November 2023 Bagaimana Pendekatan Berbasis Komunitas EAST ASIA AND Masyarakat Dapat Meningkatkan Rehabilitasi PACIFIC GENDER INNOVATION LAB Mangrove Skala Besar Di Indonesia? East Asia and Pacific Gender Innovation Lab (EAPGIL) melakukan Poin-poin utama evaluasi dampak dan • Berkurangnya mangrove di Indonesia terjadi dengan cepat dan berkaitan dengan penelitian inferensial insentif pasar, masalah kepemilikan lahan, peraturan, dan kelembagaan. untuk membuktikan • Tingkat keberhasilan upaya untuk merehabilitasi dan melindungi hutan mangrove mekanisme yang bervariasi, tetapi pendekatan berbasis komunitas masyarakat dapat menjadi berhasil menutup cara yang efektif. kesenjangan gender dalam aset, peluang • Pendekatan berbasis komunitas masyarakat menggabungkan pengetahuan ekonomi, dan lembaga, lokal, mendapatkan dukungan masyarakat, dan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi ekonomi, sosial, biofisik, dan kondisi kepemilikan. serta bagaimana upaya untuk menutup • Upaya untuk meningkatkan pendekatan berbasis komunitas masyarakat kesenjangan ini membutuhkan fasilitator yang berpengalaman, bantuan teknis yang tepat dapat mendukung sasaran, peraturan dan pedoman yang jelas, serta proses yang adil dan inklusif pencapaian hasil terutam memprioritaskan keprihatinan masyarakat dan partisipasi perempuan. pembangunan lainnya. EAPGIL berupaya meningkatkan Pendahuluan kesejahteraan Mangrove adalah sumber daya alam yang berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perempuan dan laki- perubahan iklim (Kauffman et al 2020). Mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang laki di Asia Timur signifikan, menyerap karbon lima kali lebih banyak dari pada hutan tropis dan dua kali lebih dan Pasifik dengan banyak dari pada lahan gambut1. Selain itu, mangrove dapat memperkecil gelombang badai dan mendorong penerapan mengurangi energi dari gelombang, sehingga menurunkan dampak banjir, erosi, dan kerusakan kebijakan dan program terhadap masyarakat pesisir akibat meningkatnya bencana alam dan kenaikan permukaan air laut2. secara efektif yang diidentifikasi dengan pendekatan berbasis 1 Murdiyarso et al 2015 2 Bank Dunia 2022 bukti. Ringkasan kebijakan ini berupaya untuk memberikan panduan praktis tentang cara mengadopsi pendekatan berbasis komunitas masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove pada skala yang lebih besar. Dokumen ini juga menjelaskan alasan untuk menggunakan pendekatan berbasis komunitas masyarakat atau model praktis yang melibatkan masyarakat setempat selama proses perencanaan, rehabilitasi, dan pemantauan serta mendelegasikan sebagian besar keputusan ke tingkat daerah. Ringkasan kebijakan ini kemudian menjelaskan secara rinci tentang pelajaran yang dipetik dari bukti-bukti di tingkat global dan pengalaman Indonesia dalam menerapkan program pembangunan berbasis masyarakat untuk memberikan panduan tentang cara memastikan kepemilikan lokal atas rehabilitasi mangrove dan penggunaan Mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang penting. sumber daya secara berkelanjutan dalam proyek-proyek yang Mangrove memainkan peran kunci dalam sektor perikanan, dilaksanakan pada skala besar. tempat pembibitan dan menjadi sumber nutrisi bagi spesies yang dipanen secara komersial. Estimasi menunjukkan Apa saja tantangan yang menghambat bahwa 55 persen dari total tangkapan ikan di Indonesia keberhasilan upaya rehabilitasi merupakan spesies yang bergantung pada hutan mangrove3. dan pemanfaatan hutan mangrove Selain itu, masyarakat setempat mengumpulkan hasil hutan secara berkelanjutan di Indonesia, kayu dan menggunakannya sebagai pasak, kayu bakar, arang dan bagaimana pendekatan berbasis dan bahan bangunan, serta hasil hutan bukan kayu seperti masyarakat dapat membantu mengatasi obat-obatan, tanin, pewarna, makanan dan lain-lain4. Nilai tantangan-tantangan tersebut? rata-rata sektor perikanan per hektare mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai USD 3.289 per hektare per tahun. Insentif pasar, kegagalan regulasi, masalah kepemilikan Di sisi lain, nilai rata-rata kayu bakar dan ekstraksi kayu lahan, dan insentif kelembagaan telah menghambat diperkirakan mencapai USD 1.286 per hektare per tahun . 5 keberhasilan perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan di masa lalu. Indonesia memiliki tutupan mangrove paling luas di dunia6, Pendekatan berbasis komunitas masyarakat dapat membantu dengan total luas 3,3 juta hektare7. Walaupun sangat luas, mengatasi beberapa hambatan ini dan berkontribusi terhadap kehilangan mangrove terjadi dengan cepat: Indonesia sudah keberhasilan inisiatif di masa depan. Keterlibatan masyarakat kehilangan 40 persen hutan mangrove dalam tiga dekade yang rendah telah terbukti menjadi salah satu alasan mengapa terakhir8. Tingkat keberhasilan upaya untuk merehabilitasi proyek-proyek di daerah pesisir tidak memberikan dampak hutan mangrove bervariasi. Banyak upaya skala besar untuk berkelanjutan terhadap mata pencaharian masyarakat atau menanam kembali kawasan mangrove yang terdegradasi upaya konservasi9. terbukti gagal memberikan hasil yang berkelanjutan dari segi rehabilitasi hutan mangrove dan peningkatan kesejahteraan Komoditas pertanian dan budi daya dapat menjadi sumber masyarakat sekitar. Akan tetapi, beberapa inisiatif skala kecil pendapatan yang signifikan bagi masyarakat yang tinggal di telah memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini diakibatkan kawasan hutan mangrove dan ini mendorong pembukaan oleh, antara lain, kesesuaian pendekatan ini dengan kondisi lahan di hutan mangrove untuk membudidayakan komoditas lokal dan pelibatan masyarakat setempat secara intensif. tersebut. Setengah dari kehilangan mangrove yang telah 3 Ibid. 4 Kusmana dan Sukristijiono 2016 5 Bank Dunia 2022 6 Donato et al 2011; Alongi 2015 7 KLHK 2020 8 Murdiyarso et al 2015 9 Stacey et al 2021 terjadi diduga disebabkan oleh konversi lahan menjadi kolam langkah penegakan hukum atau perlindungan lingkungan budi daya untuk produksi hasil laut. Selain itu, 16 persen yang memadai15. Pendekatan berbasis komunitas masyarakat dari kehilangan hutan mangrove kemungkinan diakibatkan dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan proyek dapat oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit10. Struktur mengatasi tekanan-tekanan yang dihadapi oleh masyarakat pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi membuat dan memperkenalkan mata pencaharian yang sesuai dengan pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang besar atas kondisi setempat, sehingga berpeluang besar untuk diadopsi pengelolaan mangrove. Akan tetapi, di banyak daerah, oleh masyarakat, dan selaras dengan kedua tujuan yang ingin pemerintah daerah justru memfasilitasi kegiatan budidaya, dicapai, yakni konservasi lingkungan dan penyediaan mata termasuk yang dilakukan di kawasan hutan mangrove yang pencaharian alternatif. seharusnya dilindungi11, tetapi sayangnya sangat sedikit yang Salah satu tantangan bagi keberhasilan rehabilitasi menetapkan hutan mangrove sebagai kawasan lindung.12 mangrove adalah masalah kepemilikan lahan yang kompleks Selain itu, undang-undang dan peraturan yang ada saat dan tidak terjamin sehingga menyulitkan upaya untuk ini belum dapat secara efektif melindungi sebagian besar menjaga mangrove dan menemukan lokasi yang sesuai kawasan mangrove, karena tanggung jawab pengelolaan agar upaya rehabilitasi yang dijalankan memiliki peluang hutan mangrove terbagi antara berbagai lembaga nasional keberhasilan yang besar. Beberapa hutan mangrove atau dan daerah. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki kerangka bekas kawasan hutan yang pernah ditebang untuk kegiatan peraturan yang komprehensif dan belum memberlakukan budi daya berada di kawasan hutan negara yang berstatus restriksi pembukaan hutan mangrove13. Oleh karena itu, kerja hutan lindung atau hutan produksi, dan sebagian lainnya kini sama dengan anggota masyarakat yang mengandalkan hutan menjadi milik swasta. Walaupun lahan secara teknis dikelola mangrove sebagai sumber pendapatan dan kerja sama dengan oleh pemerintah, masyarakat mungkin telah menggunakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan lokal lahan tersebut secara informal selama bertahun-tahun, sesuai dengan tujuan konservasi dan rehabilitasi diperlukan. berdasarkan perjanjian atau kesepakatan lokal. Pengaturan Pendekatan berbasis komunitas masyarakat dapat kepemilikan lahan di sekitar mangrove seringkali kompleks mempertimbangkan faktor ekonomi yang berkontribusi dan bersifat politis sesuai dengan kondisi setempat dan terhadap kehilangan hutan mangrove di tingkat daerah dan memerlukan penilaian dan negosiasi yang cermat – termasuk mengidentifikasi inisiatif pemerintah daerah yang tidak selaras untuk menghindari hilangnya mata pencaharian bagi dengan konservasi hutan mangrove. Masyarakat setempat kelompok masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan lahan16. dapat lebih akurat mengidentifikasi mata pencaharian alternatif Kepemilikan dan hak guna dalam suatu kabupaten dapat yang dapat dijalankan. Pengalaman Indonesia di masa lalu bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya. Sebagai menunjukkan bahwa beberapa intervensi mata pencaharian contoh, kepemilikan lahan di Kabupaten Bintan, Kepulauan yang dilakukan oleh program-program yang bertujuan Riau sangat bervariasi, di mana 90% hutan mangrove dimiliki mengatasi degradasi kawasan pesisir justru meningkatkan oleh sektor swasta di beberapa daerah dan semua hutan eksploitasi terhadap sumber daya alam atau tidak dapat mangrove dikelola oleh masyarakat luar wilayah. Di desa- dijalankan secara berkelanjutan. Beberapa contohnya adalah desa lainnya, sebagian lahan dikelola oleh desa dan sebagian penyediaan aset yang meningkatkan kapasitas penangkapan dikelola oleh pemerintah daerah17. Di Delta Kayan Sembakung ikan dan proyek yang memperkenalkan kerajinan tangan di Kalimantan Utara, hutan mangrove yang terletak di lahan atau ekowisata di daerah terpencil dengan akses terbatas yang dikategorikan sebagai hutan negara, dikonversi menjadi ke pasar . Program mata pencaharian alternatif lainnya 14 tambak udang (sekitar 150.000 tambak). Walaupun banyak yang mendorong kegiatan bisnis berkelanjutan telah pemilik tambak sudah mengantongi izin, tidak ada yang menjadi mata pencaharian “tambahan”, alih-alih menjadi memiliki sertifikat tanah. Karena pengaturan kepemilikan mata pencaharian “alternatif”, karena tidak adanya langkah- lahan bervariasi di setiap daerah, pendekatan berbasis 10 Richards dan Friess 2016 11 Mursyid et al 2021 Pemerintah daerah memiliki lebih terdorong untuk mendukung kegiatan perekonomian dan memperoleh pendapatan alih-alih mengurangi kerusakan terhadap 12  lingkungan. 13 Mursyid et al 2021 14 Stacey et al. 2021 15 Wright et al 2016 16 Sasmito et al 2022 17 Ulfah et al. 2022 komunitas masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang menguasai kawasan mangrove tersebut dan mendapatkan dukungan mereka terhadap upaya rehabilitasi dan konservasi. Tantangan lain yang dihadapi dalam rehabilitasi mangrove adalah pemantauan dan pemeliharaan untuk beberapa tahun mendatang. Rehabilitasi mangrove seringkali dianggap berhasil setelah melalui lebih dari lima tahun dan manfaat yang diperoleh dari penyerapan karbon baru dapat dirasakan lebih dari tujuh tahun kemudian atau lebih lama tergantung seberapa besar proyek rehabilitasi. Pendekatan berbasis komunitas masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan proyek rehabilitasi karena pendekatan ini akan memunculkan rasa kepemilikan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang. Pelibatan masyarakat dalam seluruh proses akan memastikan waktu dan sumber daya yang diperlukan serta pengesahan peraturan di tingkat desa. Di saat tidak ada perlindungan yang lebih kuat terhadap hutan mangrove, kepemilikan lokal bisa menjadi proteksi terkuat mendapatkan tekanan untuk pencairan dana sesuai capaian bagi hutan yang tersisa dan kawasan yang baru direhabilitasi. target, padahal upaya untuk membangun kepercayaan dan Upaya skala kecil yang didorong oleh LSM menunjukkan legitimasi di lokasi terkait tidaklah mudah dan membutuhkan bahwa rehabilitasi mangrove berbasis komunitas masyarakat waktu. Tekanan-tekanan tersebut mendorong pendekatan dapat berhasil. Banyak upaya rehabilitasi telah menggunakan tunggal untuk rehabilitasi, walaupun kondisi setempat pendekatan berbasis masyarakat untuk menjalankan tidak selaras dengan pendekatan ini atau mengambil jalan rehabilitasi hutan mangrove secara efektif dan menghasilkan pintas saat menghadapi permasalahan yang sulit, seperti hutan mangrove berkualitas tinggi yang dapat bertahan hingga mengidentifikasi lokasi dan metode rehabilitasi yang lebih mudah dilakukan. Rencana rehabilitasi mangrove harus jangka waktu yang lama. Selain itu, Pemerintah Indonesia disesuaikan untuk setiap lokasi dan mempertimbangkan telah menunjukkan, melalui program Desa Peduli Gambut, kondisi sosial, politik, dan ekologi di lokasi tersebut18. bahwa proyek restorasi ekosistem dan mata pencaharian Rancangan proyek yang memprioritaskan pelibatan berbasis masyarakat dapat dikelola secara efektif melalui masyarakat dan pengambilan keputusan di tingkat daerah kemitraan antara pemerintah, LSM, dan pihak ketiga lainnya. akan efektif dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dalam Inisiatif-inisiatif ini kemungkinan akan berhasil karena sudah pendekatan. Proses yang berorientasi pada konteks dan mempertimbangkan faktor-faktor yang kompleks dan konsensus lokal akan memetik pelajaran dari pengalaman spesifik untuk konteks lokal, seperti pengaturan kepemilikan lokal, penyesuaian metode rehabilitasi dengan kondisi lokal, lahan dan aspek biofisik rehabilitasi. Hal ini juga membantu dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan lokal terbentuknya konsensus masyarakat mengenai pentingnya yang akan menentukan keberhasilan jangka menengah dan rehabilitasi dan pemanfaatan hutan mangrove secara panjang. Walaupun bukti mengenai rehabilitasi mangrove berkelanjutan serta mendapatkan dukungan untuk perubahan berbasis masyarakat masih terbatas, pelajaran yang dipetik perilaku sehingga memperoleh dampak jangka panjang, dari program pembangunan berbasis komunitas masyarakat termasuk dengan dukungan terhadap mata pencaharian yang – termasuk beberapa program yang berfokus pada ramah lingkungan. investasi lingkungan hidup19 – dapat memberikan gambaran Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita dapat tentang cara-cara efektif untuk melibatkan masyarakat dan mengembangkan inisiatif-inisiatif seperti ini. Lembaga- memfasilitasi pengambilan keputusan di tingkat daerah lembaga yang melakukan kegiatan rehabilitasi seringkali dengan cara yang terukur. 18 Rahadian et al 2022 19 Watt et al 2019 Pendekatan apa yang dapat dijalankan kemampuan untuk secara hati-hati menangani isu-isu untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan politik di daerah tersebut, dan kapasitas masyarakat dan pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan prioritas dan tujuan proyek. di tingkat daerah? 2. Bantuan teknis yang memadai. Masyarakat Pengalaman Indonesia dan dunia internasional menunjukkan memerlukan dukungan dalam aspek teknis yang tidak bahwa pendekatan berbasis masyarakat dalam pembangunan mereka kuasai (seperti pengetahuan detail tentang daerah, termasuk inisiatif pengelolaan sumber daya alam, berjalan penyerapan karbon atau berbagai teknik transplantasi secara efektif karena pendekatan tersebut memanfaatkan atau propagasi). Intervensi membutuhkan bantuan pengetahuan dan keterampilan lokal dengan menyerahkan teknis untuk mengadopsi teknologi baru (mis. untuk pengambilan keputusan penting kepada masyarakat. mata pencaharian alternatif atau berkelanjutan). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan Penasihat teknis harus mampu berkolaborasi dengan keputusan mengenai intervensi pembangunan, semakin besar masyarakat, memanfaatkan pengetahuan lokal mereka kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan dan menggabungkannya dengan keahlian ilmiah untuk kondisi setempat, sesuai dengan budaya, memunculkan rasa menemukan solusi terbaik. kepemilikan di kelompok masyarakat yang terkena dampak, 3. Meningkatkan keterlibatan lokal. Keterlibatan dan dapat dijalankan secara berkesinambungan. Pendekatan pemerintah daerah, organisasi, dan lembaga dalam berbasis komunitas masyarakat yang kuat akan mengidentifikasi proyek sangat dibutuhkan untuk memastikan keputusan yang diambil di tingkat daerah. Terutama melihat kepemilikan masyarakat dan keberlanjutan. Lembaga- masyarakat yang terkena dampak dan membangun lingkungan lembaga di tingkat desa harus sebisa mungkin pendukung yang kuat, termasuk dukungan teknis yang baik dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, tetapi dan aliran pendanaan proyek yang efisien untuk membiayai individu dan kelompok yang mungkin tidak termasuk proposal masyarakat. dalam organisasi tersebut juga harus diberi perhatian. Beberapa unsur utama untuk mewujudkan perencanaan 4. Aturan main yang jelas. Masyarakat dan fasilitator dan implementasi yang baik di tingkat daerah perlu lokal yang mendukung mereka perlu mengetahui hal-hal dipertimbangkan oleh perencana proyek, yaitu: yang diperbolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan, 1. Proses fasilitasi yang baik. Fasilitator yang baik dan bagaimana mereka dapat menjalankan rencana akan memimpin masyarakat dalam proses analisis dengan baik agar dapat memperoleh pendanaan untuk dan perencanaan, menggabungkan pengetahuan pelaksanaan. Pedoman operasional yang jelas dan lokal dengan dukungan eksternal, dan memastikan sederhana, disertai dengan pelatihan yang konsisten bahwa semua pemangku kepentingan di tingkat bagi para fasilitator dan staf proyek yang membimbing daerah memiliki pendapat dan dilibatkan – khususnya masyarakat akan dibutuhkan. kelompok yang paling terkena dampak. Fasilitasi akan 5. Proses yang adil dan inklusif. Fasilitator dan mendorong proses ‘belajar sambil melakukan’ yang penasihat teknis yang terlatih dapat membantu desa- fleksibel dan sesuai dengan kondisi di tingkat daerah. desa menangani konflik internal dan memastikan Untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari bahwa setiap warga mempunyai suara. Mereka masyarakat setempat, fasilitator harus menyampaikan perlu menyesuaikan pendekatan dan rencana untuk pesan secara konsisten – dengan memperkenalkan memastikan bahwa kelompok yang paling bergantung sebuah proses, kemudian membantu desa menjalankan pada mangrove dilibatkan dalam diskusi dan kegiatan, proses tersebut. Fasilitator tidak terus-menerus sekaligus memastikan bahwa pemilik tanah dan pejabat berubah dalam penjelasan dan tidak terhambat oleh setempat dihormati. Kriteria pemilihan dan penargetan berbagai kewenangan dari tingkat pusat. Fasilitator penerima manfaat dijelaskan dan diterapkan secara menetapkan ekspektasi mereka terhadap program adil. Untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam dan kemudian memenuhi ekspektasi tersebut. proses ini, fasilitator harus mengirimkan undangan Walaupun keterampilan yang diperlukan para fasilitator pertemuan terpisah untuk kaum perempuan dan mungkin bervariasi berdasarkan karakteristik lokasi, pelatihan tentang cara mencegah perempuan elit proyek mungkin perlu mencari fasilitator yang kenal mendominasi pengambilan keputusan. Upaya untuk dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat, merekrut fasilitator perempuan dan mewajibkan keterwakilan sebanyak lima puluh persen dalam Referensi: pengambilan keputusan resmi dapat membantu Alongi, D.M. 2015. « The Impact of Climate Change on Man- meningkatkan keterlibatan perempuan di daerah20. grove Forests.” Current Climate Change Reports 1, p. 30-39 6. Strategi komunikasi yang kuat. Proyek rehabilitasi Donato, D.C.,  J.B.  Kauffman,  D.  Murdiyarso,  S.  Kurnian- mangrove bersifat kompleks dan sering kali sensitif. to, M. Stidham, M. Kanninen. 2011. “Mangroves Among the Komunikasi yang jelas dan tepat sejak tahap awal Most Carbon-Rich Forests in the Tropics.” Nature Geoscience intervensi akan dibutuhkan untuk memastikan 4, p. 293-297 bahwa seluruh pemangku kepentingan setuju dan mendapatkan informasi lengkap. Hal ini dilakukan Kauffman, J.B.,  M.F.  Adame,  V.B.  Arifanti,  L.M.  dengan membuat berbagai materi komunikasi, seperti Schile-Beers, A.F. Bernardino, R.K. Bhomia, D.C. Donato, I.C.  dokumen, poster, dan video, serta memastikan bahwa Feller,  T.O.  Ferreira,  MdC  Jesus Garcia,  R.A.  MacKen- materi tersebut dapat diakses oleh masyarakat zie,  J.P.  Megonigal,  D.  Murdiyarso,  L.  Simpson,  H.  Hernán- setempat. Produk komunikasi yang efektif perlu dez Trejo. 2020. “Total Ecosystem Carbon Stocks of Mangroves menggunakan bahasa dan kosa kata yang sesuai Across Broad Global Environmental and Physical Gradients.” dengan kondisi setempat, serta memastikan bahwa Ecological Monographs 90(2) informasi ini tersedia bagi seluruh masyarakat yang Kusmana, C. and S. Sukristijiono. 2016. “Mangrove ingin mengaksesnya. Komunikasi yang jelas juga menjadi mekanisme bagi masyarakat dan pemangku Resource Uses by Local Community in Indonesia” Jurnal kepentingan untuk mengajukan pertanyaan, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL) 6(2) kekhawatiran atau masukan melalui forum komunitas, https://doi.org/10.29244/jpsl.6.2.217 hotline, atau referensi online seperti media sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Dengan komunikasi yang jelas dan efektif, masyarakat Indonesia (KLHK). 2020. The State of Indonesia’s Forest, 2020 mengambil keputusan yang tepat dan terlibat secara Mursyid. H., M. Haidar Daulay, A. Aulia Pratama, D. Laraswa- lebih aktif dalam proses rehabilitasi. Pemangku ti, N. Novita, A. Malik, A. Maryudi. 2021. « Governance Issues kepentingan yang memiliki informasi yang baik dapat Related to the Management and Conservation of Mangrove mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dengan lebih akurat agar proyek berhasil dan berkelanjutan. Ecosystems to Support Climate Change Mitigation Actions in Indonesia.” Forest Policy and Economics 133 Pengambilan keputusan perlu dilakukan pada tingkat yang tepat melalui pendekatan berbasis masyarakat. Masalah Murdiyarso, D., J. Purbopuspito, J.B. Kauffman, M.W. implementasi dapat muncul apabila manajemen terlalu Warren, S.D. Sasmito, D.C. Donato, S. Manuri, H. Krisnawati, tersentralisasi. Investasi awal pada input berkualitas tinggi, S. Taberima, and S. Kurnianto. 2015.  «  The potential of seperti pelatihan, akan dibutuhkan untuk meningkatkan skala Indonesian mangrove forests for global climate change ekonomi dan menghindari biaya program terduplikasi. Sistem mitigation.” Nature Climate Change 5, 1089–1092 https://doi. subkontrak dan implementasi berlapis yang dijalankan secara org/10.1038/nclimate2734 bersamaan untuk kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan Rahadian, A., C. Kusmana, Y. Setiawan, L. Budi Prasetyo. (seperti rehabilitasi dan mata pencaharian) dapat menjadi 2022. “Adaptive Mangrove Ecosystem Rehabilitation Plan kontraproduktif. Pendekatan berbasis komunitas masyarakat Based on Coastal Typology and Ecological Dynamics Ap- dapat dilakukan dengan cara membagi wilayah cakupan proach.” Hayati Journal of Biosciences 29(4) p. 445-458 dan kegiatan dalam beberapa tahapan karena pendekatan ini membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah Rambe, V., and S. Johnsen. 2012. “Indonesia National besar dan seringkali disertai dengan jadwal yang ketat serta Program for Community Empowerment in Rural Areas: Envi- tekanan eksternal. Dengan demikian, staf dapat dilatih dan ronmental Pilot Program (PNPM Green). “Results Evaluation: ditugaskan secara efektif dan pembelajaran dari tahap awal Sustainable Natural Resource Management through PNPM akan dimasukkan ke dalam program sembari mewujudkan Green Investments: A Rural Livelihoods Analysis.” World perkembangan yang nyata dan membangun sistem. Bank, Jakarta, Indonesia. 20 White, Menon dan Waddington 2018 Richards, D. R., and D. A. Friess. 2016. “Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000–2012.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the UCAPAN TERIMA United States of America (PNAS) 113 (2): 344–349. Pertama kali diterbitkan pada tanggal 28 KASIH Desember 2015. https://doi.org/10.1073/pnas.1510272113. Laporan singkat ini ditulis Sasmito, S., M. Basyuni, A. Kridalaksana, M.F. Saragi-Sasmito , C.E. Lovelock, and   D. oleh Hillary C. Johnson, Murdiyarso. 2022. “Challenges and Opportunities for Achieving Sustainable Development Forest Jarvis, dan Hannah Goals through Restoration of Indonesia’s Mangroves.” Nature Ecology and Evolution 7:62- Duncan, dengan masukan dari 70. https://www.nature.com/articles/s41559-022-01926-5 Enurlaela Hasanah dan Ben Stacey, N., E. Gibson, N. Loneragan, C. Warren, B. Wiryawan, D. Adhuri, D. Steenbergen, Brown. Penelitian ini didanai R. Fitriana. 2021. “Developing Sustainable Small-Scale Fisheries Livelihoods in Indonesia: oleh Departemen Luar Negeri Trends, Enabling and Constraining Factors, and Future Opportunities.” Marine Policy 132 dan Perdagangan Pemerintah Australia melalui Australia- Ulfah, F., Susiana, F. Lestari, A. Reni, D. Sihite, M. Safitri, D. Apdillah. 2022. “Spatial Map- World Bank Indonesia ping of Mangrove Land Tenure Based on Local Community Participation in Bintan Island Partnership (ABIP) dan – Indonesia.” Proceedings of the 2022 Brawijaya International Conference (BIC 2022) Umbrella Facility for Gender Watts, J.D., Tacconi, L., Irawan, S., Wijaya, A.H. 2019, “Village transfers for the environ- Equality (UFGE). UFGE telah ment: Lessons from community-based development programs and the village fund.” Forest mendapatkan pendanaan dari Policy and Economics, Australia, Kanada, Denmark, Volume 108, 2019, 101863, ISSN 1389-9341, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008. Finlandia, Jerman, Islandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, White, H., R. Menon, and H. Waddington. 2018. “Community-driven Development: Does It Spanyol, Swedia, Swiss, Build Social Cohesion or Infrastructure? A Mixed-Method Evidence Synthesis.”3ie Working Inggris, Amerika Serikat, Bill Paper Number 30 and Melinda Gates Foundation Wright, J.H., N.A.O Hill, D. Roe, J. M. Rowcliffe, N.F. Kümpel, M. Day, F. Booker, E.J. Mil- (BMGF), dan Wellspring ner-Gulland. 2016. “Reframing the Concept of Alternative Livelihoods.” Conservation Biology Philanthropic Fund (WPF). 31(1): 7-13 World Bank. 2022. The Economics of Large-Scale Mangrove Conservation and Restoration in Indonesia. FOR MORE INFORMATION Forest Brach Jarvis fjarvis1@worldbank.org Hillary C. Johnson hjohnson1@worldbank.org www.worldbank.org/eapgil