BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                   REPUBLIK INDONESIA




            LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
                          ATAS
     LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROGRAM
    INVESTING IN NUTRITION AND EARLY YEARS (INEY)
               KEMENTERIAN/LEMBAGA
                   DALAM RANGKA
  PENGELOLAAN KEUANGAN LOAN PROGRAM FOR RESULT
                  (PforR) IBRD 8884-ID
                     TAHUN ANGGARAN 2022

                                  PADA

             KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
          DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERKAIT




          AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
                              JAKARTA


Nomor        : 124.a/LHP/XVI/09/2023
Tanggal      : 4 September 2023
                 SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
                               ATAS
                 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
        PROGRAM INVESTING IN NUTRITION AND EARLY YEARS (INEY)
                      KEMENTERIAN/LEMBAGA
                        DALAM RANGKA
                 PENGELOLAAN KEUANGAN LOAN
         PROGRAM FOR RESULT (PforR) IBRD 8884-ID TAHUN 2022
                              PADA
   KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
                         YANG TERKAIT



Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Konsolidasi Program INEY Kementerian/Lembaga
(K/L) Loan PforR IBRD 8884–ID Tahun 2022 terdiri dari dua laporan, yaitu:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK
  Laporan ini memuat:
  a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan,
     tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan,
     jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan.
  c. Pernyataan Tanggung Jawab pimpinan entitas, dan
  d. LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR IBRD
     8884 – ID Tahun 2022.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap
   Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  Laporan ini memuat:
  a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap
     Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  b. Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
     undangan, dan
  c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.




                                             i
                                                              DAFTAR ISI


                                                                                                                                      Halaman
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI PROGRAM INVESTING IN NUTRITION AND EARLY YEARS (INEY)
KEMENTERIAN/LEMBAGA ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ...................................... 1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ................................................................................ 3
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROGRAM INEY KEMENTERIAN/LEMBAGA
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN LOAN PFORR IBRD 8884 – ID
TAHUN 2022
I.    PENDAHULUAN
II. GAMBARAN UMUM PROGRAM INEY
III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
IV. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROGRAM INEY
V. PENUTUP




                                                                        ii
                               BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                  REPUBLIK INDONESIA

                               LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
                                 ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas LK Konsolidasi
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, BPK telah memeriksa LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 yang disusun oleh Kementerian Sekretariat
Negara (Kemensetneg) c.q. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) selaku Project Management Unit
(PMU). Laporan keuangan tersebut berupa LK Konsolidasi Program INEY yang terdiri dari catatan
atas realisasi alokasi anggaran dan pengungkapan lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) Program/Kegiatan pada 9 K/L yang berhubungan dengan Program Percepatan
Pencegahan Anak Kerdil/Program INEY untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Laporan
keuangan tersebut disusun oleh Setwapres Kemensetneg selaku PMU dengan tujuan untuk
memenuhi ketentuan Section III Loan Agreement antara World Bank dengan Pemerintah Indonesia.
Tanggung Jawab Kemensetneg atas LK Konsolidasi
Setwapres Kemensetneg selaku PMU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan sesuai dengan klausul pelaporan yang tercantum pada Loan Agreement serta Manual
Teknis Pemanfaatan Dana Hibah dan Pinjaman Program INEY dan pengendalian intern yang
memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung Jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan
pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai
apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan
profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan
keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian
risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan
penyajian wajar LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan
PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Program INEY. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi
atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
oleh Setwapres Kemensetneg selaku PMU, serta evaluasi atas penyajian LK Konsolidasi Program
INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 secara
keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



BPK      LHP LK - LK Konsolidasi Program INEY K/L Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022         1
Opini
Menurut opini BPK, LK Konsolidasi Program INEY KIL dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan
PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, atas realisasi alokasi anggaran untuk prog am/kegiatan pada 9 KlL yang
berhubungan dengan Program Percepatan Pencegahan Stunting/Program INEY untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2022, sesuai dengan kerangka pelaporan yang tercantum pada Loan
Agreement serta Manual Teknis Pemanfaatan Dana Hibah dan Pinjaman Program INEY.
Basis Akuntansi
Tanpa memodifikasi opini, BPK menekankan pada CaLK No. I.E yang menjelaskan tentang basis
akuntansi. LK Konsolidasi Program INEY KIL dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR
IBRD 8884-ID Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Section III Loan
Agreement antara World Bank dengan Pemerintah Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan
keuangan ini belum tentu sesuai untuk tujuan lain.

Hal Lain
Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 adalah pinjaman yang mekanisme pencairannya dilakukan
berdasarkan kinerja pelaksanaan sebuah kegiatan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan
donor. Dana pinjaman tidak digunakan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi
digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Loan PforR
IBRD 8884-ID Tahun 2022 dikelola oleh 9 KlL yang berhubungan dengan Program Percepatan
Pencegahan Stunting/Program INEY dengan mekanisme pengelolaan pendapatan dan belanja
APBN serta telah dilaporkan dalam LKKL. KlL telah menyusun satu set laporan keuangan
terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atas laporan keuangan tersebut BPK telah menerbitkan
Laporan HasiJ Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan secara terpisah.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan
 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai at as kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK
juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
kctcntuan pcraturun perundang-undangan.    LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan  disajikan dalam Laporan Nomor 124.b1LHP/XVI/08/2023 tanggal
4 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
                                                                         Jakarta, 4 September 2023
                                                                  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                                     REPU      INDONESIA




           LJllP L'l( - £'l( 'Konsolidasi Program I!NF/'[1(jL                    8884-F[) Tahun 2022
                                                                Loan Pjor<R._FB<JIg)                   2
                             GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN


1. Dasar Hukum Pemeriksaan
  a. Undang -Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
     Negara.
  d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Standar Pemeriksaan
  Pemeriksaan LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR
  IBRD 8884-ID Tahun 2022 pada Kemensetneg dan K/L yang terkait berpedoman pada SPKN yang
  ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.
3. Tujuan Pemeriksaan
  Pemeriksaan LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR
  IBRD 8884-ID Tahun 2022 pada Kemensetneg dan K/L yang terkait bertujuan untuk memberikan
  opini atas kewajaran LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan
  PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:
  a. Kesesuaian dengan Loan Agreement serta Manual Teknis Pemanfaatan Dana Hibah dan
      Pinjaman Program INEY.
  b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
  c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
  d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
4. Entitas yang Diperiksa
  Pemeriksaan dilakukan pada Kemensetneg dhi. Setwapres selaku PMU yang bertanggung jawab
  sebagai koordinator lembaga pelaksana program dan penyusun LK Konsolidasi Program INEY K/L
  dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 dan K/L yang terkait.
  Untuk Tahun 2022 terdapat 9 K/L yang laporannya dikonsolidasikan terkait dengan pagu dan
  realisasi anggaran program yang berhubungan dengan Program Percepatan Pencegahan
  Stunting/INEY, yaitu:
  a. Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
  b. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) c.q. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
  c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
  d. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
  e. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
  f. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
     (Bappenas).
  g. Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
  h. Kementerian Sosial (Kemensos).
  i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

5. Lingkup Pemeriksaan
  Lingkup pemeriksaan adalah LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan
  Keuangan Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022 pada Kemensetneg dan K/L yang terkait yang
  terdiri dari:


   BPK      LHP LK - LK Konsolidasi Program INEY K/L Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022     3
  a. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
      Laporan ini disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yaitu laporan atas
      anggaran dan realisasi atas semua DAK yang berhubungan dengan kegiatan stunting untuk
      semua kabupaten yang terlibat dalam program INEY/stunting.
  b. LK Konsolidasi Program INEY
      Laporan ini disusun oleh Setwapres Kemensetneg selaku PMU yaitu berupa konsolidasi atas
      Laporan Realisasi Anggaran DAK dan laporan realisasi alokasi anggaran yang dilengkapi
      dengan pengungkapan lainnya pada CaLK 9 K/L atas program/kegiatan yang berhubungan
      dengan kegiatan stunting.
  Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:
  a. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran DAK dan LK
     Konsolidasi Program INEY untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.
  b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK.
  c. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LK Konsolidasi Program INEY K/L
     dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022.
  d. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya.
  e. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan
     negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
6. Metodologi Pemeriksaan
  Pemeriksaan LK Konsolidasi Program INEY K/L dalam rangka Pengelolaan Keuangan Loan PforR
  IBRD 8884-ID Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan
  pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
  Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian
  material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk
  sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya.
  Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan
  dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk
  merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas
  efektivitas pengendalian intern.
  Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang
  mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi
  pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan.
  Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan
  ulang (reperformance), dan prosedur analitis serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan
  atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada
  pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam
  laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
  Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan
  permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan
  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta
  kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
  Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut.
  Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran
  penyajian laporan keuangan.



   BPK      LHP LK - LK Konsolidasi Program INEY K/L Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022              4
  Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil
  pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan,
  serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.
7. Jangka Waktu Pemeriksaan
  Pemeriksaan dilakukan selama 15 hari mulai tanggal 30 Mei s.d. 21 Juni 2023 berdasarkan
  Surat Tugas Nomor 17/ST/V-XVI.1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023.
8. Batasan Pemeriksaan
  Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab
  manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan
  kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak
  disengaja oleh manajemen.
  Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan
  yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material
  terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan
  atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan,
  akan diungkapkan.
  Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan
  melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua
  tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa
  tindakan melanggar hukum yang tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan
  material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan
  menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan
  material yang ditemukan selama pemeriksaan.
  Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK
  hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
  langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih
  terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.


                                                                BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                                       REPUBLIK INDONESIA




   BPK     LHP LK - LK Konsolidasi Program INEY K/L Loan PforR IBRD 8884-ID Tahun 2022        5
               KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
                  SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN




          LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PROGRAM INVESTING IN NUTRITION AND EARLY YEARS (INEY)
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN LOAN PROGRAM FOR RESULT (PforR) IBRD 8884-ID
                          AUDITED

                        TAHUN 2022
                                                      DAFTAR ISI


                                                                                                                      Halaman
KATA PENGANTAR ...............................................................................................              ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .................................................................                                 iii
BAB I       PENDAHULUAN .......................................................................................             1
            A. Latar Belakang .........................................................................................     1
            B. Dasar Hukum ............................................................................................     3
            C. Tujuan Nasional dan Sasaran Penurunan Stunting ..................................                            4
            D. Pendanaan ................................................................................................   4
            E. Kebijakan Akuntansi ...............................................................................          4


BAB II KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING .....................                                                         5
            A.   Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting ...................................                        5
            B.   Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ..................................                           5
            C.   Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ...............                                   6
            D.   Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan ....................................................                   8
            E.   Pengelolaan Keuangan Dana PforR Program INEY ..............................                                9

BAB III LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
        (DAK) TAHUN 2022 ..................................................................................                 21
             A. DAK Fisik Penurunan Stunting ...............................................................                22
             B. DAK Nonfisik Penurunan Stunting .......................................................                     22

BAB IV LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROGRAM
       INEY TAHUN 2022 ....................................................................................                 25
            A. Laporan Keuangan Konsolidasi Realisasi Anggaran Tahun 2022 ..........                                        25
            B. Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan INEY 9 K/L ....                                            25


BAB V PENUTUP ...................................................................................................           41




                                                                                                                     i|Page
                                          BAB I
                                      PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
   Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat
   kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang terlihat dari
   panjang atau tinggi badan di bawah standar anak seumurnya (Kementerian Kesehatan, 2018).
   Angka stunting di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mencapai 30,8%
   atau sekitar tujuh juta anak Balita.

   Pemerintah Indonesia secara serius telah menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu
   target yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
   sejak Tahun 2009. Bahkan kemudian ditargetkan kembali baik pada RPJMN 2015-2019 dan
   RPJMN 2020-2024. Penurunan stunting telah menjadi sebuah prioritas nasional yang harus
   ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah prioritas, baik dalam perencanaan
   maupun penganggaran. Untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan prinsip efisien dan
   efektif dalam penurunan stunting, perlu dilakukan konvergensi penurunan stunting sebagai
   sebuah pendekatan intervensi secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama, mulai dari aspek
   program/kegiatan serta sumber pembiayaan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Dalam
   konteks penurunan stunting, Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi
   Tingkat Menteri untuk penurunan stunting pada tanggal 12 Juli 2017. Rapat tersebut
   memutuskan bahwa penurunan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor
   melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat. Pada Rapat Koordinasi
   Tingkat Menteri tanggal 9 Agustus 2017, ditetapkan lima hal penting, yaitu: lima pilar
   pencegahan stunting; K/L penanggungjawab upaya percepatan pencegahan stunting; wilayah
   prioritas; strategi intervensi pencegahan stunting; dan penyiapan strategi kampanye nasional.

   Pada tahun 2018, Wakil Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional
   Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas) sebagai upaya untuk melakukan percepatan dalam
   melakukan penurunan stunting. Stranas tersebut meliputi lima pilar, yaitu (i) Komitmen dan Visi
   Kepemimpinan; (ii) Kampanye Perubahan Perilaku dan Komunikasi antar pribadi; (iii)
   Konvergensi Program Nasional, Daerah dan Desa; (iv) Kebijakan Gizi dan Pangan; dan (v)
   Pemantauan dan Evaluasi.

   Pada Bulan Agustus tahun 2021, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
   Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengadopsi Stranas
   yang disusun pada tahun 2018, dengan memberikan penguatan dalam aspek kelembagaan,
   intervensi, pemantauan dan pendanaan. Perpres ini kemudian menjadi dasar hukum dalam
   pelaksanaan percepatan penurunan stunting ke depan. Pada aspek kelembagaan, Perpres
   mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat pusat
   hingga ke tingkat desa/kelurahan. Di Tingkat Pusat, Wakil Presiden ditunjuk menjadi Ketua
   Pengarah dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasonal (BKKBN)
   sebagai Ketua Pelaksana TPPS. Sementara didaerah, TPPS diharapkan diketuai oleh Kepala
   Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Sebelumnya, kelembagaan diserahkan kepada daerah untuk
   membentuk baru atau memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada.

   Dari sisi intervensi, Perpres ingin memastikan bahwa konvergensi intervensi percepatan
   penurunan stunting harus terjadi hingga ke tingkat rumah tangga. Selain itu, Perpres juga
   mendorong upaya penurunan stunting fokus pada pencegahan. Oleh karena itu, Perpres

                                                                                       1|Page
mendorong penggunaan pendekatan dan pendampingan keluarga, terutama pada keluarga yang
dikategorikan beresiko stunting.

Setelah Perpres ditandatangani oleh Presiden, kemudian dilakukan penyesuaian konsep
pelaksanaan program dengan Perpres yang baru tersebut. Hal ini perlu dilakukan, karena
percepatan penurunan stunting sejatinya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 yang berpedoman
pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Meskipun secara umum Perpres
mengacu pada Stranas tersebut, namun dalam banyak aspek teknis terjadi penguatan dan
perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Oleh karena itu, pada periode Januari sampai Juni 2022, penyesuaian konsep dan pendekatan
dilakukan. Pembagian tugas antar Kementerian dan Lembaga terus ditata. Kelembagaan di
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan terus dibenahi. Konsep
delapan aksi konvergensi yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota mulai disesuaikan.
Begitu pula konsep konvergensi di tingkat desa yang didorong untuk mengadopsi Perpres 72
tahun 2021.

Selain itu, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Anak Stunting (RAN PASTI) Tahun
2021 – 2024 sebagai turunan Perpres 72 tahun 2021 mulai disusun dan disosialisasikan kepada
provinsi, kabupaten dan kota. RAN PASTI ini diharapkan menjadi acuan semua pihak dalam
pelaksanaan percepatan penurunan stunting ke depan.




Periode Januari – Juni 2022 adalah periode dilakukannya konsolidasi awal pelaksanaan Perpres
72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Konsolidasi awal ini menjadi sangat
penting, mengingat waktu yang tersedia untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting
menjadi 14% pada tahun 2024 tinggal 3 tahun saja. Prevalensi stunting tahun 2021 berdasarkan
hasil SSGI tahun 2021 yang dirilis pada Bulan Desember, masih di angka 24.4%. Angka
prevalensi stunting tahun 2021 tersebut sebetulnya menunjukan adanya penurunan prevalensi

                                                                                  2|Page
   sebesar 3,3% poin dari prevalensi tahun 2019 dan 1,7% poin dari prediksi prevalensi tahun
   2020.
   Dalam konvergensi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
   memanfaatkan instrumen PforR Bank Dunia agar berbagai program yang termasuk dalam
   intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat dilaksanakan secara konvergen dan efektif mendukung
   Stranas. Program yang kemudian disebut dengan Program INEY akan mendorong program
   prioritas nasional dalam kegiatan intervensi gizi melalui konvergensi di lima paket intervensi
   utama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan intervensi gizi spesifik dan
   sensitif secara simultan pada 1.000 HPK rumah tangga sasaran di kabupaten/kota prioritas.

   Program INEY akan mendukung beberapa komponen dalam lima pilar Stranas seperti: (1)
   rembuk stunting nasional, kabupaten dan desa pada pilar; (2) kampanye media nasional,
   advokasi kebijakan nasional, dan kampanye perubahan perilaku pada pilar; (3) sistem
   perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil, transfer fiskal berdasarkan hasil, Kader
   Pembangunan Manusia, intervensi air bersih dan sanitasi terutama dalam aspek perilaku,
   intervensi sektor gizi, intervensi pendidikan anak usia dini pada pilar; (4) reformasi fortifikasi
   pangan pada pilar; dan (5) sistem monitoring desa, kabupaten, kementerian, pengukuran stunting
   pada pilar.

B. Dasar Hukum
   Pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk melakukan perbaikan status gizi dalam rangka
   percepatan penurunan stunting yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan
   dan kebijakan serta keterlibatan dalam gerakan global. Dasar hukum tersebut antara lain:
      1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi di antaranya arah dan
         tujuan perbaikan gizi masyarakat. Tujuan tersebut adalah meningkatkan mutu gizi
         perorangan dan masyarakat melalui: a) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai
         dengan gizi seimbang; b) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; c)
         Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan
         teknologi; dan d) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
      2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa status
         gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan
         mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan
         dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.
      3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
         Perbaikan Gizi (Gernas PPG). Gernas PPG dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator
         Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang kemudian berubah menjadi Menteri
         Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagai
         Ketua Gugus Tugas.
      4. Sebagai bagian dari Gernas PPG, Pemerintah menerbitkan Kerangka Kebijakan dan
         Panduan Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1.000 HPK. Pada tataran kebijakan,
         pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penurunan stunting. Indikator dan target
         penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang
         dalam RPJMN 2015-2019.
      5. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017
         tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya
         percepatan perbaikan gizi merupakan bagian dari TPB tujuan dua yaitu mengakhiri


                                                                                          3|Page
         kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik serta mendukung
         pertanian berkelanjutan.
      6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
         Stunting. Perpres ini mengadopsi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang
         disusun pada tahun 2018, dengan memberikan penguatan dalam aspek kelembagaan,
         intervensi, pemantauan dan pendanaan. Perpres ini kemudian menjadi dasar hukum dalam
         pelaksanaan percepatan penurunan stunting ke depan.

C. Tujuan Nasional dan Sasaran Penurunan Stunting
   Komitmen dan visi Presiden dan Wakil Presiden terhadap Percepatan Penurunan Stunting
   dengan mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memperkuat strategi, kebijakan, dan target
   penurunan stunting. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
   pemerintah desa, kelompok-kelompok masyarakat, hingga rumah tangga. Penetapan strategi dan
   kebijakan percepatan penurunan stunting diselaraskan dengan sasaran World Health Assembly
   (WHA) 2025, dan agenda kedua dari TPB. Berbagai kegiatan terkait Pilar Satu dikoordinasikan
   oleh Setwapres.

D. Pendanaan
   Sumber pembiayaan Program Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan
   dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Penyaluran dana APBN dilakukan melalui rekening
   Bendahara Umum Negara (BUN), dan Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Pusat,
   Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengikuti ketentuan yang diatur dalam
   Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

E. Kebijakan Akuntansi
   Program Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai unit pelaksana APBN, sehingga semua
   ketentuan tentang APBN diberlakukan terhadap program ini. Kebijakan akuntansi yang dianut
   dalam pelaksanaan program ini menganut PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan
   Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Setwapres melakukan konsolidasi terhadap
   CaLK tahun 2021 yang dibuat oleh sembilan K/L.

   Laporan keuangan konsolidasi ini merupakan laporan keuangan bertujuan khusus yang disusun
   untuk memenuhi persyaratan loan agreement, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas dan informasi
   kepada Bank Dunia terkait realisasi atas alokasi anggaran program/kegiatan dari sembilan K/L
   yang mendukung program percepatan penurunan stunting. Untuk itu, kebijakan akuntansi dalam
   penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Program Percepatan Penurunan Stunting/INEY,
   terdapat kondisi yang membutuhkan kerangka bertujuan khusus didasarkan pada suatu
   organisasi pengatur standar yang memiliki wewenang atau diakui oleh peraturan perundang-
   undangan. Sesuai dengan Manual Teknis Pemanfaatan Dana Hibah dan Pinjaman Program
   Investasi Gizi dan 1.000 HPK INEY bahwa sembilan K/L menyajikan informasi atas
   program/kegiatan yang mendukung program percepatan penurunan stunting pada pengungkapan
   lainnya dalam CaLK, maka laporan keuangan konsolidasi ini disusun berdasarkan CaLK.
   Dengan kondisi ini maka tidak seluruh ketentuan dalam Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)
   dapat digunakan.

   Manual teknis telah disepakati sebagai pedoman dalam pengelolaan dana pinjaman, sehingga
   kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat mengacu pada ketentuan pelaporan keuangan
   dari manual tersebut, dari pada membuat suatu acuan pada Standar Akuntasi Keuangan (SAK)
   di Indonesia.

                                                                                     4|Page
                                              BAB II
                   KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING


Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan Kegiatan Percepatan penurunan Stunting adalah
setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara
konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui Kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan
desa.


   A. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
  Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah Langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar
  yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan
  pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur
  pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
  sebagaimana tercantum dalam Perpres 72 tahun 2021 bertujuan untuk menurunkan prevalensi
  stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan
  gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan serta
  meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan
  kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0
  – 59 bulan.

  Pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting meliputi:
      - Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah
          Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
      - Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
      - Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di
          kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan
          Pemerintah Desa;
      - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
          dan
      - Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

  Dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting disusun rencana aksi nasional
  melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah
  dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait. Rencana aksi nasional terdiri atas
  kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting,
  pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan
  Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting. Rencana aksi
  nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
  Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan
  Percepatan Penurunan Stunting.


   B. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting

  Strategi Nasional percepatan penurunan nasional dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi
  kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
                                                                                         5|Page
Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan
Penurunan Stunting dengan melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan
kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat
desa, dengan memprioritaskan penggunaan dana desa dan mengoptimalkan program dan kegiatan
pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan
rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan
kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanan pembangunan
nasional menetapkan kabupaten/kota lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan
percepatan penurunan stunting setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait
dengan mempertimbangkan komitmen kabupaten/kota, presentase penduduk usia 15 – 24 tahun,
jumlah anak berusia di bawah lima tahun stunting, prevalensi anak berusia di bawah lima tahun
stunting, dan tingkat kemiskinan.

C. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat pusat
dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Tim percepatan penurunan stunting terdiri atas Pengarah dan Pelaksana. Pengarah bertugas
memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting,
memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Pengarah melaporkan penyelenggaraan
percepatan penurunan stunting kepada Presiden satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana satu kali dalam
satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaksana percepatan penurunan stunting
memiliki tugas sebagai berikut:
    - Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan
       stunting, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan
       percepatan penurunan stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
       Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Desa, dan Pemangku
       Kepentingan;
    - Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan
       penurunan stunting;
    - Mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan
       stunting;
    - Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
       kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
       Pemerintah Daerah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, dan
    - Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku
       Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan penurunan stunting.

                                                                                   6|Page
Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting terdiri atas:
Pengarah
1. Ketua          : Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Ketua :
    a. Bidang pelaksanaan
       Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
    b. Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi
       Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
       Nasional.
    c. Bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
       Menteri Dalam Negeri.
3. Anggota        : a. Menteri Kesehatan;
                    b. Menteri Keuangan;
                    c. Menteri Sosial;
                    d. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
                    e. Menteri Agama;
                    f. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
                    g. Menteri Sekretaris Negara; dan
                    h. Kepala Staf Kepresidenan.
Pelaksana
1. Ketua          : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2. Wakil Ketua :
    a. Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi:
       Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
       Perencanaan Pembangunan Nasional.
    b. Bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawalan pelaksanaan:
       Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
       dan Kebudayaan.
    c. Bidang koordinasi Intervensi Spesifik:
       Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan.
    d. Bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
       Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri.
    e. Bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan:
       Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat
       Negara.

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Provinsi
Tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan
pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK).

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota
Tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan,
menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat
kabupaten/kota dan kecamatan. Terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan,
termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).



                                                                                       7|Page
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan
Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan,
menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat
desa/kelurahan. Melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan
tenaga kesehatan lingkungan, Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga
Berencana, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan
Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.


D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan oleh
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan
Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Bertujuan untuk:
   - Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
   - Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
   - Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas
      percepatan penurunan stunting;
   - Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi
      Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
   - Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan
      pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Ketua pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan
stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa didukung dengan sistem manajemen data terpadu di pusat,
daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme
Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta riset dan
inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada
Gubernur dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur
menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua
Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dua kali dalam
satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi
menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Ketua
Pelaksana dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah dua kali dalam satu
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


                                                                                 8|Page
E. Pengelolaan Keuangan Dana PforR Program INEY
PforR adalah sebuah mekanisme pinjaman yang pencairannya dilakukan berdasarkan kinerja
pelaksanaan sebuah kegiatan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan donor. Dana
pinjaman tidak digunakan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi
digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang dikelola oleh Kemenkeu. Sedangkan
pelaksanaan kegiatannya sendiri didanai oleh APBN.
Untuk mencairkan dana pinjaman tersebut, Pemerintah akan menunjukkan kemajuan proses
konvergensi dalam percepatan penurunan stunting, yang diukur melalui beberapa indikator yang
disebut sebagai Indikator Terkait Pencairan (ITP)/DLI. PforR Program INEY memiliki 10 DLIs.
Pelaksanaan Program INEY akan didukung dengan dana hibah multi-donor GFF. Dana hibah ini
akan digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas
pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi
jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan. Penarikan dana pinjaman
dilakukan oleh Kemenkeu, berdasarkan laporan capaian DLI yang telah diverifikasi oleh BPKP
dan disampaikan oleh Setwapres.

 1. Indikator dalam DLI
    Terdapat 10 indikator dalam DLI yang dikelompokkan dalam empat result area, yaitu
    sebagai berikut.
                              Tabel 1. Result Area dan Indikator DLI

      No               Result Area & Indikator                         Penanggungjawab
      1     Penguatan Kepemimpinan di Level Nasional
            1.1 Komitmen pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota        Setwapres
                untuk melaksanakan Program Percepatan
                Penurunan Stunting
            1.2 Penelusuran dan penilaian kinerja pengeluaran      Kemenkeu &
                belanja nasional untuk intervensi gizi prioritas   Bappenas
            1.3 Publikasi angka stunting Nasional dan              BPS
                Kabupaten/Kota secara berkala setiap tahun
      2     Penguatan Pelaksanaan Program Sektoral
            Nasional
            2.1 Kabupaten/Kota prioritas melaksanakan Program      Kemendikbud &
                Pengembangan Guru PAUD yang sensitif               Kemendesa PDT
                terhadap isu gizi
            2.2 BPNT yang sensitif gizi                            Kemensos
            2.3 Kabupaten      /Kota    prioritas melaksanakan     Kemenkes
                kegiatan kampanye komunikasi antar pribadi
                (Interpersonnal Communication Campaign /IPC)
                yang didaptasi secara lokal
      3     Penguatan Konvergensi di Tingkat Kabupaten
            3.1 Transfer Fiskal yang Berorientasi pada Hasil dan Kementerian
                dapat diprediksi untuk Mendukung Konvergensi PPN/Bappenas,
                Program Percepatan Penurunan Stunting            Kemenkeu dan
                                                                 Kemendagri

                                                                                    9|Page
     No                 Result Area & Indikator             Penanggungjawab
          3.2 Kinerja Kabupaten dalam Mensasar Intervensi Setwapres & BPS
              Gizi prioritas Kepada Rumah Tangga dengan Ibu
              Hamil dan/atau Baduta (1.000 HPK)
    4     Penguatan Konvergensi di Tingkat Desa
          4.1 Memberdayakan Desa untuk Mengidentifikasi             Kemendes PDTT &
              Rumah Tangga dengan Ibu Hamil dan/atau                Kemenkeu
              Baduta    (1.000   HPK)    dan    Mendorong
              Konvergensi Pelaksanaan Kegiatan Penurunan
              Stunting
          4.2 Terjadinya Konvergensi Intervensi Gizi pada           Setwapres &
              Rumah Tangga dengan Ibu Hamil dan/atau                Kemenkeu
              Baduta (1.000 HPK) di Desa
   Indikator-indikator tersebut akan dicapai secara bertahap mulai dari tahun 2018 hingga
   tahun 2022 oleh setiap K/L yang terlibat. Capaian tahunan dari setiap indikator ini terkait
   dengan besaran dana pinjaman yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
   Indonesia.

2. Target Pencairan DLI Setiap Tahun
   Dalam setiap tahun terdapat nilai PforR yang dapat dicairkan berdasarkan capaian DLI.
   Target DLI setiap tahun sebagai berikut:

                       Tabel 2. Indikator dan Nilai DLI Setiap Tahun




                   Tabel 3. Rincian Indikator dan Nilai DLI Setiap Tahun
                                                                  Nilai (USD)
          DLI               DLR            Tahun                     Tahun        Tahun     Tahun
                                                       Tahun 2019
                                            2018                      2020         2021      2022
   Komitmen          TA 2018:
   Pimpinan                                5.000.000
                     Diterimanya

                                                                                     10 | P a g e
                                                                      Nilai (USD)
       DLI                    DLR              Tahun                     Tahun       Tahun       Tahun
                                                           Tahun 2019
                                                2018                      2020        2021        2022
Kabupaten/Kota        komitmen         dari
Prioritas    untuk    Pimpinan           60
Mempercepat           Kabupaten Prioritas
Penurunan Stunting    TA 2019:
                      Diterimanya
                      komitmen         dari                  5.000.000
                      Pimpinan           96
                      Kabupaten Prioritas
                      TA 2020:
                      Diterimanya
                      komitmen         dari                              5.000.000
                      Pimpinan         234
                      Kabupaten Prioritas
                      TA 2021:
                      Diterimanya
                      komitmen         dari                                          5.000.000
                      Pimpinan         308
                      Kabupaten Prioritas
Penelusuran    dan    Kementerian     PPN/
Evaluasi    Kinerja   Bappenas          dan
Belanja Pemerintah    Kemenkeu         telah
untuk    Intervensi   mengembangkan
Gizi Utama            sistem          untuk
                      pengaitan         dan    4.000.000
                      pelacakan program
                      pemerintah     terkait
                      dengan     intervensi
                      nutrisi
                      Pada bulan Januari
                      2019, Kementerian
                      PPN/ Bappenas dan
                      Kemenkeu        telah
                      mengeluarkan
                      laporan       kepada
                      Donor terkait dengan
                      anggaran yang telah
                      dikaitkan     dengan
                      Strategi     Nasional
                      Penurunan Stunting                     6.000.000
                      dan     pada   bulan
                      Agustus         2019
                      Kemenkeu          dan
                      Kementerian     PPN/
                      Bappenas        telah
                      menyampaikan
                      laporan pencapaian
                      program       kepada
                      Donor
                      a) Pada bulan Maret
                      2020, Kemenkeu dan
                      Kementerian    PPN/
                      Bappenas        telah                              6.000.000
                      mengeluarkan
                      laporan     realisasi
                      anggaran dan laporan
                                                                                          11 | P a g e
                                                                       Nilai (USD)
       DLI                     DLR              Tahun                     Tahun       Tahun       Tahun
                                                            Tahun 2019
                                                 2018                      2020        2021        2022
                      kinerja untuk TA
                      2019;
                      b) Kemenkeu dan
                      Kementerian
                      PPN/Bappenas telah
                      mengeluarkan
                      laporan Semesteran
                      dan laporan realisasi
                      anggaran pada bulan
                      Agustus         2020;
                      c)         Kemenkeu
                      menggunakan
                      laporan        kinerja
                      tersebut sebagai dasar
                      penyusunan anggaran
                      tahun berikutnya.
                      a) Pada bulan Maret
                      2021, Kemenkeu dan
                      Kementerian
                      PPN/Bappenas telah
                      mengeluarkan
                      laporan kinerja dan
                      laporan       realisasi
                      anggaran         untuk
                      Tahun       Anggaran
                      2020;
                      b) Kemenkeu dan
                      Kementerian
                      PPN/Bappenas telah                                              4.000.000
                      mengeluarkan
                      laporan kinerja dan
                      realisasi    anggaran
                      Semesteran        pada
                      bulan Agustus 2021;
                      c)         Kemenkeu
                      menggunakan
                      laporan        kinerja
                      tersebut sebagai dasar
                      penyusunan anggaran
                      tahun berikutnya.
Publikasi   Angka     BPS            telah
Stunting   Tingkat    mengeluarkan
Kabupaten/Kota        petunjuk pelaksana
secara    Tahunan     dan petunjuk teknis
dengan Transparan     terkait      dengan       3.000.000
dan Tepat Waktu       implementasi
                      SUSENAS 2019 (TA
                      2018)
                      BPS             telah
                      mempublikasikan
                      angka stunting untuk
                      tingkat     Nasional,                   9.000.000   9.000.000   9.000.000
                      Propinsi          dan
                      Kabupaten          di
                      websitenya
Kabupaten Prioritas   Revisi         material   2.000.000

                                                                                           12 | P a g e
                                                                        Nilai (USD)
       DLI                    DLR                Tahun                     Tahun          Tahun       Tahun
                                                             Tahun 2019
                                                  2018                      2020           2021        2022
Melaksanakan          pengajaran        untuk
Program               PAUD         berkenaan
Peningkatan           dengan      pengajaran
Kompetensi            atas gizi sensitif. (TA
Pendidik      PAUD    2018)
yang Berorientasi     TA 2019:
Gizi Sensitif
                      (i) Sekurangnya 100
                      Kabupaten        telah
                      memiliki setidaknya
                      20     kader    untuk
                      menyampaikan
                      materi gizi sensitif
                                                              10.000.000
                      untuk guru PAUD;
                      (ii) Sekurangnya 100
                      Kabupaten        telah
                      memiliki guru PAUD
                      yang telah mengikuti
                      pelatihan       tekait
                      dengan gizi sensitif
                      TA 2020:
                      (i) Sekurangnya 200
                      Kabupaten        telah
                      memiliki setidaknya
                      20     kader    untuk
                      menyampaikan
                      materi gizi sensitif
                      untuk guru PAUD;                                      10.000.000
                      (ii) Sekurangnya 200
                      Kabupaten        telah
                      memiliki guru PAUD
                      yang telah mengikuti
                      pelatihan       tekait
                      dengan gizi sensitif
                      TA 2021:
                      (i) Sekurangnya 300
                      Kabupaten        telah
                      memiliki setidaknya
                      20     kader    untuk
                      menyampaikan
                      materi gizi sensitif
                      untuk guru PAUD;                                                   10.000.000
                      (ii) Sekurangnya 300
                      Kabupaten        telah
                      memiliki guru PAUD
                      yang telah mengikuti
                      pelatihan       tekait
                      dengan gizi sensitif
Program     BPNT      TA 2018:
yang Lebih Sensitif   Lebih     dari  60%
terhadap              penerima manfaat di
Kebutuhan Gizi                                  10.000.000
                      100        Kabupaten
                      Prioritas      telah
                      menerima BPNT
                      TA 2019:
                      (a) Tambahan pangan                    a) 4.000.000
                                                                                               13 | P a g e
                                                                   Nilai (USD)
       DLI                    DLR               Tahun                 Tahun              Tahun       Tahun
                                                        Tahun 2019
                                                 2018                  2020               2021        2022
                      untuk anak usia 6-24
                      bulan di berikan
                      untuk     membantu
                      BPNT                              b) 12.000.000
                      (b) Lebih dari 90%
                      penerima bantuan di
                      160       Kabupaten
                      Prioritas       telah
                      menerima BPNT
                      TA 2020:
                      (a) Tambahan pangan                               a) 4.000.000
                      untuk anak usia 6-24
                      bulan di berikan
                      untuk      membantu
                      BPNT                                              b) 17.000.000
                      (b) Lebih dari 50% e-
                      Warung      di    390
                      Kabupaten Prioritas
                      telah memiliki bahan
                      pangan           yang
                      memadai
                      TA 2021:
                      Lebih dari 80% e-
                      Warung     di    514
                      Kabupaten Prioritas                                               18.000.000
                      telah memiliki bahan
                      pangan          yang
                      memadai
Kegiatan              TA 2018:
Kampanye              Lebih     dari      80
Perubahan Perilaku    Kabupaten Prioritas
Dilaksanakan     di   telah mengeluarkan
Kabupaten/Kota        peraturan       terkait
Prioritas   dengan    dengan     Perubahan
Mempertimbangka       Perilaku       dengan
n Kearifan Lokal      Mempertimbangkan
                      Kearifan Lokal
                      TA 2019:
                      Lebih     dari   128
                      Kabupaten Prioritas
                      telah
                      mengimplementasika                        45.000.000
                      n Perubahan Perilaku
                      setidaknya di 70%
                      Desa Prioritas
                      TA 2020:
                      Lebih     dari   312
                      Kabupaten Prioritas
                      telah
                      mengimplementasika
                      n Perubahan Perilaku
                      setidaknya di 70%
                      Desa Prioritas
                      TA 2021:

                                                                                              14 | P a g e
                                                                      Nilai (USD)
       DLI                   DLR               Tahun                     Tahun       Tahun     Tahun
                                                           Tahun 2019
                                                2018                      2020        2021      2022
                     Lebih     dari   380
                     Kabupaten Prioritas
                     telah
                     mengimplementasika
                     n Perubahan Perilaku
                     setidaknya di 70%
                     Desa Prioritas
Transfer    Fiskal   TA 2018:
yang Berorientasi    a)     Pada      bulan
pada Hasil untuk     September         2018
Mendukung            Kementerian
Konvergensi          PPN/Bappenas telah
Program/ Kegiatan    mengeluarkan
Penurunan Stunting   petunjuk        terkait
                     dengan     penurunan
                     stunting di tingkat
                     Kabupaten
                     b)     Pada      bulan    4.000.000
                     Desember 2018 telah
                     dikeluarkan Peraturan
                     Presiden        terkait
                     dengan penggunaan
                     DAK              untuk
                     mendukung
                     intervensi nutrisi dan
                     pencegahan tingkat
                     Kabupaten         telah
                     dilaksanakan
                     TA 2019:
                     a) Pada bulan April
                     2019 Kemenkeu telah
                     mengeluarkan juklak
                     dan juknis terkait
                     dengan          DAK
                     Penurunan Stunting
                     untuk    TA      2020
                                                            4.000.000
                     b) Kemendagri pada
                     bulan Agustus 2019
                     telah mengumumkan
                     di website nya terkait
                     dengan           hasil
                     penilaian penurunan
                     Stunting di tingkat
                     Kabupaten
                     TA 2020:
                     a) Pada bulan April
                     2020 Kemenkeu telah
                     mengeluarkan juklak
                     dan juknis terkait
                     dengan          DAK
                                                                         4.000.000
                     Penurunan Stunting
                     untuk TA 2021
                     b) Kemendagri pada
                     bulan Agustus 2020
                     telah mengumumkan
                     di website nya terkait
                                                                                        15 | P a g e
                                                                      Nilai (USD)
       DLI                    DLR              Tahun                     Tahun        Tahun       Tahun
                                                           Tahun 2019
                                                2018                      2020         2021        2022
                      dengan         hasil
                      penilaian penurunan
                      Stunting di tingkat
                      Kabupaten
                      TA 2021:
                      a) Pada bulan April
                      2021 Kemenkeu telah
                      mengeluarkan juklak
                      dan juknis terkait
                      dengan          DAK
                      Penurunan Stunting
                      untuk    TA      2022
                                                                                      4.000.000
                      b) Kemendagri pada
                      bulan Agustus 2019
                      telah mengumumkan
                      di website nya terkait
                      dengan           hasil
                      penilaian penurunan
                      Stunting di tingkat
                      Kabupaten
Kinerja Kabupaten     Peningkatan di atas
dalam      Menyasar   5% untuk target
Intervensi     Gizi   index        nutrisi
Utama       kepada    tambahan
                                                                        70.000.000
Rumah       Tangga
dengan Ibu Hamil
dan/atau     Baduta
(1.000 HPK)
Memberdayakan         TA 2018:
Desa          untuk   Kemendes        PDTT
Mengidentifikasi      telah mengeluarkan
Rumah       Tangga    juklak dan juknis
dengan Ibu Hamil      terkait        dengan
dan/ atau Baduta      pengembangan             5.200.000
(1.000 HPK) dan       masyarakat pedesaan
Mendorong             dan Kemenkeu telah
Konvergensi           merevisi     peraturan
Pelaksanaan           terkait        dengan
Kegiatan              pelaporan transfer
Penurunan Stunting
                      Setidaknya 70% desa
                      di 308 Kabupaten
                      Prioritas       telah
                      mengkonsolidasikan                          30.800.000
                      laporan pada tingkat
                      desa
Terjadinya            TA 2020:
Konvergensi           80% desa di lebih
Intervensi     Gizi   dari 96 Kabupaten
yang       Menyasar                                                     33.000.000
                      Prioritas      telah
Rumah       Tangga    meningkatkan jumlah
dengan Ibu Hamil      Konvergensi
dan/ atau Baduta
                      TA 2021:
(1.000 HPK) di
Desa                  80% desa di lebih                                              33.000.000
                      dari 234 Kabupaten
                      Prioritas    telah
                                                                                           16 | P a g e
                                                              Nilai (USD)
         DLI                DLR            Tahun                 Tahun      Tahun     Tahun
                                                   Tahun 2019
                                            2018                  2020       2021      2022
                     meningkatkan jumlah
                     Konvergensi


3. Verifikasi DLI
   Hampir sama dengan tahun sebelumnya, untuk memastikan validitas capaian setiap
   indikator, Kemenkeu melalui Surat sebelumnya yakni Nomor S-716/MK.08/2018 tanggal 24
   September 2018 telah menunjuk BPKP sebagai Lembaga yang akan melakukan verifikasi
   secara independen. BPKP menyusun Buku Panduan yang akan digunakan dalam melakukan
   verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh BPKP setiap tahun atas data dan dokumen pendukung
   pencapaian satu atau lebih DLR. Selanjutnya BPKP menyampaikan laporan hasil verifikasi
   kepada Setwapres dan memberikan rekomendasi permintaan pembayaran yang bisa
   dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemenkeu kepada Bank Dunia.

   Di internal Kemenkeu, proses penarikan dana akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal
   Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.
   PKN). Secara skematis, alur verifikasi dan pencairan pinjaman dapat dilihat pada gambar
   berikut:
                Gambar 1. Proses Verifikasi DLI Terkait Pembayaran dan
                                     Pencairan Pinjaman




                                                                               17 | P a g e
4. Kemajuan Capaian DLI
   Pemerintah Indonesia memperoleh dukungan dari Program INEY Bank Dunia. Dukungan
   berupa hibah sebesar US$20 juta dan pinjaman lunak dengan komitmen senilai US$400 juta,
   yang dicairkan melalui mekanisme PforR berdasarkan capaian DLI.

                                                                                        Tabel 4. Capaian DLI
                                                                                            Nilai 2018                            Nilai 2019                              Nilai 2020                               Nilai 2021
    No                                   DLI
                                                                               Target           Realisasi       %        Target      Realisasi       %        Target         Realisasi       %        Target          Realisasi   %
                  Public commitment of Priority District leaders to
    1    DLI 1                                                                  5.000.000         5.000.000      100     5.000.000 5.000.000         100      5.000.000 5.000.000            100       5.000.000                      0
                  accelerate stunting prevention

                  Tracking and performance evaluation of national
    2    DLI 2                                                                  4.000.000         4.000.000      100     6.000.000 6.000.000         100      6.000.000 6.000.000            100       4.000.000 4.000.000        100
                  spending on priority nutrition interventions

                  Timely publication of annual national and district
    3    DLI 3                                                                  3.000.000         3.000.000      100     9.000.000 9.000.000         100      9.000.000 1.800.000                20    9.000.000 9.000.000        100
                  stunting rates

                  Priority Districts delivery of nutrition-sensitive
    4    DLI 4                                                                  2.000.000         2.000.000      100     6.250.000 2.400.000         38,4 10.000.000 2.648.750 26,4875 13.750.000                                     0
                  professional development program for ECED Teachers

                  Nutrition-sensitivity of the food assistance program
    5    DLI 5                                                                 10.000.000        10.000.000      100 16.000.000 16.000.000           100 21.000.000 4.000.000 19,0476 18.000.000                                      0
                  (BPNT)

                  Priority Districts implemention of locally-adapted
    6    DLI 6                                                                  4.000.000         3.200.000         80   6.400.000 4.350.000             68 15.600.000 7.202.022                 46 19.000.000                         -
                  interpersonal communication (IPC) activities

                  Predictability and results-orientation of fiscal transfers
    7    DLI 7                                                                  4.000.000                   -            4.000.000 4.000.000         100      4.000.000 4.000.000            100       4.000.000                      0
                  that support convergence

                  Performance of districts in targeting priority nutrition
    8    DLI 8                                                                                              -                                    -           35.000.000 15.400.000                    35.000.000 8.400.000            24
                  interventions to 1,000-day households

                  Villages empowered to identify 1,000-day households
    9    DLI 9                                                                  5.200.000         5.200.000      100     9.600.000 4.300.000             45 13.800.000 9.350.000                 68    7.400.000                       -
                  and converge intervention delivery

                  Village convergence of nutrition interventions on 1,000-
    10   DLI 10                                                                                             -                                    -           19.200.000                  -            46.800.000
                  day households

                                 Total                                         37.200.000        32.400.000     87,10    62.250.000 51.050.000           82 138.600.000 55.400.772               40 161.950.000 21.400.000            13




    Meskipun pemanfaatan dana hibah baru bisa efektif pada pertengahan TA 2019, namun
    pemenuhan DLI Program INEY sudah mulai dilaksanakan sejak TA 2018. Total pencairan
    DLI dari pinjaman INEY sebesar USD160,250,772 atau 40% dari target DLI sampai tahun
    2021, dengan rincian setiap tahun pencapian sebagai berikut:
     − Untuk pencairan DLI tahun 2018 yang di cairkan pada tahun 2019 sebesar USD32,4
        Juta atau 87,10% dari target DLI;
     − Untuk pencairan DLI tahun 2019 yang di cairkan pada tahun 2020 sebesar USD51,05
        Juta atau 82% dari target DLI ;
     − Untuk pencairan DLI tahun 2020 yang di cairkan pada tahun 2021 sebesar USD55,4
        Juta atau 40% dari target DLI;
     − Untuk sebagaian target DLI tahun 2021 yang di cairkan pada tahun 2022 sebesar
        USD21,4 Juta atau 13% dari target DLI.

    Untuk laporan lengkap tentang pencapaian DLI setiap tahun nya terdapat pada laporan hasil
    verifikasi capaian DLI oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai
    verifikator yang di tunjuk dalam program INEY

                                                                                                                                                                                                          18 | P a g e
5. Laporan Audit Program
   Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Laporan K/L
   akan diaudit oleh BPK. Untuk penyusunan LK Konsolidasi Program INEY, Setwapres
   sebagai koordinator lembaga pelaksana program meminta kepada sembilan K/L untuk
   menyampaikan catatan tentang anggaran dan realisasi kegiatan Program INEY didalam
   CaLK sembilan K/L.

   Setwapres menyusun LK Konsolidasi Program INEY yang terdiri dari Laporan Realisasi
   Anggaran DAK dan CaLK sembilan K/L untuk diserahkan kepada BPK. Langkah-langkah
   yang dilakukan terkait laporan audit sebagai berikut:

     1) Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
        DJPK bertanggung jawab untuk membuat laporan atas anggaran dan realisasi semua
        DAK yang berhubungan dengan kegiatan stunting untuk semua kabupaten yang
        terlibat dalam Program INEY/stunting. Bentuk laporannya yaitu daftar dari semua
        kabupaten target dan disebutkan kabupaten yang bersangkutan menerima DAK apa
        saja dan berapa nilai anggaran dan realisasinya.

     2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
        CaLK adalah bahan pendukung yang dapat dipergunakan BPK untuk melakukan
        pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK pada masing-
        masing K/L. Untuk tahun 2022, terdapat sembilan K/L yang menjadi pelaksana utama
        dalam percepatan penurunan stunting dan terkait dengan pencapaian DLI Program
        INEY dimana laporannya dikonsolidasikan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran
        program yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting.

        Dasar dari pengungkapan pada CaLK pada K/L ini adalah Surat Direktur Jenderal
        Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) Kemenkeu Nomor S-54/PB/PB.6/2022
        Tanggal 29 Desember 2022 Perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan
        Penyampaian LKKL Tahun 2022 (Unaudited). Pada surat tersebut disampaikan
        bahwa bagi sembilan K/L tersebut agar menyampaikan LKKL Tahun 2022 yang
        dilengkapi dengan pengungkapan terkait program percepatan penurunan stunting pada
        CaLK, yaitu pada bagian Catatan Penting Lainnya, dengan menggunakan data hasil
        penandaan (tagging) Tahun 2022 yang dilakukan Bappenas dan Kementerian
        Keuangan. Format pengungkapan program percepatan penurunan stunting diatur
        dalam Lampiran VII surat tersebut.

        LK Konsolidasi Program INEY terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu
        kombinasi antara:

         a) Fakta yang telah dicatat (recorded fact)
            LK Konsolidasi Program INEY dibuat atas dasar fakta dari catatan kejadian,
            seperti pengeluaran yang telah diinvestasikan.
         b) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting
            convention and postulate)
            Pencatatan berdasarkan cash basis sesuai dengan prinsip-prinsip pencatatan yang
            telah dianjurkan. Transaksi dibatasi mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai
            dengan 31 Desember 2022.

                                                                                19 | P a g e
 c) Pendapat pribadi (personal judgement)
    LK Konsolidasi Program INEY tetap menyajikan penerimaan dan pengeluaran
    kas yang berhubungan dengan kegiatan proyek dan menunjukkan jumlah-jumlah
    selama periode laporan serta akumulasi sampai tanggal pelaporan.

Adapun sembilan K/L yang mengungkapkan kegiatan terkait dengan Program
Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai berikut:
a) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) c.q. Sekretariat Wakil Presiden
    (Setwapres).
b) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
c) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
    Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)
d) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku BA BUN 999.05 atau Pengelola
    Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
e) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
f) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud
    Ristek)
g) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    (Kemendes PDTT).
h) Kementerian Sosial (Kemensos)
 i) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)

Setwapres telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan konvergensi
penurunan stunting sebagai sebuah pendekatan intervensi yang terkoordinir, terpadu,
dan bersama-sama dengan pelibatan lintas sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan kegiatan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting selama
bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dapat dijelaskan di dalam
laporan keuangan konsolidasi ini.




                                                                        20 | P a g e
                                  BAB III
                       LAPORAN REALISASI ANGGARAN
                    DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022


Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang
Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung
Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat tiga jenis TKDD
yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting
Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik, dan (3) Dana Desa.

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pada
Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting juga
diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, disebutkan bahwa terdapat 514 (lima
ratus empat belas) provinsi/kabupaten/kota yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi.

A. DAK Fisik Penurunan Stunting
   DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan
   Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi
   Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan, Bidang
   Air Minum, dan Bidang Sanitasi. Adapun gambaran umum atas penyaluran DAK Fisik
   dalam rangka penurunan stunting sebagai berikut:

           Tabel 5. Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2022
                                                                         (dalam miliar rupiah)
                                             Jumlah                    Realisasi
      No.       Program/Kegiatan/Output                 Anggaran                       %
                                             Daerah                   Penyaluran
       1   Air Minum                           470       3.000,0       2.729,1      90,97%
           Kesehatan dan                       514                     3.166,6
       2                                                 3.975,1                    79,66%
           Keluarga Berencana
       3   Sanitasi                            477       2.000,0       1.953,4      97,67%
         Grand Total                           541       8.975,1       7.849,1      87,45%


   1. DAK Fisik Bidang Air Minum

      DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
      daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang
      layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs)
      atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk
      mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah
      daerah. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum berupa pembangunan Instalasi
      Pengelolaan Air (IPA), pembangunan sumur dalam terlindungi, uprating instalasi
      pengelolaan air, dan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).



                                                                                    21 | P a g e
       Untuk Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang
       mendukung penanganan stunting sudah mencapai 90,97% atau dari pagu Rp3.000,0
       Milyar telah tersalur Rp2.729,1 Milyar dengan 470 daerah lokasi yang disalurkan.
   2. DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

       DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan
       dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
       khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas
       nasional. Menu-menu kegiatan dalam DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga
       Berencana yang mendukung penurunan stunting antara lain BKB Kit, Kit Siap Nikah,
       Sarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit PONEK, Sarana dan Alat Kesehatan
       Puskesmas PONED, dan Alat Antropometri.

       Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana
       sudah mencapai 79,66% atau dari pagu Rp3.975,1 Milyar telah tersalur Rp3.166,6
       Milyar dengan 514 daerah lokasi yang disalurkan. Penyaluran DAK Fisik Bidang
       Kesehatan dan Keluarga Berencana lebih rendah dikarenakan adanya Keputusan
       Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2022 tentang Penghentian Penyaluran Dana
       AlokasiKhusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan
       Percepatan Penurunan Stunting Menu Penyedian Makanan Tambahan (Pabrikan) Tahun
       Anggaran 2022 tanggal 4 Agustus 2022, sehingga terdapat Rencana Kegiatan senilai Rp
       383,1 Milyar yang tidak dapat diteruskan proses penyalurannya, kecuali untuk Provinsi
       Aceh yang disalurkan sebesar Rp4 Milyar.

  3.   DAK Fisik Bidang Sanitasi
       DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah
       dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju
       target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan
       Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi
       dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem
       sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pelaksanaan DAK Fisik
       Subbidang Sanitasi dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan
       air limbah (IPAL), penambahan pipa pengumpul dan sambungan rumah (SR),
       peningkatan instalasi pengolahan lumpur tinja, dan pembangunan tempat pengelolaan
       sampah reduce, reuse, resycle (TPS3R).

       Untuk Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung
       penanganan stunting telah mencapai 97,67% atau dari pagu Rp2.000,0 Milyar telah
       tersalur Rp1.953,4 Milyar dengan 477 daerah lokasi yang disalurkan.

B. DAK Nonfisik Penurunan Stunting
   Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2022 meliputi
   Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
   (BOKB), dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Alokasi Untuk Dukungan
   Stunting Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya daerah
   lokus stunting dari 360 lokus menjadi 509 lokus. Secara umum total penyaluran untuk ketiga
   DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 94,84%. Gambaran tentang alokasi dan
   realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai
   berikut:
                                                                                  22 | P a g e
     Tabel 6. Alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022
                                                                         (dalam Milyar Rupiah)
                                                                                       %
                       Jumlah     Alokasi   Penyaluran              Penyerapan
        Jenis Dana                                        % Salur                   Serap/
                       Daerah      2022        2022                    2022
                                                                                    Alokasi
     Stunting-BOK        509       239,00        231,32    96,79%      73,38        31,72%
     Stunting-BOKB       509     1.399,39      1.339,47    95,72%     313,65        23,42%
     Ketahanan
     Pangan dan
                         459       119,37         96,31    80,68%      52,46        54,47%
     Pertanian
     (DKPP)
           Total         509     1.757,76      1.667,10    94,84%     439,50        25,00%

                                                          data per 31 Desember 2022

1.   Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

     DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah
     pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang
     kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari
     Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas
     dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam
     rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju
     target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar,
     yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya
     pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai
     BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu
     dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit,
     penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang,
     BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan
     Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor,
     pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan
     kesehatan dan studi banding antar Puskesmas. Tahun 2022, penyaluran BOK sudah
     mencapai 96,79% artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK
     Stunting, dengan penyerapan per 31 Desember 2022 sebesar Rp73,38M.

2.   Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

     Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan
     kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan
     kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu
     sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana
     (Bangga Kencana).

     Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan,
     keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan
     pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM
     kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan
     pemerataan pelayanan KB dan Kespro; mempercepat penurunan angka kematian ibu
                                                                                 23 | P a g e
     (AKI) dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan
     penguatan pengasuhan 1000 HPK.

     Sampai akhir 2022, sudah tersalurkan sebesar 95,72% alokasi anggaran ke
     Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB dengan penyerapan per 28
     Desember 2022 yakni sebesar 313,65 Milyar.

3.   Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

     Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk
     mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil
     pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan
     program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan
     stunting melalui DKKP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari
     yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk
     rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
     serta untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui
     penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Pada tahun 2022, DKPP telah disalurkan
     sebesar 80,68% dari alokasi DKPP 2022 terkait stunting sebesar Rp119,37 Milyar
     dengan penyerapan per 31 Desember 2022 sebesar 52,46 Milyar.




                                                                               24 | P a g e
                                                    BAB IV
                    LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROGRAM INEY
                                                TAHUN 2022


A. Laporan Keuangan Konsolidasi Realisasi Anggaran Tahun 2022
   Tahun 2022, terdapat sembilan K/L yang dikonsolidasikan terkait dengan pagu dan realisasi
   anggaran program yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting. Total realisasi dari
   sembilan K/L TA 2022 sebesar Rp113.330.053.487.004 atau 97,40% dengan rincian sebagai
   berikut:
      Tabel 7. Pagu dan Realisasi K/L Terkait Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

     No.        Kementerian/ Lembaga                 Pagu                    Realisasi                 %

      1         Kemenkeu                       10.732.880.658.000           9.537.954.069.734         88,87
      2         Kemensetneg                          25.299.370.000               20.781.952.684      82,14
      3         Kemendikbudristek                     1.428.231.000                1.422.430.829      99,59
      4         Kemendesa PDTT                       11.410.963.000                9.596.337.719      84,10
      5         Kemendagri                           24.205.139.000               23.894.413.844      98,72
                Kementerian
      6                                              12.508.859.000               11.569.704.198      92,49
                PPN/Bappenas
      7         Kemenkes                       54.259.833.910.106          52.963.217.832.427         97,61
      8         Kemensos                       50.992.656.378.000          50.469.786.785.569         98,97
      9         Kementerian PUPR                    292.300.000.000              291.829.960.000      99,84
                     Total                    116.352.523.508.106         113.330.053.487.004         97,40

   Sumber: Jurnal Koreksi BPK Audited


B. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan INEY 9 K/L
   1. Kemenkeu
      Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting Tahun Anggaran 2022 terdapat pada
      Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting
      juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi
      prioritasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, disebutkan bahwa
      terdapat 514 provinsi/kota/kabupaten yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan
      Stunting Terintegrasi. Gambaran umum atas penyaluran DAK Fisik dalam rangka
      penurunan stunting sebagai berikut:
                Tabel 8. Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2022
                                                                                         (dalam Miliar Rupiah)
          No.         Program/Kegiatan/Output            Jumlah       Anggaran         Realisasi        %
                                                          target                      Penyaluran
                                                         Daerah
           1     Air Minum                                 470         3.000,0          2.729,1       90.97
           2     Kesehatan dan Keluarga Berencana          514         3.975,1          3.166,6       79.66
           3     Sanitasi                                  477         2.000,0          1.953,4       97.67
                             Grand Total                   541         8.975,1          7.849,1       87.45
                                                                                                       25 | P a g e
Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana sudah
mencapai 79.66% atau dari pagu Rp3.975,12 Miliar telah tersalur Rp3.166,64 Miliar dengan
513 daerah lokasi yang disalurkan. Untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung
penanganan stunting telah mencapai 97.67% atau dari pagu Rp2.000,00 Miliar telah tersalur
Rp1.953,42 Miliar dengan 473 daerah lokasi yang disalurkan. Sedangkan DAK Fisik
Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting sudah mencapai 90.97% atau
dari pagu Rp3.000,00 Miliar telah tersalur Rp2.729,06 Miliar dengan 462 daerah lokasi
yang disalurkan.
Program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber
pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Dalam RKP Tahun 2022, disebutkan bahwa
terdapat 360 provinsi/kabupaten/kota yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi, terdiri atas 100 kabupaten/kota Lokus Prioritas Tahun 2018, 60
kabupaten/kota Lokus Prioritas Tambahan Tahun 2019, 100 kabupaten/kota lokus Prioritas
tahun 2020, serta 100 kabupaten/kota lokus Prioritas Tahun 2022.
Alokasi Untuk Dukungan Stunting pada Tahun 2022 mengalami peningkatan seiring dengan
bertambahnya Daerah lokus stunting dari 360 lokus menjadi 509 lokus. Secara umum total
penyaluran untuk ketiga DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 94,84%. Gambaran
tentang alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan
dalam tabel sebagai berikut:

            Tabel 9. Alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022
                                                                          (dalam Miliar Rupiah)

                           Jumlah        Alokasi         Penyaluran2022
     Jenis Dana                                                               % Salur
                           Daerah         2022

  Stunting-BOK                 509             238,99             231,32          96,79%
  Stunting-BOKB                509           1.399,39           1.339,47          95,72%
  Ketahanan Pangan
  danPertanian                                 119,37
                               459                                118,05          98,89%
  (DKPP)

           Total               509           1.757,76           1.688,84          96,07%

                                                            data per 31 Desember 2022

Tahun 2022, penyaluran BOK sudah mencapai 96,79% artinya hampir seluruh daerah sudah
mendapatkan penyaluran BOK Stunting, dengan penyerapan per 31 Desember 2022 sebesar
Rp73,38M. Dan sampai akhir 2022, untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB sudah
tersalurkan sebesar 95,72% alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota dengan penyerapan per 28
Desember 2022 yakni sebesar 313,65 Milyar. Sedangkan, DKPP telah disalurkan sebesar
80,68% dari alokasi DKPP 2022 terkait stunting sebesar Rp119,37 Milyar dengan
penyerapan per 31 Desember 2022 sebesar 52,46 Milyar.


Program INEY TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. DAK Fisik Tematik Penurunan Stunting
   DAK Fisik untuk mendukung Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
   terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan, Bidang Air Minum Bidang Sanitasi, dan
   Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total Realisasi DAK Fisik adalah
                                                                                  26 | P a g e
       Rp7.849.114.996.234 dari pagu Rp8.975.122.362 atau 87.45%. Penjelasan lebih rinci
       atas DAK Fisik ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.
     b. DAK Non Fisik
       Dukungan Percepatan Penurunan Stunting melalui DAK Non fisik Tahun 2022 meliputi
       BOK dan BOKB, dan jenis dana DAK Non fisik yang baru yang mendukung program
       penurunan stunting yaitu DKPP. Alokasi untuk Dukungan Stunting pada Tahun 2022
       mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya daerah lokus stunting menjadi 509
       lokus. Secara umum total penyaluran untuk ketiga DAK Non fisik terkait stunting adalah
       sebesar Rp1.688.839.073.500 dari pagu Rp1.757.758.296.000 atau 96,08%.


2.   Kemensetneg- Sekretariat Wakil Presiden
     Untuk mendukung Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, Bank Dunia
     memberikan hibah sebesar USD20,000,000.00 dengan nomor perjanjian PHLN TF
     A7565 tanggal 1 Agustus 2018 (tanggal efektif perjanjian 27 September 2018), telah
     memiliki nomor register 278EATNA dan akan berakhir pada 31 Desember 2021.
     Lembaga pelaksana kegiatan ini adalah kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian
     Sekretariat Negara dan Dirjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
     Sebagai Lembaga Pelaksana, Pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan anak kerdil
     (stunting) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan dalam DIPA Sekretariat Wakil Presiden
     pada nomenklatur (5958.ABG.001)/Hasil Analisis Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan
     Kapasitas kelembagaan dalam Pelaksanaan strategi Percepatan Pencegahan Stunting
     dengan pagu hibah Global Financing Facility (GFF) nomor TFOA7565 HLN sebesar
     Rp25.000.000.000,00 dan Rupiah Murni sebesar Rp299.370.000,00.
     Adapun jumlah pagu dan realisasi kegiatan percepatan pencegahan anak kerdil (stunting)
     Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
          Tabel 10. Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Kemensetneg




                                                                                  27 | P a g e
3.   Kemendikbudristek
     Program Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2022 di-tagging pada satker Seameo
     Seamolec-Seameo Recfon dengan rincian sebagai berikut:
            Tabel 11. Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Kemendikbudristek
                                                                                                                                      31-Dec-22
              PROGRAM/KEGIATAN/OUPUT/AKUN                                                   ANGGARAN ANGGARAN                      BELANJA PENGEMBALIAN
                                                                                                                                                        BELANJA NETO       %
                                                                                             SEMULA           SETELAH REVISI       BRUTO        BELANJA
     Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik/Intervensi Gizi Sensitif/Pendampingan,Koordinasi dan Dukungan Teknis)
       61034 SEAMEO SEAMOLEC-SEAMEO RECFON                                              1.428.231.000 1.428.231.000            -           -             1.422.430.829   99,59%
       7
        6395 Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di                   1.428.231.000 1.428.231.000            -           -             1.422.430.829   99,59%
                 Kawasan Asia Tenggara
                  PEE.0 Kemitraa                                                        144.347.000         144.347.000        -           -            139.963.610      96,96%
                  01           n
                               052 Pelaksanaan/ Penyelenggaran Kemitraan di
                                      Kawasan Asia                                      131.547.000         139.967.000                                 139.963.610      100,00%
                                                                                                                               -           -
                                      Tenggara
                                     521211                                             92.171.000          6.457.000          -           -            6.456.650         99,99%
                                     522151                                             -                   8.600.000          -           -            8.600.000        100,00%
                                     524111                                             -                   82.900.000         -           -            82.896.960       100,00%
                                     524219                                             39.376.000          -                  -           -            -                  0,00%
                                     524114                                             -                   42.010.000         -           -            42.010.000       100,00%
                               053 Evaluasi dan Pelaporan Kemitraan di Kawasan 12.800.000                   4.380.000          -           -            4.380.000        100,00%
                                      Asia Tenggara
                                     521211                                             -                   1.980.000          -           -            1.980.000        100,00%
                                     522151                                             12.800.000          -                  -           -            -                  0,00%
                                     524111                                             -                   2.400.000          -           -            2.400.000        100,00%
                  SC1.0 Pelatihan Bidang Pendidikan                                     646.237.000         646.237.000        -           -            646.228.524      100,00%
                  01          052 Peningkatan Kapasitas                                 646.237.000         646.237.000        -           -            646.228.524      100,00%
                              052.A Pembangunan Kapasitas Tenaga Profesional                                                   -           -
                                      dan Staf, Daring dan Luring: Pelatihan            350.369.000         356.908.000                                 356.903.210      100,00%
                                      Manajemen Program Gizi untuk
                                      Penanggulanan Stunting bagi Pemda
                                     521211                                             5.000.000           15.319.000         -           -            15.317.550        99,99%
                                     521219                                             143.081.000         178.477.000        -           -            178.476.800      100,00%
                                     522151                                             71.000.000          55.400.000         -           -            55.400.000       100,00%
                                     524111                                             76.208.000          66.568.000         -           -            66.566.860       100,00%
                                     524114                                             55.080.000          -                  -           -            -                  0,00%
                                     524119                                             -                   41.144.000         -           -            41.142.000         0,00%
                              052.B Pembangunan Kapasitas Tenaga Pendidik,                                                     -           -
                                      Pelatih dan                                       45.500.000          23.700.000                                  23.700.000       100,00%
                                      Masyarakat, Daring dan Luring
                                     521211                                             3.000.000           -                  -           -            -                  0,00%
                                     522151                                             42.500.000          23.700.000         -                        23.700.000       100,00%
                              053 Percepatan Pengembangan SDM                           250.368.000         265.629.000        -           -            265.625.314      100,00%
                             053.A Program Gizi Untuk Prestasi, Luring: Kegiatan                                               -           -
                                      Percepatan                                        111.200.000         29.315.000                                  29.314.250       100,00%
                                      Penanggulangan Stunting
                                     521211                                             -                   855.000            -           -            854.250           99,91%
                                     521213                                             -                   -                  -           -            -                  0,00%
                                     521219                                             -                   6.660.000          -           -            6.660.000        100,00%
                                     522151                                             81.850.000          21.800.000         -           -            21.800.000       100,00%
                                     524111                                             29.350.000          -                  -           -            -                  0,00%
                              053.B Program Anakku Sehat dan Cerdas, Luring             139.168.000         236.314.000        -           -            236.311.064      100,00%
                                     521211                                             17.280.000          22.029.000         -           -            22.027.375        99,99%
                                     521213                                             2.400.000           -                  -           -              ,                0,00%
                                     522141                                             -                   2.400.000          -           -            2.400.000        100,00%
                                     522151                                             9.600.000           29.700.000         -           -            29.700.000       100,00%
                                     524111                                             109.888.000         12.712.000         -           -            12.711.020        99,99%
                                     524114                                             -                   52.730.000         -           -            52.730.000       100,00%
                                     524119                                             -                   116.743.000        -           -            116.742.669      100,00%

                                                                                                                                                                  28 | P a g e
                                                                                                           31-Dec-22
                  PROGRAM/KEGIATAN/OUPUT/AKUN                                  ANGGARAN    ANGGARAN BELANJA PENGEMBALIAN
                                                                                                                         BELANJA NETO       %
                                                                                SEMULA    SETELAH REVISI BRUTO BELANJA
6395 SDC.00 Jumlah model yang dikembangkan dan diimplementasikan di kawasan                             -          -
                                                                            637.647.000 637.647.000                      636.238.695      99,78%
     1 Asia
            Tenggara
              051 Persiapan Kajian dan Pengembangan Model                   19.550.000  22.900.000      -          -     22.900.000       100,00%
              051.A Persiapan Kajian, Luring: Persiapan Kajian dan                                      -          -
                     Pengembangan Model (Pembuatan Proposal,
                                                                            19.550.000  22.900.000                       22.900.000       100,00%
                     Pelaksanaan dan Pelaporan
                     Kajian/Penelitian/Pengembangan Model) untuk Akademisi
                     dan
                     Guru
                                          522151                            19.550.000  22.900.000      -          -     22.900.000       100,00%
              052 Pelaksanaan Kajian dan Pengembangan Model                 372.180.000 525.131.000 -              -     523.736.363       99,73%
              052.A Penyusunan/ Pelaksanaan Kajian di Bidang Pangan dan                                 -          -
                                                                            344.680.000 304.585.000                      304.442.563      99,95%
                     Gizi,
                     Luring: Pelaksanaan Kajian untuk Akademisi dan Guru
                                          521211                            20.000.000  37.703.000      -          -     37.560.563        99,62%
                                          521213                            74.680.000  23.250.000      -          -     23.250.000       100,00%
                                          521219                            210.000.000 178.282.000 -              -     178.282.000      100,00%
                                          522151                            -           -               -          -     -                  0,00%
                                           522191                           -           52.000.000      -          -     52.000.000       100,00%
                                          524111                            40.000.000  13.350.000      -          -     13.350.000       100,00%
              052.B Pelaksanaan Pengembangan Model, Daring dan Luring:                                  -          -
                                                                            27.500.000  220.546.000                      219.293.800      99,43%
                     kegiatan pembuatan panduan teknis dari hasil studi
                                          521211                            -           1.249.000       -          -     1.249.000        100,00%
                                          521219                            20.000.000  -               -          -     -                  0,00%
                                           522151                           7.500.000   31.000.000      -          -     31.000.000       100,00%
                                          524111                            -           58.807.000      -          -     58.803.800        99,99%
                                          524114                            -           129.490.000 -              -     129.490.000      100,00%
              053 Uji Coba dan Implementasi                                 199.700.000 63.318.000      -          -     63.307.700        99,98%
              053.A Kegiatan Uji Coba dan Implementasi kajian dan                                       -          -
                                                                            199.700.000 63.318.000                       63.307.700       99,98%
                     pengembangan
                     model dari hasil studi
                                           521211                           18.700.000  -               -          -     -                  0,00%
                                          521219                            80.000.000  48.800.000      -          -     48.800.000       100,00%
                                          521811                            62.500.000  14.518.000      -          -     14.507.700        99,93%
                                          522151                            24.400.000  -               -          -     -                  0,00%
                                          524111                            14.100.000  -               -          -     -                  0,00%
              054 Monitoring dan Evaluasi                                   46.217.000  26.298.000      -          -     26.294.632        99,99%
              054.A Kegiatan monitoring dan evaluasi kajian studi akademisi
                     dan                                                    46.217.000  26.298.000                       26.294.632       99,99%
                                                                                                        -          -
                     guru
                                          522151                            -           9.450.000       -          -     9.450.000        100,00%
                                          524111                            46.217.000  16.848.000      -          -     16.844.632        99,98%


                                                                                                                                        29 | P a g e
4.   Kemendesa PDTT
     Data alokasi Anggaran Tahun 2022 Kementerian Desa PDTT meliputi Program/Kegiatan
     Stunting yang ada di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan, meliputi:
     a. Kegiatan yang bersumber dari APBN dengan anggaran semula sebesar Rp5.000.000.000
        untuk Rincian Output QDD.001 Desa yang mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting,
        setelah automatic adjustment tahap 2 menjadi sebesar Rp674.417.000 dengan realisasi
        anggaran sebesar Rp673.812.005 atau sebesar 99,91% meliputi rincian alokasi anggaran
        kegiatan sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Desa dengan
        alokasi kegiatan sebesar Rp418.140.000 dengan capaian realisasi Rp418.135.661 atau
        sebesar 100%; Sosialisasi Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa dengan alokasi kegiatan
        sebesar Rp8.500.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp8.500.000 atau sebesar 100% dan
        Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp247.777.000 dengan
        capaian realisasi sebesar Rp247.176.344 atau sebesar 99,76%.
     b. Kegiatan yang bersumber dari hibah melalui program INEY dengan Rincian Output
        BDC.003 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting dengan
        jumlah anggaran sebesar Rp10.736.546.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31
        Desember 2022 sebesar Rp8.945.836.842 atau 83,32% dengan pengembalian sebesar
        Rp23.311.128 sehingga diperoleh capaian realisasi sebesar Rp8.922.525.714 atau 83,32%.
        Dengan rincian alokasi anggaran kegiatan sebagai berikut:
        - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaku di Desa sebesar Rp5.635.640.000 dengan
            capaian realisasi sebesar Rp5.168.574.925 atau 91,71% dengan capaian target sebanyak
            22.500 orang;
        - Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Stakeholder Kecamatan untuk Fasilitasi Kegiatan
            Konvergensi Penurunan Stunting di Desa dengan anggaran kegiatan sebesar
            Rp569.348.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp514.689.506 atau 90,4% dengan
            capaian target 100% terlaksana di 8 Kecamatan pada Kabupaten Sukoharjo dan Lombok
            Timur.
        - Kegiatan Pengembangan aplikasi Ehdw Berbasis Android dan Web Ver. 2.0
            (Penyesuaian dengan Perpres 72) dengan anggaran kegiatan sebesar Rp678.150.000
            dengan capaian realisasi sebesar Rp671.375.000 atau 99%.
        - Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Blended Learning untuk Peningkatan
            Kapasitas Pelaku di Desa (Modul Klasikal, Modul Daring, Modul dan Platform
            Dukungan Sekretariat PIU INEY sebesar Rp970.888.000 dengan capaian realisasi
            sebesar 0% dikarenakan masih dalam tahap pengajuan clearance kepada Kominfo.
        - Serta alokasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen sebesar Rp2.882.520.000 dengan
            capaian realisasi Rp2.591.197.411 atau 89,89%, dengan pengembalian sebesar
            Rp23.311.128 sehingga capaian realisasi dukungan manajemen sebesar Rp2.567.886.283
            atau sebesar 89,1%.
     Data realisasi anggaran pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting dengan Rincian Output
     QDD.001 setelah automatic adjustment tahap 2 anggaran tahun 2022 sebesar Rp673.812.005
     atau sebesar 99,91%; dan realisasi anggaran kegiatan konvergensi pencegahan stunting melalui
     Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) dengan Rincian Output BDC.003
     sebesar Rp8.945.836.842 atau sebesar 83,32% dengan pengembalian sebesar Rp23.311.128
     sehingga diperoleh capaian realisasi anggaran INEY tahun 2022 sebesar Rp8.922.525.714 atau
     sebesar 83,1% per tanggal 31 Desember 2022. Data alokasi dan realisasi Anggaran Tahun
     Anggaran per tanggal 31 Desember 2022 untuk Program/Kegiatan Konvergensi Pencegahan
     Stunting melalui Program INEY yang bersumber dari hibah pada rincian output BDC.003
     dengan jumlah anggaran dengan pagu DIPA sebesar Rp10.736.546.000 dan realisasi anggaran
     sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp8.945.836.842 atau 83,32% terdapat

                                                                                         30 | P a g e
     pengembalian sebesar Rp23.311.128 sehingga realisasi menjadi Rp8.922.525.714 atau 83,10%
     seperti dilihat dalam tabel berikut ini:
            Tabel 12. Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Kemendesa PDTT
                                                                                                   Nilai Anggaran dan Realisasi
                                                                   Laporan Konsolidasi INEY                                            Ket.
                  Program / Kegiatan / Output                                                             yang Disepakati
                                                                   Anggaran         Realisasi       Anggaran         Realisasi
      Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik/ Intervensi
      Gizi   Sensitif/Pendampingan,       Koordinasi      dan
      Dukungan Teknis)
      646     Desa     yang      mendapat       Penanganan          674.417.000     673.812.005      674.417.000     673.812.005     99,91%
      8.Q     Konvergensi Stunting
      DD.     051     Desa yang mendapat Penanganan                 674.417.000     673.812.005      674.417.000     673.812.005     99,91%
      001             Konvergensi Stunting
                      A      Sosialisasi Panduan Fasilitasi         418.140.000     418.135.661      418.140.000     418.135.661       100%
                             Konvergensi          Penurunan
                             Stunting di Desa
                      B      Sosialisasi             Fasilitasi        8.500.000      8.500.000         8.500.000      8.500.000       100%
                             Perlindungan               Sosial
                             di Desa
                      C      Belanja     Perjalanan     Dinas       247.777.000     247.176.344      247.777.000     247.176.344     99,76%
                             Biasa
      646     Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya           10.736.546.000   8.922.525.714   10.736.546.000   8.922.525.714    83,10%
      8.B     dalam pencegahan Stunting (INEY)
      CD.     051     Masyarakat       yang      ditingkatkan     10.736.546.000   8.922.525.714   10.736.546.000   8.922.525.714    83,10%
      003             kapasitasnya dalam pencegahan
                      stunting (INEY)
                       A     Pelaksanaan        Pencegahan         7.854.026.000   6.354.639.431    7.854.026.000   6.354.639.431   80,91%
                             Stunting
                             Sosialisasi dan Bimbingan             5.635.640.000   5.168.574.925    5.635.640.000   5.168.574.925   91,71%
                             Teknis Pelaku di Des
                             Penguatan Kapasitas dan                569.348.000     514.689.506      569.348.000     514.689.506    90,40%
                             Koordinasi          Stakeholder
                             Kecamatan untuk Fasilitas
                             Kegiatan           Konvergensi
                             Penurunan Stunting di Desa
                             Pengembangan aplikasi Ehdw             678.150.000     671.375.000      678.150.000     671.375.000     99,00%
                             Berbasis Android dan Web
                             Ver 2.0
                             Pengembangan             Blended       970.888.000             0,00     970.888.000             0,00      0,00%
                             Learning untuk Peningkatan
                             Kapasitas Pelaku di desa
                             (Modul Klasikal, Modul Daring,
                             Modul dan Patform)
                       B     Dukungan Sekretariat PIU              2.882.520.000   2.567.886.283    2.882.520.000   2.567.886.283    37,25%
                             INEY


     Adapun permasalahan yang memperngaruhi penyerapan realisasi anggaran percepatan
     Penurunan Stunting di Desa terlambatnya surat persetujuan Clearance untuk kegiatan pembuatan
     Blended Learning untuk Peningkatan Kapasitas Pelaku di Desa (Modul Klasikal, Modul Daring,
     Modul dan Platform) di bulan November terpengaruhnya waktu pelaksanaan kegiatan yang
     melalui pihak ketiga baik waktu pelaksanaan lelang maupun pelaksanaan pekerjaan kegiatan
     dimaksud.

5.   Kemendagri
     Tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian indikator program percepatan penurunan
     stunting, Kemendagri telah melakukan serangkaian kegiatan yang didanai dari program Hibah
     INEY dan DIPA APBN. Realisasi anggaran belanja Kemendagri dalam rangka pencapaian
     indikator program percepatan penurunan stunting adalah Rp23.894.413.844 atau 98,71% dari
     pagu senilai Rp24.205.139.000 yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:




                                                                                                                        31 | P a g e
              Tabel 13. Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Kemendagri

                                                                                       Nilai Pagu     Nilai Realisasi
                        PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT                                                                         Persentase
                                                                                       (Audited)       (Audited)

     Ditjen Bina Pembangunan Daerah

     6139   Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan            23.731.706.000   23.430.725.310
            Daerah III
             FBA.032     Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Daerah                22.920.877.000   22.639.280.520

                         Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam
             UBA.011     penilaian kinerja penanganan stunting)                         810.829.000      791.444.790

     Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

                         Program Tata Kelola Kependudukan
                         1269.    Akta Kelahiran yang Diterbitkan 200.000 Akta          473.433.000      463.688.534
                         QAA.
                          004     051    Sosialisasi Kebijakan Pencatatan                85.587.000       84.307.577
                                         Kelahiran

            010.08.C              052    Asistensi, Supervisi dan Pendampingan          195.504.000      193.372.813
     A                                   Pencatatan Kelahiran Secara Online
            P
                                  053    Asistensi, Supervisi dan Pendampingan          169.393.000      165.246.562
                                         Pencatatan Kelahiran Yang Belum
                                         Mencapai Target Nasional
                                  054    Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil di       22.949.000       20.761.582
                                         Perwakilan RI
                                        TOTAL                                        24.205.139.000   23.894.413.844      98,71


Penjelasan atas realisasi program/kegiatan/output yang mendukung program INEY dijelaskan
sebagai berikut:
1) Secara umum peran Kemendagri lebih banyak pada pendampingan, koordinasi dan dukungan
   teknis. Program Percepatan Penurunan Stunting yang dibiayai dari hibah INEY yaitu
   Peningkatan kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan
   stunting (INEY);
2) Dari Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III
   tersebut diatas, terdapat output peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam
   implementasi/konvergensi program penanganan penurunan stunting (INEY) dengan pagu
   Rp22.920.877.000 dengan realisasi sebesar Rp22.639.280.520 atau 99,21% untuk Tahun
   Anggaran 2022;
3) Nilai realisasi pagu yang digunakan merupakan realisasi belanja netto seluruh kegiatan
   peningkatan kinerja Kabupaten/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan
   penurunan stunting (INEY), karena seluruh output kegiatannya terkait dengan percepatan
   penurunan stunting dan hanya pada sub direktorat kesehatan;
4) Intervensi peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam implementasi/konvergensi program
   penanganan penurunan stunting (INEY) dilaksanakan di 34 Provinsi dan mencakup target 514
   Kabupaten/Kota prioritas penanganan stunting tahun 2022;
5) Kegiatan peningkatan kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan
   penurunan stunting (INEY) merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian DLI-
   7 yaitu Increased Predictability and Result-Orientation of Fiscal Transfers that Support
   Convergence atau Konsep Penilaian Kinerja Daerah dalam melaksanakan konvergensi program
   penurunan stunting;

                                                                                                                          32 | P a g e
     6) Penilaian kinerja telah dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021 terhadap 360 Kabupaten/Kota
        lokus intervensi tahun 2021 di 34 Provinsi dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi
        penurunan stunting (n-1). Pada penilaian kinerja dimaksud, Provinsi Papua belum
        melaksanakan enilaian Kinerja Tahun 2022.


6.    Kementerian PPN/Bappenas
      Program Stunting di Bappenas terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu Komponen ABG.108.101
      Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Komponen ABG.108.104
      Hibah Investing in Nutrition and Early Years Projects (INEY). Adapun realisasi atas 2 kegiatan
      tersebut adalah sebagai berikut:
                 Tabel 14. Program dan Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
         No                   Program/Kegiatan/Output                    Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi (Rp)   Realisasi (Rp)   Realisasi
                                                                                                                              (%)
         (a)                            (b)                                    (c)             (d)               (d)           (e)
               055 01 06   Program Perencanaan Pembangunan Nasional
                           6266 Perencanaan Pembangunan Terkait
                                  Lingkup Kesehatan dan Gizi
                                  Masyarakat
                                  ABG.108    Kebijakan Percepatan
                                             Pelaksanaan                                  12.508.859.000 11.569.704.198 92,49%
                                             Pembangunan
                                             (6266.ABG.108.101)             580.591.000      562.600.000     522.032.929    92,78%
                                             Koordinasi Strategis
                                             Gerakan Nasional
                                             Percepatan Perbaikan
                                             Gizi
                                             (6266.ABG.108.104)          10.254.823.000   11.946.259.000 11.047.671.269     92,48%
                                             Hibah Investing in
                                             Nutrition and Early Years
                                             Project (INEY)


       Beberapa capaian utama kegiatan antara lain:
       (a) pengembangan dashboard sistem monev stunting
       (b) penyusunan dokumen ringkasan rincian output (RO) yang mendukung percepatan
           penurunan stunting TA 2022;
       (c) pendampingan penyusunan RAD PG ke Provinsi Papua, Regional Sumatera Utara dan
           Regional Batam;
       (d) penyusunan laporan kinerja anggaran dan pembangunan program percepatan penurunan
           stunting tahun 2021 dan semester 2 Tahun 2022;
       (e) identifikasi praktik baik di daerah dan Kementerian/Lembaga;
       (f) pengelolaan media sosial;
       (g) penyusunan reviu pelaksanaan DAK stunting TA 2021;
       (h) bimbingan teknis DAK yang mendukung percepatan penurunan stunting kepada
           pemerintah daerah di empat regional untuk 12 provinsi prioritas;
       (i) pengembangan website cegahstunting.id dan dashboard pelaporan SUN networsk dan
           RAD PG;
       (j) pelaksanaan SUN Annual Meeting 2022;
       (k) pelaksanaan refleksi kebijakan percepatan penurunan stunting;
       (l) koordinasi konsep satu data stunting;

                                                                                                                        33 | P a g e
      (m) koordinasi Major Project Percepatan Penurunan Stunting dengan K/L untuk Tahun 2023;
      (n) koordinasi Nutrition Sector Review, dan
      (o) pengembangan dashboard monev SUN Networks

     Penyerapan anggaran bersumber dari Hibah INEY sebesar 92,84%. Kendala yang dihadapi
     adalah proses pengadaan Tenaga Ahli yang memerlukan pengadaan ulang.

7.   Kemenkes
     Stunting merupakan permasalahan yang multi-dimensional sehingga perlu koordinasi dan
     komitmen lintas sektor tidak hanya sektor Kesehatan tetapi juga sektor non-kesehatan. Upaya
     dan kontribusi lintas sektor, antara lain penyediaan air minum dan sanitasi, Pendidikan untuk
     perbaikan pola asuh, gizi seimbang, pemberian makanan bayi serta perlindungan sosial terutama
     pada kelompok rentan perlu diperkuat. Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan lintas
     sektor ini perlu dipastikan konvergensinya dari tingkat pusat sampai tingkat desa agar tepat
     sasaran menjangkau 1.000 hari pertama kehidupan yaitu rumah tangga dengan ibu hamil dan
     anak usia 0-23 bulan, ibu menyusui dan anak usia 24-59 bulan, serta remaja putri dan calon
     pengantin.

     Tahun Anggaran 2022, sesuai hasil identifikasi dan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan
     dan Kementerian PPN/Bappenas, tercatat Rincian Output (RO) yang mendukung percepatan
     penurunan stunting sebanyak 101 RO. Sesuai Pedoman Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi
     Kinerja Pembangunan dan Anggaran Percepatan Pencegahan Stunting K/L, Kementerian
     PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menyusun ringkasan Rincian Output (RO) K/L yang
     mendukung percepatan penurunan stunting di trimester pertama setiap tahun anggaran berjalan.
     Ringkasan ini disusun untuk mengidentifikasi RO dan menghitung alokasi anggaran K/L Tahun
     Anggaran 2022 yang terkait percepatan penurunan stunting. Sementara, analisis kontribusi RO
     tersebut terhadap pencapaian indikator intermediate outcome dan outcome stunting balita akan
     dilakukan pada reviu kinerja pembangunan dan anggaran. Ringkasan ini disusun di awal Tahun
     Anggaran berjalan merujuk data pada Krisna Renja, RKA K/L, dan konfirmasi langsung kepada
     K/L. Perubahan RO, anggaran, dan target masih dapat bergeser dan akan dianalisis pada laporan
     kinerja Semester I dan laporan kinerja tahunan. Sesuai dengan kerangka konseptual gizi, upaya
     penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik yang mengatasi
     penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain itu,
     untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting diperlukan prasyarat pendukung yang
     terdiri dari dukungan teknis, kegiatan pendampingan, komitmen politik dan kebijakan, serta
     keterlibatan pemerintah dan lintas sektor.

     Identifikasi dan pemetaan RO yang mendukung percepatan penurunan stunting mengacu pada
     Strategi Nasional Percepatan Penurunan Anak Kerdil (Stunting) 2018- 2024 dan Peraturan
     Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, pada proses
     identifikasi, identifikasi dan pemetaan disepakati bersama dalam forum antara Kementerian
     PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/Lterkait.



                                                                                           34 | P a g e
Intervensi Percepatan Penurunan Stunting
 1) Intervensi Spesifik
    Intervensi spesifik yang menyasar penyebab stunting yang meliputi:
    (a) kecukupan asupan makanan dan gizi;
    (b) pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan
    (c) pengobatan infeksi/penyakit.

    Intervensi ini sebagian besar dilakukan oleh Kemenkes, diantaranya:
      (a) Suplementasi gizi makro, dengan rincian output Pemberian Makanan Tambahan
          (PMT) Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan Balita Kurus dengan target
          84.700 Ibu Hamil KEK dan 126.000 balita kurus. Penyediaan PMT pada tahun 2022
          bersifat bufferstock karena kegiatan ini dilakukan melalui DAK,;
      (b) Pemberian tablet tambah darah, dengan rincian output Pendampingan Tablet Tambah
          Darah Remaja dengan target 36 kegiatan.
          Kegiatan ini menyasar pengelola program kesehatan usia sekolah dan remaja, lintas
          program dan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk
          pencatatan dan pelaporan pemberian TTD remaja putri usia 12 sampai 18 tahun.
          Pendampingan tablet tambah darah remaja puteri termasuk pengembangan Posyandu
          Remaja dan Puskesmas PKPR.
      (c) Edukasi dan konseling gizi, dengan rincian Koordinasi dan Avokasi Pembinaan Gizi
          Masyarakat, dengan komponen Pelaksanaan Konseling PMBA, Konsolidasi
          Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian Suplementasi Gizi Mikro, dan Penguatan
          Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita serta Pendampingan dalam Aksi
          Konvergensi Stunting dengan target 5 kegiatan. Selain itu, pendampingan dalam
          edukasi gizi melalui makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita dengan target
          34 Provinsi.
      (d) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan rincian output jumlah penduduk yang
          mendapat Jampersal dengan target 355.004 orang dan paket penanganan kasus
          gangguan tumbuh kembang balita tingkat rujukan dengan target 100 paket.
      (e) Pemantauan dan promosi pertumbuhan, dengan output Surveilans Gizi yang
          Ditingkatkan Kualitasnya melalui penguatan sistem informasi gizi terpadu, analisis
          dan pemanfaatan data surveilans gizi target 352 laporan.
      (f) Imunisasi, dengan rincian output Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin,
          koordinasi pelaksanaan imunisasi, dan media komunikasi, informasi, edukasi
          imunisasi dengan target masing-masing 1 paket, 189 kegiatan, dan 18 layanan.
          Kegiatan ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan sasaran outcome bayi 0 sampai 11
          bulan.

 Untuk menjamin efektivitas intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
 dalam menurunkan stunting, beberapa penajaman perlu dilakukan di antaranya:




                                                                                     35 | P a g e
    (a) Peningkatan cakupan, ketepatan sasaran, dan kepatuhan (compliance) konsumsi untuk
        intervensi pemberian makanan tambahan dan obat gizi, melalui penguatan pemantauan
        dan evaluasi serta pendampingan pada tingkat sasaran prioritas;
    (b) Penyusunan pesan kunci komunikasi perubahan perilaku yang sama bagi kader (kader
        Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
        (PKK), dan Kader Pembangunan Manusia), pendamping desa dan fasilitator
        masyarakat, petugas (perangkat desa, pemerintah daerah, petugas kesehatan
        puskesmas), dan diintegrasikan ke dalam modul edukasi yang sudah ada di K/L lain
        seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian
        Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial; dan
    (c) Penjaminan kualitas pelaksanaan intervensi penurunan stunting juga harus didukung
        oleh standar paket intervensi di puskesmas dan posyandu, standar pemantauan
        pertumbuhan, dan panduan untuk setiap intervensi spesifik.

2) Intervensi Sensitif
   Intervensi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting dan ditujukan untuk sasaran
   keluarga dan masyarakat umum yang utamanya mencakup:
     (a) peningkatan akses pangan bergizi;
     (b) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
     (c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
     (d) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.


   Intervensi ini dilakukan oleh 11 K/L, yaitu Kementan, Kemendikbud, Kemenkes,
   Kemenag, Kemensos, KKP, Kemen PUPR, Kemenkominfo, BPOM, BKKBN.
   Rincian output kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan antara
   lain:
     (a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan orientasi
         peningkatan kapasitas KAP, orientasi pelayanan posyandu, revitalisasi posyandu,
         produksi dan penyerbarluasan informasi kesehatan germas dan stunting melalui
         berbagai media, kampanye posyandu aktif serta Program Peningkatan Kesehatan
         Lingkungan;
     (b) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan output Cakupan Penduduk Yang
         Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui JKN/KIS dengan target 193,6
         juta jiwa termasuk diantaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok
         tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes); dan output Keluarga Miskin Yang
         Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat
         (KPM) yang mencakup prasyarat pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
         (Kemensos).

   Untuk meningkatkan daya ungkit intervensi sensitif terhadap penurunan prevalensi stunting,
   intervensi harus diarahkan untuk diprioritaskan pada lokasi fokus penanganan stunting dan
   menyasar kelompok sasaran prioritas mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil,
   anak bawah dua tahun (baduta), ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).
   Beberapa penajaman yang perlu dilakukan untuk intervensi sensitif antara lain:
                                                                                  36 | P a g e
  (a) Penambahan variasi bantuan sosial pangan mencakup beras, telur, Makanan
      Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), dan beras terfortifikasi serta menyasar rumah
      tangga miskin 1.000 HPK;
  (b) Peningkatan pengetahuan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait
      pencegahan stunting dan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
      (P2K2) untuk keluarga penerima manfaat dengan modul kesehatan dan gizi,
  (c) Pelatihan pencegahan stunting bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelas
      pengasuhan di PAUD, dan stimulasi dini bagi anak usia 0-2 tahun, dan
  (d) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dengan fokus pada rumah tangga
      1.000 HPK di desa lokasi prioritas penanganan stunting.

3) Intervensi Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis
  Selain kedua intervensi di atas, diperlukan juga enabling factors berupa kegiatan- kegiatan
  untuk memberikan dukungan terlaksananya intervensi spesifik dan sensitif secara
  terintegrasi, terdiri atas regulasi, pendampingan, manajemen, sumber daya manusia,
  dukungan riset, koordinasi dan monitoring dan evaluasi. Terdapat 11 K/L yang memiliki
  rincian output kegiatan pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis pelaksanaan
  program percepatan penurunan stunting, yaitu: Kemensetneg/Setwapres, Kemendagri,
  Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, Kemen PPPA, Kementerian
  PPN/Bappenas, Kemendes PDTT. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian
  Kesehatan terkait pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis dalam percepatan
  penurunan stunting berupa dukungan riset. Rincian output kegiatan tersebut antara lain
  Rekomendasi Kebijakan Studi Lanjutan Pencegahan Anemia Iub Hamil, Remaja Putri, dan
  WUS pengukuran feritine dan CRP dari spesimen darah bahan biologis tersimpan pada
  wilayah Lokus Stunting di Indonesia melalui kegiatan evaluasi kebijakan pencegahan
  anemia ibu hamil, remaja putri dengan target 1 rekomendasi kebijakan serta rincian output
  Rekomendasi Kebijakan Studi Kohor Tumbuh Kembang Anak melalui kegiatan evaluasi
  program pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan target 1 rekomendasi
  kebijakan.

 Realisasi Anggaran Pada Tingkat Rincian Output
  Realisasi anggaran pada Tingkat Output dilakukan untuk melihat alokasi pagu awal dan
  pagu revisi terhadap realisasi anggarannya pada level Rincian Output (RO). Pagu awal dan
  Pagu Revisi pada level RO merupakan total anggaran dari seluruh komponen dan sub-
  komponen yang ada didalam RO tersebut, dan akan terlihat over-estimate jika
  dibandingkan analisis pada level analisisi lanjutan yang total anggarannya telah dilakukan
  analisis pada komponen/sub-komponen yang hanya terkait dengan penurunan stunting.
  Analisis pada level output ini bertujuan untuk melihat perbaikan yang dilakukan oleh K/L
  dalam upaya mempertajam RO-RO tersebut yang terkait dengan penurunan stunting. Tabel
  161 menunjukkan realisasi anggaran RO K/L dan capaian output yang mendukung
  penurunan stunting pada tahun 2022 di level RO. Pada level RO, realisasi anggaran
  mencapai Rp46.571.810.592.502 yaitu 98,35% persen terhadap alokasi yang sebesar
  Rp47.351.288.372.000.

                                                                                  37 | P a g e
         Tabel 15. Alokasi Realisasi dan Capaian Output Program Percepatan Penurunan
                Stunting per Jenis Intervensi di Tingkat Rincian Output Tahun 2022
                                                                                                                                               (dalam rupiah)
                                                            Kinerja Anggaran di Tingkat Rincian Output                                    Kinerja Output di Tingkat Rincian Output

                                 Jenis Intervensi                                                           % Realisasi
                                                            Alokasi                     Realisasi                              Target Volume             Capaian Volume % Capaian
   No.                                                                                                       Anggaran          Output                            Output Output

   1. Intervensi Gizi Spesifik                               3.270.925.377.000 2.637.795.621.122                       80,64          9.046.767              5.890.624                   65
   2. Intervensi Gizi Sensitif                                43.854.955.823.000 43.752.938.335.904                    99,77        96.803.726              96.686.550                  216
   3. Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis              225.407.172.000       181.076.635.476                  80,33               8.534                   7.832                 92
                                   Total                      47.351.288.372.000 46.571.810.592.502                    98,35       105.859.027             102.585.006                96,91

Realisasi Anggaran dan Capaian Output pada Level Analisis Lanjutan
Untuk memastikan tingkat akurasi analisis yang mendalam terkait realisasi anggaran, maka
dilakukan analisis lanjutan atas keseluruhan RO, yaitu melalui pemetaan komponen/sub-
komponen yang terkait dengan intervensi penurunan stunting dan dengan menggunakan
asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk
penurunan stunting. Pada level analisis lanjutan tabel 162, realisasi anggaran pada akhir
tahun 2022 dalam upaya penurunan stunting mencapai Rp6.391.407.239.925, atau sama
dengan 92,51% terhadap alokasi.

   Tabel 16. Alokasi Realisasi dan Capaian Output Program Percepatan Penurunan Stunting
                   per Jenis Intervensi Level Analisis Lanjutan Tahun 2022
                                                                                                                                                             (dalam rupiah)
                                                     Kinerja Anggaran pada Level Analisis Lanjutan                                      Kinerja Output pada Level Analisis Lanjutan

   No.                    Jenis Intervensi                                                               % Realisasi                                                                 % Capaian
                                                      Alokasi                     Realisasi                                    Target Volume Output           Capaian Volume
                                                                                                          Anggaran                                                    Output           Output

   1. Intervensi Gizi Spesifik                        2.936.002.067.000         2.456.521.620.671                        84               7.173.082                 7.179.912                  100
   2. Intervensi Gizi Sensitif                        3.777.944.208.456         3.759.303.425.340                       100               8.134.904                 8.124.189                  100
   3. Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis    192.184.262.650           175.582.193.914                          91                   5.151                     4.803                   93
                             Total                      6.908.545.538.106         6.391.407.239.925                    92,51              15.313.137               15.308.904                 99,97




                                                                                                                                                                           38 | P a g e
8.   Kemensos
     Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi
     kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada
     di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
     pemerintahan di bidang kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
     2021, Kementerian Sosial merupakan salah satu penanggung jawab pada program
     percepatan stunting pada Indikator Sasaran sebagai berikut:
      1. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.
      2. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.
      3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan
         gizi.
      4. Penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat.
     Rincian antara Pagu dan Realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022
     padaprogram percepatan stunting di Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:
              Tabel 17. Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Kemensos
                   Program/Kegiatan/Output                       Anggaran               Realisasi
                                                                                                          Ket
      Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik/Intervensi Gizi Sensitif/Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan
      Teknis)
           Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
           Jaminan Sosial Keluarga
      1. Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Tunai                   2.228.250.000         2.228.250.000
           Bersyarat – Bantuan Ibu Hamil
      2. Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Tunai               6.295.584.100.000     6.295.584.100.000
           Bersyarat – Bantuan Anak Usia Dini
           Penyelenggaraan Program Sembako
      1. QEB Bantuan Keluarga (PFM Wil I)                          9.843.444.100.000     9.843.463.580.653
      2. QEB Bantuan Keluarga (PFM Wil II)                        12.841.237.000.000    12.464.061.088.205
      3. QEB Bantuan Keluarga (PFM Wil III)                        7.327.866.800.000     7.327.866.749.253
      4. KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako               14.673.925.400.000    14.528.237.600.000
           Jumlah I                                               50.984.285.650.000    50.461.441.368.111
      Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik/Intervensi Gizi Sensitif/Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan
      Teknis)
           Penyelenggaraan Diklat Program Keluarga
           Harapan
      1. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)                             2.269.305.000         2.253.915.832
           Penyelenggaraan         Diklat       Pemberdayaan
           Masyarakat
      1. Diklat Pemberdayaan Masyarakat di BBPPKS Reg I-               2.759.506.000         2.755.049.666
           IV
           Pelatihan Bidang Sosial
      1. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/ Pekerja Sosial             3.341.917.000         3.336.451.960
           (Peksos) yang telah mengikuti diklat di BBPPKS Reg
           I-IV
           Jumlah II                                                   8.370.728.000         8.345.417.458
                               Total (I+II)                       50.992.656.378.000    50.469.786.785.569



9.   Kementerian PUPR
     Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, Pemerintah
     mencanangkan kegiatan dalam bidang Kesehatan salah satunya pencegahan stunting
     untuk ibu hamil dan anak Indonesia. Dalam upaya menunjang kegiatan pencegahan
     stunting terhadap ibu hamil dan anak Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya
     melakukan kegiatan pencegahan dengan pembangunan infrastruktur untuk pencegahan
     dari sisi penyediaan air minum yang layak dan penyediaan sanitasi yang layak.

                                                                                                39 | P a g e
    Berikut terlampir nilai pagu dan realisasi program terkait stunting tahun 2022 sebagai
         Tabel 18. Program/Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Kementerian PUPR

                                                         Nilai Pagu       Nilai Realisasi    %
Kementerian     PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
                                                         (Audited)          (Audited)
Kementerian   Jenis Intervensi³: Intervensi Gizi
Pekerjaan     Sensitif
Umum          033.IA Program Perumahan dan
                     Kawasan Permukiman
                     4973 Penyelenggaraan Air
                     Minum yang Layak
                     4973.RBB.007. Infrastruktur Air                                         99,73
                                                        176.800.000.000    176.329.960.000
                     Minum Berbasis Masyarakat
                     4840 Penyelenggaraan Sanitasi
                     yang Layak
                     4840.RBB.011
                     Sistem Pengelolaan Air Limbah                                                100
                                                        115.500.000.000    115.500.000.000
                     Domestik Setempat Skala
                     Individu
                              TOTAL                    292.300.000.000    291.829.960.000    99,84




                                                                                   40 | P a g e
                                           BAB V
                                          PENUTUP


Demikian    Laporan   Keuangan     Konsolidasi    atas    Laporan   Keuangan       (CaLK)
Kementerian/Lembaga tahun 2022 yang di dalamnya terkait dengan pagu dan realisasi anggaran
Program Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting di
Indonesia.

Penyusunan laporan ini masih memerlukan tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga sebagai
upaya pemantuan dan pemeriksaan dari pihak yang berkepentingan agar tindak lanjut
perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih baik.

Atas beberapa hambatan dan permasalahan yang ditemui, telah diupayakan solusi pemecahan
untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam rangka Percepatan Penurunan
Stunting di Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama dari para pihak, disampaikan terima kasih.




                                                                               41 | P a g e