44845 STRATEGI KEMITRAAN NEGARA UNTUK INDONESIA TA2009-2012 Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Laporan Strategi Bantuan Negara (CAS) terakhir No. 27108- IND dibahas oleh Dewan pada tanggal 25 November 25 2003, dan Laporan Perkembangan CAS terakhir No. 36856- IND tertanggal 5 September 2006 KURS YANG DIPAKAI Mata uang: Rupiah (Rp) sejak 21 Juli 2008 US$1 = Rp. 9.148 TAHUN FISKAL Sampai 31 Maret 2000: 1 April sampai 31 Maret Sampai 31 Desember 2000: 1 April sampai 31 Desember Sejak 1 Januari 2001: 1 Januari sampai 31 Desember Wakil Direktur Strategi Kemitraan Negara ini disusun di bawah James W. Adams, Bank Dunia bimbingan Joachim von Amsberg (Direktur Negara), ii Farida Khambata, IFC dikerjakan oleh tim di bawah pimpinan Preeti Ahuja dan Wolfgang Fengler. Joel Hellman adalah Asisten Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Direktur Negara Pimpinan Kelompok Tugas CPS sampai dengan Joachim von Amsberg, Bank Dunia Maret 2008. Tim inti beranggotakan Vincent S. Da Adam Sack, IFC Cruz, Peter Milne, Satiriantinah Bur Rasuanto, dengan para koordinator, yakni Hans Shrader dan Magdi Pimpinan Kelompok Tugas Amin (IFC), Peter Ellis (SD), Menno Pradhan (HD) dan Preeti Ahuja, Bank Dunia Imad Saleh (OSU). Mitra kerja berikut ini juga telah Wolfgang Fengler, Bank Dunia memberikan sumbangan penting bagi strategi ini: Hans Shrader, IFC Kundhavi Kadiresan, Christian Rey, Yogana Prasta, Magdi Amin, IFC Rajat Narula, Suresh K. Khosla, Pantja Widdarini, Bakti Sudaryono dari OSU; Sonia Hamman, Hongjoo Hahm, Sally Burningham, George Soraya, Scott Guggenheim, Joe Leitmann, Louise F. Scura, Ilham Abla, Erman Rahman, Susan Wong, Tim Brown, Mario Boccuci dari SD; Vincente Paqueo, Mae Chu Chang, Clauda Rokx dari HD; William Wallace, Shubham Chaudhuri, P.S. Srinivas, Vivi Alatas, Staffan Synnerstrom, Peter Rosner, Enrique Aldaz-Caroll, Soekarno Wirokartono, dan Tim Bulman dari unit PREM; Aliya Husain dan Zafar Ahmed dari PREMPR; Marlyn Caluag dari CASU dan Paramita Dewi, Wilza Samakoen dan Erisa Dian untuk dukungan logistik. Tim IFC yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan CPS ini dipimpin oleh Adams Sack (Manajer Negara). Ucapan terima kasih khusus atas nasihat tentang pemerintahan, antikorupsi, dan reformasi kelembagaan yang diberikan oleh Daniel Kaufmann, Sanjay Pradhan, dan Kai Kaiser. Akhirnya, ucapan terima kasih khusus bagi para mitra pembangunan Kelompok Bank Dunia atas segenap bantuan mereka. SINGKATAN DAN AKRONIM AAA Kegiatan Analisis dan Konsultasi EITI Prakarsa Transparansi Industri (Analytical and Advisory Activities) Ekstraktif (Extractive Industries ADB Bank Pembangunan Asia (Asian Transparency Initiative) Development Bank) GAAPs Rencana Aksi Pemerintah dan Bappenas Badan Perencanaan dan Antikorupsi (Governance and Pembangunan Nasional AntiCorruption Action Plans) BAWASDA Badan Pengawasan Daerah GDP Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana GFMRAP Proyek Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan BOS Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah (Government Financial BPK Badan Pemeriksa Keuangan Management and Revenue Administration Project) BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan IBRD Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank iii BPS Badan Pusat Statistik for Reconstruction and Development) STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA CAE Evaluasi Bantuan Negara (Country IDA Asosiasi Pembangunan Internasional Assistance Evaluation) (International Development CAS Strategi Bantuan Negara - (Country Association) Assistance Strategy) IFC Korporasi Keuangan Internasional CCT Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional (International Finance Corporation) Cash Transfer) ILGR Prakarsa untuk Reformasi Pemerintah CDD Pembangunan Berbasis Masyarakat Daerah (Initiatives for Local (Community-Driven Development) Government Reform) CIF Dana Investasi Iklim (Climate JRF Dana Rekonstruksi Jawa (Java Investment Fund) Reconstruction Fund) CPS Strategi Kemitraan Negara (Country KKPPI Komite Nasional untuk Percepatan Partnership Strategy) Penyediaan Infrastruktur CRMR Tinjauan Pemantauan Hasil Negara KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (Country Results Monitoring Review) MDF Dana (Perwalian) Multi Donor CSO Organisasi Masyarakat Madani (Civil MDGs Tujuan Pembangunan Milenium Society Organization) (Millennium Development Goals) DGH Direktorat Jenderal Bina Marga MIC Negara Berpendapatan Menengah (Directorate General of Highways) (Middle Income Country) DHS Direktorat Jenderal Cipta Karya MoF Departemen Keuangan (Ministry of (Directorate General of Human Finance) Settlement) MoNE Departemen Pendidikan Nasional DWR Direktorat Jenderal Sumber Daya (Ministry of National Education) Air (Directorate General of Water Resources) MoT Departemen Perdagangan (Ministry of Trade) DPL Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan) NGO Lembaga Swadaya Masyarakat (NonGovernment Organization) DSF Fasilitas Bantuan Desentralisasi (Decentralization Support Facility) NPPO/ Lembaga Kajian Kebijakan Publik LKKP PDAMs Perusahaan Daerah Air Minum PEACH Analisis Belanja Pemerintah dan Harmonisasi Kapasitas (Public Expenditure and Capacity Harmonization) PLN Perusahaan Listrik Negara PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM- Program Nasional Pemberdayaan Rural Masyarakat di Wilayah Pedesaan (National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project) PNPM- Program Nasional Pemberdayaan Urban Masyarakat di Wilayah Perkotaan (National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project) PPP Kemitraan Publik dan Swasta (Public- Private Partnerships) REDD Mengurangi Emisi dari Penebangan Hutan dan Degradasi (Reduce iv Emissions from Deforestation and Degradation) Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah SISWA Peningkatan Sistem melalui Pendekatan Sektoral (System Improvement through Sector Wide Approaches) SOFEI Bantuan Fasilitas Desentralisasi untuk Indonesia Timur (Decentralization Support Facility for Eastern Indonesia) SMEs Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprises) SPADA Bantuan untuk Daerah-Daerah Miskin dan Tertinggal (Support for Poor and Disadvantaged Areas) STATCAP Statistical Capacity Building Project TA Bantuan Teknis (Technical Assistance) USDRP Proyek Pengembangan dan Reformasi Sektor Perkotaan (Urban Sector Development and Reform Project) WBG Kelompok Bank Dunia (World Bank Group) Daftar Isi RANGKUMAN EKSEKUTIF viii BAB I LEMBAGA INDONESIA BERPENGARUH TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN 1 Indonesia telah berhasil dalam mengonsolidasi pencapaian-pencapaian setelah krisis 2 Indonesia kini dalam posisi yang lebih baik untuk menjawab tantangan-tantangan 3 pembangunan Prospek jangka menengah Indonesia baik tetapi ada risiko-risiko yang tidak menguntungkan 6 Hasil pembangunan tergantung pada kualitas lembaga-lembaga Indonesia 7 BAB II: PENDEKATAN STRATEGIS­ BERINVESTASI DALAM LEMBAGA-LEMBAGA 9 INDONESIA Pembelajaran 10 Pendekatan 10 Penyeleksian 12 v Prinsip-prinsip dan Praktek-praktek 12 Akuntabilitas Kelembagaan 12 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Instrumen-instrumen 13 BAB III: Program WBG ­ KETERLIBATAN PROGRAM INTI SAAT INI 15 Keterlibatan Lintas Sektor 1: Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat 18 Keterlibatan Lintas Sektor 2: Lembaga dan Sistem Pemerintah Daerah 19 Keterlibatan Inti 1 ­ Pembangunan Sektor Swasta 20 Keterlibatan inti 2 ­ Infrastruktur 21 Keterlibatan inti 3 ­ Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 23 Keterlibatan inti 4 ­ Pendidikan 24 Keterlibatan inti 5 ­ Pelestarian lingkungan dan Penanggulangan Bencana 25 Bidang kegiatan lainnya 26 BAB IV: PELAKSANAAN PROGRAM 27 Kebutuhan akan batasan pembiayaan fleksibel 28 Kerja sama dengan pemangku kepentingan/mitra lainnya 29 Dana perwalian 29 Keterlibatan pengetahuan 30 Prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan 31 Menanggulangi risiko penggelapan dana dan korupsi di dalam program-program yang 32 didukung oleh WBG Kerangka pengelolaan hasil-hasil 32 Pengelolaan risiko 33 GAMBAR Gambar 1: Indonesia: Pendapatan per kapita, utang pemerintah, kemiskinan; 2 pengangguran Gambar 2: Pendekatan CPS: Berinvestasi dalam lembaga-lembaga Indonesia 11 Gambar 3: Berinvestasi dalam lembaga-lembaga Indonesia: keterlibatan inti saat ini 16 Gambar 4: Transfer sumber daya Bank Dunia ke Indonesia 28 Gambar 5: Menetapkan ruang lingkup dari tahun 2009 hingga tahun 2012 28 TABEL Tabel 1: Indonesia 2004-2011 ­ Indikator makroekonomi utama dan proyeksi 5 Table 2: Posisi dan proyeksi utang Indonesia 6 Tabel 3: Meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui penguatan akuntabilitas dan 17 kapasitas yang terkait erat dengan WBG Tabel 4: Lembaga-lembaga pemerintah pusat ­ gambaran hasil yang didukung oleh 18 WBG Tabel 5: Pemerintah-pemerintah daerah - Gambaran hasil yang didukung oleh WBG 19 Tabel 6: Pengembangan sektor swasta - Gambaran hasil yang didukung oleh WBG 21 Tabel 7: Infrastruktur - Gambaran hasil yang didukung oleh WBG 22 vi Tabel 8: Pengembangan Masyarakat dan perlindungan sosial - Hasil-hasil ilustratif yang 23 didukung oleh WBG Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Tabel 9: Pendidikan ­ ilustrasi hasil-hasil yang didukung oleh WBG 24 Tabel 10: Pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana -- ilustrasi hasil-hasil 25 yang didukung WBG Tabel 11: Keterlibatan inti: Penyesuaian instrumen 30 KOTAK Kotak 1: Fakta-fakta utama mengenai dampak harga minyak dan pangan yang meningkat 3 Kotak 2: Pengunaan istilah "lembaga" 10 APENDIKS DAN LAMPIRAN 35 Apendiks 1: Keterlibatan Lintas sektoral dan Sistem Pemerintah Pusat 36 Apendiks 2: Pendekatan Kerangka Hasil 44 Apendiks 3: Kemajuan ke arah MDG 53 Apendiks 4: Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia: Ringkasan Penilaian Kemiskinan 54 Terakhir Apendiks 5: Berbisnis di Indonesia: 2008 56 Apendiks 6: Menuju Peningkatan Kelestarian Lingkungan dan Manajemen Risiko 57 Bencana Apendiks 7: Indikator Lingkungan Hidup (Little Green Data Book 2008) 61 Apendiks 8: Laporan Penyelesaian CAS 62 Lampiran A (Kerangka Kerja Hasil ­ Matriks Penyelesaian) 75 Lampiran B (Program Pinjaman dan Penyampaian Aktual Terencana TA04-TA08) 85 Lampiran C (Proyek-proyek yang Diselesaikan Selama Periode CAS TA04-TA08) 87 Lampiran D (Program Non Pinjaman Utama dan Pelaksanaan Aktual TA04-TA08) 88 Apendiks 9: Konsultasi Masyarakat Madani 90 Apendiks 10: Penanggulangan Masalah Penipuan dan Korupsi dalam Program-program yang 93 didukung oleh WBG Apendiks 11: Pengelolaan Operasi-operasi Dana Perwalian 96 Lampiran A (Portofolio Dana Perwalian (Dalam juta US$) 100 Lampiran B (Dana Perwalian Aktif yang Utama) 101 Lampiran A2: Sekilas tentang Indonesia 102 Lampiran B2: Indikator-Indikator Tertentu untuk Kinerja dan Manajemen Portofolio Bank 105 Lampiran B3: Program Peminjaman IBRD Indikatif, TA09-12 106 Lampiran B3: Program Pelaksanaan Investasi IFC 107 Lampiran B4: Ringkasan Beberapa Kegiatan yang Baru dan Sedang Berlangsung 108 untuk Layanan NonPeminjaman (Ringkasan Kegiatan Utama Terencana untuk Layanan NonPeminjaman (TA09-12)) Lampiran B5: Indikator-Indikator Sosial 110 Lampiran B6: Indikator-Indikator Ekonomi Utama 111 Lampiran B7: Indikator-Indikator Paparan Utama 112 Lampiran B8: Portofolio Operasi (IBRD/IDA dan Hibah) 113 vii Lampiran B8: Portofolio IFC untuk Komitmen investasi dan Pencairan Investasi Tertunggak 114 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Peta Indonesia IBRD No. 33420RI 115 RANGKUMAN EKSEKUTIF Strategi Kemitraan Negara atau Country Partnership kesehatan dan infrastruktur. Akibatnya, Indonesia Strategy (CPS) untuk tahun anggaran 2009-12 ini kemungkinan akan kembali gagal untuk mencapai menandai kebangkitan kembali Indonesia sebagai beberapa target MDG-nya. negara berpendapatan menengah atau middle-income country (MIC) yang percaya diri dan telah lulus dari IDA, Dalam menjawab tantangan-tantangan ini, kendala dan saat ini menikmati posisi yang terus membaik di utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah tingkat regional dan global. Dengan pemerintah yang sumber daya keuangan, melainkan kebutuhan akan menuntut dukungan dan ketepatan waktu dalam lembaga-lembaga yang efektif dan akuntabel yang pembangunan dan pengentasan kemiskinan, CPS dapat mengolah sumber-sumber daya yang ada menjadi ini memposisikan Kelompok Bank Dunia atau World hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Oleh karena Bank Group (WBG) agar dapat memberi respons yang itu, tema dari CPS ini adalah "Investasi di Lembaga- lebih baik terhadap tantangan-tantangan tersebut, dan Lembaga Indonesia." Fokus ini juga menyadari dengan demikian memastikan relevansi WBG yang bahwa pembiayaan WBG mewakili sebagian kecil dari berkelanjutan di Indonesia baru. anggaran nasional Indonesia, sehingga pembiayaan tersebut hanya dapat memberi pengaruh yang nyata Sepuluh tahun yang lalu, Indonesia berada dalam apabila pembiayaan itu berdampak pada bagian yang viii krisis ekonomi yang sangat parah. Hari ini, Indonesia lebih besar dari belanja publik atau investasi swasta adalah negara yang berbeda. Negara ini telah memulai Indonesia. Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif transformasi kelembagaan yang berjangkauan luas dan telah menjadi salah satu negara demokrasi paling aktif Berangkat dari fokus kepemerintahan dari CAS di wilayah ini. Pemerintah-pemerintah daerah kini WBG untuk tahun 2004 sampai 2008, CPS ini menjadi pelaku-pelaku utama dalam pemberian layanan. menekankan pada keterlibatan mintra pemerintah Perang melawan korupsi telah menjadi program utama dan pemangku-pemangku kepentingan lain yang pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. berkomitmen mengatasi tantangan-tantangan kritis dalam pemerintahan dan kelembagaan. Dengan Dalam hal sosial dan ekonomi, Indonesia juga pendekatan ini, WBG bermaksud mendukung kisah- mengalami banyak kemajuan. Produksi Bruto Domestik kisah sukses reformasi lembaga yang patut diteladani. atau PDB riil tumbuh sekitar 5 sampai 6 persen setiap Dengan demikian, penekanan program pendanaan dan tahun sejak tahun 2002. Manajemen fiskal yang hati- pengetahuan akan terus diarahkan guna mendukung hati dan strategi konsolidasi fiskal telah menurunkan secara langsung program-program prioritas pemerintah tingkat utang pemerintah secara signifikan. Inflasi yang sukses atau menjanjikan. Pendekatan ini bertujuan secara umum dapat dikendalikan dan Indonesia memperbaiki program-program pemerintah yang sudah memiliki neraca pembayaran yang kuat, dengan rekor ada, memperkokoh lembaga-lembaga yang terlibat, ekspor yang bagus. Investasi publik semakin meningkat baik milik negara maupun bukan milik negara, dan secara stabil dalam lima tahun belakangan. Kemiskinan mendorong pihak lain untuk melakukan hal yang sama. berkurang dan layanan-layanan publik mendapatkan tambahan sumber daya, termasuk melalui program Penerapan "lensa kelembagaan" ini dengan sendirinya pembangunan berbasis masyarakat. akan menetapkan fokus untuk program WBG: investasi, bersama layanan konsultasi dan analisis, akan Meskipun pencapaian Indonesia sudah baik, seharusnya dipusatkan pada lembaga-lembaga, sektor-sektor, prestasi tersebut dapat jauh lebih baik lagi di bidang- sistem-sistem dan program-program yang dengan bidang pengentasan kemiskinan, pelayanan, dan pendekatan ini kemungkinan besar akan berhasil. pemerintahan. Pada 2007, hampir setengah penduduk Selain keterlibatan lintas sektoral untuk memperkokoh Indonesia masih miskin atau memiliki tingkat konsumsi lembaga-lembaga dan sistem-sistem pemerintah pusat per kapita yang kurang dari sepertiga di atas garis dan daerah, CPS mengidentifikasi lima bidang yang kemiskinan nasional. Pertumbuhan lapangan kerja diharapkan dapat membentuk inti dari keterlibatan WBG: selama ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan (i) Pengembangan Sektor Swasta; (ii) Infrastruktur; (iii) penduduk. Layanan publik tetap tidak memadai untuk Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Sosial; kelompok ekonomi menengah. Banyak wilayah yang (iv) Pendidikan; dan (v) Pelestarian Lingkungan dan tertinggal, terutama di bagian timur, dan Indonesia Penanganan Bencana. memiliki kinerja yang sangat buruk dalam masalah Meski demikian, daftar keterlibatan inti ini bersifat negara dan, semakin lama, akan mengusahakan upaya dinamis dan sebagian dapat berubah, terutama karena semacam ini dijalankan oleh, dan berbasis pada, Indonesia akan mengadakan Pemilihan Umum pada lembaga-lembaga Indonesia. 2009, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada 2010-2014 akan diluncurkan pada CPS ini dirancang dengan menggunakan sumber- 2010. Oleh karena itu, kapasitas WBG menerapkan sumber daya WBG yang terbatas untuk memenuhi strategi ini akan bergantung pada tingkat keluwesan kebutuhan dan cita-cita Indonesia sebagai negara program dan juga pada kemampuan membangun dan berpendapatan menengah secara lebih baik. Melalui mempertahankan hubungan di bidang-bidang lain yang lembaga-lembaga Indonesia, CPS bertujuan membantu kemungkinan akan memunculkan peluang-peluang negara ini beralih ke tahap transformasi berikutnya baru. yang berkelanjutan dan belum terselesaikan-- begitu tahap ini diselesaikan, Indonesia kemungkinan akan Penerapan strategi ini juga akan memerlukan keluwesan mendapat tempat di antara negara-negara dengan perangkat dan ruang lingkup (envelope) pembiayaan tingkat perekonomian paling berhasil di Asia Tenggara. WBG. Kedua faktor yang akan menentukan tingkat keterlibatan, tuntutan, dan kinerja, tersebut rawan terhadap perubahan di berbagai sektor, terutama karena adanya pemilu yang akan datang, dan hasilnya tidak dapat diperkirakan secara akurat selama jangka waktu CPS. Meskipun demikian, hasil-hasil yang dicapai pemerintah dalam menerapkan agenda reformasi, termasuk melalui pinjaman pembangunan, kemajuan makroekonomi yang kuat dan kebutuhan pendanaan, secara bersama telah memberi alasan kuat untuk ix memperbaiki laporan IBRD tentang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA IBRD diperkirakan akan mengucurkan investasi tahunan sekitar AS$2 miliar. Volume pinjaman tahunan dapat bervariasi cukup besar, baik lebih tinggi maupun lebih rendah, namun masih sesuai dengan kinerja makroekonomi yang tetap kuat, kestabilan keuangan dan momentum reformasi. IFC berharap dapat menanamkan modal sekitar AS$300 juta setiap tahun dalam sektor-sektor prioritas, yaitu keuangan, infrastruktur, dan rantai distribusi berbasis komoditas. Program investasi diharapkan berkembang untuk mempercepat reformasi dalam penyediaan infrastruktur swasta. Dana perwalian dan pendanaan hibah melalui dana perwalian akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari program WBG. Sebagian besar dana perwalian akan disesuaikan dengan bidang-bidang kegiatan utama WBG. Dana-dana perwalian juga memungkinkan keterlibatan pengetahuan di luar bidang-bidang tersebut serta mendukung harmonisasi dan penyelarasan pembiayaan dari berbagai mitra-mitra pembangunan di balik program-program inti pemerintah. Walaupun kontribusi keuangan WBG pada pembangunan Indonesia diperkirakan akan berkurang seiring dengan perkembangan ekonomi, kemitraan pengetahuan akan menjadi semakin penting. WBG akan mengembangkan program layanan analisis dan konsultasi yang telah ada dan menyesuaikan program ini dengan kegiatan- kegiatan utama lainnya. Dengan demikian, WBG juga akan memastikan bahwa dukungan analitis dan teknis akan memperkokoh lembaga nasional dan sistem Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan x BAB 1 LEMBAGA INDONESIA BERPENGARUH TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN STRATEGI KEMITRAAN NEGARA TAHUN FISKAL 2009-2012 Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Tahun ini, Indonesia telah bangkit menjadi negara yang bidang-bidang akuntabilitas, pengendalian korupsi, sangat berbeda dibanding ketika menderita krisis dan kapasitas. Hasil pembangunan yang lebih ekonomi dan politik yang parah selama satu dekade baik saat ini sangat tergantung pada penanganan yang lalu. Negara ini telah memulai transformasi perpecahan, kelemahan kapasitas, dan KKN (capture lembaga yang berjangkauan luas dan menjadi salah and corruption) dalam lembaga-lembaga Indonesia. satu negara demokrasi paling aktif di wilayahnya. Tahap pertama transformasi, dari 1998 sampai 2003, merupakan periode perubahan politik dan ekonomi Indonesia telah berhasil dalam yang radikal, ditunjukkan dengan demokratisasi dan mengonsolidasi pencapaian- desentralisasi pemerintahan terbesar sepanjang masa. pencapaian setelah krisis Tahap kedua, dari tahun 2004 sampai 2008, merupakan periode konsolidasi lembaga-lembaga demokratis Setelah lima tahun pertama yang penuh gejolak dan kembalinya stabilitas politik dan makroekonomi, sejak diterpa krisis, Indonesia mulai mengkonsolidasi sebagaimana yang terlihat dalam pemilihan presiden lembaga-lembaga demokratis melalui pemilihan DPR langsung pertama di Indonesia pada 2004, dan pada April 2004 dan Pemilihan Presiden langsung penurunan tingkat utang menjadi di bawah 35 persen yang pertama di pertengahan tahun yang sama. Susilo dari PDB. Hasilnya, Indonesia kembali mencapai Bambang Yudhoyono (SBY) meraih 61 persen suara tingkat pertumbuhan yang tinggi dan bangkit kembali di Pemilihan Presiden putaran kedua dengan janji-janji menjadi negara berpendapatan menengah (MIC) yang akan memerangi korupsi, membangkitkan ekonomi, percaya diri. dan menjamin kohesi dan stabilitas sosial. Karena Partai Demokrat yang mendukung Presiden SBY Meskipun ada pencapaian-pencapaian ini, transisi merupakan minoritas di DPR, pemerintah telah memilih Indonesia masih jauh dari selesai. Angka kemiskinan untuk memerintah berdasarkan konsensus yang luas 2 menurun dengan pesat pada tahun-tahun setelah demi menjaga stabilitas. krisis, tetapi hampir tidak berubah sejak 2002 (Gambar 1). Demi mencapai standar-standar pemberian layanan Pemerintah daerah telah menjadi pelaku-pelaku Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dan investasi sektor swasta yang diperlukan untuk utama dalam layanan publik. Peran mereka dalam mencapai potensi yang maksimal, Indonesia perlu investasi publik dan pembangunan ekonomi semakin meningkatkan efektivitas kelembagaan, terutama di bertambah. Pemerintah provinsi, kecamatan dan kota Gambar 1. Indonesia: Pendapatan per kapita, utang pemerintah, kemiskinan; pengangguran GNI per kapita, US$ (PPP) Perbandingan Utang Pemerintah Pusat - GDP, % 5000 100 4000 80 3000 60 2000 40 1000 20 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Angka Kemiskinan, % Angka Pengangguran, % 25 35 33.4 29.6 30.6 20 30 27.9 28.1 25.1 25 24.1 15 15 10 20 11.2 10.3 9.1 9.7 9.9 9.1 Kaum muda 10 8.1 5 Semua 5 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sumber: perhitungan staf World Bank, BPS (survei tenaga kerja SAKERNAS). Catatan: Perbandingan utang Pemerintah Pusat dengan PDB dihitung ulang pada 2000. Data kemiskinan hanya tersedia secara tahunan mulai 2002. di Indonesia yang hampir berjumlah 500 kini sepuluh tahun, yakni 6,3 persen di tahun 2007; setelah menguasai hampir 40 persen belanja publik. itu turun menjadi 6,0 persen pada 2008. Permintaan Desentralisasi memberi sumbangan besar dalam domestik, terutama investasi swasta, telah menjadi meredakan sentimen-sentimen separatis dan konflik- pendorong utama angka pertumbuhan terakhir. PDB konflik regional. Pemerintah bahkan menerima pujian riil tumbuh sekitar 5 sampai 6 persen tiap tahun internasional setelah menandatangani perjanjian sejak 2002 dan, pada 2005, PDB riil per kapita untuk perdamaian pada pertengahan 2005 dengan Gerakan pertama kalinya melampaui tingkat yang dicapai pada Aceh Merdeka di Aceh, mengakhiri konflik selama tiga 1997, tepat sebelum krisis. Manajemen keuangan dekade. Selain itu, konflik jauh berkurang di Sulawesi pemerintah yang hati-hati dan strategi konsolidasi fiskal Tengah, Maluku, dan Papua. Beberapa pemerintah telah mempertahankan penurunan tingkat utang yang daerah telah menjalankan reformasi-reformasi cukup besar, yang diperkirakan akan menurun menjadi besar atas sistem-sistem sektor publik mereka, 32 persen pada akhir 2008. Sampai saat ini, inflasi telah memperkenalkan antara lain anggaran berbasis kinerja mencapai peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak dan layanan publik satu atap. 11 persen di bulan Juni, sebagian dikarenakan naiknya harga bahan bakar minyak dengan rata-rata lebih dari Makroekonomi masih tetap kuat, namun ada beberapa 125 persen pada 2005, serta lebih dari 28 persen pada bidang yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks Mei 2008 (Kotak 1). ekonomi global yang melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, mencapai angka tertinggi dalam Indonesia memiliki neraca pembayaran yang kuat, dengan ekspor yang mencatat rekor, dan mencapai kelebihan saldo saat ini senilai 12,7 miliar dolar AS Kotak 1. Fakta-fakta utama mengenai dampak pada 2007. Hal ini telah menghasilkan akumulasi harga minyak dan pangan yang cadangan devisa resmi yang besar, mencapai 60 miliar meningkats dolar AS di pertengahan 2008, memberikan Indonesia 3 perlindungan terhadap goncangan-goncangan dari luar. Dengan konsolidasi fiskal, investasi publik telah STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA · Harga minyak internasional meroket sejak pertengahan 2007 dan harga pangan meningkat secara tetap selama lima tahun terakhir. meningkat 20 persen selama paruh Investasi swasta pulih kembali dan meskipun masih pertama 2008, skala peningkatan yang berada di bawah tingkat prakrisis, investasi tersebut belum pernah terlihat lagi sejak 1970-an. meningkat pesat. Setelah krisis, angka investasi jatuh · Sejak 2004, Indonesia telah menjadi dari 30 persen sebelum krisis menjadi serendah 19 importir (net importer) minyak tetapi tetap persen dari PDB pada 2002. Pada 2007, angka investasi menjadi eksportir (net exporter) energi. Indonesia mencapai 25 persen dari PDB. Indonesia telah mengumumkan rencana keluar dari OPEC pada 2009. Pemerintah memberikan tanggapan yang cepat dan · Meskipun dengan harga minyak yang tepat ketika menghadapi salah satu bencana alam mencatat rekor tertinggi, pendapatan paling menghancurkan dalam sejarah dunia ­ gempa minyak dan gas hampir tidak meningkat bumi dan tsunami pada Desember 2004 di Aceh. tetapi pendapatan rutin menunjukkan Upaya rekonstruksi pun kini mencapai kemajuan yang kinerja yang baik. stabil. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari bencana · Meskipun terjadi kenaikan harga bahan tersebut telah berhasil diterapkan dalam penanganan bakar minyak 28,7 persen pada Mei 2008, beberapa bencana besar lain, terutama gempa bumi di subsidi energi kemungkinan akan melebihi Nias dan Yogyakarta pada 2005 dan 2006. 15 miliar dolar AS pada 2008 apabila harga minyak tetap berada di atas 100 dolar AS per barel. Harga bahan bakar minyak Indonesia kini dalam posisi yang lebih yang meningkat telah turut menimbulkan baik untuk menjawab tantangan- dampak negatif pada pasokan listrik dalam tantangan pembangunan negeri. · Rakyat miskin telah terimbas oleh harga Indonesia telah bangkit kembali dan posisinya di komoditas pangan yang meningkat karena tingkat regional dan global pun semakin baik. Indonesia mereka menghabiskan lebih dari separuh sekarang berpeluang kembali bergabung dengan sumber daya konsumsi mereka pada pelaku-pelaku ekonomi terkuat dunia dan, seandainya makanan. dapat mempertahankan angka pertumbuhan · Harga komoditas yang tinggi juga yang mendekati angka pertumbuhan India, Cina memberikan peluang bagi Indonesia, atau Vietnam, Indonesia yang merupakan bangsa terutama bagi produsen barang-barang dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dapat pertanian dan mineral. memberantas kemiskinan dalam waktu satu dekade. Pertumbuhan yang tinggi dan inklusif akan membantu dalam replikasi dinamisme ekonomi dan sosial negara kurang dari 1 dolar AS per hari sudah melampaui target Asia lainnya yang menarik investasi nasional dan MDG pada 2006. Namun, pada tahun 2007, hampir internasional, serta mengembangkan inovasi. Dengan separuh penduduk Indonesia masih miskin atau memiliki mengembangkan dasar-dasar ekonomi dan politik tingkat konsumsi per kapita kurang dari sepertiga di yang ada saat ini, Indonesia sekarang ini berpeluang atas garis kemiskinan nasional. Rumah-rumah tangga menciptakan siklus pertumbuhan berkesinambungan "hampir miskin" ini rentan terhadap goncangan- dan inklusif yang sangat baik. goncangan pengeluaran yang dapat mengantar mereka pada kemiskinan. Antara tahun 2003 dan Akan tetapi, tidak ada jaminan keberhasilan. Tahap 2004, 40,5 persen rumah tangga yang tadinya miskin selanjutnya dari transformasi Indonesia kemungkinan telah keluar dari kemiskinan, tetapi lebih dari sepertiga akan lebih menantang daripada sebelumnya, karena rumah tangga yang tadinya tidak miskin jatuh dalam Indonesia harus memasuki periode reformasi generasi kemiskinan. Kemajuan Indonesia dalam mencapai kedua. Indonesia akan perlu menyediakan layanan tujuan pembangunan milenium yang mendorong seperti infrastruktur yang lebih mutakhir serta kesetaraan jender dan pemberdayakan wanita (MDG 3) pendidikan menengah dan tinggi, sekaligus sistem ditunjukkan dalam Apendiks 3. Indonesia dengan sangat jaminan kesehatan yang berkesinambungan. Apabila baik berhasil mempersempit kesenjangan antara tingkat Indonesia gagal menangani reformasi-reformasi pendaftaran laki-laki dan perempuan di sekolah dasar generasi kedua ini, terdapat risiko bahwa negara ini akan dan menengah. Namun, masih banyak hal yang harus jatuh ke dalam perangkap penghasilan menengah ­ dikerjakan. Masalah kesehatan wanita, termasuk tingkat terjepit di antara inovasi negara-negara berpenghasilan kematian ibu, tetap merupakan tantangan. Masalah baru tinggi dan biaya tenaga kerja rendah di negara-negara akibat desentralisasi dan semakin banyaknya migrasi berpenghasilan rendah. Akibatnya dapat berupa pekerja perempuan. Wanita juga terus tertinggal dari tingkat kemiskinan yang stagnan, habisnya sumber pria di pasar tenaga kerja dan persentase pendapatan. 4 daya alam, keterasingan, dan ancaman yang makin Menjawab tantangan-tantangan ini akan jauh lebih meningkat terhadap ikatan sosial. penting karena harga-harga pangan dan komoditas lain yang makin meningkat ­ yang terjadi pada waktu harga Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Jalan yang akan ditempuh Indonesia sangat tergantung minyak internasional mencapai titik tertinggi (Kotak 1) dan pada kemampuannya memperbaiki pemerintahan bersamaan dengan lingkungan ekonomi internasional ­ yang diartikan luas sebagai kemampuan lembaga yang tidak mendukung ­ dapat mempengaruhi rumah publik untuk bekerja dengan efektif bagi kepentingan tangga-rumah tangga miskin dan hampir miskin secara bersama.1 Transisi Indonesia telah mengalami banyak tidak merata. peningkatan dalam hal suara publik dan stabilitas negara. Keberhasilan masa depan kini tergantung Angka pengangguran terbuka naik dari 9.1 persen pada kemajuan memperbaiki kualitas lembaga di tahun 2002 menjadi 10,3 persen di tahun 2006, Indonesia, terutama di sektor publik. Hal ini mencakup dan kembali menurun menjadi 9,1 persen di tahun perbaikan kualitas pengaturan, supremasi hukum, dan 2007. Angka non partisipasi juga menanjak, dan pengendalian korupsi melalui akuntabilitas yang lebih pengangguran yang dialami pemuda tetap tinggi, baik, sekaligus pengembangan kapasitas kelembagaan. sementara gaji rata-rata tetap sama sejak krisis. Di Demi pertumbuhan yang berkesinambungan dan bidang pertanian, tingkat produktivitas tetap rendah inklusif, Indonesia perlu menjamin pelaksanaan secara dan pertumbuhan stagnan. Tampaknya hanya sekitar efektif reformasi-reformasi penting yang menunjang 30 persen dari tenaga kerja Indonesia yang terus iklim investasi guna memungkinkan sektor swasta tumbuh beralih ke kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kapasitas dianggap sebagai kegiatan bernilai tambah. lembaga publik menyediakan barang-barang publik dan berbagi manfaat pertumbuhan. Tak diragukan lagi Sebagai bagian dari program pengentasan bahwa hal-hal tersebut adalah tantangan-tantangan kemiskinannya, Pemerintah memperbesar dukungan yang sangat besar. infrastruktur di tingkat masyarakat dengan mengonsolidasi lebih dari 50 program CDD menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Kemiskinan dan pengangguran ­ Mandiri) dan meningkatkan investasi. Program ini Angka kemiskinan turun sekitar satu persen setiap akan diadakan di setiap masyarakat desa dan kota tahun sejak 2003 dan mencapai 17,8 persen pada 2006, di Indonesia di sekitar tahun 2009-10 dalam upaya dan terus menurun menjadi 16,6 persen pada 2007 (lihat besar memperluas keikutsertaan dalam pertumbuhan Lampiran 4). Persentase penduduk yang hidup dengan Indonesia. Program Pengembangan Kecamatan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan ________________________________________________ 1 Untuk definisi lengkap kepemerintahan dan antikorupsi, lihat yang menjadi dasar PNPM berhasil melakukan GAC-Strategy: Strengthening World Bank Group Engagement on pendekatan-pendekatan yang berdasar pada dan Governance and AntiCorruption, Maret 2007, World Bank. digerakkan oleh masyarakat ke arah pengentasan http://www.worldbank.org/html/extdr/comments/ governancefeedback/gacpaper-03212007.pdf kemiskinan dan mewujudkan hasil-hasil sasaran dalam menjadi negara asal wabah flu manusia, sekaligus hal keluaran (output) fisik, pengembangan kelembagaan, sumber penyakit hewan lintas batas yang sangat pemerintahan yang lebih tinggi dan pendapatan yang menular. Dengan demikian, Indonesia merupakan lebih meningkat. Program-program tersebut kini perlu calon utama yang akan mendapat pengawasan lebih diintegrasikan secara lebih efektif dengan program- baik dari bahaya penyakit-penyakit yang mirip dengan program penyediaan layanan sektoral. influenza manusia. Dengan menaikkan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 dan 2008, pemerintah telah mengurangi Iklim investasi dan infrastruktur subsidi dan mengalokasikan kembali dana-dana Angka investasi mengalami perbaikan, tetapi masih tambahan ke program-program bantuan tunai berada di bawah tingkat prakrisis dan di sektor langsung yang dirancang sebagai kompensasi kepada utama tertentu seperti pertambangan, sekaligus di rakyat miskin. bidang-bidang kebijakan, seperti reformasi tenaga kerja, masih banyak kemajuan yang diperlukan. Indonesia berperingkat rendah di beberapa indikator Layanan publik perbandingan global untuk iklim investasi, termasuk Pemerintah telah menginvestasikan sumber-sumber berbisnis di Indonesia (lihat Lampiran 5). Pemerintah daya tambahan di sektor layanan publik untuk telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki mengatasi kelemahan-kelemahan kapasitas dan iklim investasi melalui paket-paket reformasi hasil-hasil pembangunan yang kurang baik akibat kebijakan yang sebelumnya menjadi masalah besar kelemahan tersebut. Angka kematian bayi dan bagi investor-investor swasta, seperti pajak, cukai, anak telah berkurang, dan terdapat kemajuan yang kerangka investasi, dan sektor keuangan, dan telah baik pada angka pendaftaran sekolah dasar dan mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menengah. Ada pula bukti-bukti perbaikan baru dalam untuk memperbaiki iklim investasi; tetapi masih ada 5 pencapaian belajar anak seperti terlihat dari hasil beberapa tantangan. Korupsi kelembagaan adalah penilaian matematika dalam Program Penilaian Siswa hambatan utama di bidang ini, juga masih banyak STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Internasional (PISA) 2003 dan 2006. reformasi yang belum diterapkan secara efektif dan merata di lapangan. Masih banyak usaha yang diperlukan untuk menjamin Indonesia mencapai semua target MDG (lihat Lampiran Meningkatkan kualitas infrastruktur adalah aspek 3). Sejak 2002, angka anak kekurangan gizi masih penting lain dari penguatan daya saing Indonesia. stagnan dan bahkan meningkat di beberapa provinsi. Kemacetan jalan diperkirakan menjadi tantangan Angka kematian ibu, yang merupakan tertinggi di besar dan kapasitas sistem listrik selama ini tidak Asia, belum membaik. Cakupan sistem selokan mampu memenuhi permintaan yang bertambah. (diperkirakan pada 1,3 persen) merupakan salah satu Tarif ritel masih di bawah ongkos pengeluaran sektor yang terendah di Asia. Pemerintah berada di tengah infrastruktur, melemahkan investasi di sektor-sektor proses desentralisasi layanan publik. Banyaknya penting, seperti energi dan air. Masih ada masalah- kesenjangan-kesenjangan dalam penyediaan layanan- masalah besar operasional dan keuangan yang harus layanan dasar disebabkan oleh kesulitan-kesulitan diatasi dan prosedur-prosedur pembebasan tanah menyeimbangkan kembali peran-peran di tingkat untuk proyek-proyek infrastruktur masih belum praktis provinsi dan kabupaten dalam pemberian layanan, dan dan seringkali tidak merata. pengalihan peran sektor publik dari penyedia menjadi pengatur dan pengawas layanan kesehatan swasta. Ragam tantangan yang menghadang sektor transportasi dimulai dari kelemahan kapasitas, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tidak adanya pembiayaan jangka panjang, sampai paling terkena dampak flu burung dan berpotensi masalah-masalah peraturan. Seperti di banyak tempat Tabel 1. Indonesia 2004-2011 ­ Indikator makroekonomi dan proyeksi utama Aktual Proyeksi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pertumbuhan PDB riil (%) 5.0 5.7 5.5 6.3 6.0 6.4 6.7 6.7 Ekspor (GNFS) (miliar dolar AS) 84.2 99.8 115.0 130.4 152.6 164.1 180.0 200.2 Impor (GNFS) (miliar dolar AS) 71.3 91.3 95.5 108.5 117.9 123.2 132.6 143.0 Saldo transaksi berjalan saat ini (miliar dolar AS) 3.3 0.3 9.9 11.0 8.5 4.9 1.6 -1.3 Defisit anggaran (% dari PDB) -1.0 -0.5 -0.9 -1.3 -1.8 -1.6 -1.3 -1.0 Indeks harga konsumen (% perubahan) 6.2 10.5 13.1 6.5 12.5 8.0 6.0 6.5 Pertumbuhan M2 (%) 8.1 16.4 14.9 18.9 11.4 14.4 13.1 12.6 lain di dunia, sektor transportasi Indonesia sangat Prospek jangka menengah Indonesia terpengaruh oleh regulasi. Pemerintah mengakui baik tetapi ada risiko-risiko yang tidak pentingnya infrastruktur dasar untuk mendukung menguntungkan kegiatan sektor swasta, baik melalui investasi sektor publik maupun kemitraan publik dan swasta (PPP), Indonesia diperkirakan dapat mengatasi kelesuan dan telah mendirikan Komite Kebijakan Percepatan global yang terjadi saat ini dengan cukup baik. Angka Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) di tahun 2005. pertumbuhan diproyeksikan melambat menjadi 6,0 Meskipun KKPPI berhasil mencegah penyelewengan persen di tahun 2008 sebelum secara bertahap kembali proyek-proyek yang tidak sesuai, komite tersebut pada angka pertumbuhan dengan kecenderungan masih belum membuat terobosan besar dalam mendekati 7,0 persen. Dengan proyeksi-proyeksi mengembangkan proyek-proyek PPP yang transparan seperti ini, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan dan kompetitif. sedikit lambat, akan tetapi permintaan domestik dan terutama investasi dan konsumsi diperkirakan tetap sehat karena momentum ekonomi di tahun 2007 Tantangan lingkungan terbawa sampai 2008. Indonesia telah memainkan peran internasional yang penting dalam hal-hal kelestarian lingkungan. Dua Indonesia tidak banyak menghadapi gangguan- pertiga penduduk Indonesia tinggal di daerah-daerah gangguan ekonomi eksternal dibandingkan pedesaan dan secara langsung atau tidak langsung dengan negara-negara lain di wilayah Asia. Pangsa bergantung pada tanah ulayat, dan sumber-sumber perdagangannya (perbandingan impor ditambah daya pantai dan lingkungan yang terkuras dengan cepat. ekspor dengan PDB) relatif kecil bahkan dengan Sisanya terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungan di mempertimbangkan ukurannya, yaitu sekitar 50 daerah-daerah perkotaan, seperti polusi air dan udara, persen dari PDB. Perusahaan-perusahaan pada 6 banjir, kemacetan dan kebisingan. Indonesia rentan umumnya membiayai investasi mereka melalui laba terhadap berbagai risiko alam dan buatan manusia, ditahan. Sektor perbankan berada dalam keadaan sekaligus dampak-dampak perubahan iklim. yang sehat dan relatif tidak terpengaruh buruknya Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif kondisi pasar-pasar uang lainnya. Struktur dan tujuan Angka penggundulan hutan di Indonesia adalah ekspor Indonesia juga melindungi sektor eksternalnya salah satu yang tertinggi di dunia, dengan emisi gas dari kecenderungan penurunan saat ini. Ekspor- rumah kaca yang besar sebagai akibatnya. Sebagian ekspor Indonesia semakin lama semakin diarahkan dari masalah itu merupakan akibat dari pengaruh pada perekonomian-perekonomian berkembang, kepentingan pribadi yang menyebabkan penebangan terutama perekonomian-perekonomian di Asia. liar. Usaha-usaha pengurangan dan pengendalian Hampir dua pertiga dari ekspor Indonesia merupakan korupsi diperlukan, dan pemerintah terus bekerja produk primer dan harga produk-produk ini, meskipun membangun kerangka kelembagaan, mekanisme diproyeksikan akan turun dari tingkat harga yang tinggi koordinasi, dan kapasitas keuangan sekaligus saat ini, kemungkinan akan tetap tinggi sampai dekade merancang program mengatasi perubahan iklim. Di berikutnya, berdasarkan ramalan Bank Dunia. tahun-tahun mendatang, dana dan aparat baru yang berjumlah besar akan tersedia untuk menangani isu-isu Meskipun demikian, gejolak dalam ekonomi global dan publik global. Indonesia berada dalam posisi unik untuk kemungkinan perlambatan global yang berkepanjangan mempengaruhi bagaimana dana tersebut digunakan dan lebih parah membuat segala proyeksi menjadi dan menggunakan dana ini untuk memperkokoh sangat tidak pasti. Perkembangan eksternal akan usaha-usaha penyelamatan dan penyesuaian sendiri. menentukan tingkat di mana pertumbuhan Indonesia akan melambat di tahun 2008 berikut kecepatan pemulihan di tahun 2009 dan seterusnya. Harga-harga Tabel 2. Posisi dan proyeksi utang Indonesia Perkiraan Proyeksi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total pencairan utang tertangguh (AS$m)a 137,026 130,651 128,736 136,640 137,458 146,611 151,687 158,277 Pencairan bersih (AS$m)a -5,630 -2,440 -13,417 -10,118 -9,667 -6,366 -7,453 -5,886 Total bunga dan cicilan utang (AS$m)a 31,519 34,361 30,669 26,981 28,783 25,209 23,661 22,952 Rasio total utang pemerintah tertangguh terhadap 59.7 47.1 38.5 34.5 31.3 29.6 27.7 26.3 PDB (%) Catatan: a. termasuk utang pemerintah dan utang yang dijamin pemerintah, utang swasta tak terjamin, penggunaan kredit IMF dan modal jangka pendek bersih komoditas yang tetap cukup tinggi saat ini kemungkinan masyarakat madani dan media massa yang bebas, memicu pertumbuhan produksi yang terus-menerus, sekaligus lewat pemilihan demokratis. Perwujudan sekaligus meminimalkan gangguan domestik maupun hasil pembangunan yang lebih baik saat ini sangat internasional akibat perubahan-perubahan harga. tergantung pada peningkatan efektivitas pemerintah Meskipun demikian, kenaikan harga minyak dunia lewat penguatan pertanggungjawaban dan kapasitas kemungkinan mengancam pertumbuhan permintaan di semua tingkat, sekaligus memastikan bahwa eksternal, sekaligus melemahkan keuangan pemerintah. sebagian besar pertumbuhan masa depan digerakkan Gejolak dalam pasar keuangan internasional oleh pengembangan sektor swasta. kemungkinan juga akan membatasi permintaan ekspor Indonesia dan membatasi pertumbuhan investasi lewat kredit yang lebih mahal, melemahkan kepercayaan di Kapasitas Kelembagaan kalangan investor dalam negeri, dan naiknya biaya Indonesia menghadapi tantangan, sejumlah besar yang harus dikeluarkan pemerintah. lembaga pemerintah terpecah-belah dan memiliki kewenangan yang tumpang tindih, sehingga Harga-harga komoditas yang tinggi sejauh ini memiliki menghambat pengambilan keputusan yang efektif. dampak positif pada persyaratan dagang Indonesia, Penerapan kerangka kelembagaan yang mengatur pada transaksi yang berjalan saat ini (current account), pembagian peran, tanggung jawab, dan sumber dan pada tingkat pertumbuhan. Sebagai negara daya antara pemerintah nasional dan lokal tetap yang kaya akan sumber daya, Indonesia berada tidak sempurna. Tantangan-tantangan ini merupakan dalam posisi yang menguntungkan dalam berbagai hal serius terutama di sektor infrastruktur. Dalam hal akibat lonjakan komoditas saat ini. Harga-harga Indonesia baru, wewenang dibagikan kepada banyak komoditas yang tinggi juga berdampak negatif pelaku, tanpa adanya kejelasan yang tegas akan peran pada inflasi, keseimbangan fiskal, dan distribusi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagai pendapatan. Kenaikan harga komoditas dan minyak akibatnya, pengambilan dan penerapan keputusan 7 akan menimbulkan risiko apabila dampak fiskal dan atas investasi yang penting seringkali membutuhkan distribusi tidak ditangani secara benar. Defisit anggaran waktu lebih lama. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Indonesia terus berlanjut, meskipun terdapat tekanan- tekanan dari subsidi energi yang melambung, sebagian Kemampuan pegawai negeri sipil Indonesia di karena keputusan pemerintah mengurangi subsidi berbagai bidang juga perlu ditingkatkan agar mereka bahan bakar minyak pada akhir Mei, dan sebagian mampu melaksanakan fungsi mereka secara efektif. Ini karena pendapatan pemerintah telah bertambah terutama berlaku bagi aparat pemerintah daerah karena secara signifikan sejak akhir 2007. Akan tetapi, biaya desentralisasi telah secara drastis meningkatkan anggaran subsidi energi dan tindakan-tindakan untuk tanggung jawab mereka tanpa perbaikan yang melindungi konsumen dari kenaikan harga pangan sepadan dalam hal kapasitas. Akibatnya, layanan sosial mengancam displin keuangan Indonesia yang telah khususnya di daerah, dikorbankan. Masalah-masalah dicapai susah payah. ini diakibatkan oleh lemahnya sistem perekrutan dan pelatihan, alokasi pegawai negeri sipil yang tidak Meskipun kebutuhan pembiayaan bruto Indonesia efisien, sistem kompensasi yang tidak seluruhnya masih tinggi karena struktur jatuh tempo dari utang- terbuka atau berdasarkan prestasi, dan tidak adanya utang yang ada, Indonesia telah mampu, melalui sanksi-sanksi terhadap kinerja yang buruk dan korupsi. kebijakan fiskal yang berhati-hati, membawa rasio Struktur insentif tidak kondusif untuk inisiatif atau utang publik terhadap PDB ke tingkat yang jauh di kerja sama. Selain itu, jenis manajemen "perintah dan bawah perkiraan lima tahun yang lalu saat CAS terakhir kendali" yang dipraktekkan selama masa pemerintahan disiapkan. Proyeksi-proyeksi memperkirakan bahwa Soeharto telah gagal di banyak bidang, tetapi prinsip- kecenderungan ini kemungkinan akan berlanjut. prinsip manajemen modern masih harus diterapkan. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, pemerintah Hasil Pembangunan Tergantung Pada merintis reformasi sektor publik untuk sistem-sistem Kualitas Lembaga-Lembaga Indonesia tertentu di departemen-departemen, lembaga- lembaga, dan daerah tertentu. Reformasi tersebut Saat ini, kendala utama terhadap hasil pembangunan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya Indonesia bukan kurangnya sumber daya keuangan manusia, revisi prosedur operasi standar, penjelasan tetapi kebutuhan agar lembaga-lembaganya uraian pekerjaan, pemeringkatan pekerjaan, dapat mengubah sumber daya yang ada menjadi peningkatan insentif kinerja melalui hubungan yang lebih hasil pembangunan yang lebih baik. Reformasi jelas antara gaji yang lebih besar dan promosi, serta kelembagaan Indonesia telah mencapai kemajuan perbaikan fungsi manajemen sumber daya manusia. di beberapa aspek pemerintahan yang penting. Reformasi tersebut juga berupaya memperkuat riset Dalam sepuluh tahun terakhir, suara publik Indonesia dan analisis kebijakan dalam departemen dan lembaga telah menguat secara signifikan, melalui organisasi pemerintah. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/PAN berencana memperluas reformasi ini yang jauh lebih kuat untuk memastikan keterbukaan ke lembaga sektor publik lainnya. Hal ini merupakan informasi, serta kemampuan penyelidikan dan disipliner strategi yang menggunakan pendekatan bertahap yang efektif. Selain itu, terdapat kekurangan kerangka untuk mencegah gangguan terhadap praktek-praktek yang memadai untuk mengukur dan memantau dan rutinitas standar di tahap-tahap awal, sebelum hasilnya, serta mekanisme pertanggungjawaban sosial menunjukkan perbaikan yang nyata di kinerja sektor yang mencari, menilai, dan memastikan penerapan publik lewat program-program reformasi perintis. umpan balik klien mengenai kinerja. Walaupun beberapa bidang yang tertinggal merupakan Akuntabilitas Lembaga akibat dari struktur pemerintah yang tidak efisien atau Dalam perjuangan melawan suap dan korupsi, kurangnya kapasitas, dalam beberapa kasus, korupsi pemerintah telah memperkokoh beberapa lembaga kelembagaan yang terencana telah menghambat antikorupsi. Penyelidikan dan, tentunya, tuntutan hukum reformasi, dan mendorong perkembangan korupsi. atas korupsi tingkat tinggi telah menjadi semakin lazim. Dalam transisi Indonesia yang belum sempurna, Pemerintah juga mulai menerapkan reformasi-reformasi beberapa lembaga pemerintah dan nonpemerintah penting dalam sistem-sistem utama manajemen masih berutang budi pada kelompok-kelompok keuangan publik, pengadaan barang/jasa, peraturan kepentingan yang kuat. Akibatnya, mereka dapat bisnis, proses audit, serta pengawasan dan evaluasi. merintangi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Meskipun langkah-langkah ini jarang diketahui umum, dan negara secara keseluruhan untuk meraih hasil- namun seringkali memiliki dampak yang penting dan hasil pembangunan yang lebih baik. tahan lama pada peluang-peluang dan insentif-insentif korupsi. Indonesia mengalami kemajuan-kemajuan Tahap transisi Indonesia selanjutnya akan tergantung besar selama lima tahun terakhir dalam menegakkan pada penanggulangan semua masalah organisasi 8 kerangka hukum dan administratif yang kuat untuk dan kelembagaan ini. Saat ini ada peluang untuk modernisasi manajemen keuangan publik yang sesuai mendukung tahap transisi kelembagaan berikutnya dengan praktek internasional yang baik. karena banyak badan pemerintah telah mengambil Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif alih reformasi-reformasi ini. Perubahan dan reformasi Meskipun ada langkah-langkah positif ini, masalah- kelembagaan akan memerlukan kerja sama dengan masalah yang telah lama berlangsung memerlukan lebih dan melalui lembaga-lembaga. Di sana terdapat banyak waktu apabila masalah-masalah tersebut harus peluang-peluang untuk mendukung perubahan itu, ditangani secara menyeluruh dan diselesaikan dengan juga tokoh-tokoh reformasi yang berkomitmen. Tokoh- efektif. Lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia tokoh itu akan memberi dukungan khusus terhadap memerlukan sistem, peraturan, dan metode kendali perubahan. BAB 2 PENDEKATAN STRATEGIS BERINVESTASI DALAM LEMBAGA-LEMBAGA DI INDONESIA STRATEGI KEMITRAAN NEGARA TAHUN FISKAL 2009-2012 Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Pembelajaran besar pada iklim investasi. Hubungan antara kegiatan analisis dan konsultasi (AAA) dan operasi WBG lainnya Strategi Kemitraan Negara atau Country Partnership juga memerlukan penguatan. Strategy (CPS) ini dikaitkan dengan Strategi Regional Asia Timur dan Pasifik 2, Bank Dunia, dan dalam Sistem pengelolaan, operasional, dan administrasi strategi WBG untuk negara berpendapatan menengah. WBG di Indonesia telah terhambat oleh pengembangan Indonesia memberi kesempatan bagi WBG untuk program WBG yang signifikan, terutama pertumbuhan bermitra dengan suatu negara ­ dengan kedudukan kegiatan yang didukung oleh dana perwalian atau regional dan global yang kokoh ­ suatu kesempatan trust funds. Oleh karena itu, walaupun secara umum bagi WBG untuk berkontribusi terhadap usaha- keseluruhan pelaksanaan CAS dianggap telah sesuai usaha pemerintah untuk mempercepat dan berbagi jalur, penundaan atau kemajuan yang terbatas peningkatan dalam pertumbuhan dan kemakmuran masih terjadi dalam mencapai beberapa hasil-hasil sosial ekonomi. CPS ini didasarkan pada konsultasi CAS. Sehubungan dengan hal ini, penilaian tersebut dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah merekomendasikan agar WBG sebaiknya berfokus (lihat Apendiks 9 mengenai konsultasi masyarakat pada tujuan-tujuan yang lebih kecil. madani), serta pembelajaran dan rekomendasi dari penilaian, termasuk Evaluasi Bantuan Negara atau Country Assistance Evaluation(CAE), pekerjaan yang Pendekatan mendasari Tinjauan Pemantauan Hasil Negara atau Country Results Monitoring Review(CRMR), dan CPS menandai kebangkitan kembali Indonesia sebagai Laporan Penyelesaian CAS atau CAS Completion suatu negara menengah yang sedang maju (hanya Report (CAS-CR). IBRD). CSP menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan 10 Penilaian tersebut menganggap bahwa kebijakan, di negara yang berpenghasilan menengah dan investasi dan dukungan analisis WBG telah berkontribusi kompetitif, diperlukan lembaga-lembaga yang kuat kepada keberhasilan dan pencapaian pemerintah, dan efektif. Untuk mewujudkannya, diperlukan suatu Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif khususnya dalam stabilitas makroekonomi, reformasi bentuk keterlibatan lain berdasarkan kemitraan sejati. lembaga dan penyediaan beberapa layanan utama, Pemerintah membutuhkan dukungan yang dapat termasuk melalui rangkaian Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan atau DPL), program pembangunan berbasis masyarakat Kotak 2. Pengunaan istilah "lembaga" (community-driven development atau CDD), dan intervensi sektor pendidikan. WBG juga efektif dalam CPS menggunakan istilah "lembaga" untuk menjalankan peranannya sebagai penyelenggara menunjukkan pengaturan dan organisasi bukan pertemuan mitra-mitra pembangunan dalam hanya milik negara (pemerintah, badan legislatif menanggapi bencana, serta memainkan peranan dan kehakiman pada semua tingkatan: nasional, penting dalam menyediakan analisis dan nasihat provinsi, dan kabupaten), tapi juga para pelaku yang berkualitas dan tepat waktu, dan dalam menjalin sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat kemitraan yang efektif. madani, dan organisasi berbasis masyarakat (CSO dan CBO), akademia (khususnya Secara keseluruhan, dukungan pembiayaan investasi universitas-universitas), forum-forum pemikiran WBG terbatas. Indonesia membutuhkan lebih banyak (think tanks), organisasi profesional dan media. investasi-investasi dengan kualitas yang lebih baik. Fokus utama CPS adalah meningkatkan Kombinasi dari biaya transaksi yang dirasakan tinggi akuntabilitas dan membangun kapasitas untuk mengikuti prosedur WBG, keterlambatan organisasi negara dan nonnegara yang terpilih komitmen mitra-mitra di beberapa bidang, dan untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan kapasitas pemerintah yang kurang dalam beberapa Indonesia. sektor, telah menyebabkan kelambatan dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, dan penundaan Strategi tersebut menyadari pentingnya realisasi hasil-hasilnya. Sejumlah proyek pemberian memperkuat, baik kapasitas maupun layanan pedesaan dan sosial (misalnya dalam akuntabilitas, lembaga-lembaga eksekutif pertanian dan kesehatan) telah mengalami kesulitan utama (misalnya kementerian dan instansi), mencapai tujuan mereka. Infrastruktur disebutkan serta keterlibatan dengan lembaga noneksekutif sebagai salah satu bidang yang memerlukan kemajuan milik pemerintah, misalnya parlemen dan yang jauh lebih besar. Tinjauan tersebut dengan tegas lembaga audit. Pada saat bersamaan, CPS menekankan kebutuhan akan perbaikan yang lebih menyadari bahwa rekanan nonpemerintah ________________________________________________ dapat memainkan peranan penting dalam 2 Securing the Future: Supporting Shared and Sustainable Growth memperkuat akuntabilitas. in the East Asian and Pacific Countries and Beyond; 2 April 24, 2008 diandalkan dan tepat waktu demi pembangunan dan berupaya kuat melakukan penyelasaran dari belakang program pengentasan kemiskinan. Tinjauan terhadap dan membantu melaksanakan prioritas reformasi program WBG menuntut lebih banyak fokus dan pemerintah. konsolidasi. Pada saat ini, pembiayaan WBG Mewakili bagian yang sangat kecil dari investasi Indonesia. Saat ini pemerintah telah menjadikan kepemerintahan Peningkatan dampaknya tergantung pada apakah yang baik sebagai salah satu prioritas. Tuntutan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil-hasil diberikan pada CPS saat ini adalah mengupayakan pembangunan dan investasi sektor swasta yang lebih cara-cara praktis untuk melaksanakan agenda besar lagi. kepemerintahan sesuai dengan strategi pemerintah. CPS berupaya melakukan hal tersebut dengan Untuk semua alasan-alasan tersebut, fokus dari Strategi menempatkan "berinvestasi dalam lembaga-lembaga Kemitraan Negara di tahun 2009 sampai 2012 adalah Indonesia" pada pusat pekerjaan WBG, menggunakan pada investasi dalam lembaga-lembaga Indonesia (lihat fokus kepemerintahan ini untuk menentukan bidang, Kotak 2 untuk pengertian istilah "lembaga"). WBG akan dan di sektor di mana WBG akan terlibat. mendukung Indonesia melaksanakan program-program dan solusi-solusinya sendiri dalam menghadapi Yang mendasari strategi ini adalah suatu pengertian tantangan-tantangan pembangunannya. Dalam bahwa perubahan kelembagaan yang berhasil di prosesnya, WBG bertujuan meningkatkan hubungan dan sebuah negara berpendapatan menengah yang investasi guna menghasilkan kebijakan berbasis global, besar, beraneka ragam, dinamis dan demokratis reformasi kelembagaan dan sistemik. Oleh karena itu seperti Indonesia cenderung merupakan inisiatif dan semua keterlibatan WBG akan dilihat melalui sebuah dorongan dari pemerintah, dan pada awalnya mungkin "lensa kelembagaan" dan dipilih berdasarkan kontribusi harus dibatasi lingkupnya dan untuk bidang-bidang mereka dalam memperkuat lembaga-lembaga dan khusus (sektor atau daerah). Penerapan reformasi sistem-sistem di Indonesia, terutama yang dimiliki oleh kelembagaan dan sistemik yang telah terbukti dapat 11 sektor publik (Gambar 2). diperluas secara bertahap pada bidang lainnya untuk memastikan kepemilikan dan kesinambungan yang STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA CPS merupakan suatu kemajuan alami dari Strategi lebih besar. Maka CPS berupaya untuk menyokong Bantuan Negara Indonesia (CAS) sebelumnya untuk kisah keberhasilan berdasarkan kepemimpinan periode 2004 sampai 2008. Banyak unsur dari lembaga-lembaga Indonesia, dan dengan demikian pendekatan CPS yang telah diterapkan di masa berkontribusi untuk semakin memperkuat efektivitas, lampau dan telah membentuk landasan bagi beberapa kredibilitas dan kinerja mereka. WBG akan mendorong dari program-program dan kemitraan WBG yang replikasi keberhasilan-keberhasilan ini untuk paling berhasil di Indonesia. CPS mempertahankan memaksimalkan dampak kemitraan tersebut. penekanan yang kuat pada aspek pemerintahan, seperti pada CAS sebelumnya, mengingat bahwa Penerapan pendekatan ini menuntut WBG pemerintahan yang baik tetap menjadi hal yang paling memperdalam pengertiannya mengenai lembaga- penting dalam pembangunan di Indonesia. Akan tetapi, lembaga Indonesia dan tantangan-tantangan yang jika CAS yang terakhir berfungsi sebagai dokumen mereka hadapi, sehingga WBG mampu mengidentifikasi yang menetapkan agenda pada saat pemerintah posisi yang harus diambil untuk berkontribusi dalam masih berfokus pada masalah kepemerintahan, CPS perwujudan atau pengulangan kisah keberhasilan Gambar 2. Pendekatan CPS: Berinvestasi dalam Lembaga-lembaga Indonesia Hasil Pembangunan Program Pemerintah Lensa Kelembagaan Keterlibatan Inti Dukungan WBG tersebut dan untuk menyediakan produk-produk Prinsip-prinsip dan Praktek-praktek yang sesuai. Hal ini memerlukan perubahan cara, dari penekanan pada transaksi menjadi kemitraan sejati Kemitraan antara pemerintah dan WBG didasarkan yang berdasar pada hubungan dan kepercayaan pada: (i) penetapan fokus pada seluruh dukungan kelembagaan jangka panjang. Mengambil manfaat WBG secara langsung pada strategi pembangunan, sepenuhnya dari kesempatan yang ada juga tujuan kebijakan dan program prioritas pemerintah memerlukan konsolidasi beragam proyek dan kegiatan sebagaimana tecermin dalam rencana pembangunan konsultasi yang dibiayai WBG. Komponen penting dari jangka menengah (RPJM), rencana tahunan dan pendekatan CPS ini adalah untuk berinvestasi dalam anggaran tahunan negara; (ii) penggunaan sistem dan lembaga-lembaga pengetahuan Indonesia. WBG prosedur milik Indonesia sampai pada taraf maksimum akan mendukung universitas-universitas di Indonesia yang dimungkinkan dan mengadakan perlindungan dan forum-forum pemikiran untuk mengembangkan dan langkah-langkah tambahan dengan cara yang dan memperluas fondasi analitis Indonesia demi memperkuat sistem dan prosedur negara apabila pembangunan (lihat Bab 4). hal tersebut tidak mungkin dilakukan; namun (iii) terus memberi penekanan kuat pada pengendalian fidusia, akuntabilitas dan kesempurnaan teknis untuk Penyeleksian memastikan dukungan yang berkualitas tinggi dan kekepemerintahan yang baik; (iv) menggunakan Selaras dengan strategi kemitraan regional dan kapasitas yang ada secara efektif dan dengan demikian negara, WBG akan terlibat dan menggunakan sumber menyelaraskan dukungan bagi pengembangan daya-sumber dayanya pada bidang dan sektor kapasitas; dan (v) mendukung upaya-upaya pemerintah yang signifikan bagi para pemangku kepentingan di untuk memperkuat konsolidasi dan penyesuaian Indonesia. WBG akan terlibat di mana ada kebutuhan sumber daya-sumber daya pembangunan demi hasil- 12 penting, yang di dalamnya terdapat peluang untuk hasil pembangunan yang kokoh. reformasi, ada permintaan yang jelas dari para pemangku kepentingan utama Indonesia, dan WBG Keterlibatan WBG akan dirancang demi pengembangan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif memiliki kapasitas untuk mewujudkan: efektivitas lembaga-lembaga dan mencapai hasil-hasil pembangunan yang lebih kuat. Kombinasi khusus · Signifikansi: Bidang keterlibatan mencerminkan dari tindakan, sistem, dan mekanisme yang didukung prioritas pemerintah; WBG dalam setiap bidang keterlibatan bergantung · Kebutuhan: Tantangan-tantangan pembangunan pada persyaratan dan kondisi tertentu. Program- merupakan hal yang penting; program selama periode CPS akan dibangun di atas · Peluang: Lembaga-lembaga mitra (pemerintah pengalaman WBG dalam memperkuat akuntabilitas dan/atau nonpemerintah) berkomitmen terhadap dan memperkokoh kapasitas, keduanya akan perubahan kelembagaan; diperdalam untuk bidang-bidang utama keterlibatan · Permintaan: Para pemangku kepentingan utama WBG (lihat Bab 3). Indonesia menganggap WBG sebagai mitra pilihan; dan · Kapasitas: WBG memiliki keunggulan komparatif Akuntabilitas Kelembagaan dan kesepahaman dengan mitra lainnya mengenai peranan masing-masing, bidang-bidang dukungan, Bila memungkinkan, WBG akan memperkuat insentif dan kemungkinan untuk penyebaran sumber daya dan proses untuk mendorong akuntabilitas demi melalui kerja sama. peningkatan efektivitas pemerintah. Secara umum, keterlibatan CPS akan membantu dalam membangun Konsekuensi dari penerapan semua kriteria ini adalah atau memperkuat beberapa atau semua dari hal-hal bahwa akan ada bidang dan sektor yang mungkin berikut ini: memiliki kebutuhan penting, namun WBG tidak akan · Mekanisme akuntabilitas sosial untuk mengangkat atau tidak lagi aktif dalam bidang tersebut. Dalam suara dan partisipasi; beberapa bidang-bidang tersebut, WBG mungkin akan · Transparansi eksternal dan akses lebih besar terus mempertahankan keterlibatannya, sekalipun terhadap informasi umum, serta, seandainya pada suatu tingkat yang lebih rendah, agar dapat memungkinkan, mekanisme penanganan keluhan berada pada posisi mendukung keberhasilan, apabila dan/atau penyelesaian perselisihan untuk ada kesempatan. akuntabilitas yang lebih besar; · Sistem pengawasan dan evaluasi yang mengukur Instrumen-instrumen kinerja kelembagaan yang memungkinkan akuntabilitas hasil-hasilnya; Kemitraan akan dilaksanakan oleh WBG dalam: (i) · Mekanisme untuk menghargai kinerja yang menggunakan instrumen-instrumen keuangan untuk baik dalam kerangka kerja yang diperbolehkan ikut membiayai bersama bagian dari program-program berdasarkan pedoman kepegawaian negara prioritas yang dianggarkan pemerintah, membiayai Indonesia; investasi sektor swasta, dan menggunakan instrumen- · Pengadaan, pengelolaan keuangan, dan sistem instrumen baru bila sesuai dan; (ii) menyediakan kontrol untuk meningkatkan efektivitas biaya dan layanan yang fleksibel dan sesuai permintaan, catatan memastikan bahwa dana-dana digunakan sesuai kebijakan dengan tanggapan cepat, pekerjaan dengan dengan tujuan; dan analisis dan pengetahuan mendalam, dan konsultasi · Mekanisme audit dan penyelidikan internal dengan di tempat dan bantuan teknis dalam bidang proritas, menganggap para pejabat masyarakat madani dengan penekanan khusus pada tim dengan berbagai bertanggung jawab langsung terhadap segala disiplin dan berbagai mitra; dan (iii) terus mencari penyalahgunaan dana. dan memanfaatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan lainnya untuk Kapasitas Kelembagaan semakin menyelaraskan kebijakan, dukungan analitis Untuk memperkokoh kapasitas kelembagaan, dan keuangan dengan strategi dan prioritas yang keterlibatan akan membangun atau memperkuat dipimpin oleh pemerintah. beberapa atau semua dari hal-hal berikut ini: · Kerangka kerja hukum dan peraturan; · Kebijakan, prosedur dan standar operasional, teknis dan administratif; · Struktur organisasi, termasuk kejelasan dalam 13 penjabaran peranan dan tanggung jawab; · Sistem pengelolaan, informasi dan evaluasi, serta STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA kapasitas pelaksanaan, teknis dan evaluasi; · Kapasitas perencanaan dan penganggaran; · Kapasitas penelitian dan analisis, termasuk untuk mendukung perumusan kebijakan; dan · Pemberian pengetahuan dan informasi, termasuk mengenai praktik terbaik internasional; · Lembaga pendukung pasar seperti biro kredit dan standar mutu. Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif 14 Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan BAB 3 PROGRAM WBG KETERLIBATAN INTI SAAT INI STRATEGI KEMITRAAN NEGARA TAHUN FISKAL 2009-2012 Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Berdasarkan rencana pembangunan pemerintah dan Dengan peningkatan program pembiayaan, kualitas konsultasi dengan CPS, WBG telah mengidentifikasi keterlibatan pengetahuan WBG akan menentukan lima bidang keterlibatan tematis yang diharapkan relevansi jangka menengah dan dampak pembangunan dapat membentuk inti dari strategi kemitraan, bersama di Indonesia. Selama masa CPS ini, program kegiatan dengan dua rangkaian keterlibatan lintas sektor analisis dan konsultasi akan disesuaikan dengan untuk memperkuat lembaga dan sistem lembaga program pembiayaan dalam tujuh keterlibatan inti pemerintah pusat maupun daerah (Gambar 3). ini. Selain itu, program AAA akan memungkinkan Keterlibatan-keterlibatan tersebut saat ini mendukung dilanjutkannya keterlibatan yang berpusat pada program-program utama pemerintah dengan tujuan pengetahuan di bidang-bidang noninti (misalnya utama memperkuat efektivitas lembaga-lembaga kesehatan, di mana program pengetahuan yang di Indonesia. Setiap bidang ini mewakili kombinasi substansial telah dikembangkan). pembiayaan dan kegiatan analisis dan konsultasi yang akan diberikan WBG untuk mendukung program- Prioritas pembangunan Indonesia yang mendasar program Pemerintah. diperkirakan tidak berubah dalam jangka pendek. Akan tetapi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Keterlibatan WBG di bidang-bidang ini berada pada (RPJM) pemerintah untuk tahun 2010-2014 belum tahap kematangan yang berbeda-Beda. Hal ini terlihat dirumuskan. Hasil Pemilu 2009 dapat memunculkan baik dari kedalaman dialog, jenis kegiatan yang prioritas-prioritas dan kesempatan-kesempatan didukung, maupun kekhususan hasil yang diharapkan. keterlibatan yang berbeda. Dengan demikian, kapasitas WBG memiliki, misalnya, keterlibatan yang cukup lama WBG untuk merespons permintaan yang muncul dan dalam mendukung lembaga dan sistem pemerintah persyaratan yang berubah-ubah bergantung pada pusat, pengembangan sektor swasta, pendidikan, tingkat fleksibilitas program, baik dalam keterlibatan dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan berbasis intinya maupun dalam bidang-bidang pilihan lainnya di 16 masyarakat, tetapi keterlibatan WBG dalam mendukung luar program-program inti tersebut. lembaga dan sistem pemerintah daerah, infrastruktur, atau kelestarian lingkungan, dan upaya-upaya Apakah makna dari "Berinvestasi dalam Lembaga- Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif penanggulangan bencana masih dalam pengembangan. Lembaga di Indonesia" untuk program WBG? Selanjutnya, WBG mengetahui bahwa ada bidang- Indonesia menghadapi dua tantangan kelembagaan bidang yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, tetapi yang mendasar, yaitu kelemahan dalam akuntabilitas mitra imbangannya kurang berkomitmen melakukan dan kapasitas, yang kedua-duanya memiliki ciri reformasi kelembagaan. Ada juga bidang yang hanya khusus dan menawarkan titik masuk reformasi yang membutuhkan sedikit keterlibatan WBG. Sejalan berbeda-beda (lihat Bab 2). CPS bertujuan membantu dengan selektivitas pendekatan yang dicari melalui mengatasi kedua tantangan ini melalui keterlibatan CPS, WBG akan membatasi keterlibatannya dalam inti WBG. Jenis-jenis intervensi khusus bergantung bidang-bidang tersebut. pada sifat sektor terkait, titik masuk yang telah ada, Gambar 3. Berinvestasi dalam lembaga-lembaga Indonesia: keterlibatan inti saat ini Instansi dan Sistem Pemerintah Pusat Instansi dan Sistem Pemerintah Daerah Hasil Pembangunan Program Pemerintah dan Penanggulangan Bencana Pembangunan Sektor Swasta Kesinambungan Lingkungan Lensa Kelembagaan Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Sosial Keterlibatan Inti Dukungan WBG Infrastruktur Pendidikan Tabel 3. Meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui penguatan akuntabilitas dan kapasitas dalam keterlibatan inti WBG Keterlibatan Lintas Sektor Keterlibatan Sektoral Lembaga Lembaga Pengembangan Kelestarian dan dan Sistem Pembangunan Masyarakat dan lingkungan dan Sistem Infrastruktur Pendidikan Pemerintah Sektor Swasta Perlindungan Penanggulangan Pemerintah Pusat Sosial Bencana Daerah Penguatan akuntabilitas kelembagaan, melalui: Membangun mekanisme akuntabilitas sosial ke dalam rancangan proyek untuk menaikkan suara dan partisipasi Memajukan transparansi eksternal dan akses terhadap informasi untuk akuntabilitas yang lebih baik Meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi Membuat mekanisme pemberian penghargaan untuk kinerja yang baik dalam batasan yang diizinkan oleh pedoman kepegawaian di Indonesia 17 Memperkuat pengadaan, sistem pengelolaan dan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA pengendalian keuangan untuk meningkatkan keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dana pemerintah Memperkuat audit internal dan mekanisme penyelidikan Penguatan kapasitas kelembagaan, melalui: Memperkuat kerangka hukum dan peraturan Memperkuat kebijakan, prosedur, dan standar operasional, teknis, dan administrasi Memperkuat susunan organisasi, termasuk kejelasan definisi peranan dan tanggung jawab Memperkuat sistem manajemen, informasi, dan evaluasi, dan meningkatkan kapasitas pelaksanaan, teknis, dan evaluasi Mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran Membangun kapasitas penelitian dan analisis, termasuk untuk mendukung perumusan kebijakan Berbagi pengetahuan dan informasi tentang praktik- praktik internasional yang diterima Catatan: Sel berwana gelap mewakili keterlibatan yang sedang berlangsung (CAS) dan yang akan datang (CPS). Sel bergaris-garis mewakili bidang yang diharapkan/yang akan datang (CPS. dan kematangan setiap keterlibatan tersebut. Tabel mitra, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah berikut ini menggambarkan bagaimana WBG akan (LKPP) yang baru dibentuk, yang bertanggung jawab mempromosikan efektivitas melalui penguatan atas perencanaan dan pengembangan strategi dan mekanisme akuntabilitas dan peningkatan kapasitas kebijakan pengadaan umum yang terfokus dan dalam bidang-bidang keterlibatan intinya (Tabel terkoordinasi). Kemitraan tersebut, yang bertujuan 3), sementara bagian berikutnya menjelaskan sifat memperkuat efektivitas kelembagaan, akan berbentuk dari keterlibatan tersebut dan kontribusi WBG yang layanan analisis dan konsultasi, dialog kebijakan, diharapkan untuk hasil pembangunan Indonesia.3 proyek reformasi, dan pinjaman. Akuntabilitas akan ditingkatkan melalui penguatan Keterlibatan Lintas Sektor 1: Lembaga dan pengelolaan keuangan dan sistem data pemerintah Sistem Pemerintah Pusat yang berkelanjutan. Hal ini akan mencakup penguatan mekanisme audit dan penyelidikan, meningkatkan Didorong oleh para tokoh reformasi kunci di sistem pengawasan dan evaluasi yang mengukur pemerintahan, Indonesia mengalami kemajuan kinerja lembaga, dan memperkuat kebijakan-kebijakan yang mantap dalam meningkatkan efektivitas dan manajerial, operasional, dan teknis, serta prosedur dan akuntabilitas lembaga dan sistem pemerintah standar pengumpulan dan analisis data. Kapasitas pusat. Dalam keterlibatan lintas sektor yang juga akan diperkuat dengan mendukung peningkatan vital ini, WBG akan berperan secara penuh dan kerangka peraturan, mengembangkan program- aktif untuk mendukung upaya pemerintah dalam program pembangunan kapasitas berskala nasional, mempertahankan momentum reformasi. Jika terdapat dan membentuk unit-unit pengadaan profesional di contoh-contoh keberhasilan yang sesuai, WBG akan dalam lembaga-lembaga pelaksana dengan berfokus mendorong replikasi keterlibatan-keterlibatan yang pada bidang-bidang keterlibatan WBG. 18 sukses ini dalam lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Rangkaian Pinjaman Kebijakan Pembangunan peningkatan efektivitas kelembagaan. (Development Policy Loan atau DPL) akan terus menjadi Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif pusat dukungan WBG untuk reformasi kelembagaan WBG akan terus membangun hubungan dan dialog dan sistem pemerintah pusat. Dengan didukung oleh yang telah cukup kuat dengan Departemen Keuangan pembiayaan paralel dari Pemerintah Jepang dan Bank (Depkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Asia (Asian Development Bank atau Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). ADB), DPL telah membantu upaya-upaya pemerintah Dengan mengetahui kemajuan riil yang telah dicapai mengurangi belanja pemerintah yang tidak efisien, dalam beberapa tahun terakhir dan dengan dilandasi memperkuat administrasi pajak dan pengelolaan keinginan mempertahankan dorongan tersebut, WBG utang, meningkatkan daya saing sektor keuangan, juga akan mengembangkan kemitraannya dengan dan melaksanakan reformasi kepemerintahan dan lembaga-lembaga di Indonesia yang bertanggung fidusia. Dengan berlandaskan program AAA besar jawab menjamin pengawasan, akuntabilitas, dan yang turut dibiayai oleh mitra pembangunan, DPL supremasi hukum (rule of law), dan memimpin juga telah mendukung reformasi-reformasi inti untuk perlawanan terhadap korupsi, termasuk Komisi meningkatkan iklim usaha dan penyediaan layanan. Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, lembaga-lembaga audit milik pemerintah (BPK dan Generasi DPL berikutnya akan meneruskan pembinaan BPKP), dan lembaga-lembaga audit milik pemerintah atas hubungan yang erat dengan departemen- daerah (BAWASDA atau Badan Pengawasan Daerah), departemen ekonomi yang berpemikiran reformis dan unit Inspektur Jenderal terkait dari lembaga-lembaga mendukung pemerintah pusat Indonesia memperkuat Tabel 4. Lembaga-lembaga pemerintah pusat ­ Gambaran hasil yang didukung oleh WBG Tujuan jangka panjang Indonesia Hasil pembangunan pada akhir FY12 Memperkuat lembaga dan sistem · Peningkatan orientasi hasil dalam proses anggaran. pemerintah pusat untuk meningkatkan · Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan handal melalui operasionalisasi TSA yang pengelolaan keuangan pemerintah efektif. dan kepemerintahan dalam rangka · Peningkatan administrasi pajak melalui penambahan jumlah: catatan registrasi yang meningkatkan dampak pembangunan akurat; audit laporan wajib pajak. Tunggakan pajak berkurang. belanja anggaran prioritas. · Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu dari statistik kunci yang dihasilkan BPS, mis., akun nasional, data kemiskinan · Peningkatan kerangka pengadaan pemerintah; kapasitas pengadaan di tingkat nasional dan provinsi; dan kualitas audit ________________________________________________ 3 Lihat Lampiran B3, Lampiran B4 dan Lampiran 10 untuk rincian tentang program pinjaman dan nonpinjaman yang akan didukung dalam masing-masing bidang pengembangan. efektivitas sistemnya. Elemen-elemen kuncinya meliputi oleh dana perwalian. Salah satu contohnya adalah pembangunan kapasitas perencanaan dan pembuatan Prakarsa Analisis Belanja Pemerintah (Initiative for anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, Public Expenditure Analysis atau IPEA), yang berupaya sedangkan tindakan-tindakan khususnya berkaitan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dengan pengadaan umum, audit, pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah dan membangun evaluasi, dan penelitian dan analisis demi perumusan kapasitas penelitian dan analisis Pemerintah untuk kebijakan yang lebih baik -- semua diambil dari mendukung kebijakan yang lebih baik dan perumusan paket kebijakan pemerintah sendiri. Sementara itu, anggaran. Tujuan lainnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian korupsi akan diperkuat transparansi pada sektor-sektor minyak bumi, gas melalui peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi, alam, dan pertambangan, di mana WBG mendukung sistem pengendalian keuangan, dan mekanisme audit adopsi Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif dan penelitian, dengan membebankan tanggung (Extractive Industries Transparency Initiativeatau EITI). jawab kepada para birokrat atas dana di bawah kendali mereka. Keterlibatan Lintas Sektor 2: Lembaga dan WBG juga akan beroperasi melalui Proyek Administrasi Sistem Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Pemerintah (Government Financial Management and Revenue Pemberdayaan pemerintah daerah telah menjadi salah Administration Projectatau GFMRAP) dan Proyek satu prestasi Indonesia yang paling mengagumkan Pengembangan Kapasitas Statistik (Statistical Capacity dalam satu dekade terakhir. Hampir 500 pemerintah Building Project atau STATCAP) yang akan datang, daerah di Indonesia saat ini mengelola hampir 40 persen yang membiayai investasi dalam modernisasi teknologi, dari seluruh belanja pemerintah dan telah menjadi pembangunan kapasitas, dan pengelolaan perubahan. pemain-pemain penting dalam memastikan bahwa Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Indonesia mencapai tujuan-tujuan pembangunan di 19 (SPAN) akan meningkatkan akuntabilitas melalui suatu masa mendatang. Dengan adanya pemilihan daerah sistem perbendarahaan otomatis yang baru. Selama secara langsung, provinsi dan kabupaten/kota kini STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA jangka waktu CPS, efektivitas kelembagaan melalui dikepalai oleh para pejabat yang langsung bertanggung pengembangan akuntabilitas dan kapasitas sistem jawab kepada masyarakat pemilihnya. Banyak di antara administrasi pajak akan ditingkatkan melalui Proyek mereka telah melaksanakan reformasi yang radikal Reformasi Pajak Indonesia (Project for Indonesian Tax dan inovatif dengan tujuan meningkatkan kapasitas Administration Reform atau PINTAR). Proyek-proyek ini dan akuntabilitas kelembagaan, dan dalam beberapa secara langsung mengubah kerangka kelembagaan, kasus, dengan tujuan mendorong pembangunan sektor insentif, dan organisasi yang mendasar untuk fungsi- swasta di tingkat daerah. Para mitra pembangunan fungsi inti dari Depkeu, BPS dan lembaga-lembaga kini memiliki sejumlah besar tokoh reformasi daerah terkait lainnya, termasuk perumusan kebijakan fiskal, yang dapat mereka ajak bekerja sama, dan prakarsa- penganggaran, perbendaharaan, audit internal, prakarsa yang menjanjikan kini semakin berkembang. pengadaan, penyelesaian sengketa pendapatan dan pengawasan legislatif. Reformasi kepegawaian Akan tetapi, tantangannya cukup banyak. Kebutuhan, akan mendukung pemutakhiran peta arah organisasi kesempatan, permintaan, serta kapasitas WBG untuk Depkeu, pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya dari menanggapi sangat berbeda antara daerah satu dan strategi reformasi manajemen sumber daya manusia daerah lainnya di seluruh nusantara. Pengalaman di Depkeu, dan penerusan reformasi Depkeu ke dengan program-program pendukung pemerintah departemen-departemen lainnya. daerah telah menunjukkan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh pelaksanaan di tingkat pusat: tidak ada Depkeu dan WBG juga akan menjalani suatu program satu pun lembaga pemerintah pusat yang berada penting dari layanan analisis dan konsultasi untuk di posisi mengawasi pelaksanaan proyek dari awal mendukung departemen-departmen ekonomi dalam hingga akhir. Kapasitas yang terbatas di lembaga- keseluruhan upaya reformasi pengelolaan keuangan lembaga pemerintah pusat dalam berurusan dengan pemerintah, termasuk perumusan anggaran, alokasi Depkeu dalam hal menyusun anggaran, mengelola sumber daya, dan pelaksanaan anggaran. Salah persetujuan dan pelaksanaan anggaran internal, dan satu bagian yang baik dari upaya-upaya ini didukung mendukung pelaksanaan di lapangan juga merupakan Tabel 5. Pemerintah-pemerintah daerah- Gambaran hasil yang didukung oleh WBG Tujuan jangka panjang Indonesia Hasil pembangunan pada akhir FY 12 Memperkuat pemerintah- pemerintah dan · Peningkatan sistem dan proses pemerintah daerah untuk mencapai perencanaan, lembaga- lembaga daerah yang alokasi sumber daya, dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik terdesentralisasi untuk meningkatkan · Peningkatan standar pelaksanaan layanan baik di daerah perkotaan maupun dampak belanja pemerintah. pedesaan. permasalahan yang signifikan. Kelemahan-kelemahan daerah, dan dilaksanakan oleh mereka, bersama kapasitas di tingkat daerah seringkali memperparah dengan lembaga penelitian daerah Indonesia, yang permasalahan tersebut. Satu pelajaran lain yang dapat meningkatkan kolaborasi dan kapasitas analisis dan dipetik adalah bahwa untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan pemerintah daerah maupun universitas penguatan akuntabilitas kelembagaan di semua daerah. WBG dan para mitra pembangunan lainnya tingkat, keterlibatan DPR daerah, CSO, dan media akan terus bekerja sama dengan para pemangku sangatlah penting. kepentingan daerah tersebut melalui Bantuan Fasilitas Desentralisasi untuk Indonesia Timur (Decentralization Selama jangka waktu CPS, WBG akan bekerja sama Support Facility for Eastern Indonesia atau SOFEI), yang dengan sejumlah kecil pemerintah daerah yang telah menjalin suatu jaringan tokoh-tokoh reformasi menunjukkan komitmen yang jelas untuk mengatasi yang kuat di seluruh wilayah. Pengalaman dengan tantangan-tantangan akuntabilitas dan kapasitas. program-program yang telah berjalan akan membantu Tujuannya, meningkatkan dampak pembangunan menginformasikan dan memperbaiki rancangan dan secara keseluruhan melalui peningkatan belanja cakupan bantuan WBG di masa mendatang. pemerintah yang tepat sasaran dan berkesinambungan dengan cara menjadikan perencanaan pembangunan WBG akan memperkuat dan mempererat kemitraan- lebih tanggap terhadap para pemilih dan dengan kemitraan yang telah terjalin demi peningkatan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan kapasitas pemerintah daerah melalui program- pemerintah. Dukungan akan didasarkan pada program pembiayaan yang telah ada, seperti Prakarsa pendampingan teknis dan pembiayaan bersama untuk untuk Reformasi Pemerintah Daerah (Initiatives program-program belanja daerah. Kelompok Bank for Local Government Reform atau ILGR), Proyek Dunia juga berupaya membiayai badan-badan daerah Pengembangan dan Reformasi Sektor Perkotaan (seperti provinsi, kota, atau perusahaan-perusahaan (Urban Sector Development and Reform Project atau 20 daerah air minum (PDAM) melalui prakarsa daerah USDRP), dan Bantuan untuk Daerah-Daerah Miskin bersama antara Bank dan IFC (pembiayaan mungkin dan Tertinggal (Support for Poor and Disadvantaged dapat diberikan melalui bank-bank daerah atau melalui Areas atau SPADA). Selain itu, Fasilitas Bantuan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dukungan penerbitan obligasi daerah). IFC bekerja Desentralisasi (Decentralization Support Facility atau sama dengan pemerintah daerah dengan berfokus DSF) menyatukan sejumlah mitra pembangunan, pada minimalisasi rintangan-rintangan iklim investasi, termasuk AusAID, DFID, dan Belanda, dengan suatu termasuk kerangka peraturan daerah, dan pada mandat luas untuk melibatkan lembaga-lembaga di pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemitraan Indonesia yang penting bagi kerangka akuntabilitas, antara pemerintah dan swasta. Beberapa program seperti para perumus undang-undang, media, dan tersebut mencakup komponen-komponen untuk jaringan LSM. DSF akan terus menjadi mekanisme mendukung CSO daerah dalam rangka meningkatkan utama mempererat hubungan WBG dengan lembaga- akses terhadap informasi dan akuntabilitas sosial. lembaga kunci di pemerintah pusat yang menetapkan WBG akan terus mengarahkan perhatian pada kisah- dan mengatur lingkungan tempat pemerintah- kisah sukses yang menginspirasi dan inovatif dalam pemerintah daerah beroperasi. Keahlian WBI juga hal reformasi pemerintah daerah untuk mendorong akan ditingkatkan untuk melengkapi upaya WBG untuk replikasi kisah-kisah tersebut. memperkuat akuntabilitas dan kapasitas lembaga- lembaga daerah. Pendekatan WBG digambarkan dengan dua program pelengkap: di provinsi-provinsi dan kabupaten- kabupaten pilihan yang berpemikiran reformasi, suatu Keterlibatan Inti 1 ­ Pembangunan Sektor program yang dialokasikan untuk mencapai keluaran Swasta pemerintah daerah akan memberikan kesempatan untuk memperkuat kontrol keuangan dan sistem Pertumbuhan yang dipelopori sektor swasta akan pengawasan serta evaluasi. Di provinsi-provinsi yang menjadi sangat penting bagi peningkatan daya saing sama, dana perwalian yang dibiayai oleh AusAID, Indonesia, baik secara regional maupun global, Belanda, dan mitra-mitra lainnya, memberikan layanan dan juga akan menjadi kunci bagi keberhasilan analisis dan konsultasi melalui program Analisis Belanja pemerintah dalam mengatasi beberapa kekurangan Pemerintah dan Harmonisasi Kapasitas (PEACH). dalam penyediaan layanan. Dalam beberapa bidang, Program tersebut berupaya mendukung penilaian sektor pemerintah sangat rawan oleh tindak pidana dan peningkatan efektivitas proses perencanaan dan korupsi oleh lembaga (institutional capture). Pada saat penganggaran daerah. Analisis belanja pemerintah bersamaan, swasta berupaya melindungi keuntungan daerah telah menjadi suatu alat yang kuat untuk mereka dengan menempatkan rintangan-rintangan meningkatkan transparansi di provinsi-provinsi di untuk menghalangi calon-calon pesaing. Akibatnya, mana program PEACH telah dilaksanakan. Program- terjadi pengurangan efisiensi dan inovasi, dan penyia- program PEACH digerakkan oleh permintaan, nyiaan kesempatan investasi. Pemerintah mengetahui disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah-pemerintah hal ini dan telah mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk membangun lingkungan usaha yang WBG akan terus bekerja di sektor keuangan. Bank diperlukan agar sektor swasta dapat menjadi kuat dan Dunia membantu pembentukan dan implementasi dinamis, termasuk dengan cara meluncurkan kebijakan, sedangkan IFC berfokus pada investasi serangkaian paket reformasi kebijakan yang di sektor ini. Ketiganya bertujuan memperkuat akses komprehensif selama beberapa tahun terakhir. terhadap layanan-layanan keuangan demi daya saing Investasi swasta kini mulai pulih di Indonesia, dan ada yang lebih baik dan pertumbuhan yang inklusif. peluang-peluang menggiurkan untuk memperkokoh Upaya pembangunan kapasitas WBG di sektor ini kemajuan ini dan membantu mendukung sektor akan berlanjut; dukungan ini sebagian besar dibiayai swasta menjadi penggerak pertumbuhan berbasis menggunakan dana perwalian (termasuk dana luas di Indonesia. Pada khususnya, WBG ditempatkan perwalian ASEM (Asia Europe Meeting)). Pemerintah dengan baik untuk membantu memastikan bahwa mengenali kepentingan sistemik sektor perbankan sektor pemerintah tidak lagi mengalami kemacetan dan baru-baru ini mulai mendapatkan dukungan Bank (bottleneck), tetapi justru memberikan suatu lingkungan Dunia (bersama dengan AusAID) mengenai protokol yang dapat menumbuhkembangkan pengembangan pengelolaan krisis. Diskusi kebijakan mengenai sektor swasta. dampak pada sektor ini atas gejolak pasar kredit global baru-baru ini serta kebijakan fiskal dan moneter Berkat sinergi antara IFC dan tim Bank Dunia, WBG telah domestik terus berlanjut. Pihak yang berwenang telah menjalin suatu hubungan yang kuat dengan para mitra mempertimbangkan karya analitis terperinci di sektor kunci di Indonesia yang membentuk iklim investasi. ini - termasuk kemungkinan Program Penilaian Sektor Para mitra ini meliputi Departemen Perdagangan, Keuangan (Financial Sector Assessment Program/ Kementerian Koordinasi Ekonomi, dan para pembuat FSAP). Kebijakan dan program untuk meningkatkan peraturan di sektor keuangan (seperti Bapepam-LK). akses ke layanan keuangan untuk segmen populasi Ini merupakan bidang kemajuan yang penting, karena yang lebih besar, UKM dan kemitraan publik-swasta korupsi oleh lembaga di sektor pemerintah akan sangat inovatif di area ini, juga akan didukung. 21 menghalangi pengembangan sektor swasta yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Selain dukungan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA anggaran dari rangkaian DPL, kemitraan-kemitraan Keterlibatan inti 2 ­ Infrastruktur ini juga didasarkan atas pekerjaan analisis, konsultasi, dan pengawasan, serta pembangunan kapasitas Pembangunan infrastruktur berskala besar sangat kelembagaan. penting bagi kemajuan Indonesia, hampir pada setiap sektor selama jangka waktu CPS. Meskipun ada Bantuan diberikan kepada Departemen Perdagangan tantangan-tantangan yang cukup signifikan, saat ini agar dapat memberikan sumbangsih yang efektif pintu peluang telah terbuka untuk suatu terobosan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan- - yang tingkat kepentingannya telah dikenal luas kebijakan perdagangan dan investasi dalam dan oleh mitra sejajar pemerintah dan sektor swasta. luar negeri, melaksanakan kebijakan-kebijakan ini, Dengan berfokus pada tiga sub-sektor utama, WBG merundingkan perjanjian-perjanjian dagang, dan akan mendukung lembaga-lembaga, baik swasta mengelola sumber daya manusia dan pengoperasian maupun pemerintah, dalam menemukan solusi-solusi Departemen. Dengan memobilisasi dana perwalian, yang lebih efektif untuk menjembatani kesenjangan WBG telah membentuk satu tim penasihat untuk infrastruktur dengan cara yang berkesinambungan, dan memberikan bantuan langsung di lapangan. Walaupun membantu memperkuat akuntabilitas dan kapasitas ada rintangan-rintangan yang signifikan, prakarsa lembaga-lembaga agar dapat memberikan hasil-hasil tersebut mulai tampak menjanjikan. WBG juga akan infrastruktur yang lebih baik. terus memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pembuat peraturan dan pengawasan, seperti Bank WBG akan memberikan dukungan keuangan dan Indonesia, dengan memberikan bantuan analitis dan konsultasi bagi rencana keuangan infrastruktur teknis bagi upaya-upaya reformasi, dan mendukung pemerintah sendiri sebagaimana tertuang dalam RPJM pengawasan dan evaluasi dampak reformasi. saat ini dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga Tabel 6. Pembangunan sektor swasta ­ Hasil ilustratif yang didukung oleh WBG Tujuan jangka panjang Indonesia Hasil pembangunan pada akhir FY 12 Meningkatkan lingkungan bagi · Penguatan sektor swasta dan keuangan melalui: perbaikan kerangka peraturan; pengembangan sektor swasta untuk peningkatan iklim investasi; penguatan lembaga-lembaga keuangan; peningkatan mempercepat pertumbuhan dan akses ke pasar; pembentukan keterkaitan dengan pasar dan kemitraan. mengurangi kemiskinan. · Peningkatan kapasitas pemerintah daerah terpilih untuk mendukung jalannya usaha. · Peningkatan lingkungan pengaturan dan koordinasi antar badan dalam pengembangan kebijakan investasi · Penguatan struktur dan kapasitas kelembagaan Departemen Perdagangan untuk kebijakan-kebijakan perdagangan yang lebih efektif. yang berkomitmen terhadap reformasi dan tata kelola operasional dari lembaga-lembaga pemerintah. pemerintahan yang baik (good governance). Dukungan Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, dalam ini meliputi suatu program peminjaman investasi yang rangka mendukung penentuan sasaran subsidi substansial, yang diperkokoh dengan rangkaian listrik yang lebih efektif dalam jangka pendek dan pinjaman kebijakan instrastruktur (I-DPL) yang baru- pengembangan kebijakan penentuan harga yang baru ini diluncurkan, serta contoh investasi PPP oleh berkesinambungan dalam jangka menengah. Selain IFC. Dukungan tersebut diharapkan mencakup sektor- itu, WBG akan mendukung peningkatan-peningkatan sektor jalan raya, energi, dan air (irigasi serta layanan kerangka kelembagaan dengan tujuan meningkatkan air dan sanitasi) melalui I-DPL dan turut membiayai investasi swasta di Indonesia. Program pembiayaan pengaturan-pengaturan untuk meningkatkan investasi investasi bank yang akan datang akan berupaya infrastruktur. mengurangi dampak-dampak lokal dan global sektor terhadap lingkungan dan berfokus pada energi yang Keempat badan dengan mana kemitraan yang kuat bersih dan dapat diperbarui, seperti investasi untuk saat ini diperkirakan akan terjalin adalah Direktorat tenaga panas bumi, peningkatan simpanan, teknologi Jenderal Bina Marga (Directorate General of batu bara yang semakin disempurnakan, dan proyek- Highwaysatau DGH), Direktorat Jenderal Sumber proyek transmisi serta distribusi daya, termasuk Daya Air (Directorate General of Water Resources atau distribusi gas. DWR), dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (Directorate General of Human Settlementatau DHS) -- semua Di sektor jalan raya, keterlibatan bank dengan berada di dalam lingkungan Departemen Pekerjaan pemerintah telah mencakup dukungan untuk rancangan Umum -- serta Perusahaan Listrik Negara atau PLN, perencanaan pengelolaan aset jalan raya, rencana yang, bersama dengan beberapa perusahaan energi pengembangan jaringan transportasi, dan peningkatan besar, telah mengisyaratkan kesediaan mereka kapasitas perencanaan di tingkat provinsi dan 22 untuk membangun kembali suatu kemitraan yang kabupaten. IFC berencana mendukung pembiayaan baru dengan WBG. Pembangunan infrastruktur di swasta untuk jalan tol dengan menawarkan modal Indonesia, bahkan dalam masing-masing sektor, akan jangka panjang dan berbagi praktek-praktek yang baik Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif memerlukan penguatan koordinasi di antara lembaga- dari negara-negara lain, untuk membantu Pemerintah lembaga pemerintah, termasuk kementerian lini, SOE, dalam mengembangkan dan membuat perjanjian- dan Depkeu, Bappenas dan Kementerian Koordinasi perjanjian konsesi berstandar internasional, dan Ekonomi. WBG akan mendukung penguatan dialog menindaklanjuti dengan membiayai sejumlah transaksi antarlembaga ini. percontohan tertentu. WBG akan terus memperkuat kerangka kelembagaan di tingkat nasional dan regional, Investasi WBG dalam lembaga-lembaga infrastruktur termasuk fidusia, operasional, teknis, dan sistem dan Indonesia bertujuan memajukan efektivitas melalui kapasitas manajemen dari para rekan imbangan yang akuntabilitas dan kapasitas yang lebih besar. Strategi mendukung upaya pemerintah meningkatkan WBG dirancang untuk mendukung komponen- kualitas dan kapasitas jalan raya. Langkah-langkah komponen kunci dari agenda reformasi infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan lintas sektor di Indonesia, termasuk reformasi-reformasi memerangi korupsi di sektor tersebut adalah penting yang ditujukan demi meningkatkan transparansi demi kelanjutan dan pelaksanaan yang tepat waktu dan efisiensi belanja pemerintah dan memperkuat dari proyek-proyek infrastruktur, yang beberapa di hubungan-hubungan fiskal antarpemerintah; reformasi antaranya telah mengalami masalah pelaksanaan untuk memajukan kemitraan antara pemerintah yang lemah, pengadaan, korupsi, dan kolusi di masa dan swasta dalam kerangka yang transparan dan lalu. Dukungan ini akan diberikan melalui kerja sama tepercaya; pembangunan kapasitas lembaga sektor; dengan ADB, AusAID dan Pemerintah Jepang, yang dan reformasi yang meningkatkan akuntabilitas. merupakan tiga mitra pembangunan inti dalam sektor WBG akan mendukung platform reformasi ini melalui tersebut. Dukungan untuk partisipasi sektor swasta serangkaian pinjaman kebijakan bersama dengan ADB dan desentralisasi yang efektif dari pelaksanaan dan dan pemerintah Jepang. pengelolaan sektor transportasi juga akan dilanjutkan. Dalam sektor energi, strategi WBG akan berfokus Di sektor pengairan, WBG akan mendukung penguatan pada penguatan kapasitas teknis, manajerial, dan kerangka hukum dan peraturan dan meningkatkan Tabel 7. Infrastruktur - Gambaran hasil yang didukung oleh WBG Tujuan jangka panjang Indonesia Hasil pembangunan pada akhir FY 12 Meningkatkan tingkat dan efisiensi · Peningkatan dan perbaikan kualitas belanja pemerintah pusat maupun daerah investasi pemerintah dan swasta dalam untuk infrastruktur melalui peningkatan kebijakan subsidi, kerangka insentif, dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan perencanaan serta penganggaran belanja. memperkuat daya saing. · Peningkatan investasi swasta dalam infrastruktur melalui pembuatan kerangka PPP yang baik, terpercaya, dan transparan secara fiskal. kapasitas teknis, operasional, dan manajemen, Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), termasuk bagi PDAM-PDAM terpilih. WBG akan serta didasarkan atas Proyek Pembangunan Kecamatan memberi perhatian khusus pada operasi rancangan yang terlaksana dengan baik dan contoh Proyek irigasi, waduk, dan reservoir sesuai perubahan Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty Projectatau iklim yang baru dan persyaratan produktivitas. UPP). Dalam program-program tersebut, WBG telah Dalam penyediaan layanan sanitasi dan air berbasis terlibat cukup lama. Selama sepuluh tahun terakhir, masyarakat, proyek PAMSIMAS yang didukung oleh program-program ini telah mengembangkan banyak bank akan mengutamakan pembangunan kapasitas fitur untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan perencanaan integrasi sistem sanitasi masyarakat melalui mekanisme-mekanisme akuntabilitas dan dan rumah tangga yang terpusat, dan penyediaan strategi-strategi pembangunan kapasitas yang kini pembiayaan bagi kotamadya-kotamadya untuk diterapkan oleh proyek-proyek lainnya, tidak hanya di membangun infrastruktur sanitasi. Pembiayaan Indonesia, tetapi juga di luar negeri. tersebut dapat ditawarkan kepada lembaga-lembaga daerah yang bersemangat menerapkan rencana- Mekanisme akuntabilitas mencakup prosedur-prosedur rencana pengembalian biaya operasi dan pemeliharaan sederhana dan praktis untuk mengendalikan keuangan, yang berkesinambungan. mengungkapkan informasi, memberikan umpan balik, keluhan-keluhan, tindak lanjut, dan resolusi. Penghargaan berdasarkan kinerja diberlakukan pada Keterlibatan inti 3 ­ Pengembangan tingkat masyarakat dengan menggunakan mekanisme Masyarakat dan Perlindungan Sosial akuntabilitas sosial yang ada, dan hal ini diperkuat dengan pemantauan mandiri melalui CSO dan media. Melalui dukungan selama satu dekade penuh, Bank Keseluruhan program dirancang untuk menghasilkan Dunia telah memberikan kontribusi bagi kesuksesan permintaan akan tata kelola pemerintahan yang baik di pembangunan pemerintah yang ikut digerakkan oleh tingkat akar rumput. 23 masyarakat dan program-program pemberantasan kemiskinan. Dukungan ini melampaui tahun-tahun yang Untuk meningkatkan kapasitas, dibuatlah program STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA sulit setelah krisis dan hasil-hasil yang diperoleh telah investasi pelatihan fasilitator masyarakat, dengan mendorong pelaksanaan program-program ini secara tujuan memperkuat kemampuan mereka dalam nasional oleh pemerintah. WBG masih memprioritaskan bidang-bidang tertentu, seperti pemantauan dan kerja sama dengan dengan pemerintah untuk evaluasi, perencanaan dan penganggaran, serta memastikan kemajuan yang berkelanjutan menuju pelaksanaan proyek. Kepada mereka diajarkan pemenuhan tujuan-tujuan pemberantasan kemiskinan, penggunaan metode partisipatif untuk memastikan serta mencapai keadilan di seluruh daerah. bahwa masyarakat mengerti akuntansi dasar dan prinsip-prinsip perencanaan dan manajemen. Program Dengan tujuan ini, WBG akan terus mendukung memanfaatkan keahlian lokal secara ekstensif untuk pemerintah dalam perencanaan dan perluasan program input dan penilaian teknis itu akan memperkuat secara efektif yang meningkatkan pertumbuhan kapasitas dan memperluas pengalaman di tingkat yang lebih inklusif dan perlindungan sosial. Hal ini masyarakat. akan meliputi CDD dan program-program bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer atau CCT). Kelompok Bank Dunia (World bank Group/WBG) Dukungan terdiri dari kombinasi antara pembiayaan akan ikut mendanai bagian dari Program Nasional bersama dan pekerjaan analisis dan konsultasi, Pemberdayaan Masyarakat ­ Mandiri (PNPM Mandiri), yang akan banyak dibiayai oleh dana perwalian. mendukung perluasan program dengan taksiran Dukungan CPS untuk efektivitas kelembagaan akan investasi tahunan sebesar US$2 miliar. Dengan banyak difokuskan pada Kementerian Koordinasi berlangsungnya PNPM-Pedesaan dan PNPM- Kesejahteraan Rakyat. Perkotaan, proyek-proyek pengulang diharapkan akan memperluas program PNPM hingga menjangkau Pendekatan CPS terkandung dalam kemitraan antara 70.000 masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun Pemerintah dan WBG dan dilatarbelakangi oleh Program 2009/2010 -- tahap awal periode CPS. WBG juga Tabel 8. Pengembangan Masyarakat dan perlindungan sosial - Hasil-hasil ilustratif yang didukung oleh WBG Tujuan jangka panjang Indonesia Hasil pembangunan pada akhir FY 12 Mengurangi tingkat kemiskinan dan · Meningkatnya kondisi sosial ekonomi dan pemerintahan tingkat daerah dari meningkatkan keadilan dengan masyarakat miskin kota dan desa melalui pelaksanaan program pengentasan meningkatkan penghidupan dan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. penyampaian layanan, dan mengurangi · Pengeluaran masyarakat lebih memihak pada kaum miskin dengan merealokasi kantong sisa kemiskinan tingkat tinggi. simpanan dari subsidi-subsidi terhadap intervensi-intervensi strategis sasaran dan pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat yang berhasil memberikan dukungan kepada pemerintah yang menggunakan dana perwalian dan proyek-proyek berupaya membawa prakarsa di sektor kesehatan, investasi. pendidikan, pengembangan desa, dan sektor-sektor lainnya di bawah payung PNPM untuk memaksimalkan Keterlibatan Bank Dunia dalam sektor pendidikan upaya-upaya pelengkap pengentasan kemiskinan. sangat difokuskan pada peningkatan efektivitas Selain itu, melalui dana perwalian WBG, mitra- lembaga negara dan bukan negara dengan memperkuat mitra pengembangan lainnya menunjang sejumlah akuntabilitas, bersama dengan upaya-upaya yang layanan analitis dan konsultasi untuk menggalakkan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga reformasi kelembagaan yang lebih luas. Sasarannya negara, kepala sekolah, staf, dan orang tua. Strategi adalah memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan WBG dirancang untuk menunjang komponen utama kemampuan proses perencanaan di tingkat masyarakat dari agenda pemerintah dalam reformasi pendidikan, pada lembaga-lembaga dan sistem-sistem utama, termasuk membangun mekanisme akuntabilitas seperti penyelesaian perselisihan dan hal-hal yang sosial, menggalakkan transparansi eksternal dan terkait dengan hak kebendaan. akses terhadap informasi, dan meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi. Bidang-bidang yang Dukungan untuk mengatasi masalah jender penting juga akan meliputi peningkatan perencanaan disosialisasikan melalui beragam program pemberian dan penganggaran kemampuan, dan pembangunan saran kebijakan/analisis dan pembiayaan utama. Hal kemampuan analitis MoNE sendiri untuk mendukung ini mencakup dukungan melalui PNPM, studi mengenai formulasi kebijakan yang lebih baik. pengiriman uang yang memberikan rekomendasi tentang transfer formal yang dapat digunakan oleh para Sebagai contoh, Bank Dunia bermaksud memberikan pekerja wanita dan migran tidak terdaftar, penilaian dukungan pada pemerintah melalui suatu peningkatan pasar tenaga kerja yang akan, antara lain, meliputi sistem melalui program Pendekatan Sektoral atau 24 pemeriksaan dampak kebijakan pasar tenaga kerja atas Sector Wide Approaches (SISWA). Pada tahap awal peluang kerja bagi wanita, penggunaan dana perwalian SISWA -- dengan dukungan finansial yang signifikan untuk mendukung program pemberdayaan kepala dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa-- Bank Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif rumah tangga perempuan dalam mengembangkan Dunia ikut mendanai program Bantuan Operasional dana bergulir berbasis kelompok dan meningkatkan Sekolah (BOS). Program ini berdasar pada prakarsa sumber pendapatan, serta dukungan koperasi wanita MoNE untuk mengelola pembiayaan pendidikan dengan dalam meningkatkan akses mereka ke pasar. lebih baik melalui peningkatan informasi, pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, dan praktek-praktek yang lebih efisien dan terstandardisasi. Program BOS Keterlibatan inti 4 ­ Pendidikan mendanai pengeluaran-pengeluaran penting untuk sektor pendidikan dengan cara memberdayakan Pada periode CPS, Dukungan Bank Dunia untuk sektor manajer-manajer sekolah dan meningkatkan pendidikan akan terus didasarkan pada kemitraan kepemilikan melalui manajemen berbasis sekolah. tertutup dengan Departemen Pendidikan Nasional atau Pada tingkat pusat, program BOS KITA yang Ministry ofNational Education (MoNE) dan Departemen baru akan membantu membangun akuntabilitas Agama. Keterlibatan inti dari WBG ini ditujukan untuk dan kapasitas pemerintah agar dapat lebih baik mendukung perubahan pemerintah dalam sektor memantau, mengelola, dan menyesuaikan pembiayaan pendidikan-- suatu perubahan yang fundamental pendidikan dasar. Pada tingkat daerah, program akan apabila Indonesia ingin bersaing dengan rekan-rekan meningkatkan pemerintahan dan akuntabilitas, dan di wilayahnya secara efektif. Keterlibatan ini akan memberikan dukungan pada kecamatan-kecamatan meliputi seluruh spektrum dalam sektor pendidikan dan sekolah-sekolah dalam fungsi manajemen, -- dari pendidikan anak usia dini dan perkembangan operasional, dan teknis mereka, sejalan dengan hingga pendidikan tingkat lanjutan dan peningkatan strategi desentralisasi Indonesia. Program ini akan guru -- melalui jasa konsultan, serta kegiatan dengan berkontribusi meningkatkan kesadaran orang tua Tabel 9. Pendidikan - hasil-hasil ilustratif yang didukung oleh WBG Tujuan jangka panjang Indonesia Hasil pembangunan pada akhir FY 12 Meningkatkan: akses terhadap pendidikan · Meningkatnya jumlah guru pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi wajib dasar untuk mencapai MDG; kualitas akademis. pendidikan untuk meningkatkan daya saing · Meningkatnya efisiensi dan ekuitas dalammendayagunakan sumber daya untuk dan inklusivitas meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar. · Meningkatnya program-program pelatihan dan sistem pendidikan lanjutan melalui akreditasi kelembagaan; kajian pengusut reguler untuk mengukur efektivitas pelatihan. · Bertambahnya informasi dan peningkatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. dan masyarakat daerah, memasukkan upaya-upaya akan mendapatkan jaringan aktif CSO untuk terus untuk meningkatkan transparansi, aliran informasi, membantu perkembangan akuntabilitas sosial dan dan pengambilan keputusan, dan juga mendukung mekanisme partisipatif. peningkatan operasional untuk prosedur-prosedur yang efisien. Dukungan sektoral juga akan berusaha IFC akan memiliki peran sebagai katalis dalam memperkuat kemampuan sumber daya manusia keterlibatan sektor swasta dalam upaya-upaya melalui peningkatan pada pendidikan medis/kesehatan penanggulangan perubahan iklim dan adaptasi melalui di negara ini. pekerjaan analitis dan konsultasi. IFC akan mencari investasi untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan panas bumi dan efisiensi energi, termasuk memobilisasi Keterlibatan inti 5 ­ Kelestarian lingkungan dukungan finansial untuk proyek-proyek tersebut; dan Penanggulangan Bencana membantu meningkatkan standar-standar lingkungan pada sektor-sektor yang penting seperti minyak Indonesia telah menjadi pemimpin dalam permasalahan kelapa sawit; dan menggalakkan program reformasi perubahan iklim. Pada saat yang bersamaan, Indonesia kehutanan yang berkelanjutan dari perusahaan- menghadapi berbagai tantangan serius pada sektor perusahaan swasta dengan tujuan memungkinkan kelestarian lingkungan dan manajemen sumber Indonesia berpartisipasi dalam pasar karbon global. daya alam. Hal ini juga memberikan kesempatan pada Indonesia untuk menikmati perangkat investasi WBG akan terus mempererat hubungan dengan internasional yang dirancang untuk meningkatkan Bappenas dan Pemda Aceh, Nias dan Yogyakarta pembiayaan guna membantu negara-negara dalam untuk menunjang kebijakan pemerintah untuk upaya mereka mengatasi perubahan iklim dan untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana alam. mengusahakan program penanggulangan dan adaptasi Program rekonstruski Aceh dan Nias akan berlangsung yang sesuai. Pada kedua bidang itu, WBG memiliki selama periode CPS melalui MDF, juga kegiatan JRF 25 keahlian yang dapat digunakan oleh Pemerintah. WBG untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di tahap kedua, juga akan terus menjalankan peran utamanya dalam MDF akan menyokong wilayah Aceh melalui masa STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA rekonstruksi bencana seraya membantu mengurangi transisi dari rekonstruksi setelah bencana tsunami ke kerentanan Indonesia terhadap bencana-bencana perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Bagian alam. penting dari upaya-upaya dukungan adalah melalui peningkatan kaspasitas lokal. Pada periode CPS, WBG WBG akan terus fokus pada peningkatan perumusan juga akan ­ berkonsultasi dengan pemerintah dan kebijakan dan kemampuan perencanaan yang strategis mitra lainnya ­ memberikan dukungan yang diperlukan untuk manajemen lingkungan dan sumber daya alam Indonesia untuk menangani tantangan alam lainnya. dan pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Peningkatan akuntabilitas dan pemberantasan korupsi WBG akan mendukung pembangunan kapasitas juga penting dalam sektor ini. Keterlibatan WBG nasional dan lokal untuk menilai kerusakan bencana, dalam kelestarian lingkungan dan penanggulangan kerugian, dan kebutuhan; menilai kemampuan bencana melibatkan beberapa interlokutor negara mengatasi bencana; mendukung perkembangan dan nonnegara. Dalam tata pemerintahan, mitra- sistem perlindungan sosial untuk mengelola sumber- mitra mencakup sejumlah departemen dan instansi sumber-sumber kerawanan; dan merancang perangkat yang berurusan dengan isu perubahan iklim lintas untuk pengalihan risiko finansial dan pembiayaan risiko sektoral, termasuk Dewan Nasional Perubahan secara luwes. Metode utama pengurangan risiko dalam Iklim atau National Climate Change Council yang proses perkembangan meliputi penguatan kapasitas baru saja dibentuk, serta Bappenas dan Badan Bappenas dalam menyusun rencana tindakan nasional, Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau penguatan kemampuan BNPB, dan perencanaan the National Disaster Management Agency Tentang suatu kerangka dengan Departemen Keuangan untuk Penanggulangan dan Pemulihan Bencana. WBG jaminan risiko bencana. Tabel 10. Kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana - Hasil-hasil ilustratif yang didukung WBG Indonesia's longer-term objectives Hasil pembangunan pada akhir FY 12 Memperkuat kemampuan Indonesia untuk · Pelaksanaan kebijakan dan percobaan untuk mengurangi emisi dari beradaptasi dengan perubahan iklim dan penebangan hutan dan degradasi lingkungan. menangani tantangan-tantanan lingkungan · Menguatnya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan termasuk pengembangan manajemen bencana administrasi pembangunan. terpadu (meningkatkan kesiapan terhadap risiko bencana, tindakan-tindakan penanggulangan, pemulihan pasca bencana, dan daya tanggap rekonstruksi). Prakarsa utama mendatang untuk mengurangi risiko Satu contoh untuk tipe keterlibatan ini adalah bencana adalah program tiga tahun pengerukan sungai dukungan Bank Dunia untuk tinjauan komprehensif kota Jakarta (DKI Jakarta), Prakarsa Pengerukan terhadap sektor kesehatan dan penilaian mendalam Darurat Jakarta atau the Jakarta Emergency terhadap kinerjanya. Hasil pertama keterlibatan ini Dredging Initiative (JEDI). WBG akan membantu DKI adalah Kajian Belanja Publik untuk Sektor Kesehatan Jakarta menentukan pembiayaan dana hibah untuk yang diluncurkan bersama dengan kementerian pusat pembangunan kapasitas di dalam administrasi kota dan pemangku kepentingan setempat pada bulan Mei untuk operasi dan manajemen sistem pengelolaan 2008. Kajian Belanja Publik untuk Sektor Kesehatan banjir yang efektif. dan analisis-analisis sektor kesehatan mendatang akan memberikan masukan-masukan analitis untuk Untuk mendorong kelestarian lingkungan, WBG uraian agenda reformasi kesehatan dan prioritas- akan mendukung upaya-upaya yang menggalakkan prioritas pengembangan sektoral. Meskipun tidak ada penggunaan sumber daya secara efektif dan pinjaman baru untuk sektor kesehatan, Bank Dunia transparan. Praktek terbaik global dan pembelajaran tetap terlibat dalam agenda reformasi kesehatan. akan diterapkan dalam menilai perkembangan alternatif dan jalur kebijakan untuk pertumbuhan terkait WBG juga tetap terlibat dalam sektor pertanian. lingkungan atau `green growth'. Dialog kebijakan Sebagai contoh, Bank mendukung program WBG akan berusaha mengutamakan diskusi tentang Pemberdayaan Petani melalui Proyek Teknologi dampan perubahan iklim (dengan perhatian baik pada Pertanian dan Informasi, sebagai bagian dari tantangan penanggulangan dan adaptasi) terhadap upaya Pemerintah merevitalisasi sektor pertanian. sejumlah pelaku, melalui persiapan dan penyebaran Pemberdayaan petani melalui peningkatan jaringan informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran informasi, pengembangan agrobisnis masyarakat, tentang emisi karbon, kerawanan lingkungan Indonesia peningkatan hubungan antara penelitian dan perluasan 26 dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang relevan. diharapkan membuahkan diversifikasi yang meningkat, penghasilan petani dan daya saing pertanian yang WBG akan menyokong koordinasi dan memfasilitasi lebih tinggi. Contoh lainnya adalah Manajemen Lahan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat dan Proyek Pengembangan Kebijakan, yang bertujuan sipil untuk pelaksanaan Rencana Tindakan Nasional membantu sasaran-sasaran Pemerintah, seperti terhadap Perubahan Iklim. Satu contoh adalah Aliansi pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Karbon Hutan Indonesia atau the Indonesia Forest dan penggunaan sumber daya tanah berkelanjutan. Carbon Alliance. Pemerintah akan berkolaborasi dengan Secara khusus, proyek tersebut berusaha membantu aliansi LSM multidisipliner dan organisasi-organisasi meningkatkan jaminan kepemilikan tanah melalui penelitian-- didukung oleh mitra-mitra internasional sistem registrasi, penerbitan hak milik, dan peningkatan termasuk WBG -- untuk meengembangkan dan kapasitas Pemda menjalankan fungsi-fungsi mencoba desain dan program untuk Mengurangi Emisi manajemen lahan dengan efisiensi dan transparansi dari Penebangan Hutan dan Degradasi atau Reduce yang lebih baik. Emissions from Deforestation and Degradation (REDD). WBG juga akan membantu Indonesia dalam memanfaatkan banyaknya dana dan perangkat baru yang tersedia untuk menangani bantuan global seperti dana investasi iklim, Dana Adaptasi, serta pasar karbon global. Bidang kegiatan lainnya Ada bidang-bidang penting lain yang menjanjikan selama periode CPS dan setelahnya. WBG akan terus menginventasikan beberapa sumber daya di bidang- bidang ini untuk menjaga dan membangun hubungan yang sudah ada dan memelihara kemitraan berkaitan dengan pengetahuan, termasuk melalui penggunaan danaperwalian. Meskipun hal tersebut tidak menjadi keterlibatan inti saat ini, perubahan status dapat terjadi apabila rekan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan komitmen yang jelas untuk menangani tantangan-tantangan kepemerintahan dan kelembagaan yang kritis. BAB 4 PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGI KEMITRAAN NEGARA TAHUN FISKAL 2009-2012 Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Utang publik Indonesia telah turun lebih dari 80 persen menjadi basis peningkatkan aliran sumber daya IBRD -- PDB pada tahun 2000 dan yang diproyeksikan sebesar dengan memperluas seri DPL dan program CDD yang 32 persen pada 2008. Utang IBRD juga telah menurun berhasil. CPS juga bertujuan menyediakan kerangka sejak 2001, seperti yang telah disepakati oleh pemerintah strategis untuk merevitalisasi portofolio pembiayaan dan Bank. Rasio laba utang/ekspor IBRD diproyeksikan investasi WBG, termasuk pembiayaan bersama menurun dari 2,0 persen pada tahun 2003 hingga 1 dan peningkatan program pengeluaran pemerintah. persen pada tahun 2008. Sedangkan saham Indonesia Dengan penghentian akses Indonesia terhadap IDA dari total risiko IBRD juga menurun dari 8,8 % pada pada Juni 2008, dan dengan ketentuan potensi penuh Tahun Anggaran03 hingga yang diperkirakan sebesar 6,7 terwujudnya program pembiayaan yang diajukan, persen pada tahun anggaran 08 (risiko IBRD Pemerintah akan terjadi peningkatan yang signifikan pada volume Indonesia telah menurun dari US$11,8 miliar pada tahun peminjaman IBRD pada periode CPS (dibandingkan anggaran 2000 hingga US$ 6,4 miliar menjelang akhir dengan CAS sebelumnya), membalikkan paparan IBRD tahun anggaran 2008). Mengingat besarnya pinjaman yang menurun terhadap Indonesia. pada saat krisis keuangan, dan tingkat utang Indonesia yang tinggi, pantas jika risiko Bank harus turun, karena komitmen IDA meningkat. Oleh karena itu, dengan tingkat Kebutuhan Akan Batasan Pembiayaan pengembalian kredit yang tinggi dan berkurangnya yang Fleksibel pinjaman Indonesia, transfer bersih telah menjadi negatif sejak tahun 2000 (Gambar 4). Sejak reformasi Indonesia Selama periode CPS ini, anggaran tahunan Pemerintah mengalami kemajuan, ditunjukkan oleh indikator nilai diproyeksikan melebihi US$100 miliar. Pembiayaan Penilaian Kebijakan Negara dan Kelembagaan atau dari mitra-mitra pengembangan akan terus menurun Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) secara signifikan. Reformasi penetapan harga IBRD yang baik, meningkatnya peringkat risiko kredit tak menempatkan WBG pada posisi yang lebih baik untuk 28 terbatas independen, dan meningkatnya persyaratan memenuhi permintaan Indonesia atas dukungan yang pembiayaan, komitmen meningkat secara signifikan luwes. Untuk memaksimalkan efisiensi operasional pada periode akhir CAS. Pada tahun anggaran 2008, WBG, program peminjaman akan memanfaatkan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif sekitar US$1,3 miliar disediakan sebagai pinjaman dan beragam perangkat, seperti: kredit (sejumlah US$1 miliar berada pada persyaratan IBRD). · DPL: peminjaman berbasis kebijakan yang difokuskan pada reformasi struktural dan isu lintas Meskipun Indonesia berhasil mengurangi utang, sektoral, serta reformasi sektoral tingkat tinggi kebutuhan pembiayaan bruto negara diperkirakan (misalnya, infrastruktur DPL); melebihi US$21 miliar pada tahun 2008 dan tetap · Pembiayaan bersama program pemerintah yang berada pada tingkat tersebut pada tahun-tahun sukses melalui pendekatan luas sektoral; berikutnya. Pemerintah memandang pinjaman- · Proyek-proyek pengulang dan pembiayaan pinjaman WBG, khususnya DPL, sebagai suatu cara tambahan untuk meningkatkan dan memperluas bersama memperkuat agenda reformasi dan memenuhi dampak proyek yang terlaksana dengan baik; dan sebagian kebutuhan pembiayaan bruto Indonesia. · Lebih banyak perangkat dan produk yang inovatif Dikombinasikan dengan kemajuan makro ekonomi dan kompetitif, termasuk manajemen risiko Indonesia, kebangkitan kembali Indonesia sebagai MIC keuangan dan perangkat manajemen utang yang yang dewasa dan hubungannya yang erat dengan WBG baru. Gambar 4. Transfer Sumber Daya Bank Dunia ke Gambar 5. Menetapkan ruang lingkup dari tahun 2009 Indonesia hingga tahun 2012 Arus bersih, US$ juta Batas Atas 400 Resiko WBG 200 Pinjaman berdasarkan kebijakan, dikendalikan dengan kriteria untuk keterlibatan 0 yang berhasil dan kinerja pada reformasi kebijakan -200 Program peminjaman -400 berdasarkan kebijakan ekonomi yang sehat -600 Pinjaman Investasi, -800 dikendalikan dengan kriteria untuk keterlibatan -1000 yang sukses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Batas Bawah (US$500 juta per annum) Strategi ini membutuhkan pendekatan dukungan untuk mengikutsertakan Asian Development Bank pembiayaan yang fleksibel yang Memungkinkan (ADB), Pemerintah Australia, Komisi Eropa (EC), WBG mengambil keuntungan sebesar-besarnya Pemerintah Jepang, Kerajaan Belanda dan Pemerintah dari kesempatan untuk terlibat, sementara itu juga Inggris. Kemitraan ini diharapkan untuk dapat tetap meminimalkan risiko. Berdasarkan atas permintaan dan kokoh pada periode CPS. kinerja saat ini, diharapkan adanya investasi abstrak IBRD tahunan sekitar $2 miliar AS. Volume pinjaman tahunan sesungguhnya dapat bervariasi secara Dana perwalian signifikan menaik atau menurun, namun akan setara dengan kinerja makro ekonomis kuat yang berlanjut, Dana Perwalian atau Trust Funds (TF) dan pembiayaan stabilitas keuangan, dan momentum pada reformasi dana hibah terus menjadi bagian penting dalam utama, dan ditentukan dengan manajemen risiko IBRD program WBG. Dengan peralihan Indonesia ke yang hati-hati. (lihat Gambar 5). Volume pinjaman status IBRD pada Tahun Anggaran 2009, dari status tahunan sesungguhnya akan bergantung pada selera `campuran' (dengan akses baik terhadap sumber daya pemerintah untuk meminjam dari bank dibandingkan IDA maupun IBRD) berdasarkan CAS sebelumnya, dari sumber-sumber keuangan lainnya, dan kinerja TF akan memiliki suatu peranan penting, namun akan negara. Batas bawah dan volume peminjaman digunakan secara lebih strategis dan sesuai dengan yang berkurang sehingga melemahkan posisi keunggulan komparatif Bank Dunia. Sebagian besar makro ekonomi yang signifikan akan menghasilkan TF akan melengkapi dukungan-dukungan WBG pengubahan substansial pada program reformasi; lainnya dalam bidang-bidang keterlibatan inti CPS atau buruknya pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini dengan memberikan AAA yang bernilai dan didukung oleh WBG. Berdasarkan skenario tersebut, bantuan teknis atau technical assistance (TA) (Tabel dukungan WBG akan terbatas pada pembiayaan 11). Mereka mendukung harmonisasi dan penyesuaian program-program kemiskinan, layanan dasar sosial, pembiayaan dari berbagai mitra perkembangan di 29 dan kebutuhan infrastruktur penting. Batas atas dari belakang program inti pemerintah. Dana perwalian batasan peminjaman, yang tunduk pada pertimbangan yang paling signifikan membiayai program rekonstruksi STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA risiko IBRD, juga akan memperhitungkan tingkat di Aceh, Nias, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sisa TF kemajuan pada reformasi-reformasi utama, termasuk dan hibah akan dipakai membiayai AAA dan TA, serta reformasi yang didukung oleh seri DPL. beberapa kegiatan berskala kecil atau percobaan, di luar bidang-bidang keterlibatan inti saat ini. Sejalan IFC memiliki portofolio investasi yang sudah dengan komitmennya untuk menggunakan sistem dan dipastikan sebesar US$695 juta di Indonesia, yang prosedur Indonesia sendiri semaksimal mungkin, WBG mana 57 persen diinvestasikan pada proyek pasar berkomitmen agar secara bertahap penerima akan keuangan, 24 persen pada agrobisnis dan 17 persen lebih aktif menggunakan dana perwalian. pada manufaktur. Pada tahun anggaran 2007, IFC menyisihkan US$ 278 juta untuk tujuh proyek. IFC Portofolio TF WBG (saat ini di atas US$1 miliar) berharap dapat menginventasikan sekitar US$300 juta telah berkembang secara signifikan, dan jangkauan setiap tahun pada sektor prioritas, yakni keuangan, dan keragaman pengaturan TF telah menambah infrastruktur, dan rantai pasokan berbasis komoditas. kompleksitas pengelolaan program TF. Akibatnya, Program investasi diharapkan berkembang dalam hal sistem dan proses yang ada untuk penggunaan percepatan reformasi untuk penyediaan infrastruktur TF berusaha memajukan perluasan ini. Perubahan swasta, kemajuan lebih lanjut dalam reformasi sektor kebijakan saat ini terhadap TF yang disetujui oleh keuangan termasuk sektor keuangan nonbank dan Dewan Bank Dunia telah menciptakan lingkungan penyempurnaan lebih lanjut dalam iklim investasi. yang memungkinkan untuk memperkuat efektivitas Kemitraan tertutup dengan WBG akan diperlukan untuk operasional, manajemen, dan pengawasan program pembuatan kebijakan dan lingkungan kelembagaan TF Indonesia. Untuk menjamin efektivitas dan guna peningkatan investasi IFC. kesinambungan program TF, kerangka manajemen yang baru diikuti sebagai bagian dari CPS ini. Elemen- elemen utamanya adalah: Kerja sama dengan pemangku kepentingan/mitra lainnya · Penerapan kriteria pemilihan CPS (lihat bab 2) untuk TF untuk menjamin kelayakan strategis yang Sejumlah mitra perkembangan utama akan tetap meningkat; memerlukan kemampuan teknis, manajerial, dan · Pengurangan biaya-biaya transaksi, penguatan pendelegasian wewenang Bank untuk mencapai manajemen portofolio, dan penanggulangan tujuan bersama. Hal ini tercermin dengan serangkaian bencana melalui: standardisasi yang lebih besar kemitraan strategis yang kuat, paling signifikan melalui dan penerapan modalitas yang jelas; penjelasan dana perwalian bilateral/multilateral dan pengaturan akuntabilitas; dan perkembangan alat-alat baru pembiayaan bersama. Mitra utama WBG berlanjut yang sesuai untuk negosiasi, pelaksanaan, dan pengawasan TF. Standar-standar umum dan alat- CPS akan dibangun berdasarkan program AAA dan alat untuk menetapkan dan mengalokasikan biaya TA WBG yang ada. Program tersebut mencakup: (i) manajemen, membiayai kategori, dan pelaporan analisis yang mendukung agenda perkembangan mitra perkembangan akan diikuti. WBG juga pemerintah (mis. penilaian kemiskinan dan kajian mengambil langkah untuk meningkatkan manajemen belanja publik); (ii) surat keputusan, ide-ide yang portofolio TF dan kapasitas pengawasan di dalam menghasilkan pengetahuan dan makalah; dan (iv) tim negara Indonesia. bantuan teknis swadaya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan digunakan untuk mendukung keterlibatan inti WBG, serta memungkinkan keterlibatan yang Keterlibatan pegetahuan berkelanjutan dan aktif dalam bidang-bidang di luar keterlibatan inti. Selama periode CPS, WBG akan terus Agenda kemitraan pengetahuan telah lama menjadi memberikan produk pengetahuan dengan pergeseran pusat dukungan WBG untuk Indonesia dan, sejalan kecenderungan untuk produk-produk yang dibuat dengan pengalaman dengan MIC lainnya, kepentingan sesuai dengan dan berdasarkan pesanan tepat pada kemitraan ini tumbuh pada periode CPS. Memang, waktunya (tailor-made and just in time). Juga akan ada kemitraan pengetahuan akan menjadi kunci penekanan yang lebih kuat pada sosialisasi produk kesuksesan pelaksanaan CPS dan, untuk beberapa dengan menggunakan bahasa Indonesia. bidang, menjadi wahana penting keterlibatan WBG. Tabel 11. Keterlibatan inti: Penjajaran perangkat4 Lembaga Lembaga Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Pendidikan Kelestarian 30 pemerintah pemerintah sektor swasta Masyarakat dan lingkungan dan nasional dan daerah dan Perlindungan Penanggulangan sistem sistem Sosial bencana Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Peminjaman Kumpulan Kumpulan Investasi IFC; Kumpulan Pembiayaan Pembiayaan Perubahan Iklim DPL DPL; DPL; LG Infrastruktur; I-DPL; bersama PNPM bersama BOS- (atau komponen PINTAR; sokongan Fasilitas Perbaikan & KITA /SISWA CC dalam DPL); STATCAP; DAU/DAK; Keuangan; pemeliharaan Jakarta Emergency PFM/Layanan Pembiayaan jalan; Dredging Initiative; Sipil sub-nasional Reformasi Investasi IFC IFC kegunaan air, reformasi dan pemberian energi; Investasi IFC TF5 dan Manajemen DSF, Layanan Layanan Layanan TF PNPM Dana Perwalian TF untuk Perubahan Hibah Keuangan Konsultasi IFC Konsultasi IFC; Konsultasi IFC untuk Iklim, Layanan Publik Dana MDTF untuk Pendidikan Konsultasi IFC, Perwalian perdagangan Dasar Perluasan MDF Multi-Donor dan investasi untuk Aceh & Nias; Periode kedua MDF untuk kegiatan membangun perdamaian AAA6 PEFA; Keadilan bagi Layanan Kajian Penilaian Kajian Belanja Strategi CPAR; PER; masyarakat Konsultasi IFC; Pengembangan kemiskinan; Publik (PER) pertumbuhan DPR; Harga miskin, PEACH Survei iklim infrastruktur; program untuk sektor karbon rendah; Komoditas (program investasi; Persediaan Air Penelitian prndidikan, kajian REDD, PER LG PER); Fasilitasi dan Sanitasi KDP; CCT; manajemen Aceh dan Nias; analisis antar- perdagangan; strategi Guru, dan Program kedamaian pemerintahan; Sektor financial pekerjaan yang Penilaian Sektor Aceh; Penilaian peningkatan memihak pada Pendidikan; kemiskinan di kapasitas masyarakat dukungan Aceh & Reformasi untuk miskin; penilaian terhadap Ekonomi Indonesia biaya pengguna RENSTRA Timur CDD Pendidikan ________________________________________________ 4 Lihat Apendiks 10 dan Lampiran B3, B4 untuk detil program peminjaman dan nonpeminjaman yang akan didukung di dalam tiap bidang keterlibatan. 5 Selain TF yang baru/akan tercantum di sini, daftar yang lebih lengkap dari TF utama yang berlangsung tersedia dalam Apendiks 10. 6 Selain dari produk AAA yang tercantum disini, sejumlah produk segera, mengenai saran kebijakan permintaan, pembanguan kapasitas dan TA lainnya akan disediakan selama masa CPS. WBG akan memberikan perhatian khusus pada telah ada akan dikaji ulang untuk memastikan bahwa perencanaan dan prioritas AAA termasuk TA. Upaya semua operasi-operasi mendukung pendekatan CPS yang lebih besar akan dilakukan untuk memadukan AAA dalam berinvestasi di lembaga-lembaga di Indonesia. dan TA WBG dengan layanan-layanan investasi, dan memaksimalkan harmonisasi dan koordinasi dengan Sejak akhir Juni 2008, portofolio pendanaan aktif Bank tujuan untuk mengurangi biaya transaksi. Pergeseran Dunia (World Bank) terdiri atas 27 proyek dengan penekanan dari transaksi ke hubungan juga berarti komitmen bersih total sebesar lebih dari US$2,9 bahwa permintaan terhadap AAA dalam bidang-bidang miliar. Hampir 30 persen dari jumlah proyek dinilai keterlibatan inti mungkin menjadi informal dan dengan `berisiko', sedangkan sekitar 17,5 persen dari total pemberitahuan singkat, misalkan, dalam bentuk saran komitmen dianggap `berisiko'. Persentase proyek- dan diskusi ahli, presentasi pengalaman internasional, proyek `berisiko' (dilihat dari jumlah dan komitmen) surat kebijakan khusus, atau laporan kebijakan meningkat masing-masing dari 15,4 persen dan 10,9 pendukung dan keputusan reformasi kelembagaan. persen sejak akhir tahun anggaran 2007. Beberapa WBG akan menggunakan dana perwalian yang sesuai, proyek lainnya dinilai cukup memuaskan. Faktor- untuk menanggapi permintaan tersebut secara tepat faktor risiko termasuk kelemahan-kelemahan dalam waktu dan juga menjamin fokus yang berkualitas. pengelolaan proyek, korupsi dan penyalahgunaan dana, penangguhan dana rekanan yang dikeluarkan Layanan konsultasi IFC akan bekerja sama erat dengan oleh pemerintah, keterlambatan pencairan dana, Bank Dunia untuk reformasi kebijakan dan peraturan masalah-masalah pengadaan, dan masalah-masalah di tingkat nasional dan daerah. Upaya-upaya ini akan pemantauan dan penilaian. Peningkatan kinerja proyek meliputi saran terhadap kebijakan, penilaian, dan akan diprioritaskan. Usaha-usaha untuk meningkatkan bantuan teknis. IFC akan berusaha memasukkan suara kualitas portofolio, disamping kebijakan-kebijakan sektor swasta ke dalam diskusi mengenai kebijakan. perbaikan yang sedang berlangsung akan meliputi Hal ini mungkin melalui dialog publik-swasta atau penataan ulang proyek-proyek yang cukup memuaskan 31 melalui umpan balik kepada lembaga pemerintah dan yang bermasalah untuk mengembalikan yang tepat mengenai upaya pengambilan kebijakan. pelaksanaan proyek-proyek tersebut ke jalur yang STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Program Layanan Konsultasi IFC merupakan bagian tepat, dengan berfokus pada penghentian komitmen- yang semakin penting dari keterlibatan IFC di Indonesia komitmen yang berisiko. Penanggulangan masalah- dan mengelola dana perwalian bilateral sebesar lebih masalah juga akan dilakukan secara aktif dengan dari US$40 juta untuk. Dana dipakai untuk pembuatan menindaklanjuti kelemahan-kelemahan tertentu, nasihat kebijakan, konsultasi, dan bantuan sosial yang misalnya, pengucuran dana rekanan, perbaikan atas mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penyalahgunaan dana dan pengadaan, peningkatan meluas. keuangan, dan pengelolaan proyek. Untuk melaksanakan program pengetahuan, WBG Klien-klien di Indonesia menyatakan kekhawatiran juga akan berinvestasi pada lembaga pengetahuan mengenai `biaya-biaya transaksi' nonfinansial yang Indonesia. AAA dan TA mendatang harus sebisa melekat dalam bantuan yang didanai oleh WBG, mungkin dipimpin lembaga-lembaga pemerintah seiring dengan kekhawatiran yang semakin sering Indonesia atau nonpemerintah, akademia, dan para disuarakan oleh beberapa MIC lainnya yang menjadi pencetus gagasan. Pada periode CPS, WBG akan klien. Beberapa rencana untuk meningkatkan efisiensi mendorong lembaga pembelajaran nasional, khususnya dan waktu pemrosesan sistem administrasi internal universitas dan lembaga pencetus gagasan, untuk WBG sedang berjalan. Sasaran-sasaran dan standar- semakin berperan dalam penyampaian pengetahuan, standar layanan bagi proses-proses kunci akan seraya menggeser perannya sendiri, dari peran sebagai ditentukan. Pembahasan-pembahasan penyusunan peneliti dan pelaksana aktif ke arah pemberi saran dan dan peninjauan portofolio secara sistematis dan rutin pengendali kualitas. dengan Bappenas dan badan-badan terkait lainnya juga akan dilakukan. Peninjauan-peninjauan portofolio ini akan memulai penilaian portofolio dana perwalian Prinsip-prinsip pelaksanaan dan dan dana hibah utama. Penindaklanjutan masalah- Pengelolaan masalah yang belum terselesaikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab akan menjadi hal yang Dengan memperhatikan kebangkitan kembali terpenting dalam pengelolaan portofolio yang lebih Indonesia, CPS mencakup beberapa perubahan yang baik. Perhatian yang lebih besar juga akan diberikan signifikan dalam strukturisasi dan operasi tim WBG. terhadap berbagai hasil dan dampak dari program- Keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan program yang didukung oleh WBG, berdasarkan hubungan-hubungan yang efektif dengan lembaga- tinjauan hasil-hasil pengelolaan bersama yang lembaga rekanan akan diakui. Portofolio WBG yang dilakukan pertama kali pada 2007. Menanggulangi risiko penggelapan dan sanksi-sanksinya, WBG akan mendukung dan dana dan korupsi7 di dalam program- memperkuat proses-proses investigatif dan sanksi- program yang didukung oleh WBG sanksi pemerintah. Untuk itu, WBG akan memberikan bantuan teknis kepada badan-badan pemerintah yang Akhir-akhir ini pemerintah telah mencapai kemajuan menyelidiki dugaan-dugaan korupsi, seperti KPK, dalam perang melawan korupsi. Hal ini ditunjukkan BPKP dan BPK, atau unit-unit Inspektur Jenderal yang oleh meningkatnya penanganan kasus korupsi terkait pada instansi-instansi rekanan. pada 2007 di seluruh jajaran pemerintah8, termasuk pemulihan supremasi hukum. Namun, tetap ada Pemanfaatan mekanisme-mekanisme antikorupsi beberapa tantangan penting, seperti lambatnya milik pemerintah secara optimal akan memberi kemajuan pelaksanaan agenda reformasi hukum dan kontribusi kepada sinergi antara kebijakan-kebijakan peradilan. Dengan demikian, program-program yang antikorupsi IFC dan World Bank, terutama dalam didukung oleh WBG di Indonesia tetap membutuhkan bidang-bidang penting yang mendukung reformasi kebijakan-kebijakan antikorupsi yang kuat dan pengaturan yang mengurangi penyewaan dan kerangka-kerangka fidusia. CPS didasari oleh CAS, penguasaan aset-aset negara. WBG juga akan yang memulai kebijakan-kebijakan kepemerintahan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan pelajaran- dan antikorupsi yang inovatif, dan mencoba untuk pelajaran antikorupsi yang timbul dari proyek-proyek lebih memperkuat mekanisme-mekanisme di atas dan CDD. WBG juga akan mengumumkan rancangan dan efektivitas dari mekanisme-mekanisme tersebut. pelaksanaan program-program lain yang didukungnya. Didasari oleh kesempatan yang diberikan oleh fokus Tinjuauan internal yang dilakukan baru-baru ini pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang terhadap mekanisme Rencana Aksi Kepemerintahan baik, pendekatan WBG berubah dari pendekatan dan Antikorupsi) (Governance and AntiCorruption yang berorientasi transaksi menjadi pendekatan 32 Action Plans atau GAAP) yang dimasukkan ke dalam kelembagaan. proyek-proyek yang didukung oleh WB memberikan pelajaran yang berharga. Banyak hal yang harus Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dilakukan untuk memperkuat kepemilikan pemerintah Kerangka pengelolaan hasil-hasil dan pelaksanaan rencana-rencana tersebut. Akibatnya, ke depan, WBG akan berusaha untuk CPS berupaya menggunakan berbagai kegiatan WBG memastikan bahwa rencana-rencana tersebut relevan guna mendukung program-program reformasi dan dengan usaha-usaha antikorupsi yang dilaksanakan pembangunan Pemerintah. Meskipun pendekatan oleh mitra-mitra pemerintah. Memperkuat kepemilikan ini membuat pengukuran dampak langsung kegiatan negara dan pembangunan kapasitas kelembagaan WBG menjadi lebih sulit, pendekatan tersebut akan untuk akuntabilitas yang lebih baik dan kinerja yang mendukung usaha Indonesia dalam transformasi meningkat -- yang telah menjadi salah satu dari kebijakan dan kelembagaan. Untuk itu, kerangka berbagai elemen-elemen dari komitmen antikorupsi hasil dirancang untuk merefleksikan fleksibilitas CAS yang terakhir -- akan menjadi fokus utama yang melekat dalam pendekatan CPS: variasi- pelaksanaan CPS. WBG akan menitikberatkan pada variasi di berbagai keterlibatan yang berbeda dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dan praktek-praktek kerangka tersebut merupakan indikasi tingkat-tingkat tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi kedewasaan yang berbeda. Sekadar ilustrasi, ada bersama dengan lembaga-lembaga mitra di Indonesia beberapa rekanan dan program yang lebih maju untuk menghasilkan dampak yang lebih luas dan lebih (misalnya, Departemen Keuangan dan pengelolaan berkesinambungan. keuangan negara) dengan target-target yang lebih terukur dan terdefinisikan, sementara yang lainnya Selain memasukkan berbagai mekanisme dan alat yang (misalnya, Departemen Lingkungan Hidup dan agenda kuat untuk mengawal berbagai pertanggungjawaban perubahan iklim) masih berada pada tahap awal. fidusia, serta mengandalkan proses-proses investigatif Kerangka hasil akan dipantau dan dimutakhirkan secara berkala. Dialog dengan Bappenas mengenai hasil-hasil program akan dilanjutkan, diperkuat, dan ________________________________________________ mungkin diperluas hingga mencakup rekanan-rekanan 7 "Penggelapan dana dan/atau korupsi". Konsep ini mengacu pada penting lainnya. Penilaian-penilaian tersebut akan arti penggelapan dana, korupsi, kolusi, koersi dan obstruksi yang berfungsi sebagai pedoman untuk rencana perbaikan- didefinisikan dalam Bank's Guidelines on Preventing and Combating Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits perbaikan yang diperlukan dan dimasukkan ke dalam and Grants (Pedoman Bank dalam Pencegahan dan Perlawanan Laporan Perkembangan CPS yang dijadwalkan untuk terhadap Korupsi pada Proyek-Proyek yang Didanai oleh Pinjaman presentasi Dewan pada TA11. IBRD dan Kredit IDA dan Dana Hibah). Lihat juga Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and AntiCorruption (Memperkuat Keterlibatan WBG dalam Tata Kelola dan Gerakan Anti Korupsi), Maret 2007,World Bank 8 Sumber: Kaufmann D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi 2008: Governance Matters VII. Pengelolaan Risiko mendadak terhadap berbagai aset keuangan yang ada di berbagai pasar saham dan obligasi di Indonesia. Melakukan investasi pada berbagai lembaga di Kejadian tersebut akan berpengaruh terhadap fluktuasi Indonesia memerlukan keterlibatan yang erat dengan nilai tukar dan inflasi, sehingga meningkatkan tekanan lembaga-lembaga rekanan dan keluwesan untuk di dalam negeri. Yang terakhir, selama beberapa tahun memodifikasi program sesuai dengan terbukanya terakhir Indonesia telah mengalami berbagai bencana -- atau tertutupnya -- kesempatan-kesempatan alam besar yang mengakibatkan biaya sosial yang bekerja dengan dan melalui berbagai lembaga tinggi. Meskipun lebih siap dibandingkan dengan tersebut. Penerapan pendekatan ini akan mengurangi tahun 2004, Indonesia masih rentan terhadap berbagai berbagai risiko karena keputusan untuk terlibat akan bencana tersebut. bergantung kepada penilaian yang tepat waktu dan pemberitahuan mengenai kemungkinan keberhasilan. Risiko sentimen antiutang: Berbagai kekhawatiran Namun, pendekatan tersebut membuat program WBG mengenai penggunaan dana asing untuk mendukung terkait dengan berbagai faktor yang menentukan anggaran Pemerintah telah memicu munculnya aksi kesempatan-kesempata untuk keterlibatan. Dalam penolakan terhadap berbagai pinjaman luar negeri. kondisi yang kurang menguntungkan, portofolio WBG Penolakan ini khususnya datang dari kelompok mungkin tidak menghadapi risiko, tetapi portofolio masyarakat madani. Sentimen antiutang juga tumbuh di tersebut mungkin sangat terbatas. Beberapa Risiko badan legislatif, di mana beberapa partai politik besar. terbesar diuraikan di bawah ini: Meskipun telah secara eksplisit menyetujui program pinjaman, namun mereka mengambil posisi yang Risiko politik: Saat ini, proses pemilihan di berbagai dimaksudkan untuk membatasi keterbukaan terhadap tingkat pemerintahan telah terlembaga dengan baik. utang luar negeri. Sentimen seperti itu menimbulkan Pemilu 2009 tampaknya akan sangat kompetitif. Ada potensi risiko terhadap berbagai operasi pemberian kemungkinan Pemilu akan memberikan berbagai dukungan terhadap anggaran karena badan legislatif 33 insentif kepada rekanan-rekanan di pemerintah berupaya untuk memainkan peranan yang lebih kuat untuk meningkatkan daya tarik politik mereka dengan dalam megawasi pinjaman luar negeri. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA menonjolkan diri mereka sendiri, sehingga menghambat kapasitas untuk secara bersama-sama melanjutkan Risiko pelaksanaan reformasi: Meski terdapat berbagai program reformasi yang sulit. Pemilu juga akan kehendak politik yang jelas untuk melakukan berbagai memberikan tekanan terhadap pemerintahan untuk reformasi kelembagaan, para pelaku reformasi memberikan hasil-hasil yang nyata, khususnya dalam terkadang kewalahan karena besar dan rumitnya bidang-bidang pembangunan infrastruktur, reformasi tugas tersebut di hadapan berbagai kepentingan yang kepemerintahan, pengembangan masyarakat, jaminan melekat (vested interest), dan berbagai perilaku dan sosial, dan iklim investasi yang diprioritaskan. Pada budaya organisasional yang mapan. Kapasitas untuk saat yang sama, Pemilu dapat membuka ruang politik membangun dan melaksanakan berbagai reformasi bagi reformasi karena para pemimpin baru dengan yang kompleks masih merupakan masalah di semua amanat yang baru mencari solusi untuk memajukan tingkatan. Hal ini disebabkan karena risiko pelaksanaan agenda mereka. tersebut. CPS dirancang untuk pembangunan lembaga, memberikan bantuan teknis, dan dukungan pendanaan Risiko sosial dan ekonomi: Daya tahan Indonesia bersama untuk rancangan tersebut, serta membantu terhadap guncangan eksternal telah meningkat. pelaksanaan berbagai program reformasi pemerintah. Indonesia memiliki dasar-dasar makroekonomi yang kuat. Pemerintah Indonesia berada dalam Risiko kepemerintahan dan korupsi: Berbagai risiko posisi yang lebih baik untuk menangulangi berbagai fidusia masih tetap signifikan. Melakukan investasi risiko ekonomi, dibandingkan di masa lalu. Namun, di berbagai program pemerintah dapat menimbulkan masih ada beberapa risiko sosial dan ekonomi. kemungkinan WBG dikaitkan dengan program yang Pertumbuhan Indonesia selama tiga tahun terakhir dinodai oleh korupsi. Untuk itu, WBG mengusulkan digerakkan oleh kinerja ekspornya. Pertumbuhan dan untuk menerapkan pendekatan ini hanya pada bidang- perdagangan global melambat berarti pertumbuhan bidang di mana pemerintah memiliki komitmen yang lebih rendah untuk Indonesia karena ekspor- terhadap reformasi dan kebijakan-kebijakan antikorupsi ekspor langsung ke pasar-pasar yang kena imbas jadi dan hanya di bidang-bidang di mana WBG dapat menurun, ekspor-ekspor tidak langsung (komoditas) membangun keterlibatan untuk waktu yang lama; ke negara-negara tertentu juga menurun dan pasar- WBG juga akan mendukung kebijakan-kebijakan untuk pasar internasional tetap tidak stabil. Bergantung memperkuat akuntabilitas dan membangun kapasitas pada besaran dan durasi kelambatan tersebut dapat fidusia pada lembaga-lembaga rekanan. Bagi portofolio menyebabkan lambatnya penciptaan lapangan kerja WBG sendiri, berbagai peraturan kepemerintahan dan di Indonesia. Kelompok miskin adalah kalangan yang antikorupsi yang telah ada akan terus ditingkatkan, dan paling terkena dampaknya. Dalam situasi tersebut, juga akan memberikan cakupan portofolio kegiatan TF dapat timbul potensi risiko lain dari perubahan yang yang lebih luas. Risiko Kinerja WBG: Indonesia memiliki akses ke berbagai sumber daya yang semakin meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan bantuan keuangan dan teknis. Akibatnya, pemerintah menghendaki standar- standar kinerja yang lebih tinggi. WBG mencoba memenuhi aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, WBG berupaya memenuhi target waktu reaksi yang lebih cepat dalam persiapan dan pelaksanaan proyek- proyek, lebih luwes dalam program pemberian pinjaman, penyederhanaan berbagai prosedur WBG, penyesuaian yang lebih baik dengan berbagai sistem yang dimiliki oleh Indonesia, dan penyesuaian yang lebih tepat terhadap berbagai produk analitis dan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dan kerangka waktu pemerintah. Rancangan CPS ini dan pelaksanaannya akan berusaha untuk mengurangi dampak dari berbagai risiko tersebut di atas terhadap WBG. Fleksibilitas tidak hanya diperlukan dalam pendekatan ini untuk memungkinkan WBG dapay mengurangi berbagai risiko dalam berbagai keterlibatannya, tetapi juga fleksibilitas akan memastikan bahwa kemitraan yang 34 baru antara World Bank Group dan Indonesia akan memenuhi potensinya. Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif APENDIKS DAN LAMPIRAN STRATEGI KEMITRAAN NEGARA TAHUN FISKAL 2009-2012 Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Apendiks 1. Catatan 1: Keterlibatan Lintas sektoral pengadaan, penyelesaian perselisihan pendapatan, 1: Lembaga-Lembaga dan Sistem-Sistem dan pengawasan legislatif. Proyek Pengembangan Pemerintah Pusat Kapasitas Statistik (Statistical Capacity Building Project (STATCAP)) di masa depan akan mereplikasi World Bank telah terlibat secara intens sejak 2004 investasi reformasi kelembagaan yang serupa pada untuk mendukung lembaga-lembaga pemerintah pusat, Biro Pusat Statistik (BPS), dan karenanya memperkuat khususnya Departemen Keuangan dan Bappenas, penyediaan data ekonomi dan sosial bagi para pembuat dalam reformasi sektor publik melalui pemberian kebijakan dan masyarakat umum. Selama periode pinjaman investasi berbasis kebijakan, serta program CPS, reformasi administrasi sistem perpajakan akan TF dan AAA yang substansial. didukung oleh Proyek Reformasi Administrasi Pajak Indonesia (Project for Indonesian Tax Administration Pemberian pinjaman. Ada dua program yang Reform (PINTAR). menegaskan keterlibatan World Bank dalam bidang ini sejak tahun 2004, dan yang juga diharapkan Program dana perwalian. Melalui dana perwalian, dapat menjadi tulang punggung kegiatan ini selama WBG memberikan bantuan teknis dan berbagai periode CPS. Pertama, World Bank telah memberikan layanan analitis, khususnya kepada berbagai empat DPL berturut-turut sejak bulan Desember departemen perekonomian inti. Dana-dana perwalian 2004 (DPL1-4). Program DPL telah meningkat dari ini mencakup 14,3 juta Dana Perwalian Multi-Donor 36 US$300 juta (DPL1) menjadi US$600 juta (DPL4), untuk Pengelolaan Keuangan Publik (Publik Financial dan diharapkan akan mencapai US$700 pada TA09 Management Multi-Donor Trust Fund) yang dibiayai oleh (DPL5). DPL merupakan wahana utama World Bank Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda, dan 20 juta Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dalam mendukung berbagai reformasi kelembagaan Dana Perwalian untuk Pengembangan Kelembagaan inti di bidang pengelolaan keuangan negara dan dan Pembangunan Kapasitas dari Pemerintah Belanda menghasilkan, di antaranya, pembentukan Rekening (Dutch Institutional Development and Capacity Building Perbendaharaan Tunggal (Treasury Single Account), Trust Fund) yang mendukung pelaksanaan CAS 2003- sebuah sistem akuntansi yang lebih baik dan 08. Secara khusus, Dana Perwalian dari Pemerintah pembangunan Kantor Pengadaan Nasional9 (National Belanda mendukung Prakarsa Analisis Belanja Publik Procurement Office) yang independen. (Initiative for Publik Expenditure Analysis (IPEA)), yang mendukung Pemerintah dalam pengalokasian dan Kedua, World Bank telah mendukung pelaksanaan pelaksanaan anggaran-anggaran nasional dan daerah, berbagai reformasi sektor publik, khususnya di dan program reformasi di bidang keadilan daerah Departemen keuangan melalui Proyek Manajemen ("Keadilan untuk Kaum Miskin"). Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah) (Government Financial Management and Revenue AAA dan dialog kebijakan. Melalui dana perwalian Administration Project (GFMRAP)). GFMRAP1 dan sumber-sumber daya yang dimilikinya, WBG (US$65 juta)10 disepakati bersama dengan DPL1, dan telah menghasilkan banyak laporan penting mengenai melengkapi dukungan DPL terhadap berbagai reformasi penetapan agenda serta catatan kebijakan dan nasihat di dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Lebih berdasarkan permintaan, yang kesemuanya merupakan khususnya, GFMRAP membiayai berbagai investasi di bagian dari kegiatan terkait pengetahuan yang lebih dalam bidang modernisasi teknologi, pembangunan luas dalam upaya-upaya reformasi berbagai lembaga kapasitas, dan manajemen perubahan. Berbagai proyek utama di sektor publik. Laporan-laporan penting tersebut secara langsung mendukung perubahan- tersebut termasuk Spending for Development ­ Making perubahan terhadap kerangka-kerangka kelembagaan, the Most of Indonesia's New Opportunities (PER 2007) insentif, dan organisasional yang mendasar bagi (Pengeluaran untuk Pembangunan-- Mengoptimalkan fungsi-fungsi usaha inti Departemen Keuangan dan Peluang-Peluang Baru Indonesia) dan pemutakhiran lembaga- lembaga terkait lainnya, termasuk formulasi data ekonomi yang diperbarui dua kali setiap tahun. kebijakan keuangan, anggaran, kas, audit internal, Laporan-laporan lainnya termasuk Public Expenditure and Financial Accountability Assessment (PEFA 2008) ________________________________________________ (Penilaian terhadap Belanja Publik dan Akuntabilitas 9 Program DPL juga telah mendukung pembaruan-pembaruan di Keuangan), Education Expenditure Review (2007) bidang Iklim Investasi dan Penyediaan Layanan (lihat keterlibatan- keterlibatan dalam pembangunan sektor swasta dan kemiskinan). (Tinjauan terhadap Belanja Pendidikan), dan Health 10 Terdiri dari US$55 juta dari IBRD, US$5 juta dari IDA, dan US$5 Expenditure Review (2008) (Tinjauan terhadap Belanja juta dari PHRD (Poverty and Human Resources Development Kesehatan). Development Policy Review (DPR) (Tinjauan (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan - Jepangese Global Trust Fund (Dana Perwalian Global Jepang). terhadap Kebijakan Pembangunan) dihasilkan bersama dengan CPS ini. Semua hasil tersebut merupakan masalah urbanisasi dan penyediaan perumahan bagian dari kegiatan untuk mendukung departemen- yang semakin meningkat. Analsis terhadap berbagai departemen perekonomian dan sektoral dalam hambatan dalam membangun pasar untuk pinjaman reformasi sektor publik, juga formulasi, alokasi, dan kota akan mengkaji banyak permasalahan, seperti pelaksanaan anggaran. Keterlibatan pengetahuan di sumber-sumber penerimaan, hukum dan perundang- masa depan akan memperkuat dukungan WBG dalam undangan, insentif, kapasitas peminjaman (borrowing reformasi anggaran dan lembaga-lembaga antikorupsi capacity), dan kemampuan untuk mengembalikan di Indonesia. WBG juga akan mendukung Bappenas pinjaman. Sehubungan dengan itu, penilaian terhadap dalam mempersiapkan kajian pendahuluan bagi pembangunan kawasan pedesaan Indonesia akan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah berfokus pada kontribusi pusat-pusat perkotaan yang Pemerintah tahun 2010-2014 (Government's Medium- utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan Term Development Plan 2010-14). daerah, termasuk juga penyediaan layanan kepada masyarakat. Catatan 2: Kegiatan Lintas Sektoral 2: AAA dan dialog kebijakan. Mitra-mitra pembangunan Lembaga-lembaga dan Sistem-Sistem akan mendanai layanan-layanan analisis dan konsultasi Pemerintah Daerah kepada pemerintah-pemerintah daerah yang terpilih melalui program Kajian Pengeluaran Publik dan WBG mencoba memperluas dukungan terhadap Penyelarasan Kapasitas (Public Expenditure Analysis permasalahan utama reformasi kelembagaan and Capacity Harmonization (PEACH)) untuk menilai dan kepemerintahan di pemerintahan daerah. dan meningkatkan kinerja perencanaan dan proses- Berdasarkan kerangka desentralisasi, prioritas akan proses pengaggaran mereka. Selain itu, Fasilitas diberikan kepada perencanaan pembanguan yang Pendukung Desentralisasi (Decentralization Support lebih responsif terhadap konstituen, peningkatan Facility - DSF) mendekatkan beberapa rekanan 37 pengelolaan keuangan negara, dan penguatan pembangunan dengan amanat yang besar untuk akuntabilitas pemerintah daerah. Dukungan akan melibatkan lembaga-lembaga di Indonesia ke dalam STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA didasarkan kepada bantuan teknis dan program- kerangka akuntabilitas daerah, seperti lembaga- program pembiayaan bersama belanja pemerintah lembaga perwakilan, media dan jaringan LSM. WBG daerah, serta keterlibatan langsung dengan kota-kota dan rekanan-rekanan pembangunan yang lain akan yang lebih besar apabila memungkinkan. terus terlibat bekerja bersama dengan pemerintah- pemerintah daerah melalui Fasilitas Pendukung Pemberian pinjaman. Pendekatan WBG meliputi Desentralisasi untuk Indonesia Timur (Decentralization pemberian pinjaman untuk membiayai sebagian Support Facility for Eastern Indonesia (SOFEI)), yang pengeluaran pemerintah daerah. Pinjaman dicairkan telah membangun jaringan pelaku reformasi yang sesuai dengan hasil-hasil pemerintah daerah. kuat di seluruh bidang Indonesia. Sumber-sumber Pembahasan-pembahasan pendahuluan tengah daya WBG juga akan melengkapi kegiatan-kegiatan berlangsung, termasuk identifikasi pemerintah- dana perwalian untuk mendukung rangkaian catatan pemerintah daerah yang akan terlibat dalam proyek. kebijakan di atas. Pembahasan kebijakan akan WBG juga akan memperkuat kemitraan yang tengah diperkuat melalui sosialisasi berbagai catatan dan berjalan dengan melanjutkan kerja sama dalam dalam bentuk lokakarya multi-pemangku kepentingan berbagai program pemberian pinjaman yang ada, untuk membahas berbagai temuan, rekomendasi, dan seperti Rencana-Rencana untuk Reformasi Pemerintah kegiatan tindak lanjut. Daerah (Initiatives for Local Government Reform (ILGR)), Proyek Pembangunan dan Reformasi Sektor Perkotaan (the Urban Sector Development and Reform Catatan 3: Keterlibatan Inti 1: Project (USDRP)), dan Dukungan untuk Daerah Miskin Pembangunan Sektor Swasta dan Tertinggal (Support for Poor and Disadvantaged Areas -- SPADA). Selain itu, WBG akan mulai bekerja Pemberian pinjaman. Pekerjaan World Bank dalam sama lebih erat dengan kota-kota terbesar untuk bidang iklim investasi, perdagangan dan keuangan membantu mengatasi tantangan-tantangan khusus merupakan unsur penting dari program pemberian pertumbuhan dan pembangunan yang ada di kota- pinjaman DPL utama yang diadakan oleh Bank. kota tersebut. Untuk mendukung CPS yang diajukan, kesempatan- kesempatan pemberian pinjaman tambahan dapat Program dana perwalian. Melalui AusAID-East Asia dilihat di berbagai sektor tersebut, sebagaimana yang and Pacific Infrastructure for Growth Trust Fund, telah disepakati bersama dengan pemerintah. Dalam WBG akan memberikan dukungan teknis dan analitis bidang keuangan/infrastruktur, Bank mempersiapkan kepada departemen-departemen kunci untuk meninjau dana pinjaman sebesar US$100 juta untuk mendukung pembiayaan pemerintah daerah. WBG juga mendukung pembangunan lembaga pembiayaan infrastruktur yang peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dapat mempercepat investasi swasta dalam bidang infrastruktur. Ini merupakan kegiatan inovatif yang khusus (misalnya, laporan ESW mengenai dampak melibatkan Bank dan IFC (yang akan memberikan andil dari harga komoditas yang tinggi terhadap strategi yang sama dalam lembaga tersebut) juga beberapa pembangunan Indonesia) merupakan contoh- rekanan pembangunan lain, selain para investor contoh kegiatan. Kegiatan lainnya adalah catatan- swasta. Dukungan pemberian pinjaman investasi yang catatan kebijakan reaksi-cepat atas permintaan yang digerakkan oleh permintaan yang lain dapat diberikan mendukung berbagai permasalahan yang timbul kepada sektor-sektor di mana kebutuhan penguatan dalam sektor-sektor iklim investasi, perdagangan dan dan restrukturisasi kelembagaan teridentifikasi melalui keuangan. Yang terakhir, dialog kebijakan yang tengah berbagai kegiatan AAA/TA yang sedang berjalan. berjalan dan masukan-masukan terhadap berbagai usaha reformasi yang tengah dijalankan pemerintah, Program dana perwalian. Melalui dana perwalian, merupakan kegiatan-kegiatan yang berdampak WBG memberikan bantuan teknis tambahan, nasihat tinggi yang akan terus didukung. Mitra-mitra utama kebijakan, dan pembangunan kapasitas di sektor pekerjaan ini adalah Menteri Koordinasi Bidang iklim investasi, perdagangan dan keuangan kepada Ekonomi, Departemen Perdagangan, Bapepam- departemen-departemen bidang perekonomian yang LK, Bank Indonesia, dan badan-badan lainnya yang terpenting, organisasi-organisasi dan pemerintah- terkait. Hubungan yang erat dengan, dan masukan- pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang masukan terhadap industri keuangan, sektor swasta, terlibat dalam program-program pembangunan dan badan-badan otonom menjadi kegiatan-kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan yang penting yang akan dilanjutkan. memadai kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk memelihara lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UKM akan diberikan. Dana perwalian Catatan 4: Keterlibatan Inti 2: Infrastruktur IFC mencakup dana yang diperkirakan mencapai 38 US$40 juta selama lima tahun yang digalang dari WBG akan memberikan dukungan keuangan dan bantuan pemerintah-pemerintah bilateral, dan IFC, konsultasi terhadap rencana pembiayaan infrastruktur agar Layanan Konsultasi IFC (IFC Advisory Services) pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam RPJM. Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif terlibat dalam rencana-rencana pembangunan Berbagai sektor kunci yang dicakup melalui serangkaian ekonomi berjangkauan luas. Bank juga memberikan infrastruktur DPL (Infrastructure DPLs (I-DPLs)) dan kontribusi melalui Dana Perwalian Belanda untuk pengaturan dana-terkumpul pembiayaan bersama, Peningkatkan Iklim Investasi dan Program Pemerintah termasuk energi, jalan, dan infrastruktur perkotaan, Belanda untuk Meningkatkan Kebijakan Perdagangan seperti perumahan, penyediaan air dan sanitasi. Indonesia yang masing-masing mencapai US$3,9 juta dan US$2,5 juta. Bank juga mempersiapkan Pemberian pinjaman. Dukungan WBG mencakup Dana Perwalian Multi-Donor (Multi-Donor Trust program penting pemberian pinjaman investasi untuk Fund), yang pada awalnya diperkirakan bernilai US$7 beberapa proyek penting di bawah ini: juta. Fasilitas ini bertujuan memperkuat lembaga- · Dukungan pemberian pinjaman investasi untuk lembaga Pemerintah Indonesia (misalnya Departemen sektor energi utamanya akan berfokus pada Perdagangan dan Tim Nasional untuk Peningkatan teknologi-teknologi energi yang bersih dan Ekspor dan Investasi (National Team for Export terbarukan termasuk investasi energi panas and Investment Promotion/PEPI) dalam mengelola bumi, pumped storage, teknologi-teknologi secara efektif dan efisien tantangan-tantangan untuk maju penggunaan batu bara, proyek-proyek meningkatkan daya saing perdagangan, iklim investasi, transmisi dan distribusi energi, proyek-proyek dan sektor keuangan dengan mendukung reformasi pendistribusian gas, dan penyediaan energi listrik kelembagaan, meningkatkan pelatihan pengelolaan bagi kawasan pedesaan. Investasi-investasi SDM, mempersiapkan tim ahli, dan memberikan TA strategis akan berusaha memfasilitasi penataan dan nasihat kebijakan untuk mendukung usaha-usaha ulang kelembagaan dan reformasi kebijakan PLN reformasi dan restrukturisasi. yang akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pasokan PLN. AAA, TA dan dialog kebijakan. Program ini didukung · Pembangunan infrastruktur perkotaan akan melalui sumber-sumber daya yang dimiliki oleh berfokus pada beberapa permasalahan kunci, Bank yang sebagian besar tersedia dari sumber- seperti peningkatan penyediaan air dan sanitasi, dan sumber daya TF. Produk-produk unggulan yang perumahan murah. Berbagai proyek pengelolaan menentukan berbagai agenda reformasi multi- air akan terus membidik berbagai permasalahan tahun dengan analisis yang menjadi dasar beberapa yang menjadi prioritas, seperti pengendalian banjir paket reformasi pemerintah (misalnya, laporan dan dan peningkatan kerja bendungan. Dalam bidang laporan yang akan datang dari lembaga-lembaga sanitasi, proyek PANSIMAS WBG yang sedang keuangan nonbank mengenai peningkatan akses berjalan, untuk penduduk daerah perkotaan terhadap berbagai layanan keuangan) dan berbagai dan pinggiran, difokuskan pada pembangunan laporan yang terpenting mengenai berbagai masalah kapasitas untuk merencanakan integrasi sistem bagi sanitasi lingkungan dan rumah tangga yang Catatan 5: Keterlibatan Inti 3: tersentralisasi, dan menyediakan pembiayaan Pengembangan Masyarakat dan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur Perlindungan Sosial sanitasi. · Direktorat Jenderal Bina Marga (DGH) program WBG akan tetap mendukung pemerintah pemeliharaan jaringan jalan raya nasional, dengan menanggulangi kemiskinan dan memastikan tujuan-tujuan yang jelas bagi kondisi jaringan, pemerataan dan pencakupan seluruh wilayah. menjadikan lembaga ini kandidat yang memenuhi Kendati laju pertumbuhan makro ekonomi cukup persyaratan untuk menjadi rekanan dalam mengesankan selama beberapa tahun terakahir, pelaksanaan program-program pembangunan angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi. Sebanyak dalam operasi-operasi jalan nasional dan daerah. 36 juta atau 16,7 persen penduduk berpenghasilan di Proyek-proyek peningkatan jalan akan dipusatkan bawah garis kemiskinan nasional (US$1,55/hari) dan pada usaha-usaha untuk memperkuat fidusia, hampir separuh dari jumlah penduduk (49 persen) kapasitas-kapasitas operasional dan pengelolaan berpenghasilan di bawah US$2/hari (2007). Kinerja dari rekanan-rekanan setempat, dan untuk Indonesia tetap rendah dibandingkan dengan negara- meningkatkan laju pelaksanaan proyek-proyek negara tetangganya dalam hal akses terhadap layanan yang sedang berjalan. kesehatan yang berkualitas, air dan kebersihan lingkungan, pendidikan dan layanan dasar lainnya. Program dana perwalian. Melalui AusAID-Dana Perwalian untuk Pertumbuhan Infrastruktur Asia Timur Dukungan WBG terdiri atas bantuan dalam aspek dan Pasifik, WBG akan memberikan dukungan teknis pertumbuhan makro ekonomi sebagaimana disebutkan dan analitis kepada departemen-departemen kunci di bagian lain CPS ini, serta program pemberian untuk meninjau peran Pemerintah dalam penyediaan layanan dan penanggulangan kemiskinan langsung. perumahan. WBG akan memberikan dukungan kepada Aspek yang disebutkan terakhir akan dicapai melalui 39 pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kombinasi pinjaman pembiayaan bersama, AAA dan kebijakan dan strategi dalam memberikan kesempatan bantuan teknis dan pedoman kebijakan tentang strategi STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA kepada penduduk ekonomi lemah perkotaan untuk dan program penanggulangan kemiskinan. Mitra utama memiliki rumah. Perhatian khusus akan diberikan pemerintah adalah Komisi Penanggulangan Kemiskinan kepada kondisi pasar perumahan dan pertanahan Pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Negara (persediaan dan hambatan-hambatan), akses terhadap Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta pembiayaan perumahan, dan analisis mengenai Bappenas dan Departemen Keuangan, Departemen lingkungan kumuh yang ada sekarang (termasuk Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, kepadatan penduduk dan distribusi geografis). Departemen Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan. AAA dan dialog kebijakan. WBG bekerja bersama empat badan dalam bidang pembangunan kebijakan Pemberian pinjaman. Program Nasional Pemberdayaan infrastruktur: Direktorat Jenderal Bina Marga (DGH), Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DWR) dan program penanggulangan kemiskinan nasional Direktorat Jenderal Cipta Karya (DHS) -- semuanya yang dipimpin oleh pemerintah. Program ini dimulai dalam lingkup Departemen Pekerjaan Umum -- juga menyusul pengalaman sukses 10 tahun sebelumnya dengan perusahaan negara penyedia energi listrik dengan Program Pengembangan Kecamatan (KDP) (Perusahaan Listrik Negara, atau PLN). WBG akan Bank Dunia dan Program Penanggulangan Kemiskinan terus bekerja sama dengan DWR dan DGH untuk Perkotaan (UPP). Untuk tahun 2008-2009, program memperbaiki berbagai kebijakan yang mendukung tersebut meliputi dua WBG SILS dengan total US$409 peningkatan akses terhadap air yang disalurkan juta serta pendanaan nasioal dan mitra pemerintah melalui pipa dan sanitasi perkotaan yang terjangkau. lokal dan program pengembangan masyarakat lainnya Kemudian, karena transportasi merupakan salah satu yang bernilai setara dengan kurang lebih US$1,8 juta. dari sumber utama penghasil Gas Rumah Kaca (GHG) Program penanggulangan kemiskinan yang lebih kecil yang terus meningkat, WBG akan bekerja untuk menilai lainnya dikemas menjadi PNPM Mandiri guna membuat situasi terakhir dan berbagai tindakan kebijakan utama program penanggulangan kemiskinan di tingkat yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas udara masyarakat lebih sederhana dan terkoordinasi. Saat ini dan mengurangi emisi. Tindakan-tindakan yang dapat PNPM Mandiri mencakup hampir 70 persen kelurahan diambil melalui perundang-undangan dan insentif (sub-districts) dan kota. Program ini direncanakan keuangan akan diidentifikasi dalam catatan kebijakan akan berlanjut hingga tahun 2015, dan WBG serta singkat, juga berbagai materi sosialisasi lainnya yang donor lainnya akan mendukung upaya-upaya tersebut sesuai untuk berbagai media, kelompok penekan melalui pinjaman bergulir [repeater loans]. publik, produsen mobil, dan LSM. Program penanggulangan kemiskinan utama lainnya · Pekerjaan analitis dan pedoman teknis terlakit yang didukung oleh Bank adalah program Bantuan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Langsung Tunai (BLT). Bank memberikan dukungan · Meningkatnya pengukuran kemiskinan dan teknis dan pedoman untuk rumah tangga tradisional pengembangan kapasitas statistik. dalam program BLT (Program Keluarga Harapan), serta dukungan keuangan melalui program PNPM Mandiri dan panduan masyarakat tentang BLT. Kedua program Catatan 6: Keterlibatan Inti 4: Pendidikan tersebut dimulai pada tahun 2007 dan diharapkan akan berlanjut selama beberapa tahun ke depan. Bank Dunia semakin mempererat kerja samanya dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Program dana perwalian. Kegiatan-kegiatan AAA dan Departemen Agama (Depag), dengan penekanan dan bantuan teknis didanai terutama oleh salah satu pada bidang-bidang strategis dalam sektor pendidikan dari dua dana perwalian utama. Fasilitas Dukungan melalui penggabungan pemberian pinjaman, bantuan PNPM didirikan pada awal 2008 dengan sekitar teknis dan dialog tentang kebijakan. US$40 yang merupakan komitmen awal dari Belanda, DANIDA dan AusAid. Dana tersebut ditujukan untuk Pemberian pinjaman. Portofolio pemberian pinjaman berbagai kegiatan evaluasi, penelitian khusus dan telah mengalami peningkatan yang cukup berarti, bantuan teknis terkait dengan pelaksanaan PNPM. dengan tiga proyek yang dimulai sejak tahun 2006 Selain itu, Dana Perwalian Belanda memberikan dan tiga proyek lainnya yang sedang dalam tahap dukungan terhadap pelaksanaan AAA dan pekerjaan perencanaan. Di antara proyek-proyek yang saat ini teknis dari tim penanggulangan kemiskinan PREM tengah berjalan, proyek Peningkatan Pengelolaan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dana Perwalian Pendidikan Tinggi untuk Relevansi dan Efisiensi Belanda memberikan kurang dari 1,8 juta untuk (IMHERE senilai US$117 juta) diluncurkan pada tahun 40 mendukung berbagai kegiatan, seperti penilaian 2006 dengan tujuan mengembangkan kapasitas untuk program penanggulangan kemiskinan, panduan data mereformasi dan mengawasi sistem pendidikan tinggi dan kebijakan, kegiatan pengembangan kapasitas dan meningkatkan kualitas akademis dan kinerja Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif kelembagaan, dukungan pelaksanaan untuk program kelembagaan. Pendidikan dan Pengembangan Anak pokok penanggulangan kemiskinan (perlindungan Usia Dini (ECED senilai US$127 juta ­ termasuk US$23 sosial) dan kegiatan penggunaan bersama hasil-hasil juta dalam bentuk pembiayaan dari Belanda) dimulai serta pengetahuan. pada tahun 2007 dan bertujuan untuk membentuk sekitar 6.000 lokasi ECED berbasis masyarakat AAA dan dialog kebijakan. Pekerjaan AAA dalam untuk anak-anak yang berusia hingga enam tahun bidang penanggulangan kemiskinan dibiayai terutama di kabupaten-kabupaten dan desa-desa miskin oleh dana perwalian, dengan Anggaran Bank (BB) yang menjadi sasaran. Proyek ini akan membantu yang menanggung biaya staf Inti Bank Dunia. Dalam menyeimbangkan bidang bermain bagi anak-anak kaitannya dengan PNPM, hal ini memungkinkan miskin yang putus sekolah dan mengulang sekolah sumber daya terbatas yang dimiliki oleh dana karena ketidakseimbangan akses terhadap peluang perwalian menghasilkan hasil imbal yang tinggi dalam memperoleh pendidikan dini. Pendidikan yang Lebih hal panduan kebijakan, bantuan teknis strategis dan Baik melalui Reformasi Manajemen dan Peningkatan pengetahuan analitis. AAA dan dialog kebijakan selama Mutu Pendidik Semesta (BERMUTU senilai US$195 periode CPS ini akan terdiri atas: juta, dengan US$52 juta dalam bentuk pembiayaan · Sepuluh evaluasi dan kajian berbeda tentang PNPM dari Belanda) dimulai pada tahun 2008 dan ditargetkan Mandiri guna mengevaluasi dampak kemiskinan, untuk wilayah-wilayah yang akan membantu pemerintah efektivitas biaya, pencakupan, dan berbagai aspek menerapkan Undang-Undang tentang Guru pada kegiatan operasinya. Desember 2005, yang berkaitan dengan peningkatan · Pedoman teknis dan saran kebijakan tentang signifikan terhadap insentif yang diterima oleh para guru strategi dan reformasi penanggulangan kemiskinan, sebagai dampak dari meningkatnya komptensei guru serta pengawasan atas dua pinjaman Bank Dunia, bersertifikasi. Proyek tersebut mendukung struktur PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. yang penting dalam proses sertifikasi dan peningkatan · Bantuan teknis dan evaluasi tentang program mutu. Bidang yang dicakup adalah akreditasi terhadap BLT percontohan dan perlindungan sosial secara universitas, pengembangan kapasitas kelompok guru umum. (yang merupakan bagian penting dalam peningkatan · Penilaian terhadap program penanggulangan mutu guru) dan reformasi sistem pengembangan dan kemiskinan utama lainnya. pembinaan guru. Di antara proyek-proyek yang tengah · Beberapa eksperimen terkait penetapan sasaran dan dipersiapkan, BOS-KITA, suatu proyek berjangka tiga pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. tahun yang diusulkan senilai AS$600 juta dan dimulai · Pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan pada bulan Oktober bertujuan untuk mendukung kapasitas dengan Bappenas dan departemen program pokok pemerintah dalam menyediakan dana lainnya. operasional bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh negeri. Proyek tersebut akan AAA dan dialog kebijakan. Bersamaan dengan memperkuat program BOS yang telah ada melalui pemberian pinjaman untuk pengembangan dan pembentukan suatu unit pemantauan independen persiapan, serangkaian pekerjaan AAA telah dan kampanye informasi. Perbaikan Sistem melalui dilaksanakan untuk mendukung pemerintah dalam program Pendekatan Berwawasan Sektor (SISWA) melaksanakan bidang-bidang pokok, termasuk rencana ditujukan untuk mengalihkan bantuan dari donor strategis (RENSTRA) jangka menengah pemerintah, secara bertahap bagi program dukungan sektor peraturan-peraturan berdasarkan Undang-Undang pendidikan dasar dan dimaksudkan sebagai alat tentang Guru, tugas analitis tentang mekanisme bagi bagi Pemerintah untuk pada akhirnya (tahun 2010) sertifikasi guru, perekrutan dan penempatan guru, melakukan aliansi, koordinasi dan memfokuskan pendidikan inklusif, menjangkau golongan yang rentan semua bantuan dari donor bagi pendidikan dasar. dan cacat, sistem informasi manajemen pendidikan, Program yang diusulkan bernilai sekitar US$1 miliar kerangka kualitas bagi pendidikan anak usia dini dan ini (US$200 juta berupa pemberian pinjaman Bank pemberantasan buta huruf bagi penduduk dewasa. Dunia) dipimpin oleh Pemerintah dengan para mitra Tugas Ekonomi dan Sektor formal (ESW) berikutnya utama termasuk Pemerintah Negeri Belanda, Komisi direncanakan akan dilaksanakan dalam empat Eropa dan AusAID. Pemanfaatan Pengetahuan dan bidang, yaitu (i) Penilaian Sektor Pendidikan, yang Kewirausahaan yang Lebih Baik guna Merevitalisasi akan memberikan bantuan teknis guna mendukung Askes Terhadap Pekerjaan (BEKERJA, saat ini diusulkan pemerintah mempersiapkan laporan "penilaian di sebesar US$100 juta) merupakan program penciptaan sektor pendidikan" yang secara teknis baik, yang lapangan kerja bagi kaum muda yang bertujuan untuk akan menjadi suatu dasar analitis bagi penyusunan meningkatkan fungsi pasar tenaga kerja bagi kaum rencana strategis (RENSTRA) jangka menengah muda dengan mengatasi kendala-kendala, baik pada tahun 2009-2014 yang saling berkaitan dan terfokus, sisi permintaan maupun penawaran, dalam pasar (ii) Kualitas Guru, difokuskan pada upaya membantu tenaga kerja terampil. Program tersebut saat ini sedang Pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan 41 berada dalam tahap pembahasan dengan mitra baru atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah dan akan mencakup kegiatan-kegiatan ada guna meningkatkan kualitas guru dengan tujuan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA yang mendukung pemberian voucher bagi penduduk meningkatkan pembelajaran murid, (iii) Perekrutan usia muda yang menganggur agar dapat memperoleh dan Penempatan Guru, yang akan menjembatani pelatihan keterampilan dan pembiayaan usaha mikro, kesenjangan pengetahuan dan memberikan kecil dan menengah. rekomendasi tentang kebijakan yang berisi informasi tentang strategi perekrutan dan penempatan guru di Program dana perwalian. Terdapat dua dana perwalian Indonesia, dan (iv) Evaluasi Pengembangan Pendidikan besar yang saat ini tengah berjalan guna mendukung Usia Dini, yang merupakan penelitian bersama antara kebijakan strategis bidang pendidikan. Program Unit Pengembangan Anak Usia Dini (ECDU) di Dukungan Pendidikan Dasar dari Belanda senilai US$11,1 Departemen Pendidikan Nasional dan Bank Dunia, juta telah ditargetkan guna mempertajam kebijakan yang bertujuan mengadakan evaluasi berkualitas nasional dan dalam pemberian dukungan teknis tinggi tentang program ECED dan memberikan bukti segera (just-in-time) yang diperlukan dalam bidang- yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan bidang penting, yang mencakup: (i) Manajemen Guru advokasi terhadap pengembangan anak usia dini dan dan Kualitas Pendidikan, (ii) Percontohan Sertifikasi pentingnya kesiapan dari pihak sekolah. Guru dan kebijakan Perekrutan dan Penempatan Guru, (iii) Meningkatkan Struktur Pertanggungjawaban, Insentif dan Dukungan dalam Pendidikan Dasar, (iv) Catatan 7: Keterlibatan Inti 5: Kelestarian Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan, dan (v) ICT Lingkungan Hidup dan Penanggulangan dalam pendidikan. Dana Perwalian sebesar 39 juta Bencana untuk Kapasitas Pendidikan Dasar (BEC-TF) dibentuk bersama oleh Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda Menyusul peran utama Bank dalam rekonstruksi dengan tujuan mendukung pemerintah meningkatkan Aceh, Nias, dan Yogyakarta, CAS diubah pada penyediaan pendidikan dasar yang terdesentralisasi. bulan September 2006 sehingga mencakup suatu Program ini juga dimaksudkan untuk menetapkan pilar manajemen risiko bencana. Hal ini mendorong dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Bank untuk memberikan dukungan bagi pengaturan program investasi utama yang berwawasan sektor. perundang-undangan dan kelembagaan yang baru Tujuan-tujuan tersebutakan dicapai melalui pentargetan untuk menanggulangi risiko bencana (DRR) dan kegiatan analitis, dialog tematik dalam pendidikan mengintegrasikan DRR pada pekerjaan sektoral. antara pemerintah dan donor, dan pengembangan Bantuan teknis bersama diberikan untuk bidang- dan penguatan kapasitas dalam sistem perencanaan, bidang pokok, antara lain pengembangan kapasitas penganggaran, pengelolaan keuangan, M&E, dan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia. penilaian terhadap kerusakan akibat bencana, kerugian dan kebutuhan; menilai kemampuan untuk menanggung peristiwa yang bersifat bencana. mengembangkan program REDD nasional. Sementara itu, pada tahun 2007 Bank telah menjadi · Arah menuju Kelestarian: US$200.000 dari sumber pendukung utama bagi penanggulangan PROFOR yang meluncurkan lebih dari US$2juta perubahan iklim dan kegiatan adaptasi. Kegiatan ini dana dari AusAID dan CSIRO guna mengembangkan melibatkan dukungan bagi Kementerian Lingkungan peralatan contoh makro dan mikro agar Bappenas Hidup untuk mempersiapkan Bali COP 13, bantuan memahami konsekuensi-konsekuensi lingkungan bagi Departemen Kehutanan dalam mengembangkan hidup akibat arah pembangunan yang berbeda program tentang REDD, kemitraan dengan Departemen dengan lebih baik (termasuk emisi gas rumah Keuangan untuk mengembangkan strategi tingkat kaca). pertumbuhan karbon rendah (low carbon growth) dan · Low Carbon Growth: US$360.000 melalui Hasil bekerja sama dengan Bappenas untuk merumuskan Pendanaan Eksternal dari AusAID untuk mendukung suatu program perubahan iklim nasional dan adaptasi studi tentang pertumbuhan karbon yang rendah pengelolaan bencana. melalui kemitraan dengan Departemen Keuangan. Komitmen sumber daya tambahan diharapkan Pemberian pinjaman. Kegiatan terkait dengan datang dari DFID untuk proyek ini. perubahan iklim tersebut masih relatif baru, tetapi · Tambahan hibah sebesar US$1-2 juta dari WASAP suatu pilar perubahan iklim tengah dikembangkan tengah diajukan untuk suatu studi percontohan sehubungan dengan adanya pinjaman untuk tentang pengelolaan sumber daya air terkait Kebijakan Pengembangan Kelima (DPL 5) guna dengan keberadaan sumber utama emisi karbon di mencakup tindakan-tindakan prioritas yang terkait Indonesia, yaitu penurunan lahan gambut. dengan konsolidasi, penanggulangan dan adaptasi kelembagaan. Pilar ini telah meningkatkan DPL Diskusi antara mitra pengembangan dan pemerintah 5 sebesar US$100 juta. Setelah kepemimpinan Indonesia telah diadakan untuk menciptakan suatu 42 lembaga yang menangani isu perubahan iklim ini MDTF bagi perubahan iklim, yang akan mendukung dikonsolidasikan dan Bank telah memiliki mitra yang rencana aksi perubahan iklim Pemerintah Indonesia jelas, maka dimungkinkan untuk mempertimbangkan dengan membiayai Bantuan Teknis, pengembangan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif serangkaian DPL untuk perubahan iklim yang dapat kapasitas dan kegiatan percontohan. Setelah dioperasikan secara independen. Bank membantu pemerintah menemukan mitra yang sesuai, dana pembiayaan untuk pengembangan portofolio proyek- tersebut akan diaktifkan. proyek Mekanisme Pembangunan yang Bersih (CDM) dan mengutamakan adaptasi terhadap iklim Dana perwalian telah digunakan untuk menanggulangi keseluruhan portofolio pemberian pinjaman Bank. bencana besar dan memprakarsai suatu program guna Akhirnya, Dana Investasi sektor Kehutanan yang baru mengarusutamakan DRR. Bank telah menciptakan dan muncul memberikan suatu peluang untuk memberikan mengelola dana MDTF sebesar US$697 juta untuk Aceh pinjaman konsensi kepada Indonesia guna mendukung, dan Nias untuk rekonstruksi pascabencana melalui antara lain, pengembangan awal dari proyek-proyek suatu Portofolio dari 20 proyek, yang separuhnya REDD. Bank Dunia menanggapi dua bencana diawasi oleh Bank. Serupa dengan hal di atas, komitmen berskala nasional (Aceh/Nias dan Yogyakarta) dengan sebesar lebih dari US$84 juta telah diberikan bagi memrogram ulang portofolio pemberian pinjamannya Rekonstruksi Jawa menyusul bencana gempa bumi di guna memungkinkan tersedianya dana bagi program- Yogyakarta/Jawa Tengah. Proyek utama perumahan program rekonstruksi berbasis masyarakat. Bank yang dibangun oleh masyarakat diawasi oleh Bank. Dunia juga memiliki portofolio proyek-proyek signifikan Untuk DDR, hibah sebesar US$1,25 juta telah yang dibiayai dengan hibah di kedua wilayah tersebut. diterima dari Fasilitas Global untuk Penanggulangan Terdapat kemungkinan untuk mengembangkan dan Pemulihan Bencana (Global Facility for Disaster suatu opsi drawn-down bencana (CAT DDO) apabila Reduction and Recovery) guna mengutamakan DRR pemerintah mempunyai minat terhadap mekanisme di Bappenas, Badan Pengelolaan Bencana (BNPB), pembiayaan "jalur kredit" (line-of-credit) yang baru industri asuransi dan Bank itu sendiri. tersebut. Upaya-upaya yang lebih luas akan dilakukan untuk mengintegrasikan DRR dan adaptasi perubahan AAA dan dialog kebijakan. AAA tentang Perubahan iklim ke dalam siklus proyek. iklim Bank difokuskan pada Bantuan Teknis untuk mempersiapkan program REDD nasional dan Program dana perwalian. Dana perwalian memberikan mendukung tahap pertama studi tentang pertumbuhan dukungan bagi perubahan iklim Bank yang mencakup karbon rendah (low carbon growth study). Bank akan bidang-bidang berikut ini: memfokuskan upayanya memberi masukan kepada · REDD: sekitar AS$1 juta dalam bentuk perjanjian Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan strategi yang dapat dibayarkan kembali dari Pemerintah low carbon growth dan dialog tentang kebijakan Australia dan DFID ditambah dana dari PROFOR telah dilakukan untuk mengutamakan diskusi tentang Bank guna membantu Aliansi Iklim Hutan Indonesia perubahan iklim. Hal ini mencakup: persiapan dan (Indonesia Forest Climate Alliance) dengan sosialisasi informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang emisi karbon, kerentanan dan kebijakan terkait; bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan Industri dalam instrumen dan opsi terkait untuk penanggulangan dan adaptasi; melibatkan Bappeas dalam isu pengembangan kemitraan dan adaptasi; dan melakukan koordinasi dengan masyarakat donor dalam hal dukungan pembiayaan bagi program perubahan iklim di Indonesia. Di tingkat daerah, WBG akan membantu prakarsa pengerukan sungai selama tiga tahun di DKI Jakarta, yaitu Prakarsa Pengerukan Darurat Jakarta (Jakarta Emergency Dredging Initiative/JEDI), guna mengalokasikan pembiayaan hibah bagi pengembangan kapasitas pemerintahan kota. PREM telah mengambil alih kepemimpinan AAA, terutama dalam bidang pembiayaan bencana, memantau proses rekonstruksi dan analisis terhadap dampak ekonomi. Output dalam tahun anggaran 2008 mencakup Penilaian Kemiskinan di Aceh, Kajian Belanja Publik Nias, laporan inventarisasi Satu Tahun setelah Gempa Bumi di Yogyakarta (One Year after the Yogyakarta Earthquake), Pembaruan data semesteran Ekonomi Aceh dan pembentukan 43 metodologi pelacakan pembiayaan rekonstruksi. Pada Tahun Anggaran 2009, telah diantisipasi hal-hal STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA berikut ini: Suatu analisis hasil rekonstruksi di Aceh dan Nias dalam hubungannya dengan akhir periode rekonstruksi, pendalaman penelitian ekonomi dan dukungan kepada tim negara lain dalam menanggapi bencana dan menetapkan M&E. Apendiks 2. Indonesia: Pendekatan kerangka hasil Hasil pengembangan pokok pada akhir periode CPS Pada saat keterlibatan inti telah beralih menuju tercakup dalam Kerangka Hasil berikut ini. Variasi yang tahap dewasa, WBG berada dalam posisi yang lebih muncul dalam kerangka tersebut merupakan indikator spesifik dalam hal hasil-hasil selama jangka waktu dari tahap kematangan yang berbeda, dengan beberapa CPS yang dapat dicapai secara realistis. Dengan kemitraan dan program yang cukup maju (misalnya, demikian, rincian sehubungan dengan hasil-hasil dan Departemen Keuangan dan pengelolaan keuangan indikator menengah untuk tonggak bersejarah lebih publik), sementara lainnya (misalnya, Kementerian dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan selama tahap Lingkungan Hidup dan agenda perubahan iklim) masih dewasa dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan berada pada tahap yang relatif awal. Yang berikut ini yang dilakukan selama tahap awal. Dalam kegiatan berupaya untuk mengklasifikasikan tujuh keterlibatan pengembangan tersebut, hasil-hasil yang diperoleh inti berdasarkan tingkat kematangan relatif: agak sulit di definisikan sehingga dengan demikian, lebih mungkin didasarkan pada sasaran potensial atau Kegiatan-Kegiatan yang Matang: hasil jangka menengah. Bidang Kegiatan Lintas Sektoral 1: Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa fleksibilitas Bidang Keterlibatan inti 1: Pengembangan Sektor yang merupakan sifat yang melekat pada CPS juga 44 Swasta dapat diterapkan pada kerangka hasil, dengan Bidang Keterlibatan Inti 3: Pengembangan Masyarakat penyesuaian pada kemitraan-kemitraan dan program- Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dan Perlindungan Sosial program inti yang juga direfleksikan pada kerangka Bidang Keterlibatan Inti 4: Pendidikan hasil, sebagaimana diperlukan. Kegiatan Pengembangan: Bidang Kegiatan Lintas Sektoral 2: Lembaga dan Sistem Pemerintah Daerah Bidang Keterlibatan Inti 2: Infrastruktur Bidang Keterlibatan Inti 5: Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Apendiks 2. Indonesia: Matriks Hasil CPS Indikator Menengah Tujuan Jangka Panjang Model Keterlibatan Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 untuk Tonggak Penting Indonesia WBG Pembangunan Hasil Pembangunan yang Menaungi "Indonesia yang ideal Meningkatnya efektivitas 1. Dukungan dan pembiayaan WBG ditujukan adalah Indonesia yang dan kualitas belanja bagi prioritas nasional. lebih aman dan lebih publik dan menguatnya 2.Menguatnya pemanfaatan sistem, prosedur damai, adil dan demokratis lembaga-lembaga dan lembaga milik Indonesia sendiri dan lebih sejahtera." nasional, kerangka sepanjang memungkinkan. Pidato Kenegaraan fidusia dan operasional 3.Menguatnya harmonisasi dalam Presiden Republik yang diperlukan pengembangan dukungan mitra. Indonesia pada Malam untuk memperkuat 4.Kontribusi terhadap penguatan kontrol Perayaan Ulang Tahun akuntabilitas dan fidusiari publik, akuntabilitas, kapasitas Kemerdekaan Indonesia meningkatkan efektivitas manajerial, teknis, dan evaluasi. yang ke-enampuluh." Pemerintah Bidang Keterlibatan Lintas Sektoral 1: Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat Memperkuat lembaga dan Sistem anggaran 1. Meningkatnya orientasi hasil dalam · Struktur program yang Pembiayaan yang sistem pemerintah pusat merupakan sistem proses anggaran. Dasar: Alokasi anggaran diperbarui untuk RPJM sedang berjalan: guna mengembangkan berbasis input, berdasarkan organisasi, jenis pengeluaran 2010-15 menguraikan GFMRAP; TF pengelolaan dan telalu terperinci dan terperinci, fungsi, program dan kegiatan; hasil-hasil dan sasaran- Pengembangan pengaturan keuangan tidak fleksibel serta dokumen anggaran mencakup proyeksi sasaran yang dapat diukur Kelembagaan publik untuk meningkatkan dilakukan setiap tahun, makro ekonomi dari belanja dan pendapatan yang setara dengan struktur (Belanda); GFMRAP dampak pengembangan sehingga menghambat agregat, tetapi proses pembuatan anggaran organisasi (2010) TF (PHRD); TFs dari belanja anggaran pelaksanaan proyek tersebut tetap dilakukan setiap tahun tanpa · Perintah untuk mengalihkan Pemerintah prioritas guna mencapai multi tahun rujukan untuk membuat perkiraan pada surplus guna menutupi (Belanda); PFM TFs Indonesia yang kompetitif, tahun-tahun di luar itu. Sasaran: Program defisit yang telah disepakati (PHRD) 45 inklusif dan lestari berorientasi hasil dengan hasil yang dapat memungkinkan kementerian- diukur yang menjadi unit utama dalam kementerian yang Pembiayaan yang STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA alokasi dan kontrol anggaran, dengan melakukan pembelanjaan direncanakan: DPLs; klasifikasi lain (menurut organisasi dan/atau untuk melakukan realokasi di PINTAR/ GFMRAP jenis pengeluaran) yang diterapkan secara antara unit-unit, kegiatan- II; STATCAP; PFM ­ selektif pada suatu tingkat agregat. Sumber kegiatan pembelanjaan, MDTF data: Peraturan pemerintah terkait, termasuk beberapa kategori ekonomi undang-undang anggaran tahunan, penilaian dan lokasi dalam program staf. tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Keuangan (2012) · Kemajuan atas suatu poin di mana dokumen anggaran menyajikan perkiraan tahun anggaran yang sedang berjalan dan memberikan perkiraan untuk dua tahun selanjutnya Saldo kas pemerintah 2. Operasi TSA yang efektif, bersamaan · Pencakupan rekening AAA/Lainnya: terfragmentasi dan dengan penguatan dan ketepatan waktu pendapatan utama ke dalam PER, DPR;; analisis informasi tentang rencana kas dari departemen-departemen rezim TSA (2008) permintaan untuk pengelolaan kas yang lini. Dasar: TSA diberikan untuk semua · Kontrak yang ditandatangani reformasi hukum; efisien sangat terbatas; rekening pengeluaran tetapi belum diberikan untuk pengadaan sistem analisis harga kegiatan operasi untuk sisi pendapatan. Perencanaan Perbendaharaan dan komoditas; CEM/ perbendaharaan saat kas yang masih sangat sederhana yang Anggaran (2008) analisis sektor; ini dikelola melalui tidak didasarkan pada pencairan yang · Pencakupan progresif sisa dukungan untuk sistem pengumpulan diperkirakan. Sasaran: Pencakupan TSA saldo kas dari lembaga- RPJM; catatan dan konsolidasi data yang komprehensif atas semua saldo kas lembaga pemerintah kebijakan; penilaian terfragmentasi yang pemerintah yang utama, termasuk pada sisi pusat ke dalam rezim TSA kemiskinan mempunyai kapasitas pendapatan. Maksimum 10% penyimpangan (lanjutan) terbatas untuk dalam rencana kas kuartalan departemen- · Bendahara memberlakukan menghasilkan informasi departemen lini dibandingkan dengan arus perencanaan kas kuartalan tentang pelaksanaan kas aktual. Sumber data: rencana kas pada departemen- anggaran yang dapat kuartalan rekening Departemen Keuangan, departemen lini (2009) diandalkan dan tepat peraturan pemerintah, manual sistem, · Pelaksanaan progresif waktu pangkalan data (database) terintegrasi dan atas Sistem Manajemen penilaian staf. Keuangan Terintegrasi dalam Perbendaharaan dimulai dengan 5 kementerian percontohan (2010) Tujuan Jangka Panjang Indikator Menengah untuk Tonggak Model Keterlibatan Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 Indonesia Penting Pembangunan WBG Bidang Keterlibatan Lintas Sektor 1: Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat (lanjutan) Memperkuat Pengendalian dalam 3. Pelaksanaan reformasi Sistem · Kerangka pengendalian COSO AAA/Lainnya: lembaga dan sistem proses pelaksanaan Perbendaharaan dan Anggaran Negara membuat percontohan di 3 PER, DPR;; analisis pemerintah pusat guna anggaran secara (SPAN) yang efektif dan dapat diandalkan, kementerian lini yang dipilih guna permintaan untuk mengembangkan umum kurang sebagaimana dibuktikan melalui laporan memberikan pemahaman yang reformasi hukum; pengelolaan dan memadai dan dapat keuangan yang tepat waktu dan akurat. lebih baik tentang tantangan analisis harga pengaturan keuangan membahayakan Dasar: Indikator PEFA: PI 18 untuk terhadap pengendalian internal komoditas; CEM/ publik untuk peningkatan yang efektivitas pengendalian gaji (payroll) adalah dalam kementerian-kementerian analisis sektor; meningkatkan dampak telah dicapai dalam D+; PI 20 untuk efektivitas pengendalian lini (2009) dukungan untuk RPJM; pengembangan dari bidang-bidang PFM internal atas belanja nongaji adalah D+; PI · Sehubungan dengan pengendalian catatan kebijakan; belanja anggaran yang lain 25 untuk laporan keuangan tahunan yang penggajian, akan dibuat suatu penilaian kemiskinan prioritas guna berkualitas dan tepat waktu adalah C+. desain awal tentang sistem mencapai Indonesia Sasaran: Indikator PEFA: PI 18 naik sampai informasi yang berkaitan dengan yang kompetitif, inklusif dengan C; PI 20 untuk naik sampai dengan BKN dan MDA (2010) dan lestari A; dan PI 25 untuk naik sampai dengan A. Sumber data: Penilaian berulang PEFA (2012). Peningkatan 4. Administrasi perpajakan yang lebih efisien · Diperkenalkan entri ganda untuk AAA/Lainnya: administrasi melalui: peningkatan jumlah nomor pokok proses pendaftaran (2009) PER, DPR;; analisis perpajakan wajib pajak yang akurat dalam database · Diperkenalkan sistem pendaftaran permintaan untuk mengalami pendaftaran yang menggunakan data pihak tersentralisasi (2009) reformasi hukum; hambatan akibat ketiga dan pusat panggilan; meningkatnya · Pendaftaran file induk yang analisis harga pendaftaran yang jumlah audit yang komprehensif dan dibersihkan dari catatan yang salah komoditas; CEM/ tidak efisien, proses berbasis risiko atas pernyataan pembayar dan duplikasi (2009) analisis sektor; pengembalian, pajak; menurunnya tunggakan pajak melalui · Pengembangan model penilaian dukungan untuk RPJM; pengelolaan penerapan prosedur rekening pembayar risiko pembayar pajak (2009) catatan kebijakan; dokumen, dan pajak dan penagihan yang lebih baik dan · Penentuan informasi tunggakan penilaian kemiskinan pembatasan dalam lebih akurat. Dasar: (i) 40% akurasi (2007; yang handal (2009) infrastruktur TI dasar berdasarkan sejumlah 11 juta catatan · Kontrak pengadaan system 46 wajib pajak); (ii) audit biasa terbatas pada administrasi pajak inti Peningkatan- pengembalian PPN; (iii) proses-proses ditandatangani (2009) peningkatan untuk menagih tunggakan tidak digolongkan · Pengembangan dan pelaksanaan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dalam administrasi ke dalam pos-pos yang dapat dan tidak secara progresif sistem administrasi pajak dihambat dapat ditagih; pemaksaan tagihan tidak pajak inti (berkelanjutan) oleh registrasi, efektif. Sasaran: (i) akurasi 100%; (ii) DGT · Pelaksanaan secara progresif pemrosesan surat melaksanakan audit komprehensif yang manajemen audit berbasis risiko pemberitahuan memperbanyak jumlah surat pemberitahuan (berkelanjutan) pajak, pengelolaan pajak yang telah disosialisasikan dengan · Pengembangan dan pelaksanaan dokumen yang program-program kepatuhan; (iii) prosedur- secara progresif program tidak efisien, dan prosedur yang efektif diterapkan untuk penagihan yang sistematis batasan-batasan menagih tunggakan sehingga tunggakan (berkelanjutan) dalam infrastruktur TI yang dilaporkan tidak melebihi 5% dari mendasar utang pajak yang dilaporkan. Sumber data: kajian AusAID; penilaian oleh staf; peraturan-peraturan pemerintah. Sistem pengadaan 5. Perbaikan kerangka peraturan; · LPKP memiliki staf yang lengkap umum masih peningkatan tingkat kapasitas di tingkat dan berfungsi dengan baik (2008) memiliki kekurangan- nasional dan provinsi, dan pembentukan · Revisi Keppres 80/2003 dan kekurangan yang unit pengadaan profesional di lembaga- dikeluarkannya dokumen tender cukup signifikan lembaga pelaksana; peningkatan kualitas standar nasional (2008) dalam hal perbaikan audit pengadaan dan efektivitas sanksi. · Pengembangan strategi kerangka peraturan Dasar: (i) Belum ada undang-undang peningkatan kapasitas (2008) dan alat pelaksanaan pengadaan dan tidak ada kumpulan · Bantuan bagi penyedia program serta kapasitas dokumen tender standar nasional; (ii) peningkatan kapasitas di tingkat para pelaksana tidak ada program peningkatan kapasitas nasional maupun provinsi (2009) pengadaan; praktik- yang jelas dan persentase staf pemerintah · Didirikannya unit pengadaan di praktik kolusi dan yang lolos uji sertifikasi masih di bawah badan-badan pelaksana tertentu korupsi dalam 15% (pada pertengahan 2008); (iii) sanksi (2009) proses tender terus terhadap perusahaan-perusahaan yang · Penguatan fungsi audit di IG dan terjadi sehingga berkolusi relatif terbatas dan tidak berlaku di BPKP (2009) menyebabkan luar badan pelaksana di mana kolusi terjadi. · Revisi sistem sanksi (2009) kebocoran dan Sasaran: (i) Dikeluarkannya undang-undang · Pemberlakuan undang-undang kerugian dalam tentang pengadaan dan perangkat yang tentang pengadaan (2010) sistem terkait; (ii) tersedianya program peningkatan · Terciptanya arus pengadaan yang kapasitas; (iii) sanksi memberikan efek profesional di instansi-instansi jera bagi perusahaan-perusahaan yang (2010) berkolusi. Sumber data:Penilaian staf; peraturan pemerintah; pengkinian OECD/ DAC BIL. Tujuan Jangka Indikator Menengah untuk Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 Model Keterlibatan WBG Panjang Indonesia Tonggak Penting Pembangunan Bidang Keterlibatan Lintas Sektor 1: Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat (lanjutan) Memperkuat Peningkatan 6. Perbaikan kualitas dan ketepatan · Semua petugas statistik AAA/Lainnya: PER, DPR;; analisis lembaga dan permintaan untuk waktu dari statistik kunci yang dihasilkan kelurahan diperlengkapi permintaan untuk reformasi sistem pemerintah memperbaiki kualitas, oleh BPS, misalnya data catatan dengan teknologi GPS (2009) hukum; analisis harga komoditas; pusat guna ketepatan waktu, nasional, data kemiskinan, dll. Dasar: (i) · Enam puluh enam kantor CEM/analisis sektor; dukungan mengembangkan dan kecepatan Tidak konsistennya stastik-statistik BPS pemerintah kota terhubung ke untuk RPJM; catatan kebijakan; pengelolaan penanggapan dari berbagai sumber yang berbeda; jaringan wilayah luas (2009) penilaian kemiskinan dan pengaturan ketersediaan data (ii) rendahnya tingkat keterlibatan dan · Rekayasa ulang dari proses keuangan publik terhambat oleh kepercayaan pengguna, dan (iii) jangka usaha dilakukan untuk 5 lini untuk meningkatkan infrastruktur ICT dan waktu produksi data yang berlarut-larut. produk (2010) dampak pengelolaan data Sasaran: (i) Catatan nasional beralih · Tinjauan metodologi dilakukan pengembangan dari yang buruk serta dari sistem catatan nasional (System untuk 5 lini produk (2010) belanja anggaran proses usaha yang of National Accounts atau SNA) tahun · Prototip gudang data prioritas guna tidak efisien 1968 ke SNA tahun 1993; berkurangnya dirancang dan dikembangkan mencapai Indonesia perbedaan antar statistik dari berbagai (2011) yang kompetitif, sumber; (ii) kenaikan tingkat kepuasan · Strategi Pelatihan Perusahaan inklusif dan lestari dan kepercayaan pengguna, dan (iii) dikembangkan dan berkurangnya selisih waktu antara dilaksanakan untuk sistem penagihan dan sosialisasi data. Sumber manajemen informasi yang data: Dialog dengan BPS; laporan; baru (2011) lokakarya staf, survei pengguna. · Mekanisme jaminan kualitas dibuat dan diterapkan (2011) Bidang Keterlibatan Antar Sektor 2: Lembaga dan Sistem Pemerintah Daerah Penguatan Lemahnya kapasitas Peningkatan sistem dan proses Pemda · Melanjutkan pekerjaan Pembiayaan berkelanjutan: pemerintah pemerintah daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, dengan pemerintah pusat SPADA; ILGRP; USDRP; DSF ­ dan lembaga (Pemda) untuk penyelenggaraan jasa, dan investasi. dan berbagai Pemda baik di MDTF; ILGRP ­ MDTF; DSF daerah yang mengelola aset Dasar: Sebagian besar Pemda masih pedesaan maupun perkotaan terdesentralisasi dan meningkatkan kurang dalam perencanaan investasi, untuk menciptakan suatu Pembiayaan terencana: DPLs; untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan anggaran, dan lemah kerangka kerja dalam rangka Bantuan LG DAU/ DAK ; PNPMs 47 dampak belanja jasa dalam kapasitas pelaksanaan. Hanya peningkatan perencanaan publik sedikit Pemda yang melaksanakan dan pengelolaan sumber daya AAA/Lainnya: Penguatan kerangka STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA perencanaan investasi dan belanja yang (berkelanjutan) kerja antar pemerintahan; IEC/ memadai. Sasaran: (i) Pemda mengikuti · Meningkatkan pengelolaan DSF II; PER Papua; PEACH program-program bantuan Bank dengan sumber daya keuangan dan membuat rencana investasi jangka aset pada Pemda-Pemda menengah secara terperinci (RPJM); tertentu (berkelanjutan) (ii) Pemda mengikuti program-program · Keterlibatan melalui NLTA bantuan Bank dengan melakukan dengan kotamadya- investasi tahunan sebagaimana kotamadya perkotaan besar disebutkan dalam rencana jangka (berkelanjutan) menengah Pemda; dan (iii) Pemda · Mengadakan serangkaian mengikuti program-program bantuan acara berbagi pengetahuan Bank dengan melakukan tinjauan dan dialog kebijakan berbasis belanja secara terperinci dan membuat regional untuk meningkatkan program-program peningkatan kesadaran dan berbagi kapasitas. Sumber data: Rencana pelajaran di daerah-daerah investasi jangka menengah yang dengan akses informasi yang dilaporkan oleh Pemda kepada Depkeu. terbatas, misalnya Indonesia Penilaian pengelolaan belanja. timur (berkelanjutan) Bidang Keterlibatan Inti 1: Pembangunan Sektor Swasta Meningkatkan Rendahnya 1. Penguatan sektor swasta dan · Pinjaman oleh bank secara Pembiayaan berkelanjutan: lingkungan untuk intermediasi keuangan melalui: peningkatan konsisten meningkat lebih investasi IFC pada sektor-sektor pembangunan keuangan; kecilnya kerangka kerja peraturan; perbaikan tinggi daripada tingkat inflasi prioritas; Prakarsa Jasa Konsultasi sektor swasta jumlah lembaga iklim investasi; penguatan bank dan tahunan dan LDR mencapai IFC; Iklim Investasi TF (Belanda) untuk membantu keuangan nonbank lembaga keuangan nonbank. Dasar: 70% (2008) dan meningkat 5% percepatan dan pasar modal; Perbandingan keuangan kunci bank setiap tahun setelahnya Pembiayaan Terencana: investasi pertumbuhan dan terbatasnya jenis dan baik; LDR 60%; 35% rumah tangga · Kestabilan peningkatan aset IFC pada sektor; Keuangan pemberantasan akses ke keuangan; memiliki akses ke rekening bank; dana dan jumlah modal yang Infrastruktur Swasta; TF bilateral kemiskinan serta terbatasnya sumber tabungan, investasi, dan produk- didapatkan melalui modal hingga Jasa Konsultasi IFC; MDTF memperkuat daya keuangan produk manajemen risiko relevan sendiri dan pasar obligasi IPO iklim investasi dan perdagangan daya saing dan dalam negeri; dan untuk masyarakat miskin dan jumlah (berkelanjutan) inklusivitas kurangnya keahlian penduduk rentan menurun. Sasaran: · Mengarusutamakan AAA/Lainnya: Iklim investasi, pembiayaan Perbandingan keuangan kunci bank (mainstreaming) hasil akses fasilitasi perdagangan, sektor infrastruktur daerah tetap baik dan LDR mencapai minimal nasional ke survei keuangan keuangan; kajian-kajian tentang 80%; aset NBFI sebagai proporsi dalam kebijakan pemerintah asuransi dan NBFI; survei akses pinjaman bagi UKM meningkat dua (2009) ke keuangan; dialog kebijakan kali lipat; sedikitnya 45% rumah tangga · Penetrasi pensiun dan tentang sektor perbankan; memiliki rekening bank; lembaga asuransi yang lebih tinggi pembangunan kapasitas, keuangan infrastruktur terbentuk dan (berkelanjutan) dan keterlibatan IFC dengan berfungsi dengan baik. Sumber data: microfinance; Prakarsa Jasa Bank Indonesia; Bapepam & LK; akses Konsultasi IFC tentang reformasi ke survei keuangan; BPS. peraturan dan promosi investasi; prakarsa pembangunan kapsaitas yang diajukan kepada Departemen Perdagangan, PEPI, dan lembaga- lembaga pemerintah RI lainnya Tujuan Jangka Indikator Menengah untuk Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 Model Keterlibatan WBG Panjang Indonesia Tonggak Penting Pembangunan Bidang Keterlibatan Inti 1: Pembangunan Sektor Swasta (lanjutan) Meningkatkan Proses di pemerintah daerah 2. Peningkatan kapasitas pemerintah · Peningkatan kapasitas Pembiayaan berkelanjutan: lingkungan untuk lambat, membebani, dan daerah untuk mendukung operasi pemantauan dan evaluasi investasi IFC pada sektor- pembangunan kurang transparan usaha melalui penerapan prosedur efektivitas kantor-kantor sektor prioritas; Prakarsa sektor swasta yang tidak membebani untuk memulai perizinan oleh pemerintah Jasa Konsultasi IFC; Iklim untuk membantu usaha baru dan dalam hal perizinan. kabupaten atau provinsi Investasi TF (Belanda) percepatan Dasar: Kajian Melakukan Usaha (berkelanjutan) pertumbuhan dan (Doing Business atau DB) daerah di 15 · Jalur perundang-undangan Pembiayaan Terencana: pemberantasan kota dan kajian-kajian Dasar lainnya. nasional yang mempengaruhi investasi IFC pada sektor; kemiskinan serta Sasaran: Pengurangan waktu dan biaya dan meningkatkan pemrosesan Keuangan Infrastruktur memperkuat memulai usaha dan perizinan sebesar perizinan usaha pemerintah Swasta; TF bilateral hingga daya saing dan 50% di kota-kota klien. Sumber data: pusat maupun daerah Jasa Konsultasi IFC; inklusivitas kajian pengawasan dan evaluasi (M&E) (berkelanjutan) MDTF iklim investasi dan internal; laporan Melakukan Usaha perdagangan WBG. Keputusan-keputusan 3. Perbaikan lingkungan peraturan · Pemantauan teratur dan AAA/Lainnya: Iklim tentang kebijakan dibuat dan koordinasi antar instansi dalam maklumat umum tentang investasi, fasilitasi tanpa analisis yang memadai mengembangkan kebijakan-kebijakan waktu pendirian perusahaan perdagangan, sektor tentang alternatif-alternatif investasi. Dasar: 109 hari untuk (Departemen Kehakiman); keuangan; kajian-kajian dan tentang kerugian dan mendirikan perusahaan; 4 bulan untuk waktu pengembalian PPN tentang asuransi dan manfaatnya; kurangnya menerima pengembalian PPN; 7 hari (Pajak Pemkab); dan waktu NBFI; survei akses ke para spesialis yang rata-rata waktu menetap kontainer; menetap kontainer (Pelindo/ keuangan; dialog kebijakan memberikan informasi pada kebijakan investasi yang tidak JICT) (berkelanjutan) tentang sektor perbankan; tingkat yang diperlukan; terkoordinasi. Sasaran: 50 hari untuk · Perkembangan menuju pembangunan kapasitas, lemahnya koordinasi mendirikan perusahaan; 2 bulan untuk sekretariat PEPI yang memiliki dan keterlibatan IFC antara unit penelitian dan menerima pengembalian PPN; 5 hari staf dan profesional yang dengan microfinance; unit kebijakan; lingkungan rata-rata waktu menetap kontainer; berfungsi dengan baik Prakarsa Jasa Konsultasi peraturan yang kompleks kebijakan investasi yang terkoordinasi (berkelanjutan) IFC tentang reformasi menghalangi investasi sektor melalui PEPI; peningkatan peringkat peraturan dan promosi 48 swasta; prosedur pendirian DB. Sumber data: Data resmi dari investasi; prakarsa perusahaan, prosedur Departemen Kehakiman, Departemen pembangunan kapsaitas pembayaran pajak, dan Pajak dan Otoritas Pelabuhan /Pelindo/ yang diajukan kepada Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif prosedur pengurusan impor JICT; laporan perkembangan PEPI Departemen Perdagangan, yang memakan waktu lama progress reports; dan Laporan DB . PEPI, dan lembaga- dan biaya yang banyak; lembaga pemerintah RI 4. Penguatan struktur dan kapasitas · Sekurang-kurangnya 3 lainnya lemahnya koordinasi antar kelembagaan Departemen tim spesialis dibentuk dan lembaga pemerintah yang Perdagangan sehingga dapat dilengkapi dengan staf dari mengurus kebijakan investasi mengembangkan dan melaksanakan Departemen Perdagangan dan kebijakan-kebijakan perdagangan penasihat (2010) yang lebih efektif. Dasar: Tidak adanya · Tim-tim spesialis terlibat tim spesialis yang dapat memberikan dalam pengembangan analisis tingkat analisis yang diperlukan untuk keputusan-keputusan tentang keputusan-keputusan kebijakan. kebijakan (2011) Sasaran: Sekurang-kurangnya 4 · Hambatan-hambatan kebijakan/ tim spesialis ditempatkan dalam peraturan sektoral dalam Pemkab-Pemkabnya masing- rantai nilai agripangan tertentu masing di Departemen Perdagangan yang disampaikan kepada untuk dapat memberikan bantuan Departemen Perdagangan analitis untuk pengembangan (2010). strategi perdagangan dalam dan luar negeri dan untuk menciptakan tanggapan yang cepat terhadap kebijakan; tim-tim tersebut bekerja sama secara efektif dengan rekan- rekan imbangan kebijakan mereka di Departemen. Sumber data: Kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh Departemen Perdagangan dan laporan perkembangan tim spesialis. Keterkaitan yang transparan 5. Peningkatan akses ke pasar untuk · Peningkatan yang stabil dalam dan efisien di antara para usaha-usaha Indonesia pada beberapa investasi pembiayaan sumber petani kecil (smallholders), komoditas atau sektor berbasis industri. langsung oleh perusahaan- UKM, dan lemahnya Dasar: UKM/wirausahawan/petani perusahaan terkemuka usaha dan pasar komersial kurang memiliki akses langsung ke (berkelanjutan) pedesaan pasar-pasar besar. Sasaran: Investasi/ · Keterkaitan usaha atau pembiayaan baru bagi UKM dalam forum-forum dibentuk rantai pasokan; peningkatan kontrak untuk memfasilitasi UKM dengan perusahaan-perusahaan; perusahaan-perusahaan meningkatnya penjualan dan terkemuka/keterkaitan UKM pendapatan perusahaan-perusahaan (berkelanjutan). terdampak; meningkatnya transparansi · Peningkatan mekanisme harga. Sumber data: Kajian proyek M&E penemuan harga komoditas internal. pertanian melalui sistem faktur gudang (berkelanjutan) · Meningkatkan kompetensi UKM dalam mematuhi standar- standar pasar (berkelanjutan) Tujuan Jangka Indikator Menengah untuk Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 Model Keterlibatan WBG Panjang Indonesia Tonggak Penting Pembangunan Bidang Keterlibatan Inti 2: Infrastruktur Meningkatkan Kurangnya investasi 1. Meningkatnya kuantitas dan efisiensi · Peningkatan anggaran Pembiayaan berkelanjutan: tingkat dan untuk infrastruktur, belanja publik pusat dan daerah untuk pendapatan dan belanja modal Infrastruktur Jalan Strategis; efisiensi investasi yang kurang mengikuti infrastruktur melalui perbaikan-perbaikan daerah (APBD) sebesar 20% Pengembangan Pasar Gas infrastruktur oleh laju pertumbuhan di bidang kebijakan subsidi, kerangka kerja dari tingkat APBD pada tahun Dalam Negeri; Transportasi pemerintah dan ekonomi; investasi insentif, perencanaan dan penganggaran 2005 (2010) Indonesia Timus; WSSLIC swasta untuk untuk infrastruktur belanja. Dasar: Belanja aktual untuk · 35% penduduk kota memiliki III; TF Perkotaan (PHRD); TF memenuhi turun dari sekitar 6% infrastruktur nasional adalah sebesar akses terhadap air ledeng, Air dan Sanitasi (AusAid) kebutuhan dan dari PDB pada tahun Rp.18,9 triliun pada tahun 2006. dibandingkan dengan tingkat memperkuat daya 1997 menjadi 2% pada Sasaran: Pada tahun 2010, belanja aktual 31% pada tahun 2006 (2010) Pembiayaan Terencana: saing tahun 2000, dan hanya untuk infrastruktur nasional meningkat · 60% penduduk memiliki akses IDPL; Pemeliharaan dan sebesar 3,2% pada sebesar 25% dari tingkat belanja aktual terhadap listrik dibandingkan Peningkatan Jalan Nasional; tahun 2005 tahun 2006. Sumber data: Depkeu. dengan tingkat 55% pada Penyimpanan Pompa/ tahun 2003 (2010) Tenaga Air; Operasi · 84% jalan nasional tetap Waduk; Pengendalian dalam kondisi bagus/baik Banjir Jakarta; Pembiayaan dibandingkan dengan 81% Infrastruktur Swasta; pada tahun 2006 (2010) pinjaman investasi khusus Persyaratan 2. Meningkatnya investasi swasta dalam · Transaksi PPP melalui tender untuk sektor-sektor air, penyelenggaraan infrastruktur melalui pembuatan kerangka sesuai dengan Perpres transportasi, dan energi; infrastruktur di Indonesia kerja PPP yang baik, handal, dan 67/2005 pinjaman IIF dan Investasi sangat banyak, dan transparan. Dasar: Komitmen keuangan · Komitmen keuangan sektor IFC; IFC IPP Tenaga melampaui yang dapat sektor swasta untuk proyek-proyek swasta untuk proyek-proyek Batubara PLN Jawa didukung melalui infrastruktur swasta adalah sebesar 0,5% infrastruktur swasta meningkat Tengah; TF infrastruktur investasi pemerintah dari PDB pada tahun 2005. Sasaran: menjadi 0,75% dari GDP (AusAID) Komitmen keuangan sektor swasta dibandingkan dengan tingkat untuk proyek-proyek infrastruktur swasta 0,5% pada tahun 2005 (2010) AAA/Lainnya: catatan meningkat menjadi 0,75% dari PDB pada sektor infrastruktur; strategi tahun 2010. Sumber data: Depkeu. pembangunan infrastruktur; Jasa Konsultasi IFC 49 Bidang Keterlibatan Inti 3: Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Sosial STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Mengurangi angka Sekitar 110 juta 1. Meningkatnya kondisi pemerintahan · Meningkatnya tingkat Pembiayaan Berkelanjutan: kemiskinan dan orang masih hidup tingkat kelurahan serta kondisi sosial belanja rumah tangga atau KDP; UPP; SPADA; TF meningkatkan dengan penghasilan ekonomi pada masyarakat perkotaan yang meningkatnya akses ke jasa- PNPM (Belanda, Australia, kemerataan di bawah AS$2 per miskin melalui pelaksanaan pemberantasan jasa ekonomi dan sosial di DFID); TF SPADA (DFID) dengan hari; sejumlah besar kemiskinan yang lebih luas dan program- 7,800 kelurahan (akhir 2009) meningkatkan anggota masyarakat program pemberdayaan masyarakat untuk · Infrastruktur yang dibangun Pembiayaan Terencana: penghidupan dan perkotaan maupun menghasilkan pendapatan atau hibah untuk lebih murah 20% daripada PNPM-Pedesaan; PNPM penyelengaraan pedesaan miskin karena pengadaan infrastruktur tingkat tersier. Data infrastruktur yang dibangun Perkotaan; Gabungan jasa, dan kurangnya pendapatan Dasar dan sasaran akan dikembangkan dengan pendekatan PNPM; Lapangan Kerja mengurangi sisa dan peluang pekerjaan sebagai bagian dari proyek-proyek yang nonmasyarakat di 80% bagi Pemuda; TF PNPM daerah-daerah produktif yang kurang didukung oleh Bank dan AAA. kelurahan yang berpartisipasi kekurangan untuk memadai; kurangnya · EIRR >30% untuk jenis-jenis AAA/Lainnya: Penilaian memperkuat penyelenggaran jasa 2. Meningkatnya kondisi pemerintahan infrastruktur pedesaan di kemiskinan; strategi inklusivitas yang berkualitas bagi tingkat kelurahan serta kondisi sosial PNPM kecamatan pekerjaan yang mendukung masyarakat miskin; ekonomi pada masyarakat pedesaan yang · Tingkat kepuasan penerima masyarakat miskin; evaluasi kesenjangan regional miskin melalui pelaksanaan pemberantasan manfaat sebesar 80% dampak dan kajian PNPM; yang besar (khususnya kemiskinan yang lebih luas dan program- terhadap peningkatan jasa dan evaluasi dampak CCT; provinsi-provinsi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan tingkat daerah dukungan teknis PNPM; di belahan timur); penyediaan sumber daya investasi untuk · Meningkatnya belanja RT dan pembinaan BPS dalam masyarakat miskin rentan mendukung proposal-proposal produktif akses ke jasa ekonomi dan hal penentuan sasaran terhadap goncangan- yang dikembangkan oleh masyarakat, sosial di sedikitnya 2,500 masyarakat miskin dan goncangan seperti dengan menerapkan proses perencanaan kelurahan miskin (2008) penguatan sistem kenaikan harga sembako partisipatif. Dasar: Tingkat kemiskinan · Meningkatnya belanja RT dan dan bencana alam sebesar 16,7% pada tahun 2007. Sasaran: akses ke jasa ekonomi dan Angka kemiskinan menurun hingga 12% sosial di sedikitnya 4,000 pada tahun 2012. Sumber data: BPS. kelurahan miskin (2009). Meningkatnya indikator 3. Belanja publik lebih mendukung kesehatan dan pendidikan di masyarakat miskin melalui penurunan 130 kecamatan di 5 provinsi subsidi bahan bakar dan melakukan melalui percobaan CCT PNPM realokasi penghematan ke target intervensi Generasi strategis untuk masyarakat miskin dan · Penerapan DAK berbasis keberhasilan implementasi CCT. kinerja Dasar: 3,8% PDB sebesar US$83/bbl. · MIS terbentuk untuk Sasaran: Subsidi bahan bakar turun 50% memeriksa pemenuhan dan sumber daya direalokasi untuk, di ketentuan program CCT antaranya, program yang mendukung · Perluasan daerah jangkauan masyarakat miskin. Sumber data: Depkeu. CCT (berkelanjutan) Tujuan Jangka Masalah dan Indikator Menengah untuk Hasil Pengembangan pada akhir TA12 Model Keterlibatan WBG Panjang Indonesia Kendala Tonggak Penting Pembangunan Bidang Keterlibatan Inti 4: Sektor Pendidikan (lanjutan) Meningkatkan Kurangnya jasa 1. Meningkatnya perkembangan anak-anak · Meningkatnya jasa ECED Pembiayaan Berkelanjutan: pendidikan dasar ECED yang masyarakat miskin antara usia 0 hingga 6 berbasis masyarakat di BERMUTU; Pendidikan untuk mencapai terjangkau, tahun di provinsi-provinsi tertentu: Menurunnya provinsi-provinsi tertentu. Tinggi; ECED; MDTF MDG dalam hal terutama oleh persentase anak-anak berusia 0-6 tahun yang Pada tahun 2010, 6000 desa Kapasitas Pendidikan angka masuk masyarakat menderita kekurangan gizi. Dasar: 27% anak-anak telah mengadopsi pendekatan Dasar; BERMUTU dan TF sekolah dasar dan miskin menderita kekurangan berat badan (Susenas berbasis komunitas untuk ECED (Belanda) target melek huruf 2001). Sasaran: 20%. Sumber data: Susenas, menyelenggarakan jasa ECED dan meningkatkan IFLS. · Pembuatan dan penggunaan Pembiayaan Terencana: kualitas pendidikan Rendahnya 2. Meningkatnya jumlah guru pendidikan dasar standar untuk jasa BOS; SISWA 1 & 2; TF untuk meningkatkan kualitas yang memenuhi kualifikasi akademik yang perkembangan usia dini. Pada Pendidikan daya saing dan pendidikan dasar diamanatkan dalam Undang-Undang Guru. tahun 2011, inklusivitas Dasar: 30% guru-guru SD dan SMP memegang · Standar ECED dikeluarkan AAA/Lainnya: Tinjauan dan gelar S1 atau lebih tinggi. Sasaran: 70% guru dan digunakan di lebih dari 10 penilaian sektor pendidikan; memegang gelar S1 atau lebih tinggi. Sumber: provinsi dukungan untuk sensus guru; data Departemen Pendidikan · Penurunan angka ketidakhadiran RENSTRA; PER; ESW Nasional (Diknas). guru: Sasaran: mengurangi tentang ECED; Pendidikan angka ketidakhadiran dari angka Tinggi (IMHERE); GDLN; Tidak efisiennya 3. Meningkatnya efisiensi dan kemerataaan dalam 19 persen (berdasarkan survei BERKERJA; belanja yang penggunaan sumber daya untuk meningkatkan tahun 2002) diakibatkan akses terhadap pendidikan dasar; berkurangnya · Dihapuskannya insentif buruk oleh lemahnya ketidakefektifan akibat pasokan berlebih dan bagi kelurahan-kelurahan pengelolaan tidak meratanya guru; berkurangnya kelebihan tentang perekrutan guru pendidikan pasokan guru sebagaimana diukur dengan di tingkat perbandingan guru-murid (student-teacher ratio kecamatan dan atau STR) dalam pendidikan dasar. Dasar: STR sekolah, yang SD=20 dan STR SMP=14. Sasaran: STR SD=26 berdasarkan dan STR SMP=22. Sumber data: Sensus guru kerangka kerja oleh Diknas. 50 desentralisasi yang tidak lengkap Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Tingginya biaya 4. Bagian sumber daya pendidikan umum yang Peningkatan besarnya dan yang ditanggung lebih besar, yang dialirkan ke pengguna akhir dan pengelolaan BOS orang tua di menjadikan pendidikan dasar terjangkau bagi semua tingkat para siswa yang tidak mampu dan meningkatkan pendidikan angka masuk pendidikan menengah. 4a. Menurunnya rata-rata biaya per tahun per siswa SD dan SMP pada kuintil termiskin. Dasar: Rp.310.296 untuk SD dan Rp.492.586 untuk SMP per siswa per tahun pada tingkat harga tahun 2006 (Susenas, 2006). Sasaran: Melalui pembiayaan bersama dalam program BOS, turun menjadi Rp.150.000 untuk SD dan Rp.250.000 untuk SMP per siswa pada tingkat harga tahun. Sumber data: Susenas. 4b. Meningkatnya angka masuk sekolah bersih pada pendidikan menengah (SMP sekaligus SMU). Dasar: 57% (2007). Sasaran: Melalui pembiayaan program BOS bersama, meningkat menjadi 70% (2012). Sumber data: Susenas. Lemahnya daya 5. Meningkatnya program-program pelatihan dan Peningkatan kurikulum di saing lulusan dari sistem pendidikan tinggi: lembaga pendidikan tinggi dan sistem pendidikan penyedia pelatihan sektor swasta 5a. Akreditasi kelembagaan diberikan kepada didukung oleh Ditjen Pendidikan lembaga pendidikan tinggi dan penyedia Tinggi dan Ditjen Pendidikan Luar pelatihan sektor swasta yang didukung oleh Sekolah Depdiknas Departemen Pendidikan Tinggi dan Pendidikan nonFormal dalam Diknas. Dasar: 215 lembaga pelatihan sektor swasta terakreditasi, dan tidak ada lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi. Sasaran: 430 lembaga pelatihan sektor swasta terakreditasi dan 5% lembaga pendidikan tinggi terakreditasi. Sumber data: Data Diknas. 5b. Departemen Pendidikan Tinggi dan Pendidikan nonFormal dalam Diknas melaksanakan kajian penelusuran secara teratur atas lulusan universitas dan lulusan program- program pelatihan kerja untuk memantapkan posisi mereka di pasar tenaga kerja. Dasar: Belum ada kajian penelusuran. Target: Sudah ada kajian penelusuran. Sumber data: Data Diknas. Indikator Menengah Tujuan Jangka Model Keterlibatan Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 untuk Tonggak Penting Panjang Indonesia WBG Pembangunan Bidang Keterlibatan Inti 4: Sektor Pendidikan (lanjutan) Meningkatkan Kurangnya informasi, dan 6. Informasi yang meningkat dan penerapan, CIMU beroperasi di Pembiayaan pendidikan dasar pengawasan serta evaluasi pengawasan dan evaluasi dana pendidikan wilayah-wilayah dan Berkelanjutan: untuk mencapai dana pendidikan yang lemah. yang lebih baik melalui program BOS-KITA. program-program tertentu BERMUTU; MDG dalam hal Dasar: Tidak ada pengawasan dana Pendidikan Tinggi; angka masuk pendidikan secara sistematis dan berkala ECED; MDTF sekolah dasar dan yang independen. Sasaran: Suatu Unit Kapasitas Pendidikan target melek huruf Pengawasan Independen Pusat atau Central Dasar; BERMUTU dan dan meningkatkan Independent Monitoring Unit (CIMU) didirikan TF ECED (Belanda) kualitas pendidikan dan dioperasikan dengan basis seluruh sektor. untuk meningkatkan Sumber data: Data Depdiknas dan CIMU. Pembiayaan daya saing dan Terencana: BOS; inklusivitas SISWA 1 & 2; TF Pendidikan AAA/Lainnya: Tinjauan dan penilaian sektor pendidikan; dukungan untuk RENSTRA; PER; ESW tentang ECED; Pendidikan Tinggi (IMHERE); GDLN; BERKERJA; Bidang Keterlibatan Inti 5: Kelestarian Lingkungan dan Pengurangan Bencana Memperkuat Persaingan di antara rekan 1. Penurunan pertumbuhan gas rumah · Mekanisme koordinasi Pembiayaan yang kapasitas negara imbangan nasional untuk kaca atau greenhouse gas (GHG) di sektor perubahan iklim ditetapkan sedang berjalan: untuk beradaptasi memimpin program perubahan energi. Dasar: Melanjutkan kecenderungan (2008) Rehabilitasi Terumbu 51 pada perubahan iklim: mandat dan mitra yang penurunan dalam pertumbuhan intensitas · Peraturan usaha panas Karang (GEF); iklim dan menjawab tidak jelas; subsidi bahan emisi gas rumah kaca untuk sektor energi: bumi dikeluarkan (2009) Penipisan Ozon (OTF); STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA tantangan bakar dan listrik yang berakar 1995-99: 4% rata-rata pertumbuhan tahunan; · Rencana energi nasional Dana Perwalian untuk lingkungan menurunkan insentif untuk 2000-04: 1,7% rata-rata pertumbuhan tahunan. dikeluarkan (2009) Sumber Daya Air untuk menjamin efisiensi energi dan sumber Sasaran: Tambahan 10% penurunan dalam · Peraturan undang-undang (Belanda) kesinambungan daya terbarukan; masalah- pertumbuhan intensitas emisi selama 2005-10. energi dikeluarkan (2010) masalah kepemerintahan Sumber data: "Indonesia and Climate Change: · Tindakan-tindakan Pembiayaan yang terus-menerus yang Current Status and Policies," 2007, PEACE/ perubahan iklim yang terencana: DPL5; menyebabkan penggundulan DFID/World Bank. tercantum dalam rencana CC DPL; Fasilitas hutan; hak guna tanah yang pembangunan jangka Kemitraan Karbon bertentangan dan ter- menengah (2010) Hutan; Dana Investasi desentralisasi menghambat · Tindakan-tindakan Kehutanan; Dana kemampuan mengolah hutan yang dianggarkan dan Perwalian Perubahan dan tanah gambut sedang diterapkan Iklim; investasi IFC (berkesinambungan) · Rencana induk tanah AAA/Lain-lain: gambut Kalimantan Strategi pertumbuhan tengah diterapkan (2009- karbon rendah; studi 12) REDD; DRR untuk · Inventaris tanah gambut, Aceh; Program analisis awal dan analisis Transformasi risiko dirampungkan Pemerintah untuk (2010) Aceh (AGTP) Persaingan di antara rekan 2. Kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek · Keputusan dan pedoman imbangan nasional untuk perintis untuk mengurangi emisi dari Kementerian untuk memimpin program perubahan penggundulan hutan dan degradasi diterapkan program REDD (2008) iklim: mandat dan mitra yang dengan efektif. Dasar: Emisi karbon dari tanah · "Kesiapan" REDD tercapai tidak jelas; subsidi bahan sejumlah 2.563 juta ton setara CO2 (2005). (2009) bakar dan listrik yang berakar Sasaran: 2.307 juta ton setara CO2. menurunkan insentif untuk efisiensi energi dan sumber daya terbarukan; masalah- masalah kepemerintahan yang terus-menerus yang menyebabkan penggundulan hutan; hak guna tanah yang bertentangan dan ter- desentralisasi menghambat kemampuan mengolah hutan dan tanah gambut Indikator Menengah Tujuan Jangka Model Keterlibatan Masalah dan Kendala Hasil Pengembangan pada akhir TA12 untuk Tonggak Penting Panjang Indonesia WBG Pembangunan Bidang Keterlibatan Inti 5: Kelestarian Lingkungan dan Pengurangan Bencana (lanjutan) Memperluas Kemungkinan pelipatgandaan 3. Pengurangan risiko bencana (DRR) yang · National Action Plan for Pembiayaan yang kemampuan untuk usaha karena banyaknya diperkuat dalam perencanaan dan administrasi Disaster Risk Reduction sedang berjalan: meningkatkan mitra-mitra pembangunan pembangunan. Dasar: Tingkat pembiayaan issued by Bappenas Rehabilitasi Terumbu kesiapan risiko dalam Pengurangan Risiko yang sudah ada untuk DRR. Sasaran: (2010) Karang (GEF); bencana, Bencana (DRR); struktur Badan peningkatan 20% di tahun 2010. Sumber data: · Disaster Management Penipisan Ozon (OTF); langkah-langkah Penanganan Bencana yang Anggaran nasional. Agency operational (2009) Dana Perwalian untuk pengurangan, baru mungkin tidak memiliki · Local disaster Sumber Daya Air dan pemulihan kapasitas untuk memasukkan management plans (Belanda) pascabencana DRR prepared (2011) serta ketanggapan · Emergency operations Pembiayaan rekonstruksi untuk centers designed and terencana: DPL5; memperkuat functional (continuous) CC DPL; Fasilitas kesinambungan 4. Memperkuat pengaturan kelembagaan dan Kebijakan-kebijakan, Kemitraan Karbon memampukan lingkungan untuk memudahkan undang-undang dan Hutan; Dana Investasi penerapan pengurangan risiko bencana yang peraturan-peraturan Kehutanan; Dana partisipatif. Dasar: Situasi saat ini adalah pengurangan risiko Perwalian Perubahan kapasitas DRR dan kebijakan/peraturan bencana, disiapkan dan Iklim; investasi IFC yang lemah dan terpecah-belah. Sasaran: diterapkan di provinsi- Meningkatkan kapasitas dan kerangka operasi AAA/Lain-lain: provinsi terpilih (2011) bagi DRR di kecamatan/provinsi sasaran Strategi pertumbuhan selambat-lambatnya tahun 2012. Sumber data: karbon rendah; studi Pemerintah provinsi. REDD; DRR untuk Aceh; Program 5. Program penyadaran publik diterapkan · Rencana-rencana Transformasi untuk menggalakkan budaya aman. Dasar: pembangunan strategis Pemerintah untuk Saat ini tidak ada program penyadaran publik lima-tahun dikembangkan Aceh (AGTP) berkualitas yang sistematis. Target: Kesadaran dan diterapkan oleh 52 publik yang meningkat selambat-lambatnya pemerintah provinsi tahun 2012. Sumber data: Pemerintah provinsi. (2011). · Program-program Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif penyadaran publik dikembangkan dan diterapkan (2011) Apendiks 3. Indonesia: Kemajuan ke arah MDG Kinerja sehubungan dengan MDG telah tercampur meskipun masih cenderung rendah bagi masyarakat baur. Dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium miskin. Namun indikator-indikator lain kurang positif. atau Millenium Development Goals (MDGs) yang Penurunan kekurangan gizi stagnan sejak tahun 2002, terdaftar di tabel di bawah ini, mayoritas sudah berada mengurangi kemajuan yang dibuat di indikator lain pada jalur yang tepat. Di tahun 2006, persentase dalam tujuan pengentasan kemiskinan, dan angka penduduk yang hidup dengan kurang dari US$1 per kematian ibu hanya menurun 20 persen antara tahun hari jauh berada di bawah sasaran MDG yaitu 10,3 1993 dan 2005, kemungkinan tidak cukup untuk persen. Terdapat perbaikan-perbaikan yang menonjol memenuhi sasaran MDG tahun 2015. Akhirnya, dalam pencapaian pendidikan di tingkat dasar. Selain meskipun dengan kemajuan-kemajuan terakhir, akses itu, angka bersih pendaftaran ke sekolah dasar tetap ke sanitasi yang lebih baik juga tetap jauh dari sasaran tinggi, termasuk dari sisi keseimbangan jender. MDG untuk tujuan yang terkait dengan lingkungan Angka kematian balita menurun secara stabil. Akses hidup. ke sarana air yang lebih baik telah meningkat drastis, Kemajuan Indonesia dalam mencapai MDGnya 53 Sasaran Sesuai Tujuan Sasaran Nilai Sejak STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA tahun 2015 jalur 1. Memberantas Mengurangi separuh proporsi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan dan 1 dolar AS perhari (indikator: proporsi penduduk yang hidup di 10.3 8.5 2006 Ya kelaparan yang ekstrem bawah 1 dolar AS per hari) Mengurangi separuh proporsi penduduk yang menderita kelaparan 19 25.8 2005 Tidak (indikator: prevalensi kekurangan gizi) 2. Mencapai pendidikan Memastikan semua anak dapat menyelesaikan satu masa penuh 100 93.2 2005 Ya dasar universal pendidikan dasar (indikator: pendaftaran bersih di sekolah dasar) 3. Memajukan Menghilangkan kesenjangan jender di pendidikan dasar dan kesetaraan jender menengah, diharapkan selambat-lambatnya tahun 2005, dan dan memberdayakan di semua tingkat pendidikan selambat-lambatnya tahun 2015 100 99.7 2005 Ya perempuan (indikator: angka bersih untuk pendaftaran anak perempuan ke sekolah dasar) 4. Menurunkan angka Menurunkan sebanyak 2/3 angka kematian balita (indikator: jumlah 33 46.0 2005 Ya kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup) 5. Memperbaiki Mengurangi sebanyak ľ perbandingan angka kematian ibu 105 307 2005 Tidak kesehatan ibu (indikator: MMR per 100.000 kelahiran hidup) 6. Memerangi HIV, Telah dihentikan, sampai dengan tahun 2015, dan mulai malaria dan penyakit menurunkan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit berat lainnya Informasi kurang lainnya (indikator: prevalensi HIV/AIDS) Telah dihentikan, sampai dengan tahun 2015, dan mulai Tidak 262 2005 Ya menurunkan insidensi TB (indikator: prevalensi TB per 100.000) tersedia 7. Menjamin kelestarian Mengurangi separuh, sampai dengan tahun 2015, proporsi lingkungan penduduk tanpa akses berkelanjutan ke air minum yang bersih 86 77 2004 Ya (indikator: proporsi penduduk dengan akses ke air bersih) Mengurangi separuh, sampai dengan tahun 2015, proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan ke sanitasi dasar 73 55 2004 Tidak (indikator: proporsi penduduk dengan akses ke sanitasi dasar) Sampai dengan tahun 2020, telah mencapai perbaikan kehidupan Informasi kurang yang signifikan sedikitnya untuk 100 juta penduduk dareah kumuh Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program negara dan Informasi kurang memulihkan sumber daya lingkungan yang hilang 8. Mengembangkan Bekerja sama dengan negara-negara berkembang, kemitraan global untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk pekerjaan yang Tidak 30.6 2005 Tidak pembangunan layak dan produktif bagi generasi-generasi muda (indikator: angka tersedia pengangguran generasi muda) Apendiks 4. Indonesia: Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia: Ringkasan Penilaian Kemiskinan Terakhir Indonesia berada di ambang era baru. Setelah Sebuah analisis akan kemiskinan, faktor-faktor pergolakan-pergolakan ekonomi, politik dan sosial penentunya, dan sejarah Indonesia dalam menurunkan yang mencatat sejarah di akhir 1990-an, Indonesia kemiskinan menunjuk pada tiga cara untuk memerangi telah mulai berdiri kembali, menjadi salah satu negara kemiskinan. Tiga cara untuk membantu penduduk ekonomi kuat yang baru di dunia. Tingkat kemiskinan mengangkat diri mereka sendiri dari kemiskinan adalah yang telah meningkat sebanyak lebih dari sepertiga pertumbuhan ekonomi, layanan sosial, dan belanja selama krisis, kini berada di tingkat prakrisis. publik. Masing-masing dari cabang ini mengatasi satu atau lebih ciri-ciri pembentuk kemiskinan di Indonesia: Meskipun demikian, tantangan untuk menurunkan kerentanan, multidimensi dan kesenjangan sosial. kemiskinan di Indonesia tetap menjadi masalah paling Dengan kata lain, strategi kemiskinan yang efektif mendesak di negara ini. Jumlah penduduk yang hidup di untuk Indonesia memiliki tiga komponen: bawah US$2/hari hampir menyamai semua yang hidup · Membuat Pertumbuhan Ekonomi Berguna bagi dengan atau di bawah US$2/hari di seluruh wilayah Masyarakat Miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan Asia Timur lainnya, kecuali RRC. Akhir-akhir ini, terdapat akan terus menjadi hal penting dalam menurunkan peningkatan yang tidak diperkirakan sebelumnya kemiskinan. Membuat pertumbuhan berguna bagi dalam angka kemiskinan. Kemunduran ini tampaknya masyarakat miskin sekaligus merupakan kunci disebabkan terutama oleh kenaikan tajam harga padi menghubungkan masyarakat miskin di seluruh 54 antara Februari 2005 dan Maret 2006 yang sebagian bagian-bagian kepulauan Indonesia yang berbeda- besar menyebabkan kenaikan angka masyarakat beda dengan proses pertumbuhan, baik antara miskin menjadi 17,75 persen. Tetapi satu perkembangan daerah pedalaman dan perkotaan maupun antara Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif terakhir yang positif adalah bahwa kemiskinan menurun kelompok-kelompok regional dan kepulauan yang ke tingkat sebelum tsunami di Aceh (lihat Kotak 1). beragam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi masalah kesenjangan regional. Untuk Indonesia memiliki peluang emas menurunkan mengatasi karakteristik kerawanan kemiskinan kemiskinan dengan pesat. Pertama, dengan melihat yang dikaitkan dengan padatnya konsentrasi sifat kemiskinan, memusatkan perhatian pada beberapa distribusi pendapatan di Indonesia, apa pun yang bidang unggulan dapat memberi beberapa kemenangan dapat mengalihkan distribusi ini ke sayap kanan dengan cepat dalam perang melawan kemiskinan akan dengan cepat menurunkan insidensi dari dan dan rendahnya hasil pengembangan manusia. Kedua, kerentanan terhadap kemiskinan pendapatan. sebagai negara penghasil minyak dan gas, Indonesia · MembuatLayananSosialBergunabagiMasyarakat berada di posisi untuk memperoleh keuntungan Miskin. Pemberian layanan sosial pada masyarakat dalam beberapa tahun ke depan dari sumber-sumber miskin, baik oleh sektor publik maupun swasta, daya keuangan. Hal ini disebabkan oleh harga minyak penting untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. yang lebih tinggi dan penurunan subsidi bahan bakar. Pertama, hal ini merupakan kunci dalam mengatasi Ketiga, Indonesia masih dapat memperoleh keuntungan dimensi nonpendapatan dari kemiskinan. Indikator lebih jauh dari proses-proses demokratisasi dan pengembangan manusia yang tertinggal, seperti desentralisasinya yang terus berlanjut. angka kematian ibu yang tinggi, harus ditanggulangi dengan meningkatkan kualitas layanan yang Kemiskinan di Indonesia memiliki tiga ciri yang disediakan untuk orang miskin. Hal ini melampaui menonjol: (i) Banyak rumah tangga terkonsentrasi tingkat-tingkat belanja publik: hal tersebut mengenai di sekitar garis kemiskinan pendapatan nasional meningkatkan sistem pertanggungjawaban, sejumlah kurang lebih 1.55 dolar AS per hari PPP, mekanisme pemberian layanan, dan bahkan proses- membuat bahkan banyak penduduk tidak miskin proses pemerintah. Kedua, sifat kesenjangan regional rentan terhadap kemiskinan; (ii) ukuran kemiskinan melampaui kesenjangan pendapatan dan sebagian pendapatan tidak mencakup jangkauan kemiskinan besar tecermin pada kesenjangan dalam akses sebenarnya di Indonesia; banyak dari mereka yang ke layanan yang, pada gilirannya, menghasilkan kemungkinan tidak miskin secara pendapatan kesenjangan dalam hasil pengembangan manusia dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin di seluruh wilayah. Karena itu, membuat layanan berdasarkan kekurangan akses ke layanan-layanan berguna bagi masyarakat miskin merupakan kunci pokok dan hasil pengembangan manusia yang untuk mengatasi masalah kesenjangan regional buruk; dan (iii) dengan melihat ukuran besar dan kondisi dalam kemiskinan. berbeda-beda kepulauan Indonesia, kesenjangan · MembuatBelanjaPublikBergunabagiMasyarakat regional merupakan ciri pokok kemiskinan di negara ini. Miskin. Selain pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, pemerintah -- dengan menargetkan belanja industri. Prioritas untuk membuat pertumbuhan publik pada masyarakat miskin -- dapat membantu ini berguna bagi masyarakat miskin adalah iklim mereka dalam melawan kemiskinan pendapatan dan investasi pedesaan yang lebih bersahabat, terutama nonpendapatan. Belanja publik dapat digunakan lewat jalan-jalan desa yang lebih baik. untuk membantu mereka yang rentan terhadap · Sementara demokrasi mengambil alih, pemerintah kemiskinan pendapatan melalui sistem modern ditransformasi dari keadaan di mana layanan sosial perlindungan sosial yang menggandakan usaha- diberikan dari pusat menuju ke pemberian layanan usaha mereka dalam menangani ketidakpastian yang lebih bergantung pada pemerintah daerah. ekonomi. Selain itu, belanja publik dapat digunakan Prioritas untuk membuat layanan berguna bagi untuk meningkatkan hasil-hasil pengembangan masyarakat miskin adalah kapasitas pemerintah manusia ­ dan karenanya, mengatasi aspek daerah yang lebih kuat dan insentif yang lebih baik multidimensi nonpendapatan dari kemiskinan. untuk penyedia jasa. Membuat belanja berguna bagi masyarakat miskin ·SementaraIndonesiamenyatusecarainternasional, sangat berkaitan menimbang ruang keuangan yang sistem-sistem perlindungan sosialnya dimodernisasi makin bertambah yang ada di Indonesia saat ini. sehingga Indonesia merata secara sosial dan kompetitif secara ekonomi. Prioritas untuk membuat Tiga transformasi sedang berlangsung di Indonesia, belanja publik berguna bagi masyarakat miskin setiap transformasi dapat kurang lebih memihak adalah dengan beralih dari intervensi pasar untuk masyarakat miskin. Langkah-langkah kebijakan yang komoditas yang dikonsumsi masyarakat miskin dapat membuat perubahan-perubahan ini menurunkan (seperti bahan bakar dan beras) ke penyediaan kemiskinan dengan pesat termasuk: dukungan pendapatan yang ditargetkan pada rumah- rumah tangga yang miskin, dan menggunakan ruang · Selama Indonesia bertumbuh, ekonominya diubah keuangan untuk meningkatkan layanan-layanan dari ekonomi pertanian sebagai andalannya menjadi kritis seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan 55 ekonomi yang akan lebih bergantung pada jasa dan sanitasi. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Kotak. Kemiskinan di Aceh Prioritas pengentasan kemiskinan di Aceh meliputi: Gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia pada · Upaya-upayapembangunanjangkapanjangperlu Desember 2004 menyebabkan kerusakan dan kerugian difokuskan pada daerah-daerah termiskin di Aceh, yang sangat parah di Aceh, baik dalam hal ekonomi terutama daerah-daerah di pedalaman pedesaan maupun korban jiwa. Kemiskinan di Aceh sedikit dan daerah-daerah yang terpencil. meningkat pasca tsunami, yaitu dari 28,4 persen pada · Setiapstrategipengentasansebaiknyadifokuskan tahun 2004 menjadi 32,6 persen pada tahun 2005. pada peningkatan produktivitas sektor pertanian Hal ini merupakan kebalikan dari penurunan angka dan perikanan. kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah lainnya di · Untuk menghindari berkembangnya konflik, yang Indonesia. Pada tahun 2006, angka kemiskinan turun sangat erat hubungannya dengan kekayaan sumber menjadi 26,5 persen di bawah angka pratsunami. Hal daya alam, Pemerintah Aceh dapat: (i) melakukan ini menunjukkan bahwa kenaikan angka kemiskinan diversifikasi ekonomi yang jauh dari sumber daya sehubungan dengan terjadinya tsunami hanya bersifat alam; (ii) meningkatkan transparansi distribusi dan sementara, dan kemungkinan besar kegiatan-kegiatan penggunaan pendapatan; dan, (iii) memastikan rekonstruksi mendorong penurunan tersebut. penerapan prinsip supremasi hukum. · Pemerintah Aceh perlu berinvestasi dalam Meskipun demikian, angka kemiskinan di Aceh tetap kepegawaian yang kuat untuk menjamin alokasi jauh lebih tinggi daripada daerah-dearah lainnya sumber daya yang efektif, serta penyediaan di Indonesia. Tingkat pertumbuhan di Aceh sangat layanan publik yang berkualitas. rendah dan bahkan cenderung negatif dalam tiga · PemerintahAcehperlumenelitipolabelanja,seperti puluh tahun terakhir, seringkali tertinggal di belakang meningkatnya belanja administrasi pemerintah dan Indonesia dan Sumatra Utara. Kemiskinan di Aceh pembayaran gaji pegawai negeri. terutama merupakan sebuah fenomena pedesaan, · Pemerintah Aceh perlu melanjutkan investasi di mana terdapat lebih dari 30 persen rumah tangga besarnya dalam pendidikan, serta meningkatkan di pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan. efisiensi belanja. Tampaknya ada dua kelompok yang tumpang · Perencanaan yang lebih baik diperlukan untuk tindih tetapi rentan secara berbeda, yaitu kelompok menyesuaikan kebutuhan yang telah diketahui dan miskin struktural atau mereka yang sudah miskin alokasi sumber daya di sektor-sektor kunci. sebelum tsunami terjadi, dan mereka yang mengalami "guncangan" dan yang menderita kerugian harta benda dan kekayaan pribadi karena tsunami. Apendiks 5. Indonesia: Doing Business 2008 INDONESIA Kemudahan berusaha (peringkat) 123 Asia Timur & Pasifik PNB per kapita 1,420 Pendapatan menengah ke bawah Populasi (juta) 223.0 Memulai usaha (peringkat) 168 Melindungi investor (peringkat) 51 Prosedur (jumlah) 12 Indeks luas pengungkapan 9 Waktu (hari) 105 Indeks luas pertanggungjawaban direktur 5 Indeks kemudahan tuntutan pemegang Biaya (% pendapatan per kapita) 80.0 3 saham Modal minimum (% pendapatan per kapita) 38.4 Indeks kekuatan perlindungan investor 5.7 Mengurusi izin (peringkat) 99 Membayar pajak (peringkat) 110 Prosedur (jumlah) 19 Pembayaran (jumlah per tahun) 51 Waktu (hari) 196 Waktu (jam per tahun) 266 Biaya (% pendapatan per kapita) 286.8 Total tingkat pajak (% laba) 37.3 Melakukan perdagangan lintas batas 56 Mempekerjakan karyawan (peringkat) 153 41 (peringkat) Indeks kesulitan mendapatkan karyawan 72 Dokumen ekspor (jumlah) 5 Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Indeks kekakuan jam kerja 0 Waktu ekspor (hari) 21 Indeks kesulitan memutuskan hubungan 60 Biaya ekspor (US$ per kontainer) 667 kerja Indeks kekakuan pemberian kerja 44 Dokumen impor (jumlah) 6 Biaya kerja bukan upah (% gaji) 10 Waktu impor (hari) 27 Biaya PHK (minggu gaji) 108 Biaya impor (US$ per kontainer) 623 Mendaftarkan asset (peringkat) 121 Penegakan kontrak (peringkat) 141 Prosedur (jumlah) 7 Prosedur (jumlah) 39 Waktu (hari) 42 Waktu (hari) 570 Biaya (% nilai aset) 10.5 Biaya (% klaim) 122.7 Mendapatkan kredit (peringkat) 68 Menutup usaha (peringkat) 136 Indeks kekuatan hak hukum 5 Waktu (tahun) 5.5 Indeks kedalaman informasi kredit 3 Biaya (% klaim) 18 Cakupan catatan publik (% orang dewasa) 20.5 Tingkat pemulihan (sen per dolar) 12.6 Cakupan biro swasta (% orang dewasa) 0.2 Apendiks 6. Indonesia: Menuju Peningkatan Kelestarian Lingkungan dan Manajemen Risiko Bencana Kelestarian lingkungan dan manajemen bencana perundang-undangan kehutanan yang bagus, tetapi adalah dua topik/bidang yang sangat penting untuk lemah dalam hal pelaksanaan dan pemberlakuan. memperkuat upaya-upaya pemerintah Indonesia Selain itu, prakarsa-prakarsa seperti ekspansi menuju pembangunan yang berkesinambungan dalam produksi biofuel dan revitalisasi industri kehutanan tahun-tahun mendatang. Hingga saat ini di Indonesia, dapat memperburuk emisi apabila tidak direncanakan keterlibatan Bank Dunia dalam kedua bidang ini dengan matang. Emisi dari sektor energi yang relatif sangatlah terbatas, terutama sehubungan dengan rendah tetapi meningkat pesat juga disebabkan oleh perubahan iklim. Bank Dunia berencana meningkatkan program Pemerintah Indonesia untuk melakukan keterlibatannya dalam tiga tahun ke depan untuk ekspansi tenaga bahan bakar batu bara dan juga oleh menanggapi permintaan dukungan dari pemerintah hambatan-hambatan dalam pengembangan sumber Indonesia, meningkatkan strategi pemerintah yang daya energi yang dapat diperbarui. Akhirnya, terkait, dan menggunakan keunggulan komparatif EAP. perencanaan atau investasi dalam hal penanggulangan masih relatif kurang. Kelestarian lingkungan Strategi pemerintah. Terdapat berbagai strategi pemerintah sehubungan dengan topik ini, yang meliputi: 57 Sifat dan jangkauan. Perubahan iklim semakin banyak (a) Rencana Aksi Nasional untuk Mengatasi Perubahan mendapatkan perhatian di Indonesia, bahkan lebih Iklim yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA daripada sebelumnya. Para pemimpin politik sedang Hidup pada COP13 di Bali pada bulan Desember menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa Indonesia 2007; (b) strategi antar kementerian untuk mengurangi merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar emisi yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan ketiga di dunia. Para pemangku kepentingan, baik degradasi juga diajukan di Bali; (c) strategi energi lokal maupun nasional, terpacu oleh kemungkinan nasional; dan (d) maksud Departemen Keuangan untuk menghindari penggundulan hutan dengan dukungan mengembangkan strategi pertumbuhan berkarbon dari pembayaran-pembayaran internasional. rendah. Masyarakat sedang mempertimbangkan risiko dan opsi tentang bagaimana suatu negara yang rentan Bantuan Bank Dunia dan donor kunci lainnya. dapat beradaptasi dengan pengaruh perubahan iklim. Masyarakat internasional sedang mengupayakan Indonesia juga mendapat lebih banyak sorotan dari cara-cara menanggapi komitmen yang semakin dunia internasional sebagai tuan rumah COP 13 tahun bertambah untuk mengatasi sebab dan akibat ini (Bali, 3-14 Desember, 2007). perubahan iklim. Pembiayaan untuk proyek CDM telah secara aktif digalakkan oleh Austria, Kanada, Dampak-dampak pembangunan (kesehatan dan Denmark, Jepang, Belanda, dan Bank Dunia, karena penghidupan). Walaupun mungkin Indonesia hanya Indonesia menandatangani Protokol Kyoto, tetapi akan mengalami sedikit kenaikan suhu, perubahan hasilnya masih kurang baik. Yang lebih mutakhir lagi iklim akan mengakibatkan peningkatan curah hujan adalah kemungkinan mengurangi emisi gas rumah dan tingkat permukaan laut. Dampak-dampak kaca melalui pencegahan penggundulan hutan yang potensial dari pembangunan meliputi: (a) meningkatnya telah menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup ancaman terhadap ketahanan pangan; (b) menurunnya dan Kehutanan. Sebagai tanggapan, Australia telah produktivitas pertanian; (c) dibanjirinya daerah mengumumkan Prakarsa Global untuk Hutan dan pantai dan masyarakat yang produktif; (d) hilangnya Iklim sebesar US$200 juta dengan fokus geografis pertanian dan penghidupan pantai; (e) terpengaruhnya pada Indonesia. Bank Dunia dan mitra donor sedang penyimpanan air (waduk, pembangkit tenaga listrik, mengembangkan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan pasokan air minum); (f) semakin maraknya penyakit dengan modal awal sebesar US$300 juta dolar dan yang ditularkan melalui air dan serangga; dan (g) berkemungkinan untuk mengikutsertakan Indonesia merosotnya ekosistem terumbu karang. sebagai mitra percobaan. Sebab-sebab utama. Tingginya emisi gas rumah kaca Kesenjangan-kesenjangan strategis dalam strategi di Indonesia didorong oleh penggundulan hutan, pemerintah dan/atau tanggapan donor. Hingga kuartal kebakaran hutan, dan degradasi tanah, terutama kedua tahun 2007, perubahan iklim terutama menjadi lahan gambut. Di balik emisi ini terdapat kebijakan dan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan fokus utamanya adalah proyek-proyek CDM. Sejak itu, program energi dan transportasi untuk memajukan masalah tersebut telah menarik perhatian Presiden dan bahan bakar dan teknologi ramah lingkungan; dan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian (iii) Mengatasi isu-isu adaptasi jangka panjang Koordinasi Ekonomi, Departemen Keuangan, melalui proyek-proyek infrastruktur Bank, pinjaman Kehutanan, dan Perdagangan, kemudian dukungan kebijakan pembangunan (termasuk kemungkinan donor. Mungkin kesenjangan terbesar yang masih ada untuk DPL perubahan iklim yang mandiri melalui adalah kebijakan pemerintah di sektor energi belum kerja sama dengan Jepang dan ADB) dan dukungan terlembagakan atau disesuaikan dengan agenda manajemen bencana. perubahan iklim. · Pilar 3: Memobilisasi sumber daya dan dukungan. Sebagai suatu bank pembangunan yang bersifat Latar belakang dan prakarsa Bank Dunia yang diajukan. multilateral, WBG memiliki akses tiada banding Bank Dunia merupakan salah satu pelaku yang telah terhadap sumber daya manusia, sumber berperan aktif dalam isu-isu perubahan iklim selama daya keuangan dan teknis, termasuk praktek lima tahun terakhir. Hal ini meliputi: (a) pelaksanaan internasional yang baik. WBG perlu memanfaatkan kegiatan dengan program penanggulangan perubahan keunggulan komparatif ini untuk membantu iklim GEF; (b) penyadaran tentang peluang-peluang meningkatkan upaya terkait perubahan iklim di CDM; dan (c) pengembangan proyek-proyek CDM Indonesia, misalnya, dengan cara menjadikan secara aktif untuk pembiayaan karbon. Dengan konteks portfolio investasi Bank "kebal iklim". Bank telah tersebut di atas, saat ini terdapat suatu kesempatan memobilisasi hampir US$2 juta dalam hal bantuan unik untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas teknis untuk: (a) mempersiapkan metodologi, Bank dalam membantu Indonesia untuk mengatasi strategi, dan portfolio percobaan REDD (bersama isu-isu perubahan iklim. Setiap pilar strategi berikut Departemen Kehutanan, DfID dan Australia); ini didasari oleh salah satu keunggulan komparatif (b) memulai strategi pertumbuhan berkarbon 58 ini dengan tujuan mendukung kemampuan Indonesia rendah (bersama Departemen Keuangan); dan (c) memahami dan menanggapi tantangan-tantangan meningkatkan strategi adaptasi nasional (bersama perubahan iklim. KLH dan UNDP). Sepanjang tahun 2007, Bank telah Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif berdiskusi dengan masyarakat internasional, melalui · Pilar 1: Menetapkan konteks debat. Bank kelompok koordinasi Lingkungan/NRM di Jakarta, perlu menggunakan kekuatannya dalam tentang pembentukan prakarsa/dana multi-donor menyelenggarakan rapat dan menganalisis untuk untuk sumber daya alam; adanya ketertarikan membantu para pemangku kepentingan di Indonesia yang semakin besar untuk menjadi donor, yaitu memahami isu-isu dan opsi-opsi yang dihadapi oleh dari Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara negara dalam menanggulangi dan menyesuaikan lainnya seputar isu-isu perubahan iklim di Indonesia diri dengan pemanasan global. Dua faktor unggulan merupakan suatu peluang yang luar biasa untuk untuk pilar ini adalah (a) sintesis canggih yang baru- memajukan prakarsa ini. Setelah terbentuk, Dana baru ini diselesaikan tentang informasi terkini dan ini dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme terpercaya tentang Indonesia dan perubahan iklim pembiayaan, tetapi juga sebagai forum koordinasi (emisi, dampak, dan kebijakan), dan (b) kajian opsi donor serta dialog kebijakan antara Pemerintah untuk pertumbuhan berkarbon rendah yang sedang Indonesia dan masyarakat internasional tentang direncanakan dengan Departemen Keuangan untuk isu-isu perubahan iklin dan pengelolaan sumber tahun 2008-2009. Selain itu, Bank akan menilai daya alam. keterkaitan karbon, energi, dan iklim sebagai bagian dari upayanya untuk mempersiapkan Analisis Dampak dan indikator-indikator yang dapat dipantau. Lingkungan Hidup Negara. Indikator-indikator yang dapat dipantau meliputi: · Pilar 2: Berfokus pada pencegahan penggundulan · EmisiCO2yanglebihrendahsecaraperkapitadanper hutan dan degradasi. Karena degradasi hutan dolar Amerika PDB dan lahan gambut merupakan sumber emisi · Penurunanlajupenggundulanhutantahunan gas rumah kaca yang sangat besar di Indonesia, · PenurunanluastanahdalamHa/tahunyangrusak wajar untuk memulai pendekatan di bidang ini. akibat kebakaran hutan Tujuan bidang ini seharusnya adalah membantu · LuaslahangambutdalamHa/tahunyangdipulihkan Indonesia mengembangkan dan melaksanakan atau dilindungi strateginya mengurangi emisi akibat penggundulan · EmisiCO2yanglebihrendahperGWhlistrikyang dan degradasi hutan, baik melalui bantuan teknis dihasilkan dan pembiayaan proyek-proyek percobaan. Di luar · Peningkatandalampersentaseenergiyangdipasok penggundulan hutan yang dapat diatasi, aspek- dari sumber daya yang dapat diperbarui aspek lain dari perubahan iklim tetap perlu diatasi: · Persentase proyek-proyek Bank yang telah (i) Kelanjutan peningkatan portfolio CDM untuk menerapkan tindakan-tindakan adaptasi pembiayaan karbon; ii) Pemanfaatan program- Manajemen Bencana menyusun rencana ini, menjelaskan tanggung jawab atas DRR serta tanggap bencana di tingkat daerah Sifat dan Jangkauan. Karena posisi geografisnya, maupun nasional serta memperbarui pengaturan- komposisinya, dan demografinya, Indonesia dan pengaturan kelembagaan untuk manajemen bencana. populasinya sangat rentan terhadap bencana. Antara tahun 2003 hingga 2005 saja, badan bencana nasional Bantuan Bank Dunia dan donor kunci lainnya. Bantuan (Bakornas) mencatat adanya 1.430 bencana, termasuk donor untuk tanggap bencana di Indonesia cukup banjir dan angin topan (mencapai 70 persen dari signifikan, terutama untuk peristiwa-peristiwa besar. jumlah bencana), tanah longsor, dan bencana-bencana Sumber daya pasca tsunami dari donor-donor bilateral geologis (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung maupun multilateral serta internasional dan LSM lokal berapi). Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap mencapai lebih dari US$5 miliar. Dukungan untuk kekeringan, kebakaran hutan, wabah, dan bencana- DRR kurang lebih sama signifikansinya, yaitu melalui bencana antropogenik (teknologi). bantuan teknis dan prakarsa-prakarsa percobaan yang diberikan oleh UNDP, DfID, Jerman, Jepang, lembaga Dampak-dampak pembangunan (kesehatan dan Palang Merah AS, dan LSM. penghidupan). Peristiwa-peristiwa besar seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan gempa bumi di Kesenjangan-kesenjangan strategis dalam strategi Yogyakarta pada tahun 2006 menelan ribuan korban pemerintah dan/atau tanggapan donor. Laporan jiwa dan mengakibatkan kerugian miliaran dolar. Hampir Perkembangan Strategi Bantuan Negara Indonesia 170.000 orang tewas akibat tsunami, dan kerugian (September 2006) mengidentifikasi "Manajemen Risiko serta kerusakan yang diderita mencapai US$4,5 miliar. Bencana" sebagai pilar keempat untuk CAS karena: Lebih dari 5.700 orang tewas akibat gempa bumi dan (a) Aceh dan Nias akan memerlukan keterlibatan yang kerugian ekonomi diperkirakan mencapai US$3,1 besar secara terus-menerus, terutama selama tahun miliar. Dampak pembangunan lokal dari peristiwa- 2007-2008; (b) pelajaran-pelajaran yang dipetik dari 59 peristiwa ekstrem ini sangatlah besar sehingga rekonstruksi pasca tsunami diterapkan dalam upaya- memerlukan rekonstruksi perumahan, infrastruktur, upaya pemulihan di Yogyakarta dan Jawa Tengah; (c) STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA dan perekonomian secara besar-besaran. Bencana- Indonesia telah menjadi pusat risiko flu burung dan bencana yang sama pentingnya tetapi tidak terlalu flu manusia; dan (d) peristiwa-peristiwa ini, bersama dikenal adalah berbagai bencana kecil bulanan yang dengan tingginya kerentanan bahaya di Indonesia berakibat kematian, cedera, dan kesulitan ekonomi. serta semakin pentingnya penyesuaian diri terhadap perubahan iklim, memperbesar kebutuhan mendesak Sebab-sebab utama. Bencana-bencana alam untuk dibuatnya kerangka kerja manajemen risiko disebabkan terutama oleh kekuatan-kekuatan yang bencana. Hal ini akan diikuti oleh upaya-upaya untuk tidak dapat dikendalikan, seperti gerakan lempeng- membangun kapasitas internal untuk pengurangan lempeng tektonik atau semburan magma melalui kerak risiko dan tanggap bencana serta dukungan strategis bumi. Akan tetapi, paparan, dan kerentanan risiko bagi para mitra eksternal dalam pengurangan dan bencana dapat lebih dikendalikan. Paparan terhadap manajemen bencana. risiko meningkat karena buruknya perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Kerentanan Prakarsa dan latar belakang EAP yang diajukan. terhadap risiko jadi lebih besar akibat rendahnya Komponen-komponen internal dan eksternalnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang kurang meliputi: memadai, pemberlakuan standar yang lemah seperti peraturan pembangunan gedung, dsb. Paparan dan · Pembangunan kapasitas internal untuk kerentanan yang lebih besar terhadap faktor-faktor pengurangan risiko dan tanggap bencana. Bank risiko memperbesar jumlah korban jiwa dan kerugian memiliki kebijakan baru tentang Tanggapan Cepat harta benda akibat bencana. terhadap Krisis dan Keadaan Darurat (OP/BP 8.00, Januari 2007). Dua tahun terakhir ini telah Strategi pemerintah. Pada tahun 2006, Indonesia memberikan pengalaman intensif bagi Bank Dunia mengeluarkan sebuah rencana aksi nasional untuk di Indonesia dalam menanggapi serangkaian mengurangi risiko bencana (DRR) yang berupaya untuk: keadaan darurat dan krisis (tsunami dan gempa (a) menjamin bahwa DRR menjadi prioritas nasional dan bumi di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta/ lokal; (b) mengetahui, menilai, dan memantau risiko- Jawa Tengah, flu burung, banjir di Jakarta, dsb.). risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini; (c) Bank perlu memanfaatkan kebijakan yang baru dan menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan sumber daya yang tersedia untuk menjamin bahwa untuk membangun budaya keamanan dan ketahanan; Bank dapat secara efektif menanggapi bencana- (d) mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar, dan bencana di masa mendatang dan mengintegrasikan (e) memperkuat kesiapan bencana guna efektivitas pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari tanggapan. Pada bulan Maret 2007, MPR menyetujui portfolio pinjaman dan hibah (hal ini dapat dilakukan Undang-Undang tentang Manajemen Bencana yang seiring integrasi penyesuaian diri terhadap perubahan iklim). Hasil Kunci yang Direncanakan: dalam pengurangan dan manajemen bencana. a) terbentuknya tim manajemen bencana virtual, Hasil Kunci yang Direncanakan: (a) mobilisasi dengan mengacu pada keahlian di lapangan dan sumber daya dari Dana Global bagi Pengurangan di kantor pusat, untuk sosialisasi pengetahuan, dan Tanggap Bencana (GFDRR); (b) dukungan koordinasi, dan tanggap cepat; b) pelatihan dan khusus untuk persiapan Rencana Aksi Nasional penyadaran tentang OP/BP 8.00 dan pengurangan yang baru untuk periode 2010-2014 (Bappenas), risiko bencana; c) fasilitas keahlian di bidang pembangunan kapasitas untuk instansi-instansi pengurangan risiko bencana dan sumber daya manajemen bencana dan pengembangan kerangka bagi kelompok-kelompok kerja yang secara aktif kerja untuk jaminan risiko bencana (Departemen memiliki ketertarikan dalam memasukkan kesiapan Keuangan); dan (c) koordinasi dengan para mitra dan penanggulangan bencana sebagai bagian dari pembangunan, yaitu partisipasi aktif dalam pengoperasian mereka yang terus menerus dan Kelompok Kerja Teknis PBB untuk Pengurangan terencana; Risiko Bencana. · Mendukung para mitra eksternal dalam pengurangan dan manajemen bencana. Makalah Dampak dan indikator-indikator yang dapat dipantau. OPCS berjudul, "Menuju Kerangka Kerja Baru untuk Beberapa indikator penting meliputi: Tanggap Cepat Bank terhadap Krisis dan Keadaan Darurat," mengharuskan Bank mempromosikan · Kecepatantanggapandanutilitas operasionaltim suatu pendekatan proaktif untuk mengurangi risiko manajemen bencana virtual bencana di negara-negara berisiko tinggi dan untuk · Peleburan elemen-elemen DRR dalam 50 persen bekerja sama dengan semua mitra pembangunan operasi peminjaman yang baru dan pembaruan dengan tujuan utama pengurangan risiko. Baru-baru tindakan-tindakan dalam 25 persen portofolio yang ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah ada 60 Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Bencana · Mobilisasi sumber daya (lebih dari AS$1 juta) (2006-2009) dan DPR sedang memusyawarahkan GFDRR dan dana lainnya untuk kegiatan internal RUU tentang manajemen bencana. UNDP, dengan maupun eksternal Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dukungan dari DfID, sedang mengembangkan · Penyelesaian sedikitnya satu kemitraan eksternal suatu program bertajuk "Masyarakat yang Lebih dalam tanggap bencana atau pengurangan risiko Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam (bersama Bappenas, instansi-instansi manajemen Pembangunan." Dengan demikian, ada mandat risiko bencana dan/atau Departemen Keuangan) dan peluang untuk mendukung para mitra eksternal Apendiks 7. Indonesia: Indikator Lingkungan Hidup Indonesia EAP LMC Jumlah populasi (juta) 220.6 1884.4 2256.8 Populasi daerah perkotaan (% dari jumlah populasi) 48.1 41.5 46.5 PDB (dalam miliar AS$ yang berlaku saat ini) 287 3056.6 4013.6 PNB per kapita, metode Atlas (dalam AS$ yang berlaku saat ini) 1260 1633 1789 Luas tanah (dalam ribuan km persegi) 1812 15871 27977 Lahan pertanian (% dari luas tanah) 26.4 50.8 42.1 Lahan beririgasi (% lahan pertanian) 12.4 .. 26.3 Area hutan (% area lahan) 48.8 28.4 26.5 Deforestasi per tahun (% perubahan) .. .. .. Area yang dilindungi secara nasional ((% total area lahan) 14.3 12.1 12.8 Spesies mamalia, total yang diketahui .. .. .. Spesies mamalia, terancam .. .. .. Spesies burung, total yang diketahui 1604 .. .. Spesies burung, terancam 121 .. .. Indeks manfaat GEF untuk keanekaragaman hayati (0 = tidak ada potensi 90 .. .. keanekaragaman hayati sampai 100 = maksimum) PDB per unit penggunaan energi (konstan 2005 PPP $ per kg dari ekuivalen 3.9 3.3 3.6 minyak) Penggunaan energi (kg dari ekuivalen minyak per kapita) 814 1182 1216 Bahan bakar yang dapat diperbarui dan limbah (% total energi) 28.5 15.5 12.8 61 Impor energi, bersih (% total penggunaan energi) -46.7 0.1 -14 Konsumsi daya listrik (kWh per kapita) 509 1492 1502 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Produksi listrik dari sumber batu bara (% total) 40.7 70.4 56.9 Emisi CO2 (kg per 2005 PPP $ dari PDB) 0.6 0.9 0.8 Emisi CO2 (metrik ton per kapita) 1.7 3.3 3.4 PM10, tingkat negara (mikrogram per meter kubik) 96 73 69 Mobil penumpang (per 1.000 orang) .. 14 21 Sumber daya air tawar internal yang dapat diperbarui per kapita (meter kubik) 12867 5022 5769 Pengambilan air tawar per tahun, total (% sumber daya internal) 3 .. .. Pengambilan air tawar per tahun, pertanian (% total pengambilan air tawar) 91 .. .. Peningkatan sumber air (% populasi dengan akses) 77 79 81 Peningkatan sumber air, pedesaan (% populasi pedesaan dengan akses) 69 70 71 Peningkatan sumber air, perkotaan (% populasi perkotaan dengan akses) 87 92 93 Peningkatan fasilitas sanitasi (% populasi dengan akses) 55 51 55 Peningkatan fasilitas sanitasi, pedesaan (% populasi pedesaan dengan akses) 40 36 39 Peningkatan fasilitas sanitasi, perkotaan (% populasi perkotaan dengan akses) 73 72 76 Tingkat kematian, bawah lima tahun (per 1.000) 36 31 37 Tabungan yang disesuaikan: tabungan kotor (% PNB) 27 44.5 39.4 Tabungan yang disesuaikan: konsumsi modal tetap (% PNB) 10.1 10.1 10.2 Tabungan yang disesuaikan: tabungan nasional bersih (% PNB) 16.9 34.5 29.2 Tabungan yang disesuaikan: pengeluaran pendidikan (% PNB) 0.9 2.1 2.5 Tabungan yang disesuaikan: deplesi energi (% PNB) 11.5 6.7 10.4 Tabungan yang disesuaikan: deplesi mineral (% PNB) 2.6 0.6 0.6 Tabungan yang disesuaikan: deplesi hutan bersih (% PNB) .. 0 0 Tabungan yang disesuaikan: kerusakan karbon dioksida (% PNB) 0.9 1.2 1.2 Tabungan yang disesuaikan: kerusakan emisi partikel (% PNB) 1.2 1.3 1.1 Tabungan bersih yang disesuaikan, termasuk kerusakan emisi partikel (% PNB) 1.6 26.8 18.4 Keterangan: LMC (pendapatan menengah rendah), EAP (Asia Timur dan Pasifik) Sumber: World Bank, Little Green Data Book (2008) Apendiks 8. Indonesia: Laporan Penyelesaian CAS Tanggal CAS: 29 Oktober 2003 No. Laporan 27108-IND Tanggal Laporan Kemajuan CAS: 5 September 2006 No. Laporan 36856-IND Jangka Waktu cakupan Laporan Penyelesaian CAS: TA04 ­ TA08 Laporan Penyelesaian CAS ini mengkaji pelaksanaan pendek (18 bulan). Paket ekonomi tersebut ­ atau dan efektivitas Strategi Bantuan Negara (Country `buku putih' (panduan otorisasi) ­ mencakup bidang- Assistance Strategy/CAS) dari Kelompok Bank Dunia bidang inti manajemen makroekonomi, reformasi (World Bank Group/WBG) Untuk Indonesia TA04-08 sektor keuangan, dan kebijakan untuk memulihkan (Laporan No. 27108-IND) yang disetujui pada tanggal investasi dan pertumbuhan ekonomi. Paket tersebut 29 Oktober 2004. Laporan Kemajuan CAS (CASPR) cukup komprehensif tetapi ambisius, terutama untuk selesai pada bulan September 2006 (Laporan No dilaksanakan selama periode penyelenggaraan 36856-IND). Beberapa penyesuaian telah dilakukan pemilihan umum. terhadap CAS yang asli sebagaimana tampak pada CASPR terkait dengan indikator hasil, perpanjangan Kerangka kerja jangka menengah Pemerintah untuk periode CAS selama satu tahun hingga TA08 sejak mengurangi kemiskinan dijabarkan dalam RPJM tanggal penyelesaian periode sebelumnya pada TA07 (rencana jangka menengah), yang mencerminkan disamping empat bidang lain yang menjadi fokus visi pembangunan negara selama jangka waktu 62 dalam menanggapi kebutuhan darurat Pemerintah. 2004-2009 dan dalam Dokumen Strategi Penurunan Angka Kemiskinan Sementara (I-PRSP). Ketiga tujuan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif pembangunan nasional selama tahun 2004-2009 Tujuan Strategis Jangka Panjang tersebut diuraikan dalam RPJM berupa menciptakan Indonesia Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia sejahtera. Pada saat persiapan CAS, Indonesia sedang dalam proses transisi dari suatu negara otokratis, dengan ekonomi tersentralisasi menjadi suatu negara Tujuan CAS demokratis dengan ekonomi terdesentralisasi. Pemerintah telah berhasil memulihkan stabilitas CAS dirancang guna mendukung agenda jangka makroekonomi dan mengurangi kemiskinan hingga pendek dan jangka menengah Pemerintah. Melalui ke tingkat sebelum krisis. Kendati demikian, jumlah pencapaian tujuan tersebut, dua hambatan utama masyarakat miskin di Indonesia masih tetap tinggi dapat diidentifikasi, yaitu: (i) iklim investasi yang dan banyak di antaranya yang tetap rawan terhadap lemah dan (ii) rendahnya kualitas penyediaan kemungkinan untuk masuk dalam kategori di bawah layanan bagi masyarakat miskin. Kemajuan dalam garis kemiskinan sebagai akibat dari guncangan kedua bidang tersebut selanjutnya terhambat oleh yang merugikan. Pertemuan yang membahas tetang masalah mendasar berupa kepemerintahan yang hasil MDG juga tidak mengalami kemajuan yang lemah. Bank menerapkan strategi berupa dukungan berarti. Penyediaan layanan dasar bagi publik dalam kepada Indonesia dalam upayanya memperkuat iklim kerangka terdesentralisasi merupakan suatu peluang investasi dan meningkatkan penyediaan layanan dasar sekaligus juga merupakan tantangan. Walaupun sambil mengatasi masalah inti pemerintahan. Bank Indonesia telah memulai upaya untuk mengatasi menghadapi tantangan tambahan dalam menanggapi isu-isu pemerintahan dan korupsi, upaya reformasi serangkaian bencana alam yang belum pernah terjadi tersebut terhambat oleh lambatnya pelaksanaan sebelumnya (gempa bumi dan tsunami di Aceh pada akibat kapasitas kelembagaan yang lemah. bulan Desember 2004, gempa bumi di Nias pada bulan Maret 2005, gempa bumi di Jogyakarta pada Agenda jangka pendek pemerintah Indonesia terjebak bulan Mei 2006) dan keprihatinan yang meningkat oleh keputusan pemerintah untuk tidak memperbarui sehubungan dengan merebaknya virus Flu Burung program IMF setelah selesainya program tersebut (Avian Human Influenza/AHI). Dengan demikian, pada bulan Desember 2003. Alih-alih, pemerintah keempat bidang fokus dalam pengelolaan risiko mempersiapkan suatu paket ekonomi komprehensif bencana yang meningkat tercakup dalam CASPR. berupa tindakan kebijakan yang terikat dengan Keempat fokus tersebut menjadi pilar dalam CAS. waktu (time-bound) untuk dilaksanakan dalam jangka Pilar 1: Mengatasi Isu Mendasar dalam masyarakat dan rekonstruksi pascabencana telah Kepemerintahan11: "KKN" (korupsi, kolusi dan berbaur dengan hasil yang kurang efektif dari sektor nepotisme) diakui sebagai faktor penghambat dalam kesehatan dan infrastruktur (termasuk air bersih dan pembangunan negara. Sebagai akibatnya, "CAS kebersihan lingkungan) serta sektor pemerintahan dalam Kepemerintahan" ini telah menempatkan daerah. kegiatan kepemerintahan sebagai arus utama dalam program pemerintah Indonesia. Upaya mengatasi isu CAE tahun 2007 mengakui bahwa "Program-program inti dalam kepemerintahan difokuskan pada yang didukung oleh Bank telah memberikan kontribusi penyusunan perencanaan pembangunan yang yang berarti dalam mendukung upaya pemulihan lebih tanggap bagi konstituen, pembentukan sistem stabilitas makroekonomi dan membantu Indonesia pengelolaan keuangan publik yang diatur dengan untuk kembali kepada tingkat penghasilan sebelum baik dan transparan di semua tingkat pemerintahan, terjadinya krisis dan mengurangi kemiskinan menyusul pelaksanaan desentralisasi yang efektif, dan kenaikan angka kemiskinan yang tajam selama krisis pelaksanaan sektor keadilan yang kredibel dan krisis ekonomi12. tidak memihak, dan perhatian yang terfokus pada pengamanan kegiatan yang didukung oleh Bank dan Kajian tersebut mendapati bahwa dibandingkan sumber daya terkait. dengan tujuan-tujuan Bank, keberhasilan pemerintah dalam mencapai stabilitas makroekonomi, manajemen Pilar 2: Meningkatkan Iklim Investasi Berkualitas fiskal yang cermat, dan kemajuan yang dibuat dalam Tinggi: Untuk meningkatkan iklim investasi, bantuan kerangka kerja legislatif dan kelembagaan di berbagai Kelompok Bank Dunia (WBG) difokuskan pada bidang, semuanya menunjukkan pencapaian yang lima bidang, yaitu: mempertahankan stabilitas penting. Namun demikian, laporan tersebut mencatat makroekonomi, membantu perkembangan sektor bahwa kegiatan transisi tersebut belum menerapkan keuangan yang makin kuat dan terdiversifikasi dasar-dasar yang diperlukan untuk bergerak ke tahapan 63 dengan akses yang lebih adil, mendukung terciptanya berikutnya dalam mencapai pertumbuhan, penurunan lingkungan yang kompetitif bagi sektor swasta, kemiskinan, dan kemajuan sosial. Secara khusus, STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA memperbarui infrastruktur, dan mewujudkan peluang laporan tersebut menemukan bahwa diperlukan terciptanya penghasilan berkelanjutan bagi rumah perbaikan terhadapp iklim investasi. tangga yang lebih miskin. Sebagaimana biasanya, sulit untuk mengukur kaitan Pilar 3: Menjadikan Pemberian Layanan Tanggap langsung antara kontribusi spesifik Bank dan hasil Terhadap Masyarakat Miskin: Upaya Bank diarahkan spesifik yang dicapai oleh negara karena WBG pada percepatan pencapaian MDG dalam bidang memainkan peran yang tidak berarti dalam kerangka pendidikan dan Kesehatan, serta meningkatkan hasil kerja bantuan pembangunan Indonesia dan dalam pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. beberapa bidang. Kemajuan negara pun lambat. Pilar 4: Pengelolaan Risiko Bencana: Membangun kembali Aceh dan Nias, menanggapi bencana Pilar 1: Mengatasi Isu-Isu Mendasar gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan dalam Kepemerintahan meningkatkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran AHI merupakan bidang Kemajuan yang dicapai oleh Negara dukungan pokok dalam pilar pengelolaan risiko Saat ini, pemberantasan korupsi merupakan prioritas bencana. utama dalam pemerintahan. Pemerintah pun telah menjalankan upaya-upaya yang tepercaya untuk memperdalam kerangka kelembagaan dan pengaturan Hasil-hasil CAS guna mengatasi isu-isu korupsi termasuk kegiatan pencucian uang, kebebasan untuk memperoleh Walaupun sebagian besar pelaksanaan CAS telah informasi, dan perlindungan terhadap saksi. Beberapa berada di jalur yang tepat, efektivitas kegiatan-kegiatan lembaga independen baru telah dibentuk selama yang dilaksanakan sebagaimana terukur dalam indikator beberapa tahun terakhir, seperti Komisi Antikorupsi, hasil, menunjukkan nilai yang beragam. Kinerja negara Komisi Yudisial, Satuan Tugas Tindak Pidana dan hasil program Bank dalam bentuk kemajuan yang Keuangan, Pengadilan Niaga, Ombudsman, Komisi cukup baik dan dukungan Bank yang kuat terhadap Pemilihan Umum, dan Tim Investigasi Khusus untuk pengelolaan ekonomi, pendidikan, pembangunan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut ________________________________________________ 11 Dalam CAS asli, tata kelola pemerintahan merupakan pilar ketiga. Karena sifatnya yang sangat berpengaruh dan bersifat lintas sektoral, pilar tersebut diformulasikan kembali sebagai pilar pertama dalam CASPR. Namun demikian, Matriks Penyelesaian CAS (Lampiran A), tetap merupakan pilar ketiga. 12 Indonesia: Evaluasi Bantuan Negara, IEG, Juni 2007, pp v menjalankan fungsinya dengan tingkat efektivitas menghadapi tantangan-tantangan dalam penyediaan beragam. Tuntutan-tuntutan berhasil diajukan sumber daya daerah oleh mitra pembangunan, terhadap para mantan menteri, pemimpin perusahaan, termasuk Bank Dunia, selama periode CAS. Peran gubernur yang sedang menjabat, hakim dan pembuat dan tanggung jawab di setiap tingkat pemerintah tetap peraturan. Ratusan investigasi kasus korupsi terhadap belum sepenuhnya jelas, sehingga memperlambat para pejabat tinggi telah disetujui oleh Presiden. pelaksanaan program dan menimbulkan inefisiensi Kasus tindak pidana khusus yang dilimpahkan kepada dalam penyediaan layanan di tingkat pemerintah Kejaksaan Agung telah meningkat hampir enam daerah. kali lipat selama lima tahun terakhir. Hal-hal di atas merupakan hasil pokok dalam kaitannya dengan upaya Kontribusi Bank Dunia pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Hal terpenting selama periode CAS adalah bahwa WBG Indonesia. Peningkatan indikator kepemerintahan berhasil memperoleh kembali kredibilitasnya yang telah Indonesia sebagaimana tampak dalam `Hal-Hal hilang selama masa kekuasaan Soeharto. WBG berhasil tentang Kepemerintahan VI (Governance Matters VI)' membentuk kembali dan meningkatkan kemitraan menunjukkan bahwa proses tersebut memberikan dengan beberapa pemangku kepentingan utama yang dampak yang cukup besar13. Undang-undang dan siap melaksanakan reformasi. Selama penyusunan peraturan tentang pernyataan kekayaan pejabat CAS telah diantisipasi bahwa seluruh program yang negara, antipencucian uang, kriminalisasi pelanggaran bersifat pemberian pinjaman dan nonpemberian korupsi, keuangan negara, perbendaharaan negara, pinjaman (lending dan nonlending) dirancang untuk perolehan kekayaan, pemeriksaan keuangan memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui dua keuangan, dan standar-standar akuntansi. Baru- pendekatan, yaitu: (i) partisipasi publik yang lebih besar baru ini, Indonesia telah bergabung dalam prakarsa dalam menentukan kebijakan dan proses pemantauan Pengembalian Aset-Aset Negara yang Dicuri (Stolen kebijakan di semua tingkatan pemerintahan yang 64 Asset Recovery/StAR) yang didukung oleh Bank berbeda dan (ii) meningkatkan kemampuan lembaga- Dunia dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan menangani masalah Obat-Obatan dan Tindak Pidana reformasi dalam bidang kepemerintahan. CAS Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif (United Nations Office of Drugs and Crime/UNODC). yang lebih awal telah membentuk fondasi yang Walaupun terlalu dini untuk menyatakan keberhasilan kuat untuk memperluas agenda kepemerintahan agenda pemerintahan tersebut, upaya tersebut telah (misalnya, penasihat pemerintah berbasis lapangan menunjukkan indikator kemajuan yang cukup jelas. dan pembentukan suatu komite antikorupsi dalam Namun demikian, reformasi peradilan dan hukum negeri). Secara khusus, tim Indonesia memberikan menunjukkan hasil yang mengecewakan. perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan- kegiatan pengamanan yang didukung oleh Bank guna Reformasi dalam bidang kepegawaian negara juga menghadapi isu-isu penipuan dan korupsi, antara lain telah diluncurkan walaupun agak terlambat dengan dengan memasukkan Rencana Kepemerintahan dan melakukan reorganisasi skala penuh di Departemen Tindakan AntiKorupsi wajib (GAAP) sebagai bagian Keuangan (DepKeu) guna menangani penyusunan dari Dokumen Penilaian Proyek untuk proyek-proyek dan pelaksanaan anggaran, peraturan dalam yang disetujui selama periode CAS. Namun demikian, bidang pajak dan kepabeanan, dll., yang seringkali pengalaman dalam pelaksanaan dan pemantauan merupakan hal mendasar dalam peluang mengatasi GAAP telah berbaur dalam portofolio tersebut. korupsi. Pada 2006, pemerintah melanjutkan program pengembangan kantor-kantor pajak modern dengan Saran Bank dalam pengelolaan keuangan publik yang ekspansi utama pada kantor-kantor pajak tingkat transparan dan akuntabel (PFM) telah mendorong menengah dan melalui reorganisasi kantor pajak pusat perundang-undangan dan peraturan baru dalam untuk mendukung agenda reformasi pajak jangka Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan panjang. Pemeriksaan Keuangan Negara. Melalui Proyek Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pelaksanaan `ledakan' (`big-bang') desentralisasi Pemerintah (GFMRAP). Kegiatan ini memungkinkan di Indonesia tahun 2001, yang telah mendorong reorganisasi dalam DepKeu, meningkatkan terbentuknya 440 pemerintahan daerah, tetap akuntabilitas, melenyapkan tumpang tindih dan menyisakan kerumitan dan menghadapi beragam duplikasi fungsi, dan memungkinkan DepKeu untuk tantangan dengan pelaksanaan administrasi dan memberikan perhatian yang lebih efektif terhadap keuangan yang efektif yang saat ini menjadi tanggung fungsi-fungsi intinya. jawab pejabat-pejabat pemerintah daerah. Keputusan- keputusan tentang On-granting dan on-lending yang Bank memainkan peran penting dalam mendukung disetujui pada periode awal telah diperbarui, tetapi tetap desentralisasi melalui pengelolaan dan administrasi Fasilitas Dukungan Desentralisasi (DSF) multi donor. ________________________________________________ Jasa Konsultasi IFC (IFCAdvisory Service) telah 13 Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi, 2007: Governance meningkatkan iklim investasi dengan melakukan Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006. kerja sama dengan pemerintah distrik dalam hal infrastruktur dikeluarkan pada tahun 2006. Paket reformasi perizinan dan pengaturan lainnya. Generasi kebijakan komprehensif yang menguraikan 168 upaya pertama dari proyek-proyek pemerintah daerah reformasi spesifik diterbitkan pada tahun 2007 untuk yang sedang dilaksanakan (ILGRP, USDRP, SPADA) dilaksanakan hingga bulan Desember 2008. adalah pengembangan kapasitas untuk peningkatan kepemerintahan daerah, akuntabilitas dan transparansi CASPR tahun 2006 menunjukkan bahwa kelemahan sambil tetap memberikan perhatian kepada program- mendasar dalam iklim investasi sedang diatasi secara program penurunan angka kemiskinan secara bertahap, sehingga mendorong makin meningkatnya terdesentralisasi. Sebagai bagian dari penyusunan kepercayaan dan kedaulatan dalam peringkat kredit. ILGRP, telah disusun strategi penurunan angka Dampak dari makin membaiknya kebijakan adalah kemiskinan di tingkat pemerintah daerah bagi 15 meningkatnya laju pertumbuhan, walaupun cukup kabupaten menyusul diadakannya konsultasi publik. lambat, dan menurunnya angka kemiskinan. Walaupun Saat ini Bank sedang melaksanakan survei komprehensif sektor kesehatan perbankan menunjukkan peningkatan, enam bulanan terbesar tentang penyediaan layanan CASPR memandang perlunya peningkatan upaya publik dan korupsi di 440 kabupaten di Indonesia, diversifikasi dalam sektor keuangan yang lebih besar. yang memungkinkan Bank untuk melacak dampak dari desentralisasi terhadap hasil-hasil yang dicapai Pengelolaan makroekonomi dan fiskal yang baik pemerintah seiring dengan berjalannya waktu. Namun dan lingkungan eksternal yang mendukung telah demikian, generasi pertama proyek-proyek pemerintah memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan daerah tersebut dilaksanakan lebih lambat dari yang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,5 persen direncanakan. Ini akibat adanya isu-isu terkait dengan pada tahun 2006 dan 6,3 persen pada tahun 2007. on-lending dan on-granting yang menyebabkan Utang pemerintah turun dari 80 persen dari PDB tahun tertundanya pencapaian hasil-hasil terkait dengan 2000 menjadi sekitar 35 persen dari PDB tahun 2007, penguatan kepemerintahan daerah. cukup jauh di bawah target yang ditentukan dalam 65 Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen Selama periode pelaksanaan CAS, intervensi Bank ­ suatu pencapaian yang besar. Pendorong utama STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA terhadap sektor peradilan cukup terbatas. Kontribusi dalam pertumbuhan tersebut adalah pulihnya investasi Bank yang patut dicatat diberikan di tingkat masyarakat dengan peningkatan investasi terhadap rasio PDB melalui Program Keadilan bagi Masyarakat Miskin sebesar 22 persen pada tahun 2004 menjadi 25 persen (Justice for the Poor) yang berbentuk nonpinjaman. pada tahun 2007. Tingkat inflasi (meningkat sampai Kegiatan-kegiatan dalam program ini telah memberikan dengan peningkatkan harga minyak dan komoditas kontribusi dalam meningkatkan akses terhadap layanan baru-baru ini) melambat dan kepercayaan terhadap peradilan di tingkat daerah, yang memberikan perhatian pasar keuangan makin meningkat sebagaimana terutama bagi masyarakat miskin dan unsur-unsur terlihat dalam peringkat obligasi Moody's and S&P masyarakat yang termarjinalisasi. Program tersebut tahun 2006 yang telah diperbarui. Sebagai akibat dari juga menyelidiki berbagai situasi konflik yang berbeda pengurangan subsidi minyak yang cukup besar pada yang menghasilkan proses-proses penyelesaian tahun 2005, serta menurunnya pembayaran utang perselisihan informal yang berbeda. Di tingkat nasional, jasa dan peningkatan pendapatan, Indonesia telah Bank telah memberikan dukungan kepada Komisi mencapai "ruang fiskal" ("fiscal space") tambahan AntiKorupsi (KPK) selama tahap eksistensi awalnya sebesar US$15 miliar per tahun. Jumlah tersebut yang sulit dan bersama-sama dengan IMF, membangun setara dengan sekitar 4 persen PDB, yang merupakan dasar hukum bagi KPK, membantu menjamin proses peningkatan terbesar dalam sumber daya fiskal yang wajar dalam pemilihan anggota-anggotanya, tambahan sejak Indonesia mendapat "durian runtuh" dan mendukung komisi yang baru dibentuk tersebut dari penjualan minyak pada tahun 1970-an. Namun untuk melaksanakan kegiatan operasi. Dukungan ini demikian, meningkatnya harga bahan makanan telah membantu meningkatkan jumlah penyelidikan dan mendorong inflasi keseluruhan yang saat ini mencapai penuntutan yang berhasil, termasuk dalam beberapa 7,4 persen sebagaimana inflasi bahan makanan yang kasus yang mendapatkan banyak perhatian. mencapai 10,4 persen (Februari 2008, year-on-year). Meningkatnya harga minyak telah menguras sumber fiskal ­ subsidi minyak dan listrik kemungkinan Pilar 2: Memperbaiki Iklim bagi mencapai hampir atau di atas US$20 miliar pada Investasi Berkualitas Tinggi tahun 2008, lebih tinggi secara nominal dibandingkan dengan nilai yang telah mendorong penyesuaian harga Kemajuan yang dicapai negara pada tahun 2005. Sebagian besar tindakan yang terikat waktu dari Paket Ekonomi dapat dipenuhi sesuai jadwal yang Di puncak krisis keuangan, pemerintah secara ditentukan, sehingga memperlancar upaya pemerintah efektif memiliki hampir 80 persen sistem perbankan. keluar dari program IMF. Tiga paket kebijakan tentang Pencapaian utama selama periode pascakrisis adalah iklim investasi, reformasi sektor keuangan, dan penjualan semua bank terbuka kepada investor asing yang kredibel. Saham bank-bank milik negara dalam yang pertama terkait dengan agenda jangka pendek seluruh sistem perbankan telah turun hingga 10 persen pemerintah sebagaimana diuraikan dalam Paket sejak tahun 2003 dan hingga saat ini mencapai 36 Ekonomi dan ditujukan untuk mendorong kelancaran persen. Peraturan dan pengawasan sistem perbankan dalam keluarnya Indonesia dari program IMF, dan telah meningkat tajam. Pemberian pinjaman yang oleh karena itu membantu meningkatkan rasa percaya berhati-hati kepada sektor swasta (belajar dari krisis) diri. Secara bersama-sama, DPL-DPL tersebut telah dan pertumbuhan yang cepat dari Usaha Kecil dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap Menengah (UKM) dan pemberian pinjaman konsumsi reformasi kebijakan Pemerintah dalam bidang stabilitas merupakan kekuatan dari sistem tersebut. Pada sektor makro ekonomi, iklim investasi, pemberian layanan, swasta, semua hambatan utama yang dihadapi dunia pengelolaan keuangan publik, dan antikorupsi. usaha telah menurun secara konsisten sejak tahun 2003, termasuk berkurangnya waktu untuk memulai Program investasi IFC telah melalui tiga tahap yang usaha dari 168 hari pada tahun 2003 menjadi 105 berbeda sebelum, selama, dan sesudah krisis dan hari pada tahun 2007. Persentase perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pemerintahan. menganggap pengurusan pajak sebagai masalah Komitmen investasi IFC rata-rata sebesar US$109 juta yang sedang, parah, dan sangat parah turun dari 57 per tahun sebelum krisis, yang difokuskan terutama persen menjadi 38 persen, sementara mereka yang pada peluang-peluang manufaktur yang tidak terkait menganggap peraturan kepabeanan dan perdagangan dengan Pemerintah. Selama tahun-tahun krisis (Tahun sebagai masalah yang sedang, parah, dan sangat parah Anggaran 98-00), IFC berfokus pada restrukturisasi turun dari 51 persen menjadi 32 persen pada periode masalah-masalah investasinya dan/atau melindungi yang sama. Peringkat Indonesia dalam indikator Doing investasi-investasinya dari para sponsor yang sering Business juga telah meningkat, dari peringkat 135 berbeda pendapat atau para kreditur lain yang tidak dari 175 peserta survei pada tahun 2007 naik menjadi tertarik untuk mengikuti prinsip pembagian beban 66 peringkat 123 dari 178 peserta survei pada tahun 2008. secara adil di antara para pemodal perusahaan Namun demikian, undang-undang tenaga kerja yang dalam tekanan keuangan. Hal tersebut merupakan kaku tetap menghalangi perekrutan baru dalam sektor tantangan bagi para penanam modal, termasuk IFC, Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif formal. untuk menegakkan hak-hak hukum setelah krisis karena lemahnya sistem peradilan. Operasi investasi Membaiknya lingkungan investasi infrastruktur IFC yang baru selama tahun-tahun krisis dibatasi berbaur dengan keterlibatan sektor swasta yang hanya untuk membantu perusahaan-perusahaan klien rendah. Komite Nasional dalam Kebijakan Percepatan yang ada dengan dukungan untuk menyelesaikan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dibentuk pada tahun proyek-proyek yang sedang berjalan yang mana 2005 dan suatu Unit Pengelolaan Risiko dibentuk rencana pembiayaan awalnya tidak dapat dilanjutkan oleh Depkeu. Dua pertemuan tingkat tinggi dalam karena runtuhnya sistem perbankan selama periode bidang infrastruktur diadakan oleh Pemerintah dan tersebut. Selama tahun-tahun krisis, rata-rata operasi menarik minat sektor swasta untuk berpartisipasi. investasi IFC hanyalah satu proyek per tahun dengan Namun demikian, tidak adanya proyek-proyek yang komitmen investasi rata-rata sebesar US$16,9 juta. menguntungkan telah mengurangi jumlah peserta Selama tahun-tahun pasca krisis, operasi investasi tender PPP. Kendati sektor swasta menunjukkan IFC telah pulih hingga ke tingkat sebelum krisis dan partisipasinya dalam bidang kelistrikan, pembatalan baru-baru ini telah diperluas sejalan dengan perbaikan Undang-Undang Ketenagalistrikan pada tahun 2002 dalam lingkungan pemerintahan dan reformasi iklim menimbulkan isu politik berupa distorsi harga yang investasi. IFC rata-rata melaksanakan empat proyek cukup besar yang mempengaruhi sektor energi/ dengan jumlah komitmen sebesar US$103,3 juta per kemampuan utilitas energi untuk beroperasi secara tahun yang meningkat secara bertahap hingga Tahun efektif. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam Anggaran 2007 ketika IFC menyalurkan dana sebesar kelembagaan dan pengaturan sektor air bersih dan US$278 juta dalam tujuh proyek ­ dua proyek di bidang kesehatan lingkungan menunjukkan hasil yang paling agrobisnis, tiga proyek di sektor keuangan, satu proyek rendah. Pemerintah tidak menunjukkan kemajuan di bidang manufaktur dan jasa umum, dan satu proyek dalam isu-isu seputar tunggakan PDAM (perusahaan di bidang pendidikan. daerah air minum) sehingga menghambat pemberian dukungan pinjaman dari Bank dan mitra pembangunan Selama periode CAS, fokus program sektor keuangan lainnya kepada lembaga tersebut. milik Bank menjadi lebih selektif dengan beralihnya pusat perhatian ke masalah-masalah nonbank dalam Kontribusi Bank Dunia upaya untuk memperbaiki iklim investasi. Dukungan Satu tahun menjelang pelaksanaan CAS, Indonesia Bank terkait dengan infrastruktur pensiun, pasar berhasil memenuhi CAS high case triggers. Akibatnya, utang, dan pasar modal telah menjadi instrumen dukungan anggaran melalui serangkaian DPL diberikan untuk mendorong agar Bank Indonesia bersungguh- kembali pada tahun 2004 dan empat DPL bernilai sungguh untuk memenuhi standar internasional. US$1,9 triliun telah dicairkan seluruhnya. DPL Bank IFC juga telah meningkatkan keterlibatannya dalam bidang keuangan. IFC menyetujui tiga pinjaman sangat diandalkan, langkah intervensi investasi jangka panjang dalam bentuk mata uang rupiah untuk infrastruktur yang berskala besar perlu dipercepat. bank-bank umum di Indonesia sebesar US$305 juta. Dewan IFC menyetujui pinjaman sebesar US$50 juta Pinjaman tersebut ditujukan untuk UKM di Indonesia. kepada PGN (transmisi, distribusi, dan perdagangan gas IFC juga mendukung proses konsolidasi bank. Jumlah skala besar). Pinjaman tersebut merupakan transaksi bank umum masih lebih dari 130 dan lembaga yang bersama dana sub-nasional yang pertama antara IFC berwenang berharap untuk menguranginya hingga dan tim Bank di Indonesia dan kerja sama pertama sekitar 70 dengan menaikkan persyaratan modal. di dunia yang dilakukan dengan perusahaan utilitas IFC telah terlibat dengan beberapa dari bank umum yang mayoritas kepemilikannya di tangan pemerintah tersebut untuk memfasilitasi dan ikut serta dalam pusat. WBG juga mendukung dua pertemuan tingkat konsolidasinya. Program Konsultasi IFC telah tinggi tentang infrastruktur yang diselenggarakan di membangun kapasitas bank-bank perkreditan rakyat Jakarta pada tahun 2005 dan 2006, namun pertemuan dan lembaga-lembaga keuangan mikro, yang saat ini tersebut tidak berhasil menarik sejumlah proyek PPP telah dilengkapi dengan investasi. IFC telah bekerja yang baik. sama dengan enam koperasi wanita, 153 kelompok petani, dan bank-bank perkreditan rakyat di Bali dan Dukungan WBG untuk meningkatkan peluang Jawa Timur. IFC membantu terbentuknya lembaga terciptanya pendapatan yang berkesinambungan keuangan mikro borongan (wholesale) pertama. bagi masyarakat miskin dipayungi oleh program pengelolaan daerah pantai ­ program pengelolaan Pengembangan sektor swasta juga menjadi fokus bagi terumbu karang (COREMAP) terbesar di dunia yang Kelompok Bank Dunia. Pemerintah mengeluarkan didanai oleh Bank. Program tersebut mencakup 416 tiga paket reformasi hanya untuk masalah-masalah komunitas pulau, meliputi wilayah seluas 2,6 juta kebijakan iklim investasi semata yang juga memasukkan hektare atau 25 persen terumbu karang di daerah masukan-masukan dari WBG. Jasa Konsultasi IFC tersebut dan telah membantu peningkatan kesadaran 67 mulai bekerja di Indonesia pada tahun 2003 dan dan praktek-praktek masyarakat pantai. Di bawah telah berkolaborasi dengan IBRD dan FIAS dalam hal proyek Pemberdayaan Petani dan Peningkatan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA reformasi Undang-Undang Investasi. Prestasi yang Teknologi (FEATI), hasil-hasil program tersebut telah dicapai meliputi penurunan rata-rata waktu dan biaya dipengaruhi oleh keterlambatan dalam persiapan perizinan usaha sebesar dua per tiga di kabupaten- dan awal pelaksanaan proyek. Jasa Konsultasi IFC kabupaten tertentu, menghemat sekitar US$10 juta per telah berperan dalam memberikan hasil-hasil yang tahun; pengesahan sebuah pedoman nasional yang nyata pada sejumlah sektor, termasuk meningkatnya mendukung pembangunan kantor-kantor perizinan pendapatan para petani rumput laut, para petani jagung yang efektif; dan, pelaksanaan model peningkatan mendapatkan akses terhadap keuangan (banyak di investasi yang baru di provinsi Aceh. MIGA terus antaranya yang baru pertama kali mendapatkan akses menggunakan jasa online-nya untuk membantu tersebut), dan usaha kecil Indonesia menjual kayu yang Indonesia menarik investasi asing langsung dengan dipanen secara berkelanjutan (sustainably harvested membuat profil tentang peluang-peluang investasi wood) dalam bentuk mebel ke pasar-pasar yang telah potensial di Indonesia. Bersama dengan dialog yang berkembang. diselenggarakan sebagai bagian dari survei indikator Doing Business dan persiapan survei iklim investasi yang dilaksanakan dua kali setahun, WBG dapat Pilar 3: Menjadikan Pemberian Layanan meningkatkan agenda tentang iklim investasi hingga Tanggap Terhadap Masyarakat Miskin ke tingkat Presiden. Kemajuan yang dicapai oleh Negara Kemajuan yang lebih lambat telah dibuat dalam Kemajuan dalam pencapaian MDG di bidang pendidikan perbaikan infrastruktur, yang tetap merupakan lebih baik dibandingkan kemajuan di bidang kesehatan hambatan utama dalam peningkatan iklim investasi sebagaimana tercantum dalam CASPR tahun 2006. dan pemberian layanan sosial dasar. DPL untuk Dengan desentralisasi, pemerintah daerah telah infrastruktur yang pertama dalam jumlah US$200 menjadi pemain dominan dalam pemberian layanan dan juta disetujui oleh Dewan Bank pada bulan Desember kini memiliki anggaran belanja yang jumlahnya hampir 2007, yang bersama dengan proyek Bantuan Teknis sama dengan pemerintah pusat. Namun, Kajian Belanja Infrastruktur Swasta Publik (PPITA), berupaya untuk Pemerintah tahun 2007 menyoroti tidak efisiennya membantu tercapainya suatu terobosan pada banyak alokasi sumber daya dalam bidang kesehatan. agenda yang belum diselesaikan terkait dengan Dibarengi dengan lemahnya kapasitas dan tantangan infrastruktur dan reformasi kebijakan PPP. Serangkaian di bidang pemerintahan, pemberian layanan kesehatan proyek jalan, gas dan energi, serta irigasi dilaksanakan, publik tetap buruk dan dibebani oleh masalah kualitas namun kemajuan pengerjaannya lambat. Oleh karena dan akses. Angka pendaftaran di sekolah dasar telah itu, meskipun WBG telah menjadi mitra yang kuat bagi meningkat dan Undang-Undang tentang Guru untuk pemerintah di bidang infrastruktur dan keahliannya meningkatkan kualitas dan pengerahan pengajar telah disetujui. Di bidang kesehatan, pemanfaatan disebabkan oleh terbatasnya kapasitas untuk layanan kesehatan telah meningkat dan begitu pula melakukan reformasi dan diperumit oleh kegamangan persentase kelahiran yang dibantu oleh para tenaga akibat desentralisasi yang terkait dengan peran dan kesehatan yang terlatih. Namun, upaya menurunkan tanggung jawab pemerintah daerah vs. pemerintahan angka kematian ibu masih lambat. Meskipun sistem di tingkat yang lebih tinggi. Ketiga Proyek Kesehatan operasional penyediaan air telah terbentuk di sekitar Provinsi (PHP) yang dibiayai Bank bertujuan 1.206 desa yang mencakup kira-kira 3 juta penduduk, meningkatkan hasil-hasil di bidang kesehatan melalui kemajuan dalam peningkatan layanan sanitasi masih penguatan kapasitas kabupaten, provinsi, dan pusat belum memadai. Survei terakhir tentang rumah kesehatan untuk mengelola sistem kesehatan yang tangga yang dibiayai Bank (2006) ­ mencakup terdesentralisasi. Proyek tersebut telah membantu hampir 13.000 rumah tangga di 32 kabupaten di 29 pemerintah meningkatkan tingkat kelahiran dengan provinsi -- menunjukkan bahwa 70 persen responden bantuan tenaga kesehatan yang terlatih dan mengatakan bahwa layanan kesehatan telah meningkat memperluas cakupan imunisasi untuk vaksin BCG dan sejak tahun 2001; lebih dari 72 persen peningkatan campak. Namun, cakupan vaksinasi untuk vaksin yang yang disebutkan terjadi dalam layanan pendidikan; lain (DPT, polio dan HepB) gagal ditingkatkan. Bank dan lebih dari 55 persen yang disebutkan terjadi dalam baru-baru ini mulai terlibat dalam dialog tentang HIV/ layanan administrasi. Angka kemiskinan telah menurun AIDS, terutama di Provinsi Papua di mana terdapat dari sebesar 16,6 persen pada bulan September 2007 risiko HIV/AIDS yang tinggi. setelah mencapai angka tertinggi sebesar lebih dari 23 persen pada tahun 1999 sebagai akibat dari krisis Pada bulan April 2007, pemerintah mengumumkan keuangan (17,4 persen pada tahun 2003). Baru-baru ini rencana meningkatkan rangkaian program CDD Pemerintah mengumumkan sejumlah prakarsa besar pedesaan dan perkotaan (Proyek Pembangunan yang baru untuk pengentasan kemiskinan dan pada Kecamatan, KDP, dan Proyek Kemiskinan Perkotaan, 68 bulan Agustus 2006. Pemerintah meluncurkan program UPP) yang didukung oleh Bank dan telah berjalan pengentasan kemiskinan nasional yang pertama yang lama sebagai strategi pengentasan kemiskinan tingkat terdiri atas dua pilar: Program Nasional Pemberdayaan nasional. Kedua program tersebut mewakili program Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Masyarakat (PNPM); dan sebuah program percontohan CCD terbesar di dunia yang dibiayai oleh Bank, Bantuan Tunai Bersyarat. mencakup 48 persen desa (sekitar 38.000) dengan fokus pada masyarakat yang paling miskin. Proyek- Kontribusi Bank Dunia proyek tersebut telah berhasil meningkatkan akses Melalui dialog dan pekerjaan analitis di bidang masyarakat miskin (termasuk para wanita dan anggota pendidikan, Bank mendukung pengembangan masyarakat yang rentan) ke infrastruktur sosio- Prioritas Strategis dalam Program Jangka Menengah ekonomi tertier dan layanan lain. Model KDP dan UPP Pengembangan Pendidikan tahun 2005-2009" juga telah membantu meningkatkan pemerintahan di (RENSTRA) yang kini menjadi dasar bagi program tingkat daerah dengan melibatkan masyarakat secara sektoral besar yang sedang dipersiapan. Bank juga langsung dalam kerangka kerja yang partisipatif, membuat program percontohan Pengembangan Anak memberdayakan, dan transparan. Model tersebut juga Usia Dini (ECD) yang cakupannya sedang diperluas. digunakan secara efektif untuk mendukung rekonstruksi Program-program tersebut telah menunjukkan dampak pasca bencana di Aceh-Nias dan Yogyakarta. yang cukup besar dalam membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah dasar dan lanjutan. Program Pilar 4: Manajemen Risiko Bencana Reformasi Pendidikan Nasional (dibiayai oleh negara Belanda dan Komisi Eropa) yang diselenggarakan Kemajuan Negara Bank merupakan katalis bagi Bank untuk kembali Pemerintah memberikan tanggapan yang cepat dan terlibat dalam bidang pendidikan di Indonesia, dan komprehensif pada tragedi gempa bumi dan tsunami Bank terus memberikan dukungan analitis yang luas di Aceh pada Desember 2004. Tugas pertama bagi perumusan kebijakan, pengembangan RENSTRA adalah menyiapkan suatu Penilaian Kerusakan yang berikutnya untuk tahun 2009-14, pengenalan dan Kerugian yang melibatkan semua lembaga perubahan undang-undang keguruan yang baru dan donor besar dan dipimpin oleh Bappenas. Tugas ini penyerahan proyek ECD. Bank dengan dukungan dari berhasil diselesaikan dalam waktu beberapa minggu para donor yang sama membentuk Dana Perwalian dengan perkiraan kerugian yang mencapai hampir untuk Pembangunan Kapasitas Pendidikan Dasar USS$4,5 miliar. Hasil penilaian ini disampaikan pada (BEC-TF) guna membantu pelaksanaan RENSTRA. pertemuan Consultative Group di bulan Januari 2005 sebagai dasar untuk memobilisasi bantuan finansial Di bidang kesehatan, pemberian pinjaman oleh Bank internasional. Hal ini lalu diikuti dengan mempersiapkan telah tercampur dan hanya sebagian yang terealisasi. suatu Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sejumlah proyek gagal (dengan sedikitnya peluang yang lebih mendetail, yang dipimpin oleh Bappenas untuk keberlanjutan). Sebagian besar kegagalan dan melibatkan komunitas donor. Hasil terbesar upaya itu adalah didirikannya Badan Rehabilitasi dan juta) untuk bantuan darurat. Selain itu, komponen Rekonstruksi (BRR) serta perekrutan berbagai orang rekonstruksi juga dimasukkan dalam dua proyek baru Indonesia yang terkemuka dan kredibel dengan cepat yang dikirimkan ke Dewan Bank di tahun anggaran sebagai staf. BRR didirikan secara resmi pada April 2005 (US$15 juta). 2005 dan mulai beroperasi sebulan kemudian. Proyek yang didanai melalui MDF telah membantu Suatu hal yang sangat penting bagi proses rekonstruksi pemulihan masyarakat, infrastruktur dan transportasi, adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah pusat pembangunan kapasitas dan pemerintahan, serta dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Perdamaian ini manajemen lingkungan yang berkelanjutan. MDF mengakhiri konflik panjang selama puluhan tahun dan juga meliputi masalah-masalah lintas sektor yang telah mengakibatkan hampir 15.000 korban jiwa serta penting, yakni perlindungan lingkungan dan pemulihan penderitaan yang amat sangat bagi penduduk Aceh. berkelanjutan. Proses rekonstruksi pada umumnya MoU yang memfinalisasikan perjanjian perdamaian ini berjalan baik, ditandai oleh pembangunan 85.000 ditandatangani pada 15 Agustus 2005, dan menjadi rumah baru hingga bulan September 2007, yang dasar yang kuat untuk menciptakan perdamaian 4.400 di antaranya dibiayai oleh Bank Dunia. Selain pasca konflik. Selain berkontribusi dalam pengiriman itu, 4.050 rumah telah diperbaiki. Bank juga mencatat bantuan pasca tsunami, penyelesaian konflik ini telah keberhasilan lain, seperti: pembangunan/perbaikan memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan harapan 43 puskesmas dan 282 sekolah; perbaikan 846 bagi pembangunan Aceh di masa depan. jembatan; pembangunan kembali 2.330 kilometer jalan pedesaan serta 199 kilomenter jalan kota dibangun Selama dua tahun terakhir, Indonesia telah menjadi kembali; 1.211 proyek irigasi dan saluran air di wilayah pusat dari risiko flu burung dan manusia (Avian and pedesaan, dan perbaikan 178 kilometer saluran air di Human Influenza - AHI). Risiko tersebut timbul karena wilayah perkotaan; 1.148 sistem air bersih dan 1.032 wilayah negara yang besar, banyaknya kepemilikan unit sanitasi. Hingga Agustus 2007, telah lebih dari 11 69 unggas oleh jutaan rumah tangga, praktek-praktek juta hari kerja diciptakan melalui pekerjaan infrastruktur pertanian yang berisiko tinggi, serta suatu pemerintahan yang didukung Bank Dunia. Program rekonstruksi STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA terdesentralisasi yang kemampuannya lemah. perumahan berbasis masyarakat (REKOMPAK) di Aceh Hingga 30 Januari 2008, 101 orang telah meninggal telah berfungsi dengan sangat baik dan telah dipakai akibat AHI. Tanggapan pemerintah secara umum pemerintah sebagai contoh pembangunan perumahan dipandang lambat dan tidak terkoordinasi, meskipun pasca bencana di Jawa Tengah dan Yogyakarta. MDF dalam beberapa bulan terakhir kampanye kesadaran adalah donor tunggal terbesar di sektor lingkungan publik nampaknya berhasil mencapai sebagian besar hidup yang berfokus pada layanan manajemen limbah penduduk negeri ini. yang diperbaiki serta perlindungan sumber daya hutan. Proyek sertifikasi tanah tidak mendapatkan Kontribusi Bank Dunia keberhasilan serupa ­ lebih dari 121.590 sertifikat Bank Dunia memainkan peran penting dalam diberikan (hingga Mei 2008) ke masyarakat, jauh dari menyiapkan Penilaian Kerusakan dan Kerugian, sasaran 300.000 sertifikat di bulan Juni tahun 2007, Rencana Induk Rekonstruksi, mendirikan BRR, dan karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi memobilisasi dana dari komunitas donor. Penilaian tantangan dalam menjalankan proyek seperti yang Kerusakan dan Kerugian dari sisi donor dipimpin telah dirancang. Perancangan proyek dan penentuan oleh Bank Dunia, dan berhasil diselesaikan dalam sasaran dilakukan dalam jangka waktu singkat untuk waktu kurang dari empat minggu setelah terjadinya menanggapi bencana ini; suatu faktor lain yang tsunami. Atas permintaan Pemerintah, Bank Dunia memperumit permasalahan, terutama di tahap awal memprakarsai, merancang, dan menulis perundang- proyek ini, adalah kesulitan dalam mendapatkan data. undangan pendirian BRR dan menyediakan bantuan teknis (technical assistance), serta dukungan tanpa Dalam waktu singkat setelah terjadinya tsunami, henti selama beberapa bulan pertama berdirinya manajemen IFC menyetujui alokasi US$2,5 juta untuk BRR. Dana Multi-Donor (MDF atau Multi-Donor Fund) mendukung upaya bantuan dari sektor swasta di untuk Aceh telah mengumpulkan sumbangan hampir semua negara yang diterjang tsunami, melalui suatu US$700 juta. Ini jumlah dana pascabencana yang program hibah padanan (matching grant). Di Aceh, paling besar di Bank, dan dianggap sebagai suatu IFC memberikan kontribusi sumber daya ke tiga mekanisme praktek terbaik untuk koordinasi donor perusahaan swasta - GE, Sampoerna dan Cascal ­ dalam menanggapi bencana alam. Koordinasi erat untuk menyediakan air minum bersih bagi masyarakat MDF dengan BRR dan pemerintah daerah (Gubernur serta membangun sekolah-sekolah sementara untuk Aceh yang baru terpilih) telah memberikan kontribusi pengungsi anak-anak. IFC juga menyediakan US$1 besar pada keberhasilannya. Bank Dunia juga telah juta dan mendapatkan US$5,5 juta dari AusAID merestrukturisasi tiga proyek IDA yang sedang berjalan untuk mendirikan suatu program Jasa Konsultasi (senilai US$20 juta) agar mencakup komponen IFC di Aceh. Program ini dipakai membangun Kantor rekonstruksi serta memobilisasi hibah JSDF (US$7,8 Penjangkauan Investasi (Investment Outreach Office) untuk mendukung investasi sektor Swasta. IBRD persen (tiga proyek). Tidak adanya kejelasan dan memberikan saran kepada Gubernur Aceh tentang komitmen dari sejumlah rekanan di proyek-proyek masalah kebijakan sektor swasta, meningkatkan penyaluran (pipeline projects) menyebabkan tingginya pendapatan penambak udang dengan membantu tingkat kegagalan ­ antara TA04 dan TA08, 13 proyek memperbanyak hasil produksi, serta membantu dibatalkan dan menyebabkan kerugian senilai US$3,33 meningkatkan layanan pengembangan usaha. juta akibat biaya persiapan yang terbuang percuma. Masa waktu rata-rata persiapan proyek adalah 35 Pendekatan partisipatif proyek-proyek CDD yang bulan, menandakan bahwa keputusan membatalkan melibatkan masyarakat madani, komunitas, sektor mayoritas dari proyek-proyek ini dilakukan pada tahap swasta, dan organisasi setempat lainnya juga persiapan proyek yang sudah cukup tinggi. Selain itu, membantu menyediakan bantuan pasca konflik. ada sekitar dua belas proyek yang dimasukkan dalam KDP adalah satu-satunya proyek Bank Dunia yang CAS atau CASPR yang tidak disiapkan (artinya proyek- beroperasi di Aceh ketika konflik sedang berlangsung, proyek tersebut tidak mendapatkan AIS yang disetujui dan jaringan fasilitatornya memainkan peran penting dan tidak menimbulkan biaya persiapan sama sekali). dalam menjangkau masyarakan pada masa-masa awal bencana tsunami tahun 2004. Proyek ini juga Kualitas Portofolio memfasilitasi reintegrasi pemberontak GAM. Hingga April 2008, seluruh portofolio Bank Dunia memiliki 24 proyek dengan jumlah bersih komitmen Pengalaman rekonstruksi di Yogyakarta juga sangat senilai US$2,5 miliar dan dana yang belum dicairkan mencengangkan. Dalam waktu kurang dari setahun senilai US$1,8 miliar. Kinerja portofolio cukup beragam setelah gempa bumi besar di bulan Mei tahun 2006, dengan rasio pencairan sebesar 17 persen. Indeks hampir 150.000 rumah (lebih dari setengah jumlah yang proaktvitas tetap pada tingkatan 100 persen, namun dibutuhkan) telah diperbaiki, sebagian besar dengan indeks realisme hanya mencapai 40 persen. Hasil 70 biaya rendah dan partisipasi masyarakat yang kuat. beragam ini terjadi akibat kapasitas pemerintah yang Bank Dunia juga menggunakan kemampuannya dalam tidak cukup dan faktor `penghambat' internal dari Bank mengumpulkan banyak pihak untuk menangani tragedi Dunia. Meskipun CASPR pada 2006 telah mencatat Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif ini dengan membantu mengumpulkan beberapa mitra adanya keberhasilan penting yang tercapai dari kualitas pembangunan dalam suatu Dana Rekonstruksi Jawa portofolio secara keseluruhan, juga ditemukan adanya (Java Reconstruction Fund - JRF) senilai AS$84 juta. sejumlah faktor risiko dan ditekankan pentingnya Pemerintah juga mengeluarkan suatu Undang-Undang manajemen langsung yang berkelanjutan. CPPR Penanggulangan Bencana baru pada Maret 2007 untuk untuk TA06 dan temuan-temuan awal dari CRMR bersiap dan memberikan tanggapan yang lebih efektif TA08 juga telah menemukan faktor risiko utama terhadap bencana. yang mempengaruhi kualitas portofolio: kelemahan dalam manajemen proyek, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana proyek, Kinerja Bank Dunia keterlambatan dalam persetujuan dan penyaluran anggaran, ketiadaan perencanaan pengadaan Bagian ini membahas kinerja dari Bank Dunia serta tindakan pengadaan yang tidak tepat waktu, sebagaimana diukur berdasarkan indikator kinerja lambatnya pencairan, serta M&E yang lemah. Kajian- internal dari Bank Dunia untuk portofolio ini, serta kajian portofolio ini menawarkan beberapa tindakan laporan-laporan seperti evaluasi PSR, ISR, CRMR, dan saran. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, OED dan CAE (lihat Lampiran A, Matriks Penyelesaian GAAP kini telah menjadi komponen standar dari semua CAS [CAS Completion Matrix]). Efektivitas layanan protek, biasanya bertindak sebagai sebuah pelengkap nonpeminjaman, termasuk mobilisasi dana perwalian, pada PAD dan selanjutnya digabungkan pada manual juga dibahas. operasional proyek. Penyampaian Pinjaman Tiga puluh enam proyek Bank Dunia ditutup antara Sepanjang periode CAS, 23 proyek dari IBRD/IDA TA04 dan bulan April 2008; dari jumlah tersebut, disampaikan, dengan nilai total kurang lebih US$4 27 telah dievaluasi oleh IEG (lihat Lampiran C). Dari miliar (lihat Lampiran B). Dari jumlah tersebut, US$0,9 proyek-proyek yang dievaluasi, 74 persen dinilai miliar (24 persen) diberikan dengan syarat-syarat IDA; memberikan hasil yang memuaskan (satisfactory) dan US$2,1 miliar diberikan untuk dukungan program. atau cukup memuaskan (marginally satisfactory). PREM memberikan bagian terbesar dari pinjaman- Rasio proyek "berisiko" dengan total jumlah proyek pinjaman baru tersebut, yakni sejumlah 49 persen (lima (berdasarkan komitmen) saat ini ada pada tingkat 21 operasi, termasuk empat DPL), diikuti oleh Jaringan persen. Faktor risiko terkait meliputi kapasitas yang Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable lemah untuk manajemen proyek, keterlamabatan Development Network) sejumlah 45 persen (15 proyek, pengadaan, korupsi dan penyalahgunaan dana, termasuk operasi IDPL), serta Jaringan Pengembangan keterlambatan dalam menyalurkan pendanaan SDM (Human Development Network) sejumlah 6 rekanan, serta pemantauan dan evaluasi. Bank menangani permasalahan ini dengan merestrukturisasi yang menjadi sorotan utama. Program ini membantu proyek, membatalkan pinjaman, membangun dialog mengembangkan strategi bagi suatu pendekatan berkelanjutan dengan pemerintah atas dana rekanan, reformasi keadilan dari bawah ke atas (bottom-up) membantu pemerintah menyelesaikan penyalahgunaan yang didorong oleh permintaan untuk reformasi dana, dan menyediakan dukungan untuk memperkuat keadilan, yang membangun konstituen umum untuk tim pengadaan pemerintah. menuntut keadilan dan mendorong reformasi yang dibutuhkan bagi lembaga-lembaga hukum. Bank Dalam periode CAS, IFC telah memberikan komitmen mampu ikut melibatkan diri lagi dalam dua sektor senilai US$935 juta untuk 43 proyek. Hingga 30 Maret penting (pendidikan dan lingkungan) melalui program 2008, komitmen IFC di Indonesia yang belum dicairkan AAA. Melalui program-program seperti Forest Law berjumlah US$709 juta untuk 27 lembaga (US$694 juta Enforcement and Governance (FLEGatau Penegakan untuk rekening IFC sendiri). Tingkat risiko pinjaman dan Pengaturan Undang-Undang Kehutanan) dan rata-rata adalah 3,6, sebuah peningkatan dari tahun Program for Pollution Control Evaluation and Rating lalu yang berada di angka 3,8. Tingkat risiko rata- (PROPER ataui Program Pengendalian, Evaluasi, dan rata dari sisi ekuitas pada saat yang sama adalah 3,8, Pemeringkatan Polusi), Bank telah melibatkan diri perbaikan dari angka 4,0 yang dicapai tahun lalu. dalam bidang manajemen sumber daya alam dan lingkungan, yang berujung pada semakin banyak Layanan non pinjaman prakarsa lain, termasuk mendukung Pemerintah untuk Program AAA WBG telah berevolusi dari waktu ke menyiapkan Konferensi Perubahan Iklim (Climate waktu sejalan dengan status Indonesia sebagai MIC Change Conference) internasional yang sangat penting baru yang mulai berkembang (lihat Lampiran D). Fokus di Bali pada Desember 2007, di bawah payung United program berubah dari kegiatan penyiapan laporan Nations Framework Convention on Climate Change `formal' yang lebih terstruktur menjadi tanggapan (UNFCCC). terhadap permintaan yang berdampak besar (high- 71 impact) dan tepat waktu (just-in-time) dari Pemerintah Jasa Konsultasi IFC berencana melanjutkan pekerjaan yang lebih membutuhkan bantuan teknis daripada pada iklim investasi, akses pada dana, pengembangan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA analisis terperinci dan penyiapan laporan. Sosialisasi rantai suplai, serta berencana menambah program- juga semakin baik dengan semakin banyak laporan program di bidang keberlanjutan lingkungan dan dan catatan kebijakan yang diterjemahkan ke dalam infrastruktur. Sebuah kajian atas proyek Jasa bahasa Indonesia dan didistribusikan ke lebih banyak Konsultasi yang paling besar, PENSA, menunjukkan khalayak untuk mendapatkan dampak yang lebih bahwa diteruskannya investasi pada PENSA akan besar. mengakibatkan dampak yang lebih besar dengan implementasi proses manajemen yang semakin kuat. Sebuah kontribusi penting dari WBG dalam periode Sebagai tanggapan, IFC telah menkonsolidasikan awal CAS melibatkan penyiapan suatu Paket Catatan kantor-kantor dan menutup program-program yang Kebijakan yang terdiri dari 20 catatan kebijakan untuk diperkirakan tidak akan memberikan dampak sistemik pemerintah yang memulai tugas pada 2004. Paket ini yang kuat. merupakan "kartu panggil" (calling card) pertama WBG dalam diskusi-diskusi dengan Presiden yang baru dan Sebagian besar pekerjaan WBG kini dilaksanakan kabinetnya, serta terbukti bermanfaat bagi menteri- melalui kemitraan dengan lembaga penelitian setempat, menteri kunci dalam mengembangkan "rencana 100 donor lainnya, LSM, serta berkolaborasi erat dengan hari" mereka masing-masing atas permintaan Presiden. pemerintah. Seiring berjalannya waktu, Bank Dunia dan Salah satu hal yang patut disorot adalah masukan mitra-mitranya telah menjalankan suatu pendekatan analitis serta interaksi dan nasihat "di belakang layar" terprogram atas penelitian dan bantuan teknis, dari Bank yang membuat pemerintah memutuskan mengidentifikasi bidang permasalahan utama dalam mengurangi subsidi bahan bakar yang sangat regresif jalan pembangunan Indonesia dan menggabungkan pada 2005. Demikian pula dengan keputusan mereka sekelompok kegiatan untuk menyediakan analisis, mengalokasikan dana yang dihemat ke sektor-sektor saran kebijakan dan dukungan lain. kesehatan, pendidikan, infrastruktur pedesaan, serta menjalankan program Bantuan Tunai Langsung. Dialog Negara, Kemitraan dan Koordinasi Bantuan Program INDOPOV memainkan peran pendukung Kemitraan dengan donor tetap kuat, memungkinkan yang penting bagi instansi-instansi pemerintah dalam WBG menggerakkan sumber daya finansial dan agenda pengentasan kemiskinan. Program tersebut manusia yang cukup banyak untuk implementasi memiliki tiga bagian agenda yang mengkaji serta CAS. Indonesia adalah pengguna Dana Perwalian menyediakan saran kebijakan untuk pertumbuhan, (Trust Fundatau TF) terbesar di Bank. Jumlah total belanja, dan layanan yang berpihak pada kaum miskin. dari hibah aktif mencapai US$1.245 juta, terdiri dari Program Keadilan bagi Kaum Miskin (Justice for the 186 hibah aktif (lihat Lampiran A). TF terbesar adalah Poor) juga telah menjadi bagian lain program Bank MDF Aceh-Nias dengan jumlah total kontribusi sebesar US$700 juta. Program-program TF terus Bank bekerja erat dengan organisasi-organisasi non memberikan kontribusi signifikan pada tujuan CAS. Pemerintah yang menjadi bagian dari proyek KDP Hasil-hasil yang paling jelas meliputi: pengumpulan untuk menyediakan jasa bantuan. Bank, melalui WBI, sumber daya untuk strategi dan tindakan bersama juga menyediakan kegiatan pembangunan kapasitas (pendidikan), daya tanggap yang semakin besar untuk bagi pemerintah daerah dan anggota DPR. kebutuhan tidak terencana, seperti upaya pemulihan pascabencana (Aceh-Nias MDF dan JRF), penyediaan penelitian berkualitas tinggi, dialog kebijakan dan Penilaian Keseluruhan dan Pelajaran penyebaran pengetahuan (Belanda Institutional -- TF, yang Didapat DSF, INDOPOV). Seluruh TF tersebut telah membantu Bank, pemerintah dan mitra pembangunan mencapai Meskipun ada ketidakpastian dalam penyiapan sasaran dari Deklarasi Paris­ harmonisasi, keselarasan, proyek dan keterlambatan dalam implementasi dan hasil. Ketersediaan pendanaan melalui TF telah sejumlah proyek, secara keseluruhan implementasi memungkinkan peningkatan yang cukup besar CAS telah memuaskan. Efektivitas dari kegiatan dalam jasa analisis dan konsultasi WBG, terutama WBG sebagaimana diukur dari kualitas portofolio memungkinkan WBG memobilisasi keahlian yang tepat dan indikator hasil bervariasi tergantung pada untuk menanggapi permintaan pemerintah tepat pada konteks sektoral, tantangan lintas sektor, dan `faktor waktunya. TF juga memungkinkan pengawasan yang penghambat' internal dari Bank sendiri, namun telah lebih kuat daripada yang mampu dibiayai anggaran ada kemajuan yang cukup baik dalam sejumlah bidang Bank yang terbatas untuk proyek-proyek yang rumit. fokus CAS. IFC telah menggerakkan lebih dari US$40 juta dalam bentuk sumber daya hibah untuk mendukung Jasa Bank menyadari pergeseran perannya dalam Konsultasi IFC yang terfokus pada pertumbuhan mendukung agenda MIC yang mulai berkembang. 72 dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan Dalam periode CAS, intervensi WBG bergeser untuk penekanan geografis pada Kawasan Timur Indonesia. mendukung suatu agenda kebijakan yang dipimpin dan Wilayah program meliputi akses terhadap pendanaan dimiliki negara, sesuai dengan status baru Indonesia Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif bagi mereka yang belum mendapatkannya secara layak sebagai sebuah MIC. Bank berada dalam posisi yang (underserved), reformasi iklim investasi, hubungan baik untuk menasihati pemerintah dalam beberapa agrobisnis, rantai suplai kayu yang berkelanjutan dan hal, meningkatkan hubungan dan reputasinya kerajinan tangan. Sejak 2003, Jasa Konsultasi IFC telah dengan pemerintah sebagai mitra "rujukan" dalam berkontribusi pada suatu undang-undang investasi masalah kebijakan. Sebuah upaya yang cukup besar yang lebih baik, pengurangan waktu dan biaya dilakukan untuk menyampaikan pesan kebijakan yang penerbitan izin usaha di beberapa wilayah daerah, dan mulai berkembang kepada para pembuat kebijakan, meningkatkan akses terhadap dana untuk peminjam dan dengan kesempatan yang ada melibatkan diri, skala kecil. Dewan IFC juga telah memberikan baik melalui pemberian pinjaman maupun bukan, komitmen senilai AS$10 juta bagi PENSA untuk lima dalam pintu-pintu perubahan (misalnya pendidikan, tahun ke depan guna mengkatalisasi kemitraan multi- lingkungan, pengurangan subsidi BBM, BTL, BTB). donor yang diperbarui. Faktor yang sangat penting adalah perkiraan tim WBG dalam mengidentifikasi permasalahan untuk dijadikan Kemitraan yang kuat juga sedang dijalin dengan fokus sebelum hal tersebut diakui sebagai tantangan menggunakan pelbagai instrumen lain. Operasi secara luas, serta keluwesan Bank dalam memberikan gabungan reformasi kebijakan pernah mencatat ADB, tanggapan yang cepat atas permintaan pemerintah Jepang, dan Bank bekerja sama dalam mendukung serta hal-hal yang dibutuhkan. agenda reformasi kebijakan pemerintah melalui pembiayaan bersama DPL dari Bank. Pendekatan- Proyek CDD terus mendapatkan hasil di lapangan. pendekatan di seluruh sektor sedang diperkuat dalam Dua program CDD yang dibiayai Bank (KDP dan bentuk pendidikan dengan Belanda dan UE sebagai UPP) sangat penting bagi peningkatan penyampaian rekan penanggung dana utama. Kantor Banda Aceh, jasa dan agenda pertumbuhan inklusif dari CAS. yang awalnya didirikan melalui dana TF Belanda, terus Kedua program tersebut telah berhasil membangun menjadi pusat koordinasi dan dialog antarmitra serta infrastruktur skala-kecil, dan layanan dasar bagi telah berkontribusi dalam memperkuat implementasi masyarakat miskin. Program-program tersebut telah proyek-proyek MDF di lapangan. membangun atau erenovasi sekolah, puskesmas, sistem air dan sanitasi, jalanan, jembatan, pasar, dan Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sambungan listrik, serta terus berkontribusi dalam (LSM), Ornop, serta anggota DPR juga diperkuat menyediakan lapangan kerja, pembangunan kapasitas, dalam periode CAS. Bank telah mengambil semua dan memperkuat pemerintahan setempat. kesempatan ­ baik melalui pemberian pinjaman atau cara-cara nonpinjaman ­ utnuk merangkul komunitas DPL memberikan kontribusi yang besar dalam Ornop/LSM. Segera setelah terjadinya tsunami, meningkatkan reformasi lintas sektor. Tim Bank membantu merancang program lokal bagi Pemerintah untuk investasi swasta (IFC), dan kelompok besar staf demi kelancaran keluarnya Indonesia dari IMF. dan konsultan lokal untuk menyediakan pengetahuan DPL pertama dari Bank terkait dengan program ini, lokal dan kecakapan teknis (know-how). membantu membangun kepercayaan diri. Dengan keberhasilan Indonesia memenuhi CAS high case Sektor infrastruktur mencapai kemajuan yang lebih trigger, dukungan anggaran melalui serangkaian DPL sedikit dari sektor yang lain, menjadikannya sebagai dilanjutkan pada tahun 2004 dan empat DPL dicairkan hambatan utama dalam memperbaiki iklim investasi dengan jumlah total sebesar US$1,9 miliar. DPL dan penyediaan layanan sosial dasar. Meskipun Infrastuktur berorientasi sektoral yang pertama juga Pemerintah berkomitmen memperbaiki infrastruktur, disetujui oleh Dewan Bank pada bulan Desember tahun hasil di lapangan tidak terlalu membanggakan dan 2007. Mereka telah memberikan kontribusi signifikan masih terdapat banyak kesenjangan. Meskipun WBG pada reformasi kebijakan pemerintah dalam bidang telah terlibat dalam sektor ini dengan program pinjaman stabilitas makroekonomi, iklim investasi, penyediaan dan nonpeminjaman yang komprehensif, dukungannya layanan, manajemen keuangan publik dan antikorupsi, tidak memberikan hasil yang diharapkan, terutama dan juga mengejar agenda reformasi kebijakan untuk menarik investasi sektor swasta. Sektor ini masih infrastruktur dan PPP. dihinggapi masalah korupsi dalam proyek-proyek yang dibiayai Bank, sehingga menghambat penyiapan dan Kemitraan donor yang kuat berujung pada mobilisasi implementasi proyek serta memiliki dampak serius dana perwalian (TF) yang memungkinkan WBG pada jalur proyek di masa depan. melibatkan diri kembali dalam sejumlah sektor, dan memperkuat dukungan yang sedang berlangsung di Pendekatan `platform' pemerintah daerah yang sektor lainnya. Kemitraan dengan donor tetap kuat, digambarkan di CAS tidak bekerja dengan baik, terbukti memungkinkan WBG menggerakkan sumber daya dari kinerja lambat mulai dari generasi pertama proyek- finansial dan manusia dalam jumlah signifikan untuk proyek terkait. Hambatan utama adalah tidak adanya 73 implementasi CAS. Ketersediaan pendanaan melalui kejelasan dalam peran dan tanggung jawab di tingkat TF telah memungkinkan adanya peningkatan besar pemerintahan kabupaten, provinsi, dan nasional. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA dalam jasa analisis, bantuan teknis, dan konsultasi Tantangan dalam implementasi keputusan atas WBG. Sebagai contoh, Bank telah menjadi pemain pinjaman dan hibah juga menjadi faktor merugikan lain penting dalam menfasilitasi bantuan donor bagi yang mempengaruhi implementasi ILGRP, USDRP, dan agenda sektor pendidikan milik pemerintah. Namun, SPADA. Terlebih lagi, sektor kesehatan di Indonesia biaya administratif yang diasosiasikan dnegan secara relatif cukup lambat dalam menyesuaikan diri mengurus portofolio TF yang besar harus dihitung, dengan desentralisasi negara ini dan transfer fungsi dan fokus strategis dari portofolio TF harus semakin penyampaian jasa dari pemerintah pusat ke pemerintah ditingkatkan. Dari sisi operasional, ada kebutuhan daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya untuk lebih mengintegrasikan sumber daya TF dengan peningkatan dalam hasil terkait. anggaran dan program-program Bank. Tidak adanya kejelasan dan komitmen yang kuat dari Bank Dunia cukup efektif menggunakan perannya pemerintah telah menghambat persiapan proyek dan sebagai penyelenggara utama untuk memberikan memicu biaya tinggi dari proyek-proyek yang kemudian tanggapan dengan cepat dan efisien pada rekonstruksi dibatalkan. Tidak adanya perencanaan jangka panjang pasca bencana dan permintaan-permintaan lain yang dan koordinasi yang lemah antara berbagai lembaga timbul. Peran Bank Dunia menjadi semakin jelas dalam pemerintahan berujung pada lingkungan yang tidak periode tak lama setelah terjadinya tsunami/gempa pasti untuk persiapan proyek. Dialog berkala dan bumi ketika pemerintah meminta WBG memimpin terkoordinasi dengan pemerintah (Bappenas, Depkeu upaya donor terkoordinasi untuk menangani dan kementerian garis depan), serta pengelolaan yang rekonstruksi di Aceh, Nias, dan Yogyakarta. Kontribusi lebih ketat atas saluran peminjaman sangat penting WBG atas hal ini adalah ciri utama dari periode CAS. untuk meminimalisasi biaya-biaya tersebut di masa Bank Dunia juga telah tampil sebagai pemain penting depan. Selain itu, tampaknya ada "penghubung yang dalam menfasilitasi bantuan donor dalam agenda hilang" antara DPL dan CDD. Komitmen pemerintah dan sektor pendidikan Pemerintah. penerapan/hasil jauh lebih kuat dalam proyek-proyek DPL dan CDD, sedangkan sejumlah proteksi investasi Kekuatan WBG dalam mengimplementasikan CAS menghadapi masalah-masalah yang mempengaruhi sebagian besar teletak pada stafnya yang memiliki potensi penuh mereka. keterampilan dan keahlian yang dapat diterjunkan dalam waktu singkat (misalnya dukungan pascatsunami/ Kurangnya kapasitas pemerintah dan faktor gempa bumi), kapasitas dalam mengelola TF donor `penghambat' internal Bank berujung pada dalam jumlah besar (MDF, DSF, BEC), membawa implementasi proyek yang lambat dan realisasi hasil pengalaman global dan menerapkannya dalam konteks yang tertunda di beberapa sektor. Kelemahan dalam lokal (misalnya BTL, BTB), memobilisasi dukungan kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan proyek dan hambatan dalam pendanaan rekanan, terutama di mitra lokal, turut menyumbang keterlambatan implementasi proyek. Idealnya, proyek terdesentralisasi harus menggunakan kerangka kerja PFM tingkat setempat. Namun, karena panduan pinjaman/hibah tidak dikembangkan sepenuhnya, proyek-proyek ini dikerjakan dengan sistem PFM tingkat nasional sehingga menambah penundaan implementasi. Faktor "penghambat" internal dalam menangani proses dan prosedur Bank juga muncul sebagai faktor penghambat dalam masalah pengadaan, dengan biaya transaksi yang meningkat, baik bagi klien maupun Bank. Memperkuat dukungan untuk membangun sistem di seluruh wilayah negara dalam kerangka kerja desentralisasi pemerintah akan sangat penting dalam meningkatkan kinerja proyek. 74 Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Apendiks 8. : Lampiran A Indonesia: Laporan Penyelesaian CAS: Kerangka Kerja Hasil ­ Matriks Penyelesaian Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Hasil Strategis dan Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS Kontribusi WBG dan Mitra Negara Issues and Obstacles Kemajuan sampai saat ini yang diharapkan PILAR SATU: MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI UNTUK INVESTASI DAN PERTUMBUHAN BERKUALITAS TINGGI Menjaga stabilitas Memperkuat stabilitas · Defisit sebesar 1,2% · Disiplin anggaran dipertahankan; Pinjaman makroekonomi makroekonomi dan meningkatkan dari PDB pada tahun defisit sebesar 1,1% dari PDB pada GFMRAP, DPLs 1-4, IDPL · Inflasi di bawah fokus pada fondasi pertumbuhan 2004, 1% pada tahun tahun 2007 (selesai) 7% mikroekonomi 2005 · Manajemen utang di jalur yang AAA · Utang terhadap · Kerentanan terhadap goncangan · Mengurangi rasio berkesinambungan; ratio utang/ · Pengarahan untuk PDB dibawah yang berlanjut akibat utang yang utang/PDB hingga di PDB sebesar 38% pada tahun 2006 Pemerintah baru 60% besar bawah 40% dan sebesar 34% pada tahun 2007 · Pengarahan CGI, Kajian · Investasi yang · Akhir dari restrukturisasi Klub · Penerimaan pajak (tercapai) Belanja publik (PER), DPR dihitung dalam Paris bukan minyak atas · Penerimaan pajak bukan minyak naik · Manajemen Utang ASEM persentase PDB · Kemungkinan berkurangnya PDB naik 1% 2 % dari tahun 2001 hingga tahun · Analisis kebijakan fiskal diatas 30% kepercayaan pasar sejak · Pengurangan dalam 2005, naik 0,8% dari tahun 2005 · Petunjuk WTO, anjuran · Pertumbuhan keluarnya IMF tunggakan pajak hingga tahun 2006 (11,5%) (tercapai) pengurangan subsidi sekurang- · Lemahnya administrasi pajak dan · Tunggakan pajak berkurang (selesai) bahan bakar kurangnya 5% bea cukai · Mulai timbulnya pasar obligasi TF pemerintah dalam negeri GFMRAP · Sektor keuangan yang lemah dengan kewajiban kontinjensi thd Mitra anggaran ADB, JBIC, IMF, AusAID debt mgt, USAID trade 75 Tujuannya adalah untuk Harga bahan bakar Subsidi bahan bakar berkurang pada meningkatkan efektivitas dan semakin dekat dengan bulan Maret dan Oktober tahun 2005. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA penentuan sasaran skema tingkat pasar Program UCT dilaksanakan selama kompensasi. Keterlibatan dalam setahun. Percontohan Program BLT subsidi bahan bakar diselesaikan (tercapai) dengan evaluasi UCT. Hasil asli dimasukkan ke PFM (pilar 3) dan pelaksanaan skema BLT Fokus diberikan pada peningkatan Peningkatan berangsur- 3,4% dari PDB pada tahun 2006 dan kecepatan dan kualitas belanja angsur dalam belanja 3,5% pada tahun 2007. Termasuk publik. Sama halnya, hasil modal dan sosial hingga pengeluaran daerah, total pengeluaran digolongkan berdasarkan PFM 3,5% dari PDB modal melebihi 7 % dari PDB pada (pilar 3) tahun 2006 (tercapai) Sektor keuangan Lemahnya kepemerintahan bank Peningkatan stabilitas · Kepemilikan swasta pada bank-bank IFC/MIGA yang lebih kuat negara merupakan suatu isu yang dalam sektor keuangan milik negara melebihi 20% untuk 2 · Investasi IFC pada dan beragam penting · Sekurang-kurangnya dari 4 bank milik negara. Bagian bank lembaga-lembaga dengan akses · Kurangnya alternatif bagi sektor sebanyak 20% negara dalam sistem perbankan keuangan perbankan dan yang adil perbankan untuk akses ke modal kepemilikan swasta secara keseluruhan adalah sebesar nonperbankan · Lemahnya pengawasan dalam dalam semua bank 36% (masih berlangsung) · Prakarsa Layanan sektor-sektor perbankan dan milik negara · Indonesia sudah tidak termasuk Konsultasi IFC nonperbankan · Indonesia secara dalam daftar negara-negara · Dominasi sektor publik dalam umum menaati nonkooperatif dari FATF (selesai) AAA kepemilikan bank standar-standar · BI telah melakukan upaya-upaya Pemantauan sektor · Jaminan deposit menyeluruh internasional serius untuk memenuhi BCP; yang keuangan yang tidak berkelanjutan · Pelaksanaan jaringan lainnya seperti NBFI, masih tertinggal · Kurangnya akses terhadap keamanan sektor (perlahan/masih berlangsung) Mitra layanan keuangan untuk SME dan keuangan berlanjut · Jaminan Menyeluruh dihapus IMF ­ Penguatan rumah tangga yang lebih tidak setelah bulan September tahun pengawasan bank dan mampu 2006. Pertanggungan atas deposito penciptaan jaringan · Para investor kelembagaan yang dikurangi dari Rp 5 miliar pada bulan keamanan sektor tidak berkembang dengan baik Maret tahun 2006 menjadi Rp 100 keuangan · Pengurangan Jaminan juta pada bulan Maret tahun 2007 menyeluruh perlu dilanjutkan. (tercapai) · Peranan BI sebagai pemberi pinjaman harus ditetapkan dengan undang-undang Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS Kontribusi WBG dan Mitra Negara Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini yang diharapkan PILAR SATU: MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI UNTUK INVESTASI DAN PERTUMBUHAN BERKUALITAS TINGGI Sektor keuangan Rekomendasi dalam laporan Meningkatkan akses · Aset-aset NBFI terdiri atas 22,3% dari IFC yang lebih kuat dan NBFI yang tersedia sebagai terhadap keuangan total aset sektor keuangan (2006) Prakarsa Layanan beragam dengan basis untuk dialog kebijakan · Peningkatan bagian (tercapai) Konsultasi akses yang adil · Pengawasan yang lemah sektor keuangan · Total realisasi kredit oleh SME dari dalam sektor nonperbankan nonbank dalam aset bank-bank umum, sebagaimana yang AAA merupakan suatu tantangan sistem keuangan dinilai oleh BI, meningkat sebesar 82% Laporan NBFI · Kurangnya akses keuangan melebihi 10% dari tahun 2003 hingga tahun 2005. bagi sektor SME dan rumah · Jumlah SME dengan Pinjaman untuk SME terdiri atas 52% tangga yang tidak mampu akses keuangan dari total pinjaman (Bulan Juni tahun · Industri asuransi yang lemah yang meningkat 2007), dibandingkan pada tahun · Memperkuat 2003 yang berjumlah sebesar 47 % kerangka peraturan (tercapai) dan pengawasan · Reorganisasi dan restrukturisasi industri asuransi dan industri dana pensiun (berjalan lebih mengembangkan lambat dari yang diharapkan) suatu strategi · Resolusi atas perusahaan-perusahaan untuk menghadapi asuransi yang sudah tidak aktif perusahaan- (berjalan lebih lambat dari yang perusahan yang diharapkan) bangkrut. · Bapepam bergabung dengan GDFI. Memperkuat kapasitas pengaturan dan pengawasnya (berjalan lebih lambat dari yang diharapkan) Lingkungan yang · Pelaksanaan peraturan dari · Peningkatan iklim · Seluruh hambatan utama yang Pinjaman mendukung sektor Undang-Undang Investasi investasi secara dihadapi usaha telah berkurang · GFMRAP swasta yang yang baru belum selesai keseluruhan secara konsisten, namun tetap tinggi · DPLs 1-4 76 berdaya saing · Jumlah izin-izin dalam · Pengurangan waktu (masih berlangsung) · IDPL departemen harus dikurangi yang diperlukan · Waktu yang diperlukan untuk memulai · Biaya-biaya transaksi untuk untuk memulai usaha untuk usaha baru memakan waktu IFC Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif usaha perlu dikurangi dari 168 (2003) 109 hari (2008) (lebih lambat dari yang Prakarsa Layanan · Kerangka kerja pengaturan hingga 30 hari diharapkan) Konsultasi IFC yang lemah · Layanan pajak yang · Pelaksanaan reformasi administrasi · Kurangnya kerja sama antar lebih efektif pajak sudah berada dalam jalurnya: 3 AAA instansi untuk menyingkirkan undang-undang pajak telah diajukan · Survei Lingkungan Usaha rintangan investasi pada DPR dan kantor-kantor pajak (enam bulanan) · Pembagian kerja yang tidak modern telah dikembangkan (sesuai · Kajian rancangan Undang- jelas di antara tingkatan yang diharapkan) Undang Bea Cukai pemerintah · 170 pajak dan bea lokal yang · Catatan latar belakang · Lembaga persaingan yang mengganggu telah dihapuskan mengenai praktik terbaik tidak efektif di antara tahun 2005-06 (masih internasional dalam · Kurangnya kejelasan & tidak berlangsung) melaksanakan peraturan konsistennya pelaksanaan · % usaha yang mengidentifikasi Undang-Undang Investasi peraturan-peraturan administrasi pajak sebagai masalah · Kajian Rantai Nilai lingkungan berskala sedang, parah, dan sangat · Investasi terkait dengan · Buruknya kualitas pendidikan parah menurun dari 57% pada tahun analisis pasar tenaga kerja tinggi (kemampuan) 2003 hingga 38% pada tahun 2007 · Catatan latar belakang (masih berlangsung) mengenai reformasi · Waktu rata-rata untuk memperoleh kebijakan pembayaran kembali PPN telah berkurang dari 12-18 bulan (tahun 2003) hingga 4 bulan (tahun 2008) (sesuai yang diharapkan Proses pengeluaran barang · Layanan bea cukai · % usaha yang mengidentifikasi IFC harus dikomputerisasi secara yang lebih efektif peraturan bea cukai dan perdagangan Prakarsa Layanan terpisah · Penetapan kriteria sebagai masalah berskala sedang, Konsultasi IFC yang jelas untuk parah, dan sangat parah menurun dari melaksanakan 51% (tahun 2003) hingga 32% (tahun Mitra peraturan bea cukai 2007) (sesuai yang diharapkan) Jejaring Pekerjaan Pemuda yang berkenaan · Waktu pengeluaran barang impor ILO dengan penggunaan rata-rata telah berkurang dari 8 (tahun prioritas, jalur hijau 2004) hingga 6 hari untuk jalur merah dan merah (data tahun 2007 sebelumnya) (sesuai yang diharapkan) · Penggunaan jalur yang merupakan bagian dari paket investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (selesai) Peraturan tenaga kerja yang Diberlakukannya Rancangan undang-undang tenaga kaku menghalangi penciptaan peraturan tenaga kerja kerja yang baru dirumuskan ulang lapangan kerja di sektor formal yang fleksibel setelah adanya keterlambatan akibat perlawanan gigih serikat pekerja (lebih lambat dari yang diharapkan) Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Hasil Strategis dan Hasil (-hasil) Kontribusi WBG dan Jangka Panjang Isu-isu dan Hambatan akhir CAS yang Kemajuan sampai saat ini Mitra Negara diharapkan PILAR SATU: MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI UNTUK INVESTASI DAN PERTUMBUHAN BERKUALITAS TINGGI Lingkungan yang Dampak dari peraturan baru tentang investasi · Clarity of · Perancangan perubahan untuk mendukung belum terwujud functions of bergeser dari daftar negatif ke daftar sektor swasta central and local positif untuk mata pajak daerah dan yang berdaya governments pembatasan penciptaan bea an saing towards pungutan yang mengganggu atau private sector merugikan secara ekonomi telah development selesai (sesuai yang diharapkan) · Investment · Pelaksanaan peraturan Undang- climate in about Undang No 22 dan 25 (lebih lambat 40 regions dari yang diharapkan) participating in local services platform projects above the national average Infrastruktur yang Pemerintah Indonesia membuat suatu Meningkatkan · Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Pinjaman diperbarui kerangka kerja untuk mengembangkan lingkungan untuk untuk infrastruktur yang menarik · Penyediaan Bantuan infrastruktur sebagai suatu prioritas nasional pengembangan partisipasi yang besar dari investor Teknis Infrastruktur utama. Bank mendukung program ini melalui infrastruktur swasta diadakan pada bulan Januari Swasta DPL · Hasil utama CAS tahun 2005; pertemuan lanjutan · DPLs 1-4 · Menyingkirkan penghambat kebijakan adalah bahwa berlangsung pada bulan November · IDPL untuk investasi infrastruktur publik dan sekurang- tahun 2006 (selesai) swasta. (peningkatan investasi infrastruktur kurangnya 5 · Komite Nasional dalam Kebijakan AAA diharapkan agar mencapai kurang lebih 1% model proyek Percepatan Penyediaan Infrastruktur Konferensi dari PDB selama tahun 2007-09) PPP berhasil (KKPPI) didirikan pada tahun 2005 Infrastruktur · Meningkatkan hubungan dalam 4 sektor diajukan (selesai) 77 utama (Jalan, Air dan Sanitasi, Energi dan · Unit PPP didirikan dalam KKPPI Mitra Telekomunikasi) sebagai pusat keahlian teknis IFC, MIGA, JBIC, ADB STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA · Menjamin manajemen sosial dan lingkungan untuk persiapan proyek (masih investasi infrastruktur yang memadai berlangsung) (sebagaimana yang dinilai dengan kajian- · Unit Manajemen Risiko didirikan kajian proyek-proyek contoh) dalam Departemen Keuangan, namun masih harus dioperasikan Secara keseluruhan secara penuh (lebih lambat dari yang · Kurangnya pembiayaan pemerintah dan diharapkan) buruknya kerangka kerja pengaturan yang menghalangi partisipasi sektor swasta yang diperlukan. · Tanggung jawab pemerintah yang tidak digambarkan secara jelas dengan desentralisasi Sektor-sektor Utama · Kekurangan tenaga yang akan terjadi · Pemeliharaan Jalan yang buruk · Densitas koneksi telekomunikasi yang rendah · Utilitas air berkualitas rendah Kurangnya proyek-proyek yang dapat Sektor Jalanan · Pengadaan pengaturan Pinjaman mendatangkan keuntungan membatasi jumlah · Pengadaan kelembagaan yang lebih baik untuk · East Indonesia PPP pengaturan jalan tol (selesai) Regional Transport kelembagaan · Mekanisme otomatis penyesuaian 1, 2 Fokus secara khusus diberikan pada yang lebih baik tarif untuk jalan tol diselesaikan · Sumatra Regional. dukungan untuk sasaran-sasaran pemerintah untuk jalan tol (selesai) Roads Project berikut ini: · Meningkatkan · Kualitas jaringan jalan di Sumatra · Strategic Road · Mengurangi korupsi dalam proyek-proyek kondisi jalan-jalan telah dipelihara dengan bantuan Infrastructure jalan publik dan swasta utama nasional Bank (setara dengan sekitar · Membuat mekanisme keuangan pemerintah dan jalan arteri 24.000 km) dan subproyek yang AAA untuk menyokong pemeliharaan jaringan strategis lainnya dilaksanakan dengan bantuan Infrastructure Sector jalan nasional secara berkelanjutan Bank telah menghasilkan jalanan Study sepanjang 1.500 km yang telah diperbaiki dan 4.500 meter jembatan Mitra di Indonesia bagian timur (selesai) IFC, MIGA, JBIC, ADB Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS Kontribusi WBG dan Mitra Negara Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini yang diharapkan PILAR SATU: MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI UNTUK INVESTASI DAN PERTUMBUHAN BERKUALITAS TINGGI Infrastruktur yang Peningkatan kelembagaan Sektor energi · Tersedianya semua elemen untuk Pinjaman diperbarui belum menghasilkan · Meningkatnya jumlah membukakan persaingan untuk sektor · Pengembangan Pasar Gas peningkatan signifikan pelaku dalam sektor minyak dan gas seperti regulator dan Domestik dalam jumlah pelaku minyak & gas aturan serta peraturan pelaksanaan; · Proyek Distribusi Gas PGN · Meningkatnya struktur akses yang terbuka untuk pihak ketiga (IFC/IBRD bersama) Sejak ditariknya Undang- tarif untuk sektor gas saat ini sedang berlangsung dalam · Proyek Tenaga Listrik Undang Ketenagalistrikan · Privatisasi infrastruktur transmisi (meskipun belum ada pelaku- Jawa-Bali pada tahun 2002, tidak ada utama SOE parsial, pelaku baru); sekurang-kurangnya ada visi yang jelas dalam sektor misal PGN dua pendatang baru (Petronas dan Shell) IFC & MIGA tersebut · Meningkatnya jumlah dalam bidang ritel (masih berlanjut) Dukungan untuk investasi pelaku dalam sektor · Kajian penetapan harga telah selesai dan dalam tenaga dan tenaga listrik diserahkan oleh PGN kepada regulator telekomunikasi · Sektor tenaga listrik (selesai) yang lebih efisien · Privatisasi parsial dilakukan terhadap AAA PGN apabila saham Pemerintah adalah Makalah Kebijakan Sektor sebesar 39% (masih berlangsung) Tenaga (dibiayai oleh · Telah ada partisipasi sektor swasta dalam ESMAP) pembangkitan energi: Dua IPP mulai beroperasi pada tahun 2006- pembangkit listrik tenaga batu bara 1320 MW Tanjung Jati B dan 600 MW Cilcap di Jawa Tengah (masih berlangsung) · Instalasi panas bumi berdaya 110 MW, yang dijadwalkan beroperasi tahun 2008 (Instalasi Darajat di Jawa Barat W), sedang diuji (masih berlangsung) 78 Kinerja Sektor Air dan Air & Sanitasi · Proyek diharapkan untuk fokus pada 3 Sanitasi tetap stagnan pada Manajemen dan Operasi PDAM terlebih dahulu dan selanjutnya tingkat investasi rendah 5 PDAM mulai membaik diikuti dengan sejumlah PDAM lain Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif historis sekitar 0,5 % dari yang mengikuti program reformasi PDB. Perkiraan umum atas [Catatan: Diharapkan bahwa kesuksesan kerugian ekonomi yang pelaksanaan paket pertama akan diakibatkan oleh kurangnya meyakinkan PDAM lainnya bahwa akses terhadap air dan restrukturisasi utang berdasarkan sanitasi adalah 2,4% dari program reformasi memungkinkan] (masih PDB pada tahun 2002 berlangsung) · Resolusi tunggakan PDAM harus dimulai, setelah pemberlakuan peraturan terkait dan pengeluaran prosedur-prosedur terinci mengenai restrukturisasi utang oleh Departemen Keuangan (lebih lambat dari yang diharapkan) Peluang penciptaan Perkotaan dan Pedesaan Diterbitkannya 2,5 juta · Distribusi 661.501 sertifikat kepemilikan Pinjaman pendapatan yang · Hak milik yang tidak jelas hak atas tanah baru (50% untuk pemilik-pemilik lahan di 9 Proyek Pengembangan berkesinambungan dan manajemen lahan atas nama perempuan provinsi LMPDP, seperti pada Kajian Kebijakan atas Manajemen untuk rumah tangga yang buruk atau nama bersama) Pertengahan pada bulan Mei Tahun Tanah (LMPDP) miskin · Kurangnya akses ke untuk wilayah yang 2007. 190.000 sertifikat kepemilikan sumber daya alam & dibantu proyek selanjutnya diselesaikan dan menunggu IFC pantai (mis., hutan-hutan pendistribusian. (Jumlah sertifikat Prakarsa Layanan yang dikelola masyarakat, kepemilikan yang didistribusikan pada Konsultasi IFC ekosistem batu karang) perempuan dan pemilik bersama [atas · Akses modal yang nama suami dan istri] tidak ada) (masih TF terbatas berlangsung) Rekonstruksi Proyek · Lingkungan SME yang · Di Aceh, 102.270 sertifikat kepemilikan Sistem Administrasi Tanah tidak menguntungkan tanah telah didistribusikan pada pemilik Aceh (RALAS) yang · Teknologi yang buruk dan tanah, setelah tanggal 20 September dibiayai dengan dana MDF kurangnya informasi di 2007. 16.000 sertifikat kepemilikan lainnya antara petani sedang menunggu pendistribusian. · Sistem irigasi dipelihara (Jumlah sertifikat kepemilikan yang secara buruk didistribusikan pada perempuan dan pemilik bersama [atas nama suami dan istri] tidak ada) (masih berlangsung) · Tersedia standar pemberian layanan administrasi tanah (selesai) · Kursus administrasi tanah saat ini beroperasi di tiga universitas (selesai) · Forum konsultatif nasional untuk Kerangka Kebijakan Tanah Nasional dilaksanakan pada tahun 2006 (selesai) · Lima percontohan manajemen lahan pemerintah daerah, dibawah Depdagri, selesai pada tahun 2007 (selesai) Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS yang Kontribusi WBG dan Mitra Negara Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini diharapkan PILAR SATU: MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI UNTUK INVESTASI DAN PERTUMBUHAN BERKUALITAS TINGGI Peluang penciptaan Pendapatan rata-rata · Adanya pengurangan lebih Pinjaman pendapatan yang kelompok sasaran dari 50 % berkenaan dengan COREMAP2 berkesinambungan masyarakat pantai dari pemancingan ilegal dan merusak untuk rumah tangga sumber-sumber berbasis serta penambangan batu karang di miskin terumbu karang atau sebagian besar wilayah percontohan substitusinya meningkat COREMAP1. Meningkatnya kesadaran sebesar 10% sampai tahun masyarakat akan bahaya degradasi 2010 batu karang dari angka 39% menjadi 75% (masih berlangsung) · Paduk untuk wilayah-wilayah COREMAP2 telah dikumpulkan dan peningkatan penghasilan diharapkan dapat diamati segera setelah hasil survei sosial ekonomi tahun 2008 telah tersedia (masih berlangsung) · 30.000 desa/kota dengan · 38.000 desa/kota melalui program Pinjaman peningkatan akses ke CDD telah terlibat dalam proses · KDP jalan, jembatan, irigasi, perencanaan dan pembiayaan · UPP dan infrastruktur lainnya partisipatif, meningkatkan akses · SPADA melalui perencanaan dan terhadap infrastruktur penting dan · ILGRP pembiayaan partisipatif sumber daya air/sanitasi (tercapai) · Meningkatnya tingkat · Desa-desa yang tercakup dalam KDP AAA pendapatan rumah menunjukkan dampak yang signifikan Penilaian Kemiskinan tangga di 30.000 desa/ terhadap pengeluaran rumah tangga kota sasaran apabila dibandingkan dengan wilayah- TF wilayah nonKDP (tercapai) · KDP · Sumber daya air & Irrigasi 79 · Pengentasan kemiskinan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA · Peningkatan tingkat · Rata-rata 70% dari rumah tangga Pinjaman pengeluaran rumah yang berpartisipasi di 3.000 desa · Manajemen Sumber daya & tangga, pendapatan, menggunakan teknologi-teknologi Sektor Irigasi dan tingkat pemakaian baru dengan peningkatan pendapatan · FEATI teknologi pada 71 berkisar dari 35-60% dari kegiatan kecamatan yang dibantu pengembangan agrobisnis yang AAA proyek meningkat (sesuai yang diharapkan) · Survei Iklim Investasi · Peningkatan sebesar 20% · 250.000 hektar wilayah yang Pedesaan untuk tingkat pendapatan diairi mendapatkan manfaat dari · Layanan Perluasan petani dalam bidang manajemen air yang lebih baik, dan Pertanian di Indonesia sistem irigasi yang telah sejumlah 500.000 ha mendapatkan · Prosedur-prosedur meningkat manfaat dari perbaikan dan rehabilitasi hortikultural dan infrastruktur fisik (masih berlangsung) Pengembangan Supermarket · Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Pedesaan · Permasalahan- permasalahan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Beras Mitra ADB, DFID, Dana Perwalian Belanda, JICA, EU, GEF, IDRC, CIRAD Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS Kontribusi WBG dan Mitra Negara Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini yang diharapkan PILAR DUA: MENJADIKAN PENYAMPAIAN LAYANAN TANGGAP TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT MISKIN Hasil Pendidikan yang lebih baik Pada bidang-bidang yang dibantu Bank, kualitas, pertanPada bidang-bidang yang dibantu Bank, kualitas, pertanggungan, dan bagi mayarakat penggunaan layanan pendidikan dasar meningkat, khususnya bagi 40% masyarakat termiskin tidak mampu Meningkatnya Turun-temurunnya penyediaan layanan Meningkatnya akses ke · Meningkatnya kualitas Pinjaman proporsi jumlah yang sangat terpusat dan tidak tanggap: layanan ECED layanan ECED pada sasaran · Proyek Pengembangan anak-anak dari · Kegagalan dalam memperhitungkan wilayah miskin dari 600 Anak Usia Dini keluarga tidak kebutuhan masyarakat dan kualitas pusat ECD terpadu yang · ECED mampu yang siap layanan didirikan pada 12 kecamatan · BERMUTU bersekolah pada · Lemahnya pemantauan, evaluasi, dan dengan bantuan Bank umur 6 tahun penyebaran informasi setelah tahun 2006 (sesuai AAA (Pendaftaran dalam · Dana-dana terbatas digunakan kurang yang diharapkan) ECE dan Laporan sektor program-program optimal (mis., membayar untuk input, · Peningkatan pada tingkat Pengembangan ECED tetap kurang bukan hasil) pembiayaan publik untuk dari 20 % sejak · Peranan sektor swasta yang terbatas ECED dan pendidikan dasar TF tahun 2002 hingga · Buruknya penentuan sasaran dan (tercapai) Pendidikan Anak Usia Dini 2004) akuntabilitas program jaringan keamanan sosial · Peranan tingkat pemerintah tidak ditetapkan secara jelas (termasuk untuk manajemen lingkungan dan sumber daya alam) · Kurangnya standar-standar layanan · Lemahnya pemantauan dan umpan balik pada tingkat daerah (termasuk mengenai kualitas lingkungan) 80 Peningkatan Dampak peningkatan aktual atas Meningkatnya kualitas · Disetujuinya Undang- kinerja Indonesia kualitas guru dan penyeimbangan layanan pendidikan Undang guru untuk dalam penilaian pengerahan guru diharapkan akan · Bertambahnya jumlah meningkatkan kualitas guru Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif berstandardisasi terwujud program HE terakreditasi dan pengerahan guru pada Internasional (mis. yang diberikan nilai tahun 2005 (selesai) TIMSS) (belum ada A (mis., standar · Badan Standar Pendidikan bukti) internasional pertemuan) Nasional didirikan pada oleh panel independen tahun 2005 untuk · Standar-standar guru menetapkan standar- berkembang, diperiksa standar untuk sertifikasi guru oleh Panel Ahli dan (selesai) dipakai pada bulan Oktober tahun 2007 · 50.000 guru (dari 2,7 juta guru) lulus ujian sertifikasi pada tahun 2008 Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS Kontribusi WBG dan Mitra Negara Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini yang diharapkan PILAR DUA: MENJADIKAN PENYAMPAIAN LAYANAN TANGGAP TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT MISKIN Meningkatnya Pada bidang-bidang yang dibantu Bank, kualitas, pertanPada bidang-bidang yang dibantu Bank, kualitas, pertanggungan, dan hasil-hasil sektor penggunaan layanan pendidikan dasar meningkat, khususnya bagi 40% masyarakat termiskin kesehatan bagi masyarakat miskin · Angka Kematian · Proses desentralisasi pada · Peningkatan tingkat · Bukti menunjukkan bahwa Pinjaman Ibu menurun sektor kesehatan mengalami penggunaan layanan peningkatan pembiayaan untuk · Kesehatan tingkat provinsi I dari 334 per hambatan akibat tidak jelasnya kesehatan di provinsi- program kesehatan prioritas and II 100.000 peranan dan tanggung jawab provinsi sasaran telah menghasilkan peningkatan · Tenaga kerja kesehatan & (tahun 1995) antara tingkat pusat dan · Bertambahnya layanan-layanan di Jawa Barat dan Layanan(PHP 3) menjadi 307 per tingkat desentralisasi persentase hasil-hasil Banten apabila peningkatan di · WSSLIC 2 dan WSSLIC 3/ 100.000 (DHS- · Guncangan-guncangan baru kelembagaan yang mana penggunaan layanan telah PAMSIMAS 2002/3) menambah tekanan pada dibantu oleh tenaga diamati antara tahun 2001 dan · Angka Kematian Departemen Kesehatan kesehatan terlatih 2005. Namun demikian, di provinsi- AAA Balita menurun untuk memberikan layanan · Meningkatnya provinsi lain, yang lebih miskin, · Desentralisasi; dari 60 per berkualitas dan tanggapan persentase imunisasi belum ada bukti yang diperoleh · Lingkungan sektor swasta, seribu angka yang cepat (risiko flu burung, anak-anak (lebih lambat dari yang diharapkan) · PROPER kelahiran hidup gempa bumi) · Meningkatnya status · Persentase kelahiran yang dibantu · Dasar analitis dan kebijakan menjadi 46 per · Subsidi bahan bakar gizi, khususnya bagi oleh tenaga kesehatan terlatih tentang kontrol HIV seribu angka memberikan sumber daya balita meningkat dari 66% menjadi 72% · Dukungan pengembangan kelahiran hidup baru untuk sektor tersebut · Dimulainya program antara tahun 2002 dan 2004 kapasitas statistik (DHS 2002/3). · Kebijakan terkait dengan percontohan bantuan (tercapai) · Tenaga Kerja kesehatan dan Angka tersebut perbaikan pemberian layanan tunai bersyarat · Imunisasi dengan vaksin BCG dan penyampaian layanan yang berada pada masih lemah campak melebihi 80% pada tahun meningkat tingkat 71 per · Diperlukan rancangan yang 2004, namun persentase anak yang · Pengembangan kapasitas per seribu efektif dan pelaksanaan mendapatkan vaksin DPT, polio WBI­ Manajemen Sumber angka kelahiran belanja publik dan program dan HepB kurang dari 50%. Wabah Daya Air Terpadu hidup di antara yang bermanfaat bagi polio dicatat pada tahun 2005 81 40% masyarakat masyarakat miskin (tercapai) TF termiskin · Lemahnya kapasitas lokal · Program CCT dirancang dan · Air & Sanitasi bagi mayarakat STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA · Persentase · Perkembangan akuntabilitas diujicoba pada 7 provinsi (selesai) berpenghasilan rendah balita dengan politik · Air & Sanitasi berat badan · Kekurangan pendanaan yang kurang pada terus terjadi Mitra tahun 2004 · Strategi pembiayaan dan ADB, JBIC, JICA, Belanda, adalah sebesar pendanaan yang buruk AusAID, USAID, Unesco, 25% · Gangguan layanan yang Unicef, WHO, EU, DFID, disebabkan oleh konflik WASPOLA Meningkatnya · Peningkatan pendekatan · Bertambahnya · Sistem-sistem pemasok air yang Pinjaman proporsi populasi yang berhasil dalam hal akses persentase rumah berfungsi telah dibangun pada WSSLIC 2 and WSSLIC 3/ dengan akses ke sumber air merupakan tangga dengan akses 1.208 desa (mencakup 3,04 juta PAMSIMAS berkelanjutan prioritas ke air minum yang aman penduduk desa) (tercapai) terhadap sumber · Perbaikan sanitasi tetap dan sanitasi pada 2.500 · CLTS diperkenalkan pada AAA air yang lebih baik menjadi suatu tantangan desa dan 20 wilayah pertengahan tahun 2005 dalam Dukungan Pengembangan dan sanitasi yang perkotaan 12 komunitas di 6 kabupaten di kapasitas Statistik layak (perkotaan/ · Meningkatnya Indonesia di bawah proyek WSLIC pedesaan) (tidak persentase rumah Bank Dunia dan proyek CWSH ada data terbaru) tangga yang ADB; dalam 1,5 tahun, gerakan menerapkan praktik- CLTS secara spontan meluas ke praktik higiene utama lebih dari 120 komunitas, yang yang lebih baik pada hampir 90 di antaranya mencapai wilayah-wilayah sasaran status bebas dari buang air besar di tempat terbuka. Menyusul tanggapan komunitas yang sangat baik ini, proyek WSLIC memutuskan untuk meningkatkan CLTS hingga mencapai semua 34 kabupaten mulai tahun 2007 (masih berlangsung) Hasil Strategis Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Kontribusi WBG dan dan Jangka Hasil (-hasil) akhir CAS yang Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini Mitra Panjang Negara diharapkan PILAR KETIGA: TUJUAN UTAMA CAS: MENGATASI MASALAH POKOK PEMERINTAHAN Perencanaan · Tidak adanya komitmen Kelompok inti yang terdiri · 12 kabupaten telah memenuhi persyaratan Pinjaman Pembangunan politik terhadap reformasi atas 40 kabupaten yang keikutsertaan dan prainvestasi dari kerangka · ILGRP yang responsif kepemerintahan berpartisipasi dalam proyek- kerja Pemda. 28 kabupaten lainnya · USDRP terhadap · Akuntabilitas elit politik proyek dasar layanan diharapkan akan mulai berpartisipasi pada · SPADA konstituen dan ekonomi yang pemerintah daerah mencatat tahun 2008 untuk tamat pada tahun 2010 rendah kemajuan dalam hasil-hasil (sedang berlanhsung) AAA · Pemerintah daerah pemerintahan · Kinerja pemerintahan Pemda dipantau melalui · GDS2 menghadapi masalah GDS (Hasil GDS2 saat ini sedang dianalisis · Kerangka yang disebabkan dan akan siap untuk disosialisasikan Pengukuran oleh sentralisasi yang pada tahun 2008, yang mencakup 133 untuk Manajemen berlebihan di masa kabupaten, yang merupakan contoh yang Keuangan lalu dengan adanya representative di tingkat nasional; hasil awal Pemerintah Daerah kapasitas yang kecil menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup · Organisasi masyarakat tinggi (85%) dengan kinerja Pemda terkait TF madani dan hubungan dengan pemberian layanan, namun juga · ILGRP hirarkis yang lemah di menunjukkan korelasi negatif antara kasus- · Fasilitas Pendukung tingkat desa kasus korupsi dengan tingkat kepuasan) Desentralisasi (sedang berlangsung) Perencanaan Keterlibatan Masyarakat Pada tahun 2010, semua desa 38.000 desa/kota dalam wilayah CDD Pinjaman Pembangunan madani dalam di Indonesia menerapkan (50% dari keseluruhan) menerapkan proses · KDP yang responsif pengambilan keputusan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif · UPP terhadap dan perencanaan perencanaan, pelaksanaan dan (sesuai jalur) · WISMP konstituen pemerintah telah pengawasan pembangunan · ILGRP meningkat namun masih · FEATI tidak stabil AAA 82 · Penilaian Tingkat Kemiskinan · Sistem M&E proyek Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Mitra DfID, ADB,Belanda, Jepang, Kemitraan demi Reformasi Kepemerintahan Pengelolaan Sistem Pembayaran Kas · Sistem Pembayaran Kas · Saat ini, semua rekening pengeluaran Pinjaman keuangan publik Otomatis merupakan Otomatis memungkinkan pemerintah yang utama bersaldo nol. · DPLs 1-4 yang teratur dan suatu hasil baru yang pelaporan keuangan yang Rekening pendapatan belum bersaldo nol. · GFMRAP transparan diharapkan akan dicapai akurat dan tepat waktu serta Pekerjaan atas rekening pendapatan sedang pada tahun 2008. Lebih mengurangi jumlah kasus berjalan IFC dari 18.000 rekening bank dan ukuran saldo kas tidak · Pengadaan sistem kas otomatis sedang Prakarsa Layanan umum yang menampung terpakai berjalan dan tidak diharapkan untuk mulai Pembinaan IFC dana-dana pemerintah, · Menggabungkan dari hampir berjalan pada tahun 2008 (sedang berjalan) tanpa adanya standar nol menjadi setidaknya AAA untuk otorisasi dan 50% dari kas operasional · Survei Pemerintahan pengelolaan saldo yang pemerintah ke dalam TSA dan Desentralisasi 2 efisien. · Prakarsa · Pengembangan Kepemerintahan kapasitas yang besar Hutan dibutuhkan untuk · Dialog Lingkungan memastikan sosialisasi (AMDAL) yang efektif kepada semua tingkatan TF pemerintahan · Bank Dunia- Dana · Komitmen politik yang Perwalian Belanda lemah untuk Bantuan PNS yang efisien · Mengatasi akar masalah · Semua kementerian terkait · Penggabungan laporan keuangan untuk Teknis dan Layanan dan lancar kepemerintahan sektor menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun 2004 selesai Pembinaan publik yang buruk dan dengan menggunakan untuk pertama kalinya, diselesaikan kembali Desentralisasi korupsi dengan memulai standar akuntansi pemerintah pada tahun 2005 (telah selesai) · Fasilitas Penunjang reformasi kepegawaian yang baru · Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Desentralisasi Negara · Pembentukan komisi proyek percontohan di Departemen · Pengembangan · Bappenas mengawasi remunerasi nasional yang Keuangan dan Pendidikan dengan tujuan kelembagaan efektivitas dan meninjau gaji PNS dan untuk merancang program CSR yang menjalankan penilaian transparansi dari paket menyeluruh (sedang berjalan) Mitra operasional independen pembayaran GTZ, Belanda, DFID, terhadap program- · Pengurangan kebocoran JBIC, ADB, CIDA program kompensasi dalam arus pengeluaran ke yang baru pengguna akhir sebagaimana yang telah diukur Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Kontribusi WBG Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS yang Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini dan Mitra Negara diharapkan PILAR KETIGA: TUJUAN UTAMA CAS: MENGATASI MASALAH POKOK PEMERINTAHAN Pelaksanaan Berfokus pada pelibatan Kejelasan yang lebih baik Keputusan PP38 pada tahun 2007 menjelaskan Pinjaman desentralisasi yang departemen terkait mengenai fungsi pada setiap tanggung jawab pemberian layanan pada setiap · DPLs 1-4 efektif (Kesehatan, Pendidikan, tingkatan pemerintahan tingkatan pemerintah. Pelaksanaan nyatanya · GFMRAP Lingkungan dan belum terlihat (lebih lambat dari perkiraan) Pekerjaan Umum) dalam IFC penyusunan keputusan Prakarsa menteri Layanan · Ketidakpastian dalam Pembinaan IFC penggambaran otonomi pada berbagai tingkatan AAA Pemerintahan · Survei · Klarifikasi tentang peran Pemerintahan dan tanggung jawab dan atas pengawasan dan Desentralisasi 2 pengaturan · Prakarsa · Menyingkirkan Perbaikan mekanisme untuk · "Ledakan besar kedua" (second big bang) Kepemerintahan ketentuan-ketentuan transfer fiskal menciptakan pengalihan dana tambahan ke Hutan pembebasan DAU · Peningkatan Kinerja daerah-daerah sebanyak hampir 50% (DAU · Dialog sebagaimana perimbangan fiskal dari dana sebesar 64%). Wilayah-wilayah termiskin di Lingkungan dijadwalkan pada tahun alokasi umum (DAU) Indonesia telah menjadi penerima manfaat (AMDAL) 2008 · Menerapkan ketentuan- utama. Semenjak itu, perimbagan fiskal bukan · Meningkatkan dana ketentuan yang jelas dan lagi merupakan tantangan terbesar Indonesia TF untuk DAK dalam APBN, konsisten untuk pembiyaan ­pemanfaatan sumber daya alam yang baik · Bank Dunia- terutama untuk sektor- donor berupa penerusan pada tingkat daerah menjadi penggantinya Dana Perwalian sektor sosial hibah dan penerusan pinjaman (perubahan prioritas) Belanda untuk · Mempercepat · Penghapusan ketentuan-ketentuan Bantuan Teknis dan Layanan transfer dana bagi pembebasan DAU diharapkan terjadi pada Pembinaan 83 hasil pendapatan tahun 2008, namun karena "ledakan besar sumber daya alam ke kedua" (second big bang) tersebut hanya Desentralisasi · Fasilitas STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA pemerintah daerah memainkan peranan kecil dalam perimbangan fiskal (perubahan prioritas) Penunjang · Keputusan Kementerian Keuangan tentang Desentralisasi Penerusan Hibah dan Pinjaman telah · Pengembangan dikeluarkan. Kerangka kerja penerusan kelembagaan pinjaman dirintis berdasarkan USDRP. Namun ini tetap harus dimulai. Kerangka Mitra kerja penerusan hibah akan diluncurkan GTZ, Belanda, berdasarkan ILGRP (sedang berjalan) DFID, JBIC, ADB, CIDA Pembentukan · Sistem peradilan formal · Tren positif dalam jumlah · Satuan Investigasi telah dibentuk pada Pinjaman sektor peradilan kurang dapat dipercaya penyidikan yang mengarah Inspektorat Jenderal dan telah berjalan. KPK · SPADA yang dapat di antara sebagian besar pada penuntutan (peningkatan dan Pengadilan Tipikor berjalan dan telah dipercaya dan tidak warga Indonesia dalam penyidikan oleh menangani beberapa kasus korupsi kelas AAA memihak · Komitmen politik untuk Kejagung dari 1.384 pada kakap. Undang-undang yang memperluas · Keadilan Bagi · Peningkatan mereformasi lembaga- tahun 2005 (dan 1.320 amanat hukum BPK untuk mengaudit Kaum Miskin besar dalam lenbaga hukum sangat pada tahun 2003) sampai keuangan publik telah dijalani (sedang · Kemitraan ukuran persepsi lemah 1.758 pada tahun 2006 dan berjalan) demi Reformasi korupsi · Kaum miskin penuntutan dari 729 pada · 20 kecamatan (6 pada wilayah konflit) telah Kepemerintahan dan dalam menghadapi tahun 2005 (604 pada tahun mulai membangun jaringan asistensi hukum Pemerintahan pengukuran hambatan besar dalam 2003) sampai 807 pada tahun dan bantuan penyelesaian sengketa alternatif. · Survei berbasis survei menjangkau lembaga 2006) Dampak pada akses masih terlalu dini untuk Desentralisasi 2 terhadap peradilan formal. · Kepatuhan sepenuhnya dipaparkan (sedang berjalan) · Studi AntiKorupsi kepercayaan · Mendapatkan kemajuan terhadap pernyataan jumlah · 2 perintisan sedang berjalan untuk masyarakat yang lebih cepat dari kekayaan oleh pejabat publik membentuk jaringan asistensi hukum, TF umum atas yang diperkirakan sebagaimana ditentukan oleh mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, Kemitraan sistem peradilan dalam pendirian Komisi undang-undang dan pelatihan pendidikan hukum; perluasan Kepemerintahan di wilayah Pemberantasan Korupsi · Meningkatnya % rumah lahan perintisan diharapkan terlaksana di 5 dampingan (KPK) dan Pengadilan tangga yang lebih miskin dan provinsi pada tahun depan (sedang berjalan) Mitra proyek: Indeks AntiKorupsi, hasil akhir UKM yang menggunakan Kemitraan persepsi korupsi CAS meluas dengan mekanisme penyelesaian demi Reformasi dan indikator mencakup kasus-kasus masalah lewat jalur hukum dan Kepemerintahan, pemerintahan yang diperiksa oleh KPK jalur alternatif setidaknya di 40 DFID (TI, WBI) kecamatan menunjukkan Kerangka kerja · Masalah peraturan sedikit kelembagaan dan hukum pelaksanaan tentang peningkatan sejak memerlukan penguatan Undang-undang Perlindungan tahun 2002 lebih lanjut Saksi dan Undang-undang Kebebasan Informasi Hasil Strategis dan Hasil-hasil yang dipengaruhi oleh Program CAS Selama Periode Lima Tahun Kontribusi WBG dan Jangka Panjang Hasil (-hasil) akhir CAS Isu-isu dan Hambatan Kemajuan sampai saat ini Mitra Negara yang diharapkan PILAR KEEMPAT: PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA Membangun Kembali Aceh dan Nias Yang Lebih Baik Memulihnya Tantangan terbesar · Berkurangnya jumlah · 6,267 pengungsi (terutama di Aceh Besar dan Aceh Barat) Pinjaman pertumbuhan adalah untuk pengungsi yang masih tinggal dalam tenda and barak dan diperkirakan · Proyek-proyek ekonomi (GDP) dan menemukan celah tinggal dalam tenda, maksimal sebanyak 20.000 orang yang tinggal dengan CDD (KDP, UPP) mata percaharian yang hilang dari barak dan dengan keluarga penampung (tercapai/sedang berjalan) · SPADA berkelanjutan infrastruktur tingkat keluarga penampung · Proses rekonstruksi sedang berjalan: 85,000 rumah baru kecamatan yang akan · Transparansi dan selesai pada September 2007 di mana sebanyak 4.400 di IFC menghubungkan efisiensi dari proses antaranya dibangun oleh Pihak Bank. Selain itu, 4.050 rumah · Inisiatif Layanan Inflasi yang sesuai rumah-rumah kepada rekonstruksi telah direhabilitasi (tercapai/sedang berjalan) Penasihatan IFC dengan rata-rata masyarakat · Berkurangnya tingkat · 43 klinik kesehatan masyarakat dan 282 sekolah dibangun nasional pengangguran di atau diperbaiki oleh Pihak Bank. 846 jembatan diperbaiki; AAA Mempertahankan antara populasi yang 2.330 km jalan pedesaan dan 199 km jalan perkotaan · GDS proses pendamaian terkena tsunami, dibangun kembali; 1.211 proyek irigasi dan drainase di · Kerangka Kerja Berkurangnya akan bergantung mantan pejuang wilayah pedesaan dan rehabilitasi 178 km drainase di wilayah Pengelolaan Risiko persentase pada pemenuhan GAM dan lain-lain perkotaan; 1.148 sistem air bersih dan 1.032 unit sanitasi Bencana populasi yang kebutuhan reintegrasi · Lihat juga Pilar oleh pihak Bank; sekitar 11 juta hari kerja digunakan melalui tinggal dalam GAM 1 mengenai pekerjaan infrastruktur yang didukung Bank di atas yang TF kemiskinan perkembangan dimulai sejak Agustus-2007 (tercapai/sedang berjalan) · MDF untuk Aceh (pengeluaran survei tanah, · Sekitar 10% dari individu berumur 15 tahun ke atas sedang & Nias (perumahan, rumah tangga) putusan pengadilan mencari atau siap bekerja dalam 6 bulan pertama dari tahun tanah, bantuan dan pembagian 2007 (penilaian telah selesai) teknis, pengelolaan alamat di bawah · Survei desa KDP telah selesai dengan mencakup penilaian limbah, infrastruktur Proyek MDF pada kondisi infrastruktur dan sosial (telah selesai) dan lingkungan) Sistem Administrasi · Analisis Belanja Publik Aceh dan Pengelolaan Keuangan Publik · KDP untuk Aceh Rekonstruksi Tanah dalam laporan Aceh Report diterbitkan; Penilaian Kerusakan Amerika, Belgia, Aceh Land Akibat Banjir Aceh sudah selesai (telah selesai) Irlandia) 84 · Sistem pengawasan · Kebutuhan reintegrasi kelompok separatis (GAM). Analisis dan perlindungan data mengenai status hutan telah selesai. Data pokoknya Mitra hutan diperkuat dan adalah: Hutan yang tak terganggu 1.562.062 hektar (68%); MDF (ADB, Kanada, Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif dilaksanakan Hutan yang terganggu (20%); dan nonhutan 283.836 hektar Denmark, EU, · Rehabilitasi hutan (12%) Finlandia, Jerman, dan ekosistem · Kebun bibit didirikan di empat desa; rehabilitasi 280 hektar Belanda, Selandia berbasis masyarakat tanah dengan spesies pohon yang dipilih masyarakat Baru, Norwegia, untuk layanan berdasarkan kebutuhan penghidupan; perencanaan ruang Swedia, Inggris, pengjidupan dan desa terpadu telah selesai di Pisang di A.Selatan. Proyek lingkungan telah penghidupan berdasarkan sumber mata air yang ditemukan. diterapkan Studi kelayakan proyek sedang dinilai (telah selesai) Tanggapan atas Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta & Jawa Tengah Membangun Berkurangnya jumlah 2.000 rumah telah dibangun melalui dukungan Bank yang mulai Pinjaman kembali perumahan rumah tangga tanpa pada September 2006 dan target keseluruhannya adalah 6.000 Penyelesaian rumah yang dibangun rumah akan dibangun kembali (dalam proses) Proyek kembali Rekonstruksi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (CSRRP) TF Dana Rekonstruksi Jawa (JRF) Flu Burung dan Manusia dan Krisis Darurat lainnya Peluang Strategi Pemerintah · Suatu sistem Kampanye penyadaran publik dari Pemerintah terlihat mencapai TF pendapatan yang untuk menanggapi partisipatif sebagian besar populasi negeri (sedang berjalan) Fasilitas Flu untuk rumah ancaman HPAI belum menemukan Burung dan tangga miskin yang dijelaskan penjangkitan dan Manusia berkesinambungan memberikan respon di 12 kecamatan · Masyarakat dilatih untuk menjalankan vaksinasi unggas per tiga bulanan dalam 6 kecamatan Peningkatan Kerangka Kerja Kelembagaan untuk Penanggulangan Risiko Bencana Menguatnya Pemerintah Indonesia Dukungan · Pemasyarakatan kesiapan bencana dan penglolaan risiko kapasitas untuk dan para donor telah pengembangan teknis berdasarkan pertimbangan (sedang berjalan) penanggulangan memberikan respon dan kapasitas pada risiko bencana terhadap bencana tingkat nasional dan yang menghancurkan lokal untuk menilai tersebut, namun kerusakan dan suatu pengelolaan kebutuhan pasca risiko yang proaktif bencana dan terkoordinasi dibutuhkan. Apendiks 8. : Lampiran B Indonesia: Laporan Pelaksanaan CAS dan CASPR: Program Pinjaman dan Penyampaian Aktual Terencana, TA04-TA08 (US$M) (US$M) TA Rencana CAS IBRD IDA HIbah Penyampaian Aktual IBRD IDA Hibah 2004 Program Rehabilitasi & Pengelolaan Terumbu Karang II 46 26 Disampaikan di 33 23 FY04 Transportasi Wilayah Timur Indonesia 2 200 Disampaikan di 200 FY04 Pengelolaan Lahan & Pengembangan Kebijakan 29 32 Disampaikan di 33 33 FY04 Prakarsa Reformasi Kepemerintahan Daerah 28 32 Disampaikan di 15 15 FY05 Dukungan untuk Area Miskin dan Tertinggal 45 Disampaikan di 69 35 FY05 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 3 113 67 Disampaikan di 67 71 FY05 Program Pengembangan & Reformasi Sektor Perkotaan 78 22 Disampaikan di 45 FY05 Perlindungan tangkapan (LIL) 3 Dihentikan 3 2005 Administrasi Pendapatan & Pengelolaan Keuangan 120 Disampaikan di 55 5 Pemerintah FY05 Proyek Pendidikan Tinggi 65 35 Disampaikan di 50 30 FY05 85 Proyek Pengembangan Kecamatan 3B (tidak ada dalam Disampaikan di 80 80 CAS) FY05 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Restrukturisasi Sektor Gas Domestik 85 Disampaikan di 80 FY06 Infrastruktur Jalan Strategis 200 Disampaikan di 208 FY07 Lingkungan & Sanitasi 40 60 Dihentikan Kesehatan & Nutrisi Tingkat Provinsi 75 Dihentikan Pembiayaan Mikro Berkesinambungan 20 40 Dihentikan Peningkatan Layanan Air Perkotaan 30 20 Dihentikan Jumlah Besar Pinjaman Kebijakan Pembangunan Pertama 200 Disampaikan di 300 FY05 Program Reformasi Pembangunan Jawa Timur 175 Dihentikan Hibah MDF ­ Sertifikasi Tanah di Aceh (RALAS) (tidak ada Disampaikan di 25 dalam CAS) FY05 (US$M) (US$M) TA Rencana CAS IBRD IDA Hibah Penyampaian Aktual IBRD IDA Hibah 2007 Proyek Revitalisasi Perikanan 100 50 Dihentikan Badan Nasional untuk Pengendalian Obat & Makanan 40 10 Dihentikan Perlindungan Tangkapan 2 50 25 Tidak disiapkan Pendidikan untuk Pemuda Marginal Berbasis Masyarakat 50 25 Tidak disiapkan Fungsi Kesehatan Publik & Tingkat Provinsi 30 10 Tidak disiapkan Mata Air Umbulan/Air untuk Surabaya dan sekitarnya 100 Tidak disiapkan Pengembangan Masyarakat Perkotaan 100 50 Tidak disiapkan Pengelolaan Sumber Daya Air & Sektor Irigasi (APL2) 70 30 Tidak disiapkan Jumlah Besar Pinjaman Kebijakan Pembangunan Ketiga 250 Disampaikan di FY07 530 70 PPK3 Tahap kedua ­ Pembiayaan Tambahan (tidak ada dalam Disampaikan di FY07 123 CASPR) P3KP2 ­ Pembiayaan Tambahan (tidak ada dalam CASPR) Disampaikan di FY07 136 Manajemen Guru (BERMUTU) 70 70 40 Disampaikan di FY08 25 62 Pengelolaan Keuangan & Administrasi Pendapatan Pemerintah 2 60 Dipindahkan ke FY09 120 Pembiayaan Infrastruktur Swasta 60 Dipindahkan ke FY09 60 Penyediaan Air & Sanitasi Perkotaan 35 35 Dipindahkan ke FY09 30 Rekonstruksi Perumahan Gempa Bumi Yogyakarta 110 76 Tidak disiapkan Hibah MDF ­ Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur 100 Disampaikan di FY07 100 MDF ­ PPK Nias 26 Disampaikan di FY07 26 86 MDF ­ SPADA Aceh/Nias 25 Disampaikan di FY07 25 MDF ­ Jalan Lamno-Calang 12 Proyek dipindahkan ke UNDP Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif JRF ­ Proyek Perumahan Transisional 6 Disampaikan di FY07 6 JRF ­ Proyek Perumahan Permanen & Infrastruktur Masyarakat 76 Disampaikan di FY07 70 2008 Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat 500 Disampaikan di FY08 600 DPL Infrastruktur 100 Disampaikan di FY08 200 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 100 100 Disampaikan di FY08 41 191 P3KP Nasional (PNPM Perkotaan) 50 100 Disampaikan di FY08 53 125 Peningkatan Operasi Bendungan 80 20 Dipindahkan ke FY09 50 Peningkatan Jalan Nasional 300 Dipindahkan ke FY09 300 Program Pemberdayaan Pemuda 40 40 Dipindahkan ke FY09 100 Pendidikan Dasar (SISWA) 120 80 300 Dipindahkan ke FY10 300 Akses Listrik Pedesaan 100 52 Dipindahkan ke FY11 150 Dana Jaminan Infrastruktur 50 Dipindahkan ke FY11 300 Kanal Tarum Barat 80 20 Dipindahkan ke FY11 80 Daya Saing Ekspor Pertanian 70 Dihentikan CCT untuk Masyarakat Miskin/DAK untuk Operasi CDD 10 150 Tidak disiapkan Apendiks 8. : Lampiran C Indonesia: Laporan Penyelesaian CAS: Proyek-proyek yang Ditutup Selama Periode CAS (TA04-TA08) Tanggal Dikeluarkan Dibatalkan Hasil Keberlanjutan Perkembangan Penutupan (Dolar (Dolar ICR IEG ICR IEG Kelembagaan Amerika Amerika dalam dalam Juta) Juta) Pembangunan Nusa Tenggara 09/30/2003 22.06 4.94 U MU Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sedang Wilayah Pertanian Sulawesi 12/31/2003 23.10 3.70 U MU Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sedang Restrukturisasi Korporasi 12/31/2003 6.15 24.50 S MS Mungkin Tidak dapat Sedang dievaluasi Pengendalian Kekurangan Yodium 12/31/2003 18.77 9.70 S S Mungkin Mungkin Banyak Kualitas Pendidikan Tinggi 03/31/2004 56.61 9.89 S S Mungkin Mungkin Banyak Pendidikan Menengah Indonesia Tengah 06/30/2004 93.06 9.69 S S Mungkin Mungkin Banyak Pendidikan Menengah Pertama Jawa Timur 06/30/2004 87.42 3.90 S S Mungkin Mungkin Banyak & NTT Pendidikan Menengah di Sumatra 06/30/2004 93.58 3.42 S S Mungkin Mungkin Banyak Kemiskinan Perkotaan 06/30/2004 80.75 0.00 S S Sangat Mungkin Banyak Mungkin Pengembangan Infrastruktur Informasi 06/30/2004 24.89 8.50 S MS Mungkin Mungkin Sedang Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang 07/31/2004 6.70 0.20 S MS Mungkin Tidak dapat Banyak dievaluasi Proyek Kesehatan Kelima 07/31/2004 32.71 11.99 U U Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sedang 87 Modernisasi Audit Bepeka 09/30/2004 14.01 1.77 U U Mungkin Mungkin Sedang STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Infrastruktur Kota Bali 09/30/2004 72.13 37.87 S MS Mungkin Tidak Mungkin Banyak Pinjaman Penyesuaian Sektor Sumber Air 11/09/2004 150.00 150.00 S S Sangat Mungkin Banyak Mungkin Efisiensi Rel Kereta Api 12/30/2004 57.39 47.33 U U Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sedang Kesehatan dan Keselamatan Ibu 12/31/2004 32.27 10.23 S S Mungkin Mungkin Sedang Pendidikan Dasar Jawa Barat 12/31/2004 99.46 3.76 S S Mungkin Mungkin Banyak Kebijakan Pinjaman Pembangunan Pertama 03/31/2005 300.00 0.00 S Mungkin Sedang Perluasan Pertanian/Perhutanan 03/31/2005 16.59 0.00 S MU Mungkin Tidak dapat Sedang Terdesentralisasi dievaluasi Pengembangan Daerah Bengkulu 12/31/2005 12.45 8.05 S S Mungkin Mungkin Banyak Jalan-jalan Daerah Sumatra 12/31/2005 178.01 50.00 S MS Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sedang Kebijakan Pinjaman Pembangunan Kedua 03/31/2006 400.00 0.00 Pengembangan Perpustakaan LIL 04/30/2006 4.15 0.00 MS MS Pendidikan Dasar Sulawesi 04/30/2006 62.19 0.00 S S Pendidikan Dasar Sumatra 04/30/2006 73.86 0.00 S S Transportasi Daerah Indonesia Timur 06/30/2006 198.58 0.00 Pengelolaan Lingkungan Jawa Barat 06/30/2006 13.15 0.00 MU MS Tidak Mungkin Banyak Perkembangan Anak Usia Dini 12/31/2006 10.85 10.65 MS MU Kebijakan Pinjaman Pembangunan Ketiga 03/31/2007 601.29 0.00 Kesehatan Provinsi II 06/30/2007 75.23 32.00 Pengetahuan Pengembangan Global LIL 12/31/2007 1.45 0.00 Pengembangan Kecamatan II 12/31/2007 331.59 0.00 Kesehatan Provinsi I 12/31/2007 31.26 3.17 Kebijakan Pinjaman Pembangunan Keempat 03/31/2008 600.00 0.00 DPL Infrastruktur (IDPL) 03/31/2008 0.00 0.00 Catatan: Tingkatan Hasil: HS - Sangat Memuaskan; S - Memuaskan; MS - Cukup Memuaskan; MU - Cukup Tidak Memuaskan; U ­ Tidak Memuaskan. Apendiks 8. : Lampiran D Indonesia: Laporan Pelaksanaan CAS dan CAS PR: Program NonPinjaman Utama dan Pelaksanaan Aktual, TA04-TA08 Rencana-rencana CAS PR Catatan Mengenai Rekonstruksi Aceh Dilaksanakan pada TA05 Analisis Belanja Publik Papua Dilaksanakan pada TA05 Penilaian Awal Kehilangan & Kerusakan Untuk Aceh Dilaksanakan pada TA05 Akses Listrik Pedesaan Dilaksanakan pada TA05 ROSC Akuntansi Dilaksanakan pada TA06 Aceh & Nias Setahun Setelah Tsunami Dilaksanakan pada TA06 Laporan Singkat CGI: Berinvestasi untuk Pertumbuhan dan Pemulihan Dilaksanakan pada TA06 Laporan Sektor ECED Dilaksanakan pada TA06 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Pedesaan Dilaksanakan pada TA06 Pemerintahan Lingkungan Lokal (Peninjauan AMDAL) Dilaksanakan pada TA06 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Lokal Dilaksanakan pada TA06 Studi Lembaga Keuangan NonBank Dilaksanakan pada TA06 Dukungan PRSP Dilaksanakan pada TA06 Kemitraan Publik dan Swasta dalam Pertanian Dilaksanakan pada TA06 Laporan CFAN-Membangun kembali Aceh & Nias Yang Lebih Baik Dilaksanakan pada TA06 Survei Iklim Investasi Pedesaan Dilaksanakan pada TA06 Penilaian Awal untuk Kehilangan & Kerusakan di Yogyakarta dan Jawa Tengah Dilaksanakan pada TA06 88 Konflik dan Kemiskinan Dilaksanakan pada TA07 Penghematan Bahan Bakar/Transfer Kas Tak Bersyarat Dilaksanakan pada TA07 Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif HIV/AIDS Dilaksanakan pada TA07 Meningkatkan Produktivitas Pedesaan Dilaksanakan pada TA07 Konferensi Infrastruktur Dilaksanakan pada TA07 Rencana Penting dalam Platform Pemerintah Daerah Dilaksanakan pada TA07 Migrasi dan Pengiriman Uang Dilaksanakan pada TA07 Analisis Belanja Publik Nias Dilaksanakan pada TA07 Penelitian Kemiskinan Dilaksanakan pada TA07 Peninjauan Belanja Publik: Pengeluaran Untuk Pembangunan Dilaksanakan pada TA07 Studi Perlindungan Sosial Dilaksanakan pada TA07 Pengelolaan Tenaga Guru Dilaksanakan pada TA07 Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Aceh Dilaksanakan pada TA08 Transfer Kas Bersyarat Dilaksanakan pada TA08 Survei Pemerintahan dan Desentralisasi 2 Dilaksanakan pada TA08 Kerangka Kerja Pengukuran Pengelolaan Keuangan Publik Dilaksanakan pada TA08 Aspek Sosial dari Pengentasan kemiskinan Dilaksanakan pada TA08 Survei Pengawasan Korupsi Dilaksanakan pada TA08 DPR Dilaksanakan pada TA08 Studi Kepegawaian Dilaksanakan pada TA08 Tenaga Kerja Kesehatan dan Penyampaian layanan yang Meningkat Dilaksanakan pada TA08 Laporan Penelitian Pengadaan Negara Dilaksanakan pada FY09 Koordinasi Dukungan dan Donor BRR Aceh Sedang berjalan Pelaksanaan Program Aceh Sedang berjalan Menciptakan Sistem Keuangan yang Beragam Sedang berjalan Pemerintahan Lingkungan Yang Baik Sedang berjalan Dialog Masyarakat Madani Pemerintahan Sedang berjalan Meningkatkan Iklim Investasi Sedang berjalan Meningkatkan Penyampaian Layanan Sedang berjalan Rencana Penting dalam Iklim Investasi Sedang berjalan Rencana Penting dalam Pemerintahan Nasional Sedang berjalan Rencana Penting dalam Mengurangi Kemiskinan Sedang berjalan Program Pembangunan Kapasitas WBI untuk Pemerintah Sedang berjalan Strategi Sektor Peternakan Unggas Dihentikan Rencana CAS Mencegah Krisis Infrastruktur Dilaksanakan pada TA04 Laporan Singkat CGI: Indonesia: Arahan Baru Dilaksanakan pada TA04 DPR: Melampaui Stabilitas Ekonomi Makro Dilaksanakan pada TA04 Pendidikan di Indonesia: Mengelola Transisi Menuju Desentralisasi Dilaksanakan pada TA04 Strategi Kebijakan Kehutanan Dilaksanakan pada TA04 Peradilan dan Masyarakat Miskin Dilaksanakan pada TA04 Membuat Indonesia Berdaya Saing: Menggalakkan ekspor, Mengelola Perdagangan Dilaksanakan pada TA04 Menggali Kekayaan Indonesia Dengan Bertanggung Jawab Dilaksanakan pada TA04 Dukungan PRSP Dilaksanakan pada TA04 Rencana Penting dalam Iklim Investasi Dilaksanakan pada TA05 Ikhtisar Kebijakan Untuk Pemerintah Yang Baru Menjabat Dilaksanakan pada TA05 Peninjauan Belanja Daerah Dilaksanakan pada TA05 Rencana Penting dalam Reformasi Pemerintah Lokal Dilaksanakan pada TA06 Membuat Layanan Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia Dilaksanakan pada TA06 Peninjauan Belanja Publik Dilaksanakan pada TA06 Aceh RPER Dilaksanakan pada TA07 Penelitian Kemiskinan: Membuat Indonesia Baru Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin Dilaksanakan pada TA07 Rencana Penting dalam Reformasi Korupsi dan Hukum Sedang berjalan Penyampaian tambahan yang tidak dalam CAS Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Pembangunan Dilaksanakan pada TA04 Penilaian Tingkat Negara tentang Kepemerintahan Perusahaan Dilaksanakan pada TA04 Kesehatan dan Desentralisasi Dilaksanakan pada TA04 Analisis Hak Pengguna Air Dilaksanakan pada TA05 89 Penyampaian tambahan yang tidak ada dalam CAS PR STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Laporan Inventarisasi Aceh Dilaksanakan pada TA06 Peninjauan Lembaga Keuangan Nonbank Dilaksanakan pada TA06 Prioritas Strategi untuk Reformasi Anggaran Dilaksanakan pada TA07 Pengembangan Produksi Hortikultura dan Toko Serba Ada Dilaksanakan pada TA07 Apendiks 9. Indonesia: Konsultasi Masyarakat Madani Strategi Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia untuk TA09-12 Dalam menyusun Strategi Kemitraan Negara (CPS) baru pengambilan keputusan proyek sangat rendah. dari Kelompok Bank Dunia (WBG) untuk Indonesia (TA 3. Beberapa proyek yang dibiayai Bank mengabaikan 2009-2012), sebuah diskusi kelompok fokus diadakan tradisi setempat, seperti hak tanah adat (hak di Jakarta pada 13 Februari 2008. Diskusi diadakan ulayat). Bank Dunia seharusnya tidak memisahkan untuk memperoleh masukan dari kelompok-kelompok nilai-nilai setempat dalam pelaksanaan program- masyarakat madani dari segala penjuru negeri. Lima programnya. Guna menghindari dampak merugikan belas kelompok dari empat daerah­Sumatra, Sulawesi, pada lingkungan, memastikan keberlanjutan, Jawa, dan Nusa Tenggara - ikut serta dalam diskusi dan meningkatkan kepemilikan, rancangan dan selama satu hari tersebut. Kelompok-kelompok yang pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai Bank beragam ini telah aktif dalam kegiatan advokasi dan perlu mengikutsertakan tradisi setempat. pengembangan, yaitu dalam bidang Pemasyarakatan 4. Informasi mengenai proyek-proyek yang dibiayai gender, pembangunan demokrasi, antikorupsi dan Bank harus mudah diperoleh publik pada lokasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam yang proyek. Perlu adanya satu mekanisme pengaduan berkelanjutan, pengembangan masyarakat, reformasi yang jelas yang membuat tanggapan publik dapat hukum, penelitian untuk pengembangan, pembangunan ditindak lanjuti. kapasitas akar rumput, dan kredit mikro. 5. Hak-hak masyarakat dan hak asasi manusia harus 90 selalu dipertimbangkan dalam perancangan, Diskusi kelompok fokus tersebut difasilitasi oleh sebuah perencanaan, dan pelaksanaan setiap proyek yang Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif tim forum masyarakat madani yang dipimpin oleh dibiayai Bank. Rustam Ibrahim, mantan direktur LP3ES, sebuah LSM 6. Bank Dunia perlu membantu mengurangi utang pembangunan di Jakarta yang disegani. Dalam diskusi Indonesia dengan menyediakan insentif bagi upaya- tersebut, tim Bank Dunia dipimpin oleh Joachim von upaya pelestarian hutan. Hutan-hutan Indonesia Amsberg, Direktur Tingkat Negara untuk Indonesia. merupakan paru-paru dunia dan penduduk dunia berkembang akan menerima manfaat dari Dokumen ini merangkum rekomendasi-rekomendasi pelestarian hutan tersebut. penting dari kelompok-kelompok masyarakat madani 7. Pihak Bank perlu mengadakan penilaian lingkungan tersebut yang muncul dalam diskusi untuk setiap proyek investasi, seperti dalam Infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam, karena mereka berpengaruh terhadap hidup orang Rekomendasi-rekomendasi Penting banyak. Bagi Kelompok Bank Dunia 8. Bantuan teknis sebaiknya tidak diberikan sebagai suatu pinjaman, tetapi sebagai dana bantuan. A. Rekomendasi Umum B. Kemitraan dengan Pemerintah Pusat 1. Walaupun Bank Dunia memiliki suatu Rencana Tindakan Antikorupsi yang menyeluruh, mengambil 9. Sehubungan dengan otonomi daerah, beberapa tindakan terhadap individu atau perusahaan yang keputusan pemerintah dan menteri bertentangan melakukan korupsi dalam proyek-proyeknya, atau dengan semangat desentralisasi. Bank Dunia perlu menuntut pemerintah mengembalikan jumlah membantu dalam meninjau keputusan-keputusan pinjaman; tindakan-tindakan ini belum cukup ini dan menganalisis dampak merugikan mereka untuk melawan korupsi di Indonesia. Bank Dunia terhadap desentralisasi di Indonesia. Berdasarkan harus memastikan bahwa Pemerintah Indonesia tinjauan tersebut, pihak Bank dapat mempaparkan menindak lanjuti kasus-kasus korupsi ini melalui isu-isunya dan memberikan rekomendasi jalur hukum. Bank Dunia juga perlu menyiapkan kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki suatu daftar hitam dari kementerian dan pemerintah penyimpangan. daerah yang ambil bagian dalam korupsi pada 10. Bank Dunia harus menyerahkan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh pihak Bank. proyek-proyek yang dibiayai kepada pemerintah 2. Pemasyarakatan gender harus menjadi bagian kecamatan. Untuk meningkatkan penggunaan integral dari setiap rancangan proyek yang dibiayai sumber-sumber daya dengan efisien, pemerintah Bank dan harus dilaksanakan secara konsisten. pusat hanya perlu berperan dalam pengambilan Pada saat ini, partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengawasan, dan seharusnya tidak menjadi pelaksana proyek-proyek yang dibiayai D. Keterlibatan Bank Dunia dengan Masyarakat oleh Bank. Madani 11. Bank Dunia harus memberikan bantuan teknis bagi reformasi kepegawaian negara. 19. Untuk turut memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai Bank bebas dari korupsi, Bank sebaiknya bekerja sama dengan kelompok-kelompok C. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah masyarakat madani. Kelompok-kelompok yang dapat dipercaya dengan catatan prestasi yang jelas 12. Bank Dunia perlu menyediakan bantuan teknis bagi dan pengetahuan mengenai pengembangan dapat rencana partisipasi pemasyarakatan pada tingkat diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan akar rumput. Proyek dan program pengembangan proyek di lapangan. Kelompok-kelompok ini harus biasanya lemah dalam koordinasinya pada tingkat bekerja secara independen dan melaporkan akar rumput. Suatu pendekatan dari atas ke bawah temuan mereka kepada publik. yang terpadu terhadap perencanaan pastisipasi 20. Dalam melibatkan kelompok masyarakat madani yang disiapkan tiap tahun pada tingkat akar rumput Indonesia pada tingkat proyek, Pihak Bank perlu akan mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya mempertimbangkan catatan prestasi mereka di dari masyarakat setempat. masa yang lalu. Pihak Bank harus menyediakan 13. Bank Dunia perlu membangun kapasitas pedoman dasar dan persyaratan standar yang pemerintah daerah pada tingkat kecamatan baik didasarkan pada kompetensi, kapasitas dan untuk cabang eksekutif dan legistatif. Pejabat akuntabilitas. Sebagai sebuah badan, suatu pada tingkat daerah membutuhkan pengetahuan kelompok masyarakat madani seharusnya dan keahlian teknis dalam merancang peraturan, merupakan suatu organisasi nirlaba dan bukan merealisasikan pentingnya tinjauan akademik, sebuah badan konsultasi komersil. Oleh karena menilai dampak peraturan pada masyarakat, dan itu, kelompok-kelompok masyarakat madani 91 memahami kebutuhan atas keselarasan dalam harus diperlakukan berbeda dengan badan-badan peraturan daerah. komersil dalam proses pengadaan dan harus STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA 14. Bank Dunia perlu mendukung pengembangan dibebaskan dari beberapa peraturan, seperti kapasitas Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Keputusan Presiden No. 80. terutama dalam mengukuhkan peran mereka dalam 21. Bank perlu membantu kelompok masyarakat mengawasi keuangan daerah. madani Indonesia untuk meningkatkan 15. Bank Dunia perlu menyediakan bantuan teknis akuntabilitas dan transparansi mereka. Hal ini dapat untuk pemerintah daerah dalam persiapan dilakukan melalui bantuan teknis dan dukungan anggaran untuk menghindari penundaan dalam pembangunan kapasitas terhadap organisasi menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja payung dan jaringan masyarakat madani dalam Daerah (APBD). membangun dan mengembangkan mekanisme 16. Proyek-proyek berhasil yang dibiayai Bank, pengaturan sendiri. Ini akan membantu dalam seperti Proyek Pengembangan Kecamatan (KDP) memdorong penggunaan kode etik dan mekanisme dan Proyek Kemiskinan Kota (UPP), harus dapat akreditasi/sertifikasi di antara kelompok-kelompok dipertahankan melampaui siklus-hidup proyek masyarakat madani yang bersifat swakelola oleh mereka. Pihak Bank perlu membangun kemitraan jaringan pengayom. Dukungan hibah untuk bantuan dengan pemerintah daerah untuk terus mendukung teknis ini dapat dikelola melalui badan-badan yang inisiatif-inisiatif ini melalui pembiayaan mereka ada dan didukung oleh Bank Dunia, seperti Sarana sendiri dan memastikan bahwa pendekatan Penunjang Desentralisasi (DSF). partisipasi yang asli tercermin dalam pelaksanaan 22. Konsultasi antara Bank dan kelompok masyarakat mereka. madani Indonesia harus dilaksanakan secara 17. Pihak Bank perlu mendorong pemerintah berkala, bukan hanya dalam rangka penyusunan daerah untuk mengeluarkan Undang-undang CPS, namun juga dalam tahap persiapan dan Kebebasan Informasi dan peraturan lainnya untuk perencanaan setiap program di Indonesia yang menggalakkan transparansi. dibiayai oleh Bank. Hal ini dapat dilakukan melalui 18. Secara global, kepariwisataan merupakan suatu pembentukan kelompok kerja reguler yang sumber pertumbuhan berkelanjutan yang memacu mencakup perwakilan dari masyarakat madani, ekonomi lokal. Pihak Bank perlu membantu Pemerintah, dan pengurus Bank. Pihak Bank harus pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memastikan bahwa CSO-CSO daerah, perempuan, mengelola sektor pariwisata mereka. dan kelompok-kelompok marjinal terwakilkan dengan baik dalam kelompok kerja tersebut Organisasi-organisasi masyarakat madani yang terlibat MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT ·KONSEPSI-NTB ·MITRASAMYA ·KOSLATA ·SOMASI ·YKPR PALEMBANG, SUMATRA SELATAN · YAYASAN PUSPA INDONESIA (PUSAT STUDI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SUMSEL) · PERSERIKATANOWAINDONESIA · FITRASUMSEL · PusatKrisisBagiPerempuan(WCC)Palembang · WAHANABUMIHIJAU MAKASSAR, SULAWESI SELATAN · YAYASANPELITADESA · YAYASANMASYARAKATMAJU · IPPM (Institut Penelitian dan Pemberdayaan 92 Masyarakat) · AiLOSULSEL/AsosiasiLSM/ORNOPSULSEL Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif JAKARTA · LP3ES Apendiks 10. Indonesia: Penanggulangan Masalah Penipuan dan Korupsi dalam Program-program yang Didukung oleh WBG14 Saat ini, satu dekade setelah jatuhnya rezim Orde Baru, merupakan salah satu pesan terpenting dari konsultasi yang kejatuhannya mengungkap biaya korupsi yang CPS WBG dengan masyarakat umum. luar biasa besarnya untuk mencapai stabilitas dan pembangunan Indonesia, permasalahan ini belum juga Dalam CAS terdahulu, WBG berkomitmen terhadap hilang. Indonesia telah mengambil langkah-langkah empat prinsip antikorupsi utama dalam semua penting selama satu dekade ini, dengan menciptakan programnya di Indonesia: sistem akuntabilitas pemilihan umum, membuka ruang bagi media independen dan komunitas LSM · WBG harus memiliki pesan yang jelas dan konsisten yang giat, dan membangun kerangka kelembagaan tentang permasalahan korupsi dan mempromosikan yang baru untuk mencegah, menyelidiki, dan tanggapan-tanggapan kebijakan yang dapat mengadili tindak korupsi. Presiden Yudhoyono telah diterapkan di semua sektor dari kegiatan WBG. menempatkan upaya pemberantasan korupsi sebagai · WBG harus memilih proyek-proyek untuk membuka inti dari program pemerintahannya. Penyelidikan beberapa pintu masuk dalam upaya pemberantasan serta pengadilan tindak pidana korupsi tingkat tinggi korupsi. semakin meningkat jumlahnya. Selain itu, pemerintah · WBG harus membangun mekanisme untuk mulai menerapkan pembaruan berbagai sistem utama mengurangi risiko korupsi untuk semua proyek 93 pengelolaan keuangan negara, pengadaan publik, melalui pemberdayaan, partisipasi, dan regulasi usaha, audit, dan pemantauan serta penilaian, transparansi. STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA yang meskipun jarang menjadi berita utama di surat · Saat muncul dugaan korupsi, WBG harus sungguh- kabar, kerap membawa dampak yang lebih besar dan sunguh meneyelidikinya dan mengungkapkan hasil tahan lama terhadap kesempatan-kesempatan dan penyelidikan tersebut sesuai dengan aturan dan insentif-insentif bagi tindak pidana korupsi. Meskipun kebijakan WBG. beberapa indikator korupsi internasional telah menunjukkan pergerakan positif, khususnya selama Prinsi-prinsip tersebut, yang dirancang pada saat WBG beberapa tahun terakhir ini, kemajuannya sangat terlibat secara terbatas dengan Pemerintah Indonesia lambat, serta persepsi publik dan investor mengenai dalam masalah-masalah kepemerintahan dan Indonesia tetap melihat korupsi sebagai masalah antikorupsi, membawa perubahan-perubahan besar endemik. Banyak yang berpendapat bahwa sistem dalam program di Indonesia. Dalam CPS yang baru desentralisasi tanpa kerangka akuntabilitas yang kuat akan ada fokus yang lebih mendalam untuk mendukung di daerah justru dapat memperburuk korupsi di tingkat upaya-upaya antikorupsi yang dijalankan pemerintah. daerah atau, setidaknya, membuatnya semakin tidak Caranya, dengan bermitra dengan beberapa lembaga bisa diprediksi. antikorupsi dan perwakilan di Indonesia. Dengan demikian, selain melindungi operasi-operasi yang Bagi program-program WBG di Indonesia, korupsi tetap didanai oleh Bank, upaya-upaya antikorupsi WBG merupakan ancaman lapis tiga: Korupsi menghambat selama periode CPS akan ditujukan untuk memperkuat kemajuan dalam pencapaian tujuan-tujuan umum lembaga-lembaga dan sistem-sistem nasional yang pembangunan Indonesia; korupsi merupakan ancaman akan berdampak secara langsung terhadap belanja yang serius terhadap efektivitas bantuan WBG; dan publik yang lebih luas cakupannya. Sejalan dengan korupsi juga memperlemah kepercayaan masyarakat pendekatan ini, saat timbul dugaan korupsi dalam terhadap bantuan dalam bidang pembangunan program-program yang didanai WBG, WBG akan secara keseluruhan. Salah satu pelajaran yang paling berupaya sebisa mungkin mendukung pross-proses berharga dari pengalaman WBG di Indonesia adalah investigasi dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh bahwa keberhasilan seluruh program akan dinilai oleh pemerintah, selain mengikuti proses-proses investigasi kontribusi keterlibatan WBG yang terlihat di semua dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh WBG. sektor untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas Dalam CPS yang baru ini, keterlibatan WBG dalam dan oleh standar-standar integritas yang diterapkan gerakan antikorupsi akan diarahkan dengan mengikuti bersama-sama dengan program tersebut. Hal ini tiga prinsip di bawah ini: ________________________________________________ 14 "Penipuan dan/atau korupsi" secara bersama-sama mengacu kepada "penipuan, korupsi, kolusi, pemaksaan dan penghalangan" sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Proyek-Proyek yang Didanai oleh Pinjaman IBRD dan Kredit serta Dana Hibah IDA. 1) Bermitra dengan lembaga-lembaga di Indonesia 3) Mengembangkan rancangan dukungan terhadap yang memegang kendali atas upaya pemberantasan program-program pemerintah yang didukung oleh korupsi. Sejak pelaksanaan CAS yang terakhir, WB WBG untuk memperkuat sistem pemerintah Indonesia telah membangun hubungan kerja yang kuat dengan dalam mengurangi risiko korupsi dan menangani lembaga-lembaga antikorupsi utama di Indonesia: dugaan-dugaan korupsi. Sejak tahun 2003, semua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan program pemerintah yang dibantu oleh WBG telah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan mencakup Rencana Tindakan Kepemerintahan dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), AntiKorupsi (Governance and Anticorruption Actions Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Plans/GAAPs) sebagai bagian dari pengaturan- (PPATK), dan Kantor Ombudsman. Melalui dana-dana pengaturan pelaksanaan. GAAPs, yang disusun perwalian, WBG telah mampu memberikan bantuan secara bersama-sama dengan instansi pemerintah langsung untuk memperkuat kampanye pencegahan terkait, dimaksudkan untuk menilai risiko korupsi antikorupsi di Indonesia, meningkatkan kapasitas yang inheren dalam proyek-proyek tersebut dan audit, membangun kapasitas untuk mendapatkan memperkenalkan mekanisme-mekanisme rancangan kembali aset-aset yang telah dicuri melalui Prakarsa dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Perolehan Kembali Aset (Assets Recovery), dan, pada untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Selama lima sektor minyak, gas, dan pertambangan, meningkatkan tahun terakhir, GAAPs tersebut telah memasukkan transparansi melalui dukungan untuk penerapan langkah-langkah seperti mekanisme pengungkapan Prakarsa Transparansi Industri-Industri Pertambangan yang telah disempurnakan untuk dokumen-dokumen (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI). dan hasil-hasil proyek, mekanisme penanganan WB akan terus memberikan dukungan/Bantuan pengaduan masyarakat untuk menerima, menyelidiki Teknis kepada instansi-instansi utama pemerintah dan menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang (termasuk KPK, BPK), serta melaksanakan upaya- berkaitan dengan tindak korupsi, langkah-langkah 94 upaya untuk memperkuat para pendukung antikorupsi pengawasan eksternal untuk tahap-tahap penting dan lembaga penelitian melalui beberapa inisiatif, pelaksanaan program, dan secara jelas mendefinisikan seperti : (1) mengadakan pelatihan dan penelitian sanksi-sanksi dan upaya-upaya perbaikan sehingga Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif tentang pengukuran dampak program-program kaus-kasus korupsi kecil dapat diselesaikan dalam kepemerintahan dan antikorupsi melalui penilaian acak kerangka program tersebut. Pengalaman selama ini dalam kemitraan penelitian jangka panjang antara telah menunjukkan bahwa efektivitas GAAPs tersebut Poverty Action Lab pada Massachusetts Institute sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme- of Technology dan para peneliti korupsi kenamaan mekanisme yang diusulkan terintegrasi ke dalam Indonesia; (2) peninjauan belanja partisipatoris atas sistem-sistem dan prosedur-prosedur instansi APBD yang dipimpin oleh perguruan-perguruan tinggi Pemerintah. Untuk memastikan integrasi tersebut, daerah melalui inisiatif PEACH; dan (3) memberikan WBG dan Bappenas akan melakukan peninjauan dukungan kepada penelitian yang dilaukan di Indonesia portofolio secara teratur terhadap pelaksanaan semua mengenai pengidentifikasian dan pelacakan rente GAAPs dengan instansi-instansi Pemerintah yang dalam berbagai arus sumber dana. terlibat. Selain itu, GAAPs akan terus terbuka untuk umum untuk memungkinkan warga masyarakat ikut 2) Memilih program-program prioritas untuk keterlibatan mengawasi mekanisme-mekanisme antikorupsi. WBG untuk mendukung "bagian-bagian yang menerapkan kepemerintahan kepemerintahan yang Tindak lanjut terhadap dugaan-dugaan korupsi baik" pada instansi-instansi pemerintah dan daerah- dalam program-program yang didukung oleh WBG: daerah tertentu. WBG akan bergerak dalam kerangka keterlibatan yang menyeluruh dan utama yang dibahas Pemerintah Indonesia dan WB mungkin menerima dalam CPS untuk membuka berbagai pintu masuk bagi dugaan-dugaan penipuan dan korupsi yang terkait upaya-upaya antikorupsi pada berbagai tingkatan dan di dengan program-program dan proyek-proyek yang berbagai sektor. WBG akan berupaya untuk bekerja dan didukung oleh WB. Saat menerima dugaan-dugaan mendukung mitra-mitra di Indonesia yang menunjukkan semacam itu, WB akan ­ berdasarkan kebijakan- komitmen yang jelas untuk melaksanakan reformasi kebijakan dan prosedur-prosedur WB yang berlaku kelembagaan untuk menanggulangi berbagai insentif untuk dugaan-dugaan korupsi dan kebijakan- dan kesempatan korupsi dalam program-program kebijakan dan prosedur-prosedurnya pengungkapan yang didanai dengan uang negara. Berbagai pintu WB ­ memberitahukan dugaan-dugaan tersebut masuk tersebut meningkatkan kemungkinan dicapainya kepada pemerintah Indonesia secara tepat waktu. WB dampak nyata dalam bidang-bidang tertentu yang juga akan, apabila menurut pertimbangan WB dugaan dapat dijadikan contoh untuk mencapai keberhasilan tersebut terbukti, menyelidiki dugaan-dugaan tersebut dan membantah anggapan "tidak ada yang dapat untuk menentukan sanksi administratif yang mungkin dilakukan" di dalam lingkungan korupsi yang endemis. diberikan oleh WB. Apabila pemerintah Indonesia menerima dugaan- pertimbangan luar biasa, menjelaskan kepada Menteri dugaan semacam itu, Menteri Keuangan telah Keuangan alasan tindakan yang diusulkannya dan sepakat untuk sesegera mungkin menginformasikan memberitahukan kepada Menteri Keuangan sesegera hal tersebut kepada Bank Dunia. Menteri Keuangan mungkin sebelum mengambil tindakan tersebut. akan melanjutkan pengaduan yang diajukan oleh WBG kepada instansi penyelidik dan atau instansi Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke semua mitra audit Pemerintah Indonesia yang terkait untuk kami, Tim Indonesia (the Indonesia Country Team) ditindaklanjuti. akan terus menginvestasikan sumberdaya dalam jumlah besar untuk menanamkan sumber-sumber Pemerintah Indonesia dan WB telah sepakat menunjuk daya yang substansial ke dalam langkah-langkah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Pendanaan inisiatif-inisiatif utama. Biro Indonesia (the Indonesia Luar Negeri Departemen Keuangan sebagai pusat Country Office) meliputi Penasihat Kepemerintahan pertukaran informasi. Di masa mendatang, pusat (Governance Adviser) di dalam Tim Manajemen pertukaran informasi mungkin berubah dengan Tingkat Negara (the Country Management Team) untuk persetujuan bersama antara Pemerintah Indonesia mengkoordinasikan hubungan-hubungan antikorupsi dan WBG apabila dianggap perlu. dan dialog kebijakan, mengawasi operasi-operasi yang berkaitan dengan kepemerintahan, memberikan WBG akan berupaya sebaik-baiknya untuk nasihat kepada proyek-proyek tentang strategi-strategi memberikan, apabila diminta, bantuan teknis kepada kepemerintahan dan antikorupsi, dan mengembangkan instansi-instansi pemerintah Indonesia melakukan agenda penelitian yang komprehensif dan memantau peninjauan terhadap dugaan-dugaan korupsi dalam kerangka kepemerintahan. Tim Pendukung Operasi program-program yang didanai oleh WBG, untuk berbasis lapangan yang kuat telah ditempatkan untuk meningkatkan kapasitas teknis instansi-instansi memimpin gerakan ke arah pengawasan fidusia yang pemerintah Indonesia yang terkait untuk menyelidiki sistematis dan efektif selama pelaksanaan proyek. 95 dugaan-dugaan korupsi. Instansi-instansi itu mungkin Komite Antikorupsi dan Kepemerintahan WB akan termasuk KPK, BPKP, BPK dan Inspektorat Jenderal terus mengadakan pertemuan secara teratur dengan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA dari instansi-instansi rekanan yang terkait. perwakilan-perwakilan dari berbagai bidang yang berfungsi sebagai pusat pengintegrasian mekanisme- Pertemuan reguler akan dilaksanakan dengan Menteri mekanisme antikorupsi ke dalam rancangan proyek, Keuangan untuk meninjau kemajuan dan tindak lanjut dukungan dan tinjauan GAAPs, memantau pelaksanaan penyelidikan korupsi dan untuk membahas upaya- GAAPs dan berhubungan dengan instansi-instansi upaya perbaikan dan sanksi-sanksi yang diusulkan; pemerintah Indonesia rekanan kami. Penasihat serta membahas dan menyepakati langkah-langkah Antikorupsi Senior akan dimasukkan ke dalam staf yang mungkin diambil untuk mencegah terulangnya agar bisa menjalin kerja sama yang erat dengan hal tersebut di masa mendatang. Dalam hal WBG instansi-instansi Pemerintah Indonesia dalam semua mengusulkan untuk melakukan upaya-upaya hukum aspek pengembangan dan pelaksanaan GAAPs dan dan/atau untuk menerapkan sanksi administratif, mendukung instansi-instansi terkait dalam menyelidiki WBG akan, kecuali apabila manajemen Bank dugaan-dugaan korupsi dalam program-program yang Dunia memutuskan bahwa terdapat petimbangan- didanai oleh WBG. Apendiks 11. Indonesia: Pengelolaan Operasi-operasi Dana Perwalian Kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber dana Portofolio Dana Perwalian Indonesia perwalian telah memungkinkan Bank Dunia dan mitra- mitra pembangunan lainnya memberikan tanggapan Portofolio dana perwalian Indonesia yang dimiliki oleh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas Bank Dunia telah berkembang sedemikian dramatis; pemerintah Indonesia secara tepat waktu dan untuk pada saat yang sama, keragaman pengaturan dana menyelidiki dan menanggulangi permasalahan yang perwalian meningkatkan kompleksitas pengelolaan timbul. Pertumbuhan portofolio dana perwalian program secara signifikan. Di satu sisi, dana Indonesia yang dramatis mencerminkan komitmen perwalian multi-donor (MDF) yang besar atau dana Bank Dunia untuk membangun kemitraan yang lebih perwalian yang luar biasa besarnya ditetapkan luas dan mendalam dengan masyarakat pembangunan untuk melaksanakan program-program rekonstruksi yang lebih luas. Dana hibah yang diberikan dalam dan kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas. kerangka dana perwalian ini membantu Indonesia Contoh-contohnya termasuk: MDF untuk Aceh dan menanggulangi tantangan-tantangan yang timbul Nias, Dana Rekonstruksi Jawa, Fasilitas Pendukung dalam mentransformasi dan memperkuat lembaga- Desentralisasi, Program Pembangunan Kapasitas lembaganya. Hasil-hasil dari kemitraan tersebut antara Pendidikan Dasar, dan Dana Perwalian EC/Belanda lain adalah: pengumpulan sumber-sumber finansial untuk Pengelolaan Keuangan Negara dan Program 96 untuk strategi-strategi dan tindakan-tindakan bersama Reformasi Administrasi Pendapatan. Di sisi yang lain, ­ baik untuk memberikan bantuan pada tingkat daerah dana perwalian ad hoc yang kecil untuk mendukung Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif maupun mendukung kebijakan vital dan reformasi kegiatan-kegiatan tertentu (meskipun jumlahnya kelembagaan; daya tanggap yang lebih besar untuk semakin berkurang). Contoh-contohnya termasuk: mengantisipasi kebutuhan seperti dalam upaya Dukungan untuk Pengawasan KDP di Aceh dan Sumatra pemulihan pascabencana; dan penelitian dan dialog Utara; JSDF: Meningkatkan Konektivitas Pedesaan kebijakan berkualitas tinggi. untuk Penghidupan yang Berkesinambungan; dana hibah PHRD untuk proyek persiapan; dana hibah IDF Program dana perwalian Indoensia juga telah membantu untuk kegiatan-kegiatan pengembangan kelembagaan meningkatkan pengetahuan dan sumber-sumber daya tertentu; dan, Kampanye TFESSD untuk Meningkatkan yang dimiliki oleh Bank Dunia dalam memberikan Partisipasi Perempuan dalam Program-Program CDD. dukungan untuk upaya-upaya strategis khusus dalam Jumlah total portofolio dana perwalian aktif saat ini di agenda Pemerintah. Banyak terdapat contoh di dalam portofolio Indonesia adalah sekitar US$1,3 miliar mana dana perwalian berfungsi sebagai penghasil dengan dana hibah aktif sebanyak 179. Komponen pengetahuan, memberi kontribusi kepada inisisatif- portofolio terbesar adalah MDF untuk Aceh dan Nias, inisiatif pembangunan baru dan memungkinkan dengan jumlah total sekitar US$492 juta (ikrar sekitar dilakukannya proyek-proyek percontohan yang US$700 juta). Dalam hal volume, Dana Perwalian yang kemudian dilakukan kembali dalam skala yang lebih Dikelola oleh Penerima (Recipient Executed Trust Funds besar. Ketersediaan dana perwalian memungkinkan (RETFs) merupakan bagian yang besarnya sekitar peningkatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan 90 persen dari portofolio. Kontribusi dan pencairan penelitian dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh tahunan yang baru selama tiga tahun terakhir masing- Bank Dunia, dan pengawasan yang lebih komprehensif masing mencapai US$150 juta dan US$160 juta. dari yang biasanya dapat dilakukan dengan anggaran Bank Dunia yang terbatas. Selain kegiatan dukungan pascabencana, antara lain, kegiatan penelitian Kebutuhan akan Perubahan dalam bersama membantu memengaruhi bidang-bdang lain Pendekatan Strategis seperti reformasi kebijakan dalam bidang pendidikan, pemberian layanan, kepemerintahan, desentralisasi, Karena penyediaan dana hibah terus meningkat, maka program-program kemiskinan, belanja publik dan pendekatan yang "oportunistik" untuk memobilisasi pengelolaan keuangan negara, serta iklim investasi. dana perwalian guna mendukung proyek-proyek Pembiayaan IBRD atau IDA yang signifikan juga telah "donor" perlu kembali dipikirkan. Bagian tertentu di dilengkapi dengan pembiayaan bersama dari donor- Pemerintahan berpandangan bahwa sejumlah dana donor rekanan untuk beberapa program unggulan perwalian menerapkan mekanisme seperti CGI, tanpa tertentu seperti KDP. benar-benar berkontribusi untuk penyatuan gagasan tentang masalah-masalah pembangunan yang penting atau mendukung agenda harmonisasi. Muncul Indonesia. Kerangka kerja yang baru akan fokus pada keprihatinan yang semakin besar bahwa "proyek- penyelarasan insentif-insentif pemerintah, mitra-mitra proyek donor" akan melemahkan intervensi pemerintah donor, dan Bank untuk membantu mencapai hasil-hasil sendiri, terutama apabila kegiatan-kegiatannya di lapangan. Elemen-elemen utama dalam pendekatan dilakukan oleh para donor dan pendanaannya tidak yang diusulkan ini adalah: dimasukkan dalam anggaran pemerintah. Dengan dorongan dari CPS untuk membangun lembaga Pilar 1: Mengembangkan pendekatan yang nasional dan meningkatkan praktik-praktik yang baik lebih strategis yang berfokus pada: (i) tentang kebijakan dalam MIC yang baru muncul, timbul selektivitas terhadap kegiatan-kegiatan program; (ii) peluang untuk beralih dari "proyek-proyek donor" ke kepemimpinan pemerintah; (iii) penciptaan pertautan program-program yang dikendalikan oleh pemerintah, dengan prioritas-prioritas Mitra Pembangunan; dan di mana Bank Dunia memiliki peran sebagai fasilitator, (iv) Penyediaan dana program-program pemerintah. penyelenggara program, dan manajer fidusia. (i) Selektivitas terhadap Kegiatan-Kegiatan Program Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana Masalah-masalah utama yang harus Perwalian akan diselaraskan dengan CPS dan diatasi mendukung prioritas-prioritas utama CPS. Kegiatan- kegiatan ini akan menjadi prioritas utama dari program Beragam sasaran, dikombinasikan dengan proses yang berkembang: yang sangat terdesentralisasi dalam memobilisasi dana-dana perwalian, memunculkan tantangan- Pembiayaan bersama program-program utama tantangan khusus dalam menjamin arah strategis dan pemerintah seperti PNPM dan SISWA. Selain itu, selektivitas. Karena jumlah program-program dana peluang-peluang dalam sektor-sektor lain akan dikaji, perwalian telah bertambah, maka muncul pertanyaan termasuk jalan, pengelolaan sumber daya alam, dan 97 apakah selektivitas sudah cukup digunakan atau tidak energi berkelanjutan. terhadap prakarsa-prakarsa baru, dan apakah biaya- STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA biaya untuk mengelolanya telah benar-benar dipahami Kemitraan untuk memperkuat sistem-sistem sektor dan diperhitungkan pada saat komitmen dibuat. swasta. Membangun keadilan untuk rakyat miskin, kerja antikorupsi, dan reformasi-reformasi PFM. Program dana perwalian ini telah berkembang hingga suatu titik di mana sistem dan proses yang sudah ada Kemitraan pemerintah daerah. Wilayah kepentingan sulit untuk tetap sejalan dengan permintaan Pemerintah, dapat berupa dukungan berkelanjutan untuk para donor, dan staf bank yang makin meningkat. Oleh desentralisasi dan pemerintahan daerah melalui DSF. karena itu, suatu kerangka kerja manajemen yang baru diusulkan sebagai bagian dari CPS untuk menjamin Kemitraan global. Mendukung keterkaitan dalam efektivitas program dan menjadikannya berkelanjutan. bidang pengelolaan lingkungan, penebangan Hal ini akan mengharuskan perubahan pada cara Bank hutan, sumber daya alam dan kepemerintahan (di Dunia bekerja dengan Pemerintah dan komitmen yang mana terdapat peluang-peluang penambahan dan dibuat Bank Dunia terhadap para donor, menerapkan penurunan untuk keperluan mitigasi) dan membantu selektivitas yang lebih besar dalam penerimaan dana dalam perencanaan adaptasi dan pemasukan agenda perwalian berdasarkan penyesuaian dengan CPS, perubahan iklim yang menggunakan sumber-sumber kriteria efektivitas biaya, struktur kepemerintahan yang daya seperti Dana Investasi Iklim dan Dana Karbon. efisien, dan penilaian risiko dan hasil-hasil dan dampak yang diharapkan. Pada saat yang sama, Bank Dunia dan para donor akan membuka peluang untuk masalah-masalah yang belum ditentukan ­ menu terbuka yang memungkinkan Usulan Suatu Kerangka Kerja pengembangan pada bidang-bidang di mana terdapat Manajemen Baru pejuang reformasi di pihak pemerintah. Hal itu juga akan memungkinkan dilakukannya tanggapan Faktor pendorong utama dalam pendekatan yang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, diusulkan ini beralih dari suatu pendekatan proyek seperti bencana alam, dan situasi darurat lainnya. donor yang oportunistik ke pelibatan mitra-mitra pembangunan untuk mendukung program-program pemerintah yang sudah ada yang dimasukkan dalam (ii) Kepemimpinan Pemerintah anggaran pemerintah. Pendekatan tersebut bertujuan Bank bekerja sama dengan Pemerintah untuk menghubungkan prioritas-prioritas Bappenas, memastikan kepemilikan penuh atas program-program Departemen Keuangan, dan departemen yang terkait yang didanai oleh dana perwalian. Dalam konteks seputar tantangan-tantangan CPS dalam meningkatkan tersebut, Bank bermaksud membangun model- persaingan, penyertaan, dan keberlanjutan di model dana perwalian yang sukses yang melibatkan pemerintah sepenuhnya dalam struktur manajemen memasukkan RETF dan BETF untuk kegiatan penerima model-model dana perwalian tersebut. Dua model donor dalam proses penyusunan anggaran, meskipun yang sukses adalah: (a) MDF untuk Aceh dan Nias, di proses yang lebih spesifik mungkin diperlukan untuk mana BRR bertanggung jawab untuk mengumpulkan memasukan dana perwalian yang kecil yang disetujui proposal-proposal yang sesuai dengan rencana selama tahun anggaran pemerintah. rekonstruksi Aceh dan memberikannya kepada Komite Pengarah yang dipimpin oleh Pemerintah dan para donor; dan (b) Program Pembangunan Pilar 2: Memperkuat pengelolaan dan Kapasitas Pendidikan Dasar yang telah membantu pengendalian risiko: Meski penerimaan dana mendanai dukungan analitis yang ekstensif terhadap perwalian telah memperkuat kemitraan dan memberikan formulasi kebijakan untuk mendukung Kebijakan keuntungan yang besar kepada Pemerintah dan Bank Pendidikan Jangka Menengah, atau RENSTRA. Bank Dunia, terdapat pula beberapa rangkaian risiko yang dan Pemerintah terlibat dalam suatu dialog tematis menyertai penerimaan pembiayaan dari sumber- berdasarkan pekerjaan analitis yang dilakukan dengan sumner luar. Karena program dana perwalian Indonesia dana perwalian. telah berkembang, pemahaman tentang risiko-risiko tersebut dan pengelolaannya secara lebih eksplisit Upaya-upaya lain untuk mengembangkan menjadi semakin penting. Risiko-risiko utama yang kepemimpinan pemerintah dapat meliputi: (i) penentuan teridentifikasi untuk program dana perwalian antara titik fokus Departemen Keuangan atau Bappenas; (ii) lain: pelaporan yang lebih baik untuk Pemerintah tentang kinerja portofolio dana perwalian; dan (iii) beralih pada · Strategi dan Kebijakan ­ standardisasi, kapasitas konsultan Pemerintah yang dikembangkan pencadangan biaya, pelaksanaan, dan pendanaan di Bank dari pembiayaan dana perwalian. biaya staf; 98 · Proses-proses dan Sistem-sistem ­ format- (iii) Hubungan dengan Mitra-Mitra Pembangunan format baku yang mudah digunakan, pengelolaan Mitra-mitra pembangunan juga telah menunjukkan portofolio, pelaporan donor dan peningkatan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif minat menggunakan pendekatan-pendekatan yang sistem; lebih programatis untuk mobilisasi dan manajemen · Administratif dan manajerial ­ termasuk dana perwalian, kemungkinan berpusat sekitar permasalahan ruang kantor, pengawasan tema-tema lintas sektoral yang berfokus pada tujuan pembukuan, pengelolaan portofolio; dan, bersama. Bank bermaksud mengurangi jumlah dana · Operasional ­ transparansi dan klarifikasi perwalian ad hoc (khusus untuk suatu maksud) dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan semakin mendekati para donor untuk menyokong terhadap kontrol Bank atas sumber-sumber dana dana perwalian program tematis sejalan dengan perwalian; dan pengembangan alat-alat baru untuk aturan strategis pemerintah. Kebutuhan dan prioritas membantu tim yang menegosiasikan pengaturan- yang berhubungan dengan perkembangan akan pengaturan dana perwalian. diidentifikasi sebagai suatu bagian dari dialog sektoral antara departemen lini dan donor. Permintaan untuk pendanaan untuk program-program yang dihasilkan Pilar 3: Meningkatkan efektivitas dan proses akan diprioritaskan dan menu diberikan kepada donor operasional: Perubahan kebijakan yang baru- setelah berkonsultasi dengan Bappenas. Syarat baru ini dibuat untuk dana perwalian yang disetujui untuk program-program dana perwalian berikutnya oleh Dewan telah menciptakan lingkungan yang akan lebih distandardisasikan, dengan kesepakatan mendukung untuk membuat penyesuaian terhadap yang dibuat di awal dengan donor berkaitan dengan kerangka kerja manajemen untuk program-program tingkat layanan. Model yang ideal akan memasukkan dana perwalian di Indonesia. Tantangan terhadap tujuan-tujuan tematis yang telah disepakati, dan CMU Indonesia adalah mengembangkan sistem- kriteria luas untuk alokasi dana, dengan Bank yang sistem yang akan membantu meningkatkan efisiensi berwenang untuk mengalokasikan dana tersebut di dan menurunkan kompleksitas. Jika memungkinkan, dalam kerangka kerja perencanaan tahunan. Bank CMU akan melaksanakan pendekatan berada di arus akan mempertimbangkan untuk mengadakan suatu utama, mengembangkan proses operasional yang ada "forum" tahunan bersama dengan pemerintah untuk dan mendorong mobilisasi dana perwalian yang lebih menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pendanaan terkoordinasi dan disiplin. untuk program-program prioritas. Selanjutnya, pemasyarakatan dana perwalian yang (iv) Penggunaan program-program Pemerintah semakin meningkat ke dalam perencanaan usaha Pemasyarakatan dana perwalian ke dalam proses- reguler, pengelolaan sumber daya, dan proses-proses proses penyusunan program pemerintah adalah hal pengawasan kualitas akan tetap menjadi prinsip yang penting dan tetap merupakan bagian agenda CPS operasional yang penting. Beberapa tindakan kunci yang penting. Pemerintah telah memulai proses untuk yang diusulkan adalah: 1. Menciptakan Pusat Pelayanan untuk Dukungan Diharapkan bahwa sistem-sistem dan proses- Pengelolaan Dana Perwalian di Biro Jakarta. Pusat proses yang telah ditingkatkan akan lebih membantu Pelayanan akan bertanggung jawab untuk: pencapaian tujuan-tujuan selektvitas dan pencapaian hasil-hasil, karena manajemen bekerja untuk · Menjamin kualitas, M&E pada level portofolio, memastikan bahwa tidak ada amanat-amanat yang koordinasi donor secara keseluruhan, pengawasan, tidak didanai. Pendekatan ini juga dapat berarti standardisasi dari ketentuan-ketentuan kunci meninggalkan dana perwalian yang tidak sesuai dalam perjanjian-perjanjian dengan donor-donor, dengan prioritas Pemerintah dan CPS yang baru. sosialisasi praktik yang baik (misalnya, dalam hal menegosiasikan pendukung dana perwalian); Untuk mendukung pelaksanaan kerangka kerja · Peninjauan portofolio yang berbasis hasil, yang baru, CMU akan mengembangkan Rencana termasuk menindaklanjuti dana perwalian yang Pengelolaan Dana Perwalian (Trust Fund Management berisiko dan mendukung operasi-operasi dana Plan) (yang diseuaikan dengan Rencana Pengelolaan perwalian yang kompleks; dan, Dana Perwalian Daerah (Regional Trust Fund · Meningkatkan koordinasi dengan departemen Management Plan) sebagaimana dipersyaraktan oleh SDM, hukum, dan unit-unit pendukung lainnya. Kerangka Kerja Dana Perwalian yang baru yang disetujui 2. Mendorong tim-tim untuk fokus pada aspek-aspek oleh Dewan) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan substantif dari kegiatan dan memastikan staf tidak usaha yang disebutkan di atas. Rencana tersebut "dihukum" karena mengumpulkan Dana Perwalian. akan dikembangkan secara luwes demi memenuhi 3. Meningkatkan pengawasan manajerial terhadap kebutuhan pemerintah, mitra-mitra pembangunan, para konsultan pada umumnya dan menciptakan dan staf Bank. unit penelitian/pendukung internal di mana keahlian- keahlian dapat digunakan untuk menggerakkan konsultan dalam jangka menengah dari BETF ke 99 RETF. 4. Mengubah persamaan efektivitas biaya. Memperoleh STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA kembali biaya aktual untuk program-program dana perwalian yang kompleks, mengembangkan kebijakan pemulihan biaya yang baru untuk Bank. 5. Mengakui pencapaian-pencapaian yang baik dalam manajemen dana perwalian dan koordinasi donor dalam keputusan-keputusan tentang promosi untuk staf dan manajer. Apendiks 11: Lampiran A Indonesia: Portofolio Dana Perwalian, dalam jutaan Dolar AS Area keterlibatan Donor Utama Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana Multi-Donor Fund for Aceh and Nias (RETF) 697 EC, Belanda, DFID, Kanada, WBG, Swedia Aceh Response - JSDF (RETF) 8 Jepang Java Reconstruction Fund (RETF) 84 EC, Belanda, DFID, Kanada Avian Influenza (RETF) 15 EC, Jepang Ozone Depletion Phase-Out (RETF) 37 Beberapa donor Global Environmental Facility (RETF) 9 Beberapa donor Lembaga dan Sistem Pemerintah Pusat Public Financial Management (RETF) 8 Jepang Public Financial Management (BETF) 3 Belanda Institutional Development (BETF) 25 Belanda Governance (BETF) 6 Belanda Lembaga dan Sistem Pemerintah Daerah Decentralization Support Facility (BETF) 20 DFID, AusAID Pengembangan Sektor Swasta Smallholder Agribusiness (RETF) 5 AusAID Investment Climate and Trade (BETF) 7 Belanda 100 Infrastruktur Water Supply and Sanitation (RETF) 10 AusAID, Belanda Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Urban Development (RETF) 5 Jepang Water Resources Management (RETF) 15 Belanda Water & Sanitation (BETF) 3 Belanda Pembangunan Masyarakat dan Perlindungan Sosial Poverty Reduction/CDD (RETF) 107 Belanda, DFID, EC PNPM (RETF) 61 Denmark, Belanda, DFID, Kanada, Australia SPADA (RETF) 5 DFID Pendidikan Education - Cofinancing (RETF) 92 Belanda Basic Education Capacity (RETF) 28 Belanda, EC Basic Education Capacity (BETF) 13 Belanda, EC Catatan: Angka di atas mewakili komitmen kumulatif dan pencairan dana biasanya mencapai beberapa tahun (dengan rata-rata lima tahun). RETF adalah Recipient Executed Trust Funds yang biasanya dilaksanakan oleh badan pelaksana pemerintah. BETF adalah Bane Executed Trust Fund yang dilaksanakan oleh Bank Dunia. Lebih dari 90 persen dana perwalian dilaksanakan oleh penerima (ditunjukkan berbayang). Sebagai contoh, hampir semua dana perwalian untuk Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh entitas pemerintah. Apendiks 11: Lampiran B Dana Perwalian Aktif yang Utama Multi-Donor Fund for Aceh and Nias (MDF): Banyak Dana Perwalian Pembangunan Kapasitas dan Donor (US$697 juta): MDF mendukung rehabilitasi dan Pembangunan Kelembagaan (Institutional Development rekonstruksi di Aceh dan Nias setelah terjadi gempa and Capacity Building TF): Belanda (US$25 juta): bumi dan tsunami pada Desember 2004, serta gempa Dana perwalian ini, dengan ditunjang oleh lembaga- bumi pada Maret 2005. MDF berfungsi sebagai dasar lembaga lain, mendukung reformasi kepemerintahan, memobilisasi sumber daya donor dan menyediakan peningkatan iklim investasi, reformasi bidang hukum bantuan keuangan untuk mendukung program dan peradilan, reformasi kepegawaian, pembangunan pemulihan Pemerintah menggunakan kerangka kerja wilayah Timur Indonesa, dan belanja publik. terkoordinasi untuk menyalurkan bantuan ke area-area rekonstruksi, rehabilitasi infrastruktur dan transportasi, Pendidikan yang Lebih Baik melalui Proyek Manajemen sertifikasi tanah, pembangunan kapasitas dan yang Direformasi dan Peningkatan Mutu Guru secara kepemerintahan, serta pengelolaan lingkungan lestari. Universal (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project/ Dana Rekonstruksi Jawa (Java Reconstruction Fund/ BERMUTU): Belanda (US$52 juta): Dana perwalian ini JRF): Banyak Donor (US$84 juta): Fokus JRF adalah turut membiayai Proyek BERMUTU yang didukung mendukung proses rekonstruksi dan rehabilitasi oleh Bank. Tujuan pembangunan dana hibah ini adalah 101 menyusul terjadinya gempa di Jogyakarta-Jawa Tengah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pada Mei 2006. JRF mendanai pembangunan kembali dan kinerja secara keseluruhan melalui peningkatan STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA rumah-rumah yang diperkuat, infrastruktur yang rusak, pengetahuan guru dalam bidang kajian dan dan kondisi mata pencaharian yang terkena dampak keterampilan pedagogis di dalam kelas. Dana perwalian bencana. ini akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru untuk meningkatkan Fasilitas Pendukung Desentralisasi (Decentralization pembelajaran siswa sehingga memberikan kontribusi Support Facility/DSF) I dan II: Banyak Donor (Inggris, kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia, Australia) (US$20 juta): Dana perwalian DSF I dan II dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan mendukung pembentukan dan pemberian fungsi meningkatkan daya saing Indonesia di dalam ekonomi pemerintah-pemerintah daerah dan lokal dan pada global. saat yang sama mempromosikan pendekatan donor yang diselaraskan untuk mendukung program Program Kapasitas Pendidikan Dasar (BEC): Banyak reformasi pemerintah daerah Indonesia. Para donor Donor (setara dengan US$40,5 juta): Dana perwalian mendukung kemitraan di antara pemerintah, Bank BEC mendukung pemerintah mencapai tujuan Dunia, dan donor yang memiliki kepentingan serupa pembangunan milenium (MDG) dan and EFA melalui yang terlibat dalam desentralisasi. Dana digunakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang untuk kegiatan-kegiatan analitis dan pemberian nasihat pendidikan. Tujuan dari program ini adalah mendukung untuk menyatukan kebijakan-kebijakan dan praktek- peningkatan penyediaan layanan pendidikan dasar praktek donor yang relevan untuk desentralisasi. yang terdesentralisasi oleh pemerintah-pemerintah dan sekolah-sekolah daerah dan di wilayah-wilayah program yang dipilih, juga di lokasi-lokasi lain. Lampiran A2 Indonesia: Sekilas Indikator Pembangunan Utama (2006) Indonesia Asia Lower Distribusi Usia, 2006 Timur & middle 75+ Pasifik income Laki-laki Perempuan Populasi, tengah tahun (juta) 224 1,900 2,276 60-64 Area permukaan (ribuan km2) 1,860 28,549 Pertumbuhan populasi 1.3 0.8 0.9 45-49 Populasi perkotaan (% dari total populasi) 48 42 47 30-34 PNB (Metode Atlas, miliar US$) 316 3,539 4,635 PNB per kapita (Metode Atlas, US$) 1,410 1,863 2,037 15-19 PNB per kapita (PPP, $ internasional) 3,950 6,821 7,020 0-4 Pertumbuhan PDB 5.5 9.4 8.8 15 10 5 0 5 10 15 Pertumbuhan PDB per kapita 4.0 8.6 7.9 persen (estimasi terkini, 2000-2006) Rasio jumlah penduduk miskin pada $1 per hari 8.5 9 .. Rasio jumlah penduduk miskin pada $2 per hari 50 37 .. Tingkat Kematian Balita, per 1,000 Harapan hidup saat kelahiran (tahun) 67 71 71 100 Kematian anak (per 1.000 kelahiran hidup) 30 26 31 75 Malnutrisi anak (% anak di bawah 5 tahun) 29 15 13 Melek aksara orang dewasa, laki-laki (% umur 15 ke 94 95 93 Asia Timur & Pasi k atas) 50 102 Melek aksara orang dewasa, perempuan (% umur 15 87 87 85 Indonesia ke atas) 25 Pendaftaran sekolah dasar, laki-laki (% kelompok umur) 118 115 117 Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Pendaftaran sekolah dasar, perempuan (%kelompok 116 113 114 0 umur) 1990 1995 2000 2005 Akses ke peningkatan sumber air (% populasi) 79 79 81 1980 1990 2000 2006 Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita, % 20 Arus Bantuan Bersih (juta US$) ODA dan bantuan resmi bersih 941 1,716 1,654 2,524 10 Tiga donor teratas (tahun 2006) Jepang 350 868 970 1,223 0 Australia 48 77 72 185 Belanda 85 190 144 176 -10 PDB Bantuan (% PNB) 1.3 1.6 1.1 0.9 PDB per kapita Bantuan per kapita 6 10 8 11 -20 90 95 00 05 Tren Ekonomi Jangka Panjang Harga konsumen (% perubahan per tahun) 9.5 7.5 3.7 13.1 Faktor penurun implisit PDB (% perubahan per 31.0 7.7 20.4 13.6 tahun) 1980­90 1990­2000 2000­06 Nilai tukar (rata-rata / tahun, mata uang setempat 627.0 1,842.8 8,421.8 9,159.3 / US$) (% pertumbuhan tahunan rata-rata) Indeks syarat dagang (2000 = 100) .. 63 100 76 1.8 1.5 1.4 Populasi, tengah tahun (juta) 148.3 178.2 206.3 223.9 6.1 4.2 4.9 PDB (juta US$) 78,013 114,426 (% of GDP) 3.6 2.0 3.1 Pertanian 24.0 19.4 15.6 12.9 7.3 5.2 4.0 Industri 41.7 39.1 45.9 47.0 12.8 6.7 5.1 Manufaktur 13.0 20.7 27.7 28.0 6.5 4.0 6.5 Jasa 34.3 41.5 38.5 40.1 5.2 6.6 4.5 Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga 51.4 58.9 60.7 62.0 4.6 0.1 8.3 Pengeluaran konsumsi akhir umum pemerintah 10.5 8.8 6.5 8.6 7.7 -0.6 5.4 Pembentukan modal kotor 24.1 30.7 22.2 24.6 2.7 5.9 7.7 Ekspor barang dan jasa 34.2 25.3 41.0 30.9 1.2 5.7 9.0 Impor barang dan jasa 20.2 23.7 30.5 26.1 Catatan: Angka bercetak miring adalah untuk tahun-tahun selain yang ditentukan. Data 2006 adalah data awal. .. menunjukkan Lampiran A2 Indonesia: Sekilas Neraca Pembayaran dan Perdagangan (juta US$) 2000 2006 Indikator kepemerintahan, 2000 dan 2006 Total ekspor barang (fob) 62,124 103,514 Suara dan Total impor barang (fob) 33,515 73,868 pertanggungjawaban Perdagangan barang dan jasa bersih 29,862 19,539 Stabilitas politik 2006 ­ peringkat persentil negara (0-100) 2000 ­ nilai lebih tinggi adalah lebih baik Saldo transaksi berjalan 23,982 9,937 Kualitas peraturan Sebagai % PDB 14.5 2.7 Kiriman uang tenaga kerja dan kompensasi pegawai 2,380 5,722 Supremasi hukum (penerimaan) Devisa, termasuk emas 29,268 43,083 Pengendalian korupsi Pembiayaan Pemerintah Pusat (% PDB) 0 25 50 75 100 Pendapatan lancar (termasuk hibah) 19.7 19.1 Sumber: Kaufmann-Kraay-Mastruzzi, Bank Dunia Pendapatan pajak 11.1 12.3 Pengeluaran lancar 15.6 11.5 Surplus/defisit keseluruhan -1.8 -0.9 Tingkat pajak marginal tertinggi (%) Individual 35 35 Komposisi total utang eksternal, 2006 (juta US$) IBRD, 7,423 Korporat 30 30 IDA, 1,318 Arus Utang dan Sumber Daya Eksternal (juta US$) Jangka pendek, 0 IMF, 0 Total utang jatuh tempo dan cair 141,693 125,846 Total pembayaran utang 16,622 30,675 Penghapusan utang (HIPC, MDRI) ­ ­ Multilateral lain, 14,851 103 Total utang (% PDB) 85.9 34.5 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Total pembayaran utang (% ekspor) 11.2 24.9 Swasta, 63,567 Investasi langsung asing (arus masuk bersih) -7,896 2,877 Bilateral, 38,687 Ekuitas portofolio (arus masuk bersih) -1,911 -340 Pengembangan Sektor Swasta Waktu yang diperlukan untuk memulai usaha (hari) .. 97 Biaya untuk memulai usaha (% PNB per kapita) .. 86.7 Portofolio Kelompok Bank Dunia (juta US$) 2000 2006 Waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan properti (hari) .. 42 IBRD Dinilai sebagai hambatan besar atas usaha (% persetujuan manajer yang disurvei) Total utang yang jatuh tempo dan dicairkan Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan .. 48.2 Pencairan 1,051 696 Korupsi .. 41.5 Pembayaran pokok 761 Kapitalisasi pasar modal (% PDB) 16.3 38.1 Pembayaran bunga 950 425 Rasio modal bank terhadap aset (%) 6.0 10.5 IDA Teknologi dan Infrastruktur 2000 2005 Total utang yang jatuh tempo dan 714 Jalan beraspal (% total) 57.1 55.3 dicairkan Pelanggan telepon jaringan tetap dan seluler (per 1.000 5 23 Pencairan 59 316 orang) Total pembayaran pokok dan bunga 31 37 Ekspor teknologi tinggi (% ekspor manufaktur) 16.2 16.3 IFC (tahun fiskal) Lingkungan Total portofolio yang jatuh tempo dan 880 462 Lahan pertanian (% area lahan) 25 26 dicairkan Area hutan (% area lahan) 54.0 7.3 dari akun IFC sendiri 480 325 Area yang dilindungi nasional (% area lahan) .. 4.2 Pencairan untuk akun IFC sendiri 20 46 Sumber daya air tawar per kapita (meter kubik) .. 12,867 Penjualan portofolio, prapembayaran dan 43 46 pembayaran utang untuk akun IFC sendiri Pengambilan air tawar (% sumber day ainternal) 2.9 .. MIGA Emisi CO2 per kapita (mt) 1.3 1.4 PDB per unit penggunaan energi (2000 PPP $ per kg dari 4.1 4.1 ekuivalen minyak) Penggunaan energi per kapita (kg dari ekuivalen minyak) 707 800 Catatan: Angka bercetak miring adalah untuk tahun-tahun selain yang ditentukan. Data 2006 adalah data awal. .. menunjukkan bahwa data tidak tersedia. a. Data bantuan adalah untuk tahun 2005 Development Economics, Development Data Group (DECDG). Lampiran A2 Indonesia: Tujuan Pembangunan Milenium Dengan target pilihan yang harus dicapai antara 1990 sampai 2015, estimasi terbaru ditunjukkan, +/- 2 tahun 1990 1995 2000 2005 Tujuan 1: mengurangi separuh kemiskinan $1 per hari dan malnutrisi Rasio jumlah penduduk miskin pada $1 per hari (PPP, % populasi) .. 13.9 7.2 .. Rasio jumlah penduduk miskin pada garis kemiskinan nasional (% populasi) .. 15.7 27.1 17.8 Pembagian pendapatan atau konsumsi kepada masyarakat termiskin (%) .. .. 8.4 .. Prevalensi malnutrisi (% anak di bawah 5 tahun) .. 34.0 24.6 29.0 Tujuan 2: memastikan anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar Pendaftaran sekolah dasar (bersih, %) 97 .. 94 94 Tingkat penyelesaian sekolah dasar (% kelompok umur yang relevan) 94 96 97 101 Pendaftaran sekolah menengah (kotor, %) 46 .. 55 63 Tingkat melek aksara pemuda (% penduduk umur 15-24) .. .. .. .. Tujuan 3: mengeliminasi kesenjangan jender dalam pendidikan dan pemberdayaan wanita Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar dan menengah (%) 93 .. 96 99 Wanita yang dipekerjakan di sektor nonpertanian (% pemberian kerja non pertanian) 29 29 32 31 Proporsi kursi yang diduduki wanita di DPR (%) 12 13 8 11 Tujuan 4: mengurangi dua per tiga kematian balita Tingkat kematian balita (per 1.000) 91 66 48 38 Tingkat kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 60 48 36 30 Imunisasi campak (proporsi anak usia satu tahun yang diimunisasi, %) 58 63 72 72 Tujuan 5: mengurangi tiga per empat kematian ibu hamil Rasio kematian ibu hamil (estimasi model, per 100.000 kelahiran hidup) .. .. 230 .. 104 Kelahiran yang dibantu staf kesehatan terampil (% total) 32 37 64 72 Tujuan 6: menghentikan dan mulai mempersempit penyebaran HIV/AIDS dan penyakit utama lain Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Prevalensi HIV (% populasi berumur 15-49) .. .. .. 0.1 Prevalensi kontrasepsi (% wanita berumur 15-49) 50 55 57 57 Insiden tuberkulosis (per 100.000 orang) 343 .. .. 245 Kasus tuberkulosis yang terdeteksi DOTS (%) .. 1 20 53 Tujuan 7: mengurangi separuh proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses tetap ke kebutuhan dasar Akses ke peningkatan sumber air (% populasi) 72 .. .. 77 Akses ke peningkatan fasilitas sanitasi (% populasi) 46 .. .. 55 Area hutan (% total area lahan) 64.3 .. 54.0 48.8 Area yang dilindungi secara nasional (% total area lahan) .. .. .. 20.6 Emisi CO2 (metrik ton per kapita) 0.8 1.2 1.3 1.4 PDB per unit penggunaan energi (konstan 2000 PPP $ per kg dari ekuivalen minyak) 4.1 4.6 4.1 4.1 Tujuan 8: mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Pelanggan telepon jaringan tetap dan seluler (per 1.000 orang) 6 18 50 184 Pengguna internet (per 1.000 orang) 0 0 9 73 Komputer pribadi (per 1.000 orang) 1 5 10 14 Pengangguran pemuda (% total angkatan kerja berumur 15-24) 8.9 13.4 .. .. Indikator pendidikan, % Imunisasi campak, % anak usia satu tahun Indikator TIK, per 1,000 orang 125 100 200 Pelanggan telepon 100 jaringan tetap dan seluler Asia Timur & Pasi k 75 150 75 Pengguna internet 50 100 50 Indonesia Rasio pendaftaran pendidikan dasar bersih 25 Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki 25 50 di pendidikan dasar dan menengah 0 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1990 1995 2000 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Catatan: Angka bercetak miring adalah untuk tahun-tahun selain yang ditentukan. .. mengindikasikan tidak adanya data. Development Economics, Development Data Group (DECDG). Lampiran B2. Indikator-indikator Pilihan untuk Kinerja dan Manajemen Portofolio Bank Indikator 2006 2007 2008 Portfolio Assessment Jumlah Proyek dalam pelaksanaan a 26 26 27 Rata-rata masa pelaksanaan (tahun) b 3.2 3.7 3.8 Persentase Proyek Bermasalah menurut Angka a, c 3.8 11.5 25.9 Persentase Proyek Bermasalah menurut Jumlah a, c 4.4 7.1 13.9 Persentase Proyek Berisiko menurut Angka a, d 7.7 15.4 29.6 Persentase Proyek Berisiko menurut Jumlah a, d 4.5 10.9 17.5 Rasio Pencairan (%) e 20.9 20.2 24.9 Pos Memorandum Since FY 80 Last Five FYs Evaluasi Proyek oleh OED menurut Angka 267 18 Evaluasi Proyek oleh OED menurut Jumlah (Juta Dolar AS) 23,328.2 1,325.2 % Proyek OED dengan nilai U atau HU menurut Angka 24.2 27.8 % Proyek OED dengan nilai U atau HU menurut Jumlah 22.0 9.9 a. Seperti tampak di Laporan Tahunan tentang Kinerja Portofolio (kecuali untuk TA sekarang). b. Rata-rata usia proyek dalam portofolio negara Bank. c. Persentase proyek bernilai U atau HU pada tujuan pembangunan (DO) dan/atau kemajuan pelaksanaan (IP). d. Seperti didefinisikan menurut Program Peningkatan Portofolio. e. Perbandingan pengeluaran sepanjang tahun dengan saldo portofolio Bank yang belum dikeluarkan pada awal tahun. * Semua indikator adalah untuk proyek-proyek yang aktif dalam Portofolio, dengan pengecualian Perbandingan Pengeluaran, yang mencakup semua proyek aktif sekaligus proyek-proyek yang sudah ditutup selama tahun anggaran. 105 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Lampiran B3. Indonesia: Program Peminjaman IBRD Indikatif, TA09-12 Tahun Nama Produk IBRD Dolar AS (juta) Anggaran 2009 Peminjaman Kebijakan yang Diajukan 900 DPL5 700 IDPL2 200 Proyek Peminjaman Investasi yang Diajukan 1,590 BOS (Penyelenggaraan dan Beasiswa Sekolah) 600 PINTAR (GFMRAP2) 145 Perbaikan Jalan Nasional (Indonesia Barat) 80 Perbaikan Operasional Dam 50 Persediaan dan Kebersihan Air Perkotaan 30 PNPM II (Perdesaan) 250 PNPM II (Perkotaan) 185 Inisiatif Pengerukan Darurat Jakarta 150 Keuangan Infrastruktur Swasta 100 Total TA09 (dengan Proyek Investasi Siaga) 2,490 2010 Peminjaman Kebijakan yang Diajukan DPL6 IDPL3 Perubahan Iklim/DPL tematik/sektoral lainnya 106 Proyek Peminjaman Investasi yang Diajukan BOS/ SISWA Pendidikan Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif DAU Pemerintah daerah/ Dukungan DAK Proyek Pemeliharaan Jalan Nasional PNPM III (Pedesaan) PNPM III (Perkotaan) Hidroelektris Penyimpanan Pompa Memperkuat statistik Indonesia (STATCAP) Proyek sektoral lain TA10 Total 1,500 - 2,500 2011 Peminjaman Kebijakan yang Diajukan DPL/IDPL/CC DPL/DPL tematik/sektoral lainnya Proyek Peminjaman Investasi yang Diajukan SISWA Pendidikan PNPM I (Gabungan Pedesaan/perkotaan) Proyek sektoral lainnya TA11 Total 1,500 - 2,500 2012 Peminjaman Kebijakan yang Diajukan DPL/IDPL/DPL CC/DPL tematik/sektoral lainnya Peminjaman Kebijakan yang Diajukan PNPM II (Gabungan Pedesaan/perkotaan) PFM/Pegawai Negeri Sipil Proyek sektoral lainnya TA12 Total 1,500 - 2,500 Lampiran B3. Indonesia: Program Pelaksanaan Investasi IFC 2005 2006 2007 2008* Komitmen (juta dolar AS) Bruto 639.6 742.3 873.1 718.3 Bersih** 491.8 605.9 742.7 703.0 Komitmen Bersih menurut Sektor (juta dolar AS) Layanan Akomodasi & Pariwisata 5.0 3.8 1.3 0.0 Pertanian & Kehutanan 33.0 88.5 60.4 60.6 Bahan-bahan kimia 160.4 148.1 116.4 100.7 Sarana Investasi Kolektif 0.0 0.0 0.0 15.0 Pendidikan & Jasa 2.8 2.8 5.2 5.1 Keuangan & Asuransi 158.9 221.2 397.1 390.0 Makanan & Minuman 61.8 84.6 113.0 106.2 Produk Industri & Konsumen 44.2 36.8 32.4 21.2 Minyak, Gas & Pertambangan 0.0 0.0 0.0 0.0 Profesional, Ilmiah & Teknis 1.2 1.0 1.0 0.0 Tekstil, Pakaian & Kulit 12.4 11.6 11.6 0.0 Pengangkutan & Gudang 8.3 3.3 0.0 0.0 Perdagangan Grosir & Eceran 3.9 4.2 4.2 4.2 491.8 605.9 742.7 703.0 Komitmen Bersih menurut Sektor (%) 107 Layanan Akomodasi & Pariwisata 1% 1% 0% 0% Pertanian & Kehutanan 7% 15% 8% 9% STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Bahan-bahan kimia 33% 24% 16% 14% Sarana Investasi Kolektif 0% 0% 0% 2% Pendidikan & Jasa 1% 0% 1% 1% Keuangan & Asuransi 32% 37% 53% 55% Makanan & Minuman 13% 14% 15% 15% Produk Industri & Konsumen 9% 6% 4% 3% Minyak, Gas & Pertambangan 0% 0% 0% 0% Profesional, Ilmiah & Teknis 0% 0% 0% 0% Tekstil, Pakaian & Kulit 3% 2% 2% 0% Pengangkutan & Gudang 2% 1% 0% 0% Perdagangan Grosir & Eceran 1% 1% 1% 1% 100% 100% 100% 100% Komitmen Bersih menurut Instrumen Investasi (%) Pinjaman 60% 80% 84% 82% Modal 13% 7% 5% 8% Pinjaman Semu + Modal Semu 4% 3% 2% 2% Jaminan 17% 6% 7% 7% Manajemen Risiko 5% 5% 1% 1% Total 100% 100% 100% 100% * Per tanggal 31 Maret 2008 ** khusus Rekening IFC sendiri Lampiran B4. Indonesia: Ringkasan Beberapa Kegiatan yang Baru dan Sedang Berlangsung untuk Layanan Non Peminjaman Produk Tahun Anggaran Penyelesaian Sasarana Proyek baru selesai Pelaksanaan Program & Dukungan Sektoral untuk Aceh 2007 GOV Analisis Belanja Publik Aceh 2007 GOV Saran AntiKorupsi bagi Badan-badan Daerah 2007 OTH Menghindari Krisis Infrastruktur 2007 GOV Dukungan Platform CDD 2007 OTH Konflik dan Kemiskinan 2007 OTH Desentralisasi Bantuan Teknis dan Layanan Konsultasi 2007 GOV Mengembangkan pulau-pulau bagian Timur 2007 OTH Analisis Kebijakan Subsidi Bahan bakar 2007 GOV HIV/AIDS 2007 GOV Penilaian Kemiskinan Indonesia 2007 GOV Tindak Lanjut & Dialog Kebijakan Konferensi Infrastruktur 2007 GOV Keadilan bagi Masyarakat Miskin 2007 OTH Platform LDL 2007 GOV Penelitian Migrasi dan Pengiriman Uang 2007 OTH Analisis Belanja Publik Nias 2007 GOV 108 Kerangka Kebijakan untuk Pemasangan Listrik Daerah dan Akses Pedesaan 2007 PUB Tinjauan Ulang Belanja Publik 2007 GOV Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Meningkatkan Produktivitas Pedesaan 2007 GOV Penyertaan Sosial 2007 OTH Peta Jalan Perlindungan Sosial 2007 GOV Pendaftaran Reformasi Desentralisasi 2007 GOV Proses Perdamaian Aceh ­ Reintegrasi dan Bantuan Analitis 2008 OTH Pengembangan Program Bantuan Tunai Bersyarat 2008 GOV Sarana Dukungan Terdesentralisasi 2008 OTH Survei Pemerintahan dan Desentralisasi 2 2008 PUB Aspek-aspek Sosial Pengentasan Kemiskinan 2008 OTH Keadaan Terakhir Kemiskinan dan Ekonomi Aceh 2008 2008 GOV Memperdalam Reformasi Belanja di Indonesia 2008 GOV Perolehan Lahan dan Pengembangan Kebijakan 2008 GOV Laporan Pengukuran Kinerja Manajemen Keuangan Publik 2008 GOV Dalam Pelaksanaan Sarana Bantuan Teknis Tanggapan untuk Aceh 2008 GOV AntiKorupsi 2008 OTH Pemantauan Korupsi 2008 PUB CPAR 2008 GOV Menciptakan Sektor Finansial yang Beragam di Indonesia 2008 GOV Desentralisasi 2008 GOV Penguatan Sistem Kesehatan ­ Analisis Ruang Anggaran untuk Sektor Kesehatan 2008 GOV Memperbaiki Kerangka Antarpemerintah 2008 GOV Analisis Lingkungan Negara Indonesia 2008 PUB DPR Indonesia Tahun Anggaran 2008 2008 PUB Tenaga kerja kesehatan dan layanan kesehatan kesehatan Indonesia 2008 GOV Investasi Kaum Muda Indonesia 2008 GOV Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Berkesinambungan di Aceh (PASEDIA)) 2008 PUB Dialog Kebijakan Beras 2008 GOV Peta Jalan Perlindungan Sosial 2008 GOV Bantuan bagi Reformasi Sistem Manajemen Guru 2008 GOV Mendukung Lembaga-lembaga AntiKorupsi Indonesia 2008 GOV a. Pemerintah, donor, Bank, sosialisasi publik. Lampiran B4. Indonesia: Ringkasan Kegiatan Utama Terencana untuk Layanan Non Peminjaman (TA09-12) Produk, Dibagi berdasarkan kelompok Tahun Anggaran Sasarana Penyelesaian Lembaga-lembaga dan Sistem-sistem Pemerintah Pusat Pemutakhiran tentang Indonesia untuk Tahun Anggaran 2009 2009-12 PUBLIK Catatan-catatan Kebijakan untuk Pemerintah Baru 2009-10 PEMERINTAH Saran Kebijakan yang Tepat pada Waktunya (just-in-time) 2009-12 PEMERINTAH Meningkatkan Permintaan bagi Reformasi Hukum dan Peradilan 2009 LAIN-LAIN Keuangan dan Dialog Kesehatan 2009 PEMERINTAH Strategi Pembangunan Indonesia ­ Harga Komoditas yang Tinggi 2009 PEMERINTAH Mendukung Pembangunan PascaKonflik (DGF) 2009 PEMERINTAH CPAR 2010 PEMERINTAH Analisis/CEM Negara/Sektor Menyeluruh 2010 PEMERINTAH PER 2010 PEMERINTAH Dukungan bagi RPJM 2010 PEMERINTAH Peninjauan Kebijakan Pembangunan 2011 PUBLIK Lembaga-lembaga dan Sistem-sistem Pemerintah Daerah Memperbaiki Kerangka Antarpemerintah untuk Desentralisasi yang Diperluas 2010 PEMERINTAH Informasi, Pendidikan & Komunikasi/DSF II 2010 PEMERINTAH Perluasan Kapasitas untuk Indonesia Timur: Analisis Belanja Publik dan Program Harmonisasi Kapasitas (PEACH) 2012 PUBLIK 109 Papua Pengembangan Sektor Swasta STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Meningkatkan Iklim Investasi, Fasilitasi Dagang & Sektor Keuangan Indonesia 2010 PEMERINTAH Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur 2009 PEMERINTAH Persediaan Air dan Kebersihan 2010 PEMERINTAH Pembangunan Masyarakat dan Perlindungan Sosial Pengentasan Kemiskinan ­ Strategi dan Program Pekerjaan yang Berpihak pada Kaum Miskin 2009 PEMERINTAH Bantuan Tunai Bersyarat 2009 PEMERINTAH Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Penilaian Biaya Pengguna untuk CDD) 2009 PEMERINTAH Dukungan untuk PNPM/CDD/Program-program pedesaan 2009 PEMERINTAH Penilaian Kemiskinan 2011 PEMERINTAH Pendidikan Peninjauan Sektor Pendidikan 2010 PEMERINTAH Dukungan untuk RENSTRA 2010 PEMERINTAH Kelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Strategi Pertumbuhan Rendah Karbon 2009 PEMERINTAH Studi REDD` 2010 PEMERINTAH Pemuktahiran tentang Ekonomi Aceh 2009 - 2012 PEMERINTAH Program Perdamaian Aceh 2009 - 2012 PEMERINTAH Dukungan Pemerintah daerah & Koordinasi Mitra Pembangunan 2009-2012 PEMERINTAH PER Aceh & Nias 2011 PEMERINTAH Penilaian Kemiskinan Aceh & Nias 2012 PUBLIK a. Pemerintah, donor, Bank, sosialisasi publik. Lampiran B5. Indonesia: Indikator-indikator Sosial Tahun tunggal terakhir Wilayah yang sama/kelompok pendapatan Pendapatan menengah- 1980-85 1990-95 2000-06 Asia Timur & Pasifik bawah POPULASI Populasi total, pertengahan tahun (juta) 163.0 192.8 223.0 1,898.9 2,276.5 Angka pertumbuhan (% rata-rata tahunan untuk masa) 1.9 1.6 1.3 0.9 0.9 Populasi perkotaan (% dari populasi) 26.1 35.6 49.2 42.4 47.3 Angka kesuburan total (kelahiran per wanita) 3.7 2.7 2.2 2.0 2.1 KEMISKINAN (% dari populasi) Indeks penduduk nasional .. .. 16.7 .. .. indeks penduduk perkotaan .. .. .. .. .. indeks penduduk pedesaan .. .. .. .. .. PENDAPATAN PNB per kapita (dolar AS) 530 1,010 1,420 1,856 2,038 Indeks harga konsumen (2000=100) 20 44 176 138 138 Indeks harga makanan (2000=100) 15 37 121 .. .. DISTRIBUSI PENDAPATAN/KONSUMSI indeks Gini .. 34.4 39.4 .. .. Kuintil terendah (% dari pendapatan atau konsumsi) .. 8.3 7.1 .. .. Kuintil tertinggi (%dari pendapatan atau konsumsi) .. 43.1 47.3 .. .. 110 INDIKATOR SOSIAL Belanja publik Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif Kesehatan (% dari PDB) .. .. 1.0 1.8 2.2 Pendidikan (% dari PDB) .. 1.0 1.0 3.5 4.8 Angka bersih pendaftaran ke sekolah dasar (% kelompok usia) Total .. 96 95 93 93 Laki-laki .. 98 96 93 93 Perempuan .. 94 93 93 92 Akses ke sumber air yang lebih baik (% dari penduduk) Total .. 74 77 79 81 Urban .. 90 87 92 93 Rural .. 65 69 70 71 Angka Imunisasi (% dari anak-anak usia 12-23 bulan) Campak 26 63 72 89 90 DPT 27 69 70 89 89 Kekurangan gizi anak (% balita) .. 27 24 13 11 Harapan hidup saat lahir (tahun) Total 59 64 68 71 71 Laki-laki 57 62 66 69 69 Perempuan 60 66 70 73 73 Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 70 48 26 24 27 Balita (per 1000) 109 66 34 29 36 Dewasa (15-59) Laki-laki (per 1000 penduduk) 368 275 172 165 173 Perempuan (per 1000 penduduk) 308 219 123 104 108 Ibu (contoh, per 100.000 kelahiran hidup) .. .. 420 150 180 Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih (%) .. 37 72 87 86 Catatan: 0 atau 0,0 berarti nol atau kurang dari setengah unit yang tertera. Angka pendaftaran bersih: dipecah menjadi beberapa bagian antara tahun 1997 dan 1998 karena perubahan dari ISCED76 ke ISCED97. Imunisasi: merujuk pada anak-anak usia 12-23 bulan yang menerima vaksinasi sebelum usia satu tahun atau pada waktu mana saja sebelum survei. Sumber: basis data Indikator Pengembangan Dunia, Bank Dunia ­ 11 April 2008. Lampiran B6. Indonesia: Indikator-Indikator Ekonomi Utama Aktual Perkiraan Proyeksi Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Neraca nasional (sebagai % dari PDB) Produk domestik brutoa 100 100 100 100 100 100 100 100 Pertanian 14 13 13 14 13 12 11 11 Industri 45 47 47 47 46 46 46 47 Jasa 41 40 40 39 40 42 42 42 Konsumsi Total 71 71 69 71 66 65 64 64 Investasi tetap domestik bruto 22 24 24 25 26 27 27 27 Ekspor (GNFS)b 32 34 31 29 31 29 29 28 Impor (GNFS) 28 30 26 25 24 22 21 20 Tabungan domestik bruto 29 29 31 29 34 35 36 36 Butir-butir memorandum Produk domestik bruto (juta dolar AS pada harga sekarang) 256,837 286,969 364,612 432,815 485,599 559,994 631,633 722,871 PNB per kapita (dolar AS, metode Atlas) 1,110 1,260 1,420 1,650 1,930 2,200 2420 2660 Angka pertumbuhan tahunan riil (%, dihitung dari harga 00) Produk domestik bruto 5.0 5.7 5.5 6.3 6.0 6.4 6.7 6.7 Angka pertumbuhan perkapita tahunan riil (%, dihitung dari harga 00) Produk domestik bruto pada harga pasar 3.6 4.3 4.3 5.1 4.7 5.1 5.4 5.4 Konsumsi total 6.9 1.3 4.9 6.8 2.5 4.5 4.6 4.4 111 Konsumsi swasta 7.5 0.8 4.5 7.4 4.4 4.4 4.5 4.3 STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA Neraca Pembayaran (juta dolar AS) Ekspor (GNFS)c 84,212 99,760 115,032 130,439 152,570 164,133 180,049 200,236 FOB barang dagangan 72,167 86,833 103,514 118,014 139,770 150,946 166,464 186,241 Impor (GNFS)d 71,257 91,319 95,493 108,458 117,888 123,208 132,560 142,972 FOB barang dagangan 50,401 69,270 73,868 84,930 88,357 92,404 98,598 105,871 Saldo sumber daya 12,955 8,441 19,539 21,981 34,682 40,925 47,489 57,264 Saldo transaksi berjalan 3,294 307 9,937 11,010 8,516 4,854 1,637 -1,312 Pos Memorandum Saldo sumber daya (% dari PDB) 5.0 2.9 5.4 5.1 7.1 7.3 7.5 7.9 Angka pertumbuhan tahunan riil (harga TH00) Ekspor barang dagangan (FOB) 24.0 33.3 48.8 18.6 7.6 8.4 8.6 9.1 Impor barang dagangan (CIF) 75.1 49.5 11.8 38.6 8.4 9.9 7.9 8.3 Keuangan publik (sebagai % dari PDB pada harga pasar)e Pendapatan tahun berjalan 17.6 17.8 19.1 18.7 20.0 20.1 20.5 20.9 Belanja tahun berjalan 18.6 18.3 20.0 20.0 22.1 22.0 21.0 21.0 Surplus (+) atau defisit (-) anggaran -1.0 -0.5 -0.9 -1.3 -2.1 -0.9 -0.5 -0.1 Belanja modal -- 1.2 1.6 1.7 1.9 1.9 2.2 2.5 Pembiayaan luar negeri -1.2 -0.4 -0.8 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 Indikator-indikator moneter M2/PDB 45.0 43.2 41.4 41.5 41.0 41.0 41.0 41.0 Pertumbuhan M2 (%) 8.1 16.4 14.9 18.9 11.4 14.4 13.1 12.6 Indeks harga (TH00 =100) Indeks harga ekspor barang dagangan 115.2 137.9 162.3 183.7 225.0 243.0 268.0 299.8 Indeks harga impor barang dagangan 138.8 207.3 220.4 253.4 273.2 285.1 301.9 321.7 Syarat-syarat barang dagangan untuk indeks perdagangan 83.0 66.5 73.6 72.5 82.4 85.2 88.8 93.2 Nilai tukar riil (dolar AS/LCU)f 115.7 114.2 133.8 134.8 136.9 127.3 121.4 113.8 Indeks harga konsumen (% perubahan) 6.2 10.5 13.1 6.5 7.5 7.0 6.0 5.5 Deflator PDB (% perubahan) 8.6 14.8 13.6 11.5 7.5 7.0 6.0 5.5 a. PDB pada harga pasar b. "GNFS" berarti " barang-barang dan jasa nonfaktor" c. Mencakup transfer bersih yang tidak dibayarkan kembali tetapi tidak mencakup hibah modal resmi. d. Mencakup penggunaan sumber daya IMF. e. Pemerintah pusat yang terkonsolidasi. f. "LCU" berarti "unit mata uang setempat." Peningkatan dalam dolar AS/LCU menandakan apresiasi. Lampiran B7. Indonesia: Indikator-Indikator Paparan Utama Perkiraan Proyeksi Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total pencairan utang tertunggak (TDO) (jt dolar AS)a 137,026 130,651 128,736 136,640 137,458 146,611 151,687 158,277 Pencairan bersih (jt dolar AS)a -5,630 -2,440 -13,417 -10,118 -9,667 -6,366 -7,453 -5,886 Total penutupan utang (TDS) (jt dolar AS)a 31,519 34,361 30,669 26,981 28,783 25,209 23,661 22,952 Indikator utang dan penutupan utang (%) TDO/XGSb 162.7 131.0 111.9 104.8 90.1 89.3 84.2 79.0 TDO/GDP 59.7 47.1 38.5 34.5 28.3 26.2 24.0 21.9 TDS/XGS 37.4 34.4 26.7 20.7 18.9 15.4 13.1 11.5 Kelonggaran/TDO 29.2 28.3 29.8 28.2 36.7 33.8 34.2 34.0 Indikator paparan IBRD (%) 25.4 36.1 22.2 20.7 19.2 17.4 16.2 12.3 DS IBRD/publik 23.2 30.4 12.2 20.6 19.3 17.8 16.8 14.7 IBRD DS/XGS 2.3 1.9 1.6 1.4 1.0 0.9 0.6 0.4 TDO IBRD (jt dolar AS)d 8,943 8,132 7,423 6,821 7,161 7,570 8,429 9,645 TDO IDA (jt dolar AS)d 996 1,001 1,318 1,550 1,390 1,425 1,447 1,451 IFC (US$m) Pinjaman 492 606 743 703 300 350 400 Modal dan modal semu /e 85 61 55 72 34 39 45 MIGA 112 Jaminan MIGA (jt dolar AS) .. .. .. 50 .. .. .. b. "XGS" berarti ekspor barang dan jasa, termasuk pengiriman uang oleh pekerja. Bank untuk Pelunasan Internasional. Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif d. Mencakup nilai jaminan saat ini. e. IMencakup jenis-jenis modal dan modal semu dari instrumen pinjaman maupun modal. Lampiran B8. Indonesia: Portofolio Operasi (IBRD/IDA dan Hibah) Proyek yang sudah ditutup 300 IBRD/IDA * Total Dicairkan (Aktif) 1,065.99 yang sudah dibayar kembali 0.82 Total Dicairkan (Ditutup) 26,206.70 yang sudah dibayar kembali 20,841.88 Total Dicairkan (Aktif + Ditutup) 27,272.69 yang sudah dibayar kembali 20,842.69 Total Belum Dicairkan (Aktif) 1,886.99 Total Belum Dicairkan (Ditutup) 12.84 Total Belum Dicairkan (Aktif + Ditutup) 1,899.83 PSR Terakhir Selisih antara Proyek Aktif Perkiraan Pencairan dan Peringkat Pengawasan Jumlah Asli dalam Juta Dolar AS Pencairan Aktual a/ Kemajuan Tahun Dari Tujuan Pem- Belum ID Proyek Nama Proyek Pelaksan- Ang- IBRD IDA Hibah Batal Asli Penda- bangunan dicairkan aan garan patan P085133 Proyek Manajemen Keuangan & MS MU 2005 55 5 55.14 43.14 10.49 Administrasi Pendapatan Pemerintah P071318 Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu MS MS 2004 113 7.5 6.21 4.21 Karang II STRATEGI KEMITTRAAN NEGARA P071316 Program Rehabilitasi dan Pengelolaan MS MS 2004 33.2 23 0.166 37.60 21.77 Terumbu Karang II P096921 UPP Nasional (UPP PNPM) # # 2008 52.68 125 180.34 P092019 Proyek Pengembangan Kecamatan 3B S S 2005 80 203 34.30 -106.51 -18.65 P003701 ODS I- UMBRELLA S S 1995 36.5526 10.08 10.08 10.08 P097104 BERMUTU MU MU 2008 24.5 61.5 81.00 -2.87 P077175 Proyek Pengembangan Pasar Gas S S 2006 80 48.21 13.21 Domestik P089479 Pendidikan dan Pengembangan Usia Dini MS MS 2006 67.5 67.04 -0.41 P074290 Transportasi Wilayah Indonesia Timur 2 MS MS 2004 200 1 141.47 121.47 P083742 Teknologi & Informasi Pertanian MS MS 2007 32.8 60 86.62 5.50 Pemberdayaan Petani P099757 Pengembangan Pembangkit Tenaga Panas # # 2008 4 Bumi P085374 PENDIDIKAN TINGGI S MS 2005 50 30 65.32 28.70 P073772 Tenaga Kerja & Layanan Kesehatan (PHP 3) MS MS 2003 31.1 74.5 65.26 52.94 11.34 P076174 Inisiatif-inisiatif untuk Reformasi Pemerintah MS MU 2005 14.5 15 16.23 10.74 daerah P063913 Sektor Tenaga & Daya Listrik Jawa-Bali MS MS 2003 141 97.95 90.90 51.24 P079156 PENGEMBANGAN KECAMATAN 3 S S 2003 45.5 45.5 2.28 0.97 P064728 PENGEMBANGAN MANAJEMEN & MU U 2004 32.8 32.8 0.164 36.42 21.46 KEBIJAKAN LAHAN P076271 PPITA MS MU 2003 17.1 4.52 4.52 4.52 P079906 Infrastruktur Jalan-jalan Strategis S MS 2007 208 197.70 -10.30 -0.30 P078070 Dukungan untuk Daerah Miskin dan MU MU 2005 69 35 92.70 53.21 Tertinggal P072852 UPP2 S MS 2002 29.5 206 58.15 -95.56 10.03 P084583 UPP3 S S 2005 67.3 71.4 27.70 -43.79 P071296 USDRP MS MU 2005 45 36.50 7.60 P059477 WSSLIC II S S 2000 77.4 7.92 -0.34 P085375 WSSLIC III S S 2006 137.5 153.56 27.30 P059931 Program Manajemen Sumber Daya Air & S S 2003 45 25 54.36 51.24 24.85 Sektor Irigasi P105002 Program Nasional Pemberdayaan # # 2008 41.19 190 235.27 Masyarakat Total 1,395.17 1,485.10 48.05 1.33 1,899.83 309.19 103.59 Lampiran B9. Indonesia: Portofolio IFC untuk Komitmen Investasi dan Pencairan Investasi Tertunggak, dalam jutaan Dolar AS Tahun Fiskal Persetujuan Perusahaan Komitmen Pencairan Jatuh Tempo **Ekui- **Ekuitas Pinjaman Ekuitas *GT/RM Peserta Pinjaman Ekuitas tas *GT/RM Peserta Semu Semu 2006 Bank Danamon 149.56 0 0 5 0 59.56 0 0 0 0 2007 Bank International Indo 123.43 0 0 0 0 123.43 0 0 0 0 2008 Bima 0 5 0 0 0 0 3.67 0 0 0 2004 Bona Vista School 0.86 0 0 0 0 0.86 0 0 0 0 2007 Fugui Indonesia 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2007 Insurance Student Loan 0 0 0 2.46 0 0 0 0 0 0 2004 Medan NP School 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 PT Gawi 9.72 0 0 0 1.74 3.57 0 0 0 1.74 1989 PT Agro Muko 0 2.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 1989/ 1994/ 2003 PT Astra 0 0.51 0 0 0 0 0.51 0 0 0 2000/2005 PT Astra Otopart 0 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0 0 2000/2002/2004/2005/2007 PT Bank NISP 65 10.66 2.86 0 0 35 10.66 2.83 0 0 1993/1996 PT Bina Danatama 0.02 0 1.03 0 1.92 0.02 0 1.03 0 1.92 2004/2005 PT Ecogreen 45.83 0 0 0 0 45.83 0 0 0 0 1991/1995/1999/2004 PT Indo-Rama 40.8 6.21 0 0 0 40.8 6.21 0 0 0 114 2000/2006/2007 PT Karunia (KAS) 46.52 0 0 0 1.78 46.52 0 0 0 1.78 2000/2006 PT Makro 0 4.21 0 0 0 0 3.71 0 0 0 Untuk Pembangunan yang Berkesinambungan Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif 1993 PT Nusantara 0 0 10.61 0 8.25 0 0 10.61 0 8.25 2004 PT Prakars (PAS) 10.75 0 0 0 1.6 10.75 0 0 0 1.6 2006 PT TAS 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2008 PT TVS 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1995/2004 PT Viscose 7.88 0 0 0 0 7.88 0 0 0 0 2008 Saratoga Asia II 0 15 0 0 0 0 0.11 0 0 0 2005/2006 WOM 14.84 12.63 0 0 0 14.84 12.55 0 0 0 2004/2006/2007 Wilmar 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 Total Portfolio: 573.96 57.12 14.5 57.46 15.29 446.06 40.32 14.47 50 15.29 * Menunjukkan Produk Pengelolaan Risiko dan Jaminan. ** Ekuitas Semua mencakup jenis pinjaman dan ekuitas. 95° 100° 105° 110° 115° 120° 125° This map was produced by the Map Design Unit of The World Bank. The boundaries, I NDONES IA colors, denominations and any other information shown on this map do not imply, on SELECTED CITIES AND TOWNS the part of The World Bank Group, any judgment on the PROVINCE CAPITALS legal status of any territory, 15° or any endorsement or NATIONAL CAPITAL acceptance of such INDONESIA boundaries. RIVERS MAIN ROADS MYANMAR VIETNAM RAILROADS PHILIPPINES PROVINCE BOUNDARIES 10° 10° INTERNATIONAL BOUNDARIES THAILAND Sulu Sea 135° 140° Banda Aceh L A Y 5° A BRUNEI 5° 1 S Natuna Talaud Medan M Besar I Celebes Is. Tarakan PA C I F I C OCEAN Pematangsiantar Sea 24 A Simeulue 19 Morotai 2 Manado SINGAPORE 23 Nias Tanjungpinang Ternate Halmahera Pekanbaru 25 3 Pontianak KALIMANTAN Gorontalo Waigeo 0° 26 0° Lingga 20 Samarinda Manokwari Biak 30 Me Padang Palu Sorong Balikpapan Peleng nt Siberut 4 5 Jambi 21 Obi Bangka Yapen aw Pangkalpinang SULAWESI Sula Is. Misool 32 Jayapura SUMATERA Palangkaraya ai Mamuju Ceram 9 Belitung 22 Palembang Amahai Fakfak Is 6 27 . 7 Bandjarmasin 28 Kendari Buru 29 33 PAPUA Bengkulu Parepare Ambon Timika Puncak Jaya 8 Muna (5030 m) 5° Java Sea Makassar Kai Enggano Bandar 11 Baubau Banda 31 Is. Lampung JAKARTA Serang Sea Aru 0 200 400 Kilometers Is. 12Bandung Semarang Madura PAPUA 10 13 Wetar Surabaya Babar Tanimbar 0 100 200 300 400 Miles 16 Sumbawa Alor Moa JAWA Yogyakarta Is. 15 Bali Lombok Raba Flores NEW GUINEA NEW GUINEA 14 Merauke 95° 100° 105° Denpasar Mataram Ende Arafura Sea 18 TIMOR-LESTE 17 PROVINCES: 10° Waingapu Sumba Timor 10° Kupang 1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 12 JAWA BARAT 23 KALIMANTAN TIMUR 2 SUMATERA UTARA 13 JAWA TENGAH 24 SULAWESI UTARA 3 RIAU 14 D.I. YOGYAKARTA 25 GORONTALO 4 SUMATERA BARAT 15 JAWA TIMUR 26 SULAWESI TENGAH 5 JAMBI 16 BALI 27 SULAWESI BARAT INDIAN OCEAN 6 BENGKULU 17 NUSA TENGGARA BARAT 28 SULAWESI SELATAN 7 SUMATERA SELATAN 18 NUSA TENGGARA TIMUR 29 SULAWESI TENGGARA 8 LAMPUNG 19 RIAU KEPULAUAN 30 MALUKU UTARA 15° 15° 9 BANGKA-BELITUNG 20 KALIMANTAN BARAT 31 MALUKU 10 BANTEN 21 KALIMANTAN TENGAH 32 PAPUA BARAT AUSTRALIA 11 D.K.I. JAKARTA 22 KALIMANTAN SELATAN 33 PAPUA 115° 120° 125° 130° 135° 140° AUGUST 2008 IBRD 33420R2