#KEMENSOS ,~ KEMENTERIAN SOSIAL U. REPUBLIK INDONESIA ~- APORA EUA GA RIA 5 51 L TA 2019 AUDITED BA.027 KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa MenterilPimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/8arang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Sosial adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan . Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Sosial. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta, Mei 2020 ~ ~.EN TERI SOSIAL RI, .~ IARI P. BATUBARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Hal Kata Pengantar .................................................................................................................................. . Daftar lsi ............................................................................................................................................ ii Telah Direviu .................................................................................................................. III Tanggung Jawab ............................................................................................................. iv Laporan Keuangan .......................................................................................................... . 1. Laporan Realisasi 3 II. Neraca...................................................................................................................... 4 III. Laporan 5 IV. Laporan Perubahan Ekuitas .. ...... ....... ..... ................................................... .............. 6 V. Catatan atas .............................................................................. 7 A. Penjelasan Umum ............................................................................................. 7 B. Penjelasan atas Realisasi Anggaran ...................................... 18 C. Penjelasan atas Neraca ........................................................................ 41 D. atas Operasional.................................................. 128 E. Penjelasan atas Perubahan Ekuitas........................................ 150 F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya ............................................................ 160 VI. LAMPIRAN lSI ii PERNYAT AAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN ANGGARAN 2019 (Audited) Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI untuk Tahun Anggaran 2019 (Audited) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan ~menterian Sosial. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Sosial. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang­ Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait. Jakarta, 4 Mei 2020 Inspektur Jenderal, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERNYATAANTANGGUNGJAWAB Laporan Keuangan Kementerian Sosial Bagian Anggaran 027 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, Mei 2020 MENTERI SOSIAL RI, IARI P. BATUBARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Laporan Keuangan Kernenterian Sosial RI Tahun Anggaran 2019 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pernerintahan. Laporan Keuangan in1 rneliputi : I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Real isasi Anggaran rnenggarnbarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang rnencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selarna peri ode 1 Januari sarnpai dengan 31 Desernber 2019. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp516.740.242.519 atau rnencapai 4296,6 J % dari estimasi pendapatan sebesar Rp 12.026.705.400 Realisasi Belanja Negara pada Tahun 20 J 9 sebesar Rp57.726.645.452.081 atau rnencapai 97,78% dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp59.039.206.791.000. 2. NERACA Neraca rnenggarnbarkan posisi keuangan entitas rnengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desernber 2019. Nilai Aset per 31 Desernber 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.976.767.785.089 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.826.435.382.669; Aset Tetap (Netto) sebesar Rp20.585.09 J .99 J .225; dan Aset Lainnya (Netto) sebesar Rp565.240.411.195. Nilai Kewajiban dan Ekuitas rnasing-masing sebesar Rp7.274.988.246 dan Rp23.969.492.796.843. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional rnenyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelurn pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desernber 2019 adalah sebesar Rp25. 193.017.948 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah Rp55.614.241.904.443 sehingga defisit dari kegiatan opera~ional sebesar (Rp55.589.048.886.495) Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp453.234.764.779 dan sebesar RpO sehingga Kernenterian Sosial Rl mengalarni Defisit-LO sebesar (Rp55.135.814.121.7 J 6). 4. LAPO£l?r.n",CY> klasifikasi berdasarkan dan Catatan atas Laporan Keuangan. d. sosial diakui pada saat terjadinya dari kas umum negara sebesar pembayaran belanja bantuan sosial yang dikeluarkan dalam dalam tahun anggaran tersebut atau dalam yang dan dibeli tahun anggaran bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan sebesar nilai realisasi belanja. e. bantuan sosial yang telah terealisasi namun sampai tanggal belum diterima oleh yang berhak, belum dapat diakui Jvv·,,"'..... beban bantuan sosial di Operasional. Dengan demikian, kemungkinan nilai belanja bantuan sosial tidak sama dengan nilai beban bantuan sebesar belanja bantuan sosial yang baik berupa uang maupun 4. a. Beban diakui saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. b. Beban menu rut klasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan dalam Catatan atas C. Berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S­ 35/K.1 18, dalam hal rekening yang digunakan untuk bantuan sosiaJ merupakan rekening milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui saat dana bantuan sosial tersebut dlsalurkan kepada penerima bantuan sosia1. tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan tunal penyalur, transfer dana ke rekening milik bantuan maupun penambahan saldo pada alat elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh bantuan sosial. d. sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan keuangan yang berada di rekening milik lembaga milik pemerintah pada lembaga penyalur serta yang mempunyai hak pengendalian atas dana sisa dana bantuan sosial tersebut tidak dapat diakui beban bantuan namun 10 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 I) Kas yang Oibatasi Penggunaannya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima; 2) Kas Lainnya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara. 3) Catatan atas Beban Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) e. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam bentuk barang Beras Sejahtetra (Rastra) di Oitjen Penanganan Fakir Miskin diakui saat barang telah disalurkan di titik Oaftar Penerima Manfaat I (OPM I) yang berada di titik Oistribusi sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia hal. 41 huruf H No.1 bahwa Penyaluran Bansos Rastra dari TO ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Bultek SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual hal. 21 no. 3 alinea ke 2 bahwa "Jika barang tersebut masih ada di lembaga penyalur lembaga non pemerintah dan berada di luar pengendalian pemerintah, maka barang yang tersisa tersebut diakui sebagai beban bansos dan tidak dapat diakui sebagai persediaan Satuan KerjalSKPO". 5. A!lci Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. , 11, I I (Jl W. I!' fl. AscI Lanea .. I) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tang gal neraca. 2) Kas Lainnya dan Setara Kas terkait dana Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akllntansi Pemerintahan Nomor S­ 35/K.IIKSAP/III/20 18 diakui apabi la terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara. 3) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: 4) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaanl Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak danlatau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 5) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujlldkan dengan membentuk penyisihan PENJELA SAN OMOM 11 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~11J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: I Kualitas Uraian Penyisihan Piutang Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5% Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kurang Lancar 10% Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Diragukan 50% Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Macet 100% 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 7) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan PerbedaharaaniGanti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua bel as) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pad a tanggal neraca dikalikan dengan: a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. As el Tclap I) Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun. 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. J) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sarna dengan atau lebih dari Rpl.OOO.OOO (satu juta rupiah); PENJELA SAN UMU M 12 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ lAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED .....:.vJIJ UNTUK PERIODE YANG BERAK HIR ~ 31 DE SEMBER 20 19 b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sarna dengan atau lebih dari Rp2S.000.000 (dua puluh limajuta rupiah); c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalanliriqasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 4) Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden RepubJik Indonesia Nomor 7S Tahun 2017 ten tang Penilaian Kembali Barang Milik NegaralOaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/20 17 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pad a Kementerian NegaraiLembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 201S. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian NegaraiLembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pel aksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, danlatau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah. S) Pada tahun 2019, alas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikanlkoreksi yang dilakukan guna menyempumakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar. 6) Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor SO/S/IV-XV/OI /2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalarn LKPP tahun 2019 Unaudited sesuai mekanisme yang berJaku. 7) Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan barn dan nilai akumulasi penyusutannya adalah no!. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penarnbah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan. 8) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang di sebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak be rat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa PENJELASAN UMUM 13 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERI ODE YANG BERAKHIR 31 DE SEMBER 20 19 kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 9) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. j ' ,'IIF1J1'1llCm ·lIc'/ c. Pl.' lIYlIsutan As ct Tel al> 7;'/ilj! I) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian ni lai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan man faat dari suatu aset tetap. 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a) Tanah ; b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c) Aset Tetap yang din yatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat danJatau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 4) Penyusutan Aset Tetap di lakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/20 13 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Man/aat Aset Te/ap Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat Peralalan dan Mesin 2 s.d. 20 lahun Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 lahun Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 lahun Asel Telap Lainnya (Alai Musik Modern) 41ahun [' ;uwng JlIlI)!.klf d. Piu tang .Ja ngka P a njan~ I) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkanJdijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. 2) Tagihan Penj ualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai PENJELA SAN UMUM 14 -!~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ lAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. ·lsL' { '- U llllilt ! e. Asct La in nya I) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua bel as) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga peroJehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/20 15 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwlljlld Masa I Kelompok Aset Tak Berwujud Manfaat ! (tahun) Software Kompuler 4 Franchise 5 Lisensi, Hak Palen Sedemana, Merk, Desain Induslri, Rahasia 10 Dagang, Desain Tala Lelak Sirkuil Terpadu. I Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Palen Biasa, Perlindungan 20 Varielas Tanaman Semusim. I Hak Cipla Karya Seni Terapan, Perlindungan Varielas Tanaman 25 I Tahunan Hak Cipla alas Ciplaan GoUI, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, 50 Hak Ekonomi Produser Fonogram. Hak Cipla alas Ciplaan GoLi 70 5) Dana Lainnya terkait Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.I/KSAP/UI/20 18 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan tetap disetorkan ke penerima manfaat. 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku PE NJELA SAN UMUtvl ! 15 ..e~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 yaitu harga perolehan dikurangi akllmulasi penyusutan. ;":ewojinOIl 6. ('wa j ihan a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1) Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 2) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ck uil(1S 7. EI\.lIitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu peri ode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekllitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Re,'Uiuosi Bu/'Ung 8. KO l'eks i Penca tata n Hasil Revalufi!> i Bil ra ng M ilik Negarn Milik :\'egam a. Koreksi pencatatan hasil revaluasi BMN (koreksi pencatatan) dilakllkan pad a laporan kellangan level K/L, sedangkan untuk laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian selurllh KlL (Laporan Barang Milik NegaralLBMN) tidak perlu dilakllkan koreksi. b. Sesuai dengan ketentllan yang diatllr dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahlln 20 17 ten tang Penilaian Kembali Barang Milik NegaralDaerah dan Peratllran Menteri Keuangan Nomor J J81PMK.06/20 J7 ten tang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, objek revaillasi terdiri dari BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20 IS, dengan klasifikasi sebagai berikllt: 1) Aset tetap berupa: tanah; gedung dan bangunan; sertajalan, irigasi, dan jaringan Galan, jembatan, dan bangllnan air) pada KlL. 2) Aset lainnya berupa aset tetap pada KlL yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. c. Koreksi pencatatan dilakllkan terhadap: I) Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi revaillasi (Koreksi Penilaian Kembali dan Koreksi Kesalahan input IP dengan kode PEN JET.JA AN UMUM 16 1 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED -...:&I1JJ UNTUK PERI ODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER2019 transaksi 205, 224, dan 225), misalnya akun Aset Tetap!Aset Kemitraan yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap!Aset Kemitraan di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap! Aset Kemitraan di Laporan Operasional (LO), Revaluasi Aset Tetap di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi. 2) Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi barang berlebih (kode transaksi 120 dan 130), misalnya akun Aset Tetap yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional (LO), Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi barang berlebih. d. Dalam penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2018, telah dilakukan koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b. Mengingat bahwa hingga saat ini hasil peniiaian kembali BMN belum dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP semester 1 tahun 2019, koreksi dimaksud tidak perlu dilakukan jumal balik. e. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa laporan keuangan level satker, wilayah, eselon T, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh KlL (Laporan Barang Milik NegaralLBMN) masih mengandung saldo terkait revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka I, dipandang perlu untuk melakukan koreksi pencatatan atas transaksl-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, di mana transaksi-transaksi lanjutan terse but terjadi selama semester I tahun 20 J 9. f. Terdapat tambahanjurnallanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi­ transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-j urnal tersebut di lakukan pada peri ode semester II tahun 2019 sampai dengan triwulan III. g. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No: S-189!PB!2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian NegaraiLembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1, Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited 2019. PENJELA SAN UMUM 17 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 B. PEN.JELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALlSASl ANGGARAN Reuitsasl Pendapa/all 8.1 PENDAPATAN Rp5/6.740.242.5/9 Realisasi Pendapatan untuk peri ode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp516.740.242.519 atau mencapai 4296,61 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 12. ()26. 705.400 Rincian Pendapatan per UKE I Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 Uraian Estimasi Realisasi %ReaIAngg. Sekretariat Jenderal 3.550.750.000 10.345.934.981 291 ,37 nspektorat Jenderal 110.153.920 o Otjen Perrberdayaan Sosial 700.000.000 9.317.014.410 1331,00 Dljen Rehabil~asi Sosial 995.808.000 2.166.105.396 217,52 Otjen Perlindungan dan Janinan Sosial 94.265.803.042 o Otjen Penanganan Fakir Mskin 392.827.646.066 o Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial 6.780.147.400 7.707.564.704 113,68 Jumlah 12.026.705.400 516.740.242.519 4296,61 Berdasarkan tabel diatas, rincian Realisasi Pendapatan menurut Eselon I untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: I. Sekretariat lenderal Rp 10.345.934.981 No Uraian Akun Nominal 1 Pendapatan dari Perrindahtanganan BMN Lainnya 483.210.000 2 Pendapatan Sew a Tanah, Gedung dan Banguna 6.958.594.182 3 Pendapatan Jasa Lermaga Keuangan (Jasa Giro) 4.944 4 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 2.516.296.523 5 Penerinnaan Kermali 8elanja Pegaw ai Tahun Anggaran Yang Lalu 54.961.295 6 Penerinnaan Kermali 8elanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 292.067.172 7 Penerinnaan Kermali 8elanja tv'odal Tahun Anggaran Yang Lalu 40.800.865 Jumlah 10.345.934.981 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 18 ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 2. Inspektorat Jenderal Rp II 0.153.920 No Uraian Akun Nominal Pendapatan dari Perrindahtanganan BrvN Lainnya 80.455.900 2 Penerimaan Kermali Belanja Pegaw ai Tahun Anggaran Yang Lalu 29 .567.420 3 Pendapatan Anggaran Lain-Lain 130.600 Jumlah 110.153.920 3. Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp9 .317 .014.410 No UraianAkun Nominal Pendapatan dari Pemlndahtanganan BMN Lalnnya 250.108.000 2 Pendapatan Perizinan Lainnya 1.245.189.272 3 Pendapatan Jasa Leml:>aga Keuan an Jasa Giro) 5.906.71 5.082 4 Pendapatan [)enda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 220.964.669 5 Penerimaan Keml:>ali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 99.981.375 6 Penerimaan Keml:>ali Belanja Sarang Tahun Anggaran Yang Lalu 481.869.569 7 Penerlmaan Keml:>ali Belanja Nbdal Tahun Anggaran Yang Lalu 4.555.912 8 Penerlmaan Keml:>ali Belanja Bantuan SoslalTahun Anggaran Yang Lalu 1.107.630.531 Jumlah 9.317.014.410 4. Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp2.166 . 105.396 No UraianAkun Nominal Pendapatan Penjualan Hasil A"oduksl Non Lltbang Lainnya 95.668.000 2 Pendapatan dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan 16.200.000 3 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Masin 152.683.386 4 Pendapatan darl Pemlndahtanganan B~ Lainnya 333.027.600 5 Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan 500.083.452 6 Pendapatan Sewa Peralatan dan Masin 1.000.000 7 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan nformasi 572.642.500 8 Pendapatan Jasa Lainnya o=;;;.;==­ 77.266.000 9 Pendapatan Jasa Leml:>aga Keuangan (Jasa Giro) 4 .715.234 10 Pendapatan [)enda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 26.869.774 11 Penerimaan Keml:>ali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 140.746.613 12 Penerimaan Keml:>ali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 108.115.682 13 Penerimaan Keml:>ali Belanja Nbdal Tahun Anggaran Yang Lalu 20.742.329 14 Penerimaan Keml:>ali Belanja Bantuan SosialTahun Anggaran Yang Lalu 116.244.826 15 Penerlmaan Keml:>ali PersekoUUang r..tJka Gajl 100.000 Jumlah 2.166.105.396 PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 5. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp94.265.803.042 No Uralan Akun Nominal 1 Pendapatan dari Perrindahtanganan flMIj Lainnya 82.855.200 2 Pandapatan Jasa Lerrbaga Keuangan (Jasa Giro) 454.012.769 3 Pandapatan Panyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegaw ai Negeri Buksn 17.500.000 Bendahara atau Pejabat lain 4 Pandapatan Oenda Penyelesaian Pakerjaan Parrerlntah 377.325.401 5 Panerlrraan Kerrball Belanja Pegawal Tahun Anggaran Yang Latu 21.364 .164 6 Panerirrean Kerrball Belan)a Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 1.357.376.191 7 Panerirrean Kerrbali Belanja M:ldal Tahun Anggaran Yang Lalu 351 .604 . 58 8 Panerirrsan Kerrbali Belanja Bantuan SosiaITahun Anggaran Yang Lalu 91.603.764.659 Jumlah 94.266.803.042 6. Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp392.827 .646.066 No Uraian Akun Nominal 1 Pendapatan dari Pemndahtanganan BM'II Lainnya 390.000 2 Pendapatan Jasa Lermaga Keuangan (Jasa Giro) 3 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan PerTerintah 673.003 4 -n nerimaan Kermali Belanja Pegaw ai Tahun Angga­ra -'y ""a -n " Lalu -g 76.364.335 5 PenerirTean Kermali Belan~ Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 6 Penerimaan KermaU Belanja Bantuan SosiaITahun Anggaran Yang Lalu Jumlah 7. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Rp7.707.584.704 No Uraian Akun Nominal 1 Pendapatan dari Perrindahtanganan BfvfII Lainnya 257.957.000 2 Pendapatan Sew a Tanah, Gedung, dan Bangunan 270.296.234 3 Pendapatan ~ianiSeleksi Wesuk Pendidikan 571 .900.000 4 Pendapatan Biaya Pendidikan 4.897.000.000 5 Pendapatan Pendidikan Lainnya 580.950.000 6 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 504.883.000 7 Pendapatan Jasa Lel'Tbaga Keuangan (Jasa Giro) 155.676 8 Penda atan Denda Penyelesaian Pekerjaan Perrerintah 437.154.481 9 Penerirraan Kel'Tbali Belanja ~aw ai Tahun Anggaran Yang Lalu 98.913.041 10 Penerirraan Kel'Tbali BelsnJa Barang Tahun Anggsran Yang Lalu 66.513.535 11 Penerirraan Kel'Tbali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 21 .860.569 12 Pendapatan Anggaran Lain-Lain 1.188 Jumlah 7.707.584.704 Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan pada Kementerian Sosial Rl adalah sebagai berikut: PENJELA SAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 20 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ~~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1~J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Rincian Estimasi dan Realisasi menurut Jenis Pendapatan Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 Periode yang 8erakhir 31 Desember 2019 Uralan Estimasi Realisasi %ReaIAngg. Pendapalan dari PeniJalan. Pengelolaan BMIl, vran Badan 4.179.859.400 9.482.528.954 Usaha Pendapatan Adrrinistrasi dan Penegakan I-lJkum 700.000.000 1.245.189.272 Pendapalan PeOdidildal Tahun Anggaran Yang Lalu 439 .564.333 4 PenerilT'Ban Kerrbali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu 484 .339.181.894 5 PenerilT'Ban Kerrbali PersekoVUang MJka Gaji 100.000 6 Pendapatan Anggaran Lain-lain 131 .788 Jumlah 487.786.606.369 Selanjutnya, realisasi pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 20) 9 dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 52,72%. Kenaikan ini disebabkan naiknya seluruh pos pendapatan khususnya untuk pendapatan yang berasal dari Pendapatan Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha sebesar 77,91 %; Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar 65,40%; Pendapatan Denda sebesar 563,39%; dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 53, J 2% dengan perincian sebagai berikut: PE . JELASAN ATAS POS-POS LA PORAN REAL I SAS I 22 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ lAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Realisasi Pendapatan Menllrllt Jenis Pendapatan Untukperiode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikm' PenWlllln Rlndapatan dali Panjualan, Pengelolaan ElM'l. kltan Badan usaha,_ __ Rlndapalan Adn'inistrasi dan Rlnegakan t1Jt\um Rlndapatan Jasa Lamya 649.908.500 604.527.000 7,51 Rlndapalan Rlndilikan, Bodaya, ~et, dan Teknologi 6.554.733.000 5.877.600.000 677.1 33.000 II ,S< Rlndapalan Bungs, Pengelolaan Rekenilg Rlrbankan 7.441 .992.593 6.678.181.702 763.810.891 11.44 Rlndapatan Denda 3.579.283.831 539.544.887 3~ -=:----' = .039 .738. 944 563,3E Rlndapatan Lail-lail 487.786.606.369 318.573.482.815 169.213.123.554 53," Jumlah 516.740.242.519 338.356.086.414 178.384.156.106 Grajik Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 600.000. 000.000 500. 000.000 .000 400.000.000.000 300 .000. 000.000 20 0.000.000.000 100.000.000.000 o Rea li sasi Pendapat an TA 2019 . TA 2018 R('()/isasi fie/ania B.2. BELANJA Rp57726.6-15452.08/ Real isasi Belanja Kementerian Sosial RJ untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp57. 726.645.452.081 atau 97,78% dari anggaran belanja sebesar Rp59.0J9.206.791.()OO. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 16.492. 502. 581. OJ 7 atau sebesar 40,00% dari realisasi belanja pada periode TA 2018 sebesar Rp41.234.142.87J.()44 Perbandingan antara pagu dan realisasi belanja Kementerian Sosial untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut: PENJELASAN ATA S POS - POS LAPORAN REALISA S I I 23 ANGGA RAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~JJI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kement erian Sosial Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 60.000.000.000.0 00 r-­ 50.000.000.00 0.000 ~~ 40 .000 000.000.000 =-=' 30.000.000.000.000 20.000000.000.000 10.000.000.000 .000 - - ,/ o TA 2019 TA 2018 Pagu Reali sa si Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Sosial Untukperiode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Kenalkanl 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Penurunan 59.039.206.191.000 =~~~;;:;:~~~ ::==~~~~~;: ~=::;;~=::::::: 51.726.645.452.081 97,78 115,02 B.2.1. Realisasi Belanja B.2.1.1. Belanja Kementerian Sosial menurut Unit Eselon I Realisasi Belanja Kementerian Sosial sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dirinci menurut Unit Kerja Eselon I sebagaimana dapat dil ihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi terbesar pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp34. 763. J 81.659.013 dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp20.113.590.63J.266 dengan alokasi belanja terbesar adalah pada Belanja Bantuan Sosial. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut: PENJELASAN ATAS POS -POS LAPORAN REALI SAS I I 24 AN GGARAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menuru/ UKE I Un/uk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 Perbandingan antara realisasi belanja menurut Unit Kerja Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Perbandingan Realisasi Belanja Menuru/ UKE I Un/uk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Kanalkanl 31 o... mbe r 2018 505.989.558.755 :==~~~~;: :==:;~~~~~ 1 1 . 31 .96 " 92. 34 763.1 61 .659.013 20.113.590 633.266 695.250. 761.769 41.234.142.87 8.2.1.2. Belanja Kementerian SosiaJ menurut Program Rincian Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggaJ 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut: P ENJE LASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI I 25 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONE SIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 PPROGRAM ANGGARAN REAUSASI , Program ~kungan Manajerren dan Pelaksanaan 457.427.070.000 TUgss Teknis Lailnya Kerrenlerian Sosial ProgramPengaw assn dan Penllgkalan 48.506.224.000 47.785.102.711 Akunl8blilas Aparalur Kerrenlerian Sosial Program Pendidikan. Pelatihan. PenelHian. dan 725.179.600.000 Pengerrtangan dan penyukJhan Sosial Program RehabiHasi Sosial Program Perll1dungan dan Jamnan SosiaL Program Perrberdayaan Sosial Program Penangan Fakir Mskil 21.305.110.21 3.000 Total8elanja KetOI' 59.039.206.791.000 PengenilaUan Belanja Total8elanja (Netto) 59.039.206.791.000 57.726.645A52.081 B.2.l.3. Belanja Kementerian Sosial menurut Jenis Belanja Belanja Kementerian Sosial menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut: Rincian Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 Untuk P.rlode Vang Berakhir 31 De.ember 2018 Urala" % ..... 1 Angp,." .....11•••1 ~ngemb.lI.n Belanja ~lto st•• Artggaran Angg. 010 FIlu-" 488.3117 32&.000 _ .858.1188.110 _.017658 411 ;a 17111.780 8 '_ ji Borang U,.1I31807 3ee8'8M 01'8 .1116.863.1188.2Ol1 q .73 322.6 4 74 000 310.686.6<3.023 25102Un 318.:J.4o\.518.2 I"" o Belanja Belanja Belilnj a Belanjil Pegawai Barang Modal Bansos Anggaran Realisasi Sampai dengan 31 Desember 2019 Realisasi Belanja secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 40,00% dibandingkan peri ode sampai dengan 31 Desember 2018 . Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan anggaran sebesar 36,06% terutama kenaikan anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang berasal dari pelaksanaan program guna mengentaskan kemiskinan. Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Sosial untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 20 19 dan 3 1 Desember 2018 dapat di1ihat pada tabel di bawah ini: Perbandingan Realisasi Belanja Un/uk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 NAIK URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikanl Penurunan (TURUN) % Belanja Pegawal 480.617.558.411 471.787.790.216 Beranja Barang 3.665.853.868.269 3.472.332.616.879 Belanja MJdar 319.344.518.246 134.171.280.952 Belanja BantuanSosral 53.260.829.507.155 37.155.851 .182.997 16.104.978.324.158 ~~~ Jumlah 57.726.645.452.081 41 .234.142.871.044 16.492.502.581.037 40,00 Rincian perbandingan alokasi anggaran untuk T A 2019 dan T A 2018 dengan perincian: PENJELASAN ATAS PO S- POS LAPORAN REALISASI I 27 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~~~J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenalkanl Penurunan NAlK (TURUN) Belanja Pegaw ai 489.387.325.000 483.523.265.000 Belanja Barang 3.814.831.867.000 3.663.144.397.000 Belanja tv'odal 322.514.274.000 138.894.897.000 Belanj13 Bantuan Sosial 54.412.473.325.000 39.109.574.370.000 Jumlah 59.039.206.791 .000 43.393.136.929.000 Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Pos-Pos Realisasi Belanja dapat dijeJaskan sebagai berikut: l3e/anja Pegawai B.3. Bclanja Pcgawai Rp-/80.6/ 7558.4/ / Realisasi Belanja Pegawai peri ode 31 Desember 2019 dan peri ode 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp480.617.558.411 dan Rp471. 787. 790.216 atau terjadi kenaikan sebesar 1,87% dari tahun lalu. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan anggaran terhadap Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 20 19 sebesar 1,21 % dari anggaran untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan diantaranya karena adanya penambahan pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan penambahan pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai dengan kontrak kerja, adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 5%, dan adanya kenaikan pangkat pegawai. Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 NAlK (TURUN) % Belanja Pegawai 489.387.325.000 483.523.265.000 1,21 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai menurut Unit Kerja Eselon J Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 PENJELASAN ATAS POS -POS LAPORAN REALI SAS I 28 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~~1J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai menurut Jenis Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIAN JENIS BELANJA 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Nilk Belanja Gaji Pokok FNS 194.803.540.170 187.126.686.303 7.676.853.867 4,10 Belanja Perroulatan Gaji FNS 3.024.313 2.611.435 412.878 15,81 Belanja Tunjangan Suanillstri FNS 13.574.173.932 13.125.620.116 448.553.816 3,42 Belanja Tunjangan Anal< FNS 3.735.699.870 3.644.669.051 91.030.819 2,50 Belanja Tunjangan Struktural PNS 9.405.890.000 9.470.480.000 (64.590.000) (0,68) Belanja Tunjangan Fungsional FNS 9.921.610.000 9.800.665.000 120.945,000 1,23 Belanja Tunjangan FRl FNS 1,164,600.094 953.167.142 211.432,952 22,18 Belanja Tunjangan Beras FNS 9.083.735.480 9.169.754.820 (86.019.340) (0,94) Belanja Uang Makan FNS 24.255.552.300 24.476.523.050 (220.970.750) (0,90) Belanja Tunjangan Khusus Papua FNS 195.155.000 202.800,000 (7.645.000) (3,77) Belanja Tunj. Lan-Ian Terrrasuk liang [)Jka PNS Dalam dan Luar Belanja Tunjangan Ltrum FNS 5.619.955.000 5.524.380.000 95,575.000 1,73 Belanja Tunjangan A'ofesi Dosen 3.885.576.100 3,725.582.200 159.993.900 4,29 Belanja liang LerrtJur 1.391.764.550 1,214,888.825 176.875.725 14,56 Belanja Pegaw ai (Tunjangan KhususlKegiatan) 203.818.410.001 203,531,446.165 286.963.836 0,14 ~um llh B11ll11jl Kolor 471."9.274.107 PengerrtJalian Belanja Pegaw ai (241.128.399) (181,483,891) umllh B11lan,11 BIIr.lh 480.817.558.411 471.787.780.211 Beton/a Bari/llg B.4 Belanja Barang Hp3. 665.853 868. 26 51 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 20 19 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.665.853.868.269 dan Rp3.472.332.616.879. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,57% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan anggaran di Tahun Anggaran 2019 sebesar 4,14% serta meningkatnya realisasi kegiatan untuk melaksanakan program Kementerian Sosial. Beberapa pos yang mengalami kenaikan di antaranya adalah pada pos Belanja Barang OperasionaJ, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Perjalanan Luar Negeri, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, dan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat. Sedangkan apabila dilihat dari realisasi berdasarkan Unit Kerja Eselon I, dapat diketahui bahwa kenaikan realisasi Belanja Barang terbesar pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial terkait pengeluaran untuk program kediklatan dan perjalanan dinas terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). P E J E LASAN ATAS POS- POS LAPORAN REALISASI I 29 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Barang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 NAlK (TURUN) % Belanja Barang 3.814.831 .867.000 3.663.144.397.000 4,14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang menurut Unit Kerja Eselon I Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Perbandingan Realisasi Belanja Barang menurut Jenis Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 NAlK(~IM) URAIAN 31 Deaember 2019 31 Deaember 2018 KenalkaniPenurunan % Belarja Barang ~raslonaJ BeIa($I Barang ~ slonal ",,,,,,,,,,,,,,,,==:;:::::===:: 2.166.831.772.561 ","""",,,,",,,",,,""~,....,.:=-....... Belanja Barang Persediaan 39.718.004.607 ======::0 Belanja .lasa 267.795.043.034 256.574.566.411 Belanja Perreiharaan n.817.021 .240 82.075.536.843 Belanja Alrjalanan ~m Nageri 987.660.060.061 8elanja FIIrjalanan Luar Nageri ....;;;;;;;;;;i_ _5.397.323.522 ___ 2.;;; _....;;;: 7;;;;; 18::.81:.; 97 4.;,;. 9~:==:;==:;:;::; ;:::=~:: :.;;, ". Belanja Barang "nlllk diserahkan kepada Masy ,=="" ",,=;;;;;::~~ 11.847.568248 ::===~=== !;;:====: 4~ 000 '====~ r-----i , ===.5OO. Belanja Barang Fosik dan Fllrunjang Dana Dekonsenlrasi Belanja Barang Lainnya unluk diserahkan kepada Masy. 20.211.508.500 1.792.924.550 Jl8Tllah Belaill Kotor 3.696.467.439.146 3.507.483.121 .113 188.984.318.033 5,39 Fllngerrtalsn Belanja (30.S13.570.8n) (35 150.504234) '--_.....;:;~=rJt-' ..._ _~ Jumlah Belanja 3.665.853.868.269 3.472.332.616.879 8e/ollja Moda/ 8.5 Be/ania Modal RpJ /9 3·/.15/0. 2.j(j ReaIi sasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp319.J44.5J8.246 dan RpJ34. /7/. 280.952. PE NJ ELASA N AT AS POS -POS LA PORA N REAL I SAS I I 30 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1J1 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi man/aat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 138,01% dikarenakan adanya kenaikan anggaran sebesar 135,59% dari tahun 2018. Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 NAlK (TURUN) URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 % Belanja Modal 322.514.274.000 136.894.897.000 135,59 Selanjutnya apabila dilihat dari realisasi Belanja Modal menurut Unit Kerja Eselon I, dapat diketahui bahwa pengeluaran signifikan terdapat pada: J. Sekretariat lenderal dengan realisasi terbesar terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam operasional pemerintah pada satuan kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp51.082.839.760; 2. Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial dengan realisasi terbesar terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Direktorat lenderal Rehabilitasi SosiaJ sebesar Rp26.109.449.700; 3. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dengan realisasi terbesar pada Belanja Modal Tanah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebesar Rp72.449.805.888. Perbandingan Realisasi Belanja Modal menurut Unit Kerja Eselon I Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 UKEI 31 Desember2019 31 De••mber2018 ~~;r.;r;:;:;;;:r.: ( ;;::::::==::::: e;;; 10.7 .2 5. U . 18. :==--=iiWi;;:;;::;;:P;:= ~;;~ PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI I 31 ANGGARAN ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~JJJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Perbandingan Realisasi Belanja Modal menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 =..-=.-.== URAIAN Belanja Mldal Tanah 90.527.836.808 34.457.197.247 Belanja Mldal Peralatan dan Mlsin 126.465.585.186 48.700.378.774 Belanja Mldal Gedung dan Bangunan 85.199.054.457 36.235.529.605 Belanja Mldal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.085.705.450 Belanja Mldal Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian '--_ _ Jumlah Belanja B.S.1 Bclanja Moda 1Tanall Real isasi Belanja Modal Tanah untuk untuk peri ode yang berakhir 3 I Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp90. 527. 836. 808 dan Rp34.457.197.247. Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 naik sebesar 162,73% jika dibanding untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 disebabkan terjadinya kenaikan anggaran di Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Modal Tanah sebesar 159,61 % dibanding Tahun Anggaran 2018 . Belanja Modal Tanah tersebut terdapat pada: No Nama UKE I 1 OOB'N PB..A llHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMlrkahop Ko"","rren1aritas PKH Tahap 2 T,hun 2019 13-01-2020 EEB 132G4UKDTORCl( 2.904.000 Pengerrbaian BalanJa fuit>oard keg. Raloard keg. VIOrk5hop Ko"","rrenlar'a. 13-01·2020 PKH Tahap 2 Tahun 2019 29.625.000 'Pengerrbalian Belanja Perjadn rron~orng dan eva!ua.; kabi1aian belanja barang perjadn asistensi koordinasiwlayah 20-01·2020 A783F2G4~162BF4 Tahun 2019 22-01-2020 323321JNeR:Ra80N 1.126.000 ~~::~n Balanja Honor Tm Sakre1artal PKH Kablltowc · Di Palu 1.486.980 Balai R ~ h abil i( asi Sosial Penyandang Di sati !itaa Me ntal "Dharma Gun,," Di Bengkutu 1.288.81 0 Balai Re habl ftasi Sosial Penyan dang Di satiljtas Sensorik Rungu Wicara "Me la ti " 250.055 Balai Rehal:i !i t8si Soaial An ak Yang Meme rluk an Perlindungan Khusu s "'oddo~li" Di Makassar 200.000 Sekrt tari at Direktorat Jenderal Reha tili tasi Soaia! 23.424.534 Laka Rehal:ilit asi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 6.72 1.715 Total 45.177.839 b. Piutang Lainnya dimana posisi per 3 J Desember 2019 dana bantuan sosial berada di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebesar Rp7.321.271 pada satuan kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. c. Piutang Lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 20 J 9 dana bantu an sosial berada di Rekening penerima bantuan sosiaJ sebesar Rp8.839.881.908 dengan rincian sebagai berikut: PENJE LAS AN ATAS POS - POS NERACA i S6 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 No Satuan K.rJa Total Plutang TglS.tor NTPN Katarangan Surat Perintah Pengerrbaian ke Kas Negara tanggal 6 Februari 2020; Berita Acara Hasi Orektorat Rehab~itasi 109.000.000 7 Februari 2020 97aA52G4UK30SH30 109.000.000 Peneitian lerhadap PenyakJran SosialAnak Dana Banaas Rehsos Anak tanggal4 Februari 2020 dan disetor ke kas Nagara Penerirra Mantaat yang tidsk mencairkan bantuan dirrana posisl per 31 De$entler 2019 dana banSOB berada di 458.400.000 11 Februarl2020 779B148VU981PR08 458 .400.000 Rekenino penerirra ,bansaB Bentu LU Surat Perontah Pengen1:>alian ke Ka$ Negars tanggal 10 Februarl 2020; Berita Acer. Penelilian tangosl Oreklarat Rehabilitas; 10 Februarl 2020 Soslel Lanjut LIsts Penerima ~nfaat yang tidak rrancairkan bantuan dimElna posisi per 31 Oeserrber 2019 dana bansos barade di Rakeni"g Penerilra Bansos 372.000.000 11 Februarl 2020 A97D155DE3R26U17 372.000.000 Dukungan KakJarga Sural Parintah Pange,",aian ke Ka5 Negara langgsl1 0 Februari 2020 Berita Acera Panelitian langgal10 Februari 2020 . , Aut.ng Sublat, Orektorat Rehab"itasi 830.400.000 830.400.000 So5ial Lanjut Usia Berh. acara hasil penelitian terhadap penyaluran dana 27 Marel 2020 B594430EEf'M\lO()T 7291 191 462 bansos as"lansi sosial . . . panyandang disabil~a5 (ASPO) tahun 2019 tanggal1 April 2020 Sural perintah penyetoran ke 7.650.209.797 Orektorat Rehab~itasi 355.418.335 kas negara Norror 14 Apri 2020 7025055DE412HA4L 3 Sos ~I Peny sndang B.334/Kemensos/4.31BS.01.021 Dsabilitas 4/2020 langgal 2 April 2020. Sural perintah penyetoran ke OS Apri 2020 56CF28r-DDEAE21.!RL. 3.800.000 kas negar. Norror 336/Kemen$05/4 .3/BS.01.02141 2020 langgal3 April 2020 Sublotal Plulang RSPO 7.650.209.797 250.272.111 27 Maret 2020 C74281 JNEPKTTORJ 250.272.111 Belumdiselorkan per 31 Deserri>er 2019 Subtotal Plulang Direktorat Rehab~it8si 7.900.481.908 So5ial Fenyandang CiS8b~~as Totol 8.839.881.908 5. Direktorat lenderal Perlindungan dan laminan Sosial di sebesar Rp350 .128.646.458 dengan rincian sebagai berikut: PE JE LASAN ATAS POS-POS NERACA I S7 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp78.679.960 dimana per 31 Desember masih berada di pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut: Uralan Jum lah Keterangan Potongan Tunjangan Kinerja pegawal bulan DeserrDer 2019 yang akan disetorkan pads Bulan 27.579.960 Belum Diselorkan Per 31 [)esen-ber 2019 Janusri 2020 melalui rrekanisrre potongan tagihan Tunjangan Kinerja Janusri 2020 Kelebihan perrDsyaran atas honor SCtv'l PKH bulan Telah disetor ke kas negars tanggal 26 DeserrDer 2019 pdp PKH Akses Kab Pulau Taliabu 3.300.000 Februari 2020 dengsn N'T'PI\,I Kec Lede An. Suhartini ECADA610TUDS5ULO Kelebihan perrDsyaran atas honor SCtv'l PKH Bin 10.400.000 Telah diselor ke kas negara tanggal 2B Seplen-ber - [)esen-ber 2019 pdp PKH Kola Februari 2020 NTPN BOCF6610TUDS61A6 Banjarrrasin A.n MJliani Kelebihan perrDsyaran alas honor SCtv'l PKH bulan Telah disetor ke kas negars tanggal 3 Noven-ber Th 2019 An Ariet RahlTSn R:lp PKH Kab 200.000 Januari 2020 dengan NTPN SUrTenep 12CF21 JNEPE90L51 Kelebihan pelT't:layaran atas honor SCtv'l PKH Bin Telah disetor ke kas negars tanggal 8 Januari -rv1aret Th 2019 S,n Srijuliate pdp PKH Kab B.400.000 Januari 2020 dengan NTPN Katlngan FD490BN3DE1 DOIPV Keleblhan perrDayaran alas honor bulan rrei s,d Telah disetor ke kas negars tanggSI 03 aguslus 2019 SDM PKH Kec. Besuki Kab B.OOO.OOO Februari 2020 d ..ngan NTPN Situbondo prov jatim a. n Cucuk Faisal, S. Pd 521 FB6UBDOTCJ74H Kelebihan perrbayaran atas honor SDrvl PKH Kab. 20.BOO.000 Telah diselor tanggal 07 Februari 2020 PasaCl""an an Harna Dew i bulan rv1ei - Desen-ber dengan NTPN ABFE66UBDOVJM07F 2019 .Jumlah 76.679.960 b. Kelebihan pembayaran Hasil Temuan Inspektorat Jenderal tentang Penyalahgunaan Dana Bansos KPM PKH oleh PDP Sosial PKH Kec. Musik kab. Boyolali telah disetor ke kas negara tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN OB6807QLTJF74COC sebesar Rp9.S7S.000 c. Sisa dana Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 masih berada di rekening penerima bantuan sosial dikarenakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat yang tidak bertransaksi sebesar Rp3S0.040.391.498 dengan rincian: Kategorl Penyaluran Bank Jumlah Plutang T gi setor Total Setor Keterangan KKS yaog tidak terdis tribusi 2017-2018 BNI 31.46O.BBO.783 20-Apr-20 47.796.967.559 NTPN 26EF61 JNEFNKODP1 KKS yang lidak lerdislribusi 2019 BNI 31.889.559.116 21-Apr-20 15.553.472.340 NTPN 5B2366IQTW11 944 Telah dilakukan perintah KFM TIdak Bertransaksi 2016-2018 BNI 25.266.961.963 pengerrtlalian ke kas negara dungsn I\k)rror Sural KPM Tldak Bertransaksi 2019 BNI 64.707.145.840 .63913/BS.01.01/4/2020 l.ngg.1 29 April 2020 Telah dilakukan pemtah KRv1 Tldak Bertransaksi 2016-2018 BRI 93.851.642.778 pengerrt>alian ke kas negars dengan Norror Surat KPM Tidak Bertransaksl 2019 BRI 102.864.201.018 .64013185.01.01/412020I8nggal 29 April 2020 Total 360.040.381.488 63.360.438.888 6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Rp26.061.80S dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah Keterangan Autang Perrbayaran liang IVakan 11.291.450 Belum disetorkan per 31 Deserrber 2019 Autang Perrbayaran Tuniclngan Khusus 9.041.130 Belum disetorkan ~r 31 Deserrber 2019 Autang Perrbayaran t-bnor Tenaga Ahli 4.043.910 Belum disetorkan per 31 DEiserrber 2019 Autang Perrbayaran t-bnor Ffarrubakti 1.685.315 Belum disetorkan per 31 Deserrber 2019 Jumlah 26.061.805 PEN JELASAN ATAS POS-POS NERACA 58 .,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA .,,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~JJJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 7, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp512.312A86 dengan rincian: Satuan Karja Jumlah Piutang Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh 50sial 20,919,125 Sekolah linggi Kesejahteraan 50sial (STKS) Bandung 19,111.407 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 50sial (BBPPKS) Bandung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 50sial (BBPPKS) Padang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 50sial (BBPPKS) Banjarrrasin 10,062,605 Pusat Penyuluhan Sosial 2.419,360 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keselahteraan Sosial 324.497,877 Pusat Pengerroangan R"ofesi Pekerja 50sial dan Penyuluh Sosial 121.691.472 Total 512.312.486 a. Satuan kerja Sekretariat Badiklitpensos sebesar Rp20 .919.125,- dengan rincian: Uraian Jumah Plutang Tanggal Setor Jumah Setor NTPN Kelebihan pennbayaran tunjangan kinerja bulan 1.411 .325 05 Maret 2020 1.411 .325 989586U3DP2KM4U Desennber201g Kelebihan pennbayaran belanja bahan non operasionallainnya 19.507.800 30 Maret 2020 19.507.800 750502G4UK7E9J8A IShort Course Tahun 2019 Total 20.919.125 20.919.125 b. STKS Bandung sebesar Rp19.IIIA07 berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 17 lanuari 2020 dengan NTPN 359A248VU95RS04K c. BBPPKS Bandung sebesar Rpl 0 . 104 .345 yang merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 7 lanuari 2020 dengan NTPN 7EE853CIEEJ5PUF3. d. BBPPKS Padang sebesar Rp3.506.295 berupa kelebihan pembayaran uang tunjangan kinerja dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 16 Januari 2020 NTPN FD5BF6U8DOTOl4K3 e, BBPPKS Banjarmasin sebesar Rp I 0.062.605 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumah Plutang Tanggal Setor Jumah Setor NTFN Kelebihan pennbayaran tunjangan kinerja bulan 3.131 .505 20 Januari 2020 3.131.505 (X)23C1 Ji'ERa'M\I6V Desennber2019 Kelebihan pennbayaran belanja Gaji a.n Evi 6.931 .100 15 Januari 2020 6.931.100 982E50N9UUS7VF9Q Budiarti Rafiah Total 10.062.605 10.062.605 f. Puspensos sebesar Rp2A19.360 yang merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 dan telah disetor ke Kas Negara pad a tanggal 24 Januari 2020 dengan NTPN CAEF37QLTJEJRlLU . g. Pusdiklat Kesejahteraan Sosial sebesar Rp324.497 .877 yang terdiri dari: PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 59 ,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLI K INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 201 9 Lkaian Jurr1ah Plutang Tanggal Seto' Jurr1ah Soto, NTPN Kelebihan perrbayar8l1 Tunjangan Ki"1erja 6.762.110 28 Janua,; 2020 6.762. tl0 B5F7C01'1lUUSJJPI-E (Tukin) bulan Desorrt>e, 2019 28 Janua,l 2020 1.782.000 BA3162G4lA<1 COTJ6 28 Janua,; 2020 11.500 OECECl Ji'ti'FOOVa. 04 Feb,ua,; 2020 139.703.100 13F813CIEEM2VNSJ 04 Februa,; 2020 8.734.000 0F7301 J1\&'HA5f'47 04 Februsri 2020 3.956.600 550018N3D64DOONl Kelebihan perrbayaran belanja parjalanan 185.427.800 03 Feb'ua'; 2020 5.045.600 065CC48VU98EA3CE dinas bias& Tahun 2019 03 Feb'uari 2020 5.500 B03922G4lA<3LG7FIU 03 Feb,ua,; 2020 242.500 FB4363aEEM1 T8JJ 03 Feb,u.,; 2020 70.000 D57B27aLTJHVUA46 03 Febru.,12020 2.380.000 544560N9lJJUSMAF6 03 Feb'ua,; 2020 3.495.000 774216U800vJI-IlK9 Keleblhan perrbayaran belanja parjslansn 4 Feb'ua'; 2020 300.000 8702A8N3D640EK8J dinas peket r1"'e8ting deism kola (ahun 520.000 7 Feb'ua'; 2020 220.000 C72F07QLTJI17415 2019 28 Janusri 2020 3 .135.000 B908D51QTUAU24KO 28 Janus,l 2020 950.000 C05C7550E3OH.5CV 28 Janua,; 2020 1.330.000 20AAA7QLTJFMS8VC 03 Feb'ua'; 2020 280.000 980951 Ji'6'H9389P 03 Feb,ua,; 2020 85.000 EAC4CON9lJJUSM6JO 03 FebNari 2020 510.000 C3B746U800VJHlT3 Kelebnan perrbayaran honor jass profesi 15.340.000 07 Feb,us,; 2020 910.000 OFE5248VU98FJABO 07 Februa,; 2020 1.700.000 Bl24B3CHMl69KF 07 Februari 2020 1.080.000 64B8E6U800vKQ5SJ 07 Feb,ua,; 2020 280.000 CC06C48VU98FJ5H 07 Feb,u.ri 2020 3 .570.000 07C200N9UUUTV1UO 07 Feb,us,; 2020 160.000 B08050ilSUUUTV38U 19 Feb,ua,; 2020 1.350.000 633F63CEEMl1SI-U 28 Janus,; 2020 3.700.000 80 f 512G4lAangunan Dengan KDP 15.673.905.372 (107) ReklasifiKasi flllaSUK 11 .182.645.472 (177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (202) Pengeni:>angan Nilai Aset Mutasi Kurang : (45.201.881.091 ) (204) Koreksi Pencatatan NilailKuantitas (75 .143.738) (209) Transaksi t\Iormalisasi BMN (34 .096 .000) (301) Penghapusan (1.068.842.266) (302) Transfer Keluar 303) Hioati (Keluar) (304) Reklasifikasi Keluar 10.048.527.412) (308) Usulan Barang Hilang ke Pengelola (41 .042.000) (188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Penghentian Aset dari Penggunaan) (9.691.612.042) Salao Neraca 31 Desemt)er 0~ 2;-;;; 1-;;: ~.-:O: 9-"";;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;~--~"""'-1 0-;'-"" 2~.2'-; 9""4.9""4-" 41""''""' "' .1 00;;;; 5" Mutasi Tambah: L Saldo Awal sebesar Rp95.178.950 terdapat pada : a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp5.397.500 pada satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat AdiktifLainnya "Galih Pakuan" di Bogor dikarenakan terdapat temuan tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial pad a Tahun Anggaran 20 IS atas aset tetap yang belum terkapitalisasi. b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar RpS9.781.450 pada satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 2. Pembelian sebesar Rp 111 .733 .0SS .224 terdapat pada : a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp71 .759.S31 .699 pada satuan kerja : Satuan KerJa Jumlah PUSAT DATA DAN INFORMA.SI KESEJAHTERAAN SOSiI'.L 51 .081 .142 .260 SEKREfARiI'.T JENDERAL 20.678.689.439 Total 71 .759.831 .699 b. Inspektorat Jenderal sebesar Rpl.SOO.373.500 pada satuan kerja Inspektorat Jenderal. PENJE LAOAN ATA ~ PO S - PO~ NERACA 73 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp2.402.0 16.500 pada satuan kerja: Satuan Kerja Jumlah SB44.040 BALAI LITERASI BRALLE NXlNESIA "ABIVOSO" DI CMAHI 529.100.000 OREKTORAT REHABLfTASI SOSIAL ANAK 499.781.700 BALAI REHABLfTASI SOSIAL LANJUT USIA " GAU MABAJI' DI GOWA 409.520.000 BALAI BESAR REHABLfTASI SOSIAL PENVANDANG OISABLfTAS FISI< "PROF. 371 .416.000 SURAKARTA BALAI REHABLfTASI SOSIAL PENY ANOANG OISABLfTAS M3'ITAL "PHALA MARTHA" 01 SUKABUIIII 266.659.156 BALAI REHABLfTASI SOSIAL ANAK YANG II.EM:R1.UKAN PERLNDUNGAN Kl-USUS "HANOAYAN/' DI 277.877.500 JAKARTA BALAI REHABLfTASI SOSIAL ANAK YANG II.EM:R1.UKAN PERLNOUNGAN Kl-USUS " NAIBONAT' DI 268. '19.100 KUPANG BALAI REHABLfTASI SOSIAL KORBAN PENVALAHGUNAAN NARKOTI4.114.484 (101) Perrbalian 197.450.000 ( 102) Transfer Masuk 70.612.143.100 (103) Hibah (Mas uk) 649.820.000 (105) Penyelesaian Perrbangunan Dengan KDP (107) RekJasWikasl Masuk (113) Penyelesalan Perrbangunan Langsung (130) Koreksi barang Berlebih has II Inventarlsasi 7 097 376.000 (177) RekJasWikasi Deri Aset Lainnya ke Aset TelBp 154 .061 .000 (190) Perolehan hasi Tindak Lanjut Normalisasl 2.079.850.106 (202) Pengerrbangan Nilai Asat 23.793 .568.225 (206) Penerimaan Aset Tetap Renovasi 3.934.868.985 (208) Pengerrbangan Melalui KDP 23.397.563.809 (223) Koreksi Semu Hasil Penilaian Kerrball 5.426.348.940 (224) Koreksl Penllaian Kerrbali BMN 29.715.000 (245) Koreksi Nilai barang Berlebih 781 .121 .000 (247) Koreksi Eku~as Aklbat Koreksl Revaluasi 25.676.494 .000 (331) Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi 5 .805.109.000 Muta.1 Kurang : (178.113.305.285) (204) Koreksi PencalBlBn I'llaVKuantitas (876.848.300) (209) Transaks f NorrnBlisasi BM'! (2 "182.011.000) (225) Koreks i Kesalahan input IP (30.401 .599.000) (229) Koreksi Hasil Revaluesi alBs BM'! yg tidak d~ernukan (7.835.552.411 ) (232) Koreksi Transfer Masuk (5.805.109.000) (301) Penghapusan (120.653.000) (302) Transfer Keluar (70.612.143.100) ( 304) RekJasWikasi Keluar (28.316.778.245) (305) Koreks i Pencatatan (7.855.876.629) (334) Koreksi penghapusan skjbat Koreksi Revaluasi r­ (24.778.810.600) (188) RekJaSlfikasi Deri Aset Tetap ke Aset Lalnnya (347.926.000) ~BMN par 31 Doi a ambar 2018 ="'" 1 .7'8 .128.848:21 IKorek a R8va u aa ~.a at atap~a" a· satka , Kon a olld. . , T aliun 2018 23 ~4'. 018 063 Kor e k a' Revalu aal A a a. T atap p ada Satka , Ina olld. . 1 Sa maa tar I Tahun 2018 63.881 .846.858 Ko,a ka' Re v aluaa' A a at Tatap p a d a Satk a ' iG'n a olldaa . Sam a. tar I T ali un 2018 y a ng (13.110.110.858) d llaku ka n pad . TW 1112018 ~a ¥. l ta!\.a n · ~_v. u • • ' 3 f'tli • • ml)a r 2018 230.867.660.053 Saldo Ni r. c . F!er 31 Dia .mber 2019 1 .7118.12"~ Mutasi Tambah: I. Pembelian sebesar Rp 197.450.000 terdapat pada Sekretariat Jenderal satuan kerja Sekretariat J enderal. 2. Transfer Masuk sebesar Rp70.61 2. 143 .J 00 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Ps ikotropika, Dan Zat AdiktifLainnya "Bambu Apus" di Jakarta. 3. Hibah (Masuk) se besar Rp649 .820 .000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciung Wanara" Di Bogor berdasarkan Berita Acara Hibah BMN Nomor 111PSBGIKS.02/0 1120 19 yang berasal dari Siloam Center For The Blind 4. Penyelesaia n Pembangunan dengan KDP sebesar Rp36.403.039 .634 pada : a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp28.286.878.245 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan . PENJELASAN ATAS POS-POS N E RACA ~ 83 &- e, ,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp8 . 116.161.389 satuan kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin . 5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp27 .070. 122.685 terdapat pada Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang di definitif menjadi aset pada satu bangunan kemudian dilakukan reklasifikasi masuk untuk mengkapitalisasi aset sesuai dengan fisik bangunan yang terbentuk. 6. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp45.463 .000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabi litasi Sosial satuan kerja Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi. 7. Koreksi Barang Berlebih hasil Inventarisasi sebesar Rp7.097.376.000 terdapat pada Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya revaluasi aset tetap di satuan kerja: Satuan Kerja Jumlah BALAI REHA.BILfTASI SOSIAL PENYANOCING DlSABILfTAS FISIK 6.486.913.000 "WlRAJAYA" DIIv\<\KASSAR BALAI REHABILfTASI SOSIAL EKS GElANOCINGAN OCIN PENGEMIS 610.463.000 "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI Total 7.097.376.000 8. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp 154.061.000 terdapat pada Direktorat lenderaJ Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Tumou Tou" Di Manado. 9. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp2.079.850.106 terdapat pad a UKEI I Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja: Satuan Kerja J.;;;.; ;.;;: ,--_.;;.um la h,--_ ;.;.; M9IffiL U BALAI REHABILfTASI SOSIAL ANAK YANG ;-:;::;;;:::;::-; K;-;:7, -;;: A N--=====~ 2.015.585.832 PERLINDUNGAN KHUSUS "HANOCIYANI' DI JAKARTA BALAI REHABILfTASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA, 64.264.274 PSIKOTROAKA, DAN ZAT ADlKTlF LAINNYA "INSYAP' DI WEQ4.N Total 2.079.850.106 10. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp23.793.568.225 terdapat pada : a. Sekretariat lenderal sebesar Rp 18 .251.154 .000 satuan kerja Sekretariat lenderal b. Direktorat lenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp 119.068 . 125 satuan kerja Sekretariat Direktorat lenderal Pemberdayaan Sosial berupa Roling Door utuk Gedung HIT di makam Pahlawan Nas ional Utama Kalibata. C. Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp4.61 0.943.100 pada satuan kerja: PE J ELASA ATAS POS-POS NE RACA 84 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Satuan Karja Jum\8h BALAI R8-lGAN KH.JSUS "1'AI'llAVAI'I' DI JAKARTA 1.087.670.000 BALAI ReiABLITASI SOSIAL LAN:AJT USIA "GAU IMBAJf' III OONA 626.e53.000 BALAI ReiABLITASI SOSIAL FeN AI'llANG DlSABLITAS SENSORI( t£TllA "TAN 10M< Arill BBlGAN KH.JSUS "DARUSSA'ADAK' III ACEH 374.650.000 BALAI BESAR REHABLITASI VOKASIQI'I'IL FeN AI'llANG DlSABLrrAS III CSNONG 364.582000 BALAI REHABLITASI SOSIAL FBW AI'DANG DlSABLrrAS I.9IrAL "IMRGO LARAS" IlIPATI 346.130.000 BALAI REJ-lABLITASI SOSIAL FeN AI'DANG DlSABLITAS SENSQRI< I'£1'RA 'WY ATA GLtIA" III BA/U!'.IG 239.175.000 BALAI LIl'9lASI BRAUE IJolJOI'ESIA "ABrfOSO' III C.M"'I 221.209.000 BALAI REJ-lABLITASI SOSIAL LAI'WT USIA "BLOHI CHARMA" IlIBEKASI 199.263.000 BALAI ReiABLrrASI SOSIAL KORBAN FeN ALAHGLNAAN I'I'IRf(OTI. NG DlSABILrrAS FISIK "INIRAJAYA" DI (281.536.000) flAAKASSAR BALAI REHABILrrASI SOSIAL PENYA NO<>. NG DlSABILrrAS SENSORIK NErRA (61 .997.000) "WYATA GUNA" DI BANOUNG Total ( 34T.926.000) .la/all /rigll" dOli C.12 JALAN, IRIGASI , DAN JARINGAN Jarillgan Rp/IJ2. 663682.83./ Jalan, Irigasi dan laringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rpl02.663.682.834 dan Rpl16.099.265.531 dan terdapat penurunan sebesar (RpI3.435.582.697) atau sebesar (I 1,57) %. Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Sosial Rl terdapat pada: PENJ ELASAN ATAS POS -POS N ERA CA ~ 91 •.~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 URAJAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenalkanl (Penurunan) % Sekretariat Jenderal 19.115.158.444 18.258.187.244 856.971.200 4,69 Ditjen Perrberdayaan Sosial 13.130.093.446 13.551.441.846 (421.348.400) (3,11) Ditjen Rehabilitasi Sosial 59.286.282.952 49.399.788.352 9.886.494.600 20.01 Ditjen Perlindungan Dan Jarrinan 1.389.553.000 1.272.482.000 117.071.000 9,20 Sosial Badan Pendidikan, Penel~ian Dan 9.742.594.992 13.032.629.342 (3.290.034.350) (25,24) Penyuluhan Sosial Satker Konsolidasi 20.584.736.747 (20.584.736.747) (100,00) TOTAL 102.663.682.834 116.099.265.531 ( 13,435,582.697) (11,57) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan laringan dirinci sebagai berikut : Kenaikanl URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 % (Penurunan) Jalan dan Jeni::>atan 46.551.709.875 60.059.211.237 ( 13.507.501 .362) (22,49) Irigasi 38.341.743.268 40.017.530.053 ( 1.675.786.785) (4.19) Jaringan 17.770.229.691 16.022.524.241 1.747.705.450 TOTAL 102.663.682.834 116.099.265.531 ( 13.435.582.697) C.12.1 ,laJan Dan Jembatan Nilai Aset Tetap Jalan dan lembatan pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp46.551.709.875 dan Rp60 .059.211.237 atau mengalami penurunan sebesar (22,49) %. Jalan dan Jembatan adalah Jalan dan Jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki danlatau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan dan lembatan dirinci sebagai berikut: KeDaikaD/ No Nama E.eioD I 30 September 2019 (PoDuNDaD) 1 Sekrelarial Jenderal 8 .849.041.000 2 Diljen Pemberdayaan Sosial 5.868.799.500 3 Ditjen Rehabililasi Sosial 25.332.549.375 23.692.603.375, 1.639.946.000 4 DiVen Perlindungan dan Jaminan 1.201.453.000 117.071.000 10,80 Sosial 5 Badiklil Pensos 5.299.867.000 (3.873.265.000) (42,22) 6 Salke r Konsolidasi (11.39 .253.362) (100.00) Jumiah 46.551.709.875 60 .059.211.237 (13.507.501.362) (22,49) Pada periode I lanuari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Kementerian Sosial Rl tidak merealisasikan Belanja Modal lalan dan Jembatan, adapun mutasi nilai Aset Tetap lalan dan lembatan di Neraca dapat disajikan dalam tabel berikut : PE1JELAS AN ATAS POS - POS NERACA 92 KEME NTERIAN SOS IAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERI ODE YA NG BERAKHIR 31 DE SEMBER2019 d c: e I e b., 2018 ~ Korekal Revl luul Aut Teta ada Salker Konlolldll l Tahun 2018 11.381.263.362 Saldo S1MAK N Ir 31 Denmber 2018 !§! 4.&87.1'7.8 5 M utaal Tambah . Rp 4.360.714.000 (102) Transfer Masuk Rp 3.454.031 .000 (190) Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi Rp 43.705.000 (331) Koreksi Transfer Keluar akibal Koreksi Revalues i Rp 852.978.000 Mutasl Kurang: Rp (6.466.962.000) (209) Transaksi Normalisasi 81M Rp {43.0M.OOOl (225) Koreksi Kesalahan input IF' Rp (2.116.899.000) (232) Koreksi Transfer Masuk Rp (852.978.000) (302) Transfer Keluar Rp Saldo SIM K8M !!11 Rp Ido He rlel pe r 31 Di u mber 2018 Mutasi Tambah: I. Transfer Masuk sebesar Rp3.454 .03 1.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitas i Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat AdiktifLainnya "Bambu Apus" di Jakarta. 2. Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi terdapat pada UKE Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan N arkotika, Psikotrop ika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta sebesar Rp43.705 .000 3. Koreksi Transfer Keluar atas 224 sebesar Rp852 .978.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus" , Jakarta. Mutasi Kurang: 1. Transaksi Normalisas i BMN sebesr (Rp43.054.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitas i Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan N arkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta . 2. Koreksi Kesalahan input IP sebesar (Rp2.116.899.000) terdapat pad a : a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 1.639.295.000 di satuan kerja: PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 93 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLI K INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERI ODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Saluan Karja Jumlah BALAI R8-lABLrTASI SOSIAL PENYAi'OANG OISABILfTAS SENSORIK N:TRA "TAN MYAr -D1 1.795.287.000 BEKASI BALAI R8-lABILfTASI SOSIAL PENYAi'OAt\G D1SABLfTAS rvesTAL "B\.D LLHJR" DI 488.136.000 BANJARBARU BALAI R8-lABILfTASI SOSIAL PENYAi'OAt\G D1SABILfTAS SENSClRIK RlN8U 'lvlCARA "'-BATT' DI 404.011 .000 JAKARTA BALA I R8-lABILfTASI SOSIA L KORBA N FeW ALAi-tGU'JAAN NARKOllKA, PSIKOTROAKA, DAN 176.773.000 ZAT AClKTIF LAII\NYA "GAUH PAKUAN' DI BOGOR BALAI R8-lABILfTASI SOSIAL PENYAi'OAt\G D1SABILfTAS F1SIK"IMRAJAYA" DI MIo.KASSAR 107.574.000 BALAI R8-lABILfTASI SOSIA L ANAK YANG M:M:RLUerdayaan Sosial 6.366.029.453 6 .787.377 .853 (421 .348.400) (6,21) Ditjen Rehabilitasi Sosial 27.892.524.415 19.716.393.415 8.176.131.000 41,47 Badan Pendidikan, Penelitian 1.867.197.000 2.104.283.000 (237.086.000) (11 ,27) Dan Penyuluhan Sosial Satker Konsolidasi 9.193A83 .385 (9 .193.483.385) (100) Total 38.341.743.268 40.017.530.053 (1.675.786.785) (4.19) Mutas i Aset Irigasi dari Belanja Modallrigasi adalah sebagai berikut : Belanja Modallrigasi 338.000.000 Mutasi : Penyelesaian Peni:>angunan langsung 338.000.000 Pengeni:>angan rrelalui KDP 185.000.000 Total Mutasi: 523.000.000 Se lis Ih (185,000.000) Penjelasan Atas Selisih Mutasi Irigasi yang berasal darl Belanja Gedung dan Bangunan yang (185.000.000) membentuk KDP Total Penjelasan Atas Selisih ii se.lis li••••••••• .h Mutas i Aset lrigasi ada lah sebagai berikut : Saldo Neraca per 31 Desember 2018 40.017.530.053 Koreksi Revaluasl Aset Tetap pada Satker (9.193.483.385) Konsolidasl Tahun 2018 Saldo BMN per 31 Desember 2018 30.824.046.668 Mutasi Tambah : 7.939.045.000 (113) Penyelesaian Peni:>angunan Langsung 338.000.000 (208) Pengeni:>angan Melalui KDP 185.000.000 (225) Koreksi Kesalahan input IP 7.416.045.000 Mutasl Kurang : (421.348.400) Koreksi Pencatatan (421.348.400) Saldo BMN per 31 Desem 38.341,743.268 KOreitsl Revaluasl A s et Te t ap pada Satk e r (9.193,483.385) Konsolldasi Tahun 2018 Koreksi Take In Revaluasl3 08sember 2019 ~=~ .1~;:.: 9~93 .483.385 38.341,743.268 Mutasi Tambah: I. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp338.000.000 terdapat pada Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial pada satuan kerj a: Satuan Karja Jumlah BALAI REHA.BIUTASI SOSLA.L KORBAN PENY ALA HGUNAAN NARKOTIKA, 198.000.000 PSIKOTROPlKA, C\l\N ZAT ADlKllF LAINNYA "INSYAP' DI WEL\A,N BALAI SESAR REHA.BIUTASI SOSLA.L PENYANI)6.NG D1SASILITAS INTELEKTUAL 140,000.000 "KARTlNr' DI Te.MNGGUNG Total 338.000.000 2. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp 185.000.000 terdapat pada Direktorat lenderal Rehabilitas i Sosial satuan kerja Balai Rehabilitas i Sosial Lanjut Us ia "Gau Mabaji" di PENJELASAN ATAS PO S- POS NERACA I 95 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEM BER 2019 Gowa. 3. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp7.416.045.000 terdapat pada: a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp7.653 .131.000 pada satuan kerja: Satuan KarJa Jumlah BALAI R&lABUTASI SOSLA.L ANAK YANG ~Uerdayaan Sosisl 895.264.493 895.264.493 Ciljen Rehabilitasi Sosial 6.061 .209.162 5 .990.791.562 70.417.600 1,16 Ciljen Perlindungan Dan Jarrinan Sosial 188.100.000 188.100.000 Badan Pendidikan, Penelitian Dan 2.575.530.992 1.755.214.342 820.316.650 31,65 Penyuluhan Sosial Total 17.770.229.691 16.022.624.241 1.747,706.460 9.84 Rincian Mutasi Aset Jaringan dari Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini: Bela" a Modal Jaringa" 1.747.705.450 Mutasi: Pembelian 1.743.586.850 Penyelesaian Pembangunan langsung Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Pengembangan Nilai Aset 4.118.600 Pengembangan KDP Peralehanl Penambahan KDP Total Mutasi: 1.747.705.450 Selislh Mutasi Aset Tetap Jaringan adalah sebagai berikut : Salda Neraca per 31 Desember 2018 16.022.524.241 Mutasl Tam bah : 1.957.211.956 Pembelian 1.743.586.850 Transfer Masuk Pengembangan Nilai Aset Mutasl Kurang : (209.506,506) Transfer Keluar (209.506.506) Saltto per 31 [)8seml)er 2019 17.770.229.691 Mutasi Tambah: I. Pembelian sebesar RpI.743.586.850 terdapat pada : a. Sekretariat Jenderal satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp856.971.200 b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi sebesar Rp66.299.000 c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial satuan kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura sebesar Rp820 .316.650. 2. Transfer masuk sebesar Rp209.506.506 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat AdiktifLainnya "Bambu Apus" di Jakarta. 3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp4.l18.600 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi . PE NJE LA SAN ATAS POS -POS NERACA I 97 .,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~JJJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Mutasi Kurang: I . Transfer Keluar sebesar (Rp209.506.506) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta. AsCI { rl la/! Laill nm C.13 ASETTETAPLAINNYA Rp21 . 990 1} I {JO(i2 Nilai Aset Tetap Lainnya per 3 1 Desember 20 19 dan 31 Desember 20 18 masing-masing adalah sebesar Rp2J.990.01O.062 dan sebesar RpI4.798.69 7.676 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp7.191 .312.386 atau sebesar 48,59 %. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah. p erala tan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan . Berikut Rincian Aset Tetap Lainnya Kementeri an Sosial di setiap per 31 Desember 2019: Kenaikanl URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018 5ekrelarial Jenderal 1.766.429.930 1.684.151.930 Inspekloral Jenderal 60.995 .750 60.995.750 Diljen Perrberdayaan Sosial 1.867.182.755 1.834.374 .315 32.808.440 1.79 Diljen Rehabililasi 50slal 6 .783.414.139 6 .891.177 .993 (107.763.854) (1.56) Diljen Perlindungan Dan Jarrinan 249.805.500 249.805.500 50sial Badan Pendidikan, Penelilian Dan 11.262.181.988 4 .078 .192.188 7.183.989.800 176.16 Penyuluhan Sosial TOTAL 21 ,990.010.082 98.69 .676 Aset Tetap Lainnya di Kementerian sosial Rl terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut: No A.et Tetap Lalnnya 31 Desember 2018 1 Aset Tetap Renovasi 7.153.651.140 350.000.000. 6.803.651.140 2 Aset Tetap Lainnya 14.836.358.922 14.448.697.676, 387.661.246 2,68 Jumlah 21.990.010.062 14.798.697.676 7.191 .312.386 48,59 C.O.I ASETTETAP RENOVASI Ni lai Aset Tetap Renovasi (A TR) pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing adalah sebesar Rp7.153 .651.140 dan Rp350.000 .000 mengalami kenaikan sebesar Rp6 .803.651.140 atau sebesar 1.934,90 %. Aset Tetap dalam Renovasi adalah Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kelja yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas p elaporan. Aset Tetap Renovasi di setiap dirinci sebagai berikut: PE NJ ELA SAN ATAS PO S-POS ERACA ~ 98 e,&- ,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED --U1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 UKEI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2 Badan Pendidikan, Penelitian, 6.770.842.700 6.770.842.700 100,00 dan Penyuluhan Sosial Jumlah 7.153.651 .140 6.803.651.140 1.943,90 Aset Tetap Renovasi Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.153.651.140 terdapat pada : I, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja: a. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakwanan, dan Restorasi Sosial sebesar Rp350,000.000 berupa renovasi di Taman Makam Pahlawan Seroja, DiJi Timor Leste yang merupakan hibah ATR lintas negara. Belanja Modal yang menyebabkan ATR ini terdapat pada tahun 2008. ATR tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang dihibahkan oleh pihak Kementerian Sosial dengan pihak Kementerian Provinsi c.q Dinas/ Instansi Sosial Provinsi. b, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp32.808.440 yang terletak di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra Bandung berupa gudang penyimpanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. 2. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp6.770.842.700 berupa renovasi pada Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dimana sebesar Rp327 .054.228 menjadi utang kepada pihak ketiga berupa kekurangan pembayaran Belanja modal Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pembayaran Termin III Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos dan akan dilakukan pembayaran pada tahun 2020. Mutasilperubahan Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: Saldo er 31 Desemtier 2018 350.000.000 Mutasl Tambah : ____-=====::: ...__..:. 7.671.039.825 1 .:.~ (101) Perrbelian 3.018.803.940 (105) Penyelesaian Perrbangunan Dengan KDP 6.770.842.700 (107) Reklasifikasi rvlasuk 6.770.842.700 (113) Penyelesaian Perrbangunan Langsung 1.110.550.485 Mutasi Kurang : (10.867.388.685) (204) Koreksi Pencatatan NilailKuantitas (4.000.000) (302) Transfer Keluar (304) Reklasifikasi Keluar Saldo per 31 Desember 2019 Mutasi Tambah: I. Pembelian sebesar Rp3.0 18.803.940 pada : PENJELASAN ATA ~ PO - PO S NERACA 99 .~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1~J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 a. Sekretariat Jenderal Rp936.781.500 pada satuan kerja: Satuan Kerja Jumlah R.JSA T DATA DAN INFORMt>.SI KESEJA~AN SOSIAL 196.421.500 S~ARIATJ~L 740.360.000 Total 936.781.500 b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp32 .808.440 c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp247 .500.000 pada satuan kerja: Satuan Kerja Jumlah DlREKTORAT REJ-IABILITASISOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN 49.500.000 NAPZA SEKRETARIAT DlREKTORAT J8'JDERAL RB-iABILITASI SOSIAL 198.000.000 Total 247.500.000 d. Direktorat Jenderal PerJindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp264 .313 .000 pada satuan kerja: Satuan Kerja Jumlah SBahan KDP ==::::; 5 .297.594 .733 (503) Pengerrt>angan KDP 168.528.051.311 M utasi Kurang : (174.373.279.531 ) (105) Penyelesaian Perrt>angunan Dengan KDP (142.319.041.114) (208) Pengerrt>angan rv1elalui KDP (30.630.495.809) (504) (1.423.742.608) 281.836.313 Mutasi Tambah: \. Saldo A wal KDP sebesar Rp206.197.213 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabil itasi Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat lenderal Rehabilitasi Sosial. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA l l04 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUOITEO UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 2. PerolehaniPenambahan KDP sebesar Rp5 .297.594.733 terdapat pada : a. Sekretariat lenderal sebesar Rp99.500.000 satuan kerja Sekretariat Jenderal b. Direktorat lenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rpl.924.629.068 satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar RpI.886.333.150 satuan kerja: Satuan KerJa BALAI R8-lABIUTASI SOSIAL F'ENY AN:lI\I'(; [)SABIUTAS INTaBlBv£RLUKAN PERLltO.JIIK>AN KHUSUS 200.000.000 "DARUSSA'AQ<\H' [) ACB-t BALAI R8-1ABIUTASI SOSIAL KORBAN F'ENY ALAHGI.JIItIAN N<'IRKOTIKA. PSIKO'TROAKA. Q<\N 122.868.250 ZAT A[)KT1F LAINNY A "SA TRIA" [) BA T1.mAD8'.J BALAI R8-1ABIUTASI SOSIAL F'ENY AN:lI\I\G [)SABIUTAS /,9(TAL "Wo.ROO LARAS" [) PA n 72.237.500 BALAI R8-lABIUTASI SOSIAL KORBAN F'ENY ALAHGI.JIItIAN N<'IRKOTIKA. PSIKO'TROAKA. Q<\N 67.720.000 ZA T ADlKTlF LAINNY A "BA"flU AM" [) JAKARTA BALAI R8-lABIUTASI SOSIAL AN<'IK VAl'(; t>lBv£RLUKAN PERLI/'OJIIGAN KHJSUS 64.420.000 "HANQA. VAfol' [) JAKARTA BALAI R8-1ABIUTASI SOSIAL F'ENY AN:lI\I\G [)SABIUTAS FlSIK ''WRAJA VA" DI MAKASSAR 51 .615.000 BALAI BESAR R8-1ABIUTASI SOSIAL F'ENY AN:lI\I'(; OSABIUTAS 1NT8.8.N 1.092.352.000 ZAT ADI.N PENGEMS uPANGlDllJHl:R' III BEKASI 417.310.000 BALAI REWlBLrrASI SOSIAL ORANG DEJIIGoI.N f-UlN\.N M.o1..N)DEFICIN:Y VRUS 'WASANA 370.899.500 BAHI\GIAU III TERNATE BALAI REWlBLrrASI SOSIAL PENYAt-DIING DlSABLrrAS IleITAL UPHI>.LA MO.RTHI\U III 363.765.000 SUKABLM BALAI BESAR REWlBLrrASI VOKASIONAL PENYAt-DIING DlSABLrrAS III Cl3NONG 339.545.000 BALAI REWlBLrrASI SOSIAL PENYAt-DIING DlSABLrrAS II.£NTAL uMO.RGO LARASu III PAn 273.892.500 BALAI REWlBLrrASI SOSIAL PENYAt-DIING DlSABLrrAS SENSORI< NEIRA ''WYATA GLtlA u III 236.505.000 BAi'VJNG BALAI LrrERASIBRALLE NX>NESIA "ABIYOSO" 01 CM<\HI 200.456.200 BALAI REWlBLrrASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDH DHARM<>.u 01 BEKASI 185.298.000 LOKA REWlBLrrASI SOSIAL ANAK YANG ~UKAN PERLIfIlltlGAN Kl-USUS 174.650.000 uO<>.RUSSA'Ao<>'H' III ACB-i BALAI REWlBLrrASI SOSIAL PENYAt-DIING DlSAB[rrAS NTaEKTLIAL uIIFOTOIM:' III PALU 29.000.000 BALAI REWlBLrrASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGLNAAN NARKOTI.N 21 .616.750 ZAT ADI.N FaA THIIN KESEJIAHTERAAN SOSIAL (BBm.N PEJll)[)l(AN, PEN3..rrlAN O<>.N PENYULUH SOSIAL 8.345.164.955 BALAI BESAR PEN3..rrlAN O<>.N PENGEMlANGAN FaAYANAN KESEJIAHTmAAN SOSIAL 2.325.730.800 (82P3KS) YOGYAKARTA Total 116.781.349.356 Mutasi Kurang: l. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar (Rp 142.319.04 1.114) pada : a. Sekretariat lenderal sebesar (Rp7.496.397.272) satuan kerja Sekretariat JenderaJ. b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial sebesar (Rp28.689.934.245) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. PE JELA SAN ATAS PO S-POS NERACA 106 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2019 c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp457.600.000) satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rpl 05.675.1 09.597) satuan kerja: 5atua n Kerja Jwnlah SEKOl.AH TNGGI KESEJAHTfRAAN SOSLilL (STKS) BAtoJIIG 72..N FELATl-IAN KESEJAHTfRAAN SOSLilL (BBPPKS) BANJARt.'ASN 24.242.158.609 SB.N F'ENXlI.N PENVU.. \l-I SOSLilL 8.983.145."100 Total 105.675.109.597 2. Pengembangan Melalui KDP sebesar (Rp30.630.495.809) pada : a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp7 .047.932.000) satuan kerja Direktorat KepahJawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp 12.199.371.698) satuan kerja: 5a an KarJa BALAI BESARR&lABILrrASI SOSIAL F'ENfAI'(JAI\G DlSABlLrrAS FISIK "PROF. CR SQ&\A.RSCY· DI SURAKARTA BALAI BESAR RBiABLrrASI SOSIAL F'ENfAI'(JAI\G DlSABILrrAS IN1B..EKTUAL "KARTN" DI 1.860.000.000 IDMNGGU\IG BALAI REl-IABILrrASI SOSIAL KORBAN F'ENfALAHGlW.AN WlRKOTlKA. PSIKOTROPIKA. Ql>.N 1.160.072.000 lATADlKTlFLAll\NVA "BAWBUAPUS" DlJAKARTA BALAI REl-IABILrrASI SOSIAL AWIK YAI\G tvev'ERl...UKAN PERLKU\GAN Kl-USUS 1.087.670.000 "HANQoI..YANI" DI JAKARTA BALAI REl-IABILrrASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU M'lBAJr' DI OO>NA 811.653.000 BALAI REl-IABILrrASI SOSIAL F'ENfAI'(JAI\G DlSABlLrrAS S8'lS0RIK f£TRA "TAN MYAr' III 499.100.000 BEKASI BALAI RBiABILrrASI SOSIAL EKS GaAI'(JANGAN Ql>.N PENGEMS "PANGUa LLH.R' () BB.RUSSA·AQI>.H· DI ACEH BllLAI BESAR R&lABILrrASI VOKASI0w.L F'ENfAI'(JAI\G IlISABIUTAS III CIlINOl\G 364.582.000 BALAI R8-lABlLrrASI SOSIAL F'ENfAI'(JAI\G IlISABLrrAS ~AL "M'lROO LARAS' III PA11 346.130.000 BALAI REl-IABILrrASI SOSIAL F'ENfAI'(JAI\G DlSABlLrrAS SENSORlK f£TRA ''Wi ATA Guw." III 239.175.000 BAI\I:OIIG BALAI Lm:RASi BRAILLE NlONESIA "ABIVOSO" III OMAH 221.209.000 BALAI R8-1ABILrrA SI SOSIAL LANJUT USIA "BUCH Dl-lARMlI" III BB.N 144.485.000 ZAT A DlKTlF LA II\NV A "SATRIA" [l BATLRRA DEN BALAI R8-lABILrrASI SOSIAL F'ENfAI'(JAI\G [lSABlLrrAS RSIK "WRAJAYA" DI M'lKASSAR 60.382.000 Total 12.199.371.898 c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp 11.383.192.111) pada satuan kerja: 5 ...__.----atuan Kerja _ BALAI BESAR PEI'ODIKAN DAN FELA TlHAN KESEJAHTfRAAN SOSIAL (BBPPRS) BANJARMlISIN BALAI BESAR PEN3..ITIAN DAN PENGEMlANGAN PELAYAWIN KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.408.104.300 (B2P3KS) YQGY AKARTA SEKOLAH 11NGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STl 10:; j.l~rupakan bag1an oan 51sa esc row BNI T l:InCl p 2 aNI Escrow $cDe'SarRp g log 000 000 T'ilrdillp.. t dokurnen ,ulTlbvr den 1 713500 000 1 713500 000 TOIhap 2 yang OlsaluOo!.an Kt!mtm JI BNBA kepada 3427 KPM dl ITu loJngaguno TOTAL 2.!6II.1Y.14S Z.140.1D..l"-' U ••OOO.OOO PENJELA SA N A TA S PO S - PO S NERACA 1112 .,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLI K INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTU K PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Dana lainnya per 31 Desember 2019 sebesar RpS49.179 .306.S89 terdapat pada : I. Direktorat lenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp 12S.000.000 di satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang merupakan Dana Bantuan Sosial Direktorat PSKBS yang berasal dari hibah langsung Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang masih berada di rekening penampung dan belum di salurkan sampai 31 Desember 20J 9 yang dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan sosial di kota Manokwari pada bulan lanuari 2020. 2. Direktorat lenderal Penanganan Fakir Miskin yang merupakan saldo rekening sisa belanja bansos BPNT tahap 10 sampai dengan tahap 12 yang masih dalam masa penyaluran dan pemanfaatan (lOS Hari ) karena penerima manfaat masih memiliki hak untuk mengambil bantuan yang telah masuk dal am e-wallet nya sebesar RpS49 .0S4.306.S89 yang dirinci disetiap satuan kerja sebagai berikut: Satuan Ke rja 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Direktorat PFMWilayah I 218.933.563.267 Direktorat PFMWilayah II 160.572.852.879 Direktorat PFM Wilayah III 169.547.890.443 Jumlah 549.054.306.589 Dana Lainnya di setiap satuan kerja dan di setiap Himbara adalah dirinci sebagai berikut : No Satuan Kerja BNI BRI BTN MANDIRI TOTAL Ot FfM'Mayah I 126.000.874.251 38.404.308.201 245.681.800 54.282.698.925 218.933.563.267 2 [At FfM'Mayah II 119.781.832.156 12.717.921.874 6.393.357.167 21.679.741 .682 160.572.852.879 3 Ot FfM Wlayah II 117.984.051.777 9.277.673.495 407.782.025 41.878.383.146 169.547.800.443 Total 363.766.758.184 60.399.903.570 7.046.821.082 117.840.823.753 549.054.306.589 ASC I Lain-u/ill C.IS ASET LAIN-LAIN Rp26297 97-16-14 Aset Lain-lain per 31 Desember 20J9 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.29 7.974.644 dan Rp27.417.688.583 Terdapat kenaikan senilai (RpI.I19 .7J3.939) atau sebesar (4,08) %. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lag; digunakan dalam operasi Kementerian Sosial Rl serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset Lain-Lain Kementerian Sosial RI dirinci sebagai berikut: PE JELASAN ATAS POS - POS NERA CA 113 • .~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,.~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~~1J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DE SEMBER 201 9 31 Disemtier 31 Disemtier Nama !:selon I 2019 2018 Sekretariat Jenderal 4.893.314.303 5.568.169.454 (12, m Inspektorat Jenderal 843.928.903 346 .891.839 143,28 Ditjen Perri:Jerdayaan Sosial 451.679.802 1.441.249.802 (68,66) Ditjen Rehabilitasi Sosial 13.134.727.497 11 .384.511.639 1.750.215.858 15,37 Ditjen Perlindungan dan Jaminan 344.153.488 1.208.233.044 (864.079.556) (71,52) Sosial Ditjen Penanganan Fakir Mskin 171.192.231 189.342.231 (18.150.000) (9,59) Badiklit dan Pensos 6.458.978.420 7.315.551.574 (856.573.154) (11,71) Satker Konsolidasi (36.261.000) 36.261 .000 (100,00) Total 26.297.974.644 27.417.688.583 (1.119.713.939) (4,08) Aset Lain-lain terdiri dari : 31 Desem ber 31 Desem ber Kenaikanl No . Uraian % 2019 2018 (Penurunan) Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan 26.060.951.592 27.186.605.531 (1 .125.653.939) (4,14) dalam Operasi Parrerintahan A TB-yang tidak digunakan dalam 2 237.023.052 231 .083.052 5.940.000 2.57 Operas i Parrerintahan Jumlah 26.297.974.644 27.417.688.583 (1.119.713.939) (4,08) ASET TETAP YANG TIDAK LAGI DIGUNAKAN DALAM OPERASI PENIERINTAHAN Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 20J8 sebesar Rp26.060.95!.592 dan Rp2 7.186.605.53! mengalami penurunan senil ai (Rp1.125.653.939) atau sebesar(4 , 14) % Aset Tetap y ang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke p os aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah di setiap adaJah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember Kenalkanl Nama Eselon I % 2019 2018 (Penurunan) Sekretariat Jenderal 4.857.014.303 5.531 .869.454 (674.855.151) (12.20) Inspektorat Jenderal 805.174.903 308.137.839 497.037.064 161,30 Ditjen Perrtlerdayaan Sosial 451 .679.802 1.441 .249.802 (989.570.000) (68,66) Ditjen Rehabilitasi Sosial 12.987.758.445 11 .243.482.587 1.744.275.858 15,51 Ditjen Linjarnsos 344.153.488 1.208.233.044 (864.079.556) (71.52) Ditjen Penanganan Fakir Mskin 171 .192.231 189.342.231 (18.150.000) (9,59) Badiklit dan Pensos 6.443.978.420 (856.573.154) (11,73) (100,00) PE JE LASAN ATAS POS-POS NERAC A 114 .,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED 'wb~JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 201 9 Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut : Sare 0 Eiel(on BMN per 31 DiB'emtier 2018 _ ____............ =_ Mutasl Tambah : 10.160.114.942 (188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 10.160.114.942 Mutasi Kurang : (11.322.029.881) (177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (408,066.100) (299) Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) (11.713.000) (391) Penghapusan (BMNyang dihentikan) (10.602,070,736) (392) Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) (243,180,045) (396) (57.000,000) 26.060.951.592 (36.261.000) (281.536.000) 317.797.000 ";";";';";;';~;';";'~"';";;';";";;';"'--_ _ _ ~_ _ _-, ..~_-:26.060.96 .592 Mutasi Tambah: 1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar RplO.160.114 .942 terdapat pada : a. Sekretariat Jenderal satuan kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp523.418.288 b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp497 .037.064 satuan kerja Inspektorat Jenderal. C. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp6.997.145.233 pada satuan kerja: Satuan KarJa Jumlah BALAI RfHA.BLITASI SOSIAL ANIIK YANG MM:RLUllANG DlSABILITAS t.£NTAL "M'lRGO LARAS' DI PAn 9.067 .380 BALAI RfHA.BLITASI SOSIAL F'BIIY At>llANG DlSABILITAS SENSORIK RI..NGU I/IfCARA 'M3..A'IT' DI 9.100.000 JAKARTA BALAI RfHA.BILITASI SOSIAL KORBAN F'BIIY ALAI-IGlJIIAAN NIIRKOTIKA. PSIKOTROAKA. DAN ZA T 28.350.000 ADlKT'f" LAlfII'IY A "GALt-! PAKLIAN" DI BOGOR BALAI RfHA.BILITASI SOSIAL F'BIIY At>llANG DlSABILITAS SENSORIK I£TRA "W'( ATA GI.JIIA' DI 61.997.000 BANIJUIIG BALAI BESAR RfHA.BILITASI SOSIAL F'BIIY At>llANG DlSABLITAS FISK "PROF. CR S08-iARSO' DI 68.808.000 SLflAKARTA BALAI RfHA.BILITASI SOSIAL F'BIIYAt>llANG DlSABILITAS SENSORIK I£TRA "M'll-IA TMY A" DI 117.047.000 TABANIIN BALAI RfHA.BILITASI SOSIAL ORANG CENGAN I-UMN JM..UIK)ce:1CIENCY VIRUS "WASANII 176.753.333 BAI-IAGIA" DI TERNA1£ BALAI RfHA.BILITASI SOSIAL F'BIIY At>llANG DlSABIlITAS t.£NTAL "BLO LLHK DI BANJARBARU 276.309.500 BALAI RfHA.BLITASI SOSIAL F'BIIY At>llANG DlSABILITAS FlSIK "WP.AJAYA" DI M'lKASSAR 281.536.000 BALAI RfHA.BLITASI SOSIAL KORBAN F'BIIYALAHG\..NA.AN NIIRKOTIKA. PSIKOTROfIllANG DlSABILITAS DI Cl3INONG 518.903.000 SEKRETARIAT DlREKTORAT J8'URAL RfHA.BILITASI SOSIAL 2.0n.692.015 BALAl RfHA.BIUTASI SOSIAL KORBAN F'BIIY ALAI-JGUIIAAN NIIRKOTIKA. PSIKOTROAKA. DAN ZA T 3.034.335.605 ADlKT'f" LAIIWA "BAWElU AAJS" DI JAKARTA Total 8.997.145.233 PENJELAS AN ATAS POS -POS NERACA 115 .~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ".~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED .....;,(./1JI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER2019 d. Direktorat Jenderal PerJindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp2S1.986.060 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. e. Badan Pendidikan, PeneJitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rpl.890.S28.297 satuan kerja: Satuan Kerja _. Jumlah BALAI BESAR PENDIDIKAN c\<\N PELA TIHAN KESEJAHTffiAAN SOSIAL 375.800.000 (BBPAi 18.149.800 5 BRSAIIIF'K "Run1:>ai" IJi Pekanbaru 17.231.456 6 BRSAIIIF'K "Toddopuri" Oi Makassar 108.900 7 BRSLU "Gau Mabaji" Oi Gowa Beranja Barang yang rTBsih harus 427.000 8 BRS ODHIV "Bahagia" Oi Madan dlbayar 9.855.000 9 BRSODHIV 'Wasana Sahagla" Di Ternate 3.239.000 10 BRSPOF "\IIIIraJaya" Oi Makassar 1.923.440 11 BRSPOM "Budl Luhur" IJi Banjarbaru 2.609.800 12 BRSA:>SN "V\lyata Guna" Oi Bandung 2.564.716 13 Direktorat Rehabiritasl Sosial Anak 42.760.000 14 Oit Rehsos Anak Sisa kegiatan hibah UNICEF Total PENJELASAN ATA S POS - POS NERACA 120 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 4. Pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp237.027 .751 dengan rincian sebagai berikut: No Satker Uraian Jumlah 1 Setdijten linjarnsos Tagihan listrik Bulan DeselTber 2018 2.374.036 2 Setdijten linjarns os Tagihan Telepon Bulan DeselTber 2018 360.360 3 Setdijten linjarnsos Tagihan 1V Kabel Bulan DeselTber 2018 1.793.355 Paket Fullboard Weeting Luar Kota yang belum 4 Dit. PSKBA 193.500.000 dibayar per 31 DeselTber 2018 Honor pendarnping petugas penyaluran BSPS yang 5 Dt. PSKBA 39.000.000 belum dibayar per 31 DeselTber 2018 Total 237.027.761 5. Pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp612.820.000 dengan rincian sebagai berikut : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp254.400 .000 dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah Pengadaan perlengkapan peserta Rapat Koordinasi Pelaporan PUsat dan 56 .400.000 1 Daerah di Yogyakarta oleh PT Genilang Jaya Artelindo Percetakan Leaflet Rastra yang disebabkan oleh keterlambatan 198.000.000 2 pendaftaran suplier ke KPPN Per 31 Oesember 2018 ~_~~_~_~~_ _ Total ~ 264 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ ...= " .400.000 b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sebesar Rp70 .000.000 dikarenakan adanya honor TKSK Provinsi Kepulauan Riau yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut : Nama Kabupaten Nomor No Provinsi Nama Bank Nilal Rupiah Penerima Rekening 1 Karimun Kep. Riau BNI 0711138409 12.000.000 2 Natuna Kep. Riau BNI 0711142722 15.000.000 3 Kep. Anambas Kep . Riau BNI 0710620245 7.000.000 4 Bintan Kep . Riau BNI 0710620289 10.000.000 5 lingga Kep. Riau BNI 0710620369 10.000.000 6 Kota Balam Kep. Riau BNI 0711143419 12.000.000 7 Kota Tanjung Flnang Kep. Riau BNI 0711136739 4 .000.000 Jumlah 70.000.000 c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III berupa pembayaran honor dengan total sebesar Rp288.420 .000 dengan rincian sebagai berikut: NO JABATAN TOTAL TKSK 217.500.000 2 Supervisor 25.000.000 3 Korteks 45.920.000 TOTAL 288.420.000 6. Badan Pendidikan dan Pelatihan terdapat pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp43.386.804 dengan rincian sebagai berikut: PENJELA SAN A T A S POS - POS NE RA CA 1121 -e~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AVDITED ~~~J UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 No Satker Uralan Jumlah Tagihan perrtJayaran langganan air minum bulan 1 B2P3KS Y ogjakarta 177.400 DeserrtJer2018 Tagihan perrtJayaran langganan daya dan jasa (Iistrik 2 BBPAer 2019 BP3KS Yogyakarta 1.219.800 PDAM bulan Deserrber yang belumterbayar per 31 Deserrber2019 15.649.298 Kekurangan Tukin Bulan Deserrt>er 2019 148.500.000 Kekurangan Perrbayaran Paket Full Board Hotel Aston banua Graha Sejahtera 79520000 Kekurangan Perrbayaran Perlengkapan peserta · . dalam w ordshop Waw asan Kebangsaan bagi ASN PUsdiklat Kesejahteraan Sosial 152.720.000 Kekurangan Perrbayaran Pengadaan Snack Ilklat Bela Negara Kekurangan Perrbayaran Pengadaan Paket Full 183.600.000 Board Ilklat Arsiparis Angkatan II kerjasama dengan Biro Unum 97092 000 Kekurangan Perrbayaran Pengadaan konsumsi · . diklat AM 4 PNBP 12658677 Kekurangan Perrbayaran Langganan daya dan jasa · . (listrik dan telepon) bulan Deserrber 2019 BBPFKS Bandung 501 762 Kekurangan Perrbayaran gaji 2 orang pegawai . yang telah menyelesaikan puma tugasnya 89.640.400 Tunj~ngan Kin~rja Pegaw ai bulan Deserrber yang masln harus dlbayar BBPFKS Yogyakarta 9.235.000 Kekurangan liang Makan Bulan Deserrt>er 2019 para pegaw ai yang masih harus dibayar 5.405.000 Kekurangan perrbayaran uang Tunjangan Kinerja bulan Deserrber BBPFKS Makassar 1 103129 Kekurangan perrbayaran gaji pokok untuk 3 orang · . pegawai BBPFKS Padang 25.290.000 Tunjangan Kin~rja Bulan Deserrber 2019 yang maslh harus dlbayar PUsbangprof Peksos 1.352.448 Kekurangan perrbayaran gaji pegawai kenaikan dan Pensos pangkat TOTAL 1.161 .257.642 Hibah f ang Be/Un! C.21 HlBAH YANG BELUM OISAHKAN DisC/ Man J?p5:! 7.3 39 t:!6, - Hibah Yang BeJum Disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adaJah masing­ masing sebesar Rp527.339.126 dan Rp() yang berupa Hibah Langsung Yang Belum Disahkan. Hibah Langsung Yang Belum Disahkan menlpakan Hibah yang diterima langsung oleh KlL yang belum dilakukan proses pengesahan oleh Kuasa BUN Hibah Langsung yang belum disahkan terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Direktorat Pengeiolaan Sumber Dana Bantuan SosiaJ atas barang Hadiah Tidak TertebaklHadiah Tidak Diambil Pemenang (HTTfHTDP) yang telah diterima oleh PENJELASAN ATAS POS -POS NERACA 125 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEM BER 2019 Kementerian Sosial namun belum dilakukan proses pengesahan oleh Kuasa BUN sebesar Rp527.339.126 Pcndopalon Dilerilllo C.22 PENDAPATAN DITERIMA 01 MUKA di Jluka Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing­ masing sebesar Rpl. 967.279.648 dan RpI46.742.000 Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Rincian Pendapatan Diterima Di muka Kementerian Sosial per 31 Desember 2018 pad a Satuan kerja Sekretariat Jenderal telah seluruhnya di setor ke Kas Negara per 31 Desember 2019. Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2019 terdapat pada Sekretariat Jenderal di satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp 1.967.279.648 dengan dirinci sebagai berikut: 1. Pendapatan jasa sewa gedung kantor Koperasi Pegawai Kementerian Sosial, sewa gedung kantor Bank BNI dan Bank BRl, ATM Bank Mandiri, Kantor Yayasan Anak Mandiri, dan sewa ruangan untuk penguat sinyal PT. Teknindo Bangun Sarana sebesar Rp759.279.648 dengan rincian sebagai berikut: C11luw..... Pendapabln J.ngka Jatuh No. Nama Rek.nan NUalSSBP Waktu TMT Tempo s .d Tahun DlWrlma 31 · CIIc·18 Serlalsn Dlmuk. Koperasi Pegaw ai 161.403.000 36 bulan 01101118 31112120 53.801 .000 53.801.000 53.801 .000 Kemensos PT. Toknindc Bangun 2 156.560.000 60 bulan 01/04115 31/03120 117.420.000 31 .312.000 7.82B.OOO Sarana Bank Rakyat 3 391 .SOO.000 60 bulan 01/01/19 31/12123 78.300.000 313.200.000 hdonesia, lbk Bank Negars 4 5OS.296.000 36 bulan 01101119 31112121 168.432.000 336.864.000 hdonesla. Tbk 5 Bank Mandiri. lbk 52.12B.OOO 36 bulan 01109/19 31106122 5.792.000 4B.336.000 Yayas8n Anak 6 1.250.648 36 bulan 01101120 31112122 1.250.648 Mandiri TOTAL 759.279.648 2. Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan uang muka sewa gedung Tahun 2019 untuk eventlpenggunaan sewa di Tahun 2020 sebesar Rp 1.208 .000.000 dirinci sebagai berikut: Keterangan Nominal Gedung Aneka Bhakti (GAB) I Salerrtla 864.000.000 74.000.000 Gedung Ane 270.000.000 Jumlah 1.208.000.000 V allg Muku r/uri C.23 LIANG MliKA DARI KPPN ;':PP!\ Rp67 666. O()() Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6 7. 666. 000 dan Rp211.191.9()() P NJELASAN AT AS PO -POS NERACA 126 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTU K PERIODE YANG BERAKHIR 31 DE SEMBER 2019 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) y ang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. lilrlng JUlIgkil ?endek C.24 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA Luilln),(f R(!ID3 4/8I S Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing­ masing sebesar RplO.341.RI8 dan RpO Utang Jangka Pendek Lainnya Kementerian Sosial berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor yang merupakan Utang yang berasal dari potonganlpungutan pajak oleh bendahara pengeJuaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara pada satuan kerja Diretktorat Perlindungan Sosial Korban bencana Alam sebesar Rp I0.341.818 dengan rincian: No Keglatan PPN NTPN PPH23 NTPN Konsumsi Penyuluhan Perrbentukan KSB 1 di Cianjur 545.455 C2C455B6H808M<.1U Sert~ikat Pelatihan Perrbentukan KSB di 2 Cianjur 109.091 02390 PG UEOUA02 Konsumsi F'elatihan Perrbentukan KSB di 3 Cianjur 327 .273 3C1 B02 LU1 P1 DIGOH Perlengkapan Pelalihan Perrbentukan KSB 4 di Cianjur 1.363.636 41120741GTIEA L1 0 Konsumsi Sim.Jiasi Perrbentukan KSB di 5 Cianjur 1.363.636 377B6741 GTTGN29S Sew a Sound System Perrbentukan KSB 6 di Cianjur 272.727 F35351 PGHUFCNCQU 54.545 Sew a Kendaraan Perrbentukan KSB di 7 Cianjur 327.273 OA46900LI9ALDISG 65.455 79E4 B741~4 Konsumsi Penyuluhan Perrbentukan KSB 6 di Lorrbok Utara 109.091 346930T323U 9P11 Sert~ikat Pelatihan Perrbentukan KSB di 9 Lorrbok Utars 21.618 589A C741GTVB5VHG Konsumsi Pelatihan Perrbentukan KSB di 10 Lorrbok Utara 65 .455 476C72LU1P23V23VI6L Perlengkapan PeIBtihan Perrbentukan KSB 11 di Lorrbok Utara 1.363.636 061681 PGHUFLDOLE 272.727 2C1922LU1P22H7AP Konsumsi Simuiasi Perrbentukan KSB di 12 Lorrbok Utara 1.363.636 A64B20T323VGRTOV Sew a Sound System Perrbentukan KSB 13 di Lorrbok Utara 272.727 E63FA0T323T4QQON F43EB5B6HBP3BRK6 Sew a Kendaraan Perrbentukan KSB di 14 Lorrbok Utara 327 .273 39731PGHUFGrT2Q 65.455 A224700LI9AN4SBK Jumlah Total 8.618.182 10.:s41.811- 1.723.636 ""';=====J --.;;;....,r;;...;= _ _ Ekui/n\ C.25 EKUITAS I?p:!3. 969. -19:'.796.8-13 Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 20 J8 adaJah masing-masing sebesar Rp2J.969.492. 796.843 dan Rp5.9 78.J67.27J.420 terdapat kenaikan sebesar RpJ7.991.125.525.423 atau 300,94 % Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan Jebih lanjut tentang ekuitas di sajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. PENJELA SAN ATAS POS - POS NE RA CA 127 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pe ndllpulilll S('ga/'(l 0.1 Pendapatan Neganl Bukan Pajak Lainnya Blili1ln Pujllk Lilinll)'CI Jumlah Pendapatan pada Kementerian Sosial RI untuk untuk peri ode yang berakhir 3 J Hp25. 19J()1 7.'),18 Desember 2019 dan untuk periode yang berakh ir 3 1 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.J93. 017. 948 dan RpI9.875.486.431 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat pad a tabel berikut: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di Tiap Unit Kerja Ese/on I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 3 4 5 Inspeklorat Jenderal Otjen Perrberdayaan Sosial Ciljen Rehabilitasi Sosial Dijen Perlindungan dan Jarrinan Sosial 31 Desember 2019 6.661.992.001 130.600 8.018.026.394 1.359.628.333 831.338.170 5.111.193.239 5.604.934.346 1.144.183.837 436.967.803 Kenalkan (Penurunan) 1.550.796.762 130.600 2.413.092.048 215.444.496 394.370.367 • 30,34 43.05 18,83 90,25 6 Dijen Penanganan Fakir Miskin 1.059.561 .891 1.418.101.991 (358.540.100) (25,28) Badan Pendidikan, Penelitian dan 7.262.340.559 6.160.105.215 1. 102.235.344 17,89 Penyuluhan Sosial Jumlah 25.193.017 .948 19.875.486A31 5.317.531 .517 26,75 Rincian Pendapatan untuk periode yang berakhir 3 J Desember 2019 dan untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut; Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 2 Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIANJENIS PENOAPATAN Pendapatan Penjualan Hasd A-oduksi Non Litbang Pendapatan Sew a Tanah, Gedung, dan Bangunan 31 Oesember 2019 95.668.000 4.916.070.220 135.959.954 5.779.143.999 Kenalkan (Penurunan) (40.291.954) (863.073.779) ..(29,64) (14,93) 3 Pendapatan Sew a Peralatan dan ~sin 1.000.000 1.000.000 4 Pendapatan Perizinan Lainnya 1.245.189.272 752.822.200 492.367.072 65,40 5 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 571.900.000 576.000.000 (4.100.000) (0,71) 6 Pendapatan Biaya Pendidikan 4.897.000.000 4.702.250.000 194.750.000 4,14 Pendapatan Pendidikan Lainnya 580.950.000 573.350.000 7.600.000 1,33 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 504.883.000 504.883.000 Pendapatan Hasil PenelitianlRiset dan Hasil 9 4.500.000 (4.500.000) (100,00) Pengerrbangan 10 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan htormasi 572.642.500 515.445.000 57.197.500 11,10 11 Pendapatan Jasa Lainnya 77.266.000 81 .307.000 (4.041 .000) (4,97) 12 Pendapatan Jasa Lerroaga Keuangan (Jasa Giro) 8.031 .601.444 6.213.350.548 1.818.250.896 29.26 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 13 3.698.615.724 539.544.887 3.159.070.837 585,51 Pemerintah 14 Penerirrean Kerrba~ PersekoVlJang M.Jka Gaji 100.000 516.400 (416.400) (80,64) 15 Pendapalan Anggaran Lain-lain 131.788 1.296.443 (1.164.655) (89,83) Jumlah 25.193.017.94 19.875A86.431 6.317.631.617 26.76 PE J EL ASA~ AT AS PO S- PO LAPO RAN OPE RASIONAL 1128 ~~ ,rp- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Berdasarkan pada tabel di atas, secara absolut total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5 .317.531.517 atau sebesar 26,75% dengan kenaikan paling signifikan terdapat pada pos Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Namun apabila dilihat dari rincian tiap pos pendapatan, terdapat kenaikanlpenurunan dengan penjelasan sebagai berikut: I. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp40.291.954 atau sebesar 29,64% disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari penjualan hasil keterampilan Penerima Manfaat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp863 .073 .779 atau 14,93% dengan pendapatan terbesar berasal dari Sekretariat Jenderal. Penurunan persentase ini disebabkan oleh menurunnyanya pendapatan yang diperoleh dari hasil sewa objek Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Sosial RI. 3. Diperolehnya Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.000.000 yang berasal dari satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) " Naibonat" di Kupang. 4. Pendapatan Perizinan Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp492.367.0n atau 65,40% disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari perizinan di Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. 5. Pendapatan UjianiSeleksi Masuk Pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp4 . 100.000 atau 0,71 % berasal dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. 6. Pendapatan Biaya Pendidikan naik sebesar Rp 194.750.000 atau 4, 14% disebabkan meningkatnya penerimaan biaya pendidikan di satker Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. 7. Pendapatan Pendidikan Lainnya naik sebesar Rp7.600 .000 atau 1,33% yang berasal dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. 8. Diperolehnya Pendapatan Layanan Pendidikan danlatau Pelatihan sebesar Rp504.883 .000 yang berasal dari satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 9. Pendapatan hasil PeneJitianiRiset dan hasil Pengembangan mengalami penurunan sebesar Rp4 .500.000 dikarenakan tidak adanya realisasi pendapatan pada pos tersebut untuk peri ode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 . 10. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi naik sebesar Rp57 . 197 .500 atau 11,10% berasal dari pendapatan dari satuan kerja di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. II. Pendapatan Jasa Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4 .041 .000 atau 4,97% disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari penjualan jasa keterampilan Penerima Manfaat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 12. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) mengalami kenaikan sebesar Rp 1.818.250.896 atau 29,26% dengan real isasi terbesar terdapat pada satuan kerja PENJE LASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERAS I ONAL 129 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES EMBER 2019 Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. 13 . Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan naik sebesar Rp3.l59 .070 .837 atau 585,51% dengan realisasi terbesar disebabkan adanya pendapatan atas denda keterlambatan pihak ketiga atas pekerjaan sewa jaringan komunikasi data daerah, keterlambatan pekerjaan verifikasi validasi data, dan keterlambatan pekerjaan perangkat jaringan senilai pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan SosiaI. 14 . Penerimaan Kembali PersekotlUang Muka Gaji mengalami penurunan sebesar Rp416.400 atau 80,64% yang berasal dari satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Toddopuli" di Makassar. 15. Pendapatan Anggaran Lain-lain turun sebesar Rp1.164.655 atau 89,83% yang berasal dari satuan kerja Inspektorat Jenderal dan Pusat Penyuluhan Sosial. Realisasi terbesar terdapat pada satuan kerja Inspektorat Jenderal yaitu sebesar Rp130.600 merupakan koreksi atas akun pendapatan yang semula dicatat sebagai akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (42513 I) menjadi Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999). Selanjutnya, terdapat perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pad a Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut: RA LO UralanAkun UralanAkun 1 425119 Pendapalan PenJUBlan Hasll Produksi Non LRbsng Lsinnys 2 425131 Pendapatan Sews Tanah. Gedung. dan Bangunan 3 425132 Pendapalsn Sew a Peralstsn dan Mas n 4 425259 --====: ndapalan Perlznan Lsnnya 5 425411 Pendapalan ~Saieksl Masuk Pendldikan 6 425412 Pendapatan Biaya Pendidikan 4.697.000.000 425412 Pendapalan Biays Pendidlkal) 7 425419 Pendapalan Pendidikan 560.950.000 ' 4254 19 Pendapatan Pendlclikan Lainnya Lain ~~ ;;;;. ==-- ____.. .; :==-__~ :::-::===~ y:: n..::a Pendspatsn Dends Panyelesalan PekerjaBn Parrerintsh -.==~ Jumlah PEN J ELAS AN ATAS POS-POS LAPORAN OPERAS I ONAL ; 130 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Penjelasan atas perbedaan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut adalah sebagai berikut: I. Perbedaan pada akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan disebabkan oleh: a. Adanya penyetoran pendapatan yang diakui sebagai Kas di Bendahara Penerimaan pada T A 2018 pada Sekretariat Jenderal. Atas transaksi tersebut maka akan mengurangi nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan secara akrual dalam Laporan Operasional sebesar (Rp992.366 .000) b. Adanya pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas pendapatan yang diperoleh pada TA 2019 pada Sekretariat Jenderal. Atas transaksi tersebut maka akan mengurangi nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan secara akrual dalam Laporan Operasional sebesar (Rpl.967.279.648) c. Adanya jurnal batik awal tahun atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal. Jurnal balik tersebut akan menambah nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan secara akrual dalam Laporan Operasional sebesar RpI46.742.000. 2. Perbedaan pada akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) disebabkan oleh adanya sejumlah saldo pada rekening bendahara pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp525.825.478 pada Direktorat PengeJoJaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan sebesar Rp81.283.373 pada Direktorat Rehabilitas Sosial Anak. Kejadian tersebut akan menambah nilai Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) secara akrual pada Laporan Operasional sebesar Rp607.108.851 3. Perbedaan pada akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah disebabkan oleh adanya pengakuan Piutang Lainnya atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah TA 2019 sebesar Rp61.905.945 pada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan (027.03.359904), sebesar Rp52.824.342 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Asmat (027 .03.251422), dan sebesar Rp4.60J.606 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (027.03.199135). Pengakuan piutang tersebut akan menambah nilai Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar RpI19.331.893 flebu!1 l'eg(nrOI D.2 Beban Pegawai Rp-!SIJ. 563.46-1. 0.39 Beban Pegawai untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp480.563.464.039 dan Rp471.370.541.398 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan keeuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Perbandingan Beban Pegawai untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dengan rincian pada tabel PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERAS I ONAL 131 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 berikut: Perbandingan Beban Begawai Per Ese/on I untuk p eriode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Nama Eselon I 31 Oesember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan (penurunan) 1 Sekrelarial Jenderal 61 .171 .602.460 59.607 .133.372 1.564.469.088 2,62 2 klspektorat Jenderal 16.922.150.574 15.672 .651 .292 1.249.499.282 7,97 3 Diljen Pen1lerdayaan Sosial 24.905.221.867 23.690.693 .217 1.214.528.650 5,13 4 [)tjen Rehabi~asi Sosial 227.582.303.265 223.790.219.321 3.792.083.944 1,69 5 [)tjen Perlindungan dan Jarrinan Sosial 20.919.520.535 19.066.024.716 1.853.495.819 9,72 6 [)tjen Penanganan Fakir Mskin 18.557.635.468 17.407.091.039 1.150.544.429 6,61 Badan Pendidikan, Penelitlan dan Penyuluhan 110.505.029.870 112.136.728.441 (1 .631.698.571) (1 ,46) Sosial Jumlah 480.563 ,464,039 471,370,541.398 9 .192.922.641 1,95 Perband ingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 1 Uraian Beban Beban Gaji Pokok A'IIS 31 Oesember 2019 194.743.883.410 31 Desember 2018 187.095.269.078 7.648 .614.332 III 4,09 2 Beban Perrbulatan Gaji A'IIS 2.743.467 2.564.846 178.621 6,96 3 Beban Tunjangan Suarrillstri A'IIS 13.572.736.162 13.122.070.966 450.665.196 3,43 4 Beban Tunjangan Anak A'IIS 3.734.791.972 3.643.126.863 91 .665.109 2,52 5 Beban Tunjangan Struklural A'IIS 9.408.515.000 9.464.690.000 (56.175.000) (0,59) 6 Beban Tunjangan Fungsional A'IIS 9.904 .725.001 9.784 .631 .850 120.093.151 1,23 7 Beban Tunjangan PAl A'IIS 1.165.099.200 952.795.189 212 .304.011 22,28 8 Beban Tunjangan Beras A'IIS 9.081 .707.720 9.168.378.840 (86.671 .120) (0,95) 9 Beban Uang Makan A'IIS 24 .128.089.182 24.309.864.150 (181.774.968) (0,75) 10 Beban Tunjangan Khusus Papua A'IIS 195.155.000 202.325.000 (7 .170.000) (3,54) 11 Beban Tunjangan Urrum A'IIS 5.597.473.433 5.497.833.668 99.639.765 1,81 12 Beban Tunjangan Profesi Dosen 3.885.576.100 3.725.582.200 159.993.900 4,29 13 Beban Uang Lerrbur 1.389.553.800 1.214.887.925 174.665.875 14,38 Beban Pegawai (Tunj 14 203.753.414.592 203.186 .520.823 566.893.769 0,28 ·Khusus/Kegiatan) Jumla 471.370.541 .398 Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,9 5% dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan diantaranya adanya penambahan pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan penambahan pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (C PNS) dan pegawai dengan kontrak kerja, adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 5%, dan adanya kenaikan pangkat pegawai . Selanjutnya, terdapat perbedaan atas BelanjaiBeban Pegawai pad a Laporan Realisasi PE J ELASA TAS POS- POS LAPORA OPE RASIONAL 132 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut: Belanja Perltlulata n Gaj PNS 3 511121 Belanja Tunj. SuanillStri PNS Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Pegawai terse but adalah sebagai berikut: I. Terdapat pengakuan Piutang Lainnya atas Beban Pegawai T A 2019, atas penyesuaian ini akan mengurangi nilai Beban Pegawai TA 2019 sebesar (Rp317.917.504) 2. Terdapat pengakuan BeJanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas Beban Pegawai TA 2019, atas penyesuaian ini akan menambah nilai Beban Pegawai TA 2019 sebesar Rp302.479.566 3. Terdapat jumal balik awal tahun atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2018. Dengan adanya jurnal tersebut maka akan mengurangi nilai Beban Pegawai sebesar (Rp38 .656.434) Beblln Persedilliln D.3 Beban Persediaan Rp39. / 96/78. 503 Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.196.178.503 dan Rp44.271. 73().551 atau mengaJami penurunan sebesar (11,46%). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perband ingan Beban Persed iaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 di tiap Ese10n I dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut: PEN JEL ASAN ATA S POS -POS LA PORAN OPE RAS I ONA L 133 ~~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Rincian Beban Persediaan Per Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Nama Esslon I 1 Sekretariat Jenderal 7.116.157.023 4.972.629.943 2.143.527 .080 43,11 2 I'lspektorat Jenderal 637.451.500 754.214.750 (116.763.250) (15,48) 3 Ditjen Perrberdayaan Sosial 33.098.000 298.791.500 (265.693.500) (88,92) 4 Ditjen Rehabiitasi Sosial 26.603.128.172 33.631.569.899 (7.028.441 .727) (20,90) 5 Ditjen Perlindungan dan Jarrinan Sosial 2.134.164.036 2.184.192.229 (50.028 .193) (2,29) 6 Ditjen Penanganan Fakir Mskin 909.921.045 656.460.600 253.460.445 38,61 8adan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan 7 1.762.258.727 1.773.871.630 (11 .612.903) (0,65) Sosial Jumlah 39,196.178.503 44.271.730.551 (5.075.552.048) (11,46) Perbandingan rincian Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Uraian Seban 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan (Penurunan) Beban Persediaan Konsumsi 36.557.043.646. 41 .572.027.324. (5.014.983.678) Beban Persediaan Ata Cukai. Weterai dan 0, 3.060.000. (3.060.000) (100,00) Leges Beban Persediaan Bahan Baku 245.422.207, 122.044.300, 123.377.907 101,09 Beban Persediaan lXItuk TuJuan 3.802.669, 59.765.697, (55.963.028) (93,64) Strategislberjaga-jaga Beban Persediaan Lainnya 2.389.909.981, 2.514.833.230, (124.923.249) (4,97) Jumlah Beban Persediaan 39.196.178.503 44.271 .730.551 ------- (5.075 .552.048) -~----- (11,46) Beha/l Harang dOli D.4 Beban Bal-ang dan Jasa Jasa Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk Rp2.5 -16.867. lJ3684() periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2. S46. 86 7. 936.840 dan Rp2.477.J61.280. 911 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang danlatau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karen a penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut: PENJE LA AN ATAS POS-POS LAPO RAN OPERASIO NAL 134 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 • 1 2 3 4 Nama Eselon I Sekrelarial Jenderal nspektoral Jenderal Illjen Penterdayaan Sosial Illjen Rehabilitasi Sosial 31 Oesember 2019 172.880.247.510 4.870.293.950 169.862.436.450 229.780.674.465 31 Desember 2018 Kenaikan (penurunan) 162.585.611.471 4.869.512.728 166.692.599.547 223.587.679.137 10.294.636.039 781.222 3.169.836.903 6.192.995.328 - 6,33 0,02 1,90 2,77 5 Iltjen Perindungan dan Janinan Sosial 1.636.916.909.620 1.680.453.135.882 (43.536.226.262) (2,59) 6 Illjen Penanganan Fakir foIiskin 166.465.384.630 155.949.271 .200 10.516.113.430 6,74 Badan Pendidikan, Penelilian dan Penyuluhan 7 166.091.990.215 83.023.470.946 83.068.519.269 loo,OS Sosial Jumlah 2.546.867.936.840 2,477.161.280.911 69.706.655.929 2,81 Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk untuk peri ode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 URAIAN JENlS 8ESAN Kenalkan (Penurunan) Beban Kepertuan Parkanloran 12.551 .144.379 25,84 Beban Pangadaan Bahan Makanan 9.865.661 .915 16.681.035.374 (6.815.373.459) (40,86) Beben Panarrbahan Days Tahan Tubuh 1.177.740.100 1.708.493.500 (530.753.400) (31 ,07) Beban Fengirirran Sural Onas Fbs FUsal 1.190.077. 487 1.833.179.824 (643.102.337) (35,08) Beban I-bnor Operasional Saluan Keria 27.809.364.000 25.976.255.900 1.833.108.100 7,06 Beban Barang Operasional Laimya 10.772.617.641 13.072.803.705 (2.300.186.064) (17,60) Beban Bahan 166.273.743.625 145.726.833.099 40.546.910.526 27,82 Beban I-bnor CMpul Kegialan 1.509.699.049.586 1.524.168.139.786 (14.469.090.200) (0,95) Beban Barang t-bn Operasional Laimya 462.150.707.439 435.278.030.763 26.872.676.676 6,17 Beban Barang Fersediaan Panghargaan dalam banluk uang 6.602.824.000 6.596.436.000 6.388.000 0,10 Beban Barang Parrberian Beasisw a t-bn PNS dalsm bantuk uang 2.054.850.000 1.598.500.000 456.350.000 28,55 Baban Barang Ferrberian Bantuan Operasionsl dalam bantuk uang 1.185.381 .078 11.700.000 1.173.681.078 10.031 ,46 Beban Langganan Lislrik 16.699.924.335 15.118.848.109 1.581.076.226 10,46 Beban Langganan Telepon 1.468159.144 1.440.535.621 27.623.523 1,92 Baban Langganan Air 1.200.613.425 1.322.535.203 (121 .921. 778) (9,22) Bebsn Langganan Daya dan Jasa Lainnya 404.150.205 297.117.558 107.032.647 36,02 Beban Jasa R>s dan Giro 74.923.850 68.940.700 5.983.150 8,68 Beban Jass Konsuttan 44.687.523.917 48.562.410.434 (3.874.886.517) (7,98) Saban Sew a 99.390.935.282 81.043.342.426 18.347.592.856 22,64 Beban Jasa R'ofesi 64.042.471.918 63.901.477.500 140.994.418 0,22 Beban Jasa Lainnya 38.794.960.966 43.734.751 .961 (4.939.790.995) (11,29) Beban Asel Elung 8 418857 Dinas Kesejahteraan Sosial Ftovinsi Bengkulu 9 418865 Dinas Kesejahteraan Sosial Ftovinsi Kepulauan Bangka Belnung 10 418863 Dinas Sosial Ftovinsi Banten 11 418810 Dinas Sosial Ftovinsi OKI Jakarta 12 418816 Dinas Sosial Ftovinsi Jaw a Barat 13 418817 Dinas Sosial Ftovinsi Jaw a Tengah 14 418818 Dinas Sosial Ftovinsi D.I.Yogyakarta 15 418819 Dinas Sosial Ftovinsi Jaw a lilTlJr 16 418836 Dinas Sosial Ftovinsi Kalirrantan Barat 17 418837 Dinas Sosial Ftovinsi Kalirrantan Tengah 18 418838 Dinas Sosial Ftovinsi Kalirrantan Selatan 19 418839 Dinas Sosial Ftovinsi Kalirrantan lilTlJr 20 418853 Dinas Sosial Ftovinsi Bali 21 418854 Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Ftovinsi Nusa Tenggara Barat 22 418855 Dinas Sosial Ftovinsi Nusa Tenggara lilTlJr 23 418850 Dinas Sosial Ftovinsi Sulawesi Selatan 24 418841 Dinas Sosial Ftovinsi Sulawesi Tengah 25 418851 Dinas Sosial Ftovinsi Sulawesi Tenggara 26 418866 Dinas Sosial Ftovinsi Gorontalo 27 418840 Dinas Sosial Ftovinsi Sulawesi Utara 28 418862 Dinas Sosial Ftovinsi fv1aluku Utara 29 418852 Dinas Sosial Ftovinsi fv1aluku 30 418856 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Ftovinsi Papua 31 418868 Dinas Sosial Ftovins i Papua Barat 32 418867 Dinas Sosial Ftovinsi Kepualauan Riau 33 418869 Dinas Sosial Ftovinsi Sulawesi Barat 34 418870 Dinss Sosial Ftovinsi Kalirrantan Utara 3. Pada Di rektorat Jeneral Penanganan Fakir Miskin terdapat perubahan nomenklatur pada Direktorat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 22 Tahun 2018 sebagai berikut: No Nomenklatur Lama Nomenklatur Baru Direktorat Penangan Fakir Miskin Perdesaan Direktorat Penanganan Fakir Mskin Wilayah I 2 Oirektorat Penanangan Fakir Miskin Perkotaan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wllayah II 3 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pu lau· Oirektorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pulau Kecil, aan Perbatasan Antar Negara PE NG UNGKAPAN PE NT I NG LA I NN YA 1161 .~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED Yo ., UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 F.3 Korcl,si PCllcatatan HllSil Penilaian Kcmbali Barang Milil.: Ncgara. Revaluasi aset Kementerian Sosial dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 ten tang Penilaian Kembali Barang Milik NegaralDaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118IPMK.0612017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Aset yang dilakukan Penilaian Kembali tersebut adalah, Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan serta Irigasi. Terkoreksinya nilai aset diikutijuga dengan nilai penyusutannya pada masing-masing aset terse but. Pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2019 Pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Nomor :NK-027/46/TO-REVALBMN/2019 maka Kementerian Sosial melakukan jumal koreksi pada satker konsolidasi terhadap aset-aset yang telah dilakukan penilaian kembali . Rincianjurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini . Pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan undangan dari Kementerian Keuangan No : UND-48/KN/2019, dilaksanakan pembahasan tiga pihak (tripartit) antara Kementerian Keuangan, BPK, dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kesepakatan untuk melakukan jumal koreksi atas take out revaluasi BMN tahap II dimana Kementerian Keuangan melakukan pengujian kembali atas nilai BMN pada Tripartit Tahap I dan dilakukan dikoreksi pad a Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI TA 2018 (Audited). Pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Lampiran III surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Nomor: S-625/ PB/2 0 19 tentang Pedoman Penyusunan, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2019 huruf B No 3 untuk peri ode Semester I Tahun Anggaran 2019 tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN Uumal takeout revaluasi BMN) yang telah dilakukan pada Satker Konsolidasi dalam LKKL Tahun 2018. Pada Tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Surat dari Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor :S-892/PB /20 19, Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi (take out) atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi terhadap BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, yang terjadi selama semester I tahun 2019. Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-jumal tersebut dilakukan pada periode triwulan III Tahun Anggaran 2019. Per 31 Desember 2019 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-581 PB/2020 Hal : Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Kementerian Sosial melakukan Jurnal untuk memasukkan kembali (take in) Hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (take out) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester J tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA melalui Satker Konsolidasi, serta melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017 dan 2018 dalam Laporan Keuangan tahun 2019 Unaudited menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Pada tanggal 05 Maret 2020 diterbitkan kembal i surat Nomor: S-1891PB /2020 oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hal : Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi PE NGUNGKAPAN PEN T IN G LAINNY A 1162 • ~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~JJJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1. Bahwa berdasarkan hasil hasil telaah dan verifikasi LKKL Tahun 2019 Unaudited, masih terdapat indikasi bahwa belum seluruh perbaikanlkoreksi hasil IP BMN dicatat dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 Unaudited. Seluruh satker yang terkena revaluasi di Kementerian Sosial diwajibkan melakukan perbaikan data yang kemudian akan menjadi bagian koreksi audit dan disajikan dalam LKKL Tahun 2019 Audited. FA Satker Tidak Aktif Namun Memiliki Saldo Aset Tetap Terdapat satker Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang memiliki status tidak aktif atau tidak memiliki anggaranIDIPA satker namun terdapat saldo Aset Tetap dikarenakan belum dilakukannya Penyerahan Asetl Hibah dan Likuidasi sebagai berikut: No KDSATKER NMSATKER KODE AKUN RPHREAL DIN6.S SOSIAL PROVI'lSI SULA'AlESI 209115 TP Gedung dan Bangunan 131.896.000 ffiJGGARA DINA.S SOSIAL PROVINSI SULA'NESI Akurrulasi Penyusutan Gedung dan 209115 TP (7.494.090) ffiJGGARA Sangunan 039161 DINA.S SOSIAL PROVINSIJAWA 1ENGAH TP Gedung dan Bangunan 143.437.000 2 Akurrulasi Penyusulan Gedung dan 039161 Df'.IAS SOSIAL PROVINSI JAWA 1ENGAH TP (7.881 .155) Bangunan 029004 DI'V>.S SOSIAL PROVINSI JAWA SARAT TP Gedung dan Bangunan 141.820.000 3 Akurrulasi Penyusulan Gedung dan 029004 DIN6.S SOSIAL PROVNSIJAWA SARAT TP (7.993.015) Sangunan 239020 [)INtIS SOSIAL PROVINSI NT8 TP Gedung dan Bangunan 205.719.000 4 Akurrulasi Penyusulan Gedung dan 239020 [)INtIS SOSIAL PROVINSI NT8 TP (174.861.150) Sangunan F.S Aset Tetap Rcnovasi dalam Proses Penghapus3n Kronologi dan Proses tindak lanjut terkait Aset Tetap Renovasi pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan , Kesetiakwanan , dan Restorasi Sosial (KKKRS) sebesar Rp350.000 .000 adalah sebagai berikut: Aset tetap dalam renovasi tersebut berasal dari APBN tahun 2008 untuk rehab TMP di Timor Leste. Aset terse but sudah dilakukan proses hibah sesuai persyaratan yang terdapat di PMK No. 96 dan sudah terbit SK persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan namun sampai saat ini masih terkendala BAST. BAST yang sudah di tandatangani Direktur dan diketahui Dirjen dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki kembali dan di tandatangani oleh Menteri atau Presiden mengingat sudah menjadi hubungan lintas negara sehingga memerlukan cukup ban yak waktu untuk penyelesaian hibah asset tetap dalam renovasi senilai Rp.350.000.000,- tersebut. sampai saat ini masih dalam proses untuk pennohonan penghapusan ATR tersebut. Satker sudah mengirimkan surat kepada Eselon 1 dengan Nomor Surat No . I 098/3.4/PL.0511 0/20 19, tanggal I Oktober 2019, Perihal: Permohonan Penghapusan ATR TMP Seroja Dili di Timor Leste. PEN GU NGKAPAN PENT I NG LAI NNYA )\ 163 .~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ""~ lAPORAN KEUANGAN TA 2019 AVDITED ~ . _. UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 F.6 Revisi Anggaran Kementerian Sosial RI Selama periode berjalan, Kementerian Sosial R1 telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran belanja pemerintah Tahun Anggaran 2019 dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan anggaran awal menjadi anggaran setelah revisi T A 2019 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: -,----- Kenalkanl Kenalkanl Anggaran Awal TA Anggaran Setelah Revtsls.d. Uralan Penurunan Penurunan 2019 31 Desember 2019 (Rp) (%) Bellnjl Belanja Pegawai 482.787.452.000 489.387.325.000 6.599.873.000 1.37 Belanja Barang 3.908.241 .317.000 3.814.831 .867.000 (93.409.450.000) (2,39) Belanja Modal 214.683.130.000 322.514.274.000 107.831 .144.000 50,23 Belanja Bantuan Sosial 54.244.364.133.000 54.412.473.325.000 168.109.192.000 0,31 Jumlah Belanja &8.850.076.032.000 59.039.206.791 .000 Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut: Tabel Rekapitulasi Revisi Anggaran Belanja menurut Unit Kerja Ese/on 1 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 Angga.an Awal Eselon 1 Revlsl Anggaran Setelah Revlsl TA 2019 Sekrelarial Jenderal 372.227.070.000 ,====~_ 457. 427 . 070.ooo nspektorat ..Iendersl 47.302.612.000 Ditjen. Perrberdayaan Sosial 429.362.610.000 Oitjen. Rehabil~asl Sosial 1.162.906.423.000 26.654.340.000 1.1 69.760 763.000 34 .709.359.265.000 61 .349.400.000 Oitjen. Penanganan Fakr Mskln 21 .405.310.213.000 (100.200.000.000) Badikl~ Pensos 723.607.619.000 1.571 .961 .000 725.179.600,000 Jumlah 68.860 .076.032.000 189.130.769.000 69.039 .206.791.000 F.7 Pemulihan PAGU SeJama periode berjalan, terdapat beberapa satuan kerja yang mengajukan pemulihan PAGU dengan rincian sebagai berikut: No KodeUKEI U.a ia n Salk e. Akun Nominal Pemullhan PAGU 524111 319.430.500 027.05 Direkloral JalTinan Sosial Kaluarga 52411 9 2.581 .497.000 2 027.06 Dinas 5 0slal A'ovlnsi Sulaw asi Tenggara 8 .100.000 600.000 3 027.06 Dinas 50slal A'ovlnsi Kepulauan Riau 524111 350.000 4 027.11 5aktatarial Badikil Pensos 524114 403.247.622 5 027.11 BBPPK5 Banjarmasin 1.013.769.442 Jumlah 4.328.994.684 PEN GUN GKAPAN PE NT I NG LAI NN YA l l~ _&- ,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 F.8 Hibah Direl g ..Wa llet Perdirjen Pe rbendaharaan No PER-12/PB/2019 Tent ang Mekanisme Konfirmasi dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bansos Program BPNT Mul i Oktobi!r ".'i"'} } }} } } LVi ...,"", I SPM SP20 " KUN ::~~~~:~ Konnrmasi I . , e-Wa liel Penyaluran &: 2019 ' •• • ' Soldo.·W'''' , Proses Bi snis Penyaluran Bansos BPNT dalam hubungannn ya Monitoring melalui OMSPAN adalah sebagai berikut: (-' - ' - ' -'-KEMEN~SOS - ' -'- ' - ' - ' i( ' - ' -'-' ~- ' - ' ~~ -S PAN- - .- _._._-- --')('_._. - '- 'PE-RBANKAN- '-'- ._._') I ~i it ! i ~!! ~ . . ., ,! I i r~T1 ; ! ! t______! II H I ------,! ti .fittl.i !:L..:J n il ,- O M SPAN :, C:: --, · . _ Ii !I 11 1 i! iti L~- t) i I Ii ,-~-, i!I ~ I ; ,--- ii ' :1 if~ ! ~ _'_"' _1 i1_~._'_' _ _ . ___ • _ __ __ 11 )1 ;~t-~~- __ u__ \ ~~. ~t I 1 1 ----­ r - _.- - '- '- ',! ( - --1- ----·-pp-;. !! : t ~ ': ! : ! ! I r- on lr-\ I Ii l ~' 1 !i Ii i! IW- ! ,,- ..:-. ­ ­ : W 'i!! : 1 I '11>" jl 1- _( H i! SPAN i! '- :.. "'!t-- I !i ~~.:' Ii ,_._._. __._._._.__._._._ ._._._.'!_._._._._._._._._._ ._._._._._._._._._._ ._i'.. _._._._._._._ _ ._._._,__,__ ._._,1 2. Dasar Kebijal.an PerJuasan BPNT Talmn 2019 Pada tahun 2019 terdapat perluasan wilayah penyaluran BPNT tahun 2019 dengan mempertimbangkan wilayah yang telah dilakukan verivali pada 295 kabupaten non BPNT dengan rincian sebagai berikut: Tahap Bulan Jumlah Kabupaten Jumlah KPM Tahap 1 Juni 2019 93 2.393.509 Tahap 2 Agustus 2019 83 1.379.248 Tahap 3 Oktober 2019 119 1.573.232 Jumlah 295 5.345.989 PENG UNGKAPAN P E NT I G L A INNYA 1169 .~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLI K INDONESIA -,~ LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED 1~J ...."b UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 Adapun dasar kebijakan perluasan program BPNT tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut: a. Lampiran Risalah pada Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial No . B-237/D-IIIKPS.0 1.00102/201 9 tanggal 21 Februari 2019 perihal hasil kesepakatan koordinasi teknis persiapan dan konsinyering perluasan BPNT 2019 menyatakan rekomendasi wilayah dan waktu pentahapan pelaksanaan BPNT tahun 2019 di laksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap. b. Surat edaran Menteri Sosial No . OIlMSIKI07/2019 tanggai 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai penyedia komuditas bantuan pangan non tunai menyatakan, mulai September 20J 9 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dilaksanakan diseluruh kabupaten kota se-Indonesia. F.IO Informasi tcrkait Barang Kadatuarsa pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Berdasarkan surat pengaj uan penghapusan barang persediaan (bufferstock) Nomor 44/3.11PL.05 .03 /0 112020 tanggal 8 Januari 2020 perihai Persetujuan PenghapusanlPemusnahan Barang Persediaan (bufJerstock) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, terdapat barang yang sudah kadaluarsa dan sedang dalam proses pemusnahan dengan rincian barang sebagai berikut: DAFTAR OARANG MILIK NEGARA OERUPA BARA NG PERSEDIAA N (BUFFER STOCK) YAN G DlIETUJUI UNTUK DIHAPUSKAN PADA OIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAl KORBAN BENCANA ALAM No Gud.ng Se t-ullin NAH IApl TA.IUNGAH ILlAHlA Total pengembalian belanja pada tabel di atas adalah nilai pengembalian belanja yang sudah d ikurangi dengan pemulihan pagu (Rp54 .390.734.6l4­ Rp 11292.000.000 = Rp43.098.734 .614). Berdasarkan data di atas, terdapat nominal penyal uran pada Bank Mandiri dimana nominal penyaluran tahap I dan III lebih besar daripada SP2D. Hal ini dijelaskan oleh Bank Mandiri pada saat rekonsiliasi terakhir bahwa nominal penyalurannya bukan seperti yang tertuang di tabel diatas. Selanjutnya HIMBARA diminta untuk memberikan data penyaluran yang benar kepada Subdit Bansos. Setelah rekonsiliasi beberapa kali dengan pihak HIMBARA, data penyaluran di atas adalah bukan data penyaluran yang final untuk periode 31 Desember 2018. Sehingga Subdit Bansos meminta data penyaluran final per 31 Desember 2018, dengan hasil sebagai berikut: P£NVAlURAH KE PE NG£M8A11AH URAIAN PAGU(Rp) S£JW>AN (Rp) SEUSIM REK ESCROW DAII APl TABUNGAN InAMJA PEN GUNGKAPAN PE TIN G LAI NNYA 1177 • ~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,.~ lAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUOITEO v," . UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Berdasarkan tabel di atas dapat dijeJaskan sebagai berikut : I) Nominal penyaluran dari bank ke KPM berubah dari RpI7.447.236.721.850 menjadi Rp17.446.004.564.540. Sehingga nilai selisih antara SP2D dengan nominal penyaluran juga berubah, dari Rp84.863.027 .350 menjadi Rp86.095.l84.660. 2) Nominal dana Bansos PKH yang ada di rekening penampungan terdapat perbedaan karena bank meJaporkalmya sebesar Rp31.396.687.31 0 sedangkan yang tercatat dalam data sebelumnya adalah senilai Rp31.740.135.105, sehingga terjadi selisih sebesar Rp343.447.795. Selisih ini menu rut Bank Mandiri adalah dana yang di luar dana penyaJuran bansos PKH 2018. 3) Namun, untuk data pengembalian belanja yang ada di Simponi dengan nominal belanja sesuai pengakuan bank ada perubahan, dimana bank melaporkan yang sudah dikembalikan senilai Rp54.685.827.350 sedangkan di Simponi sebesar Rp54.390.734 .614 sehingga perlu ditelusuri lagi dengan bukti setor yang ada dari bank. 4) Jumlah selisih antara SP2D dengan penyaluran adalah nominal pengembalian belanja ditambah nominal dana di rekening penampungan adalah sebesar Rp 12.670.000 dijelaskan sebagai berikut: Selislh Penyaluran dengan SP2D Pengembalian BelanJa + Dana PKH dl Rek Penampung 86,095,184,660 = 54,685,827,350 + 31 ,396,687,310 86,095,184,660 = 86,082,514,660 Selisih = 12,670,000 J umJah selisih Rp 12.670.000 dijelaskan dalam surat BTN Nomor: 09/S/SQND/GP/ l/20 19 tanggal 17 Januari 2019. Pene]usuran pengembalian belanja di Simponi (Sistem Informasi PNBP Online) 2018 dengan yang dilaporkan oleh bank, terdapat selisih seperti dalam tabel di bawah ini: Asal Dana Pensemballan Simponi Bank 8N I 4,488,650,050 4,488,650,050 eNI (dana di Ius, RPL & Escrow ) 8RI 47,412,988.950 47,412,988,950 SR I (dana di IUClr RPl & Escrow) Mand iri !9S,S93,)5O 395,093,350 Mandiri (da na dl luar RPl & Escrow) 500,000 BTN 1.147,000,000 2,389,095,000 Total 54.&90 7346" ~ . 5466"17SSO Selslh US 592 7311 Dari tabel di atas, dapat diinformasikan hal - hal sebagai berikut : I) BN! melaporkan pengembalian belanja hanya sebesar Rp4.488,650.050 sedangkan di Simponi ada kelebihan sebesar Rp90.253.414 karena ini adalah pengembalian belanja yang asal dananya dari KPM dan dikolek1if oleh Dinsos (KPM NE) . 2) BRI melaporkan pengembalian belanja hanya sebesar Rp47.412.988 .950 sedangkan di Simponi ada kelebihan sebesar Rp44.248.850 karena ini adalah pengembalian belanja yang asal dananya dari KPM dan dikolektif oleh Dinsos (KPM NE). 3) Bank Mandiri melaporkan pengembalian sebesar Rp395.093 .350 yang disetorkan melalui RPL dan Rp500.000 didebit dari rekening KPM, maka bagi bank dianggap sudah penyaluran. Sedangkan di Simponi masih ada kelebihan Rp812.000.000 yang asal dananya seperti BNI dan BRI yang pengembaliannya langsung dad KPM dan dikolektif oleh Dinsos (KPM NE). PENGON GKA PAN PENT ING LAINN YA 178 1 _'&- ,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED f: 01. UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 4) SeteJah dicek kembali, ada pengembalian sebesar Rp] .249.068.572 di tahun 2018 tetapi masuk dalam pencatatan pengembalian belanja Tahun Anggaran­ Untuk BTN, berbeda kasus karena di Simponi hanya mencatat pengembalian sebesar Rp 1.147.000.000 sedangkan bank melaporkan pengembalian sebesar Rp2.389 .095.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 1.242.095.000. 5) Berdasarkan surat nomor : I 360/LJS.JS K.TU/07 12018 perihal penyetoran dana bansos ke kas negara, terdapat temuan BPK tahun 2017 senilai Rp 1.249.068 .572 sehingga Oit. JSK memberikan persetujuan kepada BTN untuk pengurangan bantuan kepada KPM yang melakukan transaksi ganda di Tahap II. Oari nominal pengembalian beJanja tersebut, termasuk di dalamnya adalah nominal pengurangan bantuan kepada KPM senilai Rpl.242.095.000. Setelah dilakukan pengecekan pengembalian belanja tahun 2018 di atas dan disesuaikan kembali dengan data yang berasal dari HIM BARA, perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : PlNYAlUItAN I' 'tHGlMIU.L~ URAIAN 'AGU Clp' SERA'AN (Ip) SELlSlH lAlUNGAH IfLANJA h. Berdasarkan tabel di atas, untuk BNI , BRI dan Bank Mandiri pengembalian belanja menurut laporan bank sudah ditambahkan dengan yang ada di Simponi dan ini berarti mengurangi jumlah penyaluran dari bank ke KPM. Untuk selisih dana antara penyaluran dan pengembalian belanja dan sisa dana di rekening penampungan sudah balance. Sedangkan untuk BTN, karena bank melaporkan pengembalian beJanjanya lebih besar seniJai Rpl.242.095.000 yang sebenarnya adalah pengembalian untuk tahun 2017 (pengurangan bantuan kepada KPM) maka pada hitungan tabel di atas justru mengurangi nominal pengembalian belanja dan menambah nominal penyal uran bansos PKH 2018. 5. Dircl,torat .lenderai Pcnanganan Fakir l\'Iiskin Pengendalian atas pengelolaan dana BPNT belum memadai dimana terdapat beberapa rekening penampungan yang digunakan oleh bank penyalur namun tidak PENGUNG KAP AN PENTING LAI NN YA ~ l~ • ~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,~ lAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ~ "I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 terinformasikan kepada Kemensos, proses rekonsiliasi antara Kemensos dengan Bank Penyalur belum berjalan optimal, dan antar bank penyalur belum saling melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan kebenaran transaksi penyaluran dan saldo dana yang terdapat di rekening. Kelemahan terse but mengakibatkan: a. Kas Lainnya dan Setara Kas belum dapat disajikan seluruhnya I) N ilai saldo di rekening escrow Tahun 2017 dan di rekening escrow Tahun 2018 per 3 I Desember 2019 pada BRI bel urn didukung dengan rincian by name by address; 2) Terdapat sal do dana BPNT per 31 Desember 20 I 9 di rekening bank penyalur yang belum dapat dijelaskan, yaitu saldo di rekening Simsem Bank Mandiri sebesar Rp332.314.761. Saldo ini terindikasi merupakan time out transaction atas KPM dari bank penyalur lainnya yang bertransaksi menggunakan agen Bank Mandiri . 3) Terdapat saldo BPNT di rekening bank penyalur (BRl) yang belum dapat dijelaskan, yaitu saldo di rekening Simsem BRI per 31 Desember 201 8 sebesar Rp 1.288.940 .075 .991 dan mutasinya hingga saldo per 31 Desember 2019 menjadi Rp473 .330.318 . Hal ini menjadikan belum dapat dilakukannya pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan hak negara pada rekening Simsem BRI tersebut. Selain itu, data timeout transaction yang telah disajikan oleh BRI Tahun 2018 dan Tahun 2019 belum dapat diyakini kelengkapannya. b. Terdapat hak negara dari time out transaction yang mengendap di rekening agen minimal sebesar Rp 13 .718.654 .336,yang hingga berakhirnya pemeriksaan, belum disetorkan ke Kas Negara. Namun, dari nilai tersebut, masih terdapat hak negara atas time out transaction Tahun 2018 yang belum terindetifikasi di BRl untuk wilayah I yang hingga saat pemeriksaan berakhir belum dapat disajikan karena keterbatasan data. Selain itu, terdapat sal do time out transaction KPM BTN belum diketahui keberadaannya di agen bank penyalur karena bel urn dilakukan rekonsiliasi. c. N ilai Beban Bantuan Sosial yang sewajarnya per 31 Desember 20 19 menjadi tidak dapat disajikan karen a terdapat pembatasan lingkup pengujian untuk menetapkan nilai wajar Kas Lainnya dan Setara Kas, yang menjadi salah satu komponen pembentuk nilai Beban Bantuan Sosial. d. Dana BPNT yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp Rp 1.200.936.616.046. e. Terdapat penyaluran BPNT yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp J 1.217.658.4 74. 6. Badan Pendidikall, Penelitian, dall Penyuluhan Sosial a. Proses Pengadaan Tanah Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan dimana terdapat perbedaan luasan bidang tanab antara luasan bidang tanah hasi I pemeriksaan fisik dengan luasan bidang tanah yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi sebesar Rp982.008.216 yang belum dapat dijelaskan. b. Hasil verifikasi inspektorat atas tindak lanjut LHP No. 2801HP/xVl1l2/2019 terkait BeJanja Barang pada Kegiatan Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS) di BBPPKS Bandung Tahun 2019 mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. I) Verifikasi dilakukan terhadap dana yang masuk ke rekening sebesar Rp8 .277.152.279 dan dari dana tersebut, diperoJeh bukti pengeluaran riil hanya PENCU. GKAPAN PE TING L I NYA 180 _&- ,~ KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN TA 2019 AUDITED ....z;--1JJ UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR ~ 31 DESEMBER 2019 sebesar Rp7 .260. 147.474. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk menunjang dikJat FDS sebesar Rp4.357.130.587, pengeluaran untuk operasional kantor di luar diklat FDS sebesar RpI.945.694.903, pengeluaran untuk pribadi sebesar Rp 1.341.687.665, dan pengeluaran tidak didukung bukti pertanggungjawaban riil sebesar Rp632.639.124. 2) Terdapat pengadaan konsumsi dinilai tidak wajar dan tumpang tindih sebesar Rp405.290 .000, yaitu sebesar Rp247 .790.000 untuk Gelombang I s.d. Gelombang VI dan sebesar Rp 157.500.000 untuk Gelombang VII s.d. Gelombang XU . c. Terdapat belanja barang kegiatan Diklat P2K2 pada BBPPKS Bandung digunakan untuk pengadaan 1 unit laptop merk Lenovo V-310 14LSK namun hingga berakhimya pemeriksaan bukti pembeliannya belum diperoleh, dan terdapat pengadaan peralatan sebesar Rp56 .829.650 namun tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik o d. Terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Pembuatan Sekat Ruangan Widyaiswara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung Tahun 2019 sebesar Rp8 .388 .576 . e. Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak sebesar Rp36.803.532 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar RpJ 20.894.157 pada Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos yang dilaksanakan oleh PT Eckholm Seraya Pratama (ESP) dengan KSO CV. Tiga Empat (TE) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 2424/6.1IPL.02.0 111 0/209 tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp5.950.000.000 dan Addendum Kontrak Nomor 2833/6.lIPL.02.0 I 112/209 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp6 .534 .550.000 PENGONGKAPAN PENT ING LAINNYA 1181 r .­ --==-- -=---- #KEMENSOS ~. ~ www.kemsos.go.id Kemensos RI o· kemensosri