Janji Pendidikan di Indonesia IKHTISAR Edisi Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan Janji Pendidikan di Indonesia IKHTISAR Edisi Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan Pendahuluan Ulasan terhadap Laporan Utama tentang Pendidikan Memperkuat human capital merupakan di Indonesia yang nantinya akan diterbitkan, mem- hal penting untuk keberhasilan bahas tentang cara-cara untuk memantapkan refor- Indonesia di masa depan masi pendidikan dalam upaya meningkatkan hasil Kemajuan komputasi dan teknologi sebagai bagian belajar siswa di Indonesia. Laporan ini berfokus pada dari Industri 4.0 diharapkan dapat mengubah secara bagaimana agar sistem pendidikan sebagaimana dramatis cara masyarakat dalam bekerja dan berint- yang dijanjikan dapat menghasilkan human capital 1 eraksi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan kapasi- atau modal manusia sebagai modal pembangunan tas keterampilan dasar manusia, juga pekerjaan yang di Indonesia. Secara khusus, laporan ini melihat peru- membutuhkan penguasaan teknologi, untuk mening- bahan-perubahan yang dapat dilakukan oleh pemer- katkan jumlah pekerjaan bergaji tinggi (World Bank intah pusat untuk meningkatkan pendekatan yang 2018). Perubahan-perubahan yang dapat meningkat- perlu dilakukan, baik pada area yang langsung menjadi kan modal manusia tersebut menjadi penting dalam kewenangan pemerintah pusat, ataupun yang secara mendukung Indonesia mencapai ambisi dan mencapai tidak langsung melalui pendampingan dan dukungan potensi penuhnya. terhadap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, serta sekolah. Laporan ini disusun berdasarkan dua penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia beber- Indonesia berada di peringkat ke-87 apa waktu yang lalu, yaitu ‘The World Development dalam Human Capital Index (HCI) yang Report 2018’, yang menelaah tentang pendidikan diterbitkan oleh Bank Dunia di seluruh dunia, dan ‘Growing Smarter 2018’, yang Meskipun telah membuat kemajuan yang signifikan membahas tentang pendidikan di Asia Timur dan Asia dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih ter- Pasifik. Laporan secara lengkap dapat dilihat dalam kendala dengan rendahnya human capital. Indonesia Laporan Overview versi Bahasa Inggris. berada di peringkat ke-87 dari 157 negara dalam HCI yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018. Indonesia membutuhkan sistem Indeks ini menilai negara berdasarkan hasil pendi- pendidikan yang selaras dengan dikan dan kesehatan serta dampaknya terhadap pro- tujuan pembangunan duktivitas. Meningkatkan human capital Indonesia merupakan Dalam pidatonya setelah terpilih kembali di tahun agenda yang kompleks dan perlu pelaksanaan dalam 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” men- jangka waktu yang panjang, yang harus menjadi inti gungkapkan visinya untuk mengembangkan Indonesia dari strategi pembangunan pemerintah. Untuk itu yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif yang dibutuhkan peningkatan sistem pendidikan di seluruh akan menjadikan negara ini sebagai salah satu neg- jenjang, dari pendidikan anak usia dini hingga pendi- ara terkuat di dunia. Jokowi menekankan bahwa kunci dikan tinggi serta kesempatan belajar seumur hidup. keberhasilan masa depan Indonesia yang lebih mak- mur adalah mengembangkan human capital. Untuk mewujudkan kemakmuran, Indonesia membutuhkan Waktu yang tepat untuk peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat mening- human capital adalah sekarang katkan kesejahteraan warganya, meningkatkan modal Setiap tahun, 4,2 juta orang Indonesia lulus dari sistem manusianya, dan mencapai tujuan ekonomi dan pem- pendidikan (Susenas 2018). Rata-rata siswa lulus pada bangunannya. Untuk mencapai visi Presiden tersebut, usia 16 tahun dengan lama pendidikan 10,94 tahun diperlukan perubahan menyeluruh dalam sistem pen- (Susenas 2018). Tetapi banyak dari lulusan pendidikan didikan dan pelatihan sehingga dapat mendukung menengah yang tidak memiliki keterampilan yang negara berpartisipasi penuh dalam revolusi industri dibutuhkan dunia kerja dan akhirnya menerima keempat, sekaligus memanfaatkan keuntungan bonus pekerjaan bergaji rendah (perhitungan Bank Dunia demografi Indonesia. berdasarkan Sakernas). Lebih dari 55% siswa tidak mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan matematika, dan, karena mereka berada dalam sistem pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, kuri- kulum yang diajarkan cenderung tidak selaras dengan  uman capital adalah modal intelektual yang bersifat kolektif 1. H berupa kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, yang kebutuhan pasar saat ini, atau yang dipersyaratkan dimiliki seseorang Industri 4.0 (World Bank 2018a). Janji Pendidikan di Indonesia  • 1 Diagnosis sektor pendidikan Indonesia telah meraih banyak . . . tetapi masih butuh peningkatan kemajuan . . . pembelajaran Pendidikan adalah bagian terpenting agenda Indonesia telah membuat langkah yang tepat pembangunan pemerintah namun perlu melakukan pendekatan berbeda Pendidikan merupakan agenda penting dalam pem- untuk meningkatkan hasil belajar bangunan pemerintah Indonesia. Sejak awal 2000- Meskipun telah mencapai kemajuan penting, seba- an, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi gian besar siswa di Indonesia tidak memenuhi target pendidikan, termasuk desentralisasi sistem pendi- hasil belajar nasional yang telah ditetapkan. Penilaian dikan,i perbaikan kualifikasi guru, dan peningkatan hasil belajar menunjukkan bahwa rendahnya hasil anggaran pendidikan, yang naik menjadi 200 persen belajar terjadi di Pendidikan Dasar, di mana 40 secara riil dari tahun 2002 hingga 2018 (perhitungan persen siswa Kelas 2 tidak bisa mengenal angka dua Bank Dunia). Reformasi ini telah memperluas akses gigit dan 50 persen siswa Kelas 4 tidak dapat men- pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kurang gurutkan serangkaian angka empat digit berdasarkan mampu. Peningkatan anggaran pendidikan yang nilainya (World Bank data, 2011). Kondisi ini terus ber- diamanatkan dalam amandemen Undang-undang lanjut ketika siswa naik ke kelas berikutnya. Walaupun Dasar pada tahun 2002, mampu membiayai perlu- telah terjadi perkembangan hasil belajar yang diukur asan layanan pendidikan dan meningkatkan jumlah melalui tes PISA, Indonesia akan membutuhkan waktu guru untuk sekolah baru dan ruang kelas baru, serta 50 tahun untuk mencapai skor rata-rata OECD (World untuk taman kanak-kanak dan program anak usia dini Bank 2018a). Untuk mencapai potensi human capital, (World Bank 2018a). Indonesia harus segera mulai melakukan pendekatan yang berbeda. Angka partisipasi naik lebih dari 10 juta Sejak tahun 2000, total angka partisipasi siswa telah Learning Poverty (ketidakmampuan dalam meningkat lebih dari 10 juta (25 persen), sebagian pembelajaran) dan Learning Inequality besar berada pada jenjang pendidikan menengah. (ketimpangan pembelajaran) yang tinggi Tingkat kenaikan rata-rata dari tahun 2000 dan 2015 Telah terjadi ketimpangan pembelajaran yang tinggi adalah 0,26 tahun pendidikan per tahun, dua kali lipat antar daerah, antar sekolah, dan di dalam sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kenaikan (Kotak 1). Beberapa provinsi di Indonesia, terutama pada kurun waktu 50 tahun sebelumnya. Pada tahun yang berada di Wilayah Tengah, berprestasi baik 2002 dan 2017, angka partisipasi anak berusia 16–18 dalam Ujian Nasional (UN), sementara di daerah meningkat dari 50 persen menjadi 71 persen. ii,iii lain, umumnya di Wilayah Timur dan paling Barat, berprestasi rendah. Perbedaan nilai rata-rata di tiga Kemampuan matematika dan sains serta akses provinsi berprestasi terbaik dan di tiga provinsi ber- pendidikan di Indonesia meningkat prestasi terendah dalam ujian SMA (Kelas 12) adalah Dari negara-negara yang berpartisipasi dalam Pro- 21 poin (skala 100). Hanya 4 dari 34 provinsi yang gramme for International Student Assessment (PISA), memiliki nilai rata-rata SMA di atas nilai kelulusan Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi di bidang minimum, yaitu 55. Hasil UN lebih rendah bahkan ter- matematika antara tahun 2003 dan 2015. Hasil posi- jadi di Kelas 9 (SMP) serta SMK (Kelas 12). Kabupaten tif ini disertai dengan peningkatan angka partisipasi dengan pendapatan yang lebih tinggi, pusat-pu- yang signifikan, termasuk siswa yang berasal dari sat kota besar, dan wilayah yang memiliki kapasitas keluarga dengan tingkat ekonomi lemah. Mening- implementasi yang lebih tinggi cenderung memiliki katnya hasil pembelajaran matematika dan sains hasil UN yang lebih baik daripada daerah yang ber- ketika angka partisipasi siswa juga meningkat adalah pendapatan lebih rendah, seperti di daerah pedesaan prestasi besar dalam pendidikan. dengan kapasitas implementasi yang rendah pula (World Bank 2013). Janji Pendidikan di Indonesia  • 3 KOTAK 1 Learning Poverty dan Learning Inequality Learning Poverty adalah keadaan di mana sejumlah anak di suatu negara yang tidak bersekolah atau tidak mampu mem- baca pada usia 10 tahun. Tingkat learning poverty di Indonesia diperkirakan 35 persen, meskipun data yang digunakan untuk perhitungan ini adalah data dari tahun 2011, karena saat ini tidak ada tes hasil belajar siswa tingkat Sekolah Dasar yang dapat mewakili hasil belajar secara nasional (World Bank 2019c). Learning Inequality adalah perbedaan dalam prestasi antara kelompok kuintil termiskin dengan terkaya. Data PISA menun- jukkan bahwa di Indonesia selisihnya cukup besar dan terus bertambah. Data PISA yang akan segera dirilis, seharusnya berisi lebih banyak data tentang indikator kesetaraan yang penting ini. Siswa terus-menerus tidak bisa memenuhi Proses desentralisasi menambah lemahnya standar pembelajaran nasional kontrol dan pengawasan dalam layanan Hanya sedikit bukti yang menunjukkan adanya dukun- pendidikan gan yang efektif atau tuntutan dalam meningkatkan Desentralisasi sangat cocok untuk sistem pendidikan pembelajaran di kelas karena hasil yang rendah ini. di negara besar seperti Indonesia, tetapi kabupaten Sebaliknya, terjadi gerakan untuk meniadakan ujian kecil cenderung memiliki kapasitas yang rendah dan akuntabilitas terhadap perbaikan hasil belajar dalam mengelola pelayanan pendidikan, sehingga siswa. Ujian nasional di akhir sekolah dasar diubah berdampak negatif pada efisiensi pengeluaran ang- menjadi ujian yang dirancang dan dikelola secara garan dan hasil belajar siswa (Al-Samarrai 2013 and lokal (USBN), dan UN (Ujian Nasional) untuk kelas 9 World Bank, 2017). Proses desentralisasi juga menun- dan 12 tidak menjadi persyaratan kelulusan sejak 2015 jukkan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan (Permendikbud 58/2015). Ketika terjadi desentralisasi dalam pemberian layanan pendidikan antara tingkat penilaian hasil belajar selaras dengan proses desen- pusat dengan daerah, serta antar institusi di ting- tralisasi secara politis, siswa Indonesia membutuhkan kat pusat (World Bank, Desember 2017, World Bank penilaian nasional setidaknya di satu kelas di Seko- 2013). lah Dasar untuk memastikan bahwa siswa yang tidak terampil dalam membaca dan pelajaran matematika Sulitnya mengkoordinasikan banyak pelaku diprioritaskan untuk mendapat dukungan. Menang- pendidikan di berbagai jenjang gapi hasil yang rendah tersebut, sistem pendidikan di Dua kementerian yang bertanggungjawab terha- semua jenjang harus fokus pada peningkatan pembe- dap pendidikan adalah Kementerian Pendidikan dan lajaran. Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kementerian dan lembaga lain yang juga terlibat dalam Pendidikan adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kompleksitas sistem desentralisasi Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), melahirkan tantangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Sistem pendidikan Indonesia sangat kompleks dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Desa, dan Kement- besar. Ini adalah sistem pendidikan terbesar ke-4 di erian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan dunia, dengan 3,9 persen populasi siswa di dunia. Kebudayaan. Undang-undang Desentralisasi men- Sejalan dengan proses desentralisasi secara keseluru- gakibatkan terjadinya perpindahan tanggungjawab han, sejak 1999 Indonesia telah mendesentralisasi pengelolaan sekolah dari Kemendikbud kepada lebih banyak sistem pendidikan sehingga sekarang mel- dari 500 kabupaten/kota di 34 provinsi yang menge- ibatkan banyak pelaku pendidikan di tingkat pusat, lola sekitar 340.000 sekolah di lebih dari 17.000 pulau provinsi, kabupaten, dan sekolah (UU 23/2014 ten- di Indonesia. Sejumlah 42.800 sekolah di antaranya tang Otonomi Daerah dan UU 33/2004 tentang Per- diklasifikasikan sebagai sekolah di daerah “3T” (Ter- imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan depan, Terluar, Tertinggal). Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah). kabupaten/kota yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi dan geografis mempengaruhi kemam- puan daerah untuk memberikan layanan pendidikan secara efektif dan efisien (World Bank 2017). Meng- koordinasikan begitu banyak pelaku pendidikan di berbagai jenjang bukanlah tugas yang mudah. 4 • Janji Pendidikan di Indonesia Sebagian besar pembiayaan publik untuk daerah mampu mencapai standar tersebut, namun pendidikan berasal dari pusat dan dikelola di banyak pemerintah daerah lainnya yang gagal tahun tingkat daerah demi tahun dan tidak bertanggungjawab terhadap Untuk mendukung sektor pendidikan dalam konteks kegagalan tersebut (World Bank 2018a). Contoh lain- desentralisasi, pemerintah pusat mendukung pemer- nya adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) berisi intah daerah melalui dana transfer. Sebagian besar 595 pertanyaan subyektif untuk kepala sekolah, tanpa pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal verifikasi eksternal terhadap hasil penilaian SNP yang dari pemerintah pusat, tetapi hampir dua pertiga dari dilaporkan.v SNP memberikan 2.055 pertanyaan ke pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah kepala sekolah, guru, pengawas, siswa, dan komite daerah provinsi dan kabupaten/kota.iv sekolah, yang membuat sekolah banyak mengh- abiskan waktu untuk mengisi dan mengumpulkan Permintaan informasi dari pemerintah pusat semua informasi tersebut setiap tahunnya. Hasil SPM kepada pemerintah daerah tidak terkait dengan dan SNP menunjukkan adanya korelasi satu sama lain, pembelajaran siswa namun tidak berkorelasi secara signifikan terhadap Pemerintah pusat mengembangkan berbagai perang- hasil belajar siswa, yang merupakan salah satu fungsi kat indikator dan memberikan arahan yang berbe- utama dari sistem pendidikan. Ini berarti bahwa infor- da-beda kepada provinsi dan kabupaten/kota. Salah masi yang diminta oleh pemerintah pusat dari sekolah satu contohnya adalah penerbitan Standar Pelayanan dan pemerintah daerah, yang digunakan untuk pen- Minimal (SPM) Kementerian Dalam Negeri, yang jum- gambilan keputusan, tidak terkait dengan peningka- lahnya sedikit tetapi direvisi secara terus menerus. tan kinerja sistem. Semua standar harus tercapai. Beberapa pemerintah TABEL 1 Ringkasan rekomendasi TUJUAN REKOMENDASI PELAKU OPSI PELAKSANAAN 1. Memperkuat Perlu dipastikan Provinsi Kemendikbud perlu mengurangi dan merevisi indikator Standar •  Pembelajaran bahwa setiap siswa Kabupaten/Kota Nasional Pendidikan dan berfokus pada aspek pendidikan yang mencapai standar Kemdagri dapat diukur dan diamati yang terkait dengan pembelajaran. minimal pembelajaran Kemdikbud • Pemangku kepentingan di pemerintah daerah perlu di setiap jenjang Kemenag menyediakan anggaran dan rencana peningkatan pembelajaran pendidikan Pengawas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kelompok kerja • Kemendagri perlu meminta kedua rencana tersebut dan menilai guru dan kepala hasil capaiannya; Kemdikbud perlu memberikan bantuan sekolah teknis. • Kemendagri perlu meminta kedua rencana tersebut dan menilai pencapaiannya; Kemdikbud perlu memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan. • Kemendikbud perlu merevisi kurikulum nasional sehingga diperoleh kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi bukan fakta-fakta pengetahuan. 2. Pembelajaran Perlu tindakan nyata Kemdikbud Kemendikbud dan Kemenag perlu menerapkan sistem penilaian •  untuk semua untuk meningkatkan Kemenag hasil belajar secara nasional di tingkat Sekolah Dasar guna hasil belajar dari siswa Provinsi mengetahui kesenjangan dalam pembelajaran. yang memiliki nilai Kabupaten/kota Melalui pelatihan guru dalam jabatan yang disediakan •  terendah Sekolah oleh pemerintah daerah, semua pelaku pendidikan dapat Guru memastikan bahwa guru memahami cara menggunakan hasil Pengawas penilaian untuk membantu pembelajaran siswa. Kelompok kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan data hasil •  guru dan kepala belajar siswa untuk mengidentifikasi 40 % persen sekolah dan sekolah siswa yang mempunyai nilai terendah. LPMP Kemendikbud dan Kemenag dapat memberikan bantuan •  peningkatan kapasitas secara khusus bagi sekolah dan kabupaten/kota yang berkinerja rendah secara terus menurus. Sekolah dan guru perlu mendukung secara khusus siswa yang •  berprestasi rendah. Janji Pendidikan di Indonesia  • 5 TABEL 1, bersambung TUJUAN REKOMENDASI PELAKU OPSI PELAKSANAAN  ulai lebih 3. M Perlu menyediakan Kemdikbud Pemerintah, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Kemdikbud •  awal pendidikan anak usia (Ditjen PAUD perlu membuat kebijakan tentang program wajib belajar dua dini yang berkualitas da Pendidikan tahun pra-sekolah; dan mengembangkan roadmap untuk dan dapat diakses oleh Masyarakat) mencapai hal ini pada tahun 2030. semua masyarakat Kemenag Meningkatkan anggaran biaya untuk PAUD dan mencari •  Bappenas alternatif, pendekatan yang inovatif untuk pendanaan PAUD Kemdagri Menggunakan PAUD DAK untuk meningkatkan pendidikan •  Kemdes anak usia dini yang berkualitas. Provinsi Melaksanakan “Sosialisasi” untuk mendorong minat dan •  Kabupaten/Kota pendaftaran di layanan PAUD. Desa Meningkatkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan •  PAUD dan meningkatkan pengumpulan data tentang layanan, guru, dan peserta didik PAUD. 4. Melayani Memastikan bahwa Kemdikbud • Memberikan bantuan kepada siswa yang berpotensi tinggi semua semua siswa, Kemenag tidak meneruskan sekolah dan lakukan identifikasi sedini termasuk siswa yang Kemsos mungkin. berkebutuhan khusus Provinsi Hilangkan hambatan untuk meneruskan sekolah dengan •  berhasil dalam belajar Kabupaten/Kota mengadaptasi lingkungan belajar yang dibutuhkan. Sekolah Melatih guru sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa •  berkebutuhan khusus; menyempurnakan kurikulum agar lebih inklusif Menggunakan dana BOS, BOP-PAUD untuk mengurangi biaya •  sekolah, PIP digunakan untuk subsidi bagi keluarga kurang mampu untuk memasukkan anaknya ke sekolah 5. Peningkatan Meningkatkan Kemdikbud Memperkuat proses rekrutmen untuk semua guru sesuai status •  kemampuan sistem rekrutmen Kemenag masing-masing sehingga hanya guru-guru yang memenuhi mengajar guru guru, pelatihan dan KEMENPAN-RB kualifikasi yang akan mengajar siswa. pengembangan Provinsi Kemdikbud dan Kemenag perlu lebih mengembangkan •  profesi guru; Kabupaten/kota prosedur tentang program induksi, masa percobaan, dan mencobakan Sekolah penilaian kinerja guru program pemberian Kepala sekolah Provinsi dan kabupaten/kota perlu menugaskan pengawas •  insentif yang dapat Pengawas untuk memonitor dan mengawasi tentang pelaksanaan meningkatkan LPTKs penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru, akuntabilitas guru Memperkuat kelompok kerja guru untuk mendukung usaha para •  guru dalam meningkatkan mutu dan mengurangi perbedaan mutu antar sekolah Kemdikbud dan Kemenag perlu mempertimbangkan hasil tes •  formatif dan sumatif siswa dalam penilaian kinerja guru Kabupaten/kota dan provinsi dapat mencobakan beberapa •  cara pemberian insentif yang dapat meningkatkan akuntabilitas guru 6. Peningkatan Memperluas akses dan Kemnaker Mendirikan Dewan Pengembangan Keterampilan yang •  pendidikan meningkatkan mutu Kemdikbud anggotanya terdiri dari pihak swasta tenaga kerja SMK dan Pendidikan Kemenag Mengembangkan sistem informasi pasar tenaga kerja yang •  Tinggi Kemenkeu dapat menjadi sumber bagi para pembuat kebijakan dan BAN-PT pencari kerja dalam membuat keputusan terkait dengan Pendidikan vokasi Kemnaker mengkoordinasikan pengembangan kerangka kerja •  kompetensi yang merefleksikan kebutuhan sektor swasta Lembaga pendidikan vokasi perlu meningkatkan kapasitasnya •  agar dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang sesuai kebutuhan swasta. Kemenkeu perlu menyediakan dana bagi BAN-PT sehingga •  lembaga tersebut bisa memiliki kemandirian dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan akreditasi Kemdikbud dan Kemenag dapat menggabungkan •  perguruan tinggi (PT) swasta yang kecil dan bermutu rendah; meningkatkan mutu Pendidikan PT; serta meningkatkan kemandirian dan pendanaan lembaga akreditasi 6 • Janji Pendidikan di Indonesia TABEL 1, bersambung TUJUAN REKOMENDASI PELAKU OPSI PELAKSANAAN 7. Pengelolaan Memperkuat Kemdagri Kemdagri dan Kemdikbud perlu mengembangkan indeks mutu •  pendidikan mekanisme Kemdikbud pendidikan yang merupakan pengembangan dari SPM dan SNP untuk akuntabilitas (melalui Kemenag serta program penilaian hasil belajar siswa peningkatan pengumpulan dan Orangtua Kemdikbud dan Kemenag perlu meminta kabupaten/kota untuk •  kinerja verifikasi data yang (Komite melakukan penilaian hasil belajar siswa tingkat Sekolah Dasar, lebih baik) Sekolah) memberikan strategi-strategi peningkatan pembelajaran Guru Kabupaten/kota perlu mengkomunikasikan hasil belajar siswa •  Sekolah kepada orangtua dan guru, membantu sekolah dan guru untuk Kabupaten/kota mengatasi kesenjangan-kesenjangan dalam pembelajaran Provinsi Sekolah perlu menggunakan hasil belajar siswa sebagai dasar •  dalam meningkatkan praktek mengajar guru, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh siswa Kemdikbud perlu mendukung sekolah dan provinsi untuk •  meningkatkan sistem pelaporan data; Kemdagri dapat meminta pihak independen untuk memverifikasi data, dan memberikan sanksi finansial bagi daerah jika memberikan laporan yang salah 8. Kerjasama antar Memberikan Kemdikbud Memberikan dukungan untuk pengembangan sekolah dan •  institusi untuk dukungan kepada Kemenag peningkatan hasil belajar siswa melalui peningkatan kapasitas peningkatan institusi yang ada Kemdagri para pelaku pendidikan yang ada (kelompok kerja guru kepala pembelajaran untuk meningkatkan Kabupaten/kota sekolah dan guru, komite sekolah). pemberian layanan Provinsi Memberi insentif dan mendorong kabupaten/kota untuk •  Guru bertanggungjawab melalui penyediaan pendanaan berbasis Kelompok kerja kinerja, peningkatan kapasitas dan bantuan yang diperlukan. guru dan Meningkatkan pelaksanaan program BOS Kinerja dengan •  kepala sekolah menggunakan indikator yang objektif dalam mekanisme Komite Sekolah perhitungan skor. LPMP LPTKs Singkatan Table 1: BAN-PAUD = Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, BAN-PT = Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAP­­­ ­ PENAS = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BOP-PAUD = Bantuan Operasional Pendidikan, BOS = Bantuan Operasional Sekolah, PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini, LPMP = Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, Kemdikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkeu = Kementerian Keuangan, Kemdagri = Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker = Kementerian Tenaga Kerja, Kemenag = Kementerian Agama, Kemsos = Kementerian Sosial, Kemdes = Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, SPM = Standar Pelayanan Minimal, SNP = Standar Nasional Pendidikan, PAUD-DAK = Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus, PIP = Program Indonesia Pintar, SMK = Sekolah Menengah Kejuruan. Janji Pendidikan di Indonesia  • 7 Kesimpulan Reformasi baru secara menyeluruh akan menghasilkan jalan menuju sukses Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan sumber daya manusianya di abad ke-21. Untuk mendapatkan pendidikan yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memastikan bahwa calon guru yang berkualitas tinggi saja yang akan direkrut, dilatih dengan baik, diberi bantuan yang dibutuhkan, dan dikondisikan agar bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Indonesia perlu meningkatkan akses terhadap pendidikan anak usia dini melalui program wajib belajar. Pemerintah perlu berkonsentrasi untuk meningkatkan sekolah yang berkinerja paling rendah dengan demikian dapat mengurangi ketimpangan dalam sistem pendidikan. Selain itu, Pemerintah bisa berfokus pada penggunaan data untuk meningkatkan kualitas. Reformasi sebelumnya telah membangun pondasi untuk mencapai tujuan menyeluruh dari peningkatan pembelajaran, dan reformasi baru secara menyeluruh akan menghasilkan jalan menuju sukses. 8 • The Promise of Education in Indonesia Ucapan Terima Kasih Laporan ini ditulis oleh tim yang dipimpin oleh Noah Yarrow, terdiri atas Rythia Afkar, Deepali Gupta, Susiana Iskandar, Ratna Kesuma, Javier Luque, Sylvia Njotomihardjo, Andy Ragatz, Rosfita Roesli, Sheldon Schaeffer, Michael Tjahjadi, Wisnu Harto Adi Wijaya, dan Ruwi Purwana. Tim sangat berterima kasih kepada para pere- view Kathleen Whimp, Dewi Susanti, Fadila Caillaud, dan Elizabeth Ninan, dan kepada Camilla Holmemo yang telah memberikan masukan serta bimbingan. Secara keseluruhan, penulisan laporan ini di bawah bimbingan Rodrigo Chaves (Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste) dan Toby Linden (Practice Manager untuk Wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik). Tim di Communications Development, Inc., dipimpin oleh Bruce Ross-Larson, yang telah mengedit, mendesain dan mengatur layout laporan. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade yang telah mendanai penelitian dan penerbi- tan laporan ini. NOTES Kemenag mendapatkan 15 persendari sistem pendidikan dasar dan menengah dan tidak menerapkan i.  sistem desentralisasi. ii. https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.NENR?locations=ID&view=chart iii. https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2018.html; SUSENAS 2018 Proporsi ini termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), sebagian DAU diperuntukkan bagi pendidikan. iv.  Jumlah dana yang akan digunakan untuk pendidikan dari total dana tanpa persyaratan ini telah dihitung oleh Kemenkeu dan tidak menggambarkan jumlah pengeluaran aktual pemerintah daerah, karena jumlah pengeluaran aktual pemerintah daerah tidak dipantau. SNP untuk Sekolah Menengah Pertama terdiri atas 595 pertanyaan untuk kepala sekolah, 563 untuk v.  pengawas, 547 pertanyaan untuk tiap guru, 162 pertanyaan untuk siswa, dan 188 pertanyaan untuk komite sekolah (Kemendikbud 2018).” Janji Pendidikan di Indonesia  • 9 © 2019 Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan / Bank Dunia Publikasi ini merupakan produk dari staff Bank Dunia. Hasil temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak berarti mewakili pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia, maupun pemerintahan yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin akurasi data yang tercantum dalam karya tulis ini Materi dalam karya tulis ini tunduk pada hak cipta. Oleh karena Bank Dunia sangat mendukung penyebaran tentang pengetahuannya, karya tulis ini dapat diproduksi ulang, secara keseluruhan atau sebagaian, untuk tujuan non komersil selama mencantumkan sumber karya tulis ini. Adapun penyelidikan tentang hak dan izin, termasuk hak tambahan, harus ditujukan kepada World Bank Publication, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, USA, Faks: 202-473-1000; e-mail: pubrights@worldbank.org 10 • Janji Pendidikan di Indonesia