DIMENSI SOSIAL PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA RINGKASAN EKSEKUTIF Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang kemungkinan akan meningkatkan kerentanan sosial ekonomi dan menimbulkan tantangan terhadap mata pencaharian. Indonesia memiliki 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, dan tiga perempat wilayah berupa laut. Sebagai negara kepulauan berpendapatan menengah dengan banyak daerah dataran rendah dan pulau-pulau kecil, Indonesia sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim, dan merupakan satu dari sepertiga negara teratas di dunia yang menghadapi risiko tinggi bencana alam. Fluktuasi curah hujan dan suhu serta pola curah hujan yang tidak menentu kemungkinan besar akan berdampak terhadap hasil panen dan mendorong volatilitas harga pangan dan kerawanan pangan. Masyarakat miskin dan rentan kemungkinan besar akan menanggung dampak yang tidak proporsional. Hal ini dikarenakan kelompok ini lebih bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam, tinggal di daerah yang lebih rentan terhadap risiko iklim dan memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah. Meningkatnya risiko iklim terhadap perempuan dan kelompok marginal diperkirakan akan menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap tingkat kematian, mata pencaharian, kerawanan pangan dan air, migrasi, dan ancaman terhadap identitas budaya. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan berdasarkan Perjanjian Paris sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Lebih dari 60 persen target penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia rencananya akan dicapai melalui aksi di sektor kehutanan dan tata guna lahan lainnya (FOLU). Bersama dengan sektor FOLU, sektor pertanian dan energi memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian target pengurangan emisi Indonesia. Selain berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, hutan mangrove, lahan gambut, dan hutan terestrial di Indonesia Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia 1 Ringkasan Eksekutif menjadi aset alam terpenting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sumber penghidupan bagi jutaan orang. Indonesia juga menjadi salah satu Kebijakan perubahan produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan cadangan batu iklim dan mitigasi iklim bara sekitar 39 miliar ton (cadangan terbesar kelima di dunia). Beberapa akan berdampak besar terhadap masyarakat wilayah yang bergantung pada batu bara, seperti Kalimantan Timur dan setempat, khususnya Sumatra Selatan, mengalami dampak terbesar dari perubahan iklim karena kelompok miskin dan ketergantungan mereka pada industri yang menjadi fokus upaya mitigasi rentan. perubahan iklim global. Transisi batu bara akan memicu bebagai dampak langsung, tidak langsung, dan dampak imbasan. Dampak yang ditimbulkan mencakup kehilangan pekerjaan, dislokasi pekerja dan keluarga, meningkatnya kesenjangan, dan kehilangan akses terhadap infrastruktur dan layanan umum. Jika tidak dimitigasi, dampak-dampak ini dapat meningkatkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat, kerentanan, dan ketidakstabilan sosial. Kebijakan perubahan iklim dan mitigasi iklim akan berdampak besar terhadap masyarakat setempat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Dampak perubahan iklim yang dialami masyarakat tidak hanya bergantung pada paparan mereka terhadap risiko iklim, melainkan juga pada sensitivitas mata pencaharian dan budaya terhadap perubahan iklim, serta kapasitas mereka untuk beradaptasi dan merespons perubahan tersebut. Tingkat kerentanan masyarakat sangat bervariasi. Kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi, memiliki hak yang terbatas dan akses yang terbatas terhadap platform tata kelola, atau dikucilkan dari jejaring sosial kemungkinan besar akan mengalami dampak yang tidak proporsional dari risiko iklim dan memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, kemajuan tersebut dapat tergerus jika kita tidak dapat mengatasi dampak sosial dari perubahan iklim dan kebijakan perubahan iklim. Laporan mengenai dimensi sosial perubahan iklim di Indonesia ini menyajikan analisis dampak dan kebijakan iklim yang berorientasi pada masyarakat setempat dan sistem tata kelola sebagai fokus utama aksi iklim. Laporan ini memetakan kerentanan terhadap perubahan iklim di seluruh Indonesia dan mengkaji dampak kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim terhadap masyarakat setempat, khususnya berfokus pada masyarakat paling miskin dan rentan. Laporan ini juga membahas tentang respon masyarakat dan aktor di daerah terhadap dampak iklim dan mengidentifikasi strategi untuk mempercepat aksi adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan bahwa kelompok yang paling rentan mendapatkan manfaat dari inisiatif adaptasi dan mitigasi. Selain itu, laporan ini menekankan tentang pentingnya berinvestasi pada ketahanan sosial dengan meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat untuk bertahan, pulih, dan melakukan reorganisasi dalam menghadapi transisi. Pengetahuan, tradisi, dan keterampilan lokal menjadi faktor pendorong penting bagi ketahanan sosial, selain terjaminnya akses terhadap hak dan sumber daya, terutama bagi kelompok marginal. Lembaga pemerintahan daerah yang menyalurkan sumber daya dan dukungan teknis langsung kepada masyarakat setempat berperan penting dalam struktur pemerintahan terdesentralisasi di Indonesia untuk mengelola dampak perubahan iklim dan kebijakan perubahan iklim. 2 Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia Ringkasan Eksekutif Respons iklim yang inklusif di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat setempat dengan transisi dan tujuan pembangunan nasional, serta untuk mendorong aksi di tingkat tapak yang efektif. Untuk mewujudkan komitmen nasional, sistem implementasi daerah yang kuat diperlukan untuk menjembatani kebijakan top-down dengan proses bottom-up. Mengingat struktur pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi, kebijakan iklim yang efektif sangat ditentukan oleh penguatan dan kejelasan peran pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat dan yang dipimpin oleh daerah akan menjadi instrumen utama bagi aksi iklim yang inklusif di tingkat tapak. Pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi kebijakan iklim akan meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Laporan ini mengusulkan kerangka sederhana untuk memandu perancangan dan implementasi kebijakan dan program iklim, dengan berfokus pada faktor pendorong aksi di tingkat tapak: informasi, insentif, dan instrumen. Kerangka ini akan memandu para praktisi dan pembuat kebijakan dalam memasukkan aspek kerentanan masyarakat yang beragam dan dinamis ke dalam aksi perubahan iklim, memahami dan mengubah insentif di tingkat tapak, serta meningkatkan skala dan efektivitas biaya. ertama, kemampuan aktor setempat untuk mengakses dan menghasilkan informasi mengenai dampak • P perubahan iklim dan opsi adaptasi dan mitigasi iklim sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan mendorong keputusan dan tindakan yang dilandasi oleh informasi yang memadai. edua, berbagai insentif, termasuk insentif sosial, keuangan, dan peraturan, menciptakan kondisi untuk • K berbagai hasil dengan mendorong perubahan perilaku dan pola investasi masyarakat setempat. erakhir, instrumen kebijakan dan operasional seperti anggaran daerah, teknologi dan keterampilan • T baru, serta badan pengambil keputusan lokal mendukung dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan yang efektif. Ketiga pilar tersebut secara bersamaan memberdayakan dan mendukung aksi iklim yang dipimpin oleh daerah. Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia 3 Ringkasan Eksekutif GAMBAR 0.1 Kerangka Aksi Perubahan Iklim yang Dipimpin oleh Daerah di Indonesia Are people aware Local and scientiic of the climate information and benefits and risks? knowledge INFORMATION Are people Reconcilling social, willing to make economic, and changes? regulatory incentives INCENTIVES Are people Access to local resources, able to make decision-making platforms, changes? and technology, scalable and suited to context INSTRUMENTS Sumber: Penulis. Indonesia memiliki beragam kebijakan dan program untuk mendorong adaptasi dan mitigasi yang dapat diperkuat dan diperluas untuk mendorong transisi yang berkelanjutan dan inklusif. Data berkualitas Untuk mengatasi tinggi, komitmen nasional, dan platform terdesentralisasi yang efektif kerentanan dan untuk pembangunan daerah yang dipimpin oleh masyarakat memberikan menerapkan kebijakan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mendorong aksi iklim dan dekarbonisasi yang perencanaan transisi yang dipimpin oleh daerah. Untuk mengatasi inklusif, respons kerentanan dan menerapkan kebijakan dekarbonisasi yang inklusif, iklim Indonesia perlu dilakukan secara efektif respons iklim Indonesia perlu dilakukan secara efektif di berbagai di berbagai skala. skala. Kombinasi reformasi dan investasi dalam kebijakan nasional, desentralisasi pengelolaan tata ruang, dan aksi masyarakat yang bersifat bottom-up akan diperlukan: 4 Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia Ringkasan Eksekutif 1. Program pemberdayaan masyarakat dan UU Desa akan terus menjadi pilar utama bagi perangkat pembangunan di Indonesia untuk mendorong aksi iklim di tingkat tapak. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 pemerintah desa yang menghabiskan lebih dari USD 8 miliar per tahun untuk pembangunan daerah. Transfer dana desa dapat mendanai beragam kegiatan di tingkat tapak dan insentif yang diberikan dapat berupa pembayaran untuk jasa ekosistem atau transfer anggaran lingkungan hidup. Akan tetapi, sistem perencanaan dan penganggaran desa belum optimal untuk mendorong pembangunan “cerdas iklim”. UU Desa adalah sarana yang dapat menggabungkan perencanaan masyarakat dan instrumen pendukung yang lebih kuat dalam proses implementasi, termasuk mengintegrasikan risiko iklim dalam perencanaan dan penganggaran; memperkuat bantuan teknis dan pelatihan mengenai standar infrastruktur cerdas iklim dan kegiatan adaptasi; dan meningkatkan pemantauan belanja dan hasil yang dicapai terkait perubahan iklim. Kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perencanaan dan bantuan teknis dapat 2. diperkuat. Aksi daerah yang efektif dan terkait dengan tujuan kebijakan nasional bergantung pada peran pemerintah daerah untuk memberi dukungan dan peraturan. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya di kawasan lindung dan ekosistem yang rentan. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor yang efektif diperlukan untuk mendorong hasil yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Aksi iklim di tingkat tapak memerlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi- fungsi utama yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang efektif, termasuk perencanaan tata ruang dan penyediaan layanan publik. 3. I nstrumen pendanaan karbon berbasis hasil akan terus memberi insentif untuk kegiatan mitigasi, terutama untuk sektor hutan, tetapi dapat diperkuat dengan mengembangkan sistem yang mampu meningkatkan skala pendanaan dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam menjalankan proyek percontohan dan pengujian instrumen untuk menyalurkan pendanaan perubahan iklim kepada masyarakat dan menerapkan pendekatan yurisdiksi untuk transisi iklim. Beberapa contohnya adalah REDD+ di Kalimantan Timur dan pendekatan yurisdiksi untuk mengurangi emisi di sektor pertanian dan FOLU di Jambi. Akan tetapi, program pendanaan karbon berbasis hasil memerlukan mekanisme penjangkauan dan pembagian manfaat yang lebih kuat dan inklusif bagi masyarakat. Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia 5 Ringkasan Eksekutif ntuk mencapai hasil yang adil dan merata, mekanisme dukungan masyarakat di daerah yang 4. U bergantung pada batu bara perlu dimulai sejak dini karena dapat memitigasi dampak sosial dan distribusi dari transisi batu bara. Keterlibatan masyarakat yang inklusif dan bermakna dalam transisi batu bara adalah langkah pertama dan penting untuk membantu memitigasi potensi dampak sosial yang akan ditimbulkan; mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat; dan memberikan investasi langsung dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Upaya terakhir dapat mencakup penyediaan layanan alternatif, pekerjaan, dan dukungan sosial yang layak. Di daerah yang terkena dampak, pemberdayaan kelompok rentan akan berperan penting untuk memastikan bahwa proses tersebut sah dan adil serta menghasilkan outcome yang adil. Walaupun Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk melakukan aksi iklim secara efektif, serangkaian aksi dan reformasi yang saling melengkapi akan diperlukan untuk memperkuat sistem yang sudah ada. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia dan para mitra dapat memperkuat instrumen data dan produk pengetahuan yang terpusat, meningkatkan situasi kondusif yang mendukung kemitraan dengan masyarakat sipil dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, serta melakukan analisis dan perencanaan yang mendasar untuk mendukung transisi batu bara. Di tingkat daerah, peningkatan sistem dan kapasitas untuk mengkoordinasikan pengelolaan lanskap berkelanjutan, mendanai adaptasi dan mitigasi iklim, memberikan dukungan teknis kepada desa dan masyarakat, dan memimpin pelaksanaan skema pembayaran untuk jasa ekosistem (PES) akan memperkuat implementasi komitmen nasional. Di tingkat desa, peningkatan penerapan UU Desa dan bantuan teknis cerdas iklim untuk desa akan meningkatkan tata kelola daerah yang inklusif dan meningkatkan kualitas belanja. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dirangkum di Tabel 0.1, sedangkan serangkaian rekomendasi yang lebih terperinci disajikan di Bab 7. 6 Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia Ringkasan Eksekutif TABEL 0.1 Ringkasan Rekomendasi untuk Pemerintahan Pusat, Daerah, dan Desa WILAYAH TINDAKAN REKOMENDASI Menutup kesenjangan Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan analisis kerentanan terhadap • informasi mengenai risiko perubahan iklim, kepekaan masyarakat setempat terhadap berbagai risiko, dan risiko dan peluang iklim, kapasitas adaptif untuk membantu perencanaan dan aksi daerah. serta bagaimana risiko ini akan berdampak terhadap masyarakat setempat. Informasi mengenai nilai • Mengembangkan dan menyebarluaskan penilaian biaya-manfaat yang cerdas iklim dari ekosistem kritis baik untuk memberikan masukan bagi kebijakan dan program pembangunan ekonomi, saat ini maupun di masa termasuk rencana pembagian manfaat dan program mata pencaharian alternatif. depan Memperluas platform • Memperkuat dialog nasional mengenai transisi iklim inklusif untuk mendorong operasional untuk pelibatan dukungan tingkat tinggi terhadap pelibatan masyarakat dan perencanaan transisi masyarakat dan pemangku batu bara serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan rancangan kebijakan. kepentingan Memperkuat dialog di tingkat daerah mengenai transisi rendah karbon yang inklusif • untuk meningkatkan pengelolaan partisipatif untuk kawasan lindung dan ekosistem kritis. Memastikan alokasi pendanaan memadai dan dapat diandalkan untuk pelibatan • pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pembelajaran untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dan meningkatkan implementasi. Meningkatkan efisiensi, • Memperkuat mekanisme akuntabilitas yang bersifat bottom-up untuk pendanaan transparansi, dan iklim dengan meningkatkan mekanisme “green accountability” untuk memantau skalabilitas instrumen aliran pendanaan iklim. pendanaan karbon Memperkuat kerangka peraturan dan kelembagaan untuk pengelolaan risiko • lingkungan hidup dan sosial, khususnya terkait pemukiman kembali, kebijakan pasar tenaga kerja, dan pelibatan pemangku kepentingan. Memperkuat dan menyederhanakan mekanisme pendanaan iklim di tingkat daerah • dan desa serta memperjelas kontribusinya terhadap rencana pengelolaan lansekap dan yurisdiksi yang lebih luas. Memperluas opsi • Memperbaiki kerangka peraturan untuk kemitraan dengan masyarakat sipil guna untuk bermitra dengan meningkatkan kapasitas daerah untuk aksi iklim, inovasi, dan implementasi program masyarakat sipil dan para pengurangan emisi dan adaptasi milik daerah. pelaku non-pemerintah Memulai perencanaan • Memulai perencanaan transisi batu bara yang berkeadilan di daerah atau lokasi transisi di daerah yang transisi yang bergantung pada batu bara dengan melakukan penilaian sosial bergantung pada batu bara ekonomi di sisi hulu, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan daerah, dan menyhusun program pengembangan masyarakat untuk menanganinya. • Menjadi perantara kemitraan sektor swasta untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah yang bergantung pada batu bara atau lokasi transisi. Meningkatkan perencanaan Meningkatkan perencanaan tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya • tata ruang dan sektoral di kawasan konservasi hutan dan kawasan konservasi laut, melalui penilaian yang kuat. Mengintegrasikan analisis sensitivitas terhadap dampak iklim ke dalam rencana tata • ruang dan rencana pengelolaan kawasan lindung, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Memasukkan data sosial ekonomi ke dalam perencanaan tata ruang untuk • mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial yang paling berisiko. Dimensi Sosial Perubahan Iklim di Indonesia 7 Ringkasan Eksekutif TABEL 0.1 lanjutan WILAYAH TINDAKAN REKOMENDASI Memperkuat pemerintah Membangun kapasitas pemerintah kabupaten untuk mengelola aspek-aspek • daerah dalam menjalankan penting dari lansekap berkelanjutan, termasuk kesenjangan modal manusia yang fungsi-fungsi utama diperlukan untuk dapat secara efektif mendorong transisi ekonomi lokal dan yang diperlukan untuk membangun ketahanan. melakukan pengelolaan Membangun kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan yang cerdas iklim • lingkungan hidup yang dan pengelolaan keuangan publik. efektif Menyelaraskan insentif Memperluas penggunaan insentif kinerja untuk aksi iklim yang dipimpin oleh daerah, • fiskal daerah dengan antara lain melalui indikator kinerja berbasis keberlanjutan untuk pemerintah daerah transisi ekonomi rendah dan penggunaan mekanisme Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) untuk ekosistem karbon yang rentan. Memperluas penggunaan transfer fiskal berbasis lingkungan hidup dengan • meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk mengatasi risiko dan biaya transisi. Mengoptimalkan sistem Membangun kapasitas masyarakat untuk berperan serta dalam program • perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi, serta proses penganggaran desa untuk perencanaan dan penganggaran desa. mendorong pembangunan Mendorong penganggaran cerdas iklim dan pemantauan belanja, antara lain • cerdas iklim dengan merevisi pedoman prioritas Dana Desa tahunan dan memutakhirkan Bagan Akun Standar Pemerintah Desa dan nomenklatur UU Desa untuk memberikan kode anggaran yang lebih jelas untuk belanja adaptasi dan mitigasi iklim. Meningkatkan bantuan • Meningkatkan bantuan teknis sektoral bagi desa untuk mengatasi risiko spesifik teknis untuk desa secara terkait lansekap dan melakukan langkah-langkah mitigasi dengan menghubungkan konsisten mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah desa dan kabupaten. • Mengembangkan dan menerapkan standar cerdas iklim untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah guna meningkatkan ketahanan sarana dan prasarana terhadap prediksi perubahan suhu atau curah hujan, serta spesifikasi untuk membangun ketahanan terhadap badai dan gelombang pasang surut. Sumber: Penulis Indonesia memerlukan pemimpin yang ambisius dan dukungan global yang signifikan agar dapat mencapai target iklim dan tujuan pembangunannya. Di masa mendatang, penduduk Indonesia yang memiliki jaringan yang luas berpotensi menjadi pendorong perubahan, jika masyarakat setempat diberi sumber daya dan dukungan yang tepat, disertai dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat salah satu alat paling penting yang dimiliki negara ini untuk mengurangi kemiskinan- yaitu program pembangunan desa - yang berperan penting untuk meningkatkan investasi hingga tingkat yang dibutuhkan. Saat menghadapi tantangan kebijakan di masa lampau, pemerintah Indonesia tidak segan- segan mengambil langkah berani untuk mengamankan kepentingan jangka panjang. Hal ini tentunya akan membantu dalam menangani dimensi sosial dari perubahan iklim.