajikan. Pada beberapa kasus, jika data yang tersedia lebih dari 800 yang dimasukkan ke WDR 2010. Dengan dipandang terlalu lemah untuk memberikan pengukuran diterbitkan setiap tahun, Indikator Pembangunan Dunia tingkat dan tren yang andal atau tidak cukup memenuhi ( World Development Indicators —WDI) merupakan standar internasional, maka data tersebut tidak disajikan. tinjauan menyeluruh dari proses pembangunan. Data yang tersaji di sini umumnya konsisten dengan Keenam bagian WDI mengakui kontribusi beragam luas yang tersaji dalam WDI 2011. Meskipun demikian, faktor: kemajuan pada bidang Sasaran Pembangunan data tersebut telah direvisi dan diperbarui jika terdapat Milenium (Millennium Development Goal—MDG) dan informasi baru. Perbedaan juga dapat mencerminkan pembangunan modal manusia, keberlanjutan lingkungan, revisi terhadap rangkaian dan perubahan historis di kinerja makroekonomi, pembangunan sektor swatsa dan bidang metodologi. Dengan demikian, data dari berbagai iklim investasi, serta hubungan-hubungan global yang waktu dapat diterbitkan pada edisi penerbitan Bank Dunia memengaruhi lingkungan eksternal pembangunan. yang berbeda. Para pembaca disarankan untuk tidak WDI dilengkapi dengan basis data yang diterbitkan mengompilasi seri data dari penerbitan-penerbitan atau secara terpisah yang memberi akses untuk lebih dari 900 edisi-edisi yang berbeda dari penerbitan yang sama. Data indikator rangkaian waktu untuk 237 perekonomian dan rangkaian waktu yang konsisten tersedia pada situs Web wilayah. Basis data ini tersedia pada situs Web “Open Data� “Open Data� (http://data.worldbank.org). (http://data.worldbank.org). Semua angka dolar dinyatakan dalam kurs mata uang dolar AS tahun 2011, kecuali jika dinyatakan lain. Berbagai metode digunakan untuk mengonversi dari angka nilai Sumber data dan metodologi tukar nasional dijabarkan dalam catatan teknis di bawah Data sosioekonomi dan lingkungan yang tersaji di sini tabel-tabel. diambil dari sejumlah sumber: data primer yang dihimpun Karena bidang utama Bank Dunia adalah memberikan oleh Bank Dunia, terbitan statistik negara anggota, lembaga pinjaman dan saran kebijakan kepada para anggota penelitian, dan organisasi-organisasi internasional, berpendapatan rendah dan sedang, sebagian besar isu yang seperti PBB dan badan-badan khususnya, Dana Moneter dicakup dalam tabel-tabel ini berfokus pada perekonomian Internasional (International Monetary Fund—IMF), negara-negara tersebut. Jika tersedia, informasi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan perekonomian berpendapatan tinggi juga disajikan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation untuk perbandingan. Para pembaca dapat merujuk pada and Development—OECD). (Lihat sumber data pada penerbitan statistik nasional serta penerbitan OECD dan catatan teknis yang dicantumkan di bawah tabel untuk Uni Eropa untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengetahui daftar lengkap.) Meskipun standar-standar tentang perekonomian berpendapatan tinggi. internasional untuk cakupan, definisi, dan klasifikasi IP-1 IP-2 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Klasifikasi perekonomian dan oleh otoritas sebagai statistik sosial atau ekonomi yang pengukuran rangkuman berbeda. Data yang disajikan adalah untuk perekonomian- perekonomian sesuai dengan berdirinya pada tahun Pengukuran rangkuman di bawah tabel mencakup 2009, dan data historis direvisi untuk mencerminkan perekonomian-perekonomian yang diklasifikasikan kondisi politik terakhir. Pada seluruh tabel, perkecualian menurut pendapatan per kapita dan wilayah. Pendapatan ditunjukkan. Kecuali dinyatakan sebaliknya, data Cina nasional bruto (PNB) per kapita digunakan untuk tidak termasuk data Hong Kong SAR, Cina; Makau SAR, menentukan klasifikasi pendapatan berikut: pada Cina; atau Taiwan, Cina. Data Indonesia mencakup Timor tahun 2009, pendapatan rendah (US$995 atau kurang); Leste hingga tahun 1999, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. pendapatan sedang (US$996 hingga US$12.195); dan Montenegro menyatakan kemerdekaan dari Serbia dan pendapatan tinggi (US$12.196 atau lebih). Montenegro pada 3 Juni 2006. Jika tersedia, data untuk Pembagian PNB per kapita lebih lanjut sebesar setiap negara disajikan secara terpisah. Namun, sebagian US$2.945 dibuat untuk perekonomian berpendapatan indikator untuk Serbia tetap mencakup data Montenegro sedang-rendah dan sedang-tinggi. Klasifikasi perekonomian sepanjang tahun 2005; data ini dicantumkan dalam catatan berdasarkan pendapatan per kapita dilakukan setahun kaki tabel. Selain itu, data sebagian besar indikator Serbia sekali sehingga komposisi negara dalam kelompok- dari tahun 1999 dan selanjutnya tidak mencakup data kelompok pendapatan dapat berubah setiap tahun. Jika Kosovo yang pada tahun 1999 menjadi wilayah dalam perubahan-perubahan klasifikasi ini dibuat berdasarkan pengurusan internasional sesuai dengan Resolusi Dewan estimasi paling terakhir, agregat berdasarkan klasifikasi Keamanan PBB Nomor 1244 (1999); segala pengecualian pendapatan baru dihitung ulang untuk semua periode yang disertakan. Kosovo menjadi anggota Bank Dunia pada 29 telah lewat guna memastikan bahwa rangkaian waktu yang Juni 2009, dan datanya disajikan dalam tabel jika tersedia. konsisten terjaga. Lihat klasifikasi perekonomian pada akhir pembahasan ini untuk mengetahui daftar perekonomian pada setiap kelompok (termasuk perekonomian dengan Catatan-catatan Teknis populasi kurang dari 3 juta). Karena kualitas data dan perbandingan antarnegara sering Pengukuran rangkuman adalah nilai total (yang kali problematis, para pembaca disarankan untuk merujuk dinyatakan dengan t jika agregat termasuk estimasi data pada catatan teknis yang mengikuti tabel-tabel, daftar yang hilang dan negara-negara nonpelapor, atau dengan s klasifikasi perekonomian menurut wilayah dan pendapatan untuk jumlah sederhana dari data yang tersedia), rata-rata pada akhir pembahasan ini, dan catatan kaki pada tabel- tertimbang (w), atau nilai median (m) yang dihitung untuk tabel. Untuk mengetahui dokumentasi yang lebih luas, lihat berbagai kelompok perekonomian. Data negara-negara WDI 2010. yang tidak dimasukkan ke tabel utama (yang tersaji pada Tabel 6) dimasukkan ke pengukuran rangkuman jika data tersedia; jika tidak, diasumsikan bahwa data negara-negara Simbol-simbol itu mengikuti tren negara-negara pelapor. Pendekatan ini memberikan pengukuran agregat yang lebih konsisten .. berarti data tidak tersedia atau agregat tidak dapat dengan menstandarkan cakupan negara pada setiap dihitung karena tidak ada data untuk tahun yang periode yang disajikan. Namun, jika informasi yang tidak disajikan. ada lebih banyak dari sepertiga dari estimasi keseluruhan, 0 atau 0,0 berarti nol atau cukup kecil sehingga angka pengukuran kelompok dilaporkan tidak tersedia. Bagian akan dibulatkan menjadi nol untuk angka tempat metode statistik pada catatan teknis memberikan informasi desimal yang disajikan. lebih lanjut tentang metode agregasi. Bobot yang digunakan / dalam tanggal, misalnya 2003/4, berarti periode untuk meyusun agregat disajikan dalam catatan teknis waktu itu (umumnya 12 bulan) mencakup dua tahun setiap tabel. kalendar dan berarti tahun panen, atau tahun survei, atau tahun fiskal. $ berarti kurs mata uang dolar AS tahun 2011, kecuali Terminologi dan cakupan negara jika dinyatakan lain. Istilah negara tidak mengimplikasikan kemerdekaan > berarti lebih dari. politik, tetapi dapat berarti segala wilayah yang dilaporkan < berarti kurang dari. Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-3 Para pembaca bisa mendapat informasi lebih lanjut dalam Untuk memesan melalui telepon: 1-800-645-7247. WDI 2010, dan pesanan dapat dilakukan secara online, melalui telepon, atau faks sebagai berikut. Untuk memesan melalui faks: 1-703-661-1501. Untuk informasi lebih lanjut dan memesan secara Untuk memesan melalui pos: The World Bank, P.O. Box online: http://data.worldbank.org/data-catalog/world- 960, Herndon, VA 20172-0960, USA. development-indicators. IP-4 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Klasifikasi ekonomi berdasarkan wilayah dan pendapatan, Tahun 2011 Asia Timur dan Pasifik Amerika Latin dan Kepulauan Karibia Asia Selatan Negara berpendapatan tinggi OECD Amerika Samoa UMC Antigua dan Barbuda UMC Afganistan LIC Australia Kamboja LIC Argentina UMC Bangladesh LIC Austria Cina LMC Belize LMC Bhutan LMC Belgium Fiji UMC Bolivia LMC India LMC Kanada Indonesia LMC Brasil UMC Maladewa LMC Republik Cheska Kiribati LMC Cile UMC Nepal LIC Denmark Republik Demokatik Rakyat Korea LIC Kolombia UMC Pakistan LMC Finlandia Laos/Republik Demokratik Rakyat LIC Kosta Rika UMC Sri Lanka LMC Prancis Laos Malaysia UMC Kuba UMC Jerman Kepulauan Marshall LMC Dominika UMC Sub-Sahara Afrika Yunani Mikronesia LMC Republik Dominika UMC Angola LMC Hungaria Mongolia LMC Ekuador LMC Benin LIC Islandia Myanmar LIC El Salvador LMC Botswana UMC Irlandia Palau UMC Grenada UMC Burkina Faso LIC Israel Papua Nugini LMC Guatemala LMC Burundi LIC Italia Filipina LMC Guyana LMC Kamerun LMC Jepang Samoa LMC Haiti LIC Tanjung Verde LMC Republik Korea Kepulauan Solomon LIC Honduras LMC Afrika Tengah LIC Luksemburg Thailand LMC Jamaika UMC Cad LIC Belanda Timor Leste LMC Meksiko UMC Komoro LIC Norwegia Tonga LMC Nikaragua LMC Republik Demokratik Kongo LIC Polandia Tuvalu LMC Panama UMC Kongo LMC Portugal Vanuatu LMC Paraguay LMC Pantai Gading (Côte d´lvoire) LMC Slovakia Vietnam LMC Peru UMC Eritrea LIC Slovenia Saint Kitts dan Nevis UMC Etiopia LIC Spanyol Eropa dan Asia Tengah Santa Lusia UMC Gabon UMC Swedia Albania UMC Saint Vincent dan Grenadines UMC Gambia LIC Swiss Armenia LMC Suriname UMC Ghana LIC Inggris/Inggris Raya Azerbaijan UMC Uruguay UMC Guinea LIC Amerika Serikat Belarus UMC Venezuela UMC Guinea-Bissau LIC Bosnia-Herzegovina UMC Kenya LIC Negara berpendapatan tinggi lainnya Bulgaria UMC Timur Tengah dan Afrika Utara Lesotho LMC Andorra Georgia LMC Aljazair (Algeria) UMC Liberia LIC Aruba Kazakstan UMC Djibouti LMC Madagaskar LIC Bahama Kosovo LMC Mesir LMC Malawi LIC Bahrain Kirghizia LIC Iran/Republik Islam Iran UMC Mali LIC Barbados Lituania UMC Irak LMC Mauritania LIC Bermuda Makedonia UMC Yordania LMC Mauritius UMC Brunei Darussalam Moldova LMC Lebanon UMC Mayotte UMC Kepulauan Cayman Montenegro UMC Libia UMC Mozambik LIC Kepulauan Channel Rumania UMC Maroko LMC Namibia UMC Kroasia Rusia/Federasi Rusia UMC Suriah LMC Niger LIC Siprus Serbia UMC Tunisia LMC Nigeria LMC Guinea Ekuatorial Tajikistan LIC Tepi Barat dan Jalur Gaza LMC Rwanda LIC Estonia Turki UMC Yaman LMC Sao Tome dan Principe LMC Kepulauan Faeroe Turkimenistan LMC Senegal LMC Polinesia Prancis Ukraina LMC Seychelles UMC Gibraltar Uzbekistan LMC Sierra Leone LIC Greenland Somalia LIC Guam Afrika Selatan UMC Hong Kong SAR, Cina Sudan LMC Pulau Man Swaziland LMC Kuwait Tanzania LIC Latvia Togo LIC Liechtenstein Uganda LIC Makau SAR, Cina Zambia LIC Monako Zimbabwe LIC Antilles Belanda Kaledonia Baru Kepulauan Mariana Utara Oman Puerto Riko Qatar San Marino Arab Saudi Singapura Taiwan, Cina Trinidad dan Tobago Kepulauan Turks dan Caicos Uni Emirat Arab Kepulauan Virgin (AS) Sumber: Data World Bank. Tabel ini mengklasifikasikan semua negara anggota Bank Dunia dan negara-negara lain yang memiliki populasi lebih dari 30.000 jiwa. Negara-negara tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok pendapatan berdasarkan PNB per kapita 2009 yang dihitung dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia. Kelompok-kelompok tersebut adalah berpendapatan rendah (low income—LIC), US$995 atau kurang; berpendapatan menengah-bawah (lower middle income—LMC), US$996–3.945; berpendapatan menengah-atas (upper middle income—UMC), US$3.946–12.195; dan berpendapatan tinggi, US$12.196 atau lebih. Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-5 Tabel 1 Indikator-indikator utama pembangunan Pendapatan nasional bruto PPP pendapatan Pertumbuhan Angka harapan Populasi Penduduk (PNB)a nasional bruto (PNB)b produk hidup Angka melek huruf Rata-rata Kepadatan Komposisi usia Per Per domestik bruto orang dewasa (%) pertumbuhan penduduk penduduk (%) Miliar kapita Miliar kapita per kapita Pria Wanita Usia 15 thn. dan Juta tahunan (%) per km² Usia 0–14 ($) ($) ($) ($) % (tahun) (tahun) lebih tua 2009 2000–2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008–2009 2008 2008 2008 Afganistan 30 2,6 44 46 10,6 370 32,1c 1.110c –0,4 44 44 .. Afrika Selatan 49 1,3 40 31 284,5 5.770 496,4 10.060 –2,8 50 53 89 Albania 3 0,3 115 24 12,5 3.950 25,8 8.170 1,8 74 80 99 Aljazair 35 1,5 14 27 154,2 4.420 283,6c 8.130c 0,6 71 74 73 Amerika Serikat 307 0,9 33 20 14.502,6 47.240 14.345,3 46.730 –3,3 76 81 .. Angola 18 2,9 14 45 64,5 3.490 91,9 4.970 –2,3 45 49 70 Arab Saudi 25 2,3 12 32 439 17.700 595,4 24.000 –2,2 71 75 86 Argentina 40 1,0 15 25 304,7 7.570 568,8 14.120 –0,1 72 79 98 Armenia 3 0,0 109 20 9,5 3.100 16,7 5.420 –14,6 70 77 100 Australia 22 1,5 3 19 957,5 43.770 835,7 38.210 –0,8 79 84 .. Austria 8 0,5 101 15 391,8 46.850 322,5 38.550 –3,8 78 83 .. Azerbaijan 9 1,0 105 24 42,5 4.840 79,3 9.030 8 68 73 100 Bangladesh 162 1,6 1.229 31 95,4 590 256,2 1.580 4,4 65 67 55 Belanda 17 0,4 487 18 815,8 49.350 669,6 40.510 –4,5 78 82 .. Belarus 10 –0,4 48 15 53,5 5.540 119,6 12.380 0,4 65 77 100 Belgia 11 0,6 354 17 488,8 45.310 394 36.520 –3,7 77 83 .. Benin 9 3,3 78 43 6,7 750 13,5 1.510 0,6 60 63 41 Bolivia 10 1,9 9 36 16,0 1.620 42,0 4.260 1,6 64 68 91 Bosnia-Herzegovina 4 0,2 74 15 17,7 4.700 32,9 8.740 –3,2 73 78 98 Brasil 194 1,2 23 26 1.557,2 8.040 1.998,1 10.260 –1,1 69 76 90 Bulgaria 8 –0,7 70 13 43,7 5.770 93,2 12.290 –4,6 70 77 98 Burkina Faso 16 3,3 56 46 8,0 510 18,4 1.170 0,1 52 54 29 Burundi 8 2,8 314 38 1,2 150 3,3 390 0,6 49 52 66 Cad 11 3,2 9 46 6,9 610 13,8 1.230 –1,1 47 50 33 Cile 17 1,1 23 23 159,9 9.420 227,9 13.430 –2,5 76 82 99 Cina 1.331 0,6 142 20 4.778,3 3.590 9.018,8 6.770 8,5 71 75 94 Hong Kong SAR, Cina 7 0,6 6.696 12 219,2 31.420 307,5 44.070 1,6 79 86 .. Denmark 6 0,4 129 18 325,8 58.930 208,5 37.720 –5,5 77 81 .. Ekuador 14 1,1 49 31 53,4 3.920 109,5 8.040 –0,7 72 78 84 El Salvador 6 0,4 296 32 20,8 3.370 39,2c 6.360c –3,0 67 76 84 Eritrea 5 3,6 49 42 1,5 300 3,1c 640c –1,0 57 62 65 Etiopia 83 2,6 81 44 27,0 330 77,4 930 5,9 54 57 36 Filipina 92 1,9 303 34 164,5 1.790 326,1 3.540 –0,9 70 74 94 Finlandia 5 0,3 17 17 243,9 45.680 183,8 34.430 –8,2 76 83 .. Georgia 4 –1,2 62 17 11.1e 2.530e 20,6e 4.700e –4,1e 68 75 100 Ghana 24 2,2 103 38 16,6 700 35,3 1.480 1,4 56 58 66 Guatemala 14 2,5 128 42 36,8 2.620 64,4c 4.590c –2,1 67 74 74 Guinea 10 2,0 40 43 3,8 370 9,5 940 –2,6 56 60 38 Haiti 10 1,7 358 36 .. .. .. .. 1,3 59 63 .. Hondarus 7 2,0 65 37 13,6 1.820 27,9c 3.730c –3,9 70 75 84 Hungaria 10 –0,2 112 15 130,1 12.980 186,1 18.570 –6,2 70 78 99 India 1.155 1,4 383 31 1.368,7 1.180 3.768,1 3.260 6,2 62 65 63 Indonesia 230 1,3 125 27 513,4 2.230 933,2 4.060 3,4 69 73 92 Inggris 62 0,5 254 17 2.567,5 41.520 2.310,5 37.360 –5,6 78 82 .. Irak 31 2,5 70 41 69,7 2.210 105,1 3.340 1,6 64 72 78 Iran 73 1,5 44 24 330,6 4.530 837,7 11.490 0,5 70 73 82 Irlandia 4 1,7 64 21 197,2 44.310 148,1 33.280 –6,5 78 82 .. Israel 7 1,9 338 28 191,6 25.740 201,2 27.040 –1,1 79 83 .. Italia 60 0,6 203 14 2.112,5 35.080 1.886,6 31.330 –5,7 79 85 99 Jepang 128 0,1 350 13 4.830,3 37.870 4.245,7 33.280 –5,1 79 86 .. Jerman 82 0,0 235 14 3.484,7 42.560 3.026,7 36.960 –4,7 78 83 .. Kamboja 15 1,7 82 33 9,7 650 27,4 1.850 –3,7 59 63 78 Kamerun 20 2,3 40 41 22,8 1.170 43,0 2.200 0,1 51 52 76 Kanada 34 1,0 4 17 1.423,0 42.170 1.268,2 37.590 –3,7 79 83 .. Kazakstan 16 0,7 6 24 107,1 6.740 163,2 10.270 –0,2 61 72 100 Kenya 40 2,6 68 43 30,7 770 62,7 1.570 –0,5 54 55 87 Kirghizia 5 0,9 28 29 4,6 870 11,7 2.200 1,5 63 72 99 Kolombia 46 1,5 41 29 225,2 4.930 388,1 8.500 –0,9 69 77 93 Kosta Rika 5 1,7 89 26 28,5 6.230 50,1c 10.940c –2,8 77 81 96 Kroasia 4 0,0 82 15 61,2 13.810 84,9 19.170 –5,8 72 80 99 Laos 6 1,7 27 38 5,6 880 13,9 2.210 4,5 64 66 73 Lebanon 4 1,3 410 25 33,6 7.970 55,9 13.230 7,2 70 74 90 Liberia 4 3,7 39 43 0,6 160 1,2 290 0,3 57 60 58 Libia 6 2,0 4 30 77,2 12.020 105,5c 16.430c 0,1 72 77 88 Lituania 3 –0,5 54 15 38,1 11.410 55,9 16.740 –14,6 66 78 100 Madagaskar 20 2,8 33 43 7,9 420 20,1 1.050 –2,2 59 62 71 Malawi 15 2,8 158 46 4,2 280 11,6 760 4,8 52 54 73 Malaysia 27 1,8 82 29 198,7 7.230 371,8 13.530 –3,3 72 77 92 Mali 13 2,4 10 44 8,9 680 15,4 1.190 1,9 48 49 26 Maroko 32 1,2 71 28 90,7h 2.790h 144,8h 4.450h 3,7h 69 74 56 Mauritania 3 2,6 3 39 3,2 960 6,5 1.960 –3,4 55 59 57 Meksiko 107 1,0 55 28 958,8 8.920 1.515,5 14.110 –7,5 73 78 93 Mesir 83 1,9 82 32 172,0 2.070 471,9 5.690 2,8 68 72 66 Moldova 4 –1,4 110 17 5,7g 1.590g 10,9g 3.060g –6,4g 65 72 98 Mozambik 23 2,5 28 44 10,0 440 20,1 880 3,9 47 49 54 Myanmar 50 0,8 76 27 .. ..f .. .. 11,8 59 64 92 Nepal 29 2,0 201 37 13,0 440 34,7 1.180 2,8 66 67 58 Niger 15 3,6 12 50 5,2 340 10,1 660 –2,9 51 52 29 Nigeria 155 2,4 166 43 175,8 1.140 305,7 1.980 0,6 47 48 60 Nikaragua 6 1,3 47 35 5,8 1.000 14,1c 2.450c –2,3 70 76 78 IP-6 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 1  Indikator-indikator utama pembangunan (lanjutan) Pendapatan nasional bruto PPP pendapatan Pertumbuhan Angka harapan Populasi Penduduk (PNB)a nasional bruto (PNB)b produk hidup Angka melek huruf Rata-rata Kepadatan Komposisi usia Per Per domestik bruto orang dewasa (%) pertumbuhan penduduk penduduk (%) Miliar kapita Miliar kapita per kapita Pria Wanita Usia 15 thn. dan Juta tahunan (%) per km² Usia 0–14 ($) ($) ($) ($) % (tahun) (tahun) lebih tua 2009 2000–2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008–2009 2008 2008 2008 Norwegia 5 0,8 16 19 417,3 86.440 270,6 56.050 –2,8 78 83 .. Pakistan 170 2,3 215 37 172,9 1.020 459,4 2.170 1,5 66 67 54 Panama 3 1,7 46 29 23,2 6.710 43,3c 12.530c 0,8 73 78 94 Pantai Gading (Côte 21 2,2 65 41 22,4 1.060 34,5 1.640 1,4 56 59 55 d´lvoire) Papua Nugini 7 2,5 15 40 7,9 1.180 15,3 c 2.270 c 2,1 59 63 60 Paraguay 6 1,9 16 34 14,4 2.270 28,1 4.430 –5,5 70 74 95 Peru 29 1,3 23 30 120,9 4.150 237,5 8.140 –0,2 71 76 90 Polandia 38 –0,1 125 15 467,5 12.260 703,5 18.440 1,6 71 80 100 Portugal 11 0,4 116 15 222,6 20.940 243,1 22.870 –2,8 76 82 95 Prancis 63d 0,7d 114d 18 2.754,6 42.680 2.192,9 33.980 –3,2 78 85 .. Republik Afrika Tengah 4 1,8 7 41 2,0 450 3,3 750 0,5 45 49 55 Republik Cheska 10 0,2 135 14 181,5 17.310 247,7 23.610 –4,8 74 81 .. Republik Demokratik 66 2,9 28 47 10,7 160 19,6 300 0,0 46 49 67 Kongo Republik Dominika 10 1,5 206 31 45,5 4.510 81,8c 8.100c 2,0 70 75 88 Republik Kongo 4 2,1 11 40 6,7 1.830 10,8 2.940 5,6 53 55 .. Republik Korea 49 0,4 502 17 966,6 19.830 1.331,4 27.310 –0,1 77 83 .. Rumania 21 –0,5 94 15 178,9 8.330 310,6 14.460 –8,4 70 77 98 Rusia 142 –0,3 9 15 1.329,7 9.370 2.609,0 18.390 –7,8 62 74 100 Rwanda 10 2,5 394 42 4,6 460 10,6 1.060 2,4 48 52 70 Selandia Baru 4 1,2 16 20 114,5 26.830 112,8 26.430 –1,6 78 82 .. Senegal 13 2,6 63 44 12,9 1.030 22,4 1.790 –1,1 54 57 42 Serbia 7 –0,3 83 18 43,8 5.990 83,6 11.420 –2,5 71 76 .. Sierra Leone 6 3,3 78 43 1,9 340 4,5 790 1,5 46 49 40 Singapura 5 2,4 6.943 16 185,7 37.220 248,6 49.850 –4,2 78 83 95 Slovakia 5 0,1 112 15 87,4 16.130 117,1 21.600 –6,4 71 79 .. Somalia 9 2,3 14 45 .. ..f .. .. .. 48 51 .. Spanyol 46 1,5 91 15 1.464,7 31.870 1.453,6 31.630 –4,5 78 84 98 Sri Lanka 20 0,9 312 24 40,4 1.990 95,9 4.720 2,8 70 78 91 Sudan 42 2,1 17 39 51,6 1.220 84,6 2.000 1,7 57 60 69 Suriah 21 2,7 112 35 50,9 2.410 97,5 4.620 1,5 72 76 84 Swedia 9 0,5 22 17 455,2 48.930 358,7 38.560 –5,7 79 83 .. Swiss 8 0,8 191 15 431,1 56.370 319,9 41.830 0,5 80 85 .. Tajikistan 7 1,3 49 37 4,8 700 13,5 1.950 1,7 64 69 100 Tanzania 44 2,8 48 45 21,3 i 500 i 57,5 i 1.350 i 2,5 i 55 56 73 Tepi Barat dan Jalur 4 3,3 654 45 .. ..k .. .. .. 72 75 94 Gaza Thailand 68 0,9 132 22 254,7 3.760 518,0 7.640 –2,8 66 72 94 Togo 7 2,6 110 40 2,9 440 5,6 850 0,0 61 64 65 Tunisia 10 1,0 66 23 38,8 3.720 81,5 7.820 2,1 72 76 78 Turki 75 1,3 96 27 653,1 8.730 1.027,3 13.730 –5,9 70 74 89 Turkimenistan 5 1,4 11 29 17,5 3.420 35,7 c 6.990 c 6,6 61 69 100 Uganda 33 3,2 161 49 15,0 460 39,0 1.190 3,6 52 53 75 Ukraina 46 –0,7 80 14 128,8 2.800 284,8 6.190 –14,6 63 74 100 Uni Emirat Arab 5 3,9 54 19 .. ..i .. .. –3,2 77 79 90 Uruguay 3 0,1 19 23 31,3 9.360 43,2 12.910 2,5 72 80 98 Uzbekistan 28 1,3 64 29 30,5 1.100 80,2 c 2.890 c 6,3 65 71 99 Venezuela 28 1,7 32 30 288,1 10.150 351,1 12.370 –4,8 71 77 95 Vietnam 87 1,3 278 26 88,0 1.010 249,1 2.850 4,2 72 76 93 Yaman 24 2,9 43 44 25,0 1.060 55,1 2.340 0,8 61 65 61 Yordania 6 2,4 66 34 22,3 3.740 34,8 5.840 0,4 71 75 92 Yunani 11 0,4 87 14 323,1 28.630 320,8 28.440 –2,4 78 82 97 Zambia 13 2,4 17 46 12,6 970 16,5 1.280 3,7 45 46 71 Zimbabwe 13 0,1 32 40 .. .. f .. .. .. 44 45 91 Dunia 6.775s 1,2w 52w 27w 59.219,0t 8.741w 72.038,7t 10.633w –3,0w 67w 71w 83w Pendapatan rendah 846 2,2 48 39 425,7 503 1.014,5 1.199 2,5 56 58 66 Pendapatan menengah 4.813 1,2 61 27 16.231,0 3.373 30.593,8 6.357 1,4 67 71 83 Pendapatan menengah- 3.811 1,2 122 28 8.757,7 2.298 18.130,0 4.758 5,6 66 70 80 rendah Pendapatan menengah- 1.002 0,9 21 25 7.483,6 7.471 12.500,6 12.479 –3,4 68 75 93 atas Pendapatan menengah- 5.659 1,3 58 29 16.671,5 2.946 31.607,3 5.586 1,3 65 69 80 bawah Amerika Latin dan 572 1,2 28 28 3.970,9 6.936 5.920,5 10.342 –2,9 70 77 91 Karibia Asia Timur dan Pasifik 1.944 0,8 122 23 6.109,6 3.143 11.640,7 5.989 6,6 70 74 93 Asia Selatan 1.568 1,6 324 324 1.704,9 1.088 4.658,6 2.972 5,4 63 65 61 Eropa dan Asia Tengah 404 0,1 18 19 2.746,1 6.793 5.104,6 12.628 –6,2 65 74 98 Sub-Sahara Afrika 840 2,5 35 35 919,8 1.096 1.675,7 1.996 –1,2 51 53 62 Timur Tengah dan 331 1,8 38 31 1.189,2 3.594 2.623,1 7.927 1,6 69 73 74 Afrika Utara Pendapatan tinggi 1.117 0,7 33 33 42.583,9 38.139 40.723,8 36.473 –3,9 77 83 98 Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan. a. Dihitung dengan menggunakan Metode Atlas Bank Dunia. b. PPP (purchasing power parity) atau paritas daya beli, lihat catatan teknis. c. Perkiraan ini didasarkan pada regresi; yang lain diekstrapolasi dari perkiraan benchmark terbaru pada International Comparison Program. d. Data mengecualikan departemen luar negeri Prancis, Guyana Prancis, Guadeloupe, Martinique, dan Réunion. e. Data mengecualikan Abkhazia dan Ossetia Selatan. f. Diperkirakan akan berpendapatan rendah (US$995 atau kurang). g. Tidak termasuk data untuk Transnistria. h. Data termasuk Mantan Spanyol Sahara. i. Data hanya mengacu pada daratan Tanzania. j. Diperkirakan akan berpendapatan tinggi (US$12.196 atau lebih). k. Diperkirakan akan berpendapatan menengah-bawah (US$996–3.945). Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-7 Tabel 2  Kemiskinan   Garis kemiskinan nasional Garis kemiskinan internasional   Populasi penduduk di bawah garis Tahun Survei Penduduk Kesenjangan Penduduk Tahun Survei Penduduk Kesenjangan Penduduk kemiskinan nasional berpenghasilan kemiskinan berpenghasilan berpenghasilan kemiskinan sebesar berpenghasilan   Tahun % Tahun % < $1,25 per sebesar $1,25 < $2 per hari (%) < $1,25 $1,25 per hari (%) < $2 per hari (%) Survei Nasional Survei Nasional hari (%) per hari (%) per hari (%) Afganistan 2007 42,0   ..   .. .. ..   .. .. .. Afrika Selatan 2000 38,0e 2008 22,0e 1995a 21,4 5,2 39,9 2000a 26,2 8,2 42,9 Albania 2002 25,4 2005 18,5 2002a <2 < 0,5 8,7 2005a <2 < 0,5 7,8 Aljazair 1988 12,2 1995 22,6 1988a 6,6 1,8 23,8 1995a 6,8 1,4 23,6 Amerika Serikat   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Angola   ..   .. 2000a 54,3 29,9 70,2   .. .. .. Arab Saudi   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Argentina   ..   .. 2005b, c 4,5 1 11,3 2006b, c 3,4 1,2 7,3 Armenia 1998–99 55,1 2001 50,9 2003a 10,6 1,9 43,4 2007a 3,7 0,7 21 Australia       .. 2001a 6,3 1,1 27,1 2005a <2 < 0,5 <2 Austria       ..   .. .. ..   .. .. .. Azerbaijan 1995 68,1 2001 49,6   .. .. ..   .. .. .. Bangladesh 2000 48,9 2005 40,0 2000a 57,8d 17,3d 85,4d 2005a 49,6d 13,1d 81,3d Belanda   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Belarus 2002 30,5 2004 17,4 2005a <2 < 0,5 <2 2007a <2 < 0,5 <2 Belgia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Benin 1999 29,0 2003 39,0 2003a 47,3 15,7 75,3   .. .. .. Bolivia 2000 45,2 2007 37,7 2005c 19,6 9,7 30,3 2007c 11,9 5,6 21,9 Bosnia-Herzegovina 2001–02 19,5   .. 2004a <2 < 0,5 <2 2007a <2 < 0,5 <2 Brasil 1998 22,0 2002–03 21,5 2005a 7,8 1,6 18,3 2007c 5,2 1,3 12,7 Bulgaria 1997 36,0 2001 12,8 2001a 2,6 < 0,5 7,8 2007a <2 < 0,5 <2 Burkina Faso 1998 54,0 2003 46,4 1998a 70 30,2 87,6 2007a 56,5 20,3 81,2 Burundi 1998 68,0   .. 1998a 86,4 47,3 95,4 2007a 81,3 36,4 93,4 Cad 1995–96 43,4   .. 2002–03a 61,9 25,6 83,3   .. .. .. Cile 2003 18,7e 2006 13,7e 2003c <2 < 0,5 5,3 2006c <2 < 0,5 2,4 Cina                         Hong Kong SAR, Cina   ..   .. 2002a 28,4f 8,7f 51,1f 2005a 15,9f 4f 36,3f Denmark   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Ekuador 1999 52,2e 2006 38,3e 2005c 9,8 3,2 20,4 2007c 4,7 1,2 12,8 El Salvador 2000 38,8e, g 2006 30,7e, g 2005c 11 4,8 20,5 2007c 6,4 2,7 13,2 Eritrea 1993–94 53,0   ..   .. .. ..   .. .. .. Etiopia 1995–96 45,5 1999–00 44,2 1999-00a 55,6 16,2 86,4 2005a 39 9,6 77,5 Filipina 1994 32,1 1997 25,1 2003a 22 5,5 43,8 2006a 22,6 5,5 45 Finlandia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Georgia 2002 52,1 2003 54,5 2002a 15,1 4,7 34,2 2005a 13,4 4,4 30,4 Ghana 1998–99 39,5 2005–06 28,5 1998–99a 39,1 14,4 63,3 2006a 30 10,5 53,6 Guatemala 2000 56,2 2006 51,0 2002c 16,9 6,5 29,8 2006c 11,7 3,5 24,3 Guinea 1994 40,0   .. 1994a 36,8 11,5 63,8 2003a 70,1 32,2 87,2 Haiti 1987 65,0 1995 .. 2001c 54,9 28,2 72,1   .. .. .. Honduras 1998–99 52,5 2004 50,7 2005c 22,2 10,2 34,8 2006c 18,2 8,2 29,7 Hungaria 1993 14,5 1997 17,3 2002c <2 < 0,5 <2 2004a <2 < 0,5 <2 India 1993–94 36,0 1999–00 28,6 1993–94a 49,4f 14,4f 81,7f 2004–05a 41,6f 10,8f 75,6f Indonesia 1996 17,6 2004 16,7 2005a 21,4f 4,6f 53,8f 2007a 29,4 7,1 60 Inggris   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Irak   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Iran   ..   .. 1998a <2 < 0,5 8,3 2005a <2 < 0,5 8 Irlandia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Israel   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Italia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Jepang   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Jerman       ..   .. .. ..   .. .. .. Kamboja 2004 34,7 2007 30,1 2004a 40,2 11,3 68,2 2007a 25,8 6,1 57,8 Kamerun 2001 40,2e 2007 39,9e 1996a 51,5 18,9 74,4 2001a 32,8 10,2 57,7 Kanada   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Kazakstan 2001 17,6 2002 15,4 2003a 3,1 < 0,5 17,2 2007a <2 < 0,5 <2 Kenya 1997 52,0 2005/06 46,6 1997a 19,6 4,6 42,7 2005–06a 19,7 8,1 39,9 Kirghizia 2003 49,9 2005 43,1 2004a 21,8 4,4 51,9 2007a 3,4 < 0,5 27,5 Kolombia 2002 55,7 2006 45,1 2003c 15,4 6,1 26,3 2006c 16 5,7 27,9 Kosta Rika 1989 31,7 2004 23,9 2005c 2,4 < 0,5 8,6 2007c <2 < 0,5 4,3 Kroasia 2002 11,2 2004 11,11 2001a <2 < 0,5 <2 2005a <2 < 0,5 <2 Laos 1997–98 38,6 2002–03 33,5 1997–98a 49,3d 14,9d 79,9d 2002–03a 44d 12,1d 76,8d Lebanon   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Liberia   ..   .. 2007a 83,7 40,8 94,8   .. .. .. Libia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Lituania   ..   .. 2002a <2 < 0,5 <2 2004a <2 < 0,5 <2 Madagaskar 1999 71,3e 2005 68,7e 2001a 76,3 41,4 88,7 2005a 67,8 26,5 89,6 Malawi 1997–98 65,3 2004–05 52,4 1997–98a 83,1 46 93,5 2004–05a, h 73,9 32,3 90,4 Malaysia 1989 15,5   .. 1997c <2 < 0,5 6,8 2004c <2 < 0,5 7,8 Mali 1998 63,8   .. 2001a 61,2 25,8 82 2006a 51,4 18,8 77,1 Maroko 1990–91 13,1 1998–99 19,0 2000a 6,3 0,9 24,3 2007a 2,5 0,5 14 Mauritania 1996 50,0 2000 46,3 1995–96a 23,4 7,1 48,3 2000a 21,2 5,7 44,1 Meksiko 2002 50,6 2004 47,0 2006a <2 < 0,5 4,8 2008c 4 1,8 8,2 Mesir 1995–96 22,9 1999–00 16,7 1999–00a <2 < 0,5 19,3 2004–05a <2 < 0,5 18,4 Moldova 2001 62,4 2002 48,5 2004a 8,1 1,7 28,9 2007a 2,4 0,5 11,5 Mozambik 1996–97 69,4 2002–03 55,2 1996–97a 81,3 42 92,9 2002–03a 74,7 35,4 90 Myanmar 2004–05 32,0   ..   .. .. ..   .. .. .. Nepal 1995–96 41,8 2003–04 30,9 1995–96a 68,4 26,7 88,1 2003–04a 55,1 19,7 77,6 Niger 1989–93 63,0   .. 1994a 78,2 38,6 91,5 2005a 65,9 28,1 85,6 Nigeria 1985 43,0 1992–93 34,1 1996–97a 68,5 32,1 86,4 2003–04a 64,4 29,6 83,9 Nikaragua 1998 47,9 2001 45,8 2001c 19,4 6,7 37,5 2005c 15,8 5,2 31,8 Norwegia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Pakistan 1993 28,6 1998–99 32,6 2001–02a 35,9 7,9 73,9 2004–05a 22,6 4,4 60,3 Panama 1997 37,3 2003 36,8 2004c 9,2 2,7 18 2006c 9,5 3,1 17,8 IP-8 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 2  Kemiskinan (lanjutan)   Garis kemiskinan nasional Garis kemiskinan internasional   Populasi penduduk di bawah garis Tahun Survei Penduduk Kesenjangan Penduduk Tahun Survei Penduduk Kesenjangan Penduduk kemiskinan nasional berpenghasilan kemiskinan berpenghasilan berpenghasilan kemiskinan sebesar berpenghasilan   Tahun % Tahun % < $1,25 per sebesar $1,25 < $2 per hari (%) < $1,25 $1,25 per hari (%) < $2 per hari (%) Survei Nasional Survei Nasional hari (%) per hari (%) per hari (%) Pantai Gading (Côte   ..   .. 1998a 24,1 6,7 49,1 2002 23,3 6,8 46,8 d´lvoire) Papua Nugini 1996 37,5   .. 1996a 35,8 12,3 57,4   .. .. .. Paraguay 1990 20,5i   .. 2005c 9,3 3,4 18,4 2007c 6,5 2,7 14,2 Peru 2003 52,2 2004 51,6 2005c 8,2 2 19,4 2007c 7,7 2,3 17,8 Polandia 1996 14,6 2001 14,8 2002a <2 < 0,5 <2 2005a <2 < 0,5 <2 Portugal   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Prancis   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Republik Afrika Tengah   ..   .. 1993a 82,8 57 90,7 2003a 62,4 28,3 81,9 Republik Cheska   ..   .. 1993c <2 < 0,5 <2 1996c <2 < 0,5 <2 Republik Demokratik 2004–05 71,3   .. 2005–06a 59,2 25,3 79,5   .. .. .. Kongo Republik Dominika 2000 36,5e 2007 48,5e 2005c 5 0,9 15,1 2007c 4,4 1,3 12,3 Republik Kongo 2005 42,3   .. 2005a 54,1 22,8 74,4   .. .. .. Republik Korea   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Rumania 1995 25,4 2002 28,9 2002a 2,9 0,8 13 2007a <2 < 0,5 4,1 Rusia 1998 31,4 2002 19,6 2002a <2 < 0,5 3,7 2007a <2 < 0,5 <2 Rwanda 1999–00 60,3e 2005–06 56,9e 1984–85a 63,3 19,7 88,4 2000a 76,6 38,2 90,3 Selandia Baru   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Senegal 1992 33,4   .. 2001a 44,2 14,3 71,3 2005a 33,5 10,8 60,3 Serbia   ..   .. 2003a <2 < 0,5 <2 2008a <2 < 0,5 <2 Sierra Leone 1989 82,8 2003–04 70,2 1989–90a 62,8 44,8 75 2003a 53,4 20,3 76,1 Singapura   ..   ..   ..   ..   .. .. .. Slovakia 2004 16,8   .. 1992c <2 < 0,5 <2 1996c <2 < 0,5 <2 Somalia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Spanyol   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Sri Lanka 1995–96 25,0 2002 22,7 1995–96a 16,3 3 46,7 2002a 14 2,6 39,7 Sudan   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Suriah   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Swedia   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Swiss   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Tajikistan 2003 72,4 2007 53,5 2003a 36,3 10,3 68,8 2004a 21,5 5,1 50,8 Tanzania 1991 38,6 2000–01 35,7 1991–92a 72,6 29,7 91,3 2000–01a 88,5 46,8 96,6 Tepi Barat dan Jalur   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Gaza Thailand 1994 9,8 1998 13,6 2002a <2 < 0,5 15,1 2004a <2 < 0,5 11,5 Togo 1987–89 32,3   .. 2006a 38,7 11,4 69,3   .. .. .. Tunisia 1990 7,4 1995 7,6 1995a 6,5 1,3 20,4 2000a 2,6 < 0,5 12,8 Turki 1994 28,3 2002 2,70 2002a 2 < 0,5 9,6 2006a 2,6 < 0,5 8,2 Turkimenistan   ..   .. 1993c 63,5 25,8 85,7 1998a 24,8 7 49,6 Uganda 2002–03 38,8e 2005–06 31,1e 2002a 57,4 22,7 79,8 2005a 51,5 19,1 75,6 Ukraina 2000 31,5 2003 19,5 2005a <2 < 0,5 <2 2008a <2 < 0,5 <2 Uni Emirat Arab   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Uruguay   ..   .. 2005b, c <2 < 0,5 4,5 2007c <2 < 0,5 4,3 Uzbekistan 2000–01 31,5 2003 27,2   .. .. ..   .. .. .. Venezuela 1989 31,3 1997–99 52,0 2003c 18,4 8,8 31,7 2006c 3,5 1,2 10,2 Vietnam 1998 37,4 2002 28,9 2004a 24,2 5,1 52,5 2006a 21,5 4,6 48,8 Yaman 1998 41,8   .. 1998a 12,9 3 36,3 2005a 17,5 4,2 46,6 Yordania 1997 21,3 2002 14,2 2002–03a <2 < 0,5 11 2006a <2 < 0,5 3,5 Yunani   ..   ..   .. .. ..   .. .. .. Zambia 1998 72,9 2004 68,0 2002–03a 64,6 27,1… 85,1 2004–05a 64,3 32,8 81,5 Zimbabwe 1990–91 25,8 1995–96 34,9   .. .. ..   .. .. .. Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. a. Pengeluaran dasar. b. Mencakup wilayah perkotaan saja. c. Penghasilan/pendapatan dasar. d. Disesuaikan dengan informasi indeks harga konsumen spasial. e. Karena masalah keamanan, survei hanya mencakup 56 persen dari desa-desa dan 65 persen dari penduduk pedesaan. f. Rata-rata tertimbang dari perkiraan perkotaan dan pedesaan. g. Mencakup daerah pedesaan saja. h. Karena perubahan dalam desain survei, survei terbaru tidak ketat dibandingkan dengan survei sebelumnya. i. Survei mencakup wilayah metropolitan Asuncion. Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-9 Tabel 3  Sasaran Pembangunan Milenium: Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan hidup Memberantas kemiskinan dan kelaparan Mencapai Mempromosikan Mengurangi Meningkatkan Memerangi HIV/AIDS Memastikan kelestarian Mengembangkan yang ekstrem pendidikan kesetaraan gender angka kesehatan ibu dan penyakit lain lingkungan kemitraan dasar kematian global untuk universal anak pembangunan Proporsi kuintil Pekerjaan Prevalensi Tingkat Rasio anak Angka Angka Prevalensi Insiden Emisi Akses terhadap Pengguna termiskin dalam yang malnutrisi penyelesaian perempuan kematian kematian ibu HIV (% tuberkulosis karbon fasilitas Internet per 100 konsumsi nasional rentan (% anak (% anak dasar (%) terhadap anak balita per (per 100.000 penduduk per 100.000 dioksida sanitasi oranga atau pendapatan (%) pekerjaan) di bawah usia laki-laki dalam 1.000 kelahiran berusia penduduk per yang baik 5 tahun pendaftaran di hidup) 15–49) kapita (% populasi sekolah dasar dan metrik penduduk) menengah (%) ton 1995–2008b 2008 2000–2008b 2008 2008 2009 2008 2007 2008 2007 2008 2008 Afganistan .. .. 32,9 .. 58 199 1.400 .. 190 0,0 37 1,7 Afrika Selatan 3,1c 3 .. 86 100 62 410 18,1 960 9,0 77 8,6 Albania 7,8c .. 6,6 .. .. 15 31 .. 16 1,4 98 23,9 Aljazair 6,9c .. 11,1 114 .. 32 120 0,1 58 4,1 95 11,9 Amerika Serikat 5,4e .. 1,3 95 100 8 24 0,6 5 19,3 100 75,8 Angola 2,0c .. 27,5 .. .. 161 610 2,1 290 1,4 57 3,1 Arab Saudi .. .. 5,3 95 91 21 24 .. 19 16,6 .. 31,3 Argentina 3,6d,e 19f 2,3 102 105 14 70 0,5 30 4,6 90 28,1 Armenia 8,6c .. 4,2 98 104 22 29 0,1 73 1,6 90 6,2 Australia .. 9 .. .. 97 5 8 0,2 7 17,7 100 70,8 Austria 8,6e 9 .. 99 97 4 5 0,2 0 8,3 100 71,2 Azerbaijan 13,3c 53 8,4 121 98 34 38 0,2 110 3,7 45 28,2 Bangladesh 9,4c .. 41,3 54 106 52 340 .. 220 0,3 53 0,3 Belanda 7,6e 9 .. .. 98 4 9 0,2 7 10,6 100 87,0 Belarus 8,8c .. 1,3 96 101 12 15 0,2 43 6,9 93 32,1 Belgia 8,5e 10 .. 86 98 5 5 0,2 9 9,7 100 68,1 Benin 6,9c .. 20,2 65 .. 118 410 1,2 92 0,5 12 1,8 Bolivia 2,7c .. 5,9 98 99 51 180 0,2 140 1,4 25 10,8 Bosnia-Herzegovina 6,7c .. 1,6 .. 102 14 9 < 0,1 51 7,7 95 34,7 Brasil 3,0e 27 2,2 .. 103 21 58 0,6 46 1,9 80 37,5 Bulgaria 8,7c 9 1,6 90 97 10 13 .. 43 6,3 100 34,7 Burkina Faso 7,0c .. 37,4 38 85g 166 560 1,6 220 0,1 11 0,9 Burundi 9,0c .. 38,9 45 91 166 970 2,0 360 0,0 46 0,8 Cad 6,3c .. 33,9 31 64 209 1.200 3,5 290 0,0 9 1,2 Cile 4,1e 24 0,5 95 99 9 26 0,3 11 4,3 96 32,5 Cina 5,7e .. 6,8 96 104 19 38 0,1h 97 5,0 55 22,5 Hong Kong SAR, Cina 5,3e 7 .. .. .. .. .. .. 91 5,8 .. 67,0 Denmark 8,3e 5 .. 101 102 4 5 0,2 7 9,1 100 83,3 Ekuador 3,4e 34f 6,2 106 100 24 140 0,3 72 2,2 92 28,8 El Salvador 4,3e 36 6,1 89 98 17 110 0,8 32 1,1 87 10,6 Eritrea .. .. 34,5 47 77 55 280 1,3 97 0,1 14 4,1 Etiopia 9,3c 52f 34,6 52 85 104 470 2,1 370 0,1 12 0,4 Filipina 5,6c 45 26,2 92 102 33 94 .. 280 0,8 76 6,2 Finlandia 9,6e 9 .. 98 102 3 8 0,1 7 12,1 100 82,5 Georgia 5,4c 62 2,3 100 96 29 48 0,1 110 1,4 95 23,8 Ghana 5,2c .. 13,9 82 94 69 350 1,9 200 0,4 13 4,3 Guatemala 3,4e .. 17,7 80 .. 40 110 0,8 63 1,0 81 14,3 Guinea 5,8c .. 22,5 55 107 142 680 1,6 300 0,1 19 0,9 Haiti 2,5e .. 18,9 .. 98 87 300 2,2 250 0,2 17 10,1 Honduras 2,5e .. 8,6 90 92 30 110 0,7 64 1,2 71 13,1 Hungaria 8,6c 7 .. 95 98 6 13 0,1 16 5,6 100 58,5 India 8,1c .. 43,5 94 92 66 230 0,3 170 1,4 31 4,5 Indonesia 7,4c 63 19,6 106 .. 39 240 0,2 190 1,8 52 7,9 Inggris 6,1e 11 .. .. 101 6 12 0,2 12 8,8 100 76,0 Irak .. .. 7,1 .. 101 44 75 .. 64 3,3 73 1,0 Iran 6,4c 43 .. 117 116 31 30 0,2 20 7,0 .. 32,0 Irlandia 7,4e 12 .. 99 99 4 3 0,2 9 10,2 99 62,7 Israel 5,7e 7 .. 99 100 4 7 0,1 6 9,3 100 47,9 Italia 6,5e 19 .. 101 99 4 5 0,4 7 7,7 .. 41,8 Jepang .. 11 .. .. 98g 3 6 .. 22 9,8 100 75,2 Jerman 8,5e 7 1,1 104 97 4 7 0,1 5 9,6 100 75,5 Kamboja 6,5c .. 28.8 79 90 88 290 0,8 490 0,3 29 0,5 Kamerun 5,6c .. 16,6 73 84 154 600 5,1 190 0,3 47 3,8 Kanada 7,2e 10f .. 96 99 6 12 0,4 5 16,9 100 75,3 Kazakstan 8,7c .. 4,9 105g 97 29 45 0,1 180 14,7 97 10,9 Kenya 4,7c .. 16,5 .. 100 84 530 .. 330 0,3 31 8,7 Kirghizia 8,8c 47 2,7 92 103 37 81 0,1 160 1,2 93 16,1 Kolombia 2,3e 46 5,1 110 104 19 85 0,6 36 1,4 74 38,5 Kosta Rika 4,4e 20 .. 93 102 11 44 0,4 11 1,8 95 32,3 Kroasia 8,8c 16f .. 102 102 5 14 < 0,1 25 5,6 99 50,5 Laos 8,5c .. 31,6 75 86 59 580 0,2 150 0,3 53 8,5 Lebanon .. .. 4,2 87 105 12 26 0,1 14 3,2 .. 22,5 Liberia 6,4c .. 20,4 58 100 112 990 1,7 280 0,2 17 0,5 Libia .. .. 5,6 .. 105 19 64 .. 17 9,3 97 5,1 Lituania 6,8c 9 .. 92 100 6 13 0,1 71 4,5 .. 54,4 Madagaskar 6,2c .. 36,8 71 97 58 440 0,1 260 0,1 11 1,7 Malawi 7,0c .. 15,5 54 99 110 510 11,9 320 0,1 56 2,1 Malaysia 6,4e 22 .. 96 103 6 31 0,5 100 7,3 96 55,8 Mali 6,5c .. 27,9 57 78 191 830 1,5 320 0,0 36 1,6 Maroko 6,5c 51 9,9 81 88 38 110 0,1 120 1,5 69 33,0 Mauritania 6,2c .. 23,2 64 103 117 550 0,8 320 0,6 26 1,9 Meksiko 3,8c 30 3,4 104 102 17 85 0,3 19 4,5 85 22,2 Mesir 9,0c 25 6,8 85 .. 21 82 .. 20 2,3 94 16,6 IP-10 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 3  Sasaran Pembangunan Milenium: Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan hidup (lanjutan) Memberantas kemiskinan dan kelaparan Mencapai Mempromosikan Mengurangi Meningkatkan Memerangi HIV/AIDS Memastikan kelestarian Mengembangkan yang ekstrem pendidikan kesetaraan gender angka kesehatan ibu dan penyakit lain lingkungan kemitraan dasar kematian global untuk universal anak pembangunan Proporsi kuintil Pekerjaan Prevalensi Tingkat Rasio anak Angka Angka Prevalensi Insiden Emisi Akses terhadap Pengguna termiskin dalam yang malnutrisi penyelesaian perempuan kematian kematian ibu HIV (% tuberkulosis karbon fasilitas Internet per 100 konsumsi nasional rentan (% anak (% anak dasar (%) terhadap anak balita per (per 100.000 penduduk per 100.000 dioksida sanitasi oranga atau pendapatan (%) pekerjaan) di bawah usia laki-laki dalam 1.000 kelahiran berusia penduduk per yang baik 5 tahun pendaftaran di hidup) 15–49) kapita (% populasi sekolah dasar dan metrik penduduk) menengah (%) ton 1995–2008b 2008 2000–2008b 2008 2008 2009 2008 2007 2008 2007 2008 2008 Moldova 6,7c 32 3,2 91 102 17 32 0,4 170 1,3 79 23,4 Mozambik 5,4c .. 21,2 59 87 142 550 12,5 420 0,1 17 1,6 Myanmar .. .. 29,6 99 99 71 240 0,7 400 0,3 81 0,2 Nepal 6,1c .. 38,8 .. .. 48 380 0,5 160 0,1 31 1,7 Niger 5,9c .. 39,9 40g 74 160 820 0,8 180 0,1 9 0,5 Nigeria 5,1c .. 27,2 .. 85 138 840 3,1 300 0,6 32 15,9 Nikaragua 3,8e 45 4,3 75 102 26 100 0,2 6 0,8 52 3,3 Norwegia 9,6e 6 .. 98 99 3 7 0,1 6 9,1 100 82,5 Pakistan 9,1c 62 31,3 60 80 87 260 0,1 230 1,0 45 11,1 Panama 2,5e 28 .. 102 101 23 71 1,0 47 2,2 69 27,5 Pantai Gading (Côte d´lvoire) 5.0c .. 16,7 48 .. 119 470 3,9 410 0,3 23 3,2 Papua Nugini 4,5c .. 18,1 .. .. 68 250 1,5 250 0,5 45 1,8 Paraguay 3,4e 47 .. 95 99 23 95 0,6 47 0,7 70 14,3 Peru 3,6e 40f 5,4 101 99 21 98 0,5 120 1,5 68 24,7 Polandia 7,3c 19 .. 96 99 7 6 0,1 25 8,3 90 49,0 Portugal 5,8e 19 .. .. 101 4 7 0,5 30 5,5 100 42,1 Prancis 7,2e 6 .. .. 100 4 8 0,4 6 6,0 100 67,9 Republik Afrika Tengah 5,2c .. 21,8 35 69 171 850 6,3 340 0,1 34 0,4 Republik Cheska 10,2e 13 2,1 95 101 4 8 .. 9 12,1 98 57,8 Republik Demokratik Kongo 5,5c .. 28,2 53 76 199 670 .. 380 0,0 23 .. Republik Dominika 4,4e 42 3,4 91 103 32 100 1,1 73 2,1 83 21,6 Republik Kongo 5,0c .. 11,8 73 .. 128 580 3,5 390 0,4 30 4,3 Republik Korea 7,9e 25 .. 99 87 5 18 < 0,1 88 10,4 100 75,8 Rumania 7,9c 31 3,5 96 99 12 27 0,1 130 4,4 72 28,8 Rusia 5,6c 6 .. 95 98 12 39 1,1 110 10,8 87 31,9 Rwanda 5,4c .. 18,0 54 100 111 540 2,8 390 0,1 54 3,1 Selandia Baru 6,4e 12 .. .. 103 6 14 0,1 8 7,7 .. 71,4 Senegal 6,2c .. 14,5 56 96 93 410 1,0 280 0,5 51 8,4 Serbia 9,1c, i 23 1,8 100 102 7 8 0,1 18 ..f 92 44,9 Sierra Leone 6,1c .. 28,3 88 84 192 970 1,7 610 0,2 13 0,3 Singapura 5,0e 10 3,3 .. .. 3 9 0,2 39 11,8 100 69,6 Slovakia 8,8e 11f .. 96 100 7 6 < 0,1 12 6,8 100 66,0 Somalia .. .. 32,8 .. 53 180 1.200 0,5 390 0,1 23 1,1 Spanyol 7,0e 12 .. 107 103 4 6 0,5 17 8,0 100 55,4 Sri Lanka 6,8c 41f 21,1 98 .. 15 39 .. 66 0,6 91 5,8 Sudan .. .. 31,7 57g 89g 108 750 1,4 120 0,3 34 10,2 Suriah .. .. 10,0 114 97 16 46 .. 22 3,5 96 17,3 Swedia 9,1e 7 .. 94 99 3 5 0,1 6 5,4 100 87,7 Swiss 7,6e 10 .. 94 97 4 10 0,6 5 5,0 100 75,9 Tajikistan 7,8c .. 14,9 98 91 61 64 0,3 200 1,1 94 8,8 Tanzania 7,3c 88f 16,7 83 .. 108 790 6,2 190 0,1 24 1,2 Tepi Barat dan Jalur Gaza .. 36 2,2 82 104 30 .. .. 19 0,6 89 9,0 Thailand 6,1c 53 7,0 87 103 14 48 1,4 140 4,1 96 23,9 Togo 5,4c .. 22,3 61 75 98 350 3,3 440 0,2 12 5,4 Tunisia 5,9c .. 3,3 93 103 21 60 0,1 24 2,3 85 27,1 Turki 5,4c 35 3,5 93 93 20 23 .. 30 4,0 90 34,4 Turkimenistan 6,0c .. .. .. .. 45 77 < 0,1 68 9,2 98 1,5 Uganda 6,1c .. 16,4 56 99 128 430 5,4 310 0,1 48 7,9 Ukraina 9,4c .. 4,1 99 99 15 26 1,6 100 6,8 95 10,5 Uni Emirat Arab .. .. .. 105 101 7 10 .. 6 31,0 97 65,2 Uruguay 4,3e 25 6,0 104 98 13 27 0,6 22 1,9 100 40,2 Uzbekistan 7,1c .. 4,4 95 98 38 30 0,1 130 4,3 100 9,0 Venezuela 4,9e 30 .. 95 102 18 68 .. 33 6,0 .. 25,7 Vietnam 7,1c .. 20,2 .. .. 24 56 0,5 200 1,3 75 24,2 Yaman 7,2c .. 43,1 61 .. 66 210 .. 88 1,0 52 1,6 Yordania 7,2c .. 3,6 100 96 25 59 .. 6 3,8 98 27,4 Yunani 6,7e 27 .. 101 97 3 2 0,2 6 8,8 98 43,1 Zambia 3,6c .. 14,9 93 95 141 470 15,2 470 0,2 49 5,5 Zimbabwe 4,6c .. 14,0 .. 97 90 790 15,3 760 0,8 44 11,4 Dunia   ..w 22,4w 88w 96w 61w 260w 0,8w 140w 4,6w 61w 23,9w Pendapatan rendah   .. 28,1 63 91 118 580 2,3 300 0,3 35 2,3 Pendapatan menengah   .. 22,2 92 97 51 200 0,6 140 3,3 57 17,0 Pendapatan menengah- rendah   .. 25,0 90 95 57 230 0,4 150 2,8 50 13,7 Pendapatan menengah- atas   26 .. 100 101 22 82 1,5 100 5,3 84 29,9 Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-11 Tabel 3  Sasaran Pembangunan Milenium: Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan hidup (lanjutan) Memberantas kemiskinan dan kelaparan Mencapai Mempromosikan Mengurangi Meningkatkan Memerangi HIV/AIDS Memastikan kelestarian Mengembangkan yang ekstrem pendidikan kesetaraan gender angka kesehatan ibu dan penyakit lain lingkungan kemitraan dasar kematian global untuk universal anak pembangunan Proporsi kuintil Pekerjaan Prevalensi Tingkat Rasio anak Angka Angka Prevalensi Insiden Emisi Akses terhadap Pengguna termiskin dalam yang malnutrisi penyelesaian perempuan kematian kematian ibu HIV (% tuberkulosis karbon fasilitas Internet per 100 konsumsi nasional rentan (% anak (% anak dasar (%) terhadap anak balita per (per 100.000 penduduk per 100.000 dioksida sanitasi oranga atau pendapatan (%) pekerjaan) di bawah usia laki-laki dalam 1.000 kelahiran berusia penduduk per yang baik 5 tahun pendaftaran di hidup) 15–49) kapita (% populasi sekolah dasar dan metrik penduduk) menengah (%) ton 1995–2008b 2008 2000–2008b 2008 2008 2009 2008 2007 2008 2007 2008 2008 Pendapatan   .. 23,5 87 96 66 290 0,9 160 2,9 54 15,0 menengah dan bawah Amerika Latin dan Karibia   32 4,5 101 102 23 86 0,5 47 2,7 79 29,0 Asia Selatan   .. 41,0 79 91 71 290 0,3 180 1,2 36 4,7 Asia Timur dan Pasifik   .. 11,9 99 102 26 89 0,2 140 4,0 59 19,4 Eropa dan Asia Tengah   19 .. 96 97 21 32 0,6 94 7,2 89 26,4 Sub-Sahara Afrika   .. 25,2 64 88 130 650 5,0 350 0,8 31 6,5 Timur Tengah dan Afrika Utara   37 12,2 95 96 33 88 0,1 44 3,7 84 18,9 Pendapatan tinggi   12 .. 98 99 7 15 0,3 15 12,5 99 68,3 Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan. a. Data dari basis data International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication Development Report. Silakan mengutip ITU untuk pihak ketiga pada penggunaan data ini. b. Data untuk tahun terakhir yang tersedia. c. Dengan mengacu pada pengeluaran saham dengan persentil penduduk, peringkat berdasarkan pada pengeluaran per kapita. d. Data perkotaan. e. Dengan mengacu pada pendapatan saham dengan persentil penduduk, peringkat berdasarkan pada pendapatan per kapita. f. Terbatas pada cakupan. g. Data untuk 2009. h. Termasuk Hong Kong SAR, Cina. i. Termasuk Montenegro. j. Termasuk Kosovo Montenegro. k. Termasuk emisi tidak dialokasikan untuk negara-negara tertentu. IP-12 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 4 Aktivitas perekonomian Pengeluaran Pengeluaran konsumsi konsumsi akhir Keseimbangan akhir rumah pemerintahan Pembentukan eksternal barang Rata-rata deflator   Produk domestik bruto Produktivitas pertanian Nilai tambah dari PDB (%) tangga umum modal bruto dan jasa implisit PDB Rata-rata Nilai tambah pertanian pertumbuhan per pekerja Pertumbuhan     tahunan (%) (kurs US$ tahun 2000) Pertanian Industri Jasa % PDB % PDB % PDB % PDB tahunan (%)   2009 2000–2009 1990–1992 2005–2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2000–2009 Afganistan 10.624 .. .. .. 32 26 42 98 10 28 –36 6,9 Afrika Selatan 285.983 4,1 2.149 3.149 3 31 66 61 21 19 –1 7,2 Albania 11.834 5,3 837 1.663 21 20 59 84 10 29 –25 3,4 Aljazair 140.577 4,0 1,823 2.232 12 55 34 41 14 41 4 8,6 Amerika Serikat 14.256.300 2,1 20.353 45.285 1 21 77 71 16 18 –5 2,9 Angola 69.067 13,1 176 222 10 54 36 .. .. 17 9 40,5 Arab Saudi 369.179 3,7 8.476 17.419 2 69 28 39 26 25 10 7,5 Argentina 308.741 5,4 6.919 11.192 10 32 58 59 13 23 4 12,9 Armenia 8.714 10,5 1.607a 4.510 21 35 45 81 11 31 –24 4,5 Australia 924.843 3,3 20.676 30.830 3 29 68 57 17 28 –2 4,0 Austria 384.908 2,0 13.607 20.744 2 31 67 53 18 23 5 1,7 Azerbaijan 43.019 17,9 1.000a 1.198 8 60 32 37 14 22 28 9,9 Bangladesh 69.378 5,9 255 387 19 29 53 80 5 24 –10 5,2 Belanda 792.128 1,7 24.752 39.634 2 25 73 46 25 21 8 2,1 Belarus 48.984 8,3 2.042a 4.017 10 45 45 57 15 38 –8 23,3 Belgia 468.552 1,7 .. 35.974 1 23 76 54 23 24 –1 2,1 Benin 6.656 4,0 429 661 .. .. .. .. .. 25 –14 3,4 Bolivia 17.340 4,1 703 732 12 29 58 74 11 18 –3 6,8 Bosnia-Herzegovina 17.122 5,0 .. 10.352 9 27 64 85 20 20 –25 4,0 Brasil 1.571.979 3,6 1.611 3.315 7 27 66 64 20 17 0 8,1 Bulgaria 47.100 5,3 2.686 8.015 6 30 64 73 8 26 –8 5,8 Burkina Faso 8.141 5,4 126 182 33 22 44 75 22 18 –15 2,5 Burundi 1.325 3,0 117 70 .. .. .. 91 29 16 –36 10,4 Cad 6.680 10,4 209 .. 24 36 40 69 7 18 6 5,3 Cile 163.670 4,1 3.618 6.160 4 43 53 60 12 19 7 6,3 Cina 4.984.731 10,9 269 459 10 46 43 34 11 45 5 4,3 Hong Kong SAR, Cina 215.355 5,2 .. .. 0 8 92 60 8 20 11 –1,7 Denmark 309.595 1,2 15.190 34.613 1 26 73 49 27 22 2 2,3 Ekuador 57.249 5,0 1.801 1.879 8 49 43 63 14 27 –4 9,1 El Salvador 22.174 2,6 1.774 2.404 14 27 59 92 11 13 –16 3,8 Eritrea 1.654 1,3 .. 118 24 19 56 86 31 11 –28 18,0 Etiopia 28.537 8,5 .. 187 47 14 39 88 10 20 –18 10,8 Filipina 160.476 4,9 905 1.148 15 33 53 83 11 14 –6 5,1 Finlandia 237.512 2,5 19.011 35.783 3 33 64 52 22 22 4 1,0 Georgia 10.737 7,4 2.359a 1.871 10 21 69 82 15 29 –23 7,0 Ghana 15.619 5,6 352 388 33 25 42 74 19 30 –25 18,3 Guatemala 36.788 3,8 2.304 2.736 11 29 59 89 6 15 –11 5,2 Guinea 4.103 2,5 156 311 11 33 57 84 5 14 –3 20,1 Haiti 6.693 0,7 .. .. .. .. .. .. .. 29 –29 15,2 Honduras 14.632 4,9 1.227 1.842 13 31 55 83 21 34 –30 6,6 Hungaria 128.964 2,9 3.943 8.136 4 29 66 67 9 22 1 4,9 India 1.310.171 7,8 359 530 17 28 55 58 12 35 –5 5,3 Indonesia 540.277 5,3 519 657 14 47 39 56 3 28 –10 11,1 Inggris 2.174.530 1,9 21.236 27.450 1 24 76 64 22 17 –3 2,6 Irak 65.837 –0,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,6 Iran 331.015 5,4 2.042 2.931 10 44 45 45 11 33 11 16,4 Irlandia 227.193 4,0 .. 15.308 2 34 64 47 16 26 11 2,0 Israel 194.790 3,5 .. .. .. .. .. 57 24 16 2 1,4 Italia 2.112.780 0,5 11.714 26.800 2 27 71 59 20 21 0 2,5 Jepang 5.067.526 1,1 20.350 41.492 1 29 69 56 18 24 2 –1,1 Jerman 3.346.702 0,9 13.863 27.015 1 30 69 56 18 19 6 1,1 Kamboja 10.028 9,0 .. 366 35 24 41 83 3 21 –8 4,8 Kamerun 21.837 3,4 409 703 19 31 50 72 9 18 –6 1,9 Kanada 1.336.067 2,5 28.541 46.138 .. .. .. 55 19 23 2 2,3 Kazakstan 109.155 8,8 1.776a 1.730 5 40 54 42 11 39 8 14,6 Kenya 80.200 4,4 379 367 28 20 52 73 17 21 –11 6,3 Kirghizia 4.578 4,6 648a 1.018 29 19 51 86 23 22 –31 8,3 Kolombia 230.844 4,7 3.342 3.001 9 36 55 66 9 23 2 6,7 Kosta Rika 29.225 5,1 3.158 5.132 7 28 65 80 7 17 –3 10,2 Kroasia 63.034 3,9 5.545a 14.804 7 29 64 58 18 28 –4 3,9 Laos 5.939 6,9 382 495 35 28 37 66 8 37 –12 8,9 Lebanon 34.450 4,5 .. 31.410 5 18 78 89 15 19 –23 2,6 Liberia 876 0,0 .. .. 61 17 22 202 19 20 –142 10,3 Libia 62.360 5,4 .. .. 2 78 20 23 9 28 40 17,9 Lituania 37.206 6,3 .. 4.635 4 31 64 65 19 27 0 4,0 Madagaskar 9.052 3,9 210 182 24 18 59 85 4 34 –24 11,3 Malawi 4.975 4,9 86 126 36 21 44 68 13 22 –3 27,7 Malaysia 191.601 5,1 398 583 9 55 36 54 13 24 17 3,9 Mali 8.996 5,3 405 515 37 24 39 77 10 22 –9 4,5 Maroko 90.859 5,0 1.788 2.306 20 27 53 63 15 36 –14 2,0 Mauritania 3.031 4,7 671 414 13 47 41 61 20 26 –7 10,6 Meksiko 874.902 2,2 2.274 3.022 4 38 58 65 13 25 –2 7,8 Mesir 188.334 4,9 1.826 2.758 11 35 53 82 7 19 –8 8,3 Moldova 5.405 5,6 1.349a 1.276 11 10 79 98 20 19 –36 11,0 Mozambik 9.790 7,9 117 174 29 24 47 86 13 22 –20 7,9 Myanmar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nepal 12.531 3,7 245 241 34 16 50 81 11 30 –22 6,6 Niger 5.384 4,4 242 .. .. .. .. .. .. .. .. 3,0 Nigeria 168.994 6,4 .. .. 33 4 27 .. .. .. 4 15,3 Nikaragua 6.297 3,2 .. 2.334 20 30 50 90 13 32 –35 8,3 Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-13 Tabel 4 Aktivitas perekonomian ( lanjutan) Pengeluaran Pengeluaran konsumsi konsumsi akhir Keseimbangan akhir rumah pemerintahan Pembentukan eksternal barang Rata-rata deflator   Produk domestik bruto Produktivitas pertanian Nilai tambah dari PDB (%) tangga umum modal bruto dan jasa implisit PDB Rata-rata Nilai tambah pertanian pertumbuhan per pekerja Pertumbuhan     tahunan (%) (kurs US$ tahun 2000) Pertanian Industri Jasa % PDB % PDB % PDB % PDB tahunan (%)   2009 2000–2009 1990–1992 2005–2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2000–2009 Norwegia 381.766 2,1 19.077 38.445 1 46 53 39 19 23 19 4,6 Pakistan 166.545 5,3 765 890 21 24 55 79 11 20 –10 8,6 Panama 24.711 6,9 2.341 4.011 6 17 77 73 11 26 –10 2,4 Pantai Gading (Côte d´lvoire) 23.042 0,8 652 875 25 25 50 72 9 11 8 3,4 Papua Nugini 7.893 3,4 555 643 36 45 20 71 11 20 1 6,5 Paraguay 15.015 3,4 1.648 2.136 24 19 57 74 9 18 –1 10,5 Peru 126.734 6,0 879 1.390 7 36 56 64 8 25 3 3,4 Polandia 430.076 4,4 1.605 2.629 5 31 64 64 16 20 –2 2,7 Portugal 227.676 0,7 4.642 6.135 2 24 74 67 21 22 –10 2,8 Prancis 2.649.390 1,5 22.126 47.679 2 20 78 57 23 22 –2 2,1 Republik Afrika Tengah 2.006 0,8 322 404 56 15 30 93 4 11 –8 2,7 Republik Cheska 190.274 4,1 3.256 5.945 2 37 60 51 22 22 6 2,2 Republik Demokratik Kongo 10.779 5,2 209 162 43 24 33 74 8 30 –12 27,2 Republik Dominika 46.598 5,5 2.055 3.829 6 30 64 94 6 8 –8 13,7 Republik Kongo 8.695 4,0 .. .. 5 68 27 40 14 26 21 6,1 Republik Korea 832.512 4,2 5.804 14.501 3 36 61 55 15 31 –1 2,2 Rumania 161.110 5,6 2.129 6.179 7 26 67 61 15 31 –7 15,9 Rusia 1.230.726 5,9 1.917a 2.913 5 37 58 49 18 23 11 15,9 Rwanda 5.064 6,8 193 215 39 13 48 86 10 23 –18 10,5 Selandia Baru 125.160 2,9 19.148 25.946 .. .. .. 58 19 24 –1 2,6 Senegal 13.059 4,2 251 223 16 21 63 81 10 29 –20 3,0 Serbia 42.594 5,0 .. .. 13 29 58 78 21 19 –16 16,4 Sierra Leone 1.942 9,5 .. .. 51 22 27 84 14 15 –13 9,5 Singapura 182.232 6,5 22.695 50.828 0 26 74 43 10 29 18 1,2 Slovakia 87.642 5,8 .. 8.149 3 35 63 47 20 38 –4 3,4 Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Spanyol 1.460.250 2,8 9.583 17.939 3 29 68 57 19 30 –6 3,7 Sri Lanka 41.979 5,5 697 823 14 28 58 67 16 25 –8 10,7 Sudan 54.677 7,3 526 844 27 36 37 58 17 25 0 10,0 Suriah 52.177 4,4 2.778 4.479 21 34 45 72 14 16 –2 8,0 Swedia 406.072 2,3 22.319 41.905 2 27 71 47 26 19 7 2,0 Swiss 500.260 2,0 19.369 22.884 1 27 71 59 11 22 9 1,1 Tajikistan 4.978 8,2 370a 501 22 24 54 93 28 22 –43 20,9 Tanzaniab 21.623 6,8 261 324 45 17 37 73 16 17 –6 9,5 Tepi Barat dan Jalur Gaza .. –0,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,4 Thailand 263.856 4,6 480 654 12 44 44 56 12 29 3 3,2 Togo 2.855 2,5 345 394 .. . .. .. 9 .. –21 1,4 Tunisia 39.561 4,9 2.975 3.424 8 30 62 63 13 27 –3 3,2 Turki 617.099 4,9 2.198 3.223 9 28 63 72 15 15 –1 15,3 Turkimenistan 19.947 13,9 1.272a 2.087 12 54 34 49 10 11 30 13,0 Uganda 15.736 7,5 175 191 38 30 32 83 12 24 –19 5,7 Ukraina 113.545 5,6 1.232a 2.010 10 52 38 65 18 19 –1 16,4 Uni Emirat Arab 261.348 7,0 10.414 29.465 2 61 38 46 10 20 23 10,2 Uruguay 36.093 4,1 6.278 9.370 10 26 64 68 9 23 0 7,7 Uzbekistan 32.817 6,9 1.427a 2.231 21 32 47 56 16 20 7 24,7 Venezuela 326.498 4,9 4.584 7.386 .. .. .. 60 14 22 3 25,0 Vietnam 91.854 7,6 229 335 22 39 39 63 6 38 –7 8,2 Yaman 26.365 3,9 412 .. .. .. .. .. .. .. .. 13,0 Yordania 22.788 7,1 2.348 2.440 3 34 63 86 17 18 –22 4,8 Yunani 329.924 3,6 7.668 8.383 3 20 77 71 17 21 –9 3,1 Zambia 12.748 5,4 189 227 21 58 21 74 8 20 –1 16,5 Zimbabwe .. –5,7 271 239 .. .. .. .. .. .. .. 232,0 Dunia 58.228.178 t 2,9 w 801 w 1.035 w 3w 28 w 69 w 61 w 17 w 22 w 0w   Pendapatan rendah 419.652 5,5 244 278 27 26 47 81 9 24 –15   Pendapatan menengah 16.095.002 6,4 493 743 10 36 54 57 13 28 0   Pendapatan menengah- 8.805089 8,5 368 569 13 39 47 50 11 36 –1   rendah Pendapatan menengah- 7.280.007 4,3 2.132 3.232 6 33 61 63 16 21 1   atas Pendapatan menengah 16.526.605 6,4 463 674 10 36 54 57 13 28 0   dan bawah Amerika Latin dan 3.976.530 3,7 2.213 3.274 6 32 62 66 15 20 –1   Karibia Asia Selatan 1.634.623 7,3 372 534 18 28 55 62 12 32 –6   Asia Timur dan Pasifik 6.345.309 9,4 307 491 11 46 43 41 11 40 4   Eropa dan Asia Tengah 2.585,329 5,8 2.012 2.806 7 33 59 60 16 21 3   Sub-Sahara Afrika 926.544 5,1 305 322 13 30 57 66 17 21 –4   Timur Tengah dan 1.059.429 4,7 1.846 2.824 11 43 46 55 13 28 5   Afrika Utara Pendapatan tinggi 41.718.726 2,0 23.758 23.429 2 26 73 62 18 21 0   Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan. a. Data untuk semua tiga tahun tidak tersedia. b. Data hanya mengacu pada Tanzania daratan. IP-14 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 5 Perdagangan, bantuan, dan pendanaan Ekspor Neraca Arus masuk bersih Bantuan Kredit domestik Ekspor teknologi transaksi investasi asing pembangunan yang diberikan oleh Migrasi   Perdagangan rupa-rupa manufaktur tinggi berjalan langsung resmi bersiha Utang luar negeri sektor perbankan bersih % total ekspor % ekspor Nilai sekarang   Ekspor (juta $) Impor (juta $) barang manufaktur juta $ juta $ per kapita ($) Total (juta $) (% PNB)b % PDB ribuan   2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 2008 2008 2009  2005–2010c Afganistan 530 4.200 35 .. .. 185 168 2.200 4 3 1.000 Afrika Selatan 62.627 71.950 47h 5 –11.295 5.628 23 41.943 16 215 700 Albania 1.088 4.548 70 4 –1.875 978 123 3.188 21 67 –75 Aljazair 43.689 39.103 2 1 .. 2.847 9 5.476 3 –12 –140 Amerika Serikat 1.056.895 1.603.768 67 27 –419.870 134.710 .. .. .. 272 5.052 Angola 39.000 17.000 .. .. 6.408 2.205 20 15.130 24 32 80 Arab Saudi 188.250 92.200 9 1 22.765 10.499 –5 .. .. 1 150 Argentina 55.750 38.771 33 9 8.635 4.009 3 128.285 48 27 30 Armenia 698 3.304 33 2 –1.326 777 98 3.418 27 17 –75 Australia 154.043 165.471 19 12 –47.786 47.281 .. .. .. 144 500 Austria 137.217 143.527 81 11 8.731 7.287 .. .. .. .. 160 Azerbaijan 21.570 6.469 3 1 10.178 473 27 4.309 12 17 –50 Bangladesh 15.081 21.833 88 1 3.345 674 13 23.644 20 59 –570 Belanda 498.648 445.802 55 22 42.819 31.938 .. .. .. .. 100 Belarus 21.282 28.564 48 2 –6.402 1.884 11 12.299 24 31 0 Belgia 369.760 351.035 77d 8 1.298 34.087 .. .. .. .. 200 Benin 1.000 1.800 .. 0 –535 93 74 986 10e 19 50 Bolivia 4.850 4.410 6 4 2.015 423 65 5.537 14e 55 –100 Bosnia-Herzegovina 3.953 8.811 61 4 –2.764 235 128 8.316 44 58 –10 Brasil 152.995 133.609 39 12 –24.302 25.949 2 255.614 19 118 –229 Bulgaria 16.435 23.300 53 7 –4.340 4.489 .. 38.045 91 67 –50 Burkina Faso 800 1.900 .. .. .. 171 66 1.681 14e 15 –65 Burundi 65 410 18 8 –212 10 63 1.445 80e 35 323 Cad 2.700 2.100 .. .. .. 462 38 1.749 19e 8 –75 Cile 53.024 42.378 12 6 4.217 12.702 4 64.277 41 116 30 Cina 1.201.534 1.005.688 94 29 426.107 78.193 1 378.245 10 145 –1.731f Hong Kong SAR, Cina 329.739g 352.688 79g 22 18.278 48.449 .. .. .. 125 113 Denmark 93.102 82.893 67 16 12.490 7.712 .. .. .. 211 30 Ekuador 13.724 15.093 9 5 1.120 316 17 16.851 34 20 –350 El Salvador 3.797 7.255 72 4 –1.596 431 38 10.110 47 50 –280 Eritrea 15 515 .. .. .. 0 29 962 38e 113 55 Etiopia 1.490 7.310 9 6 –1.806 94 41 2.882 8e 37 –300 Filipina 38.335 45.802 86 66 8.552 1.948 1 64.856 37 46 –900 Finlandia 62.586 60.037 81 21 3.444 2.570 .. .. .. .. 55 Georgia 1.135 4.378 55 3 –1.257 764 206 3.380 24 33 –250 Ghana 5.530 8.140 19 1 –1.198 1.685 55 4.970 20e .. –51 Guatemala 7.360 11.521 43 4 –217 566 39 15.889 42 40 –200 Guinea 980 1.400 32 0 –434 141 32 3.092 49e .. –300 Haiti 549 2.140 .. .. –232 38 92 1.935 17e 26 –140 Honduras 5.235 7.830 35 1 –1.977 500 77 3.430 12e 56 –100 Hungaria 83.965 77.550 80 24 409 –5.858 .. .. .. 81 75 India 155.249 243.636 67 6 –36.088 34.577 2 230.611 18 73 –1.000 Indonesia 119.776 91.720 41 11 10.746 4.877 5 150.851 35 37 –730 Inggris 350.728 479.890 72 19 –28.690 24.799 .. .. .. 229 948 Irak 39.500 37.000 0 0 15.519 1.070 322 .. .. –25 –577 Iran 78.050 51.450 .. 6 .. 3.016 1 13.937 4 45 –500 Irlandia 114.662 61.871 86 26 –6.499 25.233 .. .. .. .. 200 Israel 47.670 49.150 94 16 7.189 3.894 .. .. .. 78 85 Italia 404.653 410.385 83 7 –66.199 28.976 .. .. .. .. 1.650 Jepang 580.845 550.679 89 18 142.194 11.834 .. .. .. 379 150 Jerman 1.120.927 931.434 82 14 168.019 35.841 .. .. .. .. 550 Kamboja 4.550 5.390 96 .. –1.051 530 51 4.215 42 16 –5 Kamerun 3.100 3.800 .. 3 –1.137 340 27 2.794 4e 7 –19 Kanada 315.552 330.268 50 15 –22.612 19.898 .. .. .. 178 1.050 Kazakstan 43.189 28.374 14 22 –3.405 12.601 21 107.595 106 34 –100 Kenya 4.335 9.670 37 5 –1.978 141 35 7.441 19 40 –189 Kirghizia 1.439 3.037 34 2 –631 189 68 2.464 42e 14 –75 Kolombia 32.853 32.898 28 4 –5.146 7.260 22 46.887 23 43 –120 Kosta Rika 8.777 11.395 47 39 –2.729 1.347 15 8.812 33 54 30 Kroasia 10.474 21.203 67 9 –3.154 2.906 90 .. .. 75 10 Laos 1.070 1.430 .. .. 107 190 80 4.944 83 10 –75 Lebanon 4.187 16.574 71 0 –7.555 4.804 257 24.395 95 165 –13 Liberia 165 640 .. .. –1.187 378 330 3.484 340e 145 248 Libia 35.300 10.150 .. .. 35.702 2.674 10 .. .. –63 20 Lituania 16.288 18.193 55 11 1.492 307 .. 31.719 78 64 –100 Madagaskar 1.150 2.900 57 1 .. 1.384 44 2.086 20e 11 –5 Malawi 960 1.600 10 2 .. 60 61 963 9e 30 –20 Malaysia 157.433 123.832 70 40 38.914 1.609 6 66.182 35 116 130 Mali 2.100 2.600 22 3 –1.066 109 76 2.190 11e 11 –202 Maroko 13.848 32.804 65 9 –4.570 1.333 39 20.825 24 99 –425 Mauritania 1.360 1.410 0 .. .. –38 97 1.960 41e .. 10 Meksiko 229.707 241.515 76 19 –5.238 11.418 1 203.984 20 46 –2.430 Mesir 21.150 44.946 37 1 –3.349 6.712 17 32.616 20 78 –340 Moldova 1.298 3.278 23 4 –439 86 82 3.787 67 40 –172 Mozambik 1.950 3.750 12 4 –1.171 881 89 3.432 15e 14 –20 Myanmar 6.620 4.600 .. .. .. 323 11 7.210 35 .. –500 Nepal 680 3.550 67 .. –10 38 25 3.685 21 53 –100 Niger 900 1.550 7 8 –351 739 41 966 13e 12 –28 Nigeria 52.500 39.000 5 0 22.889 5.787 9 11.221 6 27 –300 Nikaragua 1.391 3.454 35 4 –1.513 434 131 3.558 32e 71 –200 Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-15 Tabel 5 Perdagangan, bantuan, dan pendanaan ( lanjutan) Ekspor Neraca Arus masuk bersih Bantuan Kredit domestik Ekspor teknologi transaksi investasi asing pembangunan yang diberikan oleh Migrasi   Perdagangan rupa-rupa manufaktur tinggi berjalan langsung resmi bersiha Utang luar negeri sektor perbankan bersih % total ekspor % ekspor Nilai sekarang   Ekspor (juta $) Impor (juta $) barang manufaktur juta $ juta $ per kapita ($) Total (juta $) (% PNB)b % PDB ribuan   2009 2009 2009 2008 2009 2009 2008 2008 2008 2009  2005–2010c Norwegia 120.710 68.506 20 20 53.531 6.870 .. .. .. .. 135 Pakistan 17.695 31.720 76 2 –15.663 2.387 9 49.337 24 46 –1.416 Panama 885 7.785 10 0 –4 1.773 8 10.722 54 85 11 Pantai Gading (Côte d´lvoire) 9.300 6.500 12 16 1.670 381 30 12.561 76e 23 –145 Papua Nugini 4.530 3.480 .. .. .. 424 46 1.418 21 26 0 Paraguay 3.191 6.940 11 9 –196 274 21 4.163 29 21 –40 Peru 26.885 21.706 16 2 247 4.760 16 28.555 28 19 –625 Polandia 134.452 146.626 80 5 –72.07 11.546 .. 218.022 46 60 –120 Portugal 43.192 69.238 72 8 –23.380 2.808 .. .. .. .. 200 Prancis 474.972 551.092 79 20 –51.857 59.989 .. .. .. .. 500 Republik Afrika Tengah 110 300 .. .. .. 42 59 949 41e 17 5 Republik Cheska 113.319 104.982 87 14 –2.147 2.666 .. .. .. 58 226 Republik Demokratik Kongo 3.200 3.300 .. .. .. 951 26 12.199 100e 9 –100 Republik Dominika 5.460 12.230 70 8 –4.437 2.067 15 10.484 24 39 –140 Republik Kongo 5.700 2.700 .. .. –2.181 2.083 129 5.485 74e –18 –50 Republik Korea 363.534 323.085 87 33 42.668 1.506 .. .. .. 112 –30 Rumania 40.500 54.075 79 7 –7.139 6.310 .. 104.943 57 41 –200 Rusia 303.978 191.868 17 7 48.971 37.134 .. 402.453 30 26 250 Rwanda 205 1.750 4 7 –379 119 96 679 8e .. 15 Selandia Baru 24.936 25.583 22 9 –3.694 470 .. .. .. 156 50 Senegal 2.180 5.210 41 5 –1.311 208 87 2.861 16e 26 –100 Serbia 8.345 15.582 66 .. –2.413 1.921 142 30.918 70 39 0 Sierra Leone 205 505 .. .. –193 74 66 389 10e 11 60 Singapura 269.832g 245.785 70g 51 27.181 16.809 .. .. .. 94 500 Slovakia 55.933 55.186 86 5 –2.810 –31 .. .. .. 54 20 Somalia .. .. .. .. .. 108 85 2.949 .. .. –250 Spanyol 218.027 290.240 73 5 –78.683 6.451 .. .. .. .. 1.750 Sri Lanka 7.360 9.883 67 – –215 404 36 15.154 35 43 –300 Sudan 7.800 8.200 0 0 –1.314 2.923 58 19.633 78e 16 135 Suriah 10.400 16.300 35 1 66 1.434 7 .. .. 37 800 Swedia 130.742 118.758 76 16 30.232 10.708 .. .. .. 133 150 Swiss 172.742 155.595 90 23 23.636 24.803 .. .. .. 181 100 Tajikistan 1.010 2.569 .. .. –180 16 43 1.466 23 28 –200 Tanzania 2.970 6.347 25 1 –2.307 645 55 5.938 14e, i 17 –300 Tepi Barat dan Jalur Gaza .. .. .. .. 535 52 659 .. .. .. –10 Thailand 152.498 133.801 75 25 20.284 5.956 –9 64.798 31 146 300 Togo 780 1.400 62 0 –222 50 51 1.573 51e 30 –5 Tunisia 14.449 19.100 75 5 –1.711 1.595 46 20.776 58 75 –20 Turki 102.139 140.869 80 2 –13.961 7.955 27 277.277 40 53 –44 Turkimenistan 6.595 6.750 .. .. .. 1.355 4 638 5 .. –25 Uganda 3.560 4.410 27 1 –875 604 52 2.249 10e 11 –135 Ukraina 39.782 45.487 70 3 –1.801 4.816 13 92.479 63 82 –80 Uni Emirat Arab 175.000 140.000 4 3 .. .. .. .. .. 115 343 Uruguay 5.386 6.907 26 4 259 1.139 10 11.049 40 34 –50 Uzbekistan 9.850 7.615 .. .. .. 750 7 3.995 15 .. –400 Venezuela 57.595 42.220 67 3 8.561 –3.105 2 50.229 21 20 40 Vietnam 56.574 68.936 55 9 –10.706 7.600 30 26.158 29 95 –200 Yaman 9.270 9.300 2 0 –1.251 129 13 6.258 18 19 –135 Yordania 6.366 14.075 73 1 –1.265 2.382 128 6.577 32 109 250 Yunani 19.886 59.398 54 10 –37.043 3.340 .. .. .. .. 150 Zambia 4.238 3.791 8 2 –1.046 699 86 2.986 6e 19 –85 Zimbabwe 1.700 2.900 34 3 .. 60 49 5.199 177 .. –700 Dunia 12.465.631t 12.553.525t 70w 17w   1.116.269s 19w ..s   185w ..is Pendapatan rendah 76.234 124.812 50 3   12.033 45 129.218   32 –2.737 Pendapatan menengah 3.708.999 3.509.321 64 17   346.573 11 3.329.192   78 –13.203 Pendapatan menengah- 2.090.954 2.027.292 78 22   177.941 11 1.342.220   127 –9.231 rendah Pendapatan menengah-atas 1.617.007 1.476.640 53 9   168.632 13 1.986.972   61 –3.972 Pendapatan menengah dan 3.785.241 3.634.105 64 16   358.605 23 3.458.409   77 –15.941 bawah Amerika Latin dan Karibia 676.338 669.803 60 12   73.902 16 894.367   72 –5.214 Asia Selatan 197.030 316.340 68 5   38.311 8 326.311   73 –2.376 Asia Timur dan Pasifik 1.747.818 1.492.279 80 28   102.488 5 771.628   145 –3.781 Eropa dan Asia Tengah 650.221 624.980 34 6   85.053 20 1.138.859   38 –1.671 Sub-Sahara Afrika 241.607 248.900 33 3   30.756 49 195.699   78 –1.810 Timur Tengah dan Afrika 273.042 290.458 .. 4   28.095 73 131.545   36 –1.089 Utara Pendapatan tinggi 8.682.510 8.926.538 72 18   757.664 0 ..   245 15.894 Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan. a. Perbedaan antara bantuan resmi bagi negara-negara pada daftar Bagian II dari OECD-DAC serta bantuan pembangunan resmi dijatuhkan pada tahun 2005. Agregat daerah yang meliputi data untuk ekonomi tidak tercantum dalam tabel. Dunia dan total pendapatan kelompok mencakup bantuan tidak dialokasikan oleh negara atau daerah. b. Pembilang mengacu pada 2008, sedangkan penyebutnya adalah rata-rata tiga tahun dari data 2006–2008. c. Total periode lima tahun. d. Termasuk Luksemburg. e. Data dari analisis keberlanjutan utang untuk negara-negara berpendapatan rendah. f. Termasuk Taiwan, Cina. g. Termasuk re-ekspor. h. Data total ekspor dan impor hanya merujuk pada Afrika Selatan. Data saham komoditas ekspor mengacu pada Serikat Kepabeanan Afrika selatan (South African Customs Union) (Botswana, Lesotho, Namibia, dan Afrika Selatan). i. PNB hanya mengacu pada Tanzania dataran. j. Total dunia dihitung oleh PBB bernilai nol. Namun, karena agregat yang ditampilkan di sini mengacu pada definisi Bank Dunia, total regional dan kelompok pendapatan tidak bernilai nol. IP-16 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Tabel 6 Indikator-indikator utama untuk perekonomian lainnya Komposisi usia Pendapatan nasional Pendapatan nasional bruto Produk domestik Angka melek huruf Populasi dalam populasi bruto (PNB)a PPP (PNB)b bruto (PDB) Angka harapan hidup orang dewasa Rata-rata Kepadatan pertumbuhan penduduk Pertumbuhan per Usia 15 dan lebih Ribuan tahunan (%) per km² Usia 0–14 (%) Jutaan ($) Per kapita ($) Jutaan ($) Per kapita ($) kapita (%) Pria Wanita tua (%) 2009 2000–2009 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2008–2009 2008 2008 2008 Amerika Samoa 67 1,7 331 .. .. ..c .. .. .. .. .. .. Andorra 85 3,3d 178 .. 3.447 41.130 .. .. 1,6 .. .. .. Antigua dan Barbuba 88 1,4 197 .. 1.058 12.070 1.550e 17.690e –9,5 .. .. 99 Antilles Belanda 198 1,0 244 21 .. ..f .. .. .. 73 79 96 Aruba 107 1,8 586 19 .. ..f .. .. .. 72 77 98 Bahama 342 1,3 34 26 7.136 21.390 .. .. 1,5 71 76 .. Bahrain 791 2,2 1.092 26 19.712 25.420 25.967 33.480 4,1 74 78 91 Barbados 256 0,2 593 17 .. ..f .. .. .. 74 80 .. Belize 333 3,2 14 35 1.205 3.740 1.917e 5.950e 0,4 74 78 .. Bermuda 64 0,4 1.284 .. .. ..f .. .. 0,4 76 82 .. Bhutan 697 2,4 18 31 1.406 2.020 3.697 5.300 5,8 64 68 53 Botswana 1.950 1,4 3 33 12.159 6.420 25.065 12.860 –7,4 54 54 83 Brunei Darussalam 400 2,0 74 27 10.211 27.050 19.598 50.920 –1,3 75 80 95 Cape Verde 506 1,6 124 36 1.520 3.010 1.785 3.530 1,4 68 74 84 Djibouti 864 1,9 37 36 1.103 1.280 2.143 2.480 3,2 54 57 .. Dominika 74 0,3 98 .. 359 4.870 624e 8.470e –1,3 .. .. .. Equatorial Guinea 676 2,7 24 41 8.398 12.420 13.088 19.350 –7,8 49 51 93 Estonia 1.340 –0,2 32 15 18.846 14.060 25.316 18.890 –14,1 69 80 100 Fiji 849 0,6 46 31 3.356 3.950 3.878 4.570 –3,1 67 71 .. Gabon 1.475 2,0 6 36 10.869 7.370 18.381 12.460 –2,7 59 62 87 Gambia 1.705 3,0 166 42 743 440 2.273 1.330 1,8 54 58 45 Gibraltar 31 0,8 3.103 .. .. ..t .. .. .. .. .. .. Greenland 56 0,0h 0h .. 1.857 32.960 .. .. 0,8 66 71 .. Grenada 104 0,3 305 28 577 5.550 803e 7.720e –7,1 74 77 .. Guam 178 1,5 325 28 .. ..f .. .. .. 73 78 .. Guinea Bissau 1.611 2,3 56 43 826 510 1.706 1.060 0,7 46 49 51 Guyana 762 0,1 4 30 1.109 1.450 2.313e 3.030e 3,1 64 70 .. Islandia 319 1,4 3 21 13.789 43.220 10.653 33.390 –7,0 80 83 .. Jamaika 2.700 0,5 248 29 13.481 4.990 19.749e 7.320e –3,1 69 75 86 Kaledonia Baru 250 1,8 13 26 .. ..f .. .. .. 72 81 96 Kepulauan Cayman 55 3,5 209 .. .. ..f .. .. .. .. .. 99 Kepulauan Channel 150 0,2 787 16 10.242 68.610 .. .. 5,7 77 82 .. Kepulauan Faeroe 49 0,7 35 .. .. ..t .. .. .. 77 81 .. Kepulauan Mariana Utara 87 2,6 186 .. .. ..f .. .. .. .. .. .. Kepulauan Marshall 61 1,9 331 .. 186 3.060 .. .. –2,2 .. .. .. Kepulauan Solomon 523 2,6 18 39 478 910 976e 1.860e –4,5 65 67 .. Kepulauan Turks dan Caicos 33 6,1 34 .. .. ..f .. .. .. .. .. .. Kepulauan Virgin (AS) 110 0,1 314 21 .. ..f .. .. .. 76 82 .. Kiribati 98 1,7 119 .. 185 1.890 328e 3.350e 0,0 59 63 .. Komoro 659 2,2 346 38 571 870 860 1.300 9,6 63 68 74 Kosovo 1.805 0,7 165 .. 5.842 3.240 .. .. 3,4 67 72 .. Kuba 11.204 0,1 102 18 .. ..c .. .. .. 77 81 100 Kuwait 2.795 2,7 153 23 116.984 43.930 142.710 53.590 1,9 76 80 94 Latvia 2.255 –0,6 36 14 27.936 12.390 37.236 16.510 –17,6 67 78 100 Lesotho 2.067 1,0 68 39 2.139 1.030 4.027 1.950 1,3 44 46 90 Liechtenstein 36 1,0 223 .. 4.034 113.210 .. .. 1,0 80 85 .. Luksemburg 498 1,5 189 18 37.056 74.430 28.694 57.640 –5,2 78 83 .. Makau SAR, Cina 538 2,2 18.659 13 18.142 35.360 26.890 52.410 10,4 79 83 93 Makedonia, FYR 2.042 0,2 80 18 8.983 4.400 21.550 10.550 –0,8 72 77 97 Maladewa 309 1,4 1.017 28 1.197 3.870 1.620 5.230 –4,4 70 73 98 Malta 415 0,7 1.287 16 6.826 16.690 9.259 22.640 3,1 77 82 92 Mauritius 1.275 0,8 625 23 9.236 7.240 16.924 13.270 1,6 69 76 88 Mayotte 197 2,9j 511 39 .. ..c .. .. .. 72 80 .. Mikronesia 111 0,4 158 37 246 2.220 311e 2.810e –15,4 68 69 .. Monako 33 0,3 16.358 .. 6.670 203.900 .. .. 9,7 .. .. .. Mongolia 2.671 1,2 2 26 4.361 1.630 8.895 3.330 –2,7 63 70 97 Montenegro 624 –0,6 46 19 4.089 6.550 8.194 13.130 –7,3 72 77 .. Namibia 2.171 1,9 3 37 9.323 4.290 13.908 6.410 –0,9 60 62 88 Oman 2.845 1,9 9 31 49.833 17.890 67.892 24.370 10,4 74 78 87 Palau 20 0,7 44 .. 182 8.940 .. .. –2,6 66 72 .. Polinesia Prancis 269 1,5 73 26 .. ..f .. .. .. 72 77 .. Puerto Riko 3.967 0,4 446 20 .. ..f .. .. .. 75 83 90 Pulau Man 80 0,6 141 .. 3.972 49.310 .. .. 7,4 .. .. .. Qatar 1.409 9,2 111 16 .. ..f .. .. –0,7 75 77 93 Republik Demokratik Korea 23.906 0,5 198 22 .. ..i .. .. .. 65 69 100 Saint Kitts dan Nevis 50 1,3 189 .. 501 10.100 677e 13.660e –8,8 .. .. .. Saint Vincent dan Grenadines 109 0,1 280 27 558 5.110 965e 8.840e –2,8 70 74 .. Samoa 179 0,1 63 39 508 2.840 764e 4.270e –5,5 69 75 99 San Marino 31 1,3k 517 .. 1.572 50.670 .. .. 0,4 79 85 .. Santa Lusia 172 1,1 279 26 890 5.170 1.527e 8.880e –4,9 70 76 .. Sao Tome dan Principe 163 1,7 167 41 185 1.140 302 1.850 2,4 64 68 88 Seychelles 88 0,9 189 .. 746 8.480 1.480e 16.820e –8,7 68 79 92 Siprus 871 1,1 93 18 21.366 g 26.940g 22.248g 28.050g 2,4g 77 82 98 Slovenia 2.043 0,3 100 14 48.063 23.520 53.821 26.340 –8,8 76 83 100 Suriname 520 1,2 3 29 2.454 4.760 3.447e 6.690e 4,2 66 73 91 Swaziland 1.185 1,0 68 39 2.787 2.350 5.428 4.580 –1,0 46 45 87 Timor Leste 1.134 3,7 74 45 2.706 2.460 5.162e 4.700e –1,3 60 62 .. Tonga 104 0,6 144 37 339 3.260 476e 4.580e –0,8 69 75 99 Trinidad dan Tobago 1.339 0,4 260 21 22.076 16.490 33.599e 25.100e –4,8 66 73 99 Tuvalu .. .. 348 .. .. ..f .. .. .. .. .. .. Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-17 Catatan Teknis bagi perekonomian yang mengalami persoalan (misalnya yang diakibatkan oleh konflik) yang memengaruhi Catatan teknis ini membahas sumber dan metode yang pengumpulan dan pelaporan data. Karena alasan-alasan ini, digunakan untuk mengompilasi indikator-indikator yang meskipun diambil dari berbagai sumber yang dipandang disertakan dalam edisi Indikator Terpilih Pembangunan paling otoritatif, data hanya dipandang sebagai indikator Dunia ini. Catatan disajikan sesuai dengan urutan penyajian tren dan karakterisasi perbedaan utama dari berbagai indikator pada tabel-tabel. perekonomian, bukan menjadi pengukuran kuantitatif yang tepat terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Sumber Ketidakcocokan dalam data yang disajikan pada edisi- edisi yang berbeda merupakan perbaruan yang dilakukan Data yang dipublikasikan dalam Indikator Pembangunan oleh negara-negara serta revisi terhadap rangkaian dan Dunia Terpilih diambil dari Indikator Pembangunan Dunia perubahan historis metodologi. 2010. Namun, jika memungkinkan, revisi-revisi dilaporkan Oleh karena itu, para pembaca disarankan untuk karena tanggal penutup edisi tersebut telah dimasukkan. tidak membandingkan rangkaian data antaredisi atau edisi- Selain itu, estimasi populasi dan PNB per kapita yang baru edisi yang berbeda dari publikasi Bank Dunia. Rangkaian dirilis tahun 2009 dimasukkan ke Tabel 1 dan Tabel 6. waktu yang konsisten tersedia pada situs Web “Open Data� Bank Dunia mengambil beragam sumber untuk (http://data.worldbank.org). statistik yang diterbitkan dalam Indikator Pembangunan Dunia. Data utang eksternal untuk negara-negara berkembang dilaporkan secara langsung pada Bank Rasio dan tingkat pertumbuhan Dunia oleh anggota negara berkembang melalui Sistem Untuk kemudahan dalam merujuk, tabel-tabel umumnya Pelaporan Utang. Sebagian besar data lain diambil dari PBB memperlihatkan rasio dan tingkat pertumbuhan, bukan dan badan-badan khususnya, IMF, dan laporan negara- data dasar sederhana. Nilai-nilai dalam bentuk aslinya negara pada Bank Dunia. Estimasi staf Bank Dunia juga tersedia pada situs Web “Open Data� (http://data. digunakan untuk meningkatkan akurasi atau konsistensi. worldbank.org). Kecuali dinyatakan sebaliknya, tingkat Untuk sebagian besar negara, estimasi laporan nasional pertumbuhan dihitung dengan menggunakan metode diperoleh dari pemerintah negara-negara anggota melalui regresi kuadrat terkecil (lihat bagian “Metode statistik� misi ekonomi Bank Dunia. Pada beberapa kasus, estimasi pada bagian selanjutnya dalam pembahasan ini). Karena ini disesuaikan oleh staf guna memastikan kesesuaian metode ini memperhitungkan segala observasi yang tersedia dengan definisi dan konsep internasional. Sebagian besar selama suatu periode, tingkat pertumbuhan yang diperoleh data dari sumber nasional diambil dari berkas administrasi mencerminkan tren umum yang tidak sepenuhnya umum, survei khusus, atau sensus rutin. dipengaruhi oleh nilai luar biasa. Indikator ekonomi harga Untuk mengetahui catatan terperinci mengenai data tetap digunakan untuk mengecualikan dampak inflasi ini, pembaca diharap merujuk pada Indikator Pembangunan dalam perhitungan tingkat pertumbuhan. Data yang Dunia 2010 oleh Bank Dunia. dicetak miring adalah untuk tahun atau periode selain yang disebutkan dalam kepala kolom, hingga dua tahun sebelum Konsistensi dan keandalan data atau selanjutnya untuk indikator ekonomi dan hingga tiga tahun untuk indikator sosial—karena indikator disebut Banyak upaya dilakukan untuk menstandarkan data, tetapi belakangan cenderung dihimpun secara kurang rutin dan komparabilitas secara penuh tidak dapat dipastikan dan kurang berubah drastis selama periode pendek. penafsiran terhadap indikator-indikator harus dilakukan secara saksama. Banyak faktor memengaruhi ketersediaan, komparabilitas, dan keandalan data: sistem statistik pada Rangkaian harga tetap banyak perekonomian berkembang masih lemah; metode, Pertumbuhan suatu perekonomian diukur dengan kenaikan cakupan, praktik, dan definisi statistik amat beragam; nilai tambah yang dihasilkan oleh individu dan perusahaan serta perbandingan lintas negara dan intertemporal yang beroperasi dalam perekonomian tersebut. Oleh karena memunculkan masalah-masalah teknis dan konseptual itu, pengukuran pertumbuhan sebenarnya memerlukan rumit yang tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan. estimasi PDB beserta komponen-komponennya yang Cakupan data bisa tidak lengkap akibat kondisi khusus atau dinilai dengan harga tetap. Bank Dunia mengumpulkan IP-18 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 rangkaian laporan nasional harga tetap dalam mata uang Tingkat pertumbuhan populasi tahunan rata-rata nasional yang dicatat pada tahun dasar asli negara tersebut. adalah tingkat eksponensial perubahan selama periode Untuk memperoleh rangkaian data harga tetap yang dapat tersebut (lihat pembahasan metode statistik). dibandingkan, Bank Dunia menskalakan ulang PDB dan Kepadatan penduduk adalah populasi pertengahan nilai tambah dengan asal industri untuk tahun rujukan yang tahun dibagi luas area dalam kilometer persegi. Area adalah sama, yaitu tahun 2000 dalam laporan terakhir WDI. Proses area total negara, tidak termasuk area di bawah perairan ini menghasilkan ketidakcocokan antara PDB yang telah pedalaman. diskala ulang dengan jumlah komponen-komponennya Komposisi usia populasi, usia 0–14 adalah persentase yang diskala ulang. Karena akan menimbulkan distorsi populasi total yang berusia 0–14 tahun. tingkat pertumbuhan, pengalokasian ketidakcocokan ini PNB adalah ukuran pendapatan nasional yang tidak dialokasikan. paling luas. PNB mengukur jumlah pertambahan nilai dari sumber domestik dan asing yang diklaim oleh warga Pengukuran rangkuman penetap. PNB terdiri atas PDB ditambah penerimaan bersih dari pendapatan utama dari luar negeri. Kemudian, data Pengukuran rangkuman untuk kelompok wilayah dan dikonversi dari mata uang nasional ke dolar AS dengan pendapatan yang disajikan pada akhir tabel dihitung menggunakan metode Atlas Bank Dunia. Pendekatan ini melalui pertambahan sederhana jika dinyatakan dalam melibatkan penggunaan nilai tukar rerata tiga tahun untuk tingkat. Tingkat dan rasio pertumbuhan agregat umumnya memperhalus dampak sementara fluktuasi nilai tukar. dihitung sebagai rata-rata tertimbang. Pengukuran (Lihat pembahasan metode statistik untuk mengetahui rangkuman terhadap indikator-indikator sosial ditimbang metode Atlas secara lebih lanjut.) dengan populasi atau populasi subkelompok, kecuali PNB per kapita adalah PNB dibagi populasi kematian bayi yang ditimbang oleh angka kelahiran. Lihat pertengahan tahun. PNB per kapita dikonversi ke dalam catatan terhadap indikator spesifik untuk mengetahui dolar AS dengan metode Atlas. Bank Dunia menggunakan informasi lebih lanjut. PNB per kapita dalam dolar AS guna mengklasifikasikan Untuk pengukuran rangkuman yang mencakup perekonomian untuk tujuan analitis dan menentukan banyak tahun, perhitungan didasarkan pada kelompok kelayakan peminjaman. perekonomian yang seragam agar komposisi agregat tidak PPP PNB adalah PNB yang dikonversikan ke berubah seiring waktu. Pengukuran kelompok dikompilasi dalam dolar internasional dengan menggunakan faktor hanya jika tersedia data pada tahun laporan tertentu untuk konversi paritas daya beli. Karena nilai tukar tidak selalu sedikitnya dua pertiga dari seluruh kelompok ditentukan mencerminkan perbedaan tingkat harga antarnegara, untuk tahun benchmark 2000. Sepanjang kriteria ini tabel ini mengonversikan estimasi PNB dan PNB per terpenuhi, perekonomian yang tidak memiliki data kapita ke dalam dolar internasional dengan menggunakan diasumsikan berperilaku sama seperti perekonomian yang tingkat PPP. Tingkat PPP memberikan ukuran standar memberikan estimasi. Para pembaca harus mengecamkan yang memungkinkan perbandingan antara tingkat bahwa pengukuran rangkuman merupakan estimasi pengeluaran riil antarnegara, sama halnya dengan indeks agregat perwakilan untuk setiap topik dan tidak ada harga konvensional yang memungkinkan dilakukannya makna yang dapat diambil dari perilaku di tingkat negara perbandingan nilai riil seiring waktu. Faktor konversi dengan melacak kembali dari indikator kelompok. Selain PPP yang digunakan di sini diperoleh dari survei harga itu, proses estimasi dapat menghasilkan ketidakcocokan tahun 2005 yang mencakup 146 negara yang dilakukan antara jumlah total subkelompok dengan keseluruhan. oleh Program Komparasi Internasional. Untuk negara- negara OECD, data berasal dari survei terakhir yang Tabel 1 Indikator-indikator utama pembangunan selesai pada tahun 2005. Estimasi untuk negara-negara yang tidak dimasukkan dalam survei diperoleh dari Populasi didasarkan pada definisi de facto yang menghitung model statistik dengan menggunakan data yang tersedia. semua penduduk, tanpa memandang status hukum atau Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Program kewarganegaraan. Kecuali pengungsi yang tidak menetap Komparasi Internasional, harap mengakses http://www. secara permanen di negara penampung, pengungsi worldbank.org/data/icp. semacam itu umumnya dianggap sebagai bagian dari PPP PNB per kapita adalah PPP PNB dibagi populasi populasi negara asal. Nilai yang disajikan adalah estimasi pertengahan tahun. per tengah tahun. Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-19 Pertumbuhan produk domestik bruto per kapita secara global Estimasi angka kemiskinan global pertama adalah PDB yang diukur dalam harga tetap. Pertumbuhan untuk negara-negara berkembang dibuat untuk World PDB dianggap sebagai pengukuran luas terhadap Development Report 1990: Poverty Using Household Survey pertumbuhan suatu perekonomian. PDB dalam harga tetap Data for 22 Countries (Ravallion, Datt, dan van de Walle dapat diestimasi dengan menghitung jumlah kuantitas 1991). Sejak saat itu, jumlah negara yang melaporkan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dengan menilainya pada harga tahun basis yang disepakati, meningkat drastis. dan mengurangkan biaya masukan perantara dalam harga tetap. Lihat bagian metode statistik untuk mengetahui Garis kemiskinan nasional dan internasional perincian tingkat pertumbuhan kuadrat terkecil. Angka harapan hidup adalah jumlah tahun yang Garis kemiskinan nasional digunakan agar estimasi angka sedianya dijalani bayi baru lahir jika pola kematian yang kemiskinan konsisten dengan kondisi ekonomi dan sosial terjadi pada waktu kelahirannya tidak berubah sepanjang spesifik dari suatu negara, serta tidak dimaksudkan untuk masa hidupnya. Data bayi laki-laki perempuan disajikan perbandingan tingkat kemiskinan internasional. Penetapan secara terpisah. garis kemiskinan nasional mencerminkan persepsi lokal Angka melek huruf orang dewasa adalah persentase tingkat konsumsi atau pendapatan yang diperlukan agar penduduk berusia 15 dan lebih yang dapat—yang disertai tidak termasuk dalam golongan miskin. Persepsi batas dengan pemahaman—membaca serta menulis kalimat antara miskin dengan tidak miskin meningkat dengan pendek dan sederhana tentang kehidupan mereka sehari- rerata pendapatan suatu negara sehingga tidak menjadi hari. Pada praktiknya, literasi sulit diukur. Mengestimasi ukuran yang seragam untuk membandingkan tingkat literasi dengan menggunakan definisi semacam itu kemiskinan lintas negara. Meskipun demikian, estimasi memerlukan penghitungan sensus atau survei di bawah angka kemiskinan nasional merupakan pengukuran kondisi yang terkontrol. Banyak negara mengestimasi yang sesuai untuk menetapkan kebijakan nasional angka literasi penduduk dari data yang dilaporkan sendiri. pemberantasan kemiskinan dan memonitor hasilnya. Sebagian negara menggunakan data pencapaian pendidikan Perbandingan angka kemiskinan secara internasional sebagai sebuah sarana, tetapi menerapkan masa pendidikan disertai dengan permasalahan konseptual dan praktis. atau tingkat kelulusan yang berlainan. Karena definisi dan Berbagai negara memiliki definisi kemiskinan yang berbeda- metodologi pengumpulan data di berbagai negara berbeda- beda, dan perbandingan yang konsisten antara negara- beda, data ini perlu digunakan secara hati-hati. negara menjadi sulit. Garis kemiskinan lokal cenderung memiliki daya beli lebih tinggi di negara-negara kaya—di Tabel 2 Kemiskinan mana standar yang lebih longgar yang digunakan—daripada di negara-negara miskin. Garis kemiskinan internasional Bank Dunia mempersiapkan secara periodik evaluasi berupaya agar nilai riil garis kemiskinan antarnegara tetap, kemiskinan negara-negara yang menjadi tempat sama halnya ketika melakukan perbandingan seiring waktu pelaksanaan program aktifnya yang bekerja sama tanpa memandang pendapatan rata-rata negara-negara. dengan institusi nasional, badan pembangunan lain, dan Sejak Laporan Pembangunan Dunia 1990 lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk organisasi dipublikasikan, Bank Dunia menerapkan standar yang penduduk miskin. Evaluasi kemiskinan melaporkan sama dalam mengukur kemiskinan ekstrem yang berakar tingkat dan penyebab kemiskinan serta menyarankan pada arti kemiskinan di negara-negara termiskin di strategi untuk menurunkannya. Sejak tahun 1992, Bank dunia. Kesejahteraan orang yang tinggal di negara-negara Dunia telah melakukan sekitar 200 evaluasi kemiskinan berbeda dapat diukur dalam skala yang sama dengan yang menjadi sumber utama estimasi angka kemiskinan menyesuaikan perbedaan daya beli mata uang. Standar dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang $1 sehari yang umum digunakan—yang diukur dalam tersaji dalam tabel. Negara-negara melaporkan evaluasi harga internasional tahun 1985 dan disesuaikan dengan serupa sebagai bagian dari Strategi Penurunan Angka mata uang lokal dengan menggunakan paritas daya beli— Kemiskinan mereka. dipilih oleh Laporan Pembangunan Dunia 1990 karena Bank Dunia juga membuat estimasi angka kemiskinan lazim ditemui dalam garis kemiskinan di negara-negara dengan menggunakan garis kemiskinan internasional berpendapatan rendah pada saat itu. Pada kemudian hari, untuk mengawasi kemajuan pemberantasan kemiskinan batas $1 sehari ini direvisi menjadi $1,08 sehari yang diukur IP-20 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dalam harga-harga internasional tahun 1993. Belakangan dilaporkan di sini menggunakan konsumsi untuk sekitar ini, garis kemiskinan internasional direvisi dengan dua pertiga negara-negara. Isu lainnya adalah survei yang menggunakan data PDB baru yang dikompilasi dalam serupa bisa jadi tidak dapat dibandingkan secara ketat Program Perbandingan Internasional tahun 2005, beserta karena perbedaan barang konsumen yang teridentifikasi, data dari rangkaian survei pendapatan dan pengeluaran perbedaan lama periode pengeluaran yang harus dilaporkan rumah tangga yang diperluas. Garis kemiskinan ekstrem oleh responden, atau perbedaan kualitas dan pendidikan baru ditetapkan sebesar $1,25 sehari dalam angka PDB enumerator. Nonrespons selektif juga menjadi isu dalam tahun 2005 yang mencerminkan rerata garis kemiskinan di beberapa survei. 15 negara termiskin yang diurutkan berdasarkan konsumsi Perbandingan negara-negara pada berbagai tingkat per kapita. Garis kemiskinan baru menggunakan standar pembangunan juga menjadi potensi masalah akibat yang sama untuk kemiskinan ekstrem—garis kemiskinan perbedaan relatif konsumsi barang nonpasar. Nilai yang lazim di negara-negara termiskin di dunia—tetapi pasar lokal semua jenis konsumsi (termasuk produksi memperbaruinya dengan menggunakan informasi terbaru sendiri yang terutama penting bagi perekonomian desa tentang biaya hidup di negara-negara berkembang. yang kurang berkembang) harus dimasukkan ke total pengeluaran konsumsi, tetapi bisa juga tidak. Secara rutin, Kualitas dan ketersediaan data survei survei-survei mencakup nilai-nilai yang diperhitungkan untuk jenis konsumsi dari produksi peternakan sendiri. Estimasi kemiskinan diperoleh dengan menggunakan survei Keuntungan diperhitungkan dari produksi barang yang dilaksanakan untuk mengumpulkan, di samping hal- nonpasar harus dimasukkan ke pendapatan, tetapi hal lain, informasi tentang pendapatan atau konsumsi dari terkadang diabaikan (pengabaian seperti ini merupakan sampel rumah tangga. Agar bermanfaat dalam estimasi masalah yang lebih besar dalam survei-survei sebelum kemiskinan, survei-survei harus representatif secara tahun 1980-an). Sebagian data survei mencakup penilaian nasional dan mencakup informasi yang memadai untuk konsumsi atau pendapatan dari produksi sendiri, tetapi menghitung estimasi total konsumsi atau pendapatan metode penilaiannya dapat beragam. rumah tangga secara komprehensif (termasuk konsumsi atau pendapatan dari produksi sendiri) yang dapat Definisi dijadikan sebagai dasar konstruksi distribusi konsumsi atau pendapatan per orang yang ditimbang secara tepat. Tahun survei adalah tahun dikumpulkannya data yang Selama 20 tahun terakhir, jumlah negara yang melakukan menjadi dasar. survei dan frekuensi survei meningkat drastis. Kualitas Populasi penduduk di bawah garis kemiskinan data juga mengalami peningkatan. Basis data pengawasan nasional adalah persentase populasi penduduk yang hidup kemiskinan Bank Dunia saat ini mencakup lebih dari 600 di bawah garis kemiskinan nasional. Estimasi nasional survei yang mewakili 115 negara berkembang. Lebih dari didasarkan pada estimasi subkelompok yang tertimbang- 1,2 juta sampel acak rumah tangga diwawancarai dalam populasi dari survei-survei rumah tangga. survei-survei ini yang mewakili 96 persen dari populasi Penduduk berpenghasilan kurang dari $1,25 per negara-negara berkembang. hari dan penduduk berpenghasilan kurang dari $2 per hari adalah persentase penduduk berpenghasilan Isu-isu pengukuran dengan menggunakan data survei kurang dari $1,25 per hari dan $2 per hari pada harga- harga internasional 2005. Sebagai hasil revisi nilai tukar Di samping frekuensi dan ketepatan waktu data survei, isu- PDB, tingkat kemiskinan untuk setiap negara tidak dapat isu data lainnya muncul dalam pengukuran standar hidup dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada edisi-edisi rumah tangga. Salah satunya berkaitan dengan pilihan sebelumnya. pendapatan atau konsumsi sebagai indikator kesejahteraan. Kesenjangan kemiskinan adalah kekurangan rerata Pendapatan umumnya lebih sulit diukur secara akurat, (mean) dari garis kemiskinan (dengan memperhitungkan dan konsumsi lebih dipandang sebagai konsep standar nonmiskin memiliki nol kekurangan) yang dinyatakan hidup. Selain itu, pendapatan dapat berubah seiring sebagai persentase garis kemiskinan. Angka ini waktu, bahkan jika standar hidup tidak berubah. Namun, mencerminkan kemiskinan dan keparahannya. data konsumsi tidak selalu tersedia: estimasi terakhir yang Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-21 Tabel 3 Sasaran Pembangunan Milennium: Angka ini dihitung dari jumlah total siswa di kelas terakhir Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan hidup sekolah dasar, dikurangi jumlah anak yang mengulang di kelas itu, dan dibagi jumlah total anak-anak usia kelulusan Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional resmi. Tingkat kelulusan primer mencerminkan siklus atau pendapatan adalah bagian 20 persen populasi primer sebagaimana didefinisikan oleh Klasifikasi Standar termiskin dari populasi dalam konsumsi—atau dalam Pendidikan Internasional, mulai dari tiga atau empat tahun beberapa kasus adalah pendapatan. Ini merupakan ukuran pendidikan dasar (di sedikit sekali negara) hingga lima distribusional. Negara-negara dengan distribusi konsumsi atau enam tahun (di sebagian besar negara) dan tujuh (di (atau pendapatan) yang kurang merata memiliki tingkat sejumlah kecil negara). Karena kurikulum dan standar kemiskinan lebih tinggi untuk pendapatan rata-rata tertentu. kelulusan sekolah di berbagai negara berbeda-beda, tingkat Data yang ada diambil dari survei-survei rumah tangga kelulusan primer tinggi tidak selalu mengindikasikan representatif. Karena metode dan jenis data yang dihimpun tingkat pembelajaran siswa yang lebih tinggi. dalam survei-survei rumah tangga dasar berbeda-beda, data Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki distribusi tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan antara dalam pendaftaran di sekolah dasar dan menengah berbagai negara. Staf Bank Dunia telah berupaya untuk adalah rasio tingkat peserta didik perempuan di sekolah memastikan bahwa data tersebut dapat diperbandingkan dasar dan menengah dibandingkan dengan tingkat peserta sebanyak mungkin. Jika memungkinkan, konsumsi (bukan didik laki-laki. pendapatan) yang digunakan. Menghilangkan disparitas gender di bidang pendidikan Pekerjaan yang rentan adalah jumlah anggota akan membantu meningkatkan status dan kapabilitas keluarga pekerja dan pekerja mandiri yang dinyatakan perempuan. Indikator ini merupakan ukuran aksesibilitas sebagai persentase pekerjaan total. Proporsi anggota sekolah relatif bagi siswi. Data pendaftaran sekolah keluarga pekerja dan mandiri dalam pekerjaan total dilaporkan pada Institut Statistik Organisasi Pendidikan, diperoleh dari informasi status pekerjaan. Setiap kelompok Ilmiah, dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, status menghadapi risiko ekonomi yang berbeda-beda. Scientific and Cultural Organization—UNESCO) oleh Pekerja di keluarga yang tidak dibayar dan pekerja mandiri otoritas pendidikan nasional. Pendidikan dasar membekali paling rentan sehingga paling berpeluang jatuh ke dalam anak-anak dengan keterampilan membaca, menulis, dan kemiskinan. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki matematika dasar, disertai dengan pemahaman dasar pekerjaan formal atau tidak memiliki perlindungan tentang subjek-subjek, seperti sejarah, geografi, ilmu sosial dan jaring keamanan yang melindungi mereka alam, ilmu sosial, seni, dan musik. Pendidikan menengah dari guncangan ekonomi, dan sering kali tidak mampu melengkapi pembekalan pendidikan dasar yang dimulai menghasilkan tabungan yang memadai untuk mengatasi pada tingkat dasar untuk menanamkan dasar pembelajaran guncangan ini. sepanjang hayat dan pembangunan manusia—dengan Prevalensi malnutrisi anak adalah persentase menawarkan pembelajaran yang lebih berorientasi pada anak-anak usia di bawah lima tahun yang berat untuk mata pelajaran atau keterampilan dengan menggunakan usianya kurang minus dua standar deviasi dari median guru yang lebih terspesialisasi. populasi referensi internasional usia 0–59 bulan. Tabel Angka kematian balita adalah peluang per 1.000 ini menyajikan data untuk standar baru pertumbuhan anak-anak di bawah usia lima tahun bahwa bayi yang baru anak yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2006. lahir akan meninggal sebelum mencapai usia lima tahun Estimasi gizi buruk pada anak diperoleh dari data survei jika sesuai dengan tingkat kematian usia spesifik yang nasional. Proporsi anak-anak yang kekurangan berat badan berlaku. Sumber utama data angka kematian adalah sistem merupakan indikator gizi buruk paling umum. Meskipun registrasi penting serta estimasi langsung dan tidak langsung sedikit, kekurangan berat badan meningkatkan risiko berdasarkan survei atau sensus sampel. Agar estimasi angka kematian dan menghambat pertumbuhan kognitif anak- kematian di bawah usia lima tahun di berbagai negara anak. Selain itu, kekurangan berat badan juga mengekalkan dan pada sepanjang waktu dapat diperbandingkan guna masalah dari satu generasi ke generasi berikutnya karena memastikan konsistensi antarestimasi oleh badan-badan perempuan bergizi buruk lebih berpeluang melahirkan yang berbeda, UNICEF dan Bank Dunia mengembangkan bayi dengan berat di bawah rata-rata. serta menerapkan metode statistik yang menggunakan Tingkat penyelesaian dasar adalah persentase seluruh informasi yang tersedia untuk menyelesaikan pelajar yang menyelesaikan tahun terakhir sekolah dasar. segala perbedaan. Metode ini mencocokkan garis regresi IP-22 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 dengan hubungan antara tingkat kematian dengan tanggal Emisi karbon dioksida adalah emisi yang dihasilkan referensinya dengan menggunakan kuadrat terkecil dari pembakaran bahan bakar fosil dan produksi semen, tertimbang. serta termasuk karbon dioksida yang dihasilkan dalam Angka kematian ibu adalah jumlah perempuan konsumsi bahan bakar padat, cair, dan gas serta pembakaran yang meninggal akibat faktor terkait kehamilan selama gas dibagi dengan populasi pertengahan tahun (Pusat masa kehamilan dan kelahiran per 100.000 kelahiran Analisis Informasi Karbon Dioksida, Bank Dunia). selamat. Nilainya merupakan estimasi yang dimodelkan. Akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik adalah Estimasi yang dimodelkan ini didasarkan pada praktik persentase populasi yang sedikitnya memiliki akses yang dilakukan oleh WHO, UNICEF, Dana Populasi memadai terhadap fasilitas pembuangan hajat (pribadi PBB, dan Bank Dunia. Bagi negara-negara yang memiliki atau bersama, tetapi bukan umum) yang secara efektif sistem registrasi vital yang lengkap dengan informasi dapat menghalangi kontak manusia, hewan, dan serangga penyebab kematian yang baik, data yang digunakan sesuai dengan kotoran. Fasilitas-fasilitas sanitasi ini tidak harus dengan yang dilaporkan. Bagi negara-negara dengan data mencakup perlakuan untuk membuat kotoran menjadi nasional, angka kematian ibu—dari (1) sistem registrasi tidak berbahaya. Fasilitas yang baik beragam mulai dari vital lengkap dengan penyebutan informasi penyebab lubang kakus yang sederhana, tetapi terlindungi hingga kematian yang tidak pasti atau buruk, atau (2) survei toilet siram dengan koneksi saluran pembuangan. Agar rumah tangga—umumnya disesuaikan dengan faktor di efektif, fasilitas ini harus dibangun dan dirawat secara baik bawah enumerasi dan misklasifikasi. Untuk negara-negara dan benar. yang tidak memiliki data nasional empiris (sekitar 35 Pengguna internet adalah penduduk yang memiliki persen dari seluruh negara), angka kematian ibu diestimasi akses jaringan dunia. menggunakan model regresi dengan menggunakan informasi sosioekonomi, termasuk kesuburan, pembantu Tabel 4 Kegiatan perekonomi kelahiran, dan PDB. Prevalensi HIV adalah persentase penduduk usia Produk domestik bruto adalah nilai tambah bruto pada 15–49 tahun yang terinfeksi HIV. Angka prevalensi HIV harga pembeli oleh semua produsen menetap dalam dewasa mencerminkan tingkat infeksi HIV pada populasi perekonomian ditambah segala pajak dan dikurangi segala setiap negara. Namun, angka prevalensi nasional yang subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. PDB rendah dapat menyesatkan. Angka rendah semacam itu dihitung tanpa pengurangan penyusutan aset fabrikasi menyamarkan epidemi serius yang awalnya terkonsentrasi atau deplesi atau degradasi sumber daya alam (SDA). pada lokalitas tertentu atau kelompok populasi tertentu, Nilai tambah adalah keluaran neto dari suatu industri dan mengancam untuk menyebar ke populasi lebih luas. setelah menambahkan semua keluaran dan mengurangkan Di banyak bagian negara-negara berkembang, mayoritas masukan perantara. Asal-mula industrial nilai tambah infeksi baru terjadi pada penduduk dewasa-muda, terutama ditentukan oleh Klasifikasi Industrial Standar Internasional dengan perempuan muda yang rentan. Program Bersama (International Standard Industrial Classification—ISIC) PBB untuk HIV/AIDS dan WHO mengestimasi prevalensi revisi 3. Bank Dunia umumnya menggunakan dolar AS HIV berdasarkan pengawasan sentinel, survei berbasis dan menerapkan nilai tukar rata-rata resmi yang dilaporkan populasi, dan penelitian khusus. oleh IMF untuk tahun yang dilaporkan. Faktor konversi Insiden tuberkulosis adalah estimasi jumlah alternatif diterapkan jika nilai tukar resmi dianggap kasus tuberkulosis baru (pulmonari, positif oles, dan melenceng dengan margin yang amat besar dari tingkat ekstra pulmonari). Tuberkulosis merupakan penyebab yang diterapkan secara efektif terhadap transaksi dalam utama kematian dari agen infeksi tunggal pada kaum mata uang asing dan produk yang diperdagangkan. dewasa di negara-negara berkembang. Di negara- Produk domestik bruto dihitung dari data PDB negara berpendapatan tinggi, tuberkulosis baru-baru ini harga tetap dalam mata uang lokal. muncul kembali sebagai hasil kasus di kalangan imigran. Produktivitas pertanian adalah rasio nilai tambah Estimasi insidensi tuberkulosis dalam tabel didasarkan pertanian yang diukur dalam 2000 dolar AS dengan jumlah pada pendapatan yang menyesuaikan kasus dengan tenaga kerja pertanian. Produktivitas pertanian diukur menggunakan rasio notifikasi dengan estimasi jumlah dengan nilai tambah per unit masukan. Nilai tambah kasus yang dideteksi oleh panel 80 ahli epidemiologi yang pertanian mencakup nilai tambah dari kehutanan dan dibentuk oleh WHO. perikanan. Dengan demikian, penafsiran produktivitas lahan harus dilakukan secara hati-hati. Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-23 Nilai tambah adalah keluaran neto suatu industri melibatkan pergantian kepemilikan barang umum, barang setelah menambahkan semua masukan dan mengurangkan yang dikirim untuk pemrosesan dan perbaikan, emas masukan perantara. Asal mula industrial nilai tambah nonmoneter, serta jasa. ditentukan oleh ISIC revisi 3. Rata-rata deflator implisit PDB merupakan Nilai tambah pertanian sesuai dengan ISIC divisi perubahan harga untuk semua kategori permintaan 1–5 serta mencakup kehutanan dan perikanan. akhir, seperti konsumsi pemerintah, formasi modal, Nilai tambah industri terdiri atas pertambangan, dan perdagangan internasional, di samping komponen manufaktur, konstruksi, listrik, air, dan gas (ISIC divisi utamanya, konsumsi akhir swasta. Deflator implisit PDB 10–45). diperoleh sebagai rasio PDB harga kini dengan harga tetap. Nilai tambah jasa sesuai dengan ISIC divisi 50–99. Deflator PDB juga dapat dihitung secara eksplisit sebagai Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah indeks harga Paasche yang di dalamnya berat merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa, termasuk produk kuantitas keluaran untuk periode berjalan. tahan lama (seperti mobil, mesin cuci, dan komputer Indikator keuangan nasional untuk sebagian besar pribadi), yang dibeli oleh rumah tangga. Pengeluaran negara berkembang dihimpun dari organisasi statistik konsumsi akhir rumah tangga tidak termasuk pengeluaran nasional dan bank-bank sentral oleh misi kunjungan dan perumahan dan biaya yang dibayarkan kepada pemerintah permanen Bank Dunia. Data perekonomian berpendapatan untuk mendapatkan izin dan lisensi. Di sini, pengeluaran tinggi diperoleh dari OECD. konsumsi rumah tangga termasuk pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, bahkan jika Tabel 5 Perdagangan, bantuan, dan pendanaan dilaporkan secara terpisah oleh negara. Pada praktiknya, konsumsi rumah tangga dapat termasuk segala Ekspor barang menunjukkan nilai pengiriman (free on ketidakcocokan statistik dalam penggunaan sumber daya board—f.o.b.) barang yang disediakan untuk seluruh dunia relatif dengan suplai sumber daya. yang dinilai dalam dolar AS. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintahan umum Impor barang menunjukkan nilai biaya, asuransi, termasuk segala pengeluaran pemerintah untuk pembelian dan pengiriman (cost of the goods including insurance and barang dan jasa (termasuk kompensasi pegawai). freight—c.i.f.) barang yang dibeli dari bagian dunia lain Pengeluaran ini juga termasuk sebagian besar pengeluaran yang dinilai dalam dolar AS. Data perdagangan barang pertahanan dan keamanan nasional, tetapi tidak termasuk diperoleh dari Organisasi Perdagangan Dunia (World pengeluaran militer pemerintah yang merupakan bagian Trade Organization—WTO) dalam laporan tahunannya. dari formasi modal pemerintah. Ekspor barang terdiri atas komoditas dalam SITC Pembentukan modal bruto terdiri atas pengeluaran bagian 5 (kimia), 6 (manufaktur dasar), 7 (mesin dan tambahan untuk aset tetap perekonomian ditambah peralatan transportasi), dan 8 (barang manufaktur lain), perubahan tingkat persediaan dan paling berharga tidak termasuk divisi 68. neto. Aset tetap termasuk perbaikan lahan (pagar, parit, Ekspor teknologi tinggi adalah produk-produk saluran air, dan sebagainya); pengeluaran pabrik, mesin, berintensitas penelitian dan pengembangan tinggi. Ekspor dan peralatan; dan konstruksi bangunan, jalan raya, rel jenis ini termasuk berbagai produk teknologi tinggi, seperti kereta, dan sebagainya, termasuk bangunan komersial dan produk penerbangan, komputer, farmasi, instrumen ilmiah, industrial, kantor, sekolah, rumah sakit, dan perumahan dan mesin listrik. pribadi. Persediaan adalah stok barang yang disimpan Neraca transaksi berjalan adalah jumlah neto ekspor oleh perusahaan untuk memenuhi fluktuasi produksi atau barang dan jasa, pendapatan neto, serta transfer berjalan penjualan yang bersifat sementara atau tidak diperkirakan, neto. dan “pekerjaan dalam penyelesaian�. Menurut Sistem Investasi asing langsung (foreign direct investment— Laporan Keuangan Nasional 1993, akuisisi bersih barang FDI) adalah arus masuk investasi neto untuk mengakuisisi berharga dianggap sebagai formasi modal. saham manajemen yang bertahan lama (10 persen atau lebih Keseimbangan eksternal barang dan jasa adalah dari saham voting) di suatu perusahaan yang beroperasi ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. dalam perekonomian selain perekonomian investor. FDI Perdagangan barang dan jasa terdiri atas segala transaksi adalah jumlah dari modal ekuitas, penghasilan reinvestasi, antara penduduk suatu negara dengan seluruh dunia yang modal jangka panjang lain, dan modal jangka pendek IP-24 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 sebagaimana tersaji dalam neraca pembayaran. Data FDI Inter-Amerika. Tabel rangkuman utang eksternal negara- didasarkan pada data neraca pembayaran yang dilaporkan negara berkembang diterbitkan setahun sekali dalam Dana oleh IMF, serta dilengkapi oleh estimasi staf Bank Dunia Pembangunan Global Bank Dunia. dengan menggunakan data yang dilaporkan oleh Konferensi Kredit domestik yang diberikan oleh sektor PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan serta sumber- perbankan termasuk segala kredit bagi sektor swasta sumber nasional resmi. dengan basis bruto—dengan perkecualian kredit untuk Bantuan pembangunan resmi bersih ( official pemerintah pusat—yang berbasis neto. Sektor perbankan development assistance—ODA) dari negara-negara anggota termasuk otoritas moneter, bank uang deposit, dan institusi OECD berpendapatan tinggi adalah sumber utama perbankan dengan data tersedia (termasuk lembaga yang pendanaan eksternal resmi untuk negara berkembang. tidak menerima deposit yang dapat ditransfer, tetapi Namun, ODA juga dicairkan oleh sebagian negara menanggung kewajiban seperti deposito berjangka dan donor yang bukan merupakan anggota Komite Bantuan tabungan). Contoh lembaga perbankan lain termasuk Pembangunan (Development Assistance Committee— lembaga pinjaman tabungan dan gadai serta asosiasi DAC) OECD. DAC menetapkan tiga kriteria ODA: bangunan dan pinjaman. Data diperoleh dari Statistik ODA dilaksanakan oleh sektor swasta; ODA mendorong Keuangan Internasional IMF. pembangunan ekonomi atau kesejahteraan sebagai tujuan Migrasi bersih adalah jumlah total migran selama utamanya; dan ODA diberikan dengan syarat-syarat periode berjalan. Migrasi neto adalah jumlah total imigran konsesional dengan unsur hibah sedikitnya 25 persen dari dikurangi jumlah total emigran, termasuk warga dan pinjaman (yang dihitung pada tingkat diskon 10 persen). nonwarga. Data merupakan estimasi lima tahun. Data Bantuan pembangunan resmi terdiri atas hibah dan diperoleh dari World Population Prospects: The 2008 pinjaman, serta dikurangi pelunasan yang memenuhi Revision oleh Divisi Populasi PBB. definisi ODA oleh FAC dan diberikan pada negara dan wilayah yang terdapat dalam daftar penerima bantuan Tabel 6 Indikator-indikator utama untuk DAC. Daftar penerima DAC baru diatur berdasarkan perekonomian lainnya kriteria berbasis kebutuhan yang lebih objektif daripada pendahulunya, dan termasuk semua negara berpendapatan Lihat catatan teknis Tabel 1. rendah dan sedang, kecuali negara-negara yang menjadi Metode statistik anggota G-8 atau Uni Eropa (termasuk negara dengan tanggal pengakuan Uni Eropa tetap). Bagian ini menjelaskan perhitungan tingkat pertumbuhan Total utang luar negeri adalah utang nonresiden kuadrat terkecil, tingkat pertumbuhan eksponensial (titik dalam mata uang asing, barang, atau jasa. Total utang luar akhir), dan metode Atlas Bank Dunia untuk menghitung negeri adalah jumlah dari utang jangka panjang nongaransi faktor konversi yang digunakan untuk mengestimasi PNB publik, dijamin publik, dan swasta; penggunaan kredit dan PNB per kapita dalam dolar AS. IMF; dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek termasuk segala utang dengan jatuh tempo asli satu tahun Tingkat pertumbuhan kuadrat terkecil atau kurang dan bunga dalam tunggakan jangka panjang. Utang nilai sekarang adalah jumlah utang eksternal Tingkat pertumbuhan kuadrat terkecil selalu digunakan jangka panjang ditambah jumlah terdiskon total utang jika terdapat rangkaian waktu panjang yang memadai yang pembayaran jasa kepada publik, dijamin publik, dan utang memungkinkan dilakukannya perhitungan secara andal. eksternal jangka panjang tanpa jaminan selama masa hidup Tidak ada tingkat pertumbuhan yang dihitung jika lebih pinjaman yang ada. dari setengah observasi pada periode itu tidak ada. Sebagian besar data utang eksternal diperoleh dari Tingkat pertumbuhan kuadrat terkecil, r, diestimasi laporan pada Bank Dunia melalui Sistem Pelaporan dengan memenuhi garis tren regresi linear dengan nilai Debiturnya dari negara-negara anggota yang menerima tahunan logaritmis dari variabel dalam periode yang pinjaman Bank Rekonstruksi dan Pembangunan relevan. Bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut Internasional atau kredit Asosiasi Pembangunan ln Xt = a + bt, Internasional—dengan informasi tambahan dari berkas- berkas Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Afrika dan yang sama dengan transformasi logaritmis dari persamaan Dana Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia pertumbuhan majemuk, dan Dana Pembangunan Asia, serta Bank Pembangunan Indikator-indikator pembangunan dunia terpilih 2011 IP-25 Xt = Xo (1 + r)t. dihitung sebagai rata-rata tertimbang deflator PDB negara- Dalam persamaan ini, X merupakan variabel, t adalah negara ini dalam angka SDR yang beratnya merupakan waktu, dan a = log Xo dan b = ln (1 + r ) adalah parameter jumlah dari mata uang setiap negara dalam satu unit yang akan diestimasi. Jika b* adalah estimasi kuadrat SDR. Berat ini berbeda-beda seiring waktu karena baik terkecil dari b, rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan, r, komposisi SDR maupun nilai tukar relatif setiap mata diperoleh sebagai [exp (b*)–1] dan dikalikan 100 untuk uang berubah-ubah. Deflator SDR pertama-tama dihitung diungkapkan sebagai persentase. dalam angka SDR, kemudian dikonversi menjadi dolar AS Tingkat pertumbuhan yang dihitung adalah tingkat dengan menggunakan SDR menjadi faktor konversi Atlas rata-rata yang mewakili observasi yang tersedia selama dolar. Kemudian, faktor konversi Atlas diterapkan pada keseluruhan periode. Tingkat ini tidak harus sesuai PNB suatu negara. Selanjutnya, PNB yang diperoleh dalam dengan tingkat pertumbuhan sebenarnya antara dua dolar AS dibagi dengan jumlah populasi tengah tahun sembarang periode. untuk memperoleh PNB per kapita. Jika nilai tukar resmi dipandang tidak andal atau tidak mencerminkan nilai tukar efektif selama satu Tingkat pertumbuhan eksponensial periode, estimasi alternatif nilai tukar pun digunakan Tingkat pertumbuhan antara dua titik waktu untuk data dalam rumus Atlas. demografis tertentu, terutama angkatan kerja dan populasi, Rumus berikut menggambarkan perhitungan faktor dihitung dari persamaan konversi Atlas untuk tahun t: r = ln (pn/p1)/n, 1  pt ptS $    pt ptS $   di mana pn dan p1 adalah observasi pertama dan terakhir et = et −2    / S$   + e  t −1   / S$    + et  3   pt −2 pt −2    pt −1 pt −1    dalam periode tersebut, n adalah jumlah tahun selama periode itu, dan ln adalah operator logaritma natural. Tingkat pertumbuhan ini didasarkan pada model dan perhitungan PNB per kapita dalam dolar AS untuk pertumbuhan kontinu-eksponensial antara dua titik waktu. tahun t: Tingkat ini tidak memperhitungkan nilai tengah dalam rangkaian. Perhatikan juga bahwa tingkat pertumbuhan Yt$ = (Yt / N t ) / et eksponensial tidak berkorespondensi dengan perubahan nilai tukar yang dukur dalam interval satu tahun yang Di mana et adalah faktor konversi Atlas (mata uang diberikan oleh nasional terhadap dolar AS) untuk tahun t, et adalah nilai tukar rata-rata tahunan (mata uang nasional terhadap dolar (pn – pn–1)/pn–1. AS) untuk tahun t, PtS$, pt adalah deflator PDB untuk tahun t, adalah deflator SDR dalam dolar AS untuk tahun t, Yt$ Metode Atlas Bank Dunia adalah PNB per kapita Atlas untuk tahun t, Yt adalah PNB kini (kurs lokal) untuk tahun t, dan Nt adalah populasi Untuk tujuan operasional tertentu, Bank Dunia tengah tahun untuk tahun t. menggunakan faktor konversi Atlas untuk menghitung PNB dan PNB per kapita dalam dolar AS. Tujuan faktor konversi Atlas adalah mengurangi dampak fluktuasi nilai Faktor konversi alternatif tukar dalam perbandingan pendapatan nasional lintas Bank Dunia mengevaluasi kelayakan nilai tukar resmi secara negara. Faktor konversi Atlas untuk sembarang tahun sistematis sebagai faktor konversi. Faktor konversi alternatif adalah rata-rata nilai tukar suatu negara (atau faktor digunakan jika nilai tukar resmi dipandang menyimpang konversi alternatif) untuk tahun itu dan nilai tukarnya pada dalam margin besar dari nilai tukar yang secara efektif dua tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan perbedaan berlaku untuk transaksi mata uang dan barang dagang tingkat inflasi di negara tersebut dan di Jepang, Inggris, asing. Faktor ini hanya berlaku untuk sejumlah kecil negara, Amerika Serikat, dan wilayah Uni Eropa. Tingkat inflasi sebagaimana diperlihatkan pada tabel dokumentasi data suatu negara diukur dengan perubahan deflator PDB-nya. primer dalam Indikator Pembangunan Dunia 2010. Faktor Tingkat inflasi Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni konversi alternatif digunakan dalam metodologi Atlas dan Eropa yang mewakili inflasi internasional diukur dengan di tempat lain dalam Indikator Terpilih Pembangunan perubahan deflator SDR (special drawing rights atau hak Dunia sebagai faktor konversi satu tahun. penarikan khusus adalah unit akun IMF). Deflator SDR IP-26 L APOR AN PEMBANGU NA N DU N IA 2 0 1 1 Indeks A B Aceh, 137, 138, 156, 157, 161, 324 Badan Koordinator Rekonstruksi dan Stabilisasi Amerika ACLED, 63, 101 Serikat, 236 administrasi publik, 183, 190, 226 Bank Dunia, 26, 29, 34−44, 76, 95, 96, 105, 149, 150, 157, AfDB, 219, 235−237 160, 180, 181, 191, 195−200, 208−237, 243, 251−260, Afganistan, 59−64, 74, 75, 84, 102, 145, 147, 151−155, 160, 265−268, 276, 284, 299, 302, 316, 321−323 164, 173, 181−185, 189−191, 196, 199, 205−208, 217, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, 252 219, 223−226, 232, 237, 242, 243, 250, 278, 285, 288, Bank Pembangunan Afrika, 17, 37, 49, 105, 130, 213, 219, 293, 301, 322, 324 230, 235, 252 Afghanistan’s National Emergency Employment Program, Bank Pembangunan Asia, 208 181 Bank Pembangunan Inter-Amerika, 28, 252 African Union Border Programme Cooperation, 323 bantuan internasional, 28−31, 37, 39, 40−42, 117, 153, Afrika, 3−19, 25−31, 37−42, 47−49, 57−64, 72−75, 85−90, 202−224, 228−232, 259−262, 291, 297−299, 305, 309, 95, 103, 105, 112, 121, 123, 130, 131, 136, 137, 317−319 142−147, 158, 159, 163, 168, 178, 184−188, 195, 199, bea cukai, 22, 231, 289, 290 204−213, 218, 219, 227−237, 242−246, 252−262, 268, berlian konflik, 29, 47, 245, 266 276−282, 286, 289, 294, 295, 300, 301, 310−324 Bosnia-Herzegovina, 59, 67, 75, 150, 170, 173, 177, 182, Afrika Selatan, 5, 6, 13, 17, 25, 26, 47, 49, 73, 112, 121, 130, 188, 189, 205, 209, 282, 284, 322 131, 136, 137, 142, 144, 158, 159, 168, 184−88, 199, Brasil, 69, 73, 142−146, 166, 167, 171, 172, 205, 208, 219 205, 212, 231, 236, 237, 255, 276−282, 286, 294, 295, BRAVO, 174 324 BUMN, 252 AIAF, 226 Burkina Faso, 71, 244, 268 AKDN, 217 Burundi, 27, 31, 48, 49, 71, 78, 86, 112, 150, 191, 210, akuntabilitas sosial, 20, 22, 176 215−218, 223, 235, 236, 243, 288, 322, 324 Aliasi Pemburu Korupsi Internasional, 253 Amerika Latin, 5, 21, 26, 32, 40, 46, 57, 72−78, 85−90, 112, C 138, 139, 147, 166, 167, 174, 175, 223, 237, 258, 281, Cad, 48, 68, 86, 260, 268, 322 282, 300, 318 California, 47, 158 Amerika Serikat, 13, 23, 38, 62, 72, 76−79, 85, 87, 111, 167, CCAI, 128, 281 185, 193−195, 217, 223, 231−237, 241, 242, 246−252, CDD, 138, 147, 149, 157, 160, 288 259, 267, 289, 292, 315 CICIG, 19, 46, 194, 212, 234, 294, 295 ANC, 136, 137, 159 Cile, 13−16, 121, 137, 138, 144, 170−173, 187, 279, 282 ancaman kekerasan, 180, 222 CMI, 47, 156 antikorupsi, 10, 20, 22, 29, 41, 176, 178, 220 Commission on Growth and Development, 217, 235 apartheid, 17, 25, 91, 130, 131, 144, 212, 277, 281 Community Development Council, 288 ARTF, 36, 226 CPA, 144, 226, 229 ASEAN-EU, 19 CPIA, 44, 76, 96, 105, 106, 112, 132, 236 Asia, 5, 10, 13, 29, 40, 46−50, 60, 64, 85, 90, 102, 105, 132, 149, 208, 209, 242, 252, 253−265, 269, 313−318, 321 D Asian Development Bank, 105 Asia Tengah, 5, 263−265, 313, 321 DAC, 47, 105, 168, 186, 195, 196, 222−234, 237, 310, 312, Asia Tenggara, 40, 48, 64, 102, 242, 254−258, 318 322 Auditor General’s Office, 178 DDR, 168 AusAID, 207, 232 de facto, 163, 175 AUSTRAC, 254, 267 Deklarasi Jenewa, 65, 75−78 Australia, 183, 207, 232, 236, 254, 267, 314 Deklarasi Lomé, 40, 57, 234, 318 Australian Crime Commission, 254 Democratic Security Policy, 168, 281 AZAPO, 281 demokrasi, 169, 184−186, 230 I-1 I-2 INDEKS Departemen Integritas Institusional Bank Dunia, 251 Guinea-Bissau, 31, 206, 207, 218, 225, 229−231, 238, 268 Departemen Politik PBB, 208−210 guncangan ekonomi, 3, 10, 16, 23, 52, 72, 80−84, 90, 111, Departemen Urusan Pelucutan Senjata PBB, 246 121, 275, 290 desentralisasi, 11, 16−21, 27, 113, 124, 149, 184−187, 199, 274−278, 288, 295 H DESEPAZ, 127, 150 Haiti, 11, 16, 23, 26, 31, 38, 47, 48, 163, 172, 173, 195, 196, Dewan Keamanan PBB, 143 205, 207, 218, 219, 225, 236 Dewan Penasihat WDR, 13, 17, 18, 37, 42, 43, 169, 178, HAM, 9−16, 29, 40, 43, 57, 58, 65, 68, 82, 91−94, 98−105, 185, 209, 213, 231 120−125, 139, 142, 153, 157, 168−173, 183, 187, 193, Dewan Rakyat Irlandia Utara, 187 199, 204, 209, 210, 224, 230, 233, 245, 263, 268, 281, diskriminasi gender, 151, 184, 226 306, 317, 318, 320 E HIV/AIDS, 69, 192 HMSB, 233 ECOM, 237 ECOWAS, 143 I EFCC, 292 IADB, 28, 222, 299 EITI, 211, 233, 316 IBRD, 86 Election Funds Transfer Reports, 267 ICRG, 105, 132 El Salvador, 5, 49, 60, 64, 65, 73, 76, 87, 154, 184, 193, 194, IDG, 236 236, 282, 324 IFAD, 257, 316 Eropa Timur, 5, 26, 48, 221 IFC, 198, 199, 223, 237, 323 Etiopia, 8, 57, 197, 255, 257, 290, 322 IFI, 34, 300, 304, 309, 310 European Union Police Mission, 322 ILO, 197, 198 F IMF, 211, 229, 230, 267, 322 IMF Heavily Indebted Poor Countries, 229 Fafo, 152, 161 INCAF, 13, 29, 93, 105 FAO, 38, 160, 256, 257, 316, 323, 324 Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Irak, 236 FARC, 88, 127, 128, 137, 249, 279, 280, 281 institusi finansial, 207, 213, 220, 223, 234 Feeder Roads Program, 181 institusi pemerintahan, 230 Fica Vivo, 166, 208 institusi politik, 178, 183 fidusia, 35, 37, 178, 202, 220, 224, 225, 229, 305 institusi regional, 4, 33, 34, 39, 40, 41, 143, 148, 204, 214, FInCEN, 267 230, 234, 257−264, 276, 289, 317−320 FINTRAC, 267 International Country Risk Guide, 71, 105, 122 FMLN, 194 International Crisis Group, 43, 44, 75−79, 150, 157, 158, Foreign Exchange Transaction Report, 267 195, 199, 320 Free Aceh Movement, 157, 161 INTERPOL, 48 FRELIMO, 204 Irak, 10, 18, 75, 85, 88, 141, 153, 163, 173, 180, 184−186, FSF, 236, 237 198, 199, 217, 225, 227, 236, 238, 242 Irlandia Utara, 187 G J g7+, 35, 48, 220, 322 GAM, 121, 137, 156, 157 jaringan heroin dan kokaina, 246 Gaza dan Tepi Barat, 66, 77 jaringan kriminal internasional, 193, 230 GEMAP, 46, 143, 229, 234, 289 jaringan sosial, 183 geng, 5, 8−12, 38, 40, 44, 53, 59−62, 73−76, 81, 85−89, JICA, 301 93, 102, 120, 125, 127, 138, 140−148, 154, 156, 167−173, 179, 181, 193, 194, 203, 212, 229, 236, 242, K 244, 293, 318 Kamboja, 27, 28, 42, 48, 188, 217, 220, 237, 259, 269, 288, Ghana, 11−14, 28, 37, 73, 79, 121, 136−139, 211, 213, 229 324 gizi buruk, 56, 59, 68−70, 234 Karibia, 13, 39, 57, 72−78, 85, 89, 124, 193, 231, 247, 260, Global Information and Early Warning System, 255, 316 261, 314 GMS, 48, 269 keadilan, 4, 8−43, 50−52, 81, 82, 88, 90, 94, 97−100, Governance and Economic Management Action Plan, 278 110−119, 124−129, 135−138, 142−169, 173−176, GPA, 204 183−188, 196, 222, 228, 253, 272−302, 320 Greater Mekong Subregion, 48, 269, 290 Indeks I-3 kebijakan politik, 96, 298, 315 LOTFA, 36 kebijakan regional, 40, 317 LSM, 15, 20, 23, 27, 28, 33, 34, 124, 131−138, 146−149, kejahatan terorganisasi, 3, 5, 9, 13, 16, 25, 43, 44, 48, 61, 64, 152−156, 166, 170, 174, 191−195, 200, 205−209, 74, 81−85, 89, 95, 117, 128, 151, 172, 173, 190, 193, 214−219, 225, 226, 277, 282, 283, 288, 293, 300, 309, 203−206, 212, 215, 230, 244, 252, 254, 272, 281, 301, 312, 321 313, 319, 322 kekerasan, 3−103, 111−251, 255, 258−264, 268, 27−304, M 309−324 Majelis Umum PBB, 132, 250 kekerasan bersenjata, 11, 65, 194, 219 Marshall Plan, 140, 268 kekerasan kriminal, 3, 4, 8, 13−17, 23, 25, 45, 51, 61, 62, masyarakat sipil, 166, 171−176, 183, 190, 204, 211, 219, 71−76, 81, 88, 89, 93, 94, 113, 127, 130, 138, 153, 166, 220, 226, 233 183, 193, 202−207, 212, 228, 229, 274, 275, 281, 282, MDG, 3−8, 24, 28, 38, 51, 56, 69, 70, 78, 223, 227, 286, 306, 291, 296, 297, 300, 301, 319 309 kekerasan politik, 3−9, 13, 25, 26, 32, 33, 56, 63, 64, 74−78, MDRP, 133, 243 88, 91, 96, 138, 142, 143, 148, 179, 183, 229, 230, 235, MDTF, 225−227, 236, 309 272−275, 298, 319 MINUSTAH, 173 kekerasan seksual, 67, 68, 171, 172 Misi Pengawasan Aceh, 42, 157 kekurangan sumber daya, 241, 244 MONUC, 214, 216 kelompok etnis, 9, 25, 26, 179, 183, 197, 199 MOU Helsinki, 156, 157 kematian balita, 69, 70 Mozambik, 8, 13, 22, 26, 59, 141, 150, 176, 181, 183, 188, kerawanan pangan, 254, 255 197, 203, 204, 217, 232, 282, 289, 290, 297 Kerjasama Ekonomi Regional Asia Tengah, 265 kerja sama Selatan-Selatan, 49, 219, 236, 237 N ketidakadilan, 9, 12, 81−85, 89−93, 104, 142, 145, 149, 212, 250 National Public Prosecution Authority, 178 ketimpangan ekonomi, 9, 60 National Rural Access Program, 181 kokaina, 246, 247, 266 NATO, 112, 150, 310, 322 Komisi Eropa, 28, 157, 195, 214, 217, 276, 322 Natural Resource Charter, 38, 233, 315, 323 Komisi Hak-Hak Properti bagi Masyarakat Miskin Interna- NCP, 194 sional, 256 NCTC, 62 Komisi Internasional Antikekebalan Hukum, 212 negara berkembang, 5, 8, 13, 17, 24, 36, 40, 41, 56, 68, 69, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, 251 70, 76, 77, 81, 85, 90, 95, 103, 138, 165, 166, 185, 216, konflik bersenjata, 64−68, 209, 245, 301 218, 227, 235, 251−255, 259, 268, 285, 309, 310, 314, konflik politik, 202 317, 318, 322 konflik sipil, 9, 13, 25, 44, 45, 51, 53, 58, 61, 76, 82−95, 103, negara berpendapatan menengah, 26, 29, 39, 52, 53, 70, 127, 137, 193, 205, 206, 248, 251, 281, 309 142, 205, 219, 298, 308, 309, 317, 321 konsultasi WDR, 41, 47, 82, 87, 147, 195, 199, 281, 317, 318 negara berpendapatan rendah, 3, 4, 24, 30, 31, 39−44, 52, Konvensi Antisuap, 251 70, 76, 78, 96, 124, 181, 206, 253−255, 268, 280, 286, Konvensi PBB Melawan Korupsi, 251 296, 297, 298, 308, 317−322 korupsi, 10−15, 20−25, 29, 30, 36−41, 46, 47, 53, 76, 93−98, negara berpendapatan tinggi, 3, 13, 21, 41, 94, 124, 166, 105, 112, 117, 121−127, 142−154, 162, 166, 168, 173, 205, 286, 303, 308, 309 176−179, 183, 186−190, 197, 212, 221, 226, 229, 230, negara rapuh, 174, 183−186, 192, 197, 204−206, 210, 241, 248−253, 263, 274, 275−279, 285−292, 297, 301, 216−223, 227, 229, 232−237 306−309, 314−319 negara rapuh dan terkena dampak konflik, 4, 5, 36, 47, 67, Kosovo, 22, 47, 73, 150, 171, 177, 179, 209, 219, 279, 284, 69, 70, 76, 112, 197, 204, 205, 210, 216, 235, 254, 260, 294 262, 305 kriminalitas, 140, 143, 148, 153, 154 Nigeria, 23, 38, 74, 144, 153, 154, 186, 251, 266, 291, 292, krisis keamanan, 180 315 non-Barat, 5, 62 L NORAD, 253 NSP, 21, 147, 151−155, 160 lapangan kerja, 12−43, 50−52, 163−166, 177−184, 189, 197, 202, 216, 222, 223, 228 O layanan publik, 180, 185, 191, 219, 236 Liberian Emergency Employment Program, 181 OAS, 75, 234 LMSB, 233 ODA, 207, 218 I-4 INDEKS OECD, 28−31, 45−52, 61, 62, 93, 105, 115, 168, 186, pengangguran, 9, 12, 34, 53, 81, 87−89, 93, 100, 103, 114, 195−199, 205, 206, 218, 221, 226−228, 232−238, 120, 124, 125, 143−154, 161, 166, 173, 183, 190, 193, 251−254, 266−268, 285, 298, 310, 312, 317, 322, 324 226, 229, 230, 237, 281, 285, 289, 302, 303, 309, 321 OECD-DAC, 47, 168, 186, 195, 196, 232−237 pengelolaan SDA, 263, 311 Office of Rule of Law and Security Institution, 222, 304 pengentasan kemiskinan, 49, 66, 67, 215, 223 oil bunkering, 74 penjualan narkoba, 263, 264 ONUMOZ, 204 penyalahgunaan alkohol, 248 operasi gabungan, 259, 299 penyalahgunaan narkoba, 248 operasi militer, 129 penyelundupan, 64, 72−76, 102, 246 operasi PBB, 204, 222, 233, 304 perang antarnegara, 3, 4, 57, 58, 82, 262, 301 Operasi Perdamaian PBB, 185 Perang Balkan, 82, 291 Organisasi Migrasi Internasional, 256 Perang Dingin, 205, 210 OSCE, 232, 322 Perang Dunia II, 26, 174, 187 otoritas Palestina, 36, 177 perang saudara, 3−8, 13, 16, 23, 31, 44−48, 57−67, 71−96, 101−104, 113, 121, 132, 174, 178−183, 193, 194, P 199−206, 212, 229−232, 262, 275, 289, 291, 324 PAC, 281 perdagangan ilegal, 204−207, 212, 215, 226, 230 Pakistan, 5, 26, 47, 59, 60, 68, 75, 93, 105, 113, 144, 145, perdagangan kokaina, 246 149, 152, 160, 186, 198, 216, 217, 232, 237, 243, 276 perdagangan narkoba, 59−64, 82−85, 115, 127, 173, 194, pakta elite, 10, 45, 80, 97−102, 119, 126 241244−248, 268 partai oposisi, 211, 212, 229 perdagangan senjata, 245, 268 pascakonflik, 4, 6, 26−31, 49, 168, 173, 176, 182−188, peredaran narkoba, 80, 85, 244−252 195−200, 206−210, 215, 216, 235−237 perjanjian internasional, 256 PBB, 3, 4, 18, 21, 26−48, 63, 76, 77, 105, 106, 124, 131, 132, perjanjian perdamaian, 64, 137, 141, 156−158 136, 143, 146−150, 159−173, 185, 188, 195, 201−251, perpecahan politik, 185 257−259, 264−267, 276, 278, 289, 293, 299−304, Persetujuan Bonn, 190, 199 308−320 pertanian, 179, 181, 182, 188 PCNA, 215 perubahan iklim, 9, 39, 59, 254, 257, 263, 316, 317, 321 PDB, 5, 8, 29, 62, 63, 72, 73, 89, 103, 122, 180, 188, 198, PFM, 195 204, 216, 229, 230, 241, 246, 260, 263 Piagam PBB, 258, 301, 320 pelanggaran HAM, 13, 15, 40, 57, 58, 68, 91−94, 98−105, PNB, 78 120, 123, 139, 142, 170, 173, 183, 187, 193, 199, 204, politik lokal, 24−26, 39, 86, 162, 208, 216, 272, 287, 294, 224, 245, 263, 281, 306, 317 314 pemangku kepentingan, 14, 15, 19, 24–26, 29, 51, 118, 119, Productive Safety Net Programme, 181, 197 125, 126, 135, 137, 141, 142, 147, 157, 158, 203, 215, Program Kerjasama Ekonomi Regional Asia Tengah, 264 223, 227, 229, 233, 243, 257, 273–280, 289, 290, 292, Program Pemberdayaan Perempuan, 183 319, 323 Pusat Pembangunan Global, 310, 312 pemangku kepentingan utama, 25, 46, 53, 118, 119, 125, R 127, 132, 140, 143, 145, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 173, 179, 180, 183, 187, 190, 193, 229, 263, 275, 277, RAMSI, 172, 207 280, 281, 289, 292, 293 reformasi, 4, 11−41, 46, 48, 52, 101, 106, 113−142, 149, pembunuhan, 7, 8, 13, 31, 44, 57, 64−67, 74−77, 81, 88−94, 157, 158, 162−200, 205−207, 214−222, 229−236, 250, 104, 114, 115, 127−130, 140, 148, 150, 158, 166, 183, 272−278, 282−288, 292−305, 309−313, 318−321 193, 194, 201, 208, 227, 231, 237, 305−309 reformasi ekonomi, 164, 188 pemerasan, 61, 75, 76, 100−102, 168 reformasi institusional, 206, 216 pemerintah, 164−199, 207−237 reformasi keamanan, 167, 172, 187 pemilu, 136, 137, 141−157 reformasi militer, 222 pencucian uang, 9, 13, 23, 48, 63, 85, 121, 241, 252−254, reformasi pendidikan, 21, 234 267, 268, 291, 292, 314 reformasi politik, 16, 19−21, 139, 142, 184, 274−278 penculikan, 18, 74, 75, 92, 127, 128, 137, 148, 169 RENAMO, 141, 204 pencurian, 46, 178 Republik Demokratik Kongo, 47, 48, 61−68, 77, 84−90, penegakan hukum, 48, 62, 63, 67, 93, 122, 127, 172, 195, 122, 123, 152, 161, 168, 172, 181, 184, 188, 198, 214, 246−252, 267 221, 227, 235, 238, 242−245, 309, 311, 322 rezim otoriter, 200 Roman Catholic Community of Sant’Egidio, 204 Indeks I-5 RUF, 137, 280 U Rwanda Reveneu Authority, 17 Uganda Veterans Assistance Program, 225 UN, 28, 38, 45−50, 63, 77, 78, 131, 159, 171, 180, 190, 195, S 196, 210−222, 232−237, 251, 264−267, 294, 295, 299, 300, 309, 310, 316 SADC, 255 UNCTAD, 38, 257, 316 Saint Kitts dan Nevis, 74, 268 UNDG, 48, 234 Saint Lucia, 268 UNDP, 27, 28, 33, 44−48, 73, 77, 78, 150, 194, 200, 210, Saint Vincent dan Grenadines, 74, 268 211, 219, 222, 226, 231−237, 266, 269, 288, 299, 300, SALW, 245, 266 322 Samudra Hindia, 5, 121, 156 UNDPA, 28, 47, 132, 158, 210, 211, 233, 237, 299, 322 SDA, 9, 13, 38, 39, 52, 57, 74, 75, 82−90, 97, 100, 103, 117, UNDPKO, 44−47, 173, 195, 196, 222, 232, 233, 294, 295 124, 125, 138, 144−149, 156, 168, 188, 211, 233, UNFPA, 44, 77 250−258, 263, 268, 285, 289, 290, 311−315, 323 UN General Assembly, 212 SDM, 48, 57, 68, 70, 183, 194, 269, 293 UNHCR, 78, 79, 174, 234, 322 Sekretariat PBB, 220 Uni Afrika, 143 sektor swasta, 15, 16, 20, 22, 33−37, 48, 165, 171, 177−181, UNICEF, 33, 44, 77, 174, 196, 214, 227, 300 198, 211, 220, 223, 237 Uni Eropa, 212−216, 222, 231, 232, 236, 237 SFOR, 322 UNIFEM, 196, 210, 233 Sierra Leone, 13, 22, 31, 48, 61, 63, 66, 72−79, 88, 89, 137, UN Independent Review of Civilian Capacities, 219 161, 171, 174, 186, 206, 219, 225, 280−285, 294, 322 Uni Soviet, 114, 115, 123, 132, 263, 268 siklus kekerasan, 3, 4, 13, 21, 25, 26, 43, 51, 84, 93, 98, 116, UNMIBH, 170 118, 121, 188, 202, 212, 223, 274, 275, 279, 298, 300, UNMIL, 171, 229 311, 321, 322 UN Military Observer Group, 216 SOCA, 267 UNODC, 7, 44, 48, 60−65, 75−79, 129, 194, 196, 244−247, SPF, 215 253, 266, 267, 294, 315, 323 Standing Police Capacity PBB, 222, 304 UNOGBIS, 230 START, 207 UNOHCHR, 190, 200 Stolen Asset Recovery Initiative, 38, 253 UNPBF, 214 Sub-Sahara Afrika, 5, 9, 57, 75, 90, 103, 178, 211, 227, 259, UN Peacekeeping Force, 216 260, 261 UNPOL, 237 SWF, 323, 324 USAID, 37, 175, 179, 213, 214, 234, 237, 295, 316, 323 SWIFT, 254 V T Viva Rio, 219, 237 Taliban, 60, 75, 93, 112, 152, 199, 248, 249, 293 Tanzania, 5, 73, 91, 188 W tata kelola, 4, 9−14, 18−21, 29, 34−36, 40, 41, 45, 59−63, 75, 95, 96, 105, 106, 113−124, 131, 143−152, 157, WACI, 48 160, 163, 176, 178, 185, 241−243, 248−250, 255, 258, WDR, 3−9, 13, 17−21, 29−33, 37, 40−51, 62−71, 75−79, 265, 268, 273, 278, 279, 286−288, 296−300, 307−309, 82−89, 96, 102−105, 114−120, 124−135, 139, 140, 314−323 146−152, 158−169, 178, 185, 193−201, 206, 209, 213, Tentara Republik Irlandia, 187 218, 224, 227, 231−233, 238, 246, 248, 259, 267, 277, Tepi Barat dan Jalur Gaza, 48, 85, 167, 197, 198, 205, 225, 281, 283, 287, 294, 295, 301, 307−312, 317−324 236, 238, 242 WDR 2011, 3, 17, 18, 44, 50, 130, 301 terorisme, 3, 18, 43, 59−62, 72−76, 81, 92, 145, 149, 151, WFP, 33, 300 169, 190, 207, 248, 250, 253, 266, 267, 322 WGI, 87, 94, 105 Timor Leste, 136, 138, 142−147, 158, 159, 297, 322 WHO, 33, 77, 82, 300 Timor Leste’s Petroleum Law, 176 World Bank, 7, 44−48, 65, 69−73, 76, 78, 103−105, 114, Timur Tengah, 3, 5, 59, 61, 94, 123, 237, 242, 258, 321 129, 133, 149−153, 157, 161, 175, 180, 195−204, 226, trafficking, 59−64, 68, 73−75, 81−85, 90, 121−127, 143−151, 232−238, 252, 268, 269, 294, 295, 323 168, 179, 183, 190, 193, 229, 241−253, 258, 297, 303, WTO, 237 311−315 Y transformasi institusional, 115−129, 139, 203, 214−217, 228 trauma, 9, 42, 48, 53, 179, 183, 190, 193, 226−230 YouthBuild International, 182 I-6 INDEKS